ANALISIS IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY …

ANALISIS IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PT. ANTAM TBK. UBPE PONGKOR DI DESA BANTAR KARET, KECAMATAN NANGGUNG, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT PERIODE

TAHUN 2015

Panji Agdiwijaya dan Amy Yayuk Sri Rahayu

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

[email protected]

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk. UBPE Pongkor di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat periode tahun 2015 dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori good governance dan corporate social responsibility. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma kualitatif, melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa implementasi corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk. UBPE Pongkor di Desa Bantar Karet dibagi menjadi tiga jenis program, yaitu Program Pengembangan Masyarakat, Program Kemitraan, dan Program Bina Lingkungan. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan seharusnya meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, menjalin koordinasi lebih dalam dengan stakeholder terkait, dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan yang berwenang, untuk masalah penambangan emas tanpa ijin ( PETI ). Kata Kunci: corporate social responsibility, badan usaha milik negara, pemberdayaan masyarakat.

Abstract

This research discusses about Corporate Social Responsibility Implementation by PT. Antam Tbk UBPE Pongkor at Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat year 2015 and the factors that affect its impelementation. Researcher uses good governance and corporate social responsibility theory as relevant concepts. By using qualitative paradigm and in-depth interview as well as literature study, researcher find that the implementation of Corporate Social Responsibility Implementation by PT. Antam Tbk UBPE Pongkor at Desa Bantar Karet consists of three programs, Citizen Development Program, Partnership Program, and Environmental Development Program. The researcher suggests that the corporation should increase evaluation and monitoring on its program, increase partnership with stakeholders about program, and increase cooperation and coordination with authorities, to handle illegal miners problem. Keywords: corporate social responsibility, state-owned enterprises, citizen empowerment.

Analisis Implementasi ..., Panji Agdiwijaya, FISIP UI, 2017

Pendahuluan

Seperti yang disebutkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Badan Usaha Milik Negara (Pasal 2), tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) dimaksudkan agar negara dapat mencari keuntungan sebesar-besarnya melalui

penyediaan barang dan jasa. Namun, dalam pasal yang sama pula, disebutkan bahwa

pembentukan BUMN oleh pemerintah adalah untuk turut aktif memberikan bimbingan dan

bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Kedua tujuan

tersebut bisa jadi berbenturan antara satu sama lain, namun perusahaan yang sukses adalah

perusahaan yang dalam manajemennya berhasil memenuhi setiap tanggung jawab dan

mengembangkan strategi agar kewajiban-kewajiban ini saling melengkapi satu sama lainnya.

(Lawrence, 2005)

Pihak perusahaan dituntut memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat

dengan mengedepankan kepentingan jangka panjang dan keberlanjutan daripada

kepentingan-kepentingan sesaat melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR)

(Alizar, dkk, 2006). CSR itu sendiri merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial yang

harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan terhadap daerah dan masyarakat sekitar

perusahaan yang terkena dampak dari aktivitas perusahaan, baik secara langsung maupun

tidak langsung (Aprilianti, 2008). Philip Kotler (dalam Solihin, 2009) mendefinisikan CSR

sebagai berikut ini, “Corporate social responsibility is a commitment to improve community

well-being through discreationary business practices and contribution of corporate

resources” atau dengan demikian, maka CSR menjadi cara yang digunakan oleh perusahaan

untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan (publik) sekitarnya dalam rangka

mencapai suatu pembangunan yang berkelanjutan dengan sukarela.

Pengimplementasian CSR oleh berbagai perusahaan saat ini, menurut Achwan (2006)

telah mengalami perubahan dalam rentang waktu yang cukup lama. Pelaksanaan CSR sudah

berjalan semenjak tahun 1950-an karena dilatarbelakangi oleh persoalan kemiskinan dan

keterbelakangan pada saat itu. Konsep CSR terus dibahas setelah itu, pada tahun 1966 dalam

The Future Capitalism yang ditulis Lester Thurow, dilanjutkan pada tahun 1970-an terbitlah

The Limits to Growth yang merupakan buah pemikiran cendekiawan dunia yang tergabung

dalam club of rome, merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi

kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya (Yulianti, 2012). Dalam konteks global, istilah

CSR mulai digunakan sejak tahun 1970an dan semakin populer setelah dikeluarkannya buku

Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business, oleh John


Elkington. Dalam buku tersebut, Elkington mengembangkan tiga komponen penting

sustainable development, yakni economic growth, environmental protection, dan social

equity, yang digagas the World Commission on Environment and Development (WCED)

dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P : profit,

planet dan people. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka

(profit), namun juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan

kesejahteraan masyarakat (people). (Marnelly, 2012)

Pada pelaksanaan suatu tata kelola perusahaan, terdapat suatu konsep yang mengatur

bagaimana seharusnya pelaksanaan tata kelola tersebut dilaksanakan, yaitu konsep Good

Corporate Governance (GCG), suatu konsep akan sistem yang mengatur, mengelola, dan

mengawasi proses tata kelola perusahaan yang berjalan secara berkesinambungan

(sustainable) untuk meningkatkan nilai perusahaan, sekaligus sebagai bentuk perhatian

kepada stakeholder, karyawan, dan masyarakat sekitar. Di dalam pelaksanaan praktik GCG,

terdapat prinsip-prinsip yang menjadi pilar-pilar agar tujuan pelaksanaan GCG dapat tercapai.

Salah satunya, adalah prinsip responsibility, yaitu prinsip yang memastikan bahwa

perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung

jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha

dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai perusahaan yang baik.

Prinsip responsibility merupakan prinsip di dalam GCG yang memiliki hubungan

secara langsung dengan konsep CSR dalam penerapannya di lapangan. Melalui penerapan

prinsip ini, perusahaan diharapkan dapat menyadari bahwa dalam melaksanakan praktik

fungsionalnya, perusahaan sering memberikan dampak, baik secara langsung maupun tidak

langsung kepada para stakeholders, sehingga dikarenakan hal tersebut, maka terdapat suatu

tanggung jawab dari perusahaan untuk memberi perhatian kepada lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, pelaksanaan CSR oleh perusahaan, diharapkan dapat menjadi salah satu

bentuk pengamalan prinsip dari GCG. Prinsip responsibility di sini lebih mencerminkan

stakeholders-driven concept (Annual Report Antam, 2006). Stakeholders dalam hal ini

diartikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan terhadap eksistensi

perusahaan, seperti karyawan, konsumen, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan sekitar,

serta pemerintah selaku regulator.

Di Indonesia, konsep CSR sudah mulai berjalan pada tahun 1990-an, namun baru

menjadi sebuah isu yang penting sejak tahun 2004 (Jalal, 2011). Hingga kemudian

pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengatur pelaksanaan CSR di Indonesia. Undang-

Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang No.40 Tahun


2007 tentang perseroan terbatas, yang menyebutkan bahwa perusahaan wajib melaksanakan

tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan diterapkannya kedua peraturan tersebut, maka

semua perusahaan dituntut wajib melaksanakan CSR, baik perusahaan yang berada dalam

ranah privat, maupun dalam ranah publik, yaitu melalui BUMN.

Salah satu BUMN yang melaksanakan program CSR adalah PT Antam Tbk. Kegiatan

CSR sudah dilakukan oleh PT Antam Tbk semenjak tahun 2005, dengan membagi program

CSR-nya menjadi dua jenis, yaitu Program Pengembangan Masyarakat dan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Pengembangan Masyarakat merupakan

kegiatan yang dilakukan Antam untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara

sukarela kepada masyarakat di luar regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, sedangkan Program

Kemitraan yang dilakukan Antam bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil

agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan.

Kemudian, Program Bina Lingkungan (BL) Antam merupakan program untuk pemberdayaan

kondisi sosial masyarakat yang dilakukan di wilayah operasi PT Antam Tbk melalui

pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan.

Pelaksanaan CSR oleh PT Antam Tbk tidak hanya dilakukan secara terpusat, namun

juga dilakukan oleh seluruh unit bisnis yang dimiliki Antam. Salah satunya yaitu Unit Bisnis

Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor yang berlokasi di Kecamatan Nanggung, Kabupaten

Bogor, Provinsi Jawa Barat. Persis sama seperti yang dilakukan oleh unit induknya, UBPE

Antam Pongkor melaksanakan program CSR yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu

Community Development dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) .

PT Antam Tbk merupakan salah satu BUMN yang memiliki program CSR

berprestasi. Hal tersebut terlihat dari berbagai penghargaan yang sudah diraih. Salah satunya

adalah penghargaan penghargaan GPMB (Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya)

Awards 2015 – CSR Best Practices for MDGs Towards SDGs. Namun, dalam pelaksanaan

kegiatan pertambangan, Antam UBPE Pongkor tidaklah terlepas dari masalah. Salah satunya

adalah keberadaan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) yang merugikan PT Antam Tbk

UBPE Pongkor. Selain itu, keseluruhan proses pertambangan yang dilakukan PETI, baik

pada proses eksplorasi, sampai proses pengolahan, tidak memenuhi standar yang berlaku,

sehingga selain merusak lingkungan juga membahayakan keselamatan jiwa PETI itu sendiri.

Keberadaan PETI tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, namun disebutkan bahwa

penyebab utamanya adalah kondisi ekonomi yang tidak baik (hallobogor.com, 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indah Octavia Putri (2015), Desa Bantar Karet

sebagai salah satu wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. UBPE Pongkor, memiliki


tingkat pendapatan yang masih tergolong rendah. Walaupun memang terjadi peningkatan

jumlah keluarga yang memiliki tingkat pendapatan tinggi, yaitu saat sebelum ada kawasan

pertambangan sebesar 10% dari jumlah responden menyatakan tingkat pendapatannya

tergolong tinggi, lalu sesudah ada pertambangan, sebesar 23,33% yang menyatakan tingkat

pendapatannya tergolong tinggi. Namun keluarga yang memiliki tingkat pendapatan rendah

pun semakin meningkat, yaitu sebelum ada kawasan pertambangan sebesar 6,67% responden

menyatakan tingkat pendapatannya masih rendah, lalu sesudah terdapat kawasan

pertambangan, jumlahnya meningkat menjadi 30% responden yang menyatakan bahwa

tingkat pendapatannya tergolong rendah. Berikut akan disajikan grafik terkait Tingkat

Pendapatan Desa Bantar Karet tahun 2014.

Grafik 1 Tingkat Pendapatan Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung Sebelum dan

Sesudah Terdapat Kawasan Pertambangan Sumber: Data Olahan Intan Octavia Putri, 2015.

Menurut Suhartini, dkk (2015) melalui penelitian yang dilakukan dengan

Kementerian Sosial, Kecamatan Nanggung menjadi kecamatan dengan proporsi rumah

tangga miskin terbesar di Kabupaten Bogor pada tahun 2015. Data tersebut juga diamini oleh

Eko Syaiful Rohman selaku Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor yang

menyebutkan bahwa angka kemiskinan rakyat Kecamatan Nanggung menempati

urutan kelima dari 40 kecamatan (inilahkoran.com, 2016). Hal ini menjadi perhatian

khusus, karena walaupun kesejahteraan masyarakat bukan hanya tanggung jawab bagi

perusahaan di sekitar lingkungan tersebut saja, namun juga tanggung jawab pemerintah

daerah setempat, namun kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang

diamanatkan oleh Undang-undang dan juga sudah tercantum dalam tujuan PT Antam Tbk itu

sendiri.

Permasalahan terkait tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat memicu adanya

praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Adapun, permasalahan mengenai PETI ini


sudah terjadi sejak lama. Kejadian yang paling besar terjadi pada tanggal 3 Desember 1998

yang dipicu oleh masalah PETI dan mengakibatkan rusaknya beberapa fasilitas pabrik dan

terhentinya produksi selama 10 hari, dan juga pada tahun 2004, terjadi tragedi pengasapan di

ventilasi Antam oleh pelaku penambang liar yang menyebabkan satu karyawan PT Antam

dan 11 penambang liar tewas (news.detik.com, 2015). Berbagai permasalahan tersebut,

memicu PT Antam Tbk khususnya, pada PT Antam Tbk UBPE Pongkor untuk melakukan

upaya untuk menanggulangi permasalahan mengenai PETI. Salah satu upayanya adalah

dengan melakukan CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan

sekitar. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai implementasi Corporate Social Responsbility

oleh PT. Antam Tbk. UBPE Pongkor di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung,

Kabupaten Bogor pada tahun 2015.

Tinjauan Teoritis

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) telah ada semenjak dahulu, dan

popularitas semakin meningkat saat ini, namun terlalu banyak definisi mengenai konsep CSR

dari berbagai tokoh, sehingga definisi tunggal dari CSR itu sendiri belum ada. Schermerhorn

(1993) misalnya, mendefinisikan bahwa CSR adalah suatu kepedulian organisasi bisnis untuk

bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan

kepentingan publik eksternal. Lalu, The World Business Council for Sustainable

Development (WBCSD) dalam Wibisono (2007) menyebutkan CSR atau tanggung jawab

sosial perusahaan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis,

beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan

peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan

kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Institusi internasional lain, seperti

World Bank mendefinisikan CSR sebagai “komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam bekerja sana dengan karyawan dan

perwakilan mereka terhadap masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya untuk

meningkatkan kualitas hidup, dengan menggunakan cara-cara yang baik untuk perkembangan

bisnis dan pembangunan”.

CSR adalah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan

lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan

secara sukarela (Barth dan Wolff, 2009). Menurut masalah seperti perusakan lingkungan,

perlakuan tidak layak terhadap karyawan, dan cacat produksi yang mengakibatkan

ketidaknyamanan ataupun bahaya bagi konsumen. McElhaney (2000), CSR merupakan


sebuah strategi bisnis yang terintegrasi dengan tujuan bisnis inti dan kompetensi inti

perusahaan, yang dari awal dirancang untuk menciptakan nilai bisnis dan perubahan sosial

yang positif, dan tertanam dalam budaya dan operasi bisnis perusahaan.

Lalu Elkington (1997) dalam Susanto (2007), di mana sebuah perusahaan yang

menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan

kualitas perusahaan (profit); masyarakat, khususnya komunitas sekitar (people) serta

lingkungan hidup (planet). Hal tersebut senada dengan apa yang disebutkan oleh CSR Forum

menjelaskan lebih jauh stakeholders yang dimaksud dalam kepentingan bisnis yang

dilakukan dengan pengertian CSR berikut, “CSR mean open and transparent business

practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and

environment”.

Walaupun CSR memiliki definisi CSR yang banyak dan beragam, namun konsep-

konsep tersebut menawarkan sebuah kesamaan, yaitu keseimbangan antara perhatian

terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan (Wibisono,

2007). Sehingga akhirnya dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam melakukan

kegiatannya, mempunyai tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu profit, masyarakat dan

lingkungan, yang mana ketiganya harus berjalan secara, beriringan, sinergis dan

berkesinambungan sehingga dapat tercipta iklim perusahaan yang baik agar eksistensi

perusahaan menjadi terjamin dengan citra atau reputasi positif yang didapatnya dari

konsumen dan masyarakat.

Dalam praktik pelaksanaan CSR, menurut Saidi (2004), terdapat empat model atau

pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, yaitu: 1).

Keterlibatan langsung; 2). Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan; 3). Bermitra

dengan pihak lain; 4). Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.

Adapun mekanisme pelaksanaan program atau kegiatan CSR menurut Wibisono

(2007) dapat dilakukan sebagai berikut :

1). Bottom Up Process; 2). Top Down Process; 3). Partisipatif; dan, 4). Program dirancang

bersama antara perusahaan dan beneficiaries.

Program CSR yang dijalankan oleh suatu perusahaan, yang mana termasuk pada

kebijakan publik, diharapkan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya.

Adapun, menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011) terdapat faktor-faktor yang

memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor

mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan


harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi

distorsi implementasi.

b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,

tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi

tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia,

misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti

komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik,

maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang

berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak

efektif.

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur

organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi

yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape,

yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi

tidak fleksibel.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu

penelitian yang menggunakan pendekatan secara induktif, sehingga proses penggambaran

fenomena dalam penelitian ini dimulai dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang

kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa yang khusus tersebut ditarik generalisasi-

generalisasi yang bersifat umum.

Menurut sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu

data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan

tidak terstruktur. Peneliti menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara sebagai alat

bantu pengingat hal yang akan ditanyakan kepada narasumber serta alat tulis-menulis

(stationery) dan perekam (recorder) sebagai alat bantu dalam pengumpulan data wawancara

mendalam. Informan atau narasumber yang terdiri dari beberapa kelompok, yaitu manajemen

PT. Antam Tbk. UBPE Pongkor, baik pada unit teknis pelaksana program CSR maupun yang

bertanggung jawab atas program CSR, perangkat desa Bantar Karet, penerima program

CSR, dan masyarakat umum di luar penerima program CSR yang merupakan warga Desa


Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan

data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu berupa dokumen-dokumen baik

dokumen tertulis, foto-foto, gambar, literatur, maupun dokumen elektronik yang dapat

mendukung dalam proses penulisan.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik coding,

yaitu teknik analisis data yang mengolah data yang sudah dikumpulkan berdasarkan kategori-

kategorinya, yang kemudian akan dilakukan perbandingan antara satu sumber data dengan

sumber data lainnya. Langkah yang terakhir adalah membuat interpretasi data melalui

jawaban yang diperoleh terhadap teori yang sudah dipelajari. Kesimpulan akhir akan diambil

apabila data sudah jenuh, yang berarti apabila dilakukan pengambilan data lagi hanya akan

bertumpang tindih dengan data yang sudah ada.

Hasil Penelitian Program CSR PT. Antam Tbk UBPE Pongkor

Program CSR PT Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor

memfokuskan bentuk tanggung jawab sosial atau CSR-nya pada empat bidang perhatian yang

diberi nama Kompas, sesuai empat arah mata angin. North untuk Nature, South untuk Social,

West untuk Well-being dan East untuk Economic. Keempat bidang ini diimplementasikan

oleh PT Antam Tbk UBPE Pongkor kepada masyarakat sekitar pertambangan dengan

landasan Community Development, sesuai dengan misi korporat yaitu “Berpartisipasi di

dalam upaya mensejahterakan masyarakat di sekitar operasi pertambangan”.

Pelaksanaan program CSR PT Aneka Tambang Tbk UPBE Pongkor ini memiliki

tujuan untuk memberikan patrisipasi dan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di daerah operasi pertambangan. Selain itu juga, PT Aneka Tambang Tbk UPBE

Pongkor ingin menjadikan masyarakat yang mandiri dan siap dalam menghadapi masa paska

tambang nanti pada tahun 2019.

Bentuk Program Corporate Social Responsibility PT Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis

Pertambangan Emas Pongkor

Implementasi CSR PT Antam Tbk UBPE Pongkor ini dibagi menjadi tiga bentuk

program yaitu, Program Pengembangan Masyarakat, Program Kemitraan, dan Program Bina

Lingkungan.

Program Pengembangan Masyarakat

Program Pengembangan Masyarakat atau Comdev (Community Development)

merupakan kegiatan yang diterapkan Antam dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya


secara sukarela kepada masyarakat diluar regulasi yang dibuat oleh Pemerintah. PT Antam

Tbk melakukan program pengembangan masyarakat sebagai wujud kepeduliannya kepada

masyarakat. Hal tersebut tercantum dalam laporan tahunan Antam yang menyatakan bahwa

mensejahterakan masyarakat merupakan komitmen bagi Antam. Pada tahun 2015, terdapat

tiga program bantuan dalam Program Pengembangan Masyarakat di Desa Bantar Karet, yaitu

Program Sentra Budidaya Domba, Program Budidaya Tanaman Buah-buahan, dan Program

Penerima Bantuan Insentif.

Program Kemitraan

Program Kemitraan adalah bentuk program CSR yang ditujukan untuk meningkatkan

kemampuan usaha kecil mitra binaan PT. Antam Tbk, UBPE Pongkor agar menjadi tangguh

dan mandiri sekaligus memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah

operasi perusahaan. Hal tersebut diharapkan akan dapat mendukung kegiatan usaha

Pertambangan maupun mitra bisnis. Adapun tahapan-tahapan untuk menjadi calon dari

program kemitraan, yaitu : 1) Pengambilan Proposal, 2) Survei, 3) Pengajuan kepada

pimpinan, 4) Pencairan dana. Kemudian, usaha-usaha yang merupakan hasil dari mitra binaan

tidak hanya diberi modal usaha saja, mereka juga diberi pembinaan, seperti diikut sertakan

dalam berbagai pameran, baik didalam dan diluar negri, serta pelatihan pada mitra binaan

untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan mitra binaan.

Jumlah Mitra Binaan pada tahun 2015 mencapai 59 mitra binaan. Sedangkan di Desa

Bantar Karet sendiri, terdapat 5 mitra binaan. Berdasarkan program kemitraan yang

dilakukan pada tahun 2015 dapat dibilang cukup baik, karena pada umumnya usaha-usaha

yang dikembangkan oleh para penerima program telah berjalan dengan baik, dan memberikan

dampak yang signifikan terhadap tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat

penerima program ini. Namun, terdapat juga salah satu penerima program yang usahanya

tidak berkembang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh PT

Antam Tbk UBPE Pongkor. Bahkan, pada saat wawancara tersebut dilakukan, warung usaha

yang dijalankan tersebut sudah tidak ada. Hal ini dapat menjadi evaluasi bagi PT Antam Tbk

UBPE Pongkor agar mitra binaannya dapat beroperasi secara berkelanjutan.

Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat

di sekitar wilayah operasi perusahaan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Pembangunan dalam program Bina Lingkungan ini meliputi penguatan sarana dan prasarana

yang mendukung keberlangsung kehidupan warga Desa Bantar Karet. Bidang-bidang yang


diliputi oleh program ini adalah bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keagamaan, dan

sosial budaya.

Praktik pelaksanaan program bina lingkungan ini dilakukan secara swakelola oleh

masyarakat Desa Bantar Karet. Pihak masyarakat, dengan diprakarsai oleh tokoh masyarakat,

dan juga dibantu oleh pihak desa membuat suatu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam setiap

program bantuan yang diberikan.

Berikut adalah sarana dan prasarana yang tercakup dalam Program Bina Lingkungan

di Desa Bantar Karet pada tahun 2015: Kantor desa, sarana ibadah/ keagamaan, prasarana

umum seperti bantuan lapangan Cadas Leuer, bantuan pengecoran jalan Kampung Nutug,

dan bantuan sarana air bersih Kampung Wates perbatasan Bantar Karet – Pangkal Jaya, serta

Program bantuan rumah tidak layak huni. Secara umum, Program Bina Lingkungan yang

membangun berbagai infrastruktur desa, mulai dari kantor desa, jalanan desa, sampai sarana

air bersih di Desa Bantar Karet ini sudah berjalan dengan baik. Berbagai pembangunan yang

dilakukan juga sesuai dengan kebutuhan dan keinginan warga yang sebelumnya telah

ditetapkan dalam Musrenpong. Walaupun pada sejumlah jalan tetap terdapat sejumlah titik

yang rusak, namun tetap program ini dirasakan telah memberikan manfaat kepada masyarakat

Desa Bantar Karet.

Mekanisme Perolehan Bantuan Program Corporate Social Responsibility PT Aneka

Tambang Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor

Secara umum, mekanisme pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PT Antam

Tbk UBPE Pongkor tergolong pada bottom up process, di mana beneficiaries (penerima

manfaat), dalam hal ini masyarakat mengidentifikasi dan merumuskan sendiri kebutuhannya

untuk kemudian dilakukan evaluasi oleh perusahaan. Pelaksanaan mekanisme pemberian

program CSR yang dilakukan oleh PT Antam UBPE Pongkor terbagi menjadi dua cara, yaitu:

1. Mekanisme Perolehan Bantuan pada Program Bina Lingkungan

Pada Program Bina Lingkungan, prosedur untuk mendapatkan bantuan diajukan oleh

pihak desa pada pertemuan antara PT Antam Tbk UBPE Pongkor dengan Kepala Desa dan

para perangkat desa yang mewakili masyarakatnya. Pertemuan tersebut dinamakan

Musyawarah Perencanaan Pongkor (Musrenpong) yang dilakukan setiap satu tahun sekali

pada akhir tahun. Dalam Musrenpong, pemerintah desa mengusulkan program bantuan

berdasarkan usulan warga dari Musyawarah Pembangunan Desa (RKPDes) yang telah

dilakukan sebelumnya.


Hasil usulan warga yang diusulkan oleh desa dalam Musrenpong kemudian

dipertimbangkan oleh perusahaan dan dinilai kelayakannya. Penilaian kelayakan program

tersebut disesuaikan dengan master plan perusahaan. Apabila program yang diajukan oleh

pihak perangkat desa sesuai, maka kemudian pihak Antam Pongkor akan memprosesnya

lebih lanjut. Proses diskusi (musyawarah) selanjutnya adalah mengenai besaran biaya

bantuan yang akan diberikan. Besaran biaya tersebut bergantung kepada pihak Antam

Pongkor sesuai dengan besaran keuntungan yang didapatkan perusahaan pada tahun tersebut. 2. Mekanisme Perolehan Bantuan Pada Program Kemitraan dan Program

Pengembangan Masyarakat Pada Program Kemitraan dan Program Pengembangan Masyarakat, pengajuan

program atau bantuan dilakukan oleh perangkat desa, di mana masyarakat mengajukan

proposal terlebih dahulu kemudian proposal tersebut diproses oleh perusahaan dan dinilai

kelayakannya. Setelah proposal dievaluasi, perusahaan akan mensurvei langsung di lapangan

dan kemudian baru membuat keputusan apakah proposal tersebut disetujui atau tidak.

Mekanisme untuk pemberian program yang dilakukan oleh Antam Pongkor ini cukup baik,

karena program-program bantuan yang akan diberikan disesuaikan terlebih dahulu dengan

usulan masyarakat. Hal ini membuat adanya kesesuaian antara program yang diberikan

dengan keinginan masyarakat terhadap jalannya program CSR Antam UBPE Pongkor.

Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Program Corporate Social Responsibility PT

Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor

Untuk menjaga program CSR dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, dan dapat

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Antam UBPE Pongkor melakukan pengawasan

terhadap program CSR yang berjalan di Desa Bantar Karet, yang mana hasil dari pengawasan

tersebut akan dievaluasi untuk dinilai sudah sejauh mana keberhasilan program CSR yang

dilakukan, atau sekadar menilai sudah sampai sejauh mana implementasi yang sedang

dilakukan.

Mekanisme pengawasan program CSR oleh Antam UPBE Pongkor dilakukan secara

harian selama masa pembangunan program bantuan, yang dilakukan oleh semua unit yang

terkait dalam program CSR dari pihak Antam UBPE Pongkor, juga dibantu oleh para staf

desa setempat. Segala proses yang ada di lapangan dicatat dalam catatan kecil dengan

sederhana, yang kemudian akan dilaporkan ke penanggung jawab. Kemudian dari hasil

catatan tersebut akan didiskusikan dengan penanggung jawab di program yang lain. Proses


diskusi tersebut biasanya dilakukan secara fleksibel, namun sejauh ini, diskusi tersebut selalu

dilakukan pada tiap satu atau dua hari sekali. Bisa ketika malam hari sesudah kegiatan,

maupun pagi hari sebelum melakukan kegiatan. Selain diskusi tersebut, setiap minggu sekali,

terdapat juga diskusi atau rapat dengan biro CSR Antam Pongkor untuk membahas progress

program CSR yang sedang dijalankan.

Langkah evaluasi dilakukan dua kali dalam setahun oleh Satuan Pengawas Internal

(SPI). Setelah program selesai dilakukan, program dilaporkan dalam sebuah laporan

pelaksanaan, dan kemudian dilakukan evaluasi secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk

menghindari penyelewengan dan penyimpangan dana. Selain menerima laporan pelaksanaan

dari unit pelaksana di lapangan, SPI juga bertugas untuk memberikan rekomendasi. Misalnya

terdapat penyimpangan, lalu mereka akan memberikan rekomendasi solusinya.

Pada pelaksanaan CSR PT Antam Tbk UBPE Pongkor pada tahun 2015 ini, tidak

terdapat evaluasi yang begitu besar, dikarenakan pelaksanaan program-program bantuan yang

ada cukup berjalan dengan baik. Permasalahan-permasalahan yang muncul juga hanya berupa

permasalahan-permasalahan minor. Praktik pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh PT

Antam Tbk UBPE Pongkor dalam pelaksanaan program CSR-nya menunjukkan bahwa

adanya prinsip akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban perusahaan

untuk dapat mencapai target perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Keberlanjutan Program Corporate Social Responsibility CSR PT Aneka Tambang Tbk

Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor

Keberlanjutan (sustainability) merupakan kata kunci pembangunan yang memiliki

dimensi keberlanjutan sosial (social sustainability), keberlanjutan ekonomi (economic

sustainability), keberlanjutan lingkungan (environment sustainability) (Alizar, dkk, 2006).

Terkait pada keberlanjutan program CSR yang dilakukan oleh PT Antam Tbk UBPE

Pongkor, maka akan dilihat bagaimana program-program CSR PT Antam Tbk UBPE

Pongkor telah diberikan. Pada Program Kemitraan dan Program Pengembangan Masyarakat,

untuk saat ini sudah mulai dikatakan baik, karena sudah banyak Mitra Binaan PT Antam Tbk

UBPE Pongkor yang usahanya sukses dan skalanya semakin luas. Keberlanjutan program

yang baik tersebut tidak terlepas dari mekanisme pengawasan dan evaluasi yang telah

dijelaskan sebelumnya.

Sesuai dengan misi PT Antam Tbk UBPE Pongkor yang menyatakan bahwa Program

CSR PT Antam Tbk UBPE Pongkor dilakukan untuk menghilangkan ketergantungan

masyarakat terhadap eksistensi perusahaan. Untuk itu, Roadmap penghidupan berkelanjutan


(social mainclosure) pasca tambang (tahun 2020) telah dirumuskan perusahaan dalam bentuk

grand design sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk kelanjutan penghidupan

masyarakat jika perusahaan tambang telah selesai beroperasi. Sebagai pedoman dalam

implementasinya telah dibuat master plan pasca tambang yaitu pengembangan masyarakat

melalui Agrogeoedutourism.

Tujuan dari master plan PT Antam Tbk UBPE Pongkor tersebut adalah mewujudkan

masyarakat sekitar lingkungan tambang, termasuk juga Desa Bantar Karet menjadi desa yang

mandiri. Juga didasarkan pada keinginan PT Antam Tbk UBPE Pongkor agar masyarakat

nantinya tidak lagi bergantung pada perusahaan setelah pasca tambang. Saat perusahaan

berhenti beroperasi masyarakat sudah mulai atau sudah mempunyai usaha alternatif lainnya

yang bisa dimanfaatkan sesuai keunikan yang dimiliki masing-masing untuk komoditas

wisata. Program yang digarap menyeluruh meliputi peningkatan perekonomian, sumber daya

manusia, dan infrastruktur penunjang kawasan. Berkaitan dengan keberlanjutan program

CSR PT Antam Tbk UBPE Pongkor, keberlangsungan program ini sangat diharapkan oleh

warga Desa Bantar Karet. Adapun, hal yang menjadi perhatian khusus untuk menuju ke arah

pembangunan agrogeoedutourism tersebut adalah pembangunan infrastruktur yang harus

menjadi fokus utama terlebih dahulu.

Upaya PT Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor dalam

Pengurangan Pertambangan Tanpa Izin

Salah satu permasalahan mengenai program CSR PT Antam Tbk UBPE Pongkor atau

bahkan kegiatan PT Antam Tbk UBPE Pongkor secara keseluruhan adalah mengenai

keberadaan PETI. PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) adalah kegiatan pertambangan

emas yang dilakukan oleh para penambang emas yang tidak memiliki izin penambangan atau

yang secara lokal biasa disebut dengan gurandil atau penambang emas tradisional. Istilah

pertambangan liar tercipta setelah keluarnya Surat Keputusan Mentri Pertambangan dan

Energi No. 01P/201/M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan

Galian Strategis dan Vital (golongan A dan B). Di dalam Kepmen tersebut disebutkan bahwa

usaha pertambangan rakyat yang dilakukan setelah adanya kuasa penambangan atau kontrak

karya dianggap tidak sah dan dapat digolongkan sebagai penambangan liar.

Kegiatan yang dilakukan oleh PETI sangat merugikan PT Antam Tbk UBPE Pongkor.

Oleh karena itu berbagai cara dalam pengurangan PETI ini juga terus diupayakan oleh PT

Antam Tbk UBPE Pongkor. Kini untuk menekan jumlah PETI, PT Antam Tbk UBPE


Pongkor terus melakukan kombinasi tiga pendekatan, yaitu pendekatan ekonomi, dan sosial

dan keamanan.

Pendekatan ekonomi dilakukan PT Antam Tbk UBPE Pongkor untuk menekan jumlah

PETI yaitu melalui program CSR-nya itu sendiri. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan tingkat ekonomi diharapkan dapat mengurangi keberadaan PETI.

Pemberian modal usaha bagi masyarakat yang memiliki keterampilan melalui Program

Pengembangan Masyarakat, memberikan pinjaman lunak bagi masyarakat yang ingin

memperluas skala usahanya melalui Program Kemitraan. Pendekatan ini merupakan

pendekatan yang cukup baik dan dinilai efektif, karena ada juga warga masyarakat yang

dahulunya adalah Tokoh PETI yang mempunyai pengaruh kuat, setelah diadakan pendekatan

oleh PT Antam Tbk UBPE Pongkor dengan memberikannya modal usaha, kini Ia menjadi

wirausahawan yang sukses dan berhenti menjadi seorang gurandil.

Pendekatan sosial untuk mengurangi keberadaan PETI ini dilakukan dengan mendidik

masyarakat untuk merubah pola pikir mereka, antara lain berupa sosialisasi akan bahaya

merkuri, sosialisasi tentang keselamatan jiwa PETI, bahaya penambangan liar, konservasi,

pembangunan berbagai infrastuktur dan sebagainya. Penanggulangan permasalahan PETI

melalu pendekatan ini dimaksudkan oleh PT Antam Tbk Pongkor dengan berfokus pada masa

depan. Upaya melalui pendekatan ini juga dilakukan dengan bantuan pihak desa, dengan

melakukan sosialisasi pada saat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga.

Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan dengan penegakkan keamanan.

Peningkatan keamanan terhadap akses menuju lokasi tambang diperketat dengan melakukan

penjagaan oleh pihak-pihak keamanan yang merupakan staf PT Antam Tbk UBPE Pongkor,

dan juga dilakukan dengan bekerja sama bersama pihak-pihak terkait, seperti pemerintah

desa, dan aparat keamanan. Dengan berbagai upaya yang dilakukan baik oleh Antam Pongkor

dan juga para badan terkait, keberadaan PETI ini belum hilang secara total. Namun saat ini

keadaannya semakin memberikan tanda-tanda yang baik. Meskipun masih terdapat penolakan

dari masyarakat untuk dapat beralih dari pekerjaannya sebagai PETI, seperti yang dikatakan

oleh salah satu informan bahwa masyarakat masih butuh waktu untuk mengubah kebiasaan

setelah puluhan tahun menjadi PETI.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dikemukakan, maka dapat

disimpulkan hasil analisis penelitian ini sebagai berikut:

Implementasi CSR oleh PT Antam Tbk UPBE Pongkor meliputi pemberian tiga

program utama, mekanisme perolehan bantuan, mekanisme pengawasan dan evaluasi, serta


keberkelanjutan program. Adapun, terkait upaya pemberantasan PETI, PT Antam Tbk UBPE

Pongkor mengupayakan tiga pendekatan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, yaitu

pendekatan ekonomi, sosial, dan keamanan.

Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT Antam Tbk UBPE Pongkor telah berjalan

dengan baik, karena telah memenuhi faktor-faktor sebagai berikut: Faktor pertama, faktor

sumber daya, pelaksanaan CSR dilakukan oleh PT Antam Tbk UBPE Pongkor mempunyai

sumber daya yang cukup, baik pada anggarannya, maupun sumber daya manusia. Lalu, faktor

kedua, struktur birokrasi, karena implementasi CSR dilakukan oleh Biro CSR PT Antam Tbk

UBPE Pongkor. Faktor selanjutnya, pada faktor komunikasi, informasi-informasi terkait

implementasi CSR yang dilakukan oleh pelaksana di Desa Bantar Karet tersampaikan dengan

baik kepada sasaran program. Kemudian faktor terakhir, dalam faktor disposisi, para

pelaksana CSR di lapangan, dalam menjalankan program CSR-nya di Desa Bantar Karet

memiliki kesesuaian yang dengan yang tertera pada masterplan CSR PT Antam Tbk UBPE

Pongkor.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan kepada PT Antam Tbk UBPE Pongkor selaku

pelaksana corporate social responsibility untuk menjadi bahan perbaikan evaluasi serta

perbaikan di kemudian hari adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring yang dilakukan, terutama kepada penerima Program

Kemitraan. Salah satunya dengan membuat suatu mekanisme baru, yang dapat

menjaga agar bantuan yang diberikan tidak dihamburkan oleh penerima program.

Misalnya, pemberian sanksi.

2. Menjalin koordinasi lebih dalam dengan stakeholder terkait, seperti Pemerintah

Daerah Kabupaten Bogor, untuk mensinergikan program-program yang dimiliki

oleh pemerintah dengan program CSR yang diberikan oleh PT Antam Tbk UBPE

Pongkor.

3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan yang

berwenang, untuk masalah penambangan emas tanpa ijin (PETI), sehingga terus

diselesaikan dengan lintas instansi. Sosialisasi untuk mengimbau masyarakat

melakukan penambangan ilegal juga ditingkatkan, terutama pada siswa-siswa sekolah,

baik di tingkat SD, SMP, dan SMA.


Daftar Pustaka

Buku Teks

Alizar, M. Alizar. 2006. HAND BOOK : CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) :

Penerapan Prakarsa Multi Stakeholder dalam Mendukung Penerapan CSR yang

Berkelanjutan pada Industri Minyak dan Gas Bumi.

Anne T. Lawrence, James Weber, James E.Post, 2005, Business and Society, Stakeholders,

Ethics, Public Policy, New York : McGraw-Hill/Irwin, page 55

Annual Report Antam : Sustainability Report Antam. 2006.

Solihin, Ismail. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta: Erlangga

Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar.

Yogyakarta

Suhartini Titin, Sadik Kusman, Indahwati. 2015. Proporsi Kemiskinan di Kabupaten Bogor.

Sosio Informa Vol. 1, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2015.

Susanto, A. B. 2007. Corporate Social Responsibility : A Strategic Management Approach.

Jakarta : The Jakarta Consulting group

Wibisono. Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social

Responsibility. Gresik : Fascho Publishing.

Sumber Jurnal

Marnelly, T. Romi. 2012. Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan

Praktek di Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis Vol. 2 No. 2, April 2012.

Rocman Achwan, 2006. Corporate Social Responsibility, Pertikaian Paradigma dan Arah

Perkembangan. Jakarta:Jurnal Galang, Volume 1 No.2 Januari 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Surat Keputusan Mentri Pertambangan dan Energi No. 01P/201/M.PE/1986 tentang Pedoman

Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (golongan A dan B )

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Sumber Skripsi, Disertasi, dan Tesis :

Aprilianti, Lusi. 2008. Analisis Pengimplementasian Corporate Social Responsibility Oleh

PT Antam Tbk UBPE Pongkor dalam Pengembangan Komunitas (Studi Kasus :


Kampung Bantar Karet, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten

Bogor, Provinsi Jawa Barat). Skripsi.

Putri, Indah Octovia. 2015. Implementasi Kegiatan Pertambangan Dan Pengaruhnya Pada

Kesejahteraan Masyarakat Desa Bantar Karet. Skripsi.

Yulianti, Devi .2012. Efektivitas Program PTPN 7 Peduli di PTPN VII (Persero) Lampung

(Suatu Evaluasi atas Program CSR). Tesis.

Sumber Publikasi Elektronik

Detik. 2015. Gurandil di Tambang Emas Pongkor Terus Dibersihkan, diakses pada 5 Januari

2017 melalui http://news.detik.com/berita/3018494/gurandil-di-tambang-emas-

pongkor-terus-dibersihkan

Hallobogor. 2015. Gurandil, Kemiskinan Bogor Barat dan Miskinnya Solusi Pemda, diakses

pada 5 Oktober 2016 melalui http://hallobogor.com/gurandil-kemiskinan-bogor-barat-

dan-miskinnya-solusi-pemda

Jalal. 2011. Sejarah dan Perkembangan CSR di Tingkat Global dan Nasional’, Lingkar Studi

CSR, Makalah disampaikan dalam Journalist Conference on CSR Tangerang, 18 Juni

2011 Diakses 19 September 2016, dari www.csrindonesia.com.

Mawardi, Adhi. 2016. Wawan: Jangan ada Negara dalam Negara di Antam, diakses pada 5

Oktober 2016 melalui http://www.inilahkoran.com/berita/jabar/52832/wawan-

jangan-ada-negara-dalam-negara-di-antam

Tanpa Nama. 2015. ANTAM Raih Penghargaan GPMB Award 2015-CSR Best Practices for

MDGs Toward SDGs. Diakses pada tanggal 23 September 2016 melalui

http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&Itemid=144&id

=792&lang=id


Documents

ANALISIS IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY …