Analisis Pelaksanaan Pelayanan Umum Di Kecamatan Tanralili k

ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN UMUM DI

KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian Persyaratan

mencapai derajat Sarjana S-1

Oleh :

Ady Deksa B

E 121 04 708 – 1

PROGRAM REGULER SORE

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2011

i

LEMBAR PENERIMAAN

Skripsi



Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Ady Deksa B

E 121 04 708 – 1

Telah Diperbaiki

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat panitia ujian skripsi

Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada Hari Rabu , Tanggal 3 Agustus 2011

Menyetujui :

PANITIA UJIAN :

Ketua : Prof. Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si ( )

Sekretaris : A. Murfhi, S.Sos, M.Si ( )

Anggota : Dr. H. A. Gau Kadir, MA. ( )

Anggota : Dr. H. A. Syamsu Alam, M.Si ( )

Anggota : Drs. Abd.Salam Muchtar ( )

Pembimbing I : Prof. Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si ( )

Pembimbing II : A. Murfhi, S.Sos, M.Si ( )

ii

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi



Yang dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi

Pada tanggal 22 Juli 2011

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Pembimbing I

Prof. Dr. H.Juanda Nawawi, M.SiNIP. 19520818 198403 1 002

Pembimbing II

A. Murfhi, S.Sos, M.SiNIP. 19720328 200012 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Politik PemerintahanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Dr. Muhammad Al Hamid, M.SiNIP. 19710917 199703 1 001

Ketua Program StudiPemerintahan FISIP UNHAS

Dr. H. A. Gau Kadir, MANIP. 19500117 198003 1 002

iii

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan Rahmat Allah SWT disertai ucapan syukur Alhamdulillah kami

panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan karunia dan hidayah-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai syarat untuk

mencapai derajat Strata Satu (S-1) dan memperoleh Gelar Sarjana

dibidang Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Hasanuddin

Makassar, dengan judul :



Dari proses persiapan sampai dengan penyelesaian penyusunan

skripsi ini, dengan segala ketulusan penulis sepenuhnya menyadari

bahwa tanpa usaha keras dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini

tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karenanya pada kesempatan

ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima

kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu

dalam penyusunan skripsi ini.

1. Kedua orangtua penulis yang telah memberikan doa dan dorongan

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan pendidikan penulis

di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar.

iv

2. Bapak Dr. Muhammad Al Hamid, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu

Politik dan Pemerintahan beserta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Dr. H. A. Gau Kadir, MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu

Pemerintahan yang telah membantu selama penulisan dan

pengurusan skripsi penulis.

4. Bapak Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si selaku Pembimbing I yang

memberikan petunjuk dan masukan selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak A. Murfhi, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang telah

meluangkan waktu untuk berkonsultasi kapan saja.

6. Drs. Erhan, M.Si selaku Sekretaris Camat Kecamatan Tanralili beserta

seluruh staf yang telah memberikan izin untuk melakukan wawancara

dan memperoleh data-data yang dibutuhkan selama penulis

melakukan penelitian sampai skripsi selesai.

7. Keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan dan membantu

penulis selama penyusunan skripsi. Om Mustafa yang telah membantu

memberikan saran dan motivasi selama ini.

8. Teman-teman : Muh. Amir, Dian_otonK, IccanK, Waris, dan anak2

CPO.FC dan penghuni PS Sunu yang telah banyak membantu dan

memberikan keceriaan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis

v

ABSTRAKSI

Ady Deksa, Analisis Pelaksanaan Pelayanan Umum Di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. (Dibimbing oleh Prof. DR. H. Djuanda Nawawi, M.Si dan A. Murfhi, S.Sos, M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Analisis Pelaksanaan Pelayanan Umum di Kecamatan Tanralili serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan umum tak hanya dapat dilihat dari segi kesederhanaan pelayanan tetapi lebih kepada penempatan posisi para pelaksana pelayanan serta memahami tugas dan kewajiban sebagai pemberi pelayanan.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pelayanan harus disesuaikan dengan prosedur. Serta kualitas disiplin kerja, dengan kualitas disiplin kerja aparat Pemerintah yang memadai, maka birokrat di tingkat kecamatan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif.

vi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................... i

HALAMAN PENERIMAAN .............................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................. iii

KATA PENGANTAR ........................................................................ iv

ABSTRAKSI .................................................................................... v

DAFTAR ISI ..................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ......................................................... 1

1.2. Rumusan Masalah ................................................... 5

1.3. Tujuan Penelitian ..................................................... 6

1.4. Manfaat Penelitian ................................................... 6

1.5. Kerangka Konsep ..................................................... 7

1.6. Defenisi Operasional ................................................ 18

1.7. Metode Penelitian ....................................................

1.7.1. Tempat dan Waktu Penelitian ........................ 19

1.7.2. Teknik Pengumpulan Data ............................. 19

1.7.3. Informan.......................................................... 20

1.7.4. Teknik Analisis Data ....................................... 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

2.1. Pelayanan Umum...................................................... 22

2.2. Pelayanan Kecamatan ............................................. 43

vii

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Kabupaten Maros ..................................................... 46

3.2. Kecamatan Tanralili ................................................. 46

3.3. Penduduk ................................................................. 50

3.4. Keadaan Sosial Budaya ........................................... 51

3.5. Pendidikan ............................................................... 52

3.6. Kesehatan ................................................................ 54

3.7. Komoditas ................................................................ 55

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Pelayanan Umum Di Kecamatan

Tanralili Kabupaten Maros ....................................... 57

4.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan

Pelayanan Umum Di Kecamatan Tanralili................. 68

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan .............................................................. 74

5.2. Saran ....................................................................... 76

DAFTAR PUSTAKA

viii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan di

mana sebuah wilayah yang dihuni oleh masyarakat serba mengalami

kekacauan. Aktivitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan

keamanan suatu wilayah menjadi kewenangan utama baik secara internal

maupun eksternal. Sebagaimana yang kita ketahui tujuan utama

dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban

di mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Dengan

kata lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat yang

merupakan fungsi primer dari pemerintahan. Pemerintah tidana alokasi

Khusus diadana alokasi Khususan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi

untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan

setiap anggota masyarakat, mengembangkan kemampuan dan

kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Secara teoritis otonomi daerah akan dapat meningkatkan kualitas

pelayanan umum, karena dengan adanya otonomi daerah dapat

menciptakan kesetaraan posisi tawar antara pemerintah daerah sebagai

penyelenggara jasa pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna

jasa. Pelayanan umum adalah merupakan instrument kebijakan

pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan memperbaiki

1

kesejahteraan masyarakat serta perbaikan yang berkualitas dari

pelayanan umum merupakan suatu investasi dalam peningkatan modal

manusia. Dengan demikian akan membawa dampak pada produktivitas

masyarakat di masa yang akan datang dan pada saat yang sama,

pelayanan umum itu secara langsung memenuhi konsumsi dasar yang

merupakan tujuan dari kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan

taraf hidup masyarakat.

Pelayanan merupaka tugas utama bagi aparatur negara sebagai abdi

negara dan abdi masyarakat. Tugas ini secara jelas telah digariskan

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Ke empat, yang

meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat

yang berbunyi: Melindungi Segenap bangsa dan seluruh tumpah dara

Indonesia emamjukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa. Seperti yang dikatakan Moenir (2001;IX) “ Pelayanan

umum dan hak dasar warga Negara dan hak asasi saling berkaitan tidana

alokasi Khusus terpisahkan satu sama lain ”. Hal ini sejalan dengan

pernyataan Sarundajang (1999:16) bahwa “ Pemerintah memiliki fungsi

umum pemerintahan yaitu Fungsi Pengaturan (Regulation) dan Fungsi

Pelayanan (Service) “. Dalam Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian, pada Bab II Pasal 3 (Ayat 1) ditegaskan

bahwa:

2

Pegawai Negeri Berkedudukan sebagai unsure aparatur Negara

yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara

professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas

Negara, pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih

setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan

yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga

daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan

kepada masyarakat di daerahnya. Namun Berbagai isu yang muncul di

kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh

masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan semua

pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan

pemerintah sendiri. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur

pemerintah seringkali cenderung rumit seperti : a) Tata cara Pelayanan, b)

Rendahnya Pendidikan aparat, c) Kurangnya sarana dan Prasarana, dan

d) Disiplin kerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan

umum di daerah.

Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila

masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang

singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan

meningkatkan efektivitas pelayanan Umum ditentukan oleh faktor

kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat

3

pelayanan. Khususnya Pemerintah Kecamatan Bumi Nabung dituntut

untuk mewujudkan disiplin kerja perangkat kecamatan dalam upaya

peningkatan efektivitas pelayanan Umum. Masalah nyata proses

pelayanan Umum, terutama pengurusan surat pengantar pembuatan

KTP., Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan

Pindah, pelayanan pembayaran PBB, dan pengantar pembuatan akte

kelahiran, dirasakan masih berbelit dan tak terkendali secara efektif,

sehingga wilayah aspirasi dan kepentingan Umum masih kurang

tersentuh. Eksistensi efektivitas pelayanan Umum ini diasumsikan karena

pengaruh tingkat disiplin kerja aparat pemerintah. Sedangkan tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh disiplin kerja

Aparat Pemerintah terhadap efektifitas pelayanan Umum, khususnya di

Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.

Pelaksanaan tugas aparat yang selama ini berkesan berbelit-belit

kurang bersahabat dan tidana alokasi Khusus transparan dalam berbagai

bidang harus dihindari. Artinya suatu bentuk pelayanan yang efektif

menjadi suatu kebutuhan yang dapat mendatangkan keuntungan ganda.

Keuntungan bagi masyarakat yang menerima pelayanan, juga

keuntungan bagi aparat yang memberikan pelayanan.

Peran pemerintah yang strategis, akan banyak ditopang oleh

kemampuan aparat pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah adalah

kemampuan melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, karena

4

selama ini aparat pemerintah identik dengan kinerja yang berbelit-belit,

penuh dengan KKN serta tidana alokasi Khusus ada stndar yang pasti.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, kabupaten Maros

sebagai salah satu daerah otonom selalu dituntut untuk memberikan

kesejahteraan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang

mencerminkan lewat kinerja aparat pemerintah dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan perkembangan

teknologi dan pertumbuhan serta peningkatan kebutuhan dasar

masyarakat.Titik berat otonomi daerah saat ini adalah Desa atau

Kecamatan, dimana pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat

dan secara langsung adalah Kecamatan atau Desa. Oleh karena itu,

pelaksanaan pelayanan umum sangat penting untuk diperhatikan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul

“Analisis Pelaksanaan Pelayanan Umum Di Kecamatan Tanralili

Kabupaten Maros“

1.2.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka penulis dapat

merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan - pertanyaan sebagai

berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan KTP,KK dan Akta Kelahiran Di

Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros?

5

2. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi Pelaksanaan Pelayanan KTP,

KK dan Akta Kelahiran Di Kecamatan Tanralili?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang telah

dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pelayanan KTP, KK dan Akta

Kelahiran di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros

2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap

Pelakasanaan Pelayanan KTP, KK dan Akta Kelahiran Di Kecamatan

Tanralili Kabupaten Maros.

1.4.MANFAAT PENELITIAN

Terkait dengan Tujuan Penelitian, maka adapun Manfaat yang

diharapkan dari hasil Penelitian yang telah dilaksanakan ini, yaitu :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi

perbandingan bagi penelitian selanjutnya dalam melengkapi kajian-

Kajian yang mengarah pada pengembangan Ilmu Pengetahuan,

khususnya yang membahasa topik yang sama.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Maros pada

umumnya dan Kecamatan Tanralili pada Khususnya dalam

6

memberikan pelayanan umum kepada masyarakat terutama

pelayanan KTP, KK dan Akta Kelahiran.

1.5.KERANGA KONSEPTUAL

Adapun Konsep dasar yang menjadi landasan Berpikir Penulis dalam

Penelitian ini yaitu sebagai berikut ;

1.5.1. Pelayanan Umum

1. Defenisi Pelayanan Umum

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan pelayanan sebagai

hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah

menyuguhi (orang) dengan makanan dan minuman; menyediakan

keperluan orang; mengiyakan; menerima; menggunakan. Sedangkan

istilah umum berasal dari Bahasa Inggris Public yang berarti umum,

masyarakat, negara.

Selain itu, ada beberapa pendapat yang mendefenisikan tentang

pelayanan, misalnya Kotler dalam Samparan Lukman (2000) bahwa,

pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun

hasilnya tidana alokasi Khusus terikat pada suatu produk secara fisik.

Samparan (2006:6) berpendapat pelayanan umum adalah suatu

kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung

antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan

menyediakan kepuasan pelanggan.

7

Inu Kencana dalam Sinambela (2006) mendefenisikan Pelayanan

Umum adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir,

perasaan, harapan, sikap dan tindana alokasi Khususan yang benar

dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Oleh

karena itu, pelayanan umum diartikan sebagai setiap kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki

setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidana

alokasi Khusus terikat pada suatu produk secara fisik.

Pelayanan umum diartikan sebagai pemberian pelayanan

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan yanpokok dan

tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut KEPMENPAN

No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, Pelayanan Umum adalah;

”Segala kegunaan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara

pelayanan umum sebagai uoaya pemenuhan kebutuhan penerima

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan”

Negara didirikan oleh umum (masyarakat) tentu saja dengan tujuan

agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan

bagian utama dari tujuan nasional. Pada hakikatnya negara dalam hal

ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara

8

individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya

diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan,

pendidikan dan lain-lain.

Pelayanan Umum sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri

PAN Nomor Kep/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala bentuk kegiatan

pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di

Pusat, di Daerah dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk

(penyedian/pemberian) barang dan atau jasa, baik dalam rangka

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah

sangat luas dan kompleks, baik menurut bentuk, jenis, maupun

sifatnya. Oleh karena itu, agar terciptanya suatu kepastian hukum dan

keamanan di bidang pelayanan umum oleh Pemerintah, perlu adanya

suatu landasan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan

kepada masyarakat/Umum.

2. Prinsip Pelayanan Umum

a) Kesederhanaan Pelayanan

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata

cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat,

tepat, tidana alokasi Khusus berbelit-belit, mudah dipahami dan

mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

b) Kejelasan dan Kepastian Pelayanan

9

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian

mengenai :

Prosedur/tata cara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun

administratif;

Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung

jawab dalam memberikan pelayanan;

Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;

Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

c) Keamanan dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat

memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan

kepastian hukum bagi masyarakat.

d) Keterbukaan dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan

satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu

penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan

dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar

mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun

tidana alokasi Khusus diminta.

e) Efisiensi dalam Pelayanan

10

Prinsip ini mengandung arti : Persyaratan pelayanan hanya dibatasi

pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran

pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara

persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan.Mencegah

adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses

pelayanan masyarakat adanya kelengkapan persyaratan dari satuan

kerja/instansi Pemerintah lain yang terkait.

f) Ekonomis dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan

pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :Nilai

barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidana alokasi

Khusus menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran; Kondisi

dan kemampuan masyarakat untuk membayar; dan Ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g) Keadilan yang Merata dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus

diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan

diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

h) Ketepatan Waktu dalam Pelayanan

11

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat

diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

3. Pelayanan Prima

Pelayanan prima merupakan pelayanan yang memenuhi standar

pelayanan terhadap pemintaan, keinginan, dan harapan masyarakat yang

mempunyai nilai yang tinggi dan bermutu (berkualitas). Dengan demikian

dapat ditarik pengertian secara sederhana bahwa layanan prima adalah

pelayanan yang bermutu. Lebih jauh lagi hakekat dari pelayanan umum

yang prima adalah berupa upaya-upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi

instansi Pemerintah di bidang pelayanan umum.

2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana

pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara

lebih berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien).

3. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran serta

masyarakat secara luas.

Untuk menudukung terselenggaranya pelayanan umum yang prima,

pelayanan umum tersebut harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian

kegiatan terpadu yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

12

1. Sederhana, artinya dalam pelaksanaan tidana alokasi Khusus

menyulitkan, prosedurnya tidana alokasi Khusus berbelit-belit, dan

persyaratanya mudah dipenuhi.

2. Terbuka, artinya masyarakat ingin dilayani secara jujur. Oleh

karena itu, aparat yang bertugas melayani harus memberikan

penjelasan sejujur-jujurnya, dan apa adanya sesuai dengan

peraturan perundangan yang mengaturnya.

3. Lancar, artinya petugas pelayanan harus bekerja secara ikhlas dan

sepenuh hati, dengan didukung sarana dan prasarana yang

menujang kecepatan pelayanan itu sendiri.

4. Tepat, artinya pemberian pelayanan dapat dilakukan secara tepat

arah dan sasarannya, tepat jumlahnya tidana alokasi Khusus lebih

dan tidana alokasi Khusus kurang, dan tepat waktu.

5. Lengkap, artinya apa yang diharapakan dan diinginkan masyarakat

terhadap suatu pelayanan tertentu dapat tersedia secara lengkap.

6. Wajar, artinya pelayanan dilakukan sebagaimana mestinya dan

tidana alokasi Khusus dibuat-buat.

7. Terjangkau, artinya biaya pelayanan tersebut dapat dijangkau oleh

masyarakat.

Setelah dilakukan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan

Pemerintah dapat memberikan kepada masyarakat suatu pelayanan

umum yang prima, sehingga dengan demikian persepsi masyarakat

terhadap kinerja birokrasi Pemerintah akan menjadi lebih baik lagi, yang

13

pada akhirnya nanti dapat dibangun hubungan yang harmonis antara

Pemerintah dan masyarakat. Pada satu sisi Pemerintah akan memiliki

legitimasi yang kuat dihadapan masyarakat dan pada sisi yang lain

masyarakat akan mendapat pelayanan yang baik dan prima dari

Pemerintah.

1.5.2. Konsep Birokrasi

Dalam Buku Wahyudi Kumorotomo, Konsep Birokrasi dalam bidang

Umum dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara

rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti

dan mudan dikendalikan. Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari

Bahasa Prancis yaitu “Bureau” yang berarti kantor atau meja tulis, Bahasa

Yunani yaitu “Kratein” yang berarti mengatur. Birokrasi adalah tipe

organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif

dengan cara mengkoordinasikan secara sistrematis teratur pekerjaan

adari banyak anggota organisasi.

Orang-orang yang bekerja dalam birokrasi pemerintahan bekerja

secara profesional. Mereka diangkat dan diupah untuk menduduki

jabatannya di lembaga pemerintahan yang telah ditetapkan tugasnya dari

pimpinanan. Dasar pemilihan personil birokrasi biasanya dibatasi pada

keterampilan dan kepandaian yang dimiliki oleh seseorang untuk

menjalankan tugas tertentu. Sebagaimana dapat dilihat di banyak buku

mengenai birokrasi bahwa ciri pokok dari struktur birokrasi seperti yang

14

diuraikan oleh Max Weber, “ Birokrasi adalah sistem administrasi rurin

yang dilakukan dengan keseragaman dan diselenggarakan dengan cara-

cara tertentu serta didasarkan aturan tertulis oleh orang-orang yang

berkompeten dibidangnya”. Dengan pengertian yang hampir sama,

Rourke (1978) mendefenisikan bahwa “birokrasi adalah sistem

administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam

sistem hirarki yang jelas, dilakukan dengan aturan yang tertulis serta

dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh

orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.

Ciri dari birokrasi adalah adanya sebuah pembagian kerja secara

hirarkis dan rinci yang didasarkan pada aturan-aturan tertulis yang

diterapkan secara impersonal, yang dijalankan oleh staf yang bekerja Full

Time, seumur hidup dan profesional yang sama sekali tidana alokasi

Khusus turut memegangh kepemilikan atas alat-alat pemerintahan atau

pekerjaan, keuangan jabatannya. Mereka hidup dari gaji dan pendapatan

yang diterimanya tidana alokasi Khusus didasarkan secara langsung atas

dasar kinerja mereka.

1.5.3. Pemerintah Kecamatan

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana

teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin

oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok camat

15

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah;

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan ini, juga

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan;

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

kelurahan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan,

16

pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban,

pelayanan umum, dan pemberian pelayanan administrasi di tingkat

Kecamatan;

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan

dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

3. Membina penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan

yang ada di wilayahnya;

4. Mengkoordinasikan penyusunan dan pembuatan program kerja

dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban,

pelayanan umum, dan pemberian pelayanan administrasi;

5. Mengadana alokasi Khususan hubungan kerjasama dengan semua

instansi baik pemerintah maupun swasta serta Cabang

Dinas/Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kecamatan untuk

kepentingan pelaksanaan tugasnya;

6. Membina dan memotivasi serta memelihara terus menerus

kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan Kecamatan guna

meningkatkan produktivitas kerja;

17

7. Mengkaji, mengoreksi, dan memberikan perizinan/rekomendasi dan

keterangan lainnya sesuai dengan pendelegasian wewenang yang

diberikan oleh Kepala Daerah;

8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah

dalam pelaksanaan tugasnya;

9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Kecamatan secara

teknis operasional dan teknis administratif kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah;

10.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

1.6.DEFENISI OPERASIONAL

a) Pelayanan Umum yang penulis maksudkan dalam penelitian ini

adalah pelayanan KTP, KK dan Akta Kelahiran yang diberikan

kepada Masyarakat.

b) Faktor-Faktor yang mempengaruhi yang dimaksudkan dalam

penelitian ini yaitu faktor pendukung dan penghambat dalam

pemberian pelayanan umum kepada masyarakat Kecamatan

Tanralili Kabupaten Maros. Faktor pendukung seperti sarana dan

prasarana sedangkan faktor penghambat kualitas sumber daya

manusia dan Akuntabilitas aparat setempat.

18

1.7.METODE PENELITIAN

1.7.1. Tempat dan Waktu Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Maros Khususnya Kecamatan

Tanralili.

b) Waktu Penelitian

Penelitian Dilakukan selama dua bulan dari Bulan Maret sampai

Bulan April.

1.7.2. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian

terhadap obyek yang diteliti dengan cara melakukan wawancara

dan penyeberan kuisioner, serta melakukan pengamatan secara

langsung (Observasi). Metode wawancara adalah metode yang

mencoba menjelaskan fakta dengan cara mengajukan pertanyaan

secara langsung kepada obyek yang diteliti (Responden).

Sedangkan observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara

mengamati langsung disertai dengan pencatatan data yang

diperlukan.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data jenis ini dilakukan dengan menelusuri berbagai

sumber yang berhubungan dengan yang diteliti berupa buku-buku,

19

jurnal-jurnal, majalah, artikel serta literature-literatur yang berkaitan

dengan penelitian.

1.7.3. Informan

Dalam penelitian ini responden dipilih secara sengaja (Purposive

Sampling) yang terdiri dari masyarakat sebanyak 8 orang yang dianggap

memiliki pengetahuan yang baik tentang pelaksanaan pelayanan Umum di

Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Adapun Informan dalam penelitian

yaitu aparat yang berkaitan langsung dengan proses Pelaksanaan

Pelayanan Umum di Kecamatan Tanralili. Jumlah Informan sebanyak 8

Orang antara lain:

Camat Tanralili : 1 Orang

Sekretaris Camat Tanralli : 1 Orang

Staf Pelayanan : 3 Orang

Staf Administrasi : 3 Orang

Jumlah Informan 8 Orang

1.7.4. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh dilapangan dianalisis dalam bentuk Deskriptif

Kuallitatif, dengan tujuan mendeskripsikan variable-variabel penelitian

yang selanjutnya menganalisis data dengan cara penafsiran data dan

fakta yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

20

BAGAN (KERANGKA PIKIR)

21

PELAYANAN KTP, KK & AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN

Indikator Pelayanan Umum: Kesederhanaan Pelayanan Kejelasan & Kepastian

Pelayanan Keterbukaan Efisiensi Ekonomis keadilan yang merata ketepatan waktu kemampuan petugas.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi: Sarana dan Prasarana Kualitas Sumber Daya Manusia Akuntabilitas aparat setempat.

MASYARAKAT

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

2.1. Pelayanan Umum

Pelayanan Umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan

lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuan perundang -undangan.

Moenir (200:26-27) berpendapat bahwa pelayanan adalah kegiatan

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan

faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka

usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa pelayanan adalah suatu

perbuatan (deed), suatu kinerja (Performance) atau suatu usaha (Effort),

jadi menunjukkan secara inhern pentingnya penerimaan jasa pelayanan

terlibat secara aktif di dalam produksi atau penyamapain proses

pelayanan itu sendiri

Inu Kencana dalam Sinambela (2006) mendefenisikan Pelayanan

Umum adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir,

perasaan, harapan, sikap dan tindana alokasi Khususan yang benar

dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Oleh

22

karena itu, pelayanan umum diartikan sebagai setiap kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki

setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidana

alokasi Khusus terikat pada suatu produk secara fisik.

Pada hakekatnya pembangunan nasional suatu bangsa dilaksanakan

oleh masyarakat bersama pemerintah, masyarakat adalah pelaku utama

pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan,

membina serta menciptakan suasana kondusif yang menunjang kegiatan

rakyatnya. Kegiatan masyarakat dan pemerintah tersebut harus saling

mengisi, saling menunjang, dan saling melengkapi dalam suatu kesatuan

langkah menuju tercapainya suatu tujuan pembangunan nasional suatu

bangsa.

Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada

masyarakat adalah merupakan perwujudan dari fungsi aparat negara,

agar terciptanya suatu keseragaman pola dan langkah pelayanan umum

oleh aparatur pemerintah perlu adanya suatu landasan yang bersifat

umum dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum. Pedoman

ini merupakan penjabaran dari hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian

dalam prosedur operasionalisasi pelayanan umum yang diberikan oleh

instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah secara terbuka dan

transparan.

23

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia Sistem Kependudukan Pelayanan

KTP adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok

orang untuk memperoleh identitas atau bukti (legitimasi) bagi penduduk

dalam wilayah Republik Indonesia. Sedangkan pelayanan kartu keluarga

adalah pemberian kartu yang memuat data kepada keluarga dan semua

data anggota keluarga.

Berdasarkan fakta dilapangan berapa banyak biaya untuk mengurus

akte lahir anak, membuat sertifikat tanah, mengurus IMB, memakamkan

keluarga dan sebagainya. Namun kita ketahui bersama berapa besar

yang di setor masuk kas Negara maupun yang dikantongi oleh aparat

nakal, dan masih lebih 100 jenis - jenis ijin lainnya yang memerlukan

pelayanan Umum. Kita perlu mendorong pemerintah untuk tidana alokasi

Khusus membuat keputusan bahwa pembuatan KTP adalah gratis kecuali

bagi mereka yang tidana alokasi Khusus mampu, toh selama ini kita

dengan rela membayar biaya dengan alasan beli kertas, upah mengetik,

dll.

Pemerintah perlu mempertimbangkan dalam menyusun peraturan

pelaksanaan undang - undang Keterbukaan Informasi Umum (KIP)

khususnya biaya retribusi tiap - tiap jenis pelayanan Umum (Ijin - Ijin),

mengingat bahwa status ekonomi sosial masyarakat Indonesia adalah

berbeda - beda. Pemerintah dapat mengemas besaran biaya retribusi

24

pelayanan Umum berdasarkan sifat kebutuhan maupun kemampuan

sosial masyarakat. Misalnya : “Biaya retribusi membuat / menerbitkan IMB

Rumah type 36 dengan jangka waktu penyelesaian normal 2 bulan

sebesar Rp. 200,000 dan penyelesaian emergensi ( mendesak ) 1 bulan

dengan biaya Rp. 300,000. “.

Jika perangkat tata laksana dari suatu sistem kebebasan untuk

mendapatkan pelayanan Umum telah terbangun secara sistematis maka

kita akan mendapat tambahan sumber devisa dari pelayanan Umum

berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) yang kita yakini akan

mampu meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri, TNI maupun

POLRI yang berjumlah kurang lebih 6 juta orang.

HAKEKAT PELAYANAN UMUM :

Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan

fungsi pemerintah di bidang pelayanan Umum.

Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana

pelayanan, sehingga pelayanan Umum dapat diselenggarakan lebih

berdaya guna dan berhasil guna

Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakasa, dan peran serta

masyarakat dalam derap langkah pembangunan serta dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

25

ASAS PELAYANAN UMUM

Pelayanan Umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan

terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar

dan terjangkau. Karena itu harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai

berikut :

Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan

Umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing

pihak.

Pengaturan setiap bentuk pelayanan Umum harus disesuaikan

dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk

membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitas.

Mutu proses dan hasil pelayanan Umum harus diupayakan agar

dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian

hokum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Apabila pelayanan Umum yang diselenggarakan oleh Instansi

Pemerintah terpaksa harus mahal, maka Instansi Pemerintah yang

bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat

untuk ikut menyelenggarakannya sesuai perundang-undangan yang

berlaku.

Alasan mendasar mengapa pelayanan Umum harus diberikan adalah

adanya public interest atau kepentingan Umum yang harus dipenuhi oleh

pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki “tanggung jawab” atau

26

responsibility. Dalam memberikan pelayanan ini pemerintah diharapkan

secara profesional melaksanakannya, dan harus mengambil keputusan

politik secara tepat mengenai siapa mendapat apa, berapa banyak,

dimana, kapan, dsb. Padahal, kenyataan menunjukan bahwa pemerintah

tidana alokasi Khusus memiliki tuntunan atau pegangan kode etik atau

moral secara memadai. Asumsi bahwa semua aparat pemerintah adalah

pihak yang telah teruji pasti selalu membela kepentingan Umum atau

masyarakatnya, tidana alokasi Khusus selamanya benar. Banyak kasus

membuktikan bahwa kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, partai dan

bahkan struktur yang lebih tinggi justru mendikte perilaku seorang birokrat

atau aparat pemerintahan. Birokrat dalam hal ini tidana alokasi Khusus

memiliki “independensi” dalam bertindana alokasi Khusus etis, atau

dengan kata lain, tidana alokasi Khusus ada “otonomi dalam beretika”.

Alasan lain lebih berkenaan dengan lingkungan didalam birokrasi

yang memberikan pelayanan itu sendiri. Desakan untuk memberi

perhatian kepada aspek kemanusiaan dalam organisasi (organizational

humanism) telah disampaikan oleh Denhardt. Dalam literatur tentang

aliran human relations dan human resources, telah dianjurkan agar

manajer harus bersikap etis, yaitu memperlakukan manusia atau anggota

organisasi secara manusiawi. Alasannnya adalah bahwa perhatian

terhadap manusia (concern for people) dan pengembangannya sangat

relevan dengan upaya peningkatan produktivitas, kepuasan dan

pengembangan kelembagaan.

27

Alasan berikut berkenaan dengan karakteristik masyarakat Umum

yang terkadang begitu variatif sehingga membutuhkan perlakuan khusus.

Mempekerjakan pegawai negeri dengan menggunakan prinsip

“kesesuaian antara orang dengan pekerjaannya” merupakan prinsip yang

perlu dipertanyakan secara etis, karena prinsip itu akan menghasilkan

ketidana alokasi Khususadilan, dimana calon yang dipekerjakan hanya

berasal dari daerah tertentu yang relatif lebih maju. Kebijakan affirmative

action dalam hal ini merupakan terobosan yang bernada etika karena

akan memberi ruang yang lebih luas bagi kaum minoritas, miskin, tidana

alokasi Khusus berdaya, dsb untuk menjadi pegawai atau menduduki

posisi tertentu. Ini merupakan suatu pilihan moral (moral choice) yang

diambil oleh seorang birokrat pemerintah berdasarkan prinsip justice – as

– fairness sesuai pendapat John Rawls yaitu bahwa distribusi kekayaan,

otoritas, dan kesempatan sosial akan terasa adil bila hasilnya memberikan

kompensasi keuntungan kepada setiap orang, dan khususnya terhadap

anggota masyarakat yang paling tidana alokasi Khusus beruntung.

Kebijakan mengutamakan “putera daerah” merupakan salah satu contoh

yang populer saat ini.

Alasan penting lainnya adalah peluang untuk melakukan tindana

alokasi Khususan yang bertentangan dengan etika yang berlaku dalam

pemberian pelayanan Umum sangat besar. Pelayanan Umum tidana

alokasi Khusus sesederhana sebagaimana dibayangkan, atau dengan

kata lain begitu kompleksitas sifatnya baik berkenaan dengan nilai

28

pemberian pelayanan itu sendiri maupun mengenai cara terbaik

pemberian pelayanan Umum itu sendiri. Kompleksitas dan ketidana

alokasi Khususmenentuan ini mendorong pemberi pelayanan Umum

mengambil langkah-langkah profesional yang didasarkan kepada

“keleluasaan bertindana alokasi Khusus” (discretion). Dan keleluasaan

inilah yang sering menjerumuskan pemberi pelayanan Umum atau aparat

pemerintah untuk bertindana alokasi Khusus tidana alokasi Khusus sesuai

dengan kode etik atau tuntunan perilaku yang ada.

STANDAR PELAYANAN UMUM DI DAERAH

Dalam konteks pelayanan Umum di daerah, kebijakan desentralisasi

dan otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat dan

pemberdayaan masyarakat. Karena itu pemerintah daerah harus

menyediakan pelayanan Umum yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Sesuai dengan pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menyelenggarakan urusan

pemerintahanan yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan,

yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pada ayat (5)

dinyatakan pula bahwa pemerintah juga menyelenggarakan urusan

pemerintahan di luar enam urusan pemerintahan tersebut. Pada pasal 11

dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi

berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan

memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

29

Eksternalitas adalah dampak yang timbul sebagai akibat dari

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan

pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas ditentukan berdasarkan

luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Berdasarkan kriteria

eksternalitas maka semakin langsung dampak penyelenggaraan suatu

urusan pemerintahan kepada masyarakat, maka urusan tersebut paling

tepat untuk diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah, pemerintahan

daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kriteria akuntabilitas

ditentukan berdasarkan kedekatan suatu tingkatan pemerintahan dengan

luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Berdasarkan kriteria

akuntabillitas maka semakin dekat pemberi layanan dan penggunanya,

dan semakin banyak jumlah pengguna layanan maka layanan tersebut

lebih tepat diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Efisiensi adalah tingkat daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan

pemerintahan berdasarkan kriteria efisiensi ditentukan berdasarkan

perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh

dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Berdasarkan kriteria

30

efisiensi maka penyelenggaraan urusan lebih tepat pada tingkat

pemerintahan dimana terdapat perbandingan terbaik antara cost

penyelenggaraan urusan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh

dengan penyelenggaraan urusan. Penggunaan kriteria kriteria

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pembagian urusan

pemerintahan antar tingkat pemerintahan dilaksanakan secara kumulatif

sebagai satu kesatuan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria

eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi terdiri dari urusan wajib dan

urusan pilihan. Urusan wajib didefinisikan sebagai urusan daerah otonom

yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh pemerintah. Hal ini berarti

pemerintah menetapkan urusan mana yang merupakan urusan dasar

yang menjadi prioritas penyelenggaraan dan mana yang merupakan

urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan

daerah propinsi merupakan urusan dalam skala propinsi, sedangkan

urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, baik untuk

pemerintahan propinsi maupun untuk pemerintahan kabupaten dan kota

sebagaimana disebutkan di atas harus berpedoman pada Standar

Pelayanan Minimal (STANDAR PELAYANAN UMUM). Urusan yang

bersifat pilihan adalah urusan-urusan yang dapat dipilih untuk

diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan kriteria

31

pembagian urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas.

Urusan yang bersifat pilihan tersebut meliputi urusan pemerintahan yang

secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan

daerah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan urusan pilihan

tersebut, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah

kabupaten/kota dapat memilih bagian urusan pemerintahan pada bidang-

bidang tertentu seperti pertanian, kelautan, pertambangan dan energi,

kebutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan,

perkoperasian, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan berbagai

bidang lainnya. Adanya pembagian urusan pemerintahan memberi

petunjuk bahwa terdapat urusan-urusan pemerintahan tertentu yang

penyelenggaraannya dibagi-bagi antara pemerintah, pemerintahan daerah

propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian

penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut melibatkan pemerintah,

pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota

secara bersama-sama. Pembagian dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan

antara pemerintah dan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota

atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan

sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Sesuai dengan deskripsi di

atas, UU No. 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang bersifat wajib dilaksanakan dengan

32

berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (STANDAR PELAYANAN

UMUM) yang dilaksanakan secara bertahap. Hingga saat ini pemerintah

sedang menyusun RPP tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal. Bila sudah diterapkan, maka STANDAR

PELAYANAN UMUM akan dijabarkan oleh masing-masing

kementrian/lembaga terkait untuk menyusun STANDAR PELAYANAN

UMUM masing-masing. Standar pelayanan minimal didefinisikan sebagai

tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah

yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam

pelaksanaannya, STANDAR PELAYANAN UMUM menganut beberapa

prinsip, yakni:

1. STANDAR PELAYANAN UMUM merupakan standar yang dikenakan

pada urusan wajib, sedangkan untuk urusan lainnya pemerintah

daerah boleh menetapkan standar sendiri sesuai dengan kondisi

daerah masing-masing.

2. STANDAR PELAYANAN UMUM berlaku secara nasional, yang berarti

harus diberlakukan di seluruh daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di

seluruh Indonesia.

3. STANDAR PELAYANAN UMUM harus dapat menjamin akses

masyarakat terhadap pelayanan tertentu yang harus disediakan oleh

pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajibnya.

33

4. STANDAR PELAYANAN UMUM bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang

dan diperbaiki sesuai dengan perubahan kebutuhan nasional dan

perkembangan kapasitas daerah secara merata.

5. STANDAR PELAYANAN UMUM ditetapkan pada tingkat minimal yang

diharapkan secara nasional untuk pelayanan jenis tertentu. Yang

dianggap minimal dapat merupakan rata-rata kondisi daerah-daerah,

merupakan konsensus nasional, dan lain-lain.

6. STANDAR PELAYANAN UMUM harus diacu dalam perencanaan

daerah, penganggaran daerah, pengawasan, pelaporan, dan

merupakan salah satu alat untuk menilai Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah serta menilai kapasitas

daerah.

Sesuai dengan PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah, yang mengarut mengenai evaluasi

kinerja pemerintah daerah, secara spesifik menetapkan kriteria STANDAR

PELAYANAN UMUM harus memperhatikan unsur input (tingkat atau

besaran sumber daya yang digunakan), output (keluaran), outcome (hasil

atau wujud pencapaian kinerja), benefit (tingkat manfaat yang dirasakan

sebagai nilai tambah), dan impact (dampak atau pengaruh pelayanan

terhadap kondisi secara makro berdasarkan manfaat yang dihasilkan).

Kriteria penentuan biaya dengan metode STANDAR PELAYANAN UMUM

sangat mendukung konsep anggaran berbasis kinerja yang juga mengacu

kepada input, output, outcome, benefit dan impact. STANDAR

34

PELAYANAN UMUM merupakan alat untuk mengukur kinerja

pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Tingkat

kesejahteraan masyarakat akan sangat tergantung pada tingkat

pelayanan Umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. STANDAR

PELAYANAN UMUM sangat diperlukan oleh pemerintah daerah dan

masyarakat sebagai konsumen pelayanan itu sendiri. Bagi pemerintah

daerah suatu STANDAR PELAYANAN UMUM dapat dijadikan sebagai

tolok ukur (benchmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk

menyediakan pelayanan tertentu. Sedangkan bagi masyarakat STANDAR

PELAYANAN UMUM akan menjadi acuan dalam menilai kinerja

pelayanan Umum, yakni kualitas dan kuantitas suatu pelayanan Umum

yang disediakan oleh pemerintah daerah. Penerapan STANDAR

PELAYANAN UMUM akan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dengan STANDAR PELAYANAN UMUM akan lebih terjamin

penyediaan pelayanan Umum yang disediakan oleh pemerintah

daerah kepada masyarakat.

2. STANDAR PELAYANAN UMUM akan bermanfaat untuk menentukan

Standar Analisis Biaya (SAB) yang sangat dibutuhkan pemerintah

daerah untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk

menyediakan suatu pelayanan Umum.

3. STANDAR PELAYANAN UMUM akan menjadi landasan dalam

penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan

(baik DANA ALOKASI UMUM maupun DANA ALOKASI KHUSUS).

35

4. STANDAR PELAYANAN UMUM akan dapat dijadikan dasar dalam

menentukan anggaran kinerja dan membantu pemerintah daerah

dalam melakukan alokasi anggaran yang lebih berimbang.

5. STANDAR PELAYANAN UMUM akan dapat membantu penilaian

kinerja (LPJ) Kepala Daerah secara lebih akurat dan terukur sehingga

mengurangi kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja pemerintah

daerah.

6. STANDAR PELAYANAN UMUM akan dapat menjadi alat untuk

meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat,

karena masyarakat akan dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan

dengan pelayanan Umum yang dapat disediakan pemerintah daerah.

7. STANDAR PELAYANAN UMUM akan menjadi argumen dalam

melakukan rasionalisasai kelembagaan pemerintah daerah, kualifikasi

pegawai, serta korelasinya dengan pelayanan masyarakat.

Dalam penyelenggaraannya, STANDAR PELAYANAN UMUM dibuat

berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, yakni:

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

4. PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

36

5. PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah;

6. PP No. 20 Tahun 2001 mengenai Pembinaan dan Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. PP No. 56 Tahun 2001 mengenai Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah; dan

8. PP No. 65 Tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Sesuai dengan PP No. 65 Tahun 2005 pasal 5 ayat (1), penyusunan

STANDAR PELAYANAN UMUM oleh masing-masing Menteri/Pimpinan

LPND dilakukan melalui konsultasi yang dikoordinasi oleh Menteri Dalam

Negeri. Konsultasi tersebut dilakukan dengan tim konsultasi yang terdiri

dari unsur-unsur Departemen Dalam Negeri, Kementrian Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Departemen

Keuangan, Kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, dengan

melibatkan

Menteri/Pimpinan LPND terkait, yang dibentuk dengan Kepmendagri.

Hasil konsultasi tersebut dikeluarkan oleh masing-masing

departemen/LPND sebagai Peraturan Menteri yang bersangkutan.

Sebelum PP No. 65 Tahun 2005 dikeluarkan, untuk mengatasi

kelangkaan peraturan perundangan mengenai STANDAR PELAYANAN

UMUM, sedangkan STANDAR PELAYANAN UMUM harus sudah

dilaksanakan, dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.

37

100/756/OTDA Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan

Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan SE Mendagri tersebut,

beberapa departemen telah mengeluarkan Pedoman Standar Pelayanan

Minimal. Pedoman tersebut digunakan untuk menjabarkan STANDAR

PELAYANAN UMUM ke dalam aturan yang lebih spesifik, seperti

penjabaran definisi operasional, cara perhitungan pencapaian kinerja,

rumus indikator, sumber data, target, maupun langkah-langkah kegiatan

yang harus dilakukan. Kondisi pelayanan Umum yang diberikan oleh

pemerintah daerah di Indonesia saat ini sangat beragam dari satu daerah

ke daerah lainnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Misalnya,

dalam hal penyediaan Puskesmas di setiap Kecamatan sebagai standar

pelayanan minimal di bidang kesehatan masih belum dapat dipenuhi oleh

banyak pemerintah daerah. Demikian pula dengan dengan pelayanan di

bidang lainnya, seperti pelayanan KTP, akses jalan dari kecamatan ke

ibukota Kabupaten, dan sebagainya masih berada dalam kondisi di bawah

standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat

(departemen terkait). Selain itu, tingkat kesiapan masing-masing

departemen dalam memberikan acuan mengenai standar pelayanan

minimal untuk diterapkan di daerah juga cukup beragam. Dari sebanyak

11 (sebelas) sektor yang dalam UU ditetapkan untuk didesentralisasikan

kewenangannya ke pemerintah daerah, baru Departemen Kesehatan dan

Departemen Pendidikan Nasional yang telah siap melaksanakannya

dengan menyediakan acuan STANDAR PELAYANAN UMUM yang

38

ditetapkan, yakni dengan SK Menteri Kesehatan No. 1457/2003 dan SK

Menteri Pendidikan Nasional No. 1299/V/2004. Hingga saat ini terdapat 10

(sepuluh) departemen terkait yang telah mengeluarkan acuan STANDAR

PELAYANAN UMUM untuk diterapkan ke seluruh daerah di Indonesia.

Namun penerapan di daerah masih belum seragam/sama, karena

pemerintah daerah menginterpretasikannya secara berbeda sesuai

dengan kondisi masing-masing. Hal ini karena terdapat berbagai kendala

dalam pelaksanaan STANDAR PELAYANAN UMUM. Kegagalan dalam

mengatasi kendala-kendala tersebut mengakibatkan ketidana alokasi

Khususakuratan pengukuran, sehingga STANDAR PELAYANAN UMUM

tidana alokasi Khusus akan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

Kendala-kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Data yang tidana alokasi Khusus akurat dan dapat dipercaya,

sedangkan data BPS yang ada, bila dapat dipercaya, terlambat

beberapa tahun.

2. Data keuangan tidana alokasi Khusus disajikan dalam bentuk yang

dapat dianalisa dengan baik.

3. Data statistik yang ada seringkali tidana alokasi Khusus sesuai dengan

jenis data yang dibutuhkan. Misalnya, data BPS yang tersedia adalah

jumlah penduduk usia 0-14 tahun, sedangkan jenis data yang

dibutuhkan adalah jumlah penduduk usia 7-16 tahun.

4. Kurangnya kemampuan staf pemerintah daerah untuk mengumpulkan

dan mengelolola data secara sistematis.

39

5. Kurangnya kemampuan staf pemerintah daerah untuk melakukan

analisa dan perencanaan strategis.

6. Indikator-indikator STANDAR PELAYANAN UMUM yang ada tidana

alokasi Khusus mencerminkan problem sebenarnya yang terjadi di

daerah/desa; dan

7. Dalam mengevaluasi pelaksanaan STANDAR PELAYANAN UMUM,

satuan kerja perangkat daerah tidana alokasi Khusus menjelaskan

kondisi yang ada secara objektif. Misalnya, bila dinas melakukan

evaluasi, hasil evaluasi bias untuk kepentingan dinas. Sedangkan

Bawasda maupun Bappeda tidana alokasi Khusus dapat melakukan

evaluasi karena kemampuan teknikal yang rendah.

Kendala-kendala tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan

penyelenggaraan STANDAR PELAYANAN UMUM. Beberapa alternatif

cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut

antara lain adalah:

1. Dinas kesehatan memperbaiki sistem pendataan dan pelaporan sektor

kesehatan.

2. BPS memperbaiki sistem pendataannya dengan membentuk sistem

informasi pupulasi.

3. Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat

atas pelayanan Umum yang berdasarkan STANDAR PELAYANAN

UMUM. Survey tersebut dilakukan setiap tahun sekali.

40

4. Evaluasi atas penyelenggaraan STANDAR PELAYANAN UMUM

hendana alokasi Khususnya dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari

Bappeda, Bagian Penyusunan Program, dan Bawasda, serta auditor

independen untuk kasus-kasus tertentu. Pemerintah Propinsi juga

harus melakukan evaluasi terhadapa penyelenggaraan STANDAR

PELAYANAN UMUM di Kabupaten/kota di Wiayahnya.

Efektivitas Pelayanan Umum

Substansi pelayanan Umum selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu

untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam

rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan Umum ini menjadi semakin

penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat

ramai yang memiliki keaneka ragaman kepentingan dan tujuan. Oleh

karena itu institusi pelayanan Umum dapat dilakukan oleh pemerintah

maupun non-pemerintah. Jika pemerintah, maka organisasi birokrasi

pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan

pelayanan Umum. Dan jika non-pemerintah, maka dapat berbentuk

organisasi partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya

masyarakat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain.

Siapapun bentuk institusi pelayanananya, maka yang terpenting adalah

bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Dalam

41

kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagai

ujung tombak pelaksana pelayanan Umum mencakup berbagai program-

program pembangunan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.

Tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk

melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan

tersebut, seringkali diartikulasikan berbeda oleh masyarakat. Birokrasi di

dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan

(termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan Umum) diberi kesan

adanya proses panjang dan berbelit-belit apabila masyarakat

menyelesaikan urusannya berkaitan dengan pelayanan aparatur

pemerintahan . Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang

menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri (khususnya

dalam hal pelayanan Umum).

Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi

birokrasi yang mampu memberikan pelayanan Umum secara efektif dan

efesien kepada masyarakat, apabila strukturnya lebih terdesentralisasi

daripada tersentralisasi. Sebab, dengan struktur yang terdesentralisasi

diharapkan akan lebih mudah mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan

yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga dengan cepat birokrasi dapat

menyediakan pelayanannya sesuai yang diharapkan masyarakat

pelanggannya. Sedangkan dalam kontek persyaratan budaya organisasi

birokrasi, perlu dipersiapkan tenaga kerja atau aparat yang benar-benar

memiliki kemampuan (capabelity), memiliki loyalitas kepentingan

42

(competency), dan memiliki keterkaitan kepentingan (consistency atau

coherency).

2.2. Pelayanan Kecamatan

Di tingkat daerah khususnya pada pemerintahan kota (Pemkot),

kelurahan sebagai bagian dari kecamatan merupakan instansi terkecil

yang berada di garda terdepan dalam rangka pemberian pelayanan

Umum pada masyarakat. Tak berlebihan, pelayanan Umum yang

diberikan di tingkat kelurahan serta kecamatan merupakan potret dari

pelayanan Umum suatu daerah. Jadi bila baik pelayanan Umum di

kelurahan dan kecamatan itu baik, maka itu merupakan cerminan

pelayanan di tingkat daerah itu baik dan sebaliknya. "Kelurahan dan

kecamatan itu potret pelayanan. Kalau baik di kelurahan atau kecamatan,

itu berarti baik pula di di pelayanan pemerintahan di atasnya. Diakui

selama beberapa tahun terakhir, perhatian pemerintah daerah terhadap

kecamatan dan kelurahan belum maksimal. Ini dikarenakan adanya tarik

ulur berbagai kepentingan di tingkat eksekutif maupun legislatif. Namun ke

depan, ia meyakinkan bahwa perhatian ini akan semakin ditingkatkn.

"Harapannya nanti di dewan akan juga mendukung langkah pemerintah

daerah agar perhatian terhadap kecamatan dan kelurahan akan lebih kita

maksimalkan agar pelayanan Umumnya semakin baik”

Dalam beberapa hal sempat disoroti berbagai permasalahan yang

dihadapi dalam pelayanan kecamatan, seperti di bidang pendidikan,

43

kesehatan termasuk pemberlakuan kawasan tanpa rokok (KTR) dan

keamanan. Dalam hal pendidikan, masyarakat tidak adana alokasi Khusus

akan lepas dari kelurahan dan kecamatan. Pihak kelurahan dan

kecamatan diminta untuk memfasilitasi akan tidana alokasi Khusus ada

lagi anak usia sekolah yang tidana alokasi Khusus dapat ikut program

pendidikan.

Pemerintah Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan Umum di

daerah. Terdapat cukup banyak jenis pelayanan yang dibutuhkan

masyarakat dan harus diurus atau diselesaikan di tingkat kecamatan.

Urusan KTP misalnya, walaupun di beberapa daerah sudah dipusatkan di

kabupaten, di banyak daerah lain di seluruh Indonesia masih harus

ditangani oleh pemerintah kecamatan. Juga pengurusan berbagai

perijinan. Selain melayani berbagai urusan pelayanan administratif

kependudukan dan perijinan, pemerintah kecamatan juga mengemban

tugas melaksanakan pelayanan dasar sektoral, mulai dari urusan

ketertiban dan kemanan, pendidikan, kesehatan, pengentasan

kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan upaya-upaya konkrit

mensejahterakan masyarakat.

Dengan beban berat seperti itu, nyatanya pemerintah kecamatan

tidana alokasi Khusus mendapat dukungan yang memadai, baik dari sisi

kewenangan, keuangan, SDM, maupun sarana dan prasarana. Tidana

alokasi Khusus heran bahwa sampai saat ini masih banyak warga

44

masyarakat yang mengeluhkan rendahnya mutu pelayanan yang

dilakukan pemerintah kecamatan.

Pelaksanaan pelayanan Umum di kecamatan tidana alokasi Khusus

dapat dipungkiri bahwa di kebanyakan daerah belum dapat berjalan

dengan optimal, sebenarnya keadaan seperti ini dapat saja di atasi jika

ada kemauan dari pemerintah daerah untuk menjadikan kecamatan pusat

pelayanan yang baru. untuk itu harus ada kewenangan yang jelas yang

dimiliki oleh kecamatan, karena tidana alokasi Khusus mungkin seseorang

bertindana alokasi Khusus tanpa mempunyai kewenangan. selain

kewenangan, maka dana, personil dan logistik juga sangat berpengaruh

pada pelayanan yang akan di berikan kecamatan. jika kita telaah secara

benar maka peningkatan pelayanan Umum dapat dilakukan dengan dua

pendekatan yakni pendekatan sektoral dan pendekatan kewilayahan.

Pada pendekatan kewilayahan inilah kecamatan dapat dijadikan sebagai

pusat pelayanan yang baru. Dengan adanya penguatan kecamatan dalam

pemberian pelayanan kepada masyarakat maka dapat dihindari adanya

pemekaran kabupaten yang berujung dengan munculnya birokarasi baru

yang membutuhkan pendanaan baru lagi yang tidana alokasi Khusus

sedikit.

45

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Kabupaten Maros

Kabupaten Maros merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki

peran yang sangat besar terhadap kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dimana muai dari potensi daerah, Pariwisata, perekonomian sampai

dengan pelaksanaan pemerintahan yang bisa dikatakan cukup baik dalam

hal mensejahterakan masyarakat Kabupaten Maros. Hal ini dilihat dari

perkembangan Kabuapten Maros yang boleh dikatakan maju dan tidana

alokasi Khusus kalah dengan Kotamadya Makassar. Dengan Luas Daerah

1.619,11 Km2 secara administrasi pemerintah Kabupatem Maros terbagi 7

kecamatan yaitu; Kecamatan Mandai, Tanralili, Camba, Malawa,

Bantimurung, Maros Baru dan Maros Utara. (BPS Data Statistik Sulawesi

Selatan 2005)

3.2. Kecamatan Tanralili

Kecamatan Tanralili merupakan salah satu kecamatan yang ada

dalam Daerah Kabupaten Maros. Kecamatan Tanralili merupakan daerah

bukan pantai yang sebagian besar berbetuk dataran. Yang terdiri dari

delapan (8) Desa/Kelurahan yaitu: Purna karya, Leko Pacing,

Kurunsumange, Sudirman, Damai, Aliere, Borong, dan Toddo Pulia. Dari

Delapan Desa/Kelurahan Di kecamatan Tanralili, semua mempunyai

topografi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 500m di atas

permukaan laut.

46

Luas Kecamatan Tanralili sekitar 84,46 Km2 (Lihat Tabel 1.2),

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simbang

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bantimurung

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandai

Penduduk Kecamatan Tanralili tahun 2008 sebanyak 24.164 Jiwa,

terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 12.145 jiwa dan penduduk

perempuan terdiri dari 12.019 jiwa yang tersebar di 8 Desa. Lihat Tabel

1.1 :

Tabel 1.1

Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanralili Tahun 2008

Desa/Kelurahan Luas (Km2)

Purna Karya

Leko Pacing

Kurusumange

Sudirman

Damai

Allaere

Borong

Toddo Pulia

5,34

13,17

15,52

4,36

8,30

6,16

4,49

32,13

Jumlah 89,46

Sumber : BPS Kecamatan Tanralili dalam angka Tahun 2009

47

Struktur Organisasi pemerintah Kecamatan Tanralili

Kepala Kecamatan disebut Camat yang diangkat oleh Bupati atas

usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Camat mempunyai tugas memimpin, melaksanakan sebagian

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada

Pemerintah Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Organisasi Kecamatan Tanralili terdiri dari ;

a. Camat, disebut sebagai Kepala Wilayah Kecamatan;

b. Sekretaris Kecamatan;

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ekonomi Pembangunan;

e. Seksi Kesejahteraan Sosial;

f. Seksi Satpol PP

48

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tanralili

Kabupaten Maros

49

CAMATDrs. ERHAN, M.Si

SEKCAMSARIFUDDIN, SE, M.Si

Kelompok Jabatan Fungsional

Kasubag UmumAbd. YAKUB, SE, M.Si

Kasubag KepegawaianHj. SULASTINA

Kasi PemerintahanMUSTAFA, S.Sos

Kasubag KeuanganHj. ADIRA

Kasi Kesejahteraan SosialSAKKA, S.Sos

Kasi Ekonomi PembangunanDrs. MUH. AMIR, MM

Lurah BorongSYAHRUL, S.Sos

Kasi TrantibumH. KANOJARA

3.3. Penduduk/Populasi

Berdasarkan jumlah penduduk yang telah diuraikan diatas, dimana

Jumlah penduduk di Kecamatan Taralili sebanyak 24.164 Jiwa. Jumlah

Penduduk terbanyak terdapat di Desa Sudirman sebanyak 5.015 jiwa dan

terkecil sebanyak 1.411 jiwa berada pada Kelurahan Borong dengan

kepadatan penduduk sebesar 637,5 jiwa/Km2 dan jumlah rumah tangga

sebanyak 15.067 jiwa. Lihat Tabel 1.2

Tabel 1.2

Luas Desa, Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Penduduk dan Kepadatan

Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanralili Tahun 2008

Desa Luas (Km2)Rumah

TanggaPenduduk

Kepadatan

Penduduk

(Jiwa/Km2)

Purna Karya

LekoPacing

Kurusumange

Sudirman

Damai

Allaere

Borong

Toddo Pulia

5,34

13,17

15,52

4,36

8,30

6,16

4,49

32,12

621

1137

1010

475

4222

2151

4215

1236

1702

4,145

3388

5,015

4204

1955

1411

2,341

319

0,31

218

1,15

0,15

0,32

314

0,072

Jumlah 84,46 15067 24,164 637,5

Tabel 1.2 (Sumber:KSK Kecamatan Tanralili ) BPS Kec. Tanralili Dlm

Angka 2009

50

Mayoritas penduduk Kecamatan Tanralili berasal dari etnis/suku

Bugis. Penduduk Kecamatan Tanralili mayoritas memeluk Agama Islam

dengan jumlah 23.339 jiwa, selebihnya pemeluk Agama Katolik 248 Jiwa,

Protestan 573 jiwa, Hindu 29 Jiwa dan Budha 4 Jiwa. Lihat Tabel 1.3:

Tabel 1.3

Banyaknya Penduduk menurut Agama di Kecamatan Tanralili Tahun 2008

Desa Islam Katholik Protesta

n

Hindu Budha

Purna Karya

Leko Pacing

Kurusuamange

Sudirman

Damai

Allaere

Borong

Toddo Pulia

1665

4072

3367

4321

4204

1958

1411

2311

-

-

-

248

-

-

-

-

37

73

21

442

-

-

-

-

-

-

-

29

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

Jumlah 23339 248 573 29 4

Sumber : KUA Kec. Tanralili

3.4. Keadaan Sosial Budaya

Kondisi angkatan kerja di Kecamatan Tanralili, sebagaimana

dengan di daerah lain terhitung pada kelompok umur 15 tahun sampai 54

tahun. Salah satu permasalahan berkaitan dengan angkatan kerja adalah

pengangguran. Hal terjadi akibat terjadinya ketidana alokasi

51

Khususseimbangan antara penyerapan tenaga kerja dengan penyediaan

lapangan kerja. Kehidupan masyarakat Kecamatan Tanralili dipandang

sudah relatif baik dimana masyarakat mempunyai mata pencaharian yang

beragam, namun pada umumnya mereka bermata pencaharian sebagai

Petani, PNS, Pedagang dan lain sebagainya. Adapun jumlah pegawai

yang ada dilingkungan Kantor Kecamatan Tanralili dapat dilihat pada tabel

berikut ini : Tabel 1.4

Instansi

Pegawai

Laki-laki Perempuan Jumlah

Kecamatan

BKKBN

Urusan agama

Pertanian

Statistik

Diknas

Puskesmas

18

2

4

8

1

2

-

13

3

-

1

-

2

-

31

5

4

9

1

4

-

Jumlah 36 18 54

Sumber : Kepala Desa/Kelurahan

3.5. Pendidikan

Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi yang sangat

esensial dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, terwujudnya

masyarakat yang semakin sejahtera dapat diperoleh melalui peningkatan

pendidikan. Berdasarkan data di lapangan diketahui bahwa tingkat

52

pendidikan di Kecamatan Tanralili masih cukup rendah, khususnya untuk

tingkat SLTP ke atas. Hal ini, dikarenakan pelayanan pendidikan belum

merata dan belum menjangkau seluruh wilayah, Masih Terbatasnya

sarana dan prasarana pendidikan dan ketidana alokasi Khususmampuan

masyarakat dalam melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan di Kecamatan Tanralili dapat dikatakan masih rendah, dimana

sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai, oleh karena itu

sarana dan prasarana pendidikan perlu mendapat perhatian yang terus

menerus. Untuk mengetahui sarana dan prasarana pendidikan di

Kecamatan Tanralili dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No Desa/kel

Taman

Kanak-kanakSekolah Dasar SLTP/Mts SMU/SMK/MAN

Sek

ola

h

Sis

wa

Gur

u

Sek

ola

h

Sis

wa

Gur

u

Sek

ola

h

Sis

wa

Gur

u

Sek

ola

h

Sis

wa

Gur

u

1 Purna Karya 1 28 2 2 241 14

2 Leko Pacing 1 36 4 4 682 36 1 216 19 2 129 26

3 Kurunsumange 1 234 9

4 Sudirman 2 474 26

5 Damai 1 18 2 7 912 44 1 324 22 1 332 24

6 Allaere 1 193 19

7 Borong 1 24 2 1 86 8

8 Toddo Pulia 2 408 12

Jumlah 4 106 10 19 3037 149 3 733 60 3 461 50

53

Tabel 1.5: Data sarana dan Prasarana pendidikan Kecamatan Tanralili Tahun 2008 Sumber : Tata Usaha masing-masing sekolah3.6. Kesehatan

Masalah Kesehatan merupakan hal pokok yang juga turut

mendukung produktifitas kerja dalam mengisi pembangunan. Bidang

kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,

khususnya untuk mewujudkan kesehatan anak-anak yang merupakan

aset negara untuk menyambung regenerasi dalam pembangunan.

Kelengkapan fasilitas pelayanan kesehatan yang murah dan

mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat merupakan hal yang

patut diperhatikan pihak pemerintah kecamatan. Fasilitas kesehatan

berupa Puskesmas, polindes dan apotek terdapat di beberapa kecamatan

dan biasanya bagi warga desa/kelurahan lainnya tersedia Pustu

(Puskesman pembantu).

Banyaknya fasilitas kesehatan masyarakat yang ada di Kecamatan

Tanralili sampai Tahun 2008 tercatat 9 sarana pelayanan kesehatan yang

terdiri dari 4 Puskesmas/Pustu, 1 Polindes dan 4 Apotek/Toko obat.

Sedangkan tenaga medis pendukung lainnya yakni jumlah dokter 3 orang

ditambah jumlah Bidan 4 orang, perawat 17 orang dan Dukun 17 Orang.

Kedepan diharapkan fasilitas kesehatan dapat lebih meningkat sehingga

masyarakat Kecamatan Tanralili lebih maju dan berkembang. Berikut

tabel sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Tanralili :

54

Tabel 2.1

Data saran dan Prasaran Kesehatan Kecamatan Tanralili Tahun 2008

Desa Dokter Bidan Paramedis Dukun

Purna Karya

Leko Pacing

Kurusumange

Sudirman

Damai

Allaere

Borong

Toddo Pulia

-

3

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

17

-

-

-

-

-

-

2

1

4

1

3

3

-

4

Jumlah 3 4 17 17

Sumber:Dinas kesehatan Kab. Maros

3.7. Komoditas

Hasil bumi yang ada di Kecamatan Tanralili cukup bervariasi mulai

dari pertanian, perkebunan dan perindustrian. Di Bidang Pertanian ada

berbagai jenis antara lain :Padi sawah, Padi Ladang, jagung, ubi jalar, ubi

kayu, Kacang Tanah, Kacang Kedelai, Kacang Hijau dan beberapa buah-

buahan seperti jeruk, jambu biji, mangga, nenas, pisang, salak, pepaya,

kedondong, rambutan, alvokat, nangka, semangka, langsat, sirsak dan

jambu air. Tanaman pertanian yang paling besar hasil panennya yaitu

Jagung dengan jumlah 88.752,8 Ton per tahun dan yang paling kecil

adalah Kacang tanah dengan jumlah 5.131,8 Ton per tahun. Di bidang

55

Perkebunan kecamatan Tanralili tidak terlalu menonjol, hasil yang bisa

kita lihat yaitu jambu mente dan kemiri dengan jumlah pohon mente 15000

dan pohon kemiri sebanyak 500. Selain itu di Bidang perindustrian sendiri,

industry kerajinanlah yang paling banyak terdapat di Kecamatan Tanralili

yakni sebanyak 118 kerajinan.

Tabel 2.2

Komoditas Pada Kecamatan Tanralili

Pertanian Perkebunan

Jagung 88.752,8 Ton/tahun Mente 15000 phn

Kacang Tanah 5.131,8 Ton/tahun Kemiri 500 phn

Perindustrian

Kerajinan sebanyak 118

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Maros

56

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Pelayanan KTP, KK dan Akta Kelahiran Di

Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros

Bagi Instansi pemerintahan, maka pemberian pelayanan pada

dasarnya harus tercermin pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

yang diberikan oleh pemerintah mulai dari waktu pelayanan, biaya

pelayanan dan prosedur pelayanan. Oleh karena itu, dalam pemberian

pelayanan kepada masyarakat faktor Sarana Prasarana, Kualitas Sumber

Daya Manusia dan Akuntabilitas aparat setempat merupakan hal penting

untuk diperhatikan sebagai instrument dalam pemberian pelayanan yang

memuaskan.

Kualitas pelayanan hanya akan didapatkan apabila memenuhi

seluruh item/syarat-syarat yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan

pelayanan kepada masyarakat, seperti Faktor Sarana Prasaran dari pihak

pemerintah yang menyiapkan peralatan guna mendukung lancarnya

proses pelayanan, kemudian Kualitas sumber daya manusia dibutuhkan

daya tangkap yang baik guna menerima rsepon dari masyarakat terhadap

pelayanan yang telah diberikan serta tingginya tanggung jawab para

pelaksana tugas pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada

masyarakat.

Salah satu aspek paling penting banyak menarik perhatian adalah

efektivitas kerja dari sektor-sektor pelayanan dalam memberikan

57

pelayanan kepada masyarakat, baik terhadap ketepatan waktu maupun

pada kepastian biaya dalam kegiatan pelayanan tersebut. Meskipun

banyak ide-ide yang dilontarkan oleh berbagai organisasi tentang ide-ide

pelayanan yang memadai, seperti jargon “kami hadir untuk melayani”,

namun itu hanya terbatas pada slogan belaka, sebab kondisi di lapangan

sangat berbeda.

Salah satu kegiatan pelayanan pemerintah yang memiliki intensitas

pelayanan kepada masyarakat yang cukup tinggi adalah pelayanan

bidang pemerintahan,sosial ekonomi di Kantor Kecamatan. Intensitas

pelayanan ini adalah berkaitan dengan kedudukan dan fungsi pengelolaan

pemerintah Kecamatan sebagai fungsi dasar terdepan dalam memberikan

pelayanan masyarakat pada bidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan. Sangat banyak dokumen resmi yang harus dimiliki

warga masyarakat sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia

umumnya seperti memperoleh KTP, Kartu Keluarga, semuanya harus

diperoleh melalui Kantor Camat.

Dalam memberikan pelayanan pengurusan dokumen-dokumen

seringkali dihadapkan pada mekanisme dan prosedur pelayanan yang

kurang sinkron antara tersedianya data yang dimiliki Kantor Kelurahan

dan Kecamatan yang dimiliki oleh masyarakat yang akan dilayani,

sehingga menyebabkan berbelit-belitnya kondisi pelayanan dan warga

yang dilayani merasakan adanya diskriminasi pada waktu pelayanan,

58

bahkan biaya pelayanan seperti adanya biaya administrasi yang bersifat

tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan Lembaran Pemerintah Kabuapten Maros No. 11 Tahun

2001 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penggantian

Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan

Sipil di jelaskan bahwa Prinsip dan sasaran penetapan Tarif semaksimal

mungkin disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan

mengutamakan aspek keadilan. Menurut PERDA No. 5 Tahun 2001 biaya

administrasi dalam pengurusan KTP, KK dan Akta Kelahiran sangatlah

terjangkau Rp. 5000,- Rp. 50.000,-. Namun peraturan ini tidak

dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang berkewajiban

menjalanankannya. Kondisi tersebut di atas, umumnya dipicu oleh masih

belum efektifnya pelayanan admnistrasi terutama dari segi administrasi

pencatatan, system kearsipan, pengorganisasian surat-surat dan

pemanfaatan buku-buku administrasi Kelurahan dan Kecamatan secara

efektif, baik yang disebabkan oleh ketelitian sumber daya manusia

maupun dukungan fasilitas kerja yang memadai.

Proses pelayanan administrasi dokumen pada dasarnya telah

mengalami perkembangan yang cukup berarti, bahkan mekanisme

pelayanan yang dimulai pada level organisasi pemerintahan terendah

sampai pada terbitnya suatu dokumen telah berusaha menampilkan,

efesiensi dan efektifitas kerja dengan memberdayakan semua elemen-

elemen yang terlibat dalam pelayanan pada masyarakat

59

Keadaan Pegawai/Sumber Daya Manusia

Salah satu indikator kuat dalam pemberian kualitas pelayanan yang

baik adalah Keterbukaan petugas pelayanan dalam memberikan

kepuasan kepada masyarakat/pelanggan. Keterbukaan dalam proses

pelayanan dapat dilihat dari petugas pelayanan yang memberikan

informasi secara terbuka baik diminta maupun tidak diminta. Oleh karena

itu, kualitas sumber daya manusia dalam hal ini sangatlah penting.

Dimana petugas/pelaksana pelayanan dituntut untuk tanggap dalam

proses pelayanan.

Pada Kantor Kecamatan Tanralili jumlah Pegawai Negeri Sipil

(PNS) sebanyak 31 orang. (Lihat Tabel : 2)

Golongan/Pangkat A B C D Jumlah

IV

III

II

I

1

3

15

-

-

1

-

-

-

2

2

2

-

4

1

-

1

10

18

2

Jumlah 19 1 6 5 31

Sumber : Kantor Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros

Berdasarkan Tabel 2 tersebut diatas, dapat dilihat bahwa jumlah

pegawai yang ada pada Kantor Kecamatan Tantalili berjumlah 31 orang

dengan Golongan/Pangkat Tertinggi Iva dan yang terendah

Golongan/Pangkat Ic. Sesuai dengan jumlah pegawai yang ada Kantor

Kecamatan tersebut cukup memadai.

60

Prosedur Pelayanan Di Kecamatan Tanralili

Prosedur pelayanan di Kecamatan Tanralili beda dengan prosedur

pelayanan yang ada di daerah lain. Dalam hal mengurus KTP, Kartu

Keluarga atau lainnya harus melalui Tingkat terendah yaitu RT dengan

kata lain harus sesuai persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak kantor

Kecamatan. Adapun prosedur dalam pelayanan umum di Kantor

Kecamatan Tanralili, antara lain :

a) Kesederhanaan Pelayanan

Berdasarkan Lembaran Daerah Kabupaten Maros No. 12 Tahun

2001 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 Tentang Sistem Informasi

Pengelolaan Kependudukan, dimana dalam proses penyelenggaraan

Pendaftaran Penduduk harus sesuai dengan SIMDUK Sistem

Pengelolaan Kependudukan yang telah ada. Kesederhanaan pelayanan di

Tingkat Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dapat dikatakn berjalan

baik. Hal ini di sampaikan oleh Sekretaris Camat Kantor Kecamatan

Tanralili bahwa

…..“alur permohonan dimulai dari tingkat RT, si pemohon diminta mengisi formulir untuk di tandatangani oleh RT, RW selanjutnya ke desa untuk di register kemudian setelah di tandatangi Kepala Desa dan di register, si pemohon membawanya ke Kantor Kecamatan untuk selanjutnya di proses di Kecamatan menjadi KTP”, ujarnya. Kecuali untuk yang akan memperpanjang dan pemohon terlanjur ke kantor Kecamatan, pihak Kecamatan pun memberikan keringanan dengan syarat memperlihatkan KTP yang akan diperpanjang masa berlakunya, nanti akan di register ke Desa yang bersangkutan oleh pihak kecamatan,” Hal

61

ini sebagai salah satu wujud mempercepat pelayanan kepada masyarakat tambah Adeng”.

Dengan adanya alur permohonan dalam pengurusan KTP, KK dan

sebagainya diharapkan masyarakat tidana alokasi Khusus ada lagi yang

tidana alokasi Khusus memiliki KTP. Kesederhanaan pelayanan dalam hal

ini sanglah membantu bagi masyarakat dimana proses pelayanan

dilakukan dengan mudah dipahami dan mudah dilaksanakan tanpa ada

kesan berbelit-belit dari pihak pelayan dalam arti aparat pemerintah

setempat.

b) Kejelasan dan Kepastian Pelayanan

Kejelasan dan kepastian dalam pelayanan merupakan salah satu hal

yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparat pelaksana

pelayanan diharapkan dapat tanggap dan bertangggung jawab dengan

tugas serta tanggung jawabnya sebagai pemberi pelayanan. Pihak

pelaksana pelayanan harus bisa menjelaskan secar rinci prosedur serta

persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengurus KTP, KK serta lain

sebagainya yang berhubungan dengan Kantor Kecamatan diminta atau

tidana alokasi Khusus diminta aparat pelaksana harus melaksanakan

tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Prosedur tersebut diatas telah di sosialisasikan dan diketahui oleh

seluruh masyarakat Kecamatan Tanralili. Menurut Faisal Salah satu

penduduk Kecamatan Tanralili mengatakan :

62

” Prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan Tanralili memang telah diketahui seluruh lapisan masyarakat yang ada. Masyarakat setempatpun dalam hal pengurusan KTP, KK atau hal lainnya terlebih dahulu harus ke RT untuk mengambil surat keterangan domisili selanjutnya diserahkan ke Kantor Kecamatan”.

Dengan adanya pesyaratan yang sedemikian rupa pihak

pelayananpun akan senang menjalankan tugasnya jika masyarakat tidana

alokasi Khusus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prosedur

yang berlaku.

c) Keamanan dalam Pelayanan

Masyarakat pada dasarnya ingin memperoleh pelayanan yang

maksimal, dimana dalam hal ini setiap masyarakat ingin memperoleh

haknya dengan mendapat pengakuan dari daerah tempat tinggalnya.

Pengurusan KTP dan KK merupakan hal yang sangat penting, oleh

karena itu dari pihak masyarakat mengharapkan pihak pemerintah

setempat lebih memperhatikan kepastian dalam hal pengurusan KTP

dan KK bagi masyarakat. Fandy mengungkapkan bahwa :

“saya mengharapakan pelayanan yang diberikan sesuai dengan aturan formal yang diterapkan. Pemberian pelayanan yang telah menunjuk kepada aturan formal serta dianggap memenuhi sendi-sendi pelayanan sangat duharapakn masyarakat sehingga aparat pelayanan bisa konsisten dalam menerapkan aturan hukum pelayanan tanpa ada kendala apapun”

d) Keterbukaan dalam Pelayanan

Keterbukaan dalam pelayanan sangat berpengaruh, dimana setiap

pelayanan yang akan diberikan pihak Kantor kecamatan wajib di

63

informasikan dan di sosialisasikan agar masyarakat setempat dapat

mengetahui prosedur dan tata cara dalam proses pelayanan. Oleh

karena itu, peran birokrasi dalam hal ini sangatlah penting. Salah satu

Staf kantor Kecamatan Abdis mengatakan bahwa:

...”pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat...”

pemberian pelayanan publik salah satunya diukur melalui keterbukaan

informasi dan seberapa jauh interaksi komunikasi yang terjalin antara

birokrasi sebagai pemberi layanan dengan masyarakat pengguna jasa.

Hal diatas memperlihatkan bahwa masyarakat pengguna jasa

seringkali belum mempunyai akses terhadap informasi pelayanan yang

dibutuhkan, demikian pula kecenderungan aparat birokrasi justru

terkesan menyembunyikan informasi kepada masyarakat. Dalam iklim

komunikasi pelayanan yng tertutup seperti ini, sangat sulit untuk dapat

mewujudkan responsivitas aparat birokrasi dalam penyelenggaraan

pelayanan kepada publik.

e) Efisiensi dalam Pelayanan

Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan

langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk

pelayanan yang diberikan.Mencegah adanya pengulangan pemenuhan

64

persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat adanya

kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi Pemerintah lain

yang terkait. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan

aparat/pegawai kecamatan selaku pihak pelayanan tidana alokasi

Khusus menajalankan tugasnya dengan baik. Dimana sering terjadi

kesalahan yang fatal dan dapat merugikan masyarakat setempat. Hal

ini di ungkapkan oleh Salty salah satu warga Kecamatan Tanralili :

"saya kecewa dengan layanan kantor pemerintah yang tak jelas. Pemerintah Kecamatan berjanji tanggal segini KTP atau KK sudah jadi. Namun pada waktu yang dijanjikan KTP belum jadi. Mengulur waktunya bisa lama sekali, setelah dilacak katanya berkasnya hilang. Sudah demikian, mereka menunjukkan raut penyesalan. Ini pelecehan undang-undang namanya," tambahnya.

f) Ekonomis dalam Pelayanan

Biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara

wajar dengan memperhatikan :Nilai barang dan atau jasa pelayanan

masyarakat dan menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran;

Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar; dan Ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun ada beberapa

pihak tertentu yang menggunakan “kesempatan dalam kesempitan”

untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang telah ditentukan.

Menurut Sulaiman salah satu masyarakat di Kecamatan Tanralili :

“......aparat pemerintah yang ada sering melakukan hal-hal diluar prosedur, dimana untuk mendapat uang lebih sering mengatakan kalau ingin cepat selesai harus ada biaya administrasinya. Padahal semestinya dalam hal pengurusan apapun yang berkaitan dengan Kecamatan semuanya gratis tapi kenyataannya tidak demikian. Aparat

65

yang bertugaspun seringkali tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga proses pelayanan berjalan lambat. Waktu paling cepat untuk mengurus KTP saja memerlukan waktu hampir 1bulan. Gimana kalau sudah setinggi gunung tumpukan KTPnya???mungkin bertahun-tahun baru selesai”. ucap sulaiman

g) Keadilan yang Merata dalam Pelayanan

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus mencakup

seluruh lapisan masyarakat dan mengutamakan kepuasan dalam

pelayanan. Namun kadangkala terjadi perselisihan antara masyarakat

dan aparat pemberi pelayanan, hal ini sering terjadi karena kurangnya

komunikasi antara penerima dan pemberi pelayanan secara

berkesinambungan dan terbuka. Mulyani mengutarakan :

“Rasa Ketidakadilan kepada masyarakat dalam pelayanan sering terjadi disebabkan karena tidak adanya ikatan emosional antara aparat/petugas pelayanan dengan masyarakat bahwa pelayanan adalah untuk kepentingan bersama, masih ada anggapan bahwa masyarakat yang butuh, sehingga masih dijumpai cara-cara mempersulit masyarakat sehingga sering kali masyarakat dibuat bingung karena tidak jelasnya prosedur pelayanan, terutama masyarakat perdesaan”

h) Ketepatan Waktu dalam Pelayanan

Pemberian pelayanan di Kantor kecamatan harus efektif dan efisien

sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal dan

memuaskan. Namun, pelayanan di tingkat kecamatan cenderung

mengulur-ulur waktu pelayanan. Banyak aparat/pejabat pemberi

pelayanan melakukan pelayanan sesuka hati mereka. Hal ini

menyebabkan proses pelayanan berjalan lambat. Arianto selaku salah

satu tokoh masyarakat di Kecamatan Tanralili mengatakan:

66

“Pelayanan di Kantor Kecamatan berjalan lama dan berbelit-belit disebabkan karena tidak jelas dan tegasnya pembagian wewenang, inkonsistensi pembagian kerja, serta sikap pimpinan kantor yang sewenang-wenang memberikan tugas kepada aparat bawahan tanpa memperhitungkan aspek sifat pekerjaan, urgensi pekerjaan, dan dampak pemberian tugas terhadap kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat”

Padahal Dalam proses pengurusan KTP, KK atau lain sebagainya

semua persyaratan telah dipenuhi untuk kelancaran administrasi dan

kelengkapan data untuk kantor Kecamatan Tanralili tetapi tetap saja

proses pelayanan berlangsung lama dan kadangkala memerlukan

waktu yang sangat lama.

Dari keterangan diatas, dapat diakatakan bahwa proses pelayanan

di kantor Kecamatan Tanralili sampai saat ini belum maksimal dan

belum memenuhi standar pelayanan umum yang ada. Hal ini dimulai

dengan proses kesederhanaan dalam pelayanan yang bisa dikatakan

sangat bertolak belakang dengan prosedur pelayanan yang ada. Oleh

karena itu, pihak pemerintah Kecamatan Tanralili sebaiknya lebih

banyak melakukan evaluasi terhadap kinerja dan akuntabilitas aparat

pelaksana pelayanan umum di Kantor Kecamatan Tanralili agar

pelayanan umum yang mengutamakan kepuasan masyarakat dapat

terlaksana.

4.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pelayanan KTP,

KK, dan Akta Kelahiran Di Kecamatan Tanralili

67

Setiap warga masyarakat yang ingin mengurus berbagai surat dan

datang di kecamatan dilayani seakan-akan ada perbedaan antara warga

dan pegawai kecamatan. Warga datang di kecamatan kemudian duduk di

luar dan dilayani oleh staf kecamatan yang berada di dalam kantor

dengan pembatas sekat atau jeruji/tralis jendela kantor, persis seperti

pelayanan SIM.

Menurut hemat kami seharusnya pada era ini kepuasan pelanggan/pengguna jasa harus dikedepankan karena pada hakikatnya merekalah (warga) yang menggaji pegawai kecamatan atau para pegawai kecamatan itu kan bawahan Bupati yang pada waktu yang lalu dipilih langsung oleh warga masyarakat, bahkan AC sebagai fasilitas sebagaimana pelayanan di Pemerintah Kota Maros rasanya tidana alokasi Khusus berlebihan jika dipasang pada tempat pelayanan masyarakat. Memang kesalahan bukan pada petugas tapi pada fasilitas yang ada namun sesungguhnya aparat kecamatan bisa menyiasati ruangan yang ada demi kenyamanan pengguna jasa dan juga pemerintah kota bisa menganggarkan fasilitas. (“fadli”salah satu masyarakat Kecamatan Tanralili.

Adapun beberapa faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan

pelayanan umum di Kantor Kecamatan Tanralili, yaitu

a. Sarana dan Prasarana

Dengan semakin berkembangnya zaman, maka pelayanan

kepada masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan hal

tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya Penambahan

Sarana dan Prasarana Kantor untuk mendukung pelayanan kepada

masyarakat. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003

tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

68

Pelayanan Publik khusussnya pada prinsip Pelayanan Publik Poin 7

masalah Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang isinya sebagai

berikut :

“Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika”.

Inventaris sarana prasaran Kantor Kecamatan Tanralili

diperoleh dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan

pembelian yang dibebankan pada anggaran daerah. Keadaan sarana

prasarana Kantor Kecamatan Tanralili sampai pada pelaksanaan

penelitian masih sangat terbatas.

Salah satu warga Setempat yang pernah mengurus KTP

mengatakan ;

saya masuk ke loket pelayanan bertanya pada petugas. Saya bertanya bagaimana cara membuat KTP dan apa saja persyaratannya. Saya mengeluarkan surat pengantar dari pemerintah desa dan kartu keluarga (KK). Petugas lalu bertanya,"Kamu ada foto? Kamera di sini rusak sudah 2 hari ini. Jika tidak punya, silahkan foto di luar dulu.""Wah, jika dua hari kamera rusak apa tidak dicarikan alternatif?" saya coba bertanya, "kebetulan saya bawa kamera digital mungkin bisa membantu, setelah jepret bisa langsung ditransfer.""Gak bisa, semua harus dilakukan oleh dan dengan alat petugas. Anda bawa foto gak?" sergah petugas."Ya, kebetulan saya bawa," sembari menyerahkan berkas dan selembar foto 3x4."Tiga puluh ribu, mas," petugas segera menyebutkan angka biaya yang harus dibayar. Saya mengeluarkan uang lima puluh ribuan. Petugas memasukkannya dalam laci, seraya memberi dua lembar sepuluh ribuan, sembari mempersilahkan saya menunggu di luar, tepatnya emperan, sebab tidak ada fasilitas untuk antri atau menunggu."Maaf, tidak ada kwitansi?" tanyaku. "Saya tadi telah membayar, menapa saya tidak dikasih tanda bukti," lanjutku.

69

"Gak ada kwitansi mas, nanti kalau selesai mas saya panggil," sergahnya."Bukan begitu. Bukankah setiap transaksi harus ada tanda bukti?" saya coba protes. Tapi petugas acuh tak acuh seraya melayani lainnya.Di emperan ada puluhan warga yang duduk di lantai menunggu panggilan. Ada yang mengurus KTP, KK, dan lain-lain. Ia coba bertanya pada beberapa warga, berapa rupiah mereka membayar dan apakah diberi kwitansi. Untuk satu layanan, beberapa warga membayar dengan berbeda. Si pemuda Rp 30 ribu, Si Kardi membayar Rp 20 ribu, Si Warni membayar Rp 25 ribu. Mengapa satu layanan harganya berbeda?

Dengan adanya kejadian seperti yang di ungkapkan Pak Ismail

maka pemerintah Kecamatan Tanralili sebaiknya segera melakukan

evaluasi untuk kenyamanan masyarakat dalam proses pelayanan

umum di Kantor Kecamatan baik dari segi sarana prasarana dan

efissensi pelayanan. Sehingga, dengan adanya sarana dan prasarana

yang memadai niscaya pelayanan yang kita harapkan bersama akan

bisa mencapai sasaran.

b. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Dalam menghadapi Era Globalitas, aparatur dituntut

mempunyai kemampuan dan kepekaan terhadap situasi dan kondisi

yang terjadi di wilayahnya. Derasnya arus informasi membuat batas

negara satu dengan yang lain seakan tak ada lagi. Hal ini berakibat

pergeseran pola fikir masyarakat yang tadinya nrimo ing pandum (tak

banyak menuntut) berubah menjadi banyak tuntutan yang memang

menjadi haknya. Untuk bisa memberikan pelayanan yang baik dan

tanggap terhadap situasi dan kondisi yang berkembang di

70

masyarakat, tidak ada jalan lain kecuali dengan peningkatan Sumber

Daya Manusia (SDM).

Ada dua jalan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan SDM

Aparatur yaitu dengan jalan pendidikan formal dan non formal. Untuk

pendidikan formal ini nampaknya masih cukup sulit diterapkan karena

keterbatasan dana dan kesempatan yang ada. Yang paling

memungkinkan adalah pendidikan non formal yaitu melalui diklat-

diklat baik diklat struk tural maupun diklat teknis.

Di satu sisi Peningkatan Disiplin Aparatur juga diperlukan,

dimana hal ini Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi kalau disiplin

di kalangan aparatur sangat rendah. Hal ini seakan sudah

membudaya dan kita dapat dengan mudah menemukan oknum-

oknum yang tidak disiplin tersebut.

Salah satu staf di kantor Kecamatan Tanralili mengatakan:

Jam Kantor dimulai Pukul 08.00 sampai Pukul 16.00, tetapi kadang kala Pukul 08.00 staf kantor belum pada datang karena mereka pada umumnya tinggal jauh dari kantor. Jadi aktivitas kantor dimulai sekitar Pukul 10.00. kami biasa melayani masyarakat jika semua staf sudah berada di tempat. Masyarakat yang datang dipersilahkan menunggu sampai staf Kantor Kecamatan datang untuk melayani mereka...

Jika hal tersebut diatas terus berlanjut, sampai kapanpun

pelayanan akan terhambat dan masyarakatpun akan merasa malas

untuk melakukan pengurusan baik itu KTP, KK ataupun lain

sebagainya yang merupakan hak masyarakat untuk memperoleh

kepastian hukum dari daerah dimana mereka tinggal.

71

Agar imej negatif tersebut tidak semakin parah, perlu adanya

upaya pembinaan bersifat konsisten berkesinambungan, dan adanya

suritauladan dari atasan secara berjenjang, sehingga akan didapat

hasil yang maksimal.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan

pertangggung jawaban atau menjawab/menerangkan tindakan

seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak

yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban. Stiap program yang dilaksanakan didasari

perencanaan strategik dengan memperhatikan dampak dan

akibatnya, sehingga perencanaan yang dianggap berhasil dan gagal

dilaporkan agar dievaluasi dan ditindak lanjuti.

Kelalaian pelaksana pelayanan dalam mengontrol blanko masih

mencukupi atau sudah kekurangan harus diperhatikan agar pelayanan

berjalan sesuai dengan prosedur dan masyarakat tidak perlu

menunggu sampai 1bulan hanya untuk mengurus KTP.

Bukan hanya blanko yang menjadi masalah pelayanan umum di Kecamatan Tanralili tetapi melainkan adanya “Pungli” (pungutan Liar) yang dilakukan oleh beberapa pelaksana pelayanan tanpa memperhatikan prosedur yang secara nyata berada di depan mata mereka. Tetapi, bgi masyarakat yang ingin urusannya cepat selesai kadangkala juga menawarkan kepada pelaksana pelayanan umum agar dipercepat bagaimanapun caranya. “Tutur Sahid salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Tanralili”.

Hal yang demikian inilah yang menyebabkan kesenjangan

antara yang mempunyai uang banyak dan bagi masyarakat yang

72

kehidupannya pas-pasan. Dengan jumlah Staf 31 orang di Kantor

Kecamatan Tanralili, merupakan jumlah sangat memadai untuk

proses pelayanan yang sangat mudah tetapi kenyataannya tidana

alokasi Khusus demikian. Sebagian besar pegawai yang bertugas

lebih banyak menggunakan waktunya untuk bercerita dengan sesama

atau mereka cepat pulang dengan alasan ada urusan keluarga.

Dengan beberapa permasalahan di atas diharapkan pihak atau

pimpinan yang berkaitan melakukan evaluasi terhadap para pegawai

serta sarana dan prasarana Kantor yang telah ada, agar kedepannya

pelayanan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

73

BAB V

PENUTUP

a. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pelayanan KTP, KK dan Akta Kelahiran Di Kecamatan

Tanralili

Secara umum dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan efektivitas

pelayanan Umum dari aparat pemerintah terhadap warga masyarakat

pengguna jasa pelayanan, Terlepas dari pengaruh kualitas disiplin kerja

aparat pemerintah setempat. Dengan kualitas disiplin kerja aparat

Pemerintah yang memadai, maka birokrat di tingkat kecamatan mampu

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif. Proses

pelayanan Umum cenderung ditentukan oleh tingkat kedisiplinan aparat

dalam melayani kepentingan masyarakat. Adanya disiplin kerja yang baik

akan menciptakan interaksi yang harmonis, baik antara aparat dengan

sesama aparat birokrasi maupun antara aparat dengan masyarakat.

Pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Kecamatan Tanralili

pada umumnya berdasarkan pada :

1) Kesederhanaan Pelayanan

2) Kejelasan dan Kepastian Pelayanan

3) Keamanan dalam Pelayanan

4) Keterbukaan Dalam Pelayanan

5) Efisiensi dalam Pelayanan

6) Ekonomis dalam pelayanan

74

7) Keadilan yang Merata dalam Pelayanan

8) Ketepatan waktu dalam pelayanan

Sesuai dengan prosedur diatas yang telah ditetapkan masyarakat

menginginkan agar adanya perbaikan kualitas dalam pelaksanaan

pelayanan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari hasil wawancara yang

rata-rata memberikan masukan agar proses pelayanan lebih

mengutamakan kualitas dan kuantitas bagi kepuasan masyarakat.

Faktor-Faktor Yang berpengaruh terhadap Pelayanan KTP, KK dan

akta Kelahiran di Kecamatan Tanralili

Prosedur pelayanan yang berlaku senantiasa dipatuhi secara

sukarela, sehingga dapat menciptakan ketertiban dalam proses

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan,

khususnya di kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Adapun beberapa

faktor yang berpengaruh dalam proses pelaksanaan pelayanan umum di

Kantor Kecamatan Tanralili yaitu:

1. Masih kurangnya fasilitas pendukung kegiatan pelayanan kepada

masyarakat, seperti komputer, dan alat-alat kantor lainnya. Peralatan

juga perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada,

seperti komputer harus ada di setiap kantor untuk memperlancar dan

mempercepat proses pelayanan.

2. Masih ada aparat petugas pelayanan yang kurang menguasai teknis

tugas pokoknya, sehingga kadang-kadang pelayanan menjadi kurang

75

efektif. Oleh karena itu pihak pimpinan instansi pemerintah setempat

harus menindana alokasi Khusus lanjuti dengan mengadana alokasi

Khususan suatu pelatihan seperti pelatihan komputer, kursus

pembukuan dan kehumasan. Dengan demikian diharapkan kualitas

kemampuan teknis aparat petugas pelayanan akan meningkat,

sehingga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat pengguna

jasa pelayanan.

3. Nampak belum ada pembagian tugas yang jelas di kantor, oleh karena

itu pihak pemimpin perlu membuat deskripsi tugas pokok dan fungsi

masing-masing agar tidana alokasi Khusus terjadi over lapping dalam

pekerjaan, khususnya tugas pelayanan Umum.

b. SARAN

Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan beberapa saran

yang dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk perbaikan

dan penyempurnaan di masa yang akan datang dalam usaha pemerintah

Kabupaten Maros khususnya aparat Kecamatan Tanralili dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saran yang dapat penulis

sampaikan adalah sebagai berikut:

Untuk Pemerintah Kecamatan Tanralili

Aparat pemerintah Kecamatan Tanralili diberi kesempatan untuk

mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun

Non Teknis dengan harapan, terciptanya tenaga kerja yang terampil

76

dan selanjutnya akan menciptakan kepuasan pelayanan bagi

masyarakat.

Selain itu, camat sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kantor

Kecamatan Tanralili lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada

oknum aparat yang melanggar paraturan tanpa melupakan

memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Dan

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Camat harus

senantiasa meminta laporan-laporan yang jelas mengenai tugas yang

di bebankan kepada aparat Kantor Kecamatan Tanralili agar timbul

rasa tanggungjawab pegawai atas tugas-tugas yang telah diberikan.

77

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Panduan Penyususnan Citizen Charter & Good Practices Seri Manajemen Pelayanan Publik.

Atik Winaisih & Ratminto, 2006. Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Budiardjo Miriam, 2000, Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat, Mizan, Bandung

Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. PSKK UGM. Yogyakarta.

Kansil, C. S. T. 1984. Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Bina Aksara: Jakarta.

Keban, T. Yeremias, 1994. Pengantar Administrasi Publik, MAP, UGM : Yogyakarta.

Kurniawan, Agung, 2005. Transformasi Pelayanan Publik, Pembaruan : Yogyakarta.

Labolo, Muhadam, 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

LAN, 2003. Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Jakarta. LAN.

Lembaran Daerah Kabupaten Maros, Tahun 2001 No. 11, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2001, Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak. Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil.

Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 No. 12, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001, Tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kependudukan.

Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, 2006, JICA UGM, Yogyakarta.

Moenir H.A.S, 1997. Manajemen Pelayanan Umum, Bumi Aksara : Jakarta.

78

Saefullah, A. Djaja, 1990, Konsep Dan Metode Pelayanan Umum. Mandiri, Bandung

Sedarmayanti, Hj. 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). CV. Mandar Maju. Bandung.

Sinambela, Poltak Lijan, dkk, 2006. Reformasi Pelayana Publik, Bumi Aksara : Jakarta.

Soekanto, Soejono, 1995. Penilaian Organisasi Pelayanan Publik, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Sudarsono, 1998, Manajemen Pelayanan Publik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sukmaningsih, 1997, Manajemen Pelayanan, PT. Gramedia, Jakarta

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2001, Reformasi Administrasi Publik, MIA UNKRIS. Jakarta.

UU No. 12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

UU No 12 Tahun 2008, Otonomi Daerah Perubahan Kedua UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

www.docstoc. Dokumen For Small Business & Professionals

http : //swamandiri.wordpress.com

79

http://swamandiri.wordpress.com/

http://www.docstoc/

Documents

Analisis Pelaksanaan Pelayanan Umum Di Kecamatan Tanralili k