Upload
yuli-arifiana
View
44
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
Purworejo is a place where dreams come true
Dedicated to Bapak Drs. Sas Sukarsono, Chairman of BPS Kabupaten Purworejo. Thank you for giving me a big opportunity to reach all my
dreams
Kata Pengantar
Assalamualaikum Wr. Wb,
2
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah
diberikan. Terdorong keinginan memberikan sumbangan pemikiran dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah, penulis mencoba menyusun buku
ini. Apalagi setelah mendapatkan kesempatan tugas belajar, buku ini
merupakan wujud dedikasi penulis bagi Kabupaten Purworejo. Publikasi
Analisis Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo 2001 adalah
publikasi pertama yang dibuat penulis semenjak kuliah di Sekolah Tinggi
Ilmu Statistik.
Penulis menyadari publikasi ini masih jauh dari kesempurnaan dan
banyak kekurangan di sana sini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik
dan saran demi penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang.
Semoga usaha kecil ini memberikan manfaat bagi kemajuan Kabupaten
Purworejo.
Jakarta, Agustus 2003
Benito Rio Avianto
Foreword
In the name of Allah, Who is Excessively Compassionate, Extremely
Merciful. This publication is intended to give contribution for the
autonomy, more over after the writer gets an opportunity to study at
Institute of Statistics.
3
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
It is my first publication in order to see the progress of Purworejo
Human Development along four years. Even there is still need to be
improve, the writer hopes it will give new paradigm of development
progress for everyone in Kabupaten Purworejo.
Fully hope this little effort will give advantage for striving
development of Kabupaten Purworejo.
Jakarta, August 2003
Benito Rio Avianto
Kata Sambutan
Menulis apalagi menulis tulisan ilmiah, memerlukan keberanian
tersendiri agar menjadi suatu tulisan yang menarik, enak dibaca, sesuai
dengan keinginan pembaca dan sesuai dengan norma-norma penulisan.
Keberanian ini selanjutnya akan menjadi modal bagi penulisan-penulisan
selanjutnya.
4
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
Saya sangat gembira bahwa Sdr. Benito Rio Avianto mempunyai
keberanian untuk memulai melakukan penulisan sebagaimana rasa
syukurnya bahwa dia dapat melampaui masa-masa sulit dalam tiga tahun
pembelajaran ilmu-ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). Lebih
gembira pula karena saya adalah termasuk kelompok pertama Akademi
Ilmu Statistik (AIS) tahun 1964 yang menjadi mahasiswa AIS/STIS dari
SMAN Purworejo dan ikut dari awal membesarkan AIS menjadi STIS.
Sebagai tulisan pertama, materi dan isi tulisannya sendiri masih
memerlukan kritik dan saran perbaikan dari kawan-kawan yang baik.
Bahwa analisisnya dengan obyek Purworejo tentu berawal dari:
Kecintaannya pada Purworejo
Ajakan kepada eks Purworejo yang lain untuk juga menulis tentang
Purworejo dari kacamata analisis sesuai dengan bidangnya masing-
masing, sehingga pandangan selama ini bahwa di Purworejo tidak
ada kemajuan yang berarti, bisa segera berubah berkat tangan-
tangan dingin pimpinan daerah di Kabupaten Purworejo.
Selamat berjuang kepada anda semua.
Jakarta, Agustus 2003
Jopie Bambang SoenjotoB.St, M.S. (SIS), M.S. (IE & OR), Ph.D
(Lektor Kepala STIS, Eks Ketua STIS, Eks Direktur AIS/Pusdiklat BPS)
Ringkasan Eksekutif
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit
(gabungan) yang mengukur tentang aspek kesehatan, pendidikan dan
kelayakan hidup. IPM di buat untuk mengetahui kemajuan pembangunan
suatu wilayah. Apalagi setelah ditetapkannya otonomi daerah, maka
perkembangan antar waktu maupun perbandingan antar daerah menjadi
ukuran penting untuk mengevalusi program-program yang telah
dilaksanakan.
5
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
Dalam perbandingan IPM skala regional di Eks Wilayah
Karesidenan Kedu, posisi Purworejo tidak berubah pada tahun 1996 dan
1999 yaitu posisi ketiga dari enam kabupaten/kota. Sedangkan
perbandingan antar kabupaten/kota se-Jawa Tengah, IPM Purworejo
berada di posisi ke 10 pada tahun 1996 dan peringkat ke 12 pada tahun
1999. Walaupun berada disekitar rata-rata jawa Tengah, tetapi penurunan
IPM Kabupaten Purworejo antara tahun 1999 dan 1996 termasuk yang
terbesar di Jawa Tengah. Hal ini kiranya menjadi perhatian pihak-pihak
yang berkompeten di Kabupaten Purworejo.
Secara rata-rata posisi IPM Purworejo tidak berbeda jauh baik pada
tingkat Propinsi Jawa Tengah maupun nasional yaitu disekitar skor rata-
rata. Untuk memiliki sumber daya manusia yang lebih unggul, maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo harus lebih meningkatkan
pembangunan manusianya agar siap menghadapi persaingan yang makin
kompetitif.
Executive Summary
Human Development Index (HDI) is a composite index that
measured from some aspects such as lovengenity, knowledge and decent
standart living. HDI is calculated to know the progress of human
development in one area. More over after the implementation of
autonomy, it is important to know the progress from year to year and the
comparisons within others. By knowing those, the evaluation of
development program can be done.
6
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
In comparing within regional area, called Ex Karesidenan Kedu,
Purworejo Regency still at third in 1996 and 1999. In province level,
among 35 regencies, Purworejo placed at tenth in 1996 and twelveth in
1999. Even the Purworejo’s HDI score ranked around the average of
Central Java Province, Purworejo’s HDI shortfall reduction involves the
biggest decreasing in Central Java. So the elite should give more attention
on this.
At national level, Purworejo’s HDI score is not much different with
province rank. It means at average, Purworejo’s Human Development is
just an ordinary. To make Purworejo’s Human Development better than
province and national average, the local government should increase
development in order to improve Purworejo’s Human Development
resources competitively.
7
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
Kabupaten Daerah Tk II Purworejo
S
U
TT
Kec. Bruno
Kec. PituruhKec. Kemiri
Kec. Grabag
Kec. Ngombol
Kec. Purwodadi
Kec. Kaligesing
Kec. Purworejo
Kec. Banyuurip
Kec. BayanKec. Kutoarjo
Kec. Butuh
Kec. Gebang
Kec. Loano
Kec. Bener
Kec. Bagelen#
#
#
#
#
## #
#
#
##
##
Kab. Magelang
Prop. D.I. Yogyakarta
Samudera Indonesia
Kab. Kebumen
Kab. Wonosobo
%
#
B
#
Analisis Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo
8
Skala: 1 : 335.000
Keterangan: : Ibu Kota Kabupaten : Ibu Kota Kecamatan
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dalam Tatanan Ekonomi Global
Oleh:
Benito Rio AviantoKaryawan BPS Kab. Purworejo Tugas Belajar
Pada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta
Human development is the process of enabling people to have wider choices. Income is one of those choices, but is not the sum total of human life. Health, education, a good physical environment and freedom of action and expression are just as important.
(UNDP, 1996)
1. Latar Belakang Masalah
Pembangunan secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu
perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem
sosial secara keseluruhan menuju kehidupan lebih baik atau manusiawi
(Todaro, 2000 dalam Sudiro, 2002). Pembangunan ekonomi sebagai alat
meningkatkan kesejahteraan rakyat dijabarkan dengan menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pertumbuhan ekonomi
yang tinggi diyakini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan
indikator naiknya angka Produk Domestik Bruto (PDB) riil perkapita.
Tetapi pada kenyataannya, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi
tidak dapat mengatasi masalah sosial ekonomi seperti pengangguran,
ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Berpijak dari hal tersebut,
konsep pembangunan ekonomi perlu didefinisikan kembali (redefined).
Tujuan pembangunan ekonomi bukan lagi menciptakan pertumbuhan
ekonomi yang setinggi-tingginya, melainkan bertujuan menghapus atau
mengurangi penduduk miskin, menanggulangi ketimpangan pendapatan
dan penyediaan lapangan kerja (Todaro 2000).
Dalam teori ekonomi klasik disebutkan bahwa manusia adalah
bagian dari faktor-faktor produksi selain tanah, modal dan keahlian.
9
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
Dengan memasukan manusia sebagai faktor produksi berarti telah terjadi
eksploitasi besar-besaran terhadap manusia seperti halnya faktor
produksi yang lain. Hal ini berarti manusia diperalat untuk meningkatkan
output yang tinggi tetapi tidak terlalu menikmati output tersebut apalagi
mewarisinya.
Upaya dalam pembangunan untuk meningkatkan harkat dan
martabat manusia telah memunculkan berbagai model pembangunan
seperti pembangunan sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan dasar
dan kesejahteraan manusia. Namun ketiga model tersebut tetap memiliki
kelemahan dan masih bersifat parsial. Menurut Rustan (2002),
pembangunan sumber daya manusia hanya menempatkan manusia
sebagai faktor produksi, pembangunan kebutuhan dasar hanya
berorientasi pada kebutuhan dasar agar manusia keluar dari kemelut
kemiskinan sehingga menyebabkan manusia tidak terlalu banyak berfikir
atau berusaha untuk melakukan pilihan yang mungkin lebih baik.
Sedangkan model pembangunan kesejahteraan manusia menempatkan
manusia sebagai penerima dan bukan ikut berpartisipasi dalam
pembangunan.
United Nation Development Program (UNDP) dalam Indonesia
Human Development Report 2001 mendefinisikan pembangunan manusia
sebagai suatu proses memperluas pilihan penduduk (enlarging people’s
choices). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga dimensi yang dianggap
paling penting yaitu panjang umur dan sehat (longevity), mendapatkan
pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent living
standards). Pilihan yang dianggap layak mendukung ketiga pilihan di atas
adalah kebebasan politik, hak asasi manusia dan penghormatan hak
pribadi (personal self-respect). Dalam konsep tersebut penduduk
ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end), sedangkan upaya
pembangunan dipandang sebagai sarana (principal end) untuk mencapai
tujuan tersebut (UNDP, 1996 dalam Muhammad Iin Musbihin 2002). Ada
10
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
empat hal pokok yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan tersebut
yakni produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
Konsep pembangunan manusia sebenarnya merupakan konsep
ekonomi, dimana salah satu strategi pembangunan ekonomi adalah
peningkatan mutu modal manusia yang dicapai melalui pendidikan,
kesehatan dan rasa aman. Ketiga faktor ini diletakkan dalam arti luas
dalam pembangunan ekonomi, jadi pembangunan ekonomi juga bertujuan
untuk meningkatkan pembangunan manusia dengan cara tersendiri.
Dengan demikian pembangunan ekonomi yang bercirikan pertumbuhan
ekonomi merupakan prasyarat mutlak tercapainya pembangunan
manusia. Melalui pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan dan
produktivitas akan terjamin seiring dengan penciptaan kesempatan kerja.
UNDP (1996) berkesimpulan bahwa terdapat hubungan timbal balik
antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia artinya
pembangunan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia dan
pembangunan manusia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Berbagai indikator telah dikembangkan dan direkomendasikan
UNDP untuk melihat seberapa jauh pembangunan manusia (human
development) telah dicapai pemerintah. Indikator-indikator tersebut
berbentuk indikator komposit, artinya indikator tersebut mengukur
berbagai aspek dan bersifat agregatif. Indikator yang direkomendasikan
adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemiskinan Manusia
(IKM) dan Indeks Pembangunan Jender (IPJ). Dalam tulisan ini yang akan
dibahas adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Walaupun memiliki
beberapa kelemahan, IPM dipilih karena indeks ini mudah dilihat secara
kuantitatif dan mempunyai kepekaan yang cukup baik untuk
menggambarkan keberhasilan pembangunan manusia dan
keterbandingan suatu wilayah.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
11
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata
sederhana dari indeks harapan hidup (eo), indeks pendidikan (melek
huruf dan rata-rata lama bersekolah) dan indeks standar hidup layak
(PDRB perkapita atas dasar harga konstan). Ukuran ini sangat penting
bagi para perencana pembangunan dan pengambil kebijakan daerah
untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia telah
dicapai. Apalagi sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2000, dimana
kabupaten/kota memiliki kebijakan dan kewenangan yang lebih besar
untuk menjalankan roda pembangunan, sehingga daerah mempunyai
peran sangat penting dalam menyiapkan dan meningkatkan sumber daya
manusia yang dimilikinya.
IPM memberikan jawaban untuk menilai tingkat kinerja
pembangunan manusia secara keseluruhan dan tingkat pencapaian
pembangunan manusia di suatu wilayah. Indikator ini secara mudah juga
dapat memberikan posisi kinerja pembangunan yang dicapai
kabupaten/kota. Melalui IPM juga dapat diukur kinerja pembangunan
suatu daerah dengan memberikan gambaran perbandingan antar waktu
dan antar wilayah. Variasi besarnya IPM masing-masing daerah
menunjukkan variasi tingkat kemajuan antar kabupaten/kota. Makin
tinggi nilai IPM suatu daerah, berarti semakin tinggi pula kinerja
pembangunan yang dicapai wilayah tersebut dengan cara
membandingkannya dengan skor IPM daerah lain.
Kabupaten Purworejo sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah
yang bercirikan daerah agraris tengah giat melakukan pembangunan di
berbagai bidang. Dengan jumlah penduduk 767.381 jiwa dan ekonomi
yang tumbuh sebesar 3,41% (Purworejo Dalam Angka 2001), Kabupaten
Purworejo bertekad menyiapkan sumber daya manusia yang unggul
sesuai rekomendasi UNDP. Dalam artikel ini akan dibahas sejauh mana
kinerja pembangunan di Kabupaten Purworejo berikut perbandingannya
12
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
baik dalam skala regional maupun nasional beserta perkembangan IPM
yang dicapai antar waktu.
3. Posisi Kabupaten Purworejo Di Antara Eks Karesidenan Kedu,
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dan Nasional
3.1. Posisi Kabupaten Purworejo Di Antara Eks Wilayah
Karesidenan Kedu
Wilayah Eks Karesidenan Kedu merupakan bekas wilayah
bentukan Pemerintahan Hindia Belanda yang berisi enam wilayah
kabupaten/kota. Keenam wilayah tersebut adalah: Kabupaten
Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten
Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang.
Perbandingan antar wilayah dalam kelompok (cluster area) yang kecil
dimaksudkan untuk melihat keunggulan wilayah tersebut dengan
wilayah lainnya dengan asumsi wilayah lain memiliki karakteristik
yang relatif sama (homogen). Wilayah Eks Karesidenan Kedu terletak
di selatan Jawa Tengah yang berbatasan dengan Samudera Indonesia
pada arah selatan, dengan Propinsi DI Yogyakarta pada sisi timur,
dengan Eks Karesidenan Semarang pada arah utara dan Eks
Karesidenan Banyumas pada sisi barat. Wilayah ini berkarakteristik
sebagai wilayah agraris. Lebih dari separoh penduduknya bekerja pada
sektor pertanian, sehingga menjadikan wilayah ini sebagai salah
lumbung pangan Jawa Tengah bahkan nasional. Selanjutnya kita akan
melihat kinerja Kabupaten Purworejo di antara kelima daerah lainnya
di wilayah Eks Karesidenan Kedu dan perkembangannya antar waktu.
13
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
Tampak pada gambar 1 di atas terjadi penurunan skor IPM tahun
1999 dibanding tahun 1996 di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Hal ini terjadi disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia
pada pertengahan 1998 yang imbasnya melanda sampai wilayah Eks
Karesidenan Kedu. Dibandingkan daerah lainnya, Kabupaten
Purworejo mengalami penurunan IPM terbesar yakni –2,0 sedangkan
penurunan IPM di Kabupaten Wonosobo merupakan yang terkecil.
Penurunan IPM Purworejo yang termasuk tinggi ini disebabkan oleh
menurunnya pendapatan perkapita riil, walaupun indikator lain seperti
angka harapan hidup, melek huruf dan lama bersekolah mengalami
kenaikan.
Ranking IPM di wilayah Eks Karesidenan Kedu juga tidak
mengalami perubahan pada tahun 1996 dan 1999. Kabupaten
Purworejo tetap berada di posisi ketiga dengan skor IPM 67.8 pada
tahun 1996 dan 65.3 di tahun 1999. Ranking pertama tahun 1996 dan
1999 diraih oleh Kota Magelang sedangkan Kabupaten Wonosobo
berada di posisi terakhir. Dengan skor IPM tertinggi, Kota Magelang
14
Purworejo
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
bisa menjadi tolak ukur (benchmark) dalam hal pembangunan manusia
bagi wilayah lainnya di Wilayah Eks Karesidenan Kedu.
3.2. Kabupaten Purworejo Di Antara Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah
Setelah membandingkannya dengan daerah-daerah sekitar
Kabupaten Purworejo, berikut ini akan disajikan posisi Kabupaten
Purworejo di antara 35 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah.
3.2.1. Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup penduduk Purworejo mengalami
kenaikan dari rata-rata 64.1 pada tahun 1996 menjadi 67.7 pada
tahun 1999. Peningkatan angka harapan hidup ini menggambarkan
kualitas kesehatan masyarakat yang diukur dengan peningkatan
rata-rata anak lahir hidup dan anak-anak yang masih hidup. Kedua
variabel tersebut berkorelasi cukup kuat dengan lama hidup dan
hidup sehat. Daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Purworejo
(Eks Karesidenan Kedu) mempunyai angka harapan hidup yang
tidak berbeda jauh. Angka harapan hidup tertinggi tahun 1996
dicapai Kabupaten Wonogiri, sedangkan tahun 1999 berada di
Kabupaten Pati seperti tampak pada tabel 1.
3.2.2. Tingkat Melek Huruf
Salah satu komponen penguasaan ilmu pengetahuan adalah
tingkat melek huruf. Indikator angka melek huruf adalah variabel
kemampuan membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf
lainnya. Persentase tingkat melek huruf Kabupaten Purworejo
mengalami sedikit kenaikan sebesar 0.1 pada tahun 1999
dibandingkan tahun 1996. Pada tahun 1999 sekitar 86.3%
penduduk berumur 10 tahun keatas di Kabupaten Purworejo dapat
membaca dan menulis. Apabila dibandingkan persentase melek
huruf Propinsi Jawa Tengah, tampak pencapaian tingkat melek
15
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
huruf Kabupaten Purworejo lebih tinggi. Hal ini berarti usaha
pemberantasan buta huruf di Purworejo lebih berhasil
dibandingkan secara rata-rata usaha kabupaten/kota lain di Jawa
Tengah seperti yang diperlihatkan pada tabel 1.
3.2.3. Rata-rata Lama Bersekolah
Komponen ilmu pengetahuan lainnya adalah rata-rata lama
bersekolah. Rata-rata lama bersekolah didekati dengan
ijazah/STTB yang dimiliki dengan bobot yang berbeda. Mc Connell
and Brue (1992) dalam teori human capital menyatakan bahwa
peningkatan lama bersekolah dapat meningkatkan kemampuan
kerja dan pendapatan. Rata-rata lama bersekolah penduduk
Kabupaten Purworejo menurut Indonesia Human Development
Report 2001, masih berkisar 6 tahun. Walaupun tergolong diatas
angka rata-rata Propinsi Jawa Tengah, tetapi angka tersebut
masih tergolong rendah bila dibandingkan program pendidikan
dasar 9 tahun. Untuk itu Pemerintah Daerah dan masyarakat
Kabupaten Purworejo perlu memberikan perhatian yang lebih
besar terhadap pendidikan.
3.2.4. PDRB Perkapita yang Disesuaikan
Komponen standar hidup layak yang digunakan dalam
penghitungan Indeks Pembangunan manusia adalah Produk
Domestik Regional (PDRB) atas dasar harga konstan (riil) yang
disesuaikan. PDRB riil yang disesuaikan menggambarkan
kemampuan daya beli masyarakat dengan asumsi bahwa PDRB
daerah dapat dinikmati sebagian besar masyarakat.
Secara absolut pendapatan riil masyarakat Purworejo
mengalami penurunan pada tahun 1999 dibandingkan tahun 1996.
Walaupun secara riil pendapatan masyarakat hanya turun Rp 400
perkapita dari Rp 590.900 menjadi Rp 590.400 tetapi dengan
16
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
adanya krisis ekonomi 1998 yang mengakibatkan tinginya inflasi
sebesar 72,04% dan konstraksi pertumbuhan ekonomi sebesar –
3.4% di Kabupaten Purworejo (Purworejo Dalam Angka 1998),
kedua hal tersebut mengakibatkan turunnya daya beli riil
masyarakat Purworejo secara signifikan.
3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Tengah
Gambar 2 menunjukkan pencapaian skor IPM baik tahun 1996
maupun 1999 sangat bervariasi antar kabupaten/kota di Jawa
Tengah. Skor IPM tertinggi dicapai oleh Kota Surakarta,
sedangkan IPM terendah ada di Kabupaten Brebes. Krisis ekonomi
1998 tampaknya mempengaruhi IPM di Jawa Tengah seperti yang
ditunjukkan gambar di atas. Demikian halnya pada Kabupaten
Purworejo yang mengalami penurunan IPM antara tahun 1999
dan 1996 sebesar –2.0. Seiring dengan turunnya IPM Purworejo
dari 67.8 di tahun 1996 menjadi 65,3 pada tahun 1998, usaha
pembangunan manusia di Purworejo relatif lebih lambat dibanding
wilayah lainnya. Hal ini terbukti dengan turunnya posisi
Purworejo dari peringkat 10 menjadi 12. Hal yang perlu
diperhatikan adalah penurunan IPM (reduction shortfall)
17
Purworejo
Brebes
Surakarta
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
Kabupaten Purworejo antara tahun 1999 dan tahun 1996 relatif
tergolong besar di Jawa Tengah (-2.0), bahkan penurunan tersebut
berada di atas rata-rata angka Propinsi Jawa Tengah (-1.9).
Keterangan tentang hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.
3.2.5. Posisi Purworejo Dalam Skala Regional dan Nasional
Tabel 2. Perbandingan Skor IPM Purworejo
dengan Wilayah Lainnya, 1996 & 1999
Wilayah IPM 96 IPM 99(1) (2) (3)
Purworejo 67.80 65.30
Kota Semarang 72.90 70.20
Jakarta Selatan* 77.20 75.10
Jawa Tengah 67.00 64.60
DKI Jakarta 76.10 72.50
Nasional 68.00 64.00*IPM Tertinggi di Indonesia tahun 1996 & 1999Sumber: Indonesia Human Development Report 2001, Toward A New Consesus, BPS, BAPPENAS & UNDP
Tabel 2 menunjukkan skor IPM Purworejo lebih tinggi bila
dibandingkan rata-rata Jawa Tengah tahun 1996 dan 1998. Dalam
skala nasional pada tahun 1999 secara relatif peringkat Purworejo
berada di atas angka rata-rata, tetapi pada tahun 1996 IPM
Purworejo berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini menjadi
kewaspadaan bagi para elit untuk mengejar ketertinggalan bahwa
saat kondisi ekonomi stabil tahun 1996 ternyata pencapaian IPM
Purworejo berada di bawah rata-rata IPM kabupaten/kota se-
Indonesia. Untuk melihat posisi Purworejo dalam skala regional
maupun nasional, kita dapat melihatnya pada tabel 2 di atas.
Dalam perbandingan pada tabel 2, tampak skor IPM Purworejo
masih perlu ditingkatkan. Bila dibandingkan terhadap kota
Semarang sebagai tolak ukur kabupaten/kota Jawa Tengah
18
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
tampak perbedaan yang cukup signifikan terhadap Kabupaten
Purworejo. Apalagi bila kita bandingkan dengan IPM DKI Jakarta
dan Jakarta Selatan, maka perbedaan tersebut tampak semakin
mencolok. Hal ini berarti bahwa pembangunan manusia di
Purworejo harus terus dipacu untuk dapat mendekati bahkan
menyamai kedua wilayah tersebut. Untuk itu diperlukan kebijakan
dan program-program pembangunan yang terarah dan terencana
agar hasil-hasil pembangunan dapat meningkatkan kualitas
penduduk Purworejo.
4. Kesimpulan dan Saran
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah direkomendasikan UNDP
untuk mengukur sejauh mana kinerja pembangunan di suatu wilayah
sehingga dapat dibandingkan antar tahun maupun antar wilayah. IPM
Kabupaten Purworejo tahun 1996 dan 1999 menunjukkan perlunya
peningkatan terhadap empat aspek yang menjadi indikator dalam
pengukuran IPM. Keempat aspek tersebut adalah angka harapan hidup,
tingkat melek huruf, lama bersekolah, dan PDRB riil yang disesuaikan.
Apalagi memasuki tahun 2003, Indonesia ikut dalam perdagangan bebas
ASEAN. Hal ini berarti kabupaten Purworejo juga harus menyiapkan
sumber daya manusianya untuk berkompetisi dalam dunia yang makin
global. Hal-hal yang dapat penulis sarankan kepada Pemerintah Daerah
maupun masyarakat Kabupaten Purworejo adalah:
1. Mengurangi angka kematian bayi dan mempermudah terhadap
akses kesehatan sebagai upaya meningkatkan angka harapan
hidup;
2. Membangun sarana kesehatan dan menyediakan tarif yang murah
untuk mengakses fasilitas tersebut;
3. Meningkatkan pengadaan air bersih untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat;
19
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
4. Memperbesar anggaran pendidikan misalnya dengan pemberian
beasiswa dan pembangunan fasilitas pendidikan sebagai upaya
meningkatkan aspek pengetahuan;
5. Bersungguh-sungguh melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun
untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat;
6. Melakukan kebijakan pro rakyat miskin yaitu kebijakan yang
utamanya pada sektor pertanian mengingat mayoritas Purworejo
hidup dari sektor pertanian;
7. Konsisten memakai ukuran IPM sebagai tolak ukur untuk
meningkatkan kualitas penduduk Kabupaten Purworejo.
DAFTAR PUSTAKA
BPS-Statistics Indonesia, BAPPENAS, UNDP (2001), Toward A New Consensus: Democracy And Human Development In Indonesia, Indonesia Human Development Report 2001, Jakarta.
20
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo (2002), Purworejo Dalam Angka 1999 - 2001, Purworejo.
------------------------------------------------------------- (2002), Produk Domestik Regional Bruto Purworejo (PDRB) 1999 - 2001, Purworejo.
Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan (2002), Kareba Statistik Edisi 2 dan 4, Ujung Pandang.
Dajan, Anto (1986), Pengantar Metode Statistik Jilid II, LP3ES, Jakarta
Herdianto (2002), Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Jender Terhadap Persentase Jumlah Orang Miskin di Indonesia Tahun 1999, Skripsi, STIS, Jakarta.
Musbihin, Mohamad Iin (2000), Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Propinsi Jawa Barat Tahun 2000, Skripsi, STIS, Jakarta.
Sudiro (2002), Analisis Kinerja Kabupaten dan Kota di Propinsi Riau Melalui Indeks Kemiskinan Manusia Tahun 2001, Skripsi, STIS, Jakarta.
The World Bank (1999), Indonesia From Crisis to Opportunity, The World Bank Institute, New York.
Tjiptoherijanto, Prijono (1994), Pengembangan Kualitas Sumber Daya manusia Dalam PJPT II, Majalah Analisis CSIS, XXI. No. 4, 2000, Jakarta.
Todaro, Michael P. (2000), Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Jakarta: Erlangga.
Tentang Penulis
Benito Rio Avianto lahir di Jakarta, 14 Januari 1973. Mulai bekerja di BPS
Kabupaten tahun 1992 sebagai staf dan mantri statistik. Pada bulan
Agustus 2000 mendapat kesempatan tugas belajar pada Sekolah Tinggi
Ilmu Statistik (STIS) Jakarta dengan bidang konsentrasi Statistik
Ekonomi. Selama kuliah aktif dalam organisasi kemahasiswaan di
21
Pembangunan Manusia. Sebuah Konsesus Baru
antaranya: Ketua Forum Kajian Statistik STIS (2002), Ketua Perkumpulan
Mahasiswa Jakarta dan Sekitarnya di STIS/MAVIA’S (2002), Ketua Paduan
Suara STIS (2003) dan Humas Statistician English Society (SES) STIS
(2003). Selain kuliah di STIS, penulis juga terlibat dalam beberapa proyek
penelitian yang dilakukan Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(UPPM) STIS, BPS, BAPPENAS dan Japan International Coorporation
Agency (JICA) seperti: Survey Model Penghitungan PDRB, Survey Model
Pembinaan Koperasi, Survey Anak Jalanan, Survey Kajian Efektifitas
Rumah Singgah, dan Survey Transportasi JABOTABEK. Beberapa prestasi
yang pernah diraih adalah Juara Pertama English Debating Contest
Tingkat III STIS (2003) dan Juara Ketiga Lomba Karya Tulis Ilmiah STIS
(2003). Artikel dan karya tulis yang pernah dihasilkan antara lain:
Transformasi Ekonomi Kecamatan Purwodadi Dengan Sektor
Perdagangan Sebagai Alternatif (1996), Survey Garam Iodium Sebuah
Pengalaman Menarik (1999), Statistik Sebagai Alat Bantu Bidang
Makroekonomi dan Politik (2001), Fenomena Anak Jalanan di DKI Jakarta
(2002), SPSS 10.0 for Inference Statistics (2002), Ekonomi Islam Solusi
Persoalan Ekonomi (2002), Menuju Profesionalisme Mantri Statistik
(2003), dan Sistem Informasi Geografi Statistik Membangun Kemandirian
Otonomi Daerah (2003).
Contact person at:
Benito Rio Avianto [email protected] 886 1573, (021) 8578452
22