ANALISIS PENGARUH LUAS LAHAN KARET TERHADAP

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ( PDRB ) SUB

SEKTOR PERKEBUNANDI KABUPATEN ACEH BARAT

SKRIPSI

Oleh

RISMANDANI

Nim : 07C20101134

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH - ACEH BARAT

2015

ABSTRAK

Rismandani. Analisis Pengaruh Luas Lahan Karet dan Pengeluaran Pemerintah

Sektor perkebunan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Sub Sektor

Perkebunan di Kabupaten Aceh Barat. Di bawah bimbingan Mahrizal,Msi dan

Chairiyaton,SE.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Luas Lahan Karet dan

Pengeluaran Pemerintah sektor perkebunan Terhadap Produk Domestik Regional

Bruto Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Aceh Barat. Data yang diperoleh yaitu

dari data sekunder dengan mendatangi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh

Barat.Untuk mengetahui hal tersebut, penulis menggunakanan analisis regresi

berganda, koefisienkorelasi, koefisiendeterminasi, uji t dan uji f yang diolah dengan

menggunakan Software Statistical Programe and Service Solution (SPSS) versi 18.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh nilai konstanta sebesar 1569.723

koefisien Determinasi sebesar 14,2 artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh Luas

Lahan Karet dan Pengeluaran Pemerintah sektor perkebunan Terhadap Produk

Domestik Regional Bruto Sub Sektor Perkebunan sebesar14,2 persen sedangkan

sisanya 85,8 persen di pengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Pembuktian yang dilakukan dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa

luas Lahan Karet dan Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sub Sektor Perkebunan Kabupaten Aceh

Barat.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji F diperoleh Fh 1.744 < Ft

474. Artinya Luas Lahan Karet dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Sub Sektor Perkebunan

di Kabupaten Aceh Barat.

Kata Kunci : LuasLahan, PDRB Subsektor Perkebunan, pengeluaran Pemerintah

sektor perkebunan

1

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu sektor penting di Indonesia yang berperan

sebagai sumber utama pangan dan pertumbuhan ekonomi. Peranan sektor ini di

Indonesia masih dapat ditingkatkan lagi apabila dikelola dengan baik karena

belum optimalnya penggarapan sampai saat ini. sektor pertanian memberi

sumbangan yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),sektor pertanian

mampu mendukung sektor industri baik industri hulu maupun industri hilir dan

sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang devisa negara. (Firdaus 2009 ,

h .16)

Peranan sektor pertanian di indonesia kedepan akan terus menjadi sektor

penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja,

peningkatan pendapatan nasional dan penerimaan ekspor serta berperan sebagai

produsen bahan baku untuk penciptaan nilai tambah di sektor industri dan

jasa.Pada sektor pertanian, subsektor perkebunan diharapkan tetap memainkan

peran penting melalui kontribusinya dalam PDB, penerimaan ekspor, penyediaan

lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan.

Aceh Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang

berbasis pertanian-perdesaan dan memiliki variabilitas regional yang sangat

beragam baik karakter fisik wilayah, aktivitas wilayah maupun karakteristik sosial

ekonomi daerah dalam pengembangan ekonomi wilayah di Kabupaten Aceh Barat

sektor tanaman perkebunan merupakan salah satusektor yang dominan terhadap

pembentukan PDRB sektor pertanian.

2

Peranan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Aceh

barat cukup dominan dan meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 35,87 persen

pada tahun 2010 hingga mencapai 36,58 persen pada tahun 2013. Hal ini

memberikan dampak positif untuk perekonomian daerah ini. untuk melihat sekilas

mengenai kontribusi sektorpertanian menurut sub sektor terhadap PDRB

Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat dilihat pada

Tabel1.

Tabel 1

Peranan Sektor Pertanian Menurut Subsektor Terhadap Total PDRB

Tahun 2009-2013 ( persen )

Sub sector 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Tanaman Perkebunan 10,06 12,95 14,06 14,26 13,97

2. Tanaman bahan makanan 9,67 9,80 9,59 9,11 8,64

3. Perikanan 4,05 5,01 6,15 6,75 7,29

4. Peternakan dan Hasil-hasilnya 5,16 4,79 4,58 4,33 4,08

5. Kehutanan 3,74 3,33 2,94 2,86 2,60 Sumber : BPS Kabupaten Aceh Barat (juli 2014)

Tabel diatas menunjukkan kontribusi masing-masing subsektor terhadap

pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2009-2013, subsektor

tanaman perkebunan memberikan kontribusi terbesar yaitu mencapai 13,97 persen

hal ini di karenakan tingginya harga komoditi karet dan kelapa sawit sejak tahun

2009 silam. Harga yang mahal menggiurkan produsen perkebunan karet dan

kelapa sawit untuk lebih meningkatkan produksinya. Perkebunan sawit dan karet

dalam kabupaten ini sebagian besar di kuasai oleh pihak swasta. Program

pembagian bibit dan lahan tanaman karet serta kelapa sawit oleh pemerintah

kepada warga membuat perkebunan karet dan sawit rakyat mulai menggeliat.

Beberapa tahun belakangan ini makin banyak perusahaan perkebunan besar yang

mulai berinvestasi di bumi teuku umar ini.

3

Kontribusi terbesar kedua di tahun 2013 berasal dari sub sektor tanaman

bahan makanan sebesar 8,64 persen. Komoditi penting disini adalah produksi

tanaman padi. Peranan subsektor ini terus menurun tiap tahunnya dengan lesunya

produksi komoditas padi di karenakan merupakan lahan tadah hujan yang sangat

bergantung dengan kondisi alam. Pemerintah daerah harus mengusahakan

peningkatan produksi tanaman ini agar peranan subsektor tersebut dapat lebih

meningkat

Sementara itu, subsektor perikanan memberikan lonjakan kontribusi di

tahun 2013 sebesar 7,29 persen. Ini di karenakan besarnya produksi perikanan di

Kabupaten Aceh Barat setiap tahunnya.kabupaten ini mempunyai garis pantai

yang panjang dan menghadap kelautan luas samudera indonesia sehingga

mempunyai potensi perikanan yang sangat besar untuk terus di kebangkan di masa

yang akan datang.

Selanjutnya peranan subsektor peternakan menempati urutan keempat

sebesar 4,08 persen di karenakan terus melemahnya perkembangan ternak besar

dalam Kabupaten Aceh Barat. Padahal Aceh barat masih mempunyai lahan yang

cukup luas untuk dapat di jadikan tempat pemeliharaan ternak.

Subsektor kehutanan hanya memberikan kontribusi sebesar 2,60 persen

pada tahun tersebut. Penurunan kontribusi sektor kehutanan sangat wajar seiring

dengan upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan dan semakin

menurunnya angka illegal loging. (BPS Kabupaten Aceh Barat 2014.)

Tingginya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sub sektor

Tanaman Perkebunan di Kabupaten Aceh Barat itu di karenakan oleh besarnya

sumbangsi tanaman–tanaman perkebunan, salah satunya adalah tanaman karet,

4

karet merupakan tanaman perkebunan yang sudah menjadi sumber penghasilan

masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dan juga dalam hal kemampuan menyerap

tenaga kerja.

Perkebunan karet diKabupaten Aceh Barat sudah membudaya dalam

kehidupan masyarakat sehari-hari. Umumnya diusahakan oleh petani dalam skala

kecil (sempit) dengan sistem tradisional. Namun demikian, dilihat dari proporsi

luasan perkebunan karet di Kabupaten Aceh Barat tetap mendominasi, sehingga

usaha itu patut diperhitungkan, meskipun sebagian besar pengelolaannya masih

dilakukan oleh rakyat yang belum sepenuhnya menerapkan teknik dan manajemen

usaha yang efisien.

Tinggi rendahnya tingkat produksi hasil tanaman karet juga ditentukan

oleh tingkat penggunaan faktor produksi. Salah satu faktor produksi yang turut

menentukan tingkat produksi hasil karet adalah luas lahan. Keberadaan lahan

sangat penting dalam menunjang kegiatan produksi hasil pertanian, untuk melihat

sekilas akan luas lahan karet di Kabupaten Aceh Barat dapat di lihat pada tabel 2

Tabel 2

Luas Lahan Karet di Kabupaten Aceh Barat

Tahun 2009-2013

No Tahun Luas Lahan (hektar)

1 2009 21.172,37

2 2010 22.642,37

3 2011 23.862,37

4 2012 24.096,77

5 2013 24.602,77 Sumber : BPS Kabupaten Aceh Barat (maret 2014)

Tabel diatasmenunjukkan luas lahan karet dari tahun 2009-2013, tahun

2009 sebesar 21.172,37 hektar kemudian di tahun 2010 bertambah 1470 hektar

menjadi22.642,37hektar, tahun 2011 sebesar 23.862,37 hektar atau bertambah

sebesar 1220 hektar kemudian di tahun 2012 bertambah 234,4 hektar menjadi

5

6.235 hektar dan di tahun 2013 luas lahan karet di Kabupaten Aceh Barat sebesar

24.602,77 hektar. (BPS Kabupaten Aceh Barat, 2013).

Selain lahan karet yang sangat luas Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh

Barat juga berperan aktif dalam meningkatkankan hasil karet dengan berbagai

kebijakan, kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berupa

Pengeluaran Pemerintah sub sektor perkebunan khusus tanaman karet yang

tersebar di beberapa kecamatan. pada tahun 2013 pengeluaran pemerintah sebesar

Rp. 801.163.200. pengeluaran dipergunakan untuk pengadaan bibit karet unggul

di Kecamatan Meureubo, kecamatan Kaway XVI, Kecamatan Pante cermin dan

juga membeli pupuk. (BPS Kabupaten Aceh Barat, 2014).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ingin

meneliti tentang “Analisis Pengaruh Luas Lahan Karet dan Pengeluaran

Pemerintah sektor perkebunan Terhadap Produk Domestik Regional Broto

(PDRB) Sub Sektor Perkebunan di KabupatenAceh Barat Tahun 2004-2013’’

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang, maka masalah

yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu berapa besar pengaruh luas lahan karet

dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Perkebunan terhadap PDRB Sub Sektor

Perkebunan di Kabupaten Aceh Barat.

6

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh luas

lahan karet dan pengeluaran pemerintah sektor perkebunan terhadap PDRB sub

sektor perkebunan di Kabupaten Aceh Barat.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. manfaat teoritis

a. Penulis

Penilitian ini dapat bermanfaat sebagai pelatihan pola pikir yang lebih luas

dan mengembangkan pelatihan intelektual yang berguna bagi semuanya, serta

dapat menambah wawasan penulis sebagai bahan perbandinagn antara teori yang

telah dipelajari dengan praktek yang diterapkan dan hasil observasi secara

langsung.

b. Lingkungan Akademik Hasil penilitian ini diharapkan bermanfaat untuk

menambah bahan bacaan bagi mahasiswa Universitas Teuku Umar pada

umumnya dan FakultasEkonomi pada khususnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi

daerah Kabupaten Aceh Barat dalam mengambil keputusan dalam usahanya untuk

meningkatkan PDRB Sub Sektor perkebunan.

1.5.Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

7

Bagian pertama merupakan Pendahuluan, dalam bahagian ini penulis

mengemukakan secara ringkas latar belakangpermasalahan, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikapembahasan.

Bagian kedua terdiri dari Tinjauan Pustaka, dalam bagian ini penulis

mengutip dan menguraikan konsep teoritis yang menunjang penelitian antara lain

lahan,produk domestik regional bruto, sub sektor perkebunan,tanaman karet

danperumusan hipotesis.

Bagian ketiga yakni Metode Penelitian, metode penelitian menjelaskan

tentang : populasi dan sampel penelitian, data penelitian, model analisis data,

definisi operasional variabel dan pengujian hipotesis

Bagian keempat merupakan hasil dan Pembahasan yang terdiri dari

:Statistik Deskriptif variabel Penelitian, Perkembangan Luas Perkebunan Karet Di

Kabupaten Aceh Barat, Perkembangan PDRB SubSektor Perkebunan,

Pembahasan Hasil.

Bagian kelima yakni Simpulan Dan saran yang terdiri dari simpulan dan

saran-saran.

8

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lahan

2.1.1.Pengertian Lahan

Istilah lahan digunakan berkenaan dengan permukaan bumi beserta

segenap karakteristik-karakteristik yang ada padanya dan penting bagi

perikehidupan manusia. Secara lebih rinci, istilah lahan atau land dapat

didefinisikan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua

komponen biosfer yang dapat dianggap tetap yang berada di atas dan di bawah

wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi,

tumbuhan dan hewan.

Lahan juga di artikan sebagai tanah yang di gunakan untuk usaha

pertanian. Jadi, tidak semua tanah merupakan lahan pertanian dan sebaliknya

semua lahan pertanian adalah tanah. ( Daniel 2004, h.66)

Lahan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun atas komponen

struktural yang sering disebut karakteristik lahan, dan komponen fungsional yang

sering disebut kualitas lahan. Kualitas lahan ini pada hakekatnya merupakan

sekelompok unsur-unsur lahan yang menentukan tingkat kemampuan dan

kesesuaian lahan.Lahan sebagai suatu sistem mempunyai komponen- komponen

yang terorganisir secara spesifik dan perilakunya menuju kepada sasaran-sasaran

tertentu. Komponen-komponen lahan ini dapat dipandang sebagai sumberdaya

dalam hubungannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya. sumberdaya lahan yang paling penting bagi pertanian, yaitu iklim,

relief dan formasi geologis, tanah, air, vegetasi, dan anasir artifisial (buatan).

http//pinterdw.blogspot.com/2012/01/pengertian-lahandiakses maret 2014

9

Potensi suatu wilayah untuk pengembangan pertanian pada dasarnya

ditentukan oleh kecocokan antara sifat fisik lingkungan yang mencakup

iklim,tanah, terain, dan hidrologi dengan persyaratan penggunaan lahan atau

persyaratantumbuh tanaman. Kecocokan antara sifat fisik lingkungan dari suatu

wilayahdengan persyaratan penggunaan atau komoditas yang dievaluasi

memberikangambaran atau informasi bahwa lahan tersebut potensial

dikembangkan untuk komoditas tersebut, artinya bahwa jika lahan tersebut

digunakan untuk penggunaan tertentu dengan mempertimbangkan berbagai

asumsi mencakupmasukan yang diperlukan akan mampu memberikan hasil sesuai

dengan yangdiharapkan.

Menurut Rayes ( 2007, h. 2 ) lahan memiliki banyak fungsi yaitu:

a. Fungsi Produksi

Sebagai basis bagi berbagai sistem penunjang kehidupan, melalui produksi

biomassa yang menyediakan makanan, pakan ternak, serat, bahan baku kayu

dan bahan – bahan biotik lainnya bagi manusia baik secara langsung maupun

melalui binatang ternak termasuk budi daya kolam dan tambak ikan.

b.Fungsi Lingkungan Biotik

lahan merupakan bagi keragaman daratan yang menyedikan habitat biologi dan

plasma nutfah bagi tumbuhan hewan da jasad mikro di atas dan di bawah

permukaan tanah.

c. Fungsi Pengatur Iklim.

Lahan dan penggunaan nya merupakan sumber ( source ) dan rosot ( sink ) gas

rumah kaca dan menentukan neraca energi global berupa pantulan, serapan dan

tranformasi dari energi radiasi matahari dan daur hidrologi global.

10

d. Fungsi Hidrologi

Lahan mengatur simpanan dan aliran sumber daya air tanah dan air permukaan

serta mempengaruhi kualitasnya.

e. Fungsi Penyimpanan

Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai bahan mentah dan mineral untuk

dimamfaatkan oleh manusia.

f. Fungsi Pengendali Sampah dan Polusi

Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga da pengubah senyawa

– senyawa berbahaya.

g. Fungsi Ruang Kehidupan

Lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal manusia , industri , dan

aktivitas sosial seperti olah raga dan rekreasi.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa lahan

merupakan tanah dengan segala ciri, kemampuan maupun sifatnya beserta segala

sesuatu yang terdapat di atas nya termasuk di dalamnya kegiatan manusia dalam

memamfaatkan lahan. lahan memiliki banyak fungsi yang dapat di mamfaatkan

oleh manusia dalam uasah meningkatkan kualitas hidupnya.

2.1.2. Penggunaan Lahan .

Penggunaan lahan adalah setiap bentuk campur tangan manusia terhadap

lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun

spiritual. dalam hal ini dapat berupa penggunaan lahan utama atau penggunaan

pertama dan kedua (apabila merupakan penggunaan ganda) dari sebidang tanah,

seperti tanah pertanian, tanah hutan, padang rumput dan sebagainya. Jadi lebih

merupakan tingkat pemanfaatan oleh masyarakat. Pengelolaan sumberdaya lahan

11

adalah segala tindakan atau perlakuan yang diberikan pada sebidang tanah untuk

menjaga dan mempertinggi produksi lahan.

Pemanfaatan lahan untuk membantu bagi kebutuhan hidup manusia perlu

pengelolaan yang lebih lanjut.Penggunaan sendiri di maksudkan adalah

penggolongan penggunaan lahan. Penggunaan lahan di bedakan dalam garis besar

penggunaan lahan berdasarkan atas penyediaa air dan komoditi yang di usahakan,

di mamfaatkan atau yang terdapat di atas lahan tersebut . berdasarkan hal ini dapat

di kenal macam – macam penggunaan lahan seperti sawah, kebun, hutan produksi,

hutang lindung, dan lain – lain. Sedangkan penggunaan lahan bukan pertanian

dapat di bedakan menjadi lahan pemukiman dan industri.

2.1.3. kualitas lahan

Kualitas lahan merupakan karakteristik lahan (biasanya majemuk dan

kompleks) yang mempunyai pengaruh langsung terhadap persyaratan dasar dari

penggunaan lahan dan di harapkan dapat mempengaruhi kesesuaian lahan dengan

tidak tergantung pada kualitas lahan yang lain.

Kualitas lahan kemungkinan berperan positif atau negatif terhadap

penggunaan lahan tergantung dari sifat-sifatnya. Kualitas lahan yang berperan

positif adalah yang sifatnya menguntungkan bagi suatu penggunaan lahan.

Sebaliknya kualitas lahan yang bersifat negatif karena keberadaannya akan

merugikan (merupakan kendala) terhadap penggunaan tertentu.

Setiap kualitas lahan pengaruhnya tidak selalu terbatas hanya pada satu

jenis penggunaan. Kenyataan menunjukkan bahwa kualitas lahan yang sama bisa

berpengaruh terhadap lebih dari satu jenis penggunaan. demikian pula satu jenis

penggunaan lahan tertentu akan dipengaruhi oleh berbagai kualitas lahan. Sebagai

12

contoh bahaya erosi di pengaruhi keadaan sifat tanah, keadaan medan/terrain (

lereng) dan iklim (curah hujan). Ketersediaan air bagi kebutuhan tanaman di

pengaruhi antara lain oleh faktor iklim, topografi, drainase, tekstur, struktur dan

konsentrasi tanah, zona perakaran, dan pecahan batuan/bahna kasar (batu,kerikil)

di dalam profil tanah.

2.1.4. persyaratan penggunaan lahan

Persyaratan penggunaan lahan dari sebuah tipe penggunaan lahan adalah

suatu perangkat kualitas lahan yang di butuhkan agar tipe penggunaan lahan yang

sfesifik dapat berfungsi dengan baik. Persyaratan tersebut dapat berupa

persyaratan ekologis, pengelolaan, konservasi, dan perbaikan

Semua jenis komoditas, termasuk tanaman pertanian, peternakan, dan

perikanan yang berbasis lahan, untuk dapat tumbuh atau hidup dan berproduksi

memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yang mungkin berbeda satu sama

lain. Persyaratan tersebut terutama terdiri atas energi radiasi, temperature (suhu)

lengas (kelembaban) oksigen, dan hara. Persyaratan temperatur dan kelembaban

umumnya di gabungkan dan selanjutnya di sebut ssebagai pariode pertumbuhan.

Persyaratan tumbuh atau persyaratan penggunaan lahan yang di perlukan

oleh masing-masing komoditas (pertanian, peternakan dan perikanan, kehutanan)

mempunyai batas kisaran minimum, optimum, dan maksimum. Untuk

menentukan kelas kesesuaian lahan persyaratan tersebut di jadikan dasar dalam

menyusun kriteria kelas kesesuaian lahan, yang di kaitkan dengan kualitas dan

karakteristik lahan. Kualitas lahan yang optimum bagi kebutuhan tanaman atau

penggunaan lahan tersebut merupakan batasan bagi kelas kesesuaian lahan yang

paling sesuai. Sedangkan kualitas lahan yang di bawah optimum merupakan

13

batasan kelas kesesuaian lahan antara kelas yang cukup sesuai, dan atau sesuai

marginal. Di luar batasan tersebut diatas merupakan lahan-lahan yang secara fisik

tergolong tidak sesuai. (Reyes 2007, h. 172)

2.1.5. Evaluasi lahan

evaluasi lahan adalah menentukan jenis penggunaan (jenistanaman) yang

akan ditetapkan, kemudian menentukan persyaratan dan pembatas

pertumbuhannya dan akhirnya membandingkan persyaratan penggunaan

lahan(pertumbuhan tanaman) tersebut dengan kualitas lahan secara fisik.

Klasifikasikelaskesesuaianlahan yang biasa digunakan adalah mengklasifikasikan

kelas kesesuaianlahan berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif, tergantung data

yang tersedia.

Hasil penilaian kesesuaian lahan dapat berupa kelas kesesuaian lahan

aktual dan kelas kesesuaian lahan potensial.kelas kesesuaian lahan aktual

menyatakan kesesuaian lahan berdasarkandata dari hasil survei tanah atau

sumberdaya lahan, belum mempertimbangkanmasukan-masukan yang diperlukan

untuk mengatasi kendala atau faktor-faktorpembatas yang berupa sifat lingkungan

fisik termasuk sifat-sifat tanah dalamhubungannya dengan persyaratan tumbuh

tanaman yang dievaluasi. Kesesuaianlahan potensial menyatakan keadaan yang

akan dicapai apabila dilakukan usaha-usaha perbaikan. Usaha perbaikan yang

dilakukan harus memperhatikan aspek ekonominya. Artinya, apabila lahan

tersebut dibatasi kendala-kendalanya, maka harus diperhitungkan apakah secara

ekonomi dapat memberikan keuntungan.

Http://www.academia.edu/3317604/Analisis potensi pengembangan perkebunan

karet rakyat.

14

2.5. Pengeluaran Pemerintah

2.5.1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber

daya ekonomi yang secara langsung dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak

langsung dimiliki oleh masyarakat. Pengeluaran pemerintah (government

expenditure) adalah belanja sektor pemerintah termasuk pembelian barang

dan jasa pembayaran subsidi. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk

melakukan fungsi-fungsi penting pemerintahan seperti pertahanan nasional dan

pendidikan. (Sukirno 2010, h. 255)

Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah cenderung relatif stabil

dalam menghadapi variasi pendapatan nasional yang bersifat siklis. Banyak

pengeluaran sudah disetujui oleh peraturan sebelumnya, sehingga hanya sebagian

kecil saja yang dapat dirubah oleh pemerintah. Perubahan kecil tersebut dilakukan

dengan sangat lambat. Sebaliknya, konsumsi dan pengeluaran swasta untuk

investasi cenderung bervariasi sejalan dengan pendapatan nasional. Semakin besar

peran pengeluaran pemerintah dalam suatu perekonomian, semakin kecil kadar

ketidak- stabilan siklis pada seluruh pengeluaran. Meningkatnya peran pemerintah

dalam perekonomian dapat saja merugikan atau menguntungkan. Meskipun

demikian, pengeluaran pemerintah merupakan penstabil otomatis yang ampuh

dalam perekonomian.

2.5.1. pengeluaran pemerintah sektor perkebunan

peranan pengeluaran pemerintah sektor perkebunan di Negara sedang

berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta dalam

15

mendorong pertumbuhan ekonomi relative terbatas sehingga peranan pemerintah

untuk meningkatkan produktivitas sektor perkebunan sangat penting.

pengeluaran pemerintah di sektor perkebunan berperan dalam

pembentukan modal di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Sektor

perkebunan merupakan sektor primer yaitu dimana output dari sektor perkebunan

akan dijadikan input oleh sektor-sektor lain.

2.5.3. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Daerah

Menurut Sukirno (2010, h. 256) Adapun jenis-jenis pengeluaran

Pemerintah daerah adalah :

1. Belanja rutin

Belanja rutin adalah belanja yang rutin dikeluarkan Pemerintah Daerah yang

meliputi :

a. Belanja DPRD

b. Belanja pegawai

c. Belanja Barang

d. Belanja Pemeliharaan

e. Belanja perjalanan dinas

2. Belanja pembangunan

Belanja pembangunan meliputi :

a. Proyek-proyek daerah

b. Biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah

c. Proyek-proyek pembangunan.

16

2.3. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ).

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan regional adalah

Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB),dalam hal ini bertambahnya produksi

barang dan jasa dalam PDRB. Nilai ini yang tercantum dalam Produk Domestik

Regional Bruto tersebut mencerminkan taraf hidup dalam tingkat perkembangan

ekonomi masyarakat. Dalam perhitungan PDRB di perlukan suatu pendekatan

yang realistik. Akan tetapi selama ini tetap mengacu pada model perhitungan

secara Nasional, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) Dalam perhitungan rillnya

yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output total di bagi

dengan jumlah penduduknya. Output perkapita adalah total di bagi dengan jumlah

penduduknya. Jadi prosesnya kenaikan output perkapita tidak bisa menjelaskan

apa yang terjadi dengan jumlah penduduk. (Tarigan, 2005, h. 19)

2.3.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai

tambah yang di hasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh seluruh unit

ekonomi. PDRB atas dasar yan berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan

jasa yang di hitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun,

sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan

jasa tersebut yang dapat di hitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun

tertentu sebagai dasar. (BPS Kabupaten Aceh Barat 2011, h. 2)

Produk Domestik suatu wilayah merupakan nilai seluruh produk dan jasa

yang diproduksi di wilayah tersebut tanpa memperhatikan apakah faktor

produksinya berasal dari wilayah tersebut atau tidak. Pendapatan yang timbul oleh

17

adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Sedangkan

yang dimaksud dengan wilayah domestik atau region adalah meliputi wilayah

yang berada di dalam wilayah geografis region tersebut. Fakta yang terjadi

menunjukkan bahwa sebagian faktor produksi dari kegiatan produksi di suatu

wilayah berasal dari wilayah lain. Demikian juga sebaliknya, faktor produksi yang

dimiliki wilayah tersebut ikut pula dalam proses produksi di wilayah lain. Dengan

kata lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan gambaran

“Production Originatea”. Hal ini menyebabkan nilai produksi domestik yang

timbul di suatu wilayah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk

wilayah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan (pada umumnya berupa

gaji/upah, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan) yang mengalir antarwilayah

(termasuk dari/keluar negeri), maka timbul perbedaan antara Produk Domestik

dengan Produk Regional. Produk Regional adalah produk domestik ditambah

pendapatan dari luar wilayah dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan ke

luar wilayah tersebut. Dengan kata lain, Produk Regional merupakan produk yang

ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut.

(Badrudin 2001, h. 1)

2.3.2. Metode Perhitungan Pendapatan Regional

Metode perhitungan pendapatan regional dibagi dala dua metode, yaitu

metode lansung dan metode tidak lansung. Metode lansung adalah peritungan

dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi

daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Hal ini berbeda

dengan metode tidak lansung yang menggunakan data dari sumber nasional yang

di alokasi kan ke masing-masing daerah. Metode lansung dapat di lakukan dengan

18

mempergunakan tiga macam cara, yaitu pendekatan produksi, pendekatan

pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

1. Metode langsung

a. Pendekatan produksi

Pendekatan produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan jasa

yang di produksi oleh suatu kegiatan/sektor ekonomi dengan cara mengurangkan

biaya antara dari total nilai produksi bruto sektor atau subsektor tersebut.

Pendekatan ini banyak banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari

sector/kegiatan yang produksi nya berbentuk fisik/barang, seperti pertanian

pertambangan dan industri sebagainya. sektor jasa yang menerima pembayaran

atas jasa yang diberikannya (sesuai dengan harga pasar), masih bisa di hitung

dengan dengan pendekatan produksi. Akan tetapi, akan lebih apabila dihitung

dengan pendekatan pendapatan. (Tarigan 2006, h. 22)

Unit-unit produksi dalam penyajian ini di kelompokkan menjadi 9

lapangan usaha (sektor)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

2. Pertambangan dan Penggalian

3. Industri Pengolahan

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

5. Bangunan/Konstruksi

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

7. Pengangkutan dan Komunikasi

8. Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan

9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

19

Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor (BPS Kabupaten Aceh

Barat 2011, h. 3)

b. Pendekatan pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi

diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima factor

produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak

langsung neto. Pada sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak mencari

untung surplus usaha tidak di perhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang

dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan

banyak di pakai pada sektor jasa, tetapi tidak di bayar setara harga pasar, misalnya

sektor pemerintahan. Hal ini di sebabkan kurang lengkapnya data dan tidak

adanya metode akurat yang dapat di pakai dalam mengukur nilsi produksi dan

biaya antara dari berbagai kegiatan jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip

biaya. Selain itu, kutipan seringkali tidak menggambarkan harga yang sebenarnya

untuk pelayanan yang mereka berikan , misalnya sektor pendidikan dan rumah

sakit.

c. Pendekatan Pengeluaran

Menurut Tarigan (2006, h. 24) Pendekatan dari segi pengeluaran adalah

menjumlahkan nilai penggunaan akhir dri barang dan jasa yang diproduksi dalam

negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang

dan jasa itu digunakan untuk:

1) konsumsi rumah tangga,

2) konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung ,

3) konsumsi pemerintah,

20

4) pembentukan modal tetap bruto ( investasi )

5) perubahan stok, dan

6) ekspor neto.

11. Metode Tidak langsung

Metode tidak langsung adalah suatu cara mengalokasikan produk domestik

bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing-masing bagian wilayah, misalnya

mengalokasikan PDB Indonesia kesetiap provinsi dengan menggunakan alakator

tertentu, alakator yang dapat di gunakan, yaitu : ( Tarigan 2006, h. 24)

1) nilai produksi bruto atau neto setiap sektor/subsektor, pada wilayah yang di

alokasikan,

2) jumlah produksi fisik,

3) Tenaga kerja,

4) Penduduk, dan

5) alakator tidak langsung lainnya

2.4. Sub Sektor Perkebunan

2.4.1. Pengertian Perkebunan

Perkebunan dapat di artikan berdasarkan fungsi, pengelolaan dan produk

yang dihasilkan. Perkebunan berdasarkan fungsinya dapat diartikan sebagai usaha

untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan devisa Negara,

serta memelihara kelestarian sumber daya alam. Berdasarkan pengelolaannya

perkebunan dapat dibagi menjadi perkebunan rakyat, yaitu usaha budi daya

tanaman yang di lakukan oleh rakyat. Perkebunan besar, yaitu usaha budi daya

tanaman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta.

21

Sedangkan perkebunan berdasarkan produknya dapat di artikan sebagai usaha

budi daya yang di tujukan untuk menghasikan bahan industri. ( Ariyantoro 2006,

h. 1).

Dalam pengusahaannya dikenal adanya perkebunan rakyat dan perkebunan

besar. Pertanian rakyat pada umumnya usaha tani tanaman perkebunan yang juga

diusahakan oleh para petani terutama yang memenuhi kebutuhan keluarga.

Perkebunan besar biasanya merupakan usaha pertaniaan dalam bentuk perusaaan

pertanian untuk memproduksi hasil tanaman tertentu dengan sistem pertaniaan

dan cara pengelolaannya.( Su’ud 2007 h.114)

2.4.2. Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan merupakan salah satu komoditas yang bisa

diandalkan sebagai sentral bisnis yang mengiurkan terlebih produk-produk

tanaman perkebunan cukup ramai permintaannya, baik di pasar dalam negeri

maupun pasar luar negeri. selain itu, harga jual yang tinggi juga membuat

tanaman perkebunan menjadi salah satu penyumbang devisa Negara yang tidak

sedikit. didalam negeri, tanaman perkebunan dapat dikonsumsi langsung oleh

masyarakat yang umumnya digunakan untuk berbagai bahan baku industri (diolah

sebagai bahan mentah atau barang jadi ) makanan ternak , atau digunakan sebagai

komoditas substitusi impor. diluar negeri, tanaman perkebunan dibutuhkan untuk

konsumsi dalam negeri Negara pengimpor dan untuk di olah lebih lanjut sebagai

barang ekspor. kondisi ini menunjukkan bahwa tanaman perkebunan memiliki arti

penting. Artinya, bila diusahakan secara sungguh-sungguh atau secara

professional, bisa menjadi peluang bisnis yang memberikan keuntungan besar.

(Penulis Ps 2008, h. 1).

22

Menurut Ariyantoro (2006, h.1) ada beberapa jenis tanaman yang menjadi

komoditas ekspor non migas Indonesia, diantaranya:

a. Cengkeh

Cengkeh biasa digunakan di industri rokok kretek, bahan pembuat vanilin dan

parfum. Daun cengkeh dapat di buat minyak cengkeh.

b. Karet

Karet dapat dapat diolah menjadi berbagai barang seperti ban mobil, sepatu,

peralatan rumah tangga, alat kedokteran, pembungkus kawat listrik dan

telepon.

c. Kakao

Kakao atau lebih dikenal dengan nama cokelat dibutuhkan sebagai salah satu

bahan penyedap produksi makanan, kue , dan minuman. Selain itu kakao juga

mempunyai keistimewaan sebagai sumber lemak nabati yang sangat

dibutuhkan oleh industri pembuatan berbagai macam kembang gula, farmasi,

dan obat kecantikan.

d. Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan penghasil minyak nabati terbesar dibandingkan

kelapa dan kacang kedelai, minyak sawit merupakan bahan baku untuk

industry kimia, sabun, mentega , dan bahan memasak lain, dalam industri

kimia , minyak sawit di gunakan sebagai bahan baku industri baja, kawat,

radio, kulit, kosmetik, dan tambang.

e. Kopi

Kopi memiliki arti ekonomi yang cukup penting bagi masyarakat Indonesia

sejak dulu karena dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang

23

cukup lumayan tanpa pemeliharaan yang berarti. Buah kopi dapat dimasak

menjadi minuman lezat dan digunakan sebagai penyedap aroma kue.

2.4.3. Peranan Sektor Perkebunan dalam Perekonomian Indonesia

Peranan pertanian terutama perkebunan terhadap perekonomian di

Indonesia masih cukup penting, baik sebagai sumber pendapatan bagi petani dan

penyediaan lapangan pekerjaan, sub sektor perkebunan mempunyai peranan

penting dalam pembangunan Nasional, terutama dalam meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa Negara. Penyediaan

lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemunuhan kebutuhan

konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, serta optimalisasi

pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Penyediaan lapangan kerja, sub sektor perkebunan telah memberikan

kontribusi yang nyata terhadap pembangunan nasional. Pada bidang on-farm

perkebunan (administrasi, teknik kebun, pegawai pabrik, pekebun dan buruh

kebun), terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja dari tahun 2004 sebesar 18,6

juta tenaga kerja menjadi 19 juta tenaga kerja pada tahun 2005 serapan ini belum

termasuk tenaga kerja yang terlibat di industri pengolahan lanjutan dan jasa.

Meskipun dari segi penyerapan tenaga kerja relatif rendah di bandingkan sub

sektor lainnya.

Peran perkebunan sangat strategis bagi perekonomian Indonesia. pada

tahun 2005 nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sub Sektor Perkebunan sebesar

2,36 persen (Rp57,419 trilyun) Pertumbuhan PDB ini di picu oleh besarnya porsi

komoditas ekspor dan prospek penggunaannya untuk bahan baku industri yang

masih terus meningkat sebagai bahan bakar nabati.

24

Sasaran utama bisnis tanaman perkebunan utamanya adalah membidik

pasar luar negeri. hal ini tidak lepas dari kebijakan Pemerintah dalammembangun

agribisnis perkebunan, Sasaran pembangunan perkebunan pada tahun 2007

diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat perkebunan melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya

saing perkebunan. Oleh karena itu, Pemerintah memfokuskan pada komoditas

utama yaitu, karet, kelapa sawit, tebu, kakao, jarak pagar, dan kelapa.

(Anonymous 2008, h. 3)

2.5. Tanaman Karet

2.5.1. Kondisi perkebunan karet Indonesia.

karet merupakan komoditi yang memiliki pasar yang cukup besar, baik

dalam negeri maupun luar negeri. Produksi Indonesia banyak ditunjang oleh

adanya perkebunan karet rakyat akan memiliki arti yang pentingsekali dalam

upaya peningkatan pendapatan kesejahteraan petani serta upaya peningkatan

devisa serta perekonomian Indonesia pada umumnya.

Perkebunan karet di indonesia merata di hampir tiap provinsi tetapi belum

dimbangi dengan pengelolaan yang baik. Luas lahan yang di miliki Indonesia

mencapai 2,7-3 juta hektar. Ini merupakan luas lahan Karet yang terbesar di dunia.

Sayangnya perkebunan yang luas ini tidak diimbangi dengan produktivitas yang

memuaskan. Produktivitas lahan Karet Indonesia rata-rata rendah dan mutu karet

yang dihasilkan juga kurang memuaskan. Bahkan di pasaran internasional Karet

Indonesia terkenal sebagai karet bermutu rendah.

25

Banyak perkebunan-perkebunan Karet tersebar di berbagai provinsi di

Indonesia. Perkebunan Karet yang besar banyak dIusahakan oleh Pemerintah dan

swasta. Sedangkan perkebunan-perkebunan dalam skala kecil pada umumnya

dimiliki oleh rakyat. bila dikumpulkan secara keseluruhan, jumlah kebun Karet di

Indonesia sedemikian besar sehingga usaha tersebut cukup menentukan bagi

perkaretan nasional. Sayangnya , Perkebunan Karet rakyat tidak dikelola dengan

baik boleh di katakan pengelolaannya dilakukan hanya seadanya. Setelah ditanam,

Karet dibiarkan tumbuh begitu saja, perawatannya kurang diperhatikan.

Tanaman karet kurang diremajakan dengan klon baru bahkan dengan klon

baru yang mampu menghasilkan produk lebih jarang mereka kenal.Itulah

sebabnya produktivitas perkebunan Karet rakyat masih sangat rendah. Yang lebih

memprihatinkan adalah mutu Karet olahan yang dihasilkan. Peralatan yang di

miliki serta tehnologi pengolahan yang diketahui masih sangat sederhana. Bahan

olah karet rakyat rata-rata rendah. Mutu Karet yang memenuhi standardan

memiliki harga jual yang tinggi serta mampu memenuhi keinginan pasar rata-rata

dihasilkan oleh perkebunan besar milik pemerintah dan swasta. ( Zuhra 2006,

h.1).

2.5.2. Potensi dan Peranan Perkebunan Karet dalam Perekonomian Indonesia

Indonesia merupakan Negara dengan perkebunan karet terluas di dunia,

meskipun tanaman tersebut baru di introduksi pada tahun 1864. Hanya dalam

kurun waktu sekitar 150 tahun sejak dikembangkan pertama kali, luas areal

perkebunan karet Indonesia telah mencapai 3.262.291 hektar, dari total areal

perkebunan karet di Indonesia tersebut 84,5 persen di antaranya merupakan kebun

milik rakyat. dengan areal perkebunan karet terluas di dunia Indonesia bersama

26

dua Negara asia tenggara lainnya , yaitu Malaysia dan Thailand, sejak dekade

1920-an sampai sekarang merupakan pemasok utama karet dunia dengan

kontribusi sebesar 30,8 persen

Harga karet ternyata juga mengalami fluktuasi dari tahun ke

tahun,fluktuasi harga karet disebabkan oleh hukum permintaan dan penawaran .

ketika penawaran tinggi, harga jatuh dan sebaliknya saat penawaran rendah ,

harga akan meningkat.

Meskipun ekspor karet terus mengalami fluktuasi, baik volume maupun

nilai nya akibat perubahan harga di pasar internasional, komoditas ini tetap arti

cukup besar bagi perolehan devisa non migas.diluar perannya sebagai

penyumbang devisa non migas, karet juga telah menghidupi jutaan rakyat yang

bekerja di sektor ini karena sebagian besar perkebunan karet di usahakan oleh

rakyat. (Setiawan 2005, h. 13).

2.5.3. Pemasaran Karet-Rakyat

Permasalahan tata niaga karet alam lebih terasa pada perkebunan karet

rakyat karena para petani karet menempati posisi yang kurang menguntungkan

dalam transaksi yang di lakukan di sentral-sentral produksi karet rakyat . dalam

jual beli karet dengan tengkulak petani mempunyai posisi yang paling lemah,

umumnya tengkulak merangkap sebagai yang menyediakan kebutuan pokok

sehari-hari, mereka bersedia menyediakan bahan pokok dengan sistem bayar di

belakang sehingga petani mudah terjerat dengan sistem ini. (Penulis Ps 2008,

h.45)

Menurut (Setiawan 2005, h. 20 ) jalur tata niaga karet di bagi dua tahap,

yaitu Jalur tata niaga tahap satu adalah pengumpulan karet produksi perkebunan

27

dari pabrik pengolah bokar yang bermuara pada konsumen, baik dalam maupun

luar negeri (ekspor). Jalur tata niaga ini juga melibatkan perkebunan besar milik

swasta dan milik pemerintah sebagai pemasok. Jalur tataniaga karet tahap satu

dimulai dari petani yang menjual karet baku , seperti slab dan shettangin kepada

pedagang perantara, tempat pelelangan atau KUD. Para pembeli karet rakyat ini

selanjutnya menjual karet beku ke pabrik remiling atau pabrik karet remah. Jalur

tata niaga karet tahap dua yang merupakan kelanjutan dari jalur tata niaga tahap

satu, dimulai dari dari pabrik pengolah bokar atau pengolah latek perkebunan

besar. dari pabrik pengolah ini dibeli pihak swasta atau PT Perkebunan Nusantara

(PTPN). Pihak swasta umumnya lansung menjual ke konsumen dalam negeri,

sedangkan PTPN untuk diekspor setelah melalui beberapa tahap.

2.6. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, tujuan penilitian. Maka dapat

dirumuskan suatu hipotesis bahwa diduga luas lahan karet dan Pengeluaran

Pemerintah sektor perkebunan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

PDRB Sub sektor perkebunan di Aceh Barat.

28

III. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalahluas lahan karet,

Pengeluaran pemerintah dan Produk Regional Bruto Sub Sektor Perkebunan di

Kabupaten Aceh Barat 2004-2013

3.2.Data Penelitian

3.2.1. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

dan bersumber dari berbagai instansi-instansi pemerintah, yaitu Badan Pusat

Statistik ( BPS ), Bappeda, Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Universitas

Teuku Umar.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara

lain:

a. Studi Pustaka ( Library Research )

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan

cara membaca buku-buku dan literatur lainnya baik yang diwajibkan maupun

yang dianjurkan yang berhubungan dan ada kaitannya dengan masalah yang akan

di bahas dalam penelitian ini.

29

3.3.Model Analisa Data

Metode yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini yaitu

dengan menggunakan analisa Regresi Linier sederhana, analisa korelasi, koefisien

determinasi dan uji t yang akan diolah dengan menggunakan program komputer

yaitu SPSS.

a.Analisa Regresi Linear Sederhana

Analisa ini digunakan sebagai alat analisis peramalan nilai pengaruh satu

variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Menurut Hasan (2002, h. 115).

LnY = a + bX1+ bX2+e…………………………………………………….( 1 )

Dimana :

Y = Variabel terikat (PDRB sub sektor perkebunan)

X1 = Variabel bebas (luas lahan karet)

X2 = Variabel bebas (Pengeluaran Pemerintah)

a = Nilai Konstan ( Intercept )

b = Koefisien Regresi (slope)

e = Faktor Pengganggu

b. Analisa Korelasi (r)

Analisa korelasi adalah suatu analisa untuk mengetahui seberapa besar

hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Analisa korelasi

yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Analisa Koefisien Korelasi Sederhana.

Dalam regresi sederhana jika angka koefisien determinasi tersebut

diakarkan, maka akan dapat koefisien korelasi ( r ) yang merupakan ukuran

30

hubungan linier antara dua variabel X dan Y. Adapun formula perhitungannya

sebagai berikut ( Nacrowi 2006, h. 133) :

2

11

2

11

1111

YYnXXn

YXYXnr

..............................................................(2)

Dimana :

R= Koefisien Korelasi

n =Jumlah tahun

X1 = luas lahan karet

X2 = Pengeluaran Pemerintah

Y = Jumlah PDRB sub sektor perkebunan

2. Koefesien Determinasi (r2)

Analisa ini digunakan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Koefisien determinasi (r2)

merupakan kuadrat dari nilai koefisien korelasi.

Rumus koefisien determinasi menurut Hasan ( 2002, h. 236 ) :

KP =r2 × 100 %...............................................................................................(3)

Dimana :

Kp = Besarnya Koefisien penentu (determinasi)

r = Koefisien Korelasi

31

3.4.Uji t

Uji signifikan parameter individual (Uji t) digunakan untuk melihat

signifikan dari pengaruh variabel bebas (luas lahan karet) dan pengeluaran

pemerintah sterhadap variabel terikat (PDRB Sub Sektor Perkebunan) secara

individual dengan rumus sebagai berikut Ruslan( 2006, h. 189)

t = 2

2

1 r

rnt

………………………………………………………………………………………………(4)

Keterangan :

n = Jumlah sampel

r = Koefisien korelasi

3.5. Definisi Operasional Variabel

Dalam definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a. Luas Lahan Karet (X1) adalahluas lahan atau luas areal tanaman karet yang

didalamnya terdapat bagian tanaman karet yang sedang mengeluarkan hasil

pada kurun waktu 2004-2013di Kabupaten Aceh Barat yang di ukur dalam

satuan hektar(Ha)

b. Pengeluaran pemerintah (X2) adalah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan

untuk pengadaan bibit karet dan untuk perlengkapan lainya pada kurun waktu

2004-2013 di Kabupaten Aceh Barat.

c. PDRB Sub Sektor Perkebunan (Y) adalah Produk Domestik Regional Bruto

Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2004-

2013 yang di ukur dalam satuan rupiah.

32

3.6. Pengujian Hipotesis

Hipotesa statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Ho ; ß = 0, variabel luas lahan karet dan pengeluaran pemerintah yang

diteliti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB sub Sektor

Perkebunan di Kabupaten Aceh Barat.

b. Hi ; ß ≠ 0, variabel luas lahan karet dan pengeluaran pemerintah yang

diteliti berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB sub Sektor

Perkebunan di Kabupaten Aceh Barat.

Kriteria uji hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Apabila th>tt, maka ho ditolak h1 diterima, artinya variabel luas lahan karet

dan pengeluaran pemerintah yang di teliti berpengaruh secara signifikan

terhadap PDRB sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Aceh Barat.

b. Apabila th<tt, maka ho diterima dan h1ditolak, artinya variabel luas lahan

karet dan pengeluaran pemerintah yang di teliti tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap PDRB sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Aceh

Barat

33

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif variabel Penelitian

Analisis statistik variabel penelitian ini di gunakan untuk mengetahui

pengaruh luas perkebunan karet dan Pengeluaran Pemerintah sektor perkebunan

terhadap PDRB sub sektor perkebunan di Kabupaten Aceh Barat sehingga akan dapat

memberikan gambaran yang jelas dalam meningkatkan PDRB sub sektor perkebunan

di Kabupaten Aceh Barat.

4.2. Perkembangan Luas Perkebunan Karet di Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat mendapat bantuan membuka 9500 hektar kebun karet

sebagai upaya percepatan peningkatan ekonomi rakyat. Pada tahun 2013 jumlah

petani bertambah banyak dari 2012, karena setelah begitu menjanjikan petani lain

ikut termotifasi dan mengajukan permohonan membuka kebun karet rakyat dengan

bantuan pemerintah.

Selain membantu percepatan peningkatan ekonomi rakyat program rehabilitas

lahan tidur menjadi kebun karet ikut mendorong terlaksananya program pemerintah

daerah mengembangkan komoditas kompetensi inti wilayah ini. Kabupaten Aceh

Barat memiliki area kebun karet seluas 24 ribu hektar lebih tersebar di 12 kecamatan

yang dikelola sejumlah perusahaan masyarakat dengan produksi rata-rata 40,6

ton/minggu dengan jumlah ekspor 25 ton/pekan. Luas perkebunan Karet di

Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

34

Tabel 3

Luas Perkebunan Karet di Kabupaten Aceh Barat

Tahun2004-2013

NO Tahun Luas Area Perkebunan Karet (Hektar)

1 2004 16.248,00

2 2005 16.207,00

3 2006 16.344,60

4 2007 17.984,61

5 2008 19.057,37

6 2009 21.172,37

7 2010 22.642,37

8 2011 23.862,37

9 2012 24.096,77

10 2013 24.602,77 Sumber : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat (Data diolah Agustus 2014)

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa luas perkebunan karet di Kabupaten

Aceh Barat pada tahun 2004 seluas 16.248,00 hektar, dan pada tahun 2005 luas

perkebunan karet di Kabupaten Aceh Barat 16.207,00 hektar, dan pada tahun 2006

luas perkebunan karet di Kabupaten Aceh Barat seluas 16.344,00 hektar, dan pada

tahun 2007 luas perkebunan karet di Kabupaten Aceh Barat 17.984,60 hektar, dan

pada tahun 2008 luas perkebunan karet di Kabupaten Aceh Barat bertambah seluas

19.057,37 ini diakibatkan semakin banyaknya keinginan masyarakat untuk

menambah luas area perkebunan karet, dan pada tahun 2009 dan 2010 luas

perkebunan karet di Kabupaten Aceh Barat seluas 21.172,37 hektar dan 22.642,37

hektar, dan pada tahun 2011 luas perkebunan karet di Kabupaten Aceh barat semakin

luas karena sudah banyak lahan kosong yang digarap masyarakat untuk menanami

karet, dan pada tahun 2012 dan 2013 luas perkebunan karet di Kabupaten Aceh Barat

semakin neningkat menjadi 24.096,77 hektar pada tahun 2012 dan 24.602,77 hektar

pada tahun 2013. Dapat kita lihat semakin luas area perkebunan karet di Kabupaten

35

Aceh Barat ini karena masyarakat dapat melihat bahwa perkebunan karet dapat

menunjang perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4.3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sub Sektor Perkebunan Karet di

Kabupaten Aceh Barat

Pengeluaran pemerintah Sub sektor perkebunan Karet Kabupaten Aceh Barat

memiliki peranan penting untuk meningkatkan PDRB di Kabupaten Aceh Barat.

Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan dana guna untuk meningkatkan pertumbuhan

karet di Kabupaten Aceh Barat. Untuk melihat pengeluaran pemerintah sub sektor

perkebunan karet dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4

Pengeluaran Pemerontah Sub Sektor Perkebunan Karet di Kabupaten Aceh Barat

Tahun2004-2013

N0 Tahun Pengeluaran Pemerintah

1 2004 289.400.000

2 2005 383.180.000

3 2006 548.508.182

4 2007 113.000.000

5 2008 94.000.000

6 2009 100.040.000

7 2010 506.000.000

8 2011 391.850.000

9 2012 236.375.000

10 2013 801.163.200 Sumber : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat (Data diolah Agustus 2014)

Berdasarkan tabel diatas pengeluaran pemerintah sub sektor perkebunan karet

di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2004 sampai 2013. Pada tahun 2004 pengeluaran

pemerintah sebesar Rp. 289.400.000 dan pada tahun 2005 pengeluaran pemerintah

sebesar Rp.383.180.000 dan pada tahun 2006 pengeluaran pemerintah sebesar Rp.

36

548.508.182, mmengalami peningkatan dikerenakan pemerintah membuka lahan

percontohan untuk penanaman lahan karet, dan pada tahun 2007 pengeluaran

pemerintah sebesar Rp. 113.000.000 dan pada tahun 2008 pengeluaran pemerintah

Rp. 94.000.000 pengeluaran yang kecil dari tahun-tahun sebelumnya kerena

pemerintah hanya melakukan pengadaan bibit karet unggul di kecamatan bubon, dan

pada tahun 2009 pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 100.040.000 dan pada tahun

2010 pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 506.000.000 untuk pengadaan karet unggul

kecamatan sungai mas, kecamatan samatiga, kecamatan panton reu, dan kecamatan

wayla dan pada tahun 2011 pengeluaran pemerintah sebesar Rp.391.850.000 dan

pada tahun 2012 pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 236.375.000 dan pada tahun

2013 pengeluaran pemerintah yang lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp.

801.163.200. pengeluaran dipergunakan untuk pengadaan bibit karet unggul di

Kecamatan Meureubo, kecamatan Kaway XVI, Kecamatan Pante cermin dan juga

membeli pupuk.

4.4. Perkembangan PDRB SubSektor Perkebunan

Laju pertumbuhan sektor pertanian tinggi. Tingginya pertumbuhan subsektor

perkebunan dan tanaman bahan makanan sebagai subsektor yang memiliki peranan

pertama, PDRB subsektor perkebunan mampu mendongkrak tingginya PDRB di

Kabupaten Aceh Barat. Pesatnya pertumbuhan subsektor perkebunan disebabkan oleh

naiknya harga karet sehingga produksipun semakin meningkat.

Subsektor perkebunan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, hal ini

dikarenakan tingginya harga komoditi karet, harga mahal menggiurkan produsen

37

perkebunan karet untuk lebih meningkatkan produksinya. Untuk melihat PDRB

subsektor perkebunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4

PDRB Subsektor Perkebunan di Kabupaten Aceh Barat

Tahun 2004-2013

NO Tahun PDRB Subsektor Perkebunan (jutaan Rupiah)

1 2004 148,994.25

2 2005 72,321.44

3 2006 68,972.72

4 2007 69,014.21

5 2008 76,821.08

6 2009 89,002.99

7 2010 106,318.95

8 2011 108,853.00

9 2012 132,530.02

10 2013 138,887.98 Sumber : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat (Data diolah Agustus 2014)

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat kita lihat PDRB subsektor pekebunan di

Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2004 sebesar 148,994.25 juta dan pada tahun 2005

PDRB subsektor perkebunan di Kabupaten Aceh Barat sebesar 72,321.44 juta, ini

mengalami penurunan karena pada tahun tersebut Aceh Barat baru mengalami pasca

Tsunami yang mengakibatkan PDRB subsektor perkebunan mengalami penurunan,

dan pada tahun 2006 dan 2007 PDRB subsektor perkebunan di Kabupaten Aceh

Barat semakin mengalami penurunan ini juga masih masa pasca tsunami yang mana

perkebunan yang ada di Kabupaten Aceh Barat baru digarab kembali pasca

terkenanya Tsunami, sebesar 68,972.72 juta pada tahun 2006 dan dan pada tahun

2007 sebesar 69,014.21 juta, dan pada tahun 2008 PDRB subsektor perkebunan di

Kabupaten Aceh Barat sebesar 76,821.08 juta, dan pada tahun 2009 PDRB subsektor

perkebunan di Kabupaten Aceh Barat sebesar 89,002.99 juta, dan pada tahun 2010

38

PDRB subsektor perkebunan di Kabupaten Aceh Barat beransur meningkat sebesar

106,318.95 juta dan 108,853.00 juta pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 PDRB

subsektor perkebunan di Kabupaten Aceh Barat sebesar 132,530.02 juta dan pada

tahun 2013 semakin meningkat sebesar 138,887.98 juta, ini dikarenakan Pesatnya

pertumbuhan subsektor perkebunan disebabkan oleh naiknya harga karet dan harga

sawit sehingga produksipun semakin meningkat. harga mahal menggiurkan produsen

perkebunan karet dan sawit untuk lebih meningkatkan produksinya.

4.5. Pembahasan Hasil.

Selanjutnya Penulis melakukan analisis statistik yang digunakan untuk

membuktikan hipotesis penelitian dalam hal ini digunakan analisis regresi linear

sederhana, analisis korelasi dan koefisien determinasi, Uji t yang di olah melalui

program komputer statistik SPSS 18, dan hasil pengelolahan data tersebut dapat di

kemukakan hasil pembahasan sebagai berikut :

Tabel 6

Standar Deviasi Rata-Rata dan Observasi

Mean Std. Deviation N

PDRB 439.20 334.627 10

L.Area 201.70 34.522 10

Pengeluaran 430.70 276.500 10

Sumber : Hasil Regresi (diolah Agustus 2014)

39

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata variabel Luas

perkebunan karet (X1) selama kurun waktu 2004-2013 adalah sebesar 201.70 dengan

standar deviasi sebesar 34.522 sedangkan pengeluaran (X2) dengan rata-rata sebesar

430.70 dengan standar deviasi sebesar 276.500 dan variabel PDRB subsektor

perkebunan (Y) jumlah dengan rata-rata sebesar 439.20 dengan standar deviasi

334.627 dengan (n) 10 tahun.

4.5.1. Analisis Regresi Linear berganda

Hasil Perhitungan regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7

Regresi berganda

Model

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 1569.723 617.872 .039

L.Area -5.576 3.016 -.575 .107

Pengeluaran -.014 .377 -.011 .972

Sumber : Hasil Regresi (diolah Agustus 2014)

Setelah dilakukan Penelitian dengan hasil olahan datayang telah dilakukan

dengan menggunakan program komputer ( SPSS 18) maka dari tabel 6 diperoleh

persamaan sebagai berikut :

Y = a + bX1 + bX2 + e.............................................................................

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta

Berdasarkan persamaan diatas dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar

1569.723 ini menyatakan apabila variabel luas perkebunan karet dan pengeluaran

40

sama dengan nol maka PDRB subsektor perkebunan di Kabupaten Aceh Barat naik

sebesar 1569.723.

2. Koefisien Regresi X1 (Luas Perkebunan Karet)

Berdasarkan persamaan regresi diperoleh nilai X1 (Luas Perkebunan Karet)

sebesar 5.576 hal ini menyatakan bahwa apabila terjadi kenaikan sebesar 1 persen,

maka PDRB subsektor perkebunan mengalami kenaikan sebesar 1 persen.

3. Koefisien Regresi X2 (Pengeluaran pemerintah)

Berdasarkan persamaan diatas regresi siperoleh nilai X2 (Pengeluaran

Pemerintah) sebesar 014 hal ini menyatakan bahwa apabila terjadi kenaikan sebesar 1

persen, maka PDRB subsektor perkebunan mengalami kenaikan sebesar 1 persen.

4.5.2. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Koefisien ini digunakan untuk mengetahui hubungan anatara variabel luas

perkebunan karet, pengeluaran pemerintah dan PDRB subsektor perkebunan. Lebih

rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 8

Hasil Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model R

R

Square

Adjusted

R Square

Std. Error

of the

Estimate

Change Statistics

Durbin-

Watson

R

Square

Change

F

Change df1 df2

Sig. F

Change

1 .577a .333 .142 309.974 .333 1.744 2 7 .243 1.346

Sumber : Hasil Regersi (data diolah Agustus 2014)

Berdasarkan tabel 7 dapat kita lihat bahwa koefisien korelasi variabel Luas

perkebunan karet di Kabupaten Aceh Barat diperoleh R 0.577 secara positif

41

menjelaskan terdapat hubungan yang kuat dan positif terhadap PDRB Subsektor

Perkebunan dengan keeratan hubungan 57,7 persen,

Adapun koefisien determinasi dapat diketahui dengan menggunakan rumus

koefisien determinasi yaitu:

KP = r² X 100%

= 0.142X 100%

= 14,2 %

Berdasarkan perhitungan diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa koefisien

penentu atau koefisisen determinasi sebesar 14,2 persen menunjukkan bahwa variabel

luas perkebunan karet dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara

sifnifikan terhadap PDRB Subsektor perkebunan di Kabupaten Aceh Barat.

4.5.3. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel luas perkebunan karet

(X1) dan pengeluaran (X2) secara parsial terhadap PDRB Subsektor perkebunan (Y)

di Kabupaten Aceh Barat. Hasil perhitungan thitung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9

Uji t

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 1569.723 617.872 2.541 .039

L.Area -5.576 3.016 -.575 -1.849 .107

Pengeluaran -.014 .377 -.011 -.036 .972

Sumber : Hasil Regresi (data diolah Agustus 2014)

42

Berdasarkan tabel diatas pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel

terikat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel Luas perkebunan karet (X1) di peroleh thitung sebesar -1.849 lebih kecil

dari ttabel sebesar 1,860 artinya variabel luas perkebunan karet tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap PDRB Subsektor Perkebunan.

2. Variabel pengeluaran pemerintah (X2) di peroleh thitung sebesar -.036 slebih kecil

dari ttabel sebesar 1,860 artinya variabel luas perkebunan karet tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap PDRB Subsektor Perkebunan.

4.5.3. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel luas perkebunan (X1)

dan variabel Pengeluaran Pemerintah (X2) secara bersama-sama terhadap PDRB Sub

Sektor Perkebunan di Kabupaten Aceh Barat. Dari hasil perhitungan dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel 10

Anova

Model

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 335191.391 2 167595.695 1.744 .243a

Residual 672588.209 7 96084.030

Total 1007779.600 9

Sumber : Hasil Regresi (data diolah Agustus 2014)

Berdasarkan tabel 9 di atas terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 1.744 lebih

kecil dari T tabel sebesar 474 H0 ditolak dan H1 diterima bearti variabel luas

perkebunan karet dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap

PDRB sub sektor perkebunan di Kabupaten Aceh Barat.

43

43

V.SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil pengujian dan analisa yang dilakukan dalam penelitian

ini di Kabupaten Aceh Barat dapat disimpulkan bahwa :

a. jumlah rata-rata variabel Luas perkebunan karet (X1) selama kurun waktu 2004-

2013 adalah sebesar 201.70 dengan standar deviasi sebesar 34.522 sedangkan

pengeluaran (X2) dengan rata-rata sebesar 430.70 dengan standar deviasi sebesar

276.500 dan variabel PDRB subsektor perkebunan (Y) jumlah dengan rata-rata

sebesar 439.20 dengan standar deviasi 334.627 dengan (n) 10 tahun.

b. koefisien korelasi variabel Luas perkebunan karet di Kabupaten Aceh Barat

diperoleh R 0.577 secara positif menjelaskan terdapat hubungan yang kuat dan

positif terhadap PDRB Subsektor Perkebunan dengan keeratan hubungan 57,7

persen, sedangkan determinasi (R2) menunjukkan bahwa luas perkebunan karet

berpengaruh terhadap PDRB subsector perkebunan di Kabupaten Aceh Barat

sebesar 14,2 persen.

c. Variabel Luas perkebunan karet (X1) di peroleh thitung sebesar -1.849 lebih kecil

dari ttabel sebesar 1,860 artinya variabel luas perkebunan karet tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap PDRB Subsektor Perkebunan. Variabel pengeluaran

pemerintah (X2) di peroleh thitung sebesar -.036 slebih kecil dari ttabel sebesar 1,860

artinya variabel luas perkebunan karet tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap PDRB Subsektor Perkebunan

44

d. nilai F hitung sebesar 1.744 lebih kecil dari T tabel sebesar 474 H0 ditolak dan H1

diterima bearti variabel luas perkebunan karet dan pengeluaran pemerintah tidak

berpengaruh signifikan terhadap PDRB sub sektor perkebunan di Kabupaten

Aceh Barat.

5.2. saran-saran

Berdasarkan hasil penelitan yang telah di lakukan maka penulis menyarankan :

1. Kepada masyarakat petani karet agar dapat memaksimalkan lahan karet yang

tersedia di Kabupaten Aceh Barat dengan meningkatkan penanaman karet dengan

bibit baru yang berkualitas sehingga di masa yang akan datang produktivitas karet

yang dihasilkan oleh petani karet di Kabupaten Aceh Barat mampu bersaing

dengan karet yang di hasilkan dari daerah lain dan diharapkan kan kepada petani

karet agar tidak mengkonversi lahan karet menjadi kelapa sawit

2. Kepada pemerintah daerah dan dinas terkait agar memberikan penyuluhan yang

mendidik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas petani karet

3. Perlu adanya kebijakan pemerintah maupun pengelola perdagangan karena tuntuk

meningkatkan perkebunan karet melalui pemberian modal usaha serta pengaturan

system perdagangan karet yang memberikan keuntungan bagi petani serta perlu

diupayakan kebijakan yang menyangkut produk turunan kare tdan yang paling

penting pemerintah harus konsisten dalam mengundang investor untuk

membangun pabrik pengolahan getah karet dengan member kemudahan dan

kenyamanan dalam segala proses pendirian pabrik.

45

Daftar Pustaka

Ariantoro, Hadi. 2006. Budidaya tanaman Perkebunan. PT. Intan Sejati. Klaten.

Badan Pusat Satistik. 2013. Aceh Barat Dalam Angka. BPS Aceh Barat.

Meulaboh.

. . 2011. Aceh Barat Dalam Angka. BPS Aceh Barat.

Meulaboh.

Badrudin, Rudy.2007. Jurnal: Pengantar Ilmu Ekonomi. FISIP Universitas

Yogyakarta. Yogyakarta.

Daniel, Moehar. 2004. Pengantar Ekonomi Pertanian. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Firdaus, Muhammad. 2009 . Manajemen Agribisnis. bumi aksara. Jakarta.

Hasan, Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.

PT.Ghalia Indonesia. Bogor.

. 2002. Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Stitistik Inferehensif) edisi -2.

PT Bumi Aksara, Jakarta.

Nacrowi, Djalal. 2006. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika, Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Rayes, luhtfi. 2007. Metode Inventarisasi Sumber Daya Lahan. CV Andi Offset.

Yogyakarta.

Ruslan, Rasadi. 2006. Publik Relation dan Komunikasi. PT. Raja Grafindo.

Jakarta.

Sukirno, Sadono. 2010. Ekonomi Pembangunan, Edisi kedua. Kencana. Jakarta.

Su’ud, Hassan. 2007. Pengantar Ilmu Pertanian. Yayasan Pena. Banda Aceh.

Setiawan & Andoko.2005. Petunjuk Lengkap Budidaya Karet PT.Agromedia

Pustaka. Jakarta.

Tim Penulis PS. 2008. Agribisnis Tanaman Perkebunan. Cet –ke 4 . PT. Penebar

Swadaya. Jakarta.

. 2008. Panduan Lengkap Karet.PT Penebar swadaya. Jakarta

Tarigan, Robinson.2005. : Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah. Edisi Revisi.

Bumi Aksara. Jakarta.

. 2006. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Cet ke 3 PT. Bumi

Aksara. Jakarta.

Zuhra, Cut Fatimah. 2006. Karet. karya ilmiah, Universitas Sumatra Utara.

http//pinterdw.blogspot.com/2012/01/pengertian-lahan. di akses 12 0ktober 2014

46

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/ JUPRI/LAHAN.pdf di akses 3 maret 2014