Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 1
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
ANALISIS PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT
Surveillance Analysis On The Implementation Of The House's
Representatives Budget West Aceh Regency
Desri Irfandi, Dr. Dahlan, S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP
Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Syiah Kuala
ABSTRAK, Pengawasan terhadap keuangan negara diatur dalam
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan tujuan bahwa
pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja,
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Di dalam
keuangan negara tersebut juga termasuk di dalamnya anggaran DPRK
yang bersumber dari APBK. Dalam pelaksanaannya diperoleh fakta di
lapangan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tersebut
belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari adanya penyalahgunaan
anggaran yang dilakukan oleh pihak DPRK. Terbukti seperti yang
diberitakan pada salah satu media online, akan tetapi yang bersangkutan
sudah diadili. Kemudian dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga
menimbulkan dilematis karena penjelasan dari ketentuan pasal tersebut
hanya menyatakan cukup jelas dan tidak menjelaskan mengenai
pengawasan terhadap anggaran belanja DPRK serta pengawasan seperti
apa seharusnya dilakukan oleh DPRK. Oleh karena itu kajian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan
anggaran DPRK Aceh Barat dan apa hambatan dalam pengawasan
terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat. Metode penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 2
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
dan studi pustaka. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengawasan
terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat dilakukan secara
internal dan eksternal. Pengawasan dari DPRK disebut dengan
pengawasan WASPOL atau Pengawasan Politik bukan pengawasan yang
bersifat teknis. Pengawasan internal secara teknis dilakukan oleh
inspektorat yaitu sebagai aparat pengawas internal pemerintah.
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat juga
dilakukan secara eksternal yang dilakukan oleh BPK dan masyarakat
umum. Dalam pengawasan tersebut juga ditemui berbagai hambatan
yang disebabkan karena tidak adanya kerjasama yang baik dari sebagian
anggota DPRK Aceh Barat dalam pelaksanaan pengawasan program dan
kegiatan melalui anggaran DPRK Aceh Barat. Dari pihak Inspektorat juga
ditemui beberapa hambatan yaitu, jumlah personil audit nya masih belum
memadai untuk melakukan audit secara keseluruhan. Saran yang ingin
disampaikan ialah bagi Pihak DPRK Aceh Barat ke depannya diharapkan
untuk terus meningkatkan kerjasama yang baik antar anggota DPRK dan
dengan berbagai pihak terkait dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan anggaran DPRK dengan tujuan untuk menutupi segala
kekurangan-kekurangan dan unsur-unsur yang belum memadai dalam
melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan anggaran.
Kata Kunci: Pengawasan, Pelaksanaan Anggaran, DPRK Aceh Barat.
ABSTRACT, Supervision of the state's finances is governed by law No. 15
of 2004 on the State financial management and responsibility examination
for the purpose that such supervision is conducted in order to improve
performance, transparency, and Accountability of State financial
management. In the financial country It also includes the DPRK budget
sourced from the APBK. In the implementation, the fact that supervision
of the budget is not running effectively. It is seen from the misuse of
budget conducted by the DPRK. Proved as reported on one of the online
media, but the concerned are already on trial. Then in Article 101
paragraph (1) of letter C of Law Number 23 of 2014 about local
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 3
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
government also cause dilemma because explanation of the provisions of
the article only stated clearly enough and does not explain the supervision
of DPRK's budget and what kind of supervision should be done by the
DPRK. Therefore, this study aims to know how supervision of DPRK
budget implementation in Aceh Barat and what are the barriers in
surveillance on the implementation of DPRK budget Aceh Barat. This
method of research uses a qualitative approach with a type of descriptive
research. Data collection techniques with observations, interviews,
documentation and library studies. The results of research can be noted
that supervision on the implementation of DPRK budget Aceh Barat is
carried out internally and externally. Supervision from the DPRK is called
the supervision of WASPOL or political supervision instead of technical
supervision. Technical internal supervision is conducted by the
Inspectorate as the government's internal supervisory apparatus.
Supervision on the budget implementation of DPRK West Aceh also
carried out externally by BPK and the general public. In the supervision
also encountered various obstacles caused due to the absence of good
cooperation of some members of the DPRK West Aceh in the
implementation of program supervision and activities through the DPRK
budget Aceh Barat. From the Inspectorate also encountered some
obstacles, namely, the number of audit personnel is still not adequate to
conduct the audit as a whole. The advice to be submitted is on the DPRK
party West Aceh in the future is expected to continue to improve the
cooperation between the DPRK members and with various stakeholders in
supervising the implementation of the DPRK budget with the aim To
cover all the shortcomings and elements that have not been adequate in
carrying out matters relating to the oversight of the budget.
Keywords: Supervision, Budget Implementation, DPRK West Aceh.
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 4
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
PENDAHULUAN
DPRA/DPRK mempunyai fungsi dan kewenangan di dalam
pelaksanaan penganggaran di daerah. Fungsi penganggaran merupakan
salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan dan
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-
sama dengan Pemerintah Daerah untuk kemudian dimasukkan di dalam
APBD. Di dalam APBD terdapat berbagai macam bentuk anggaran
penyelenggara pemerintahan daerah, yang salah satunya ialah anggaran
DPRK yang mana kewenangan anggaran yang dimiliki oleh DPRK ini
bertujuan agar dapat menunjang kegiatan DPRK dalam menjalankan
fungsi dan tugasnya.
Dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h UUPA dikatakan bahwa
“DPRA/DPRK mempunyai hak menggunakan anggaran sebagaimana
telah ditetapkan dalam APBA/APBK dan diadministrasikan oleh
Sekretaris DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Demikian pula dalam Pasal 109 ayat (3) huruf c UUPA ditegaskan bahwa
“Sekretaris DPRK melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran
belanja DPRK”. Pengelolaan belanja DPRK dilaksanakan oleh Sekretaris
DPRK dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku.
Mengenai tugas dan wewenang pengawasan DPRD, Pasal 101 ayat
(1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang
melaksanakan “Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan
APBD provinsi”.
Sementara itu, definisi pengawasan itu sendiri menunjukkan
bahwa pengawasan dianggap sebagai bentangan kejelasan informasi dari
pelaksanaan suatu kewenangan disatu pihak dan mengambil tindakan
korektif (Husein, 2005: 120).
Masyarakat luas menginginkan adanya suatu pengawasan
terhadap pembuatan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah,
dimana kebijakan yang dibuat oleh Penyelenggara Pemerintahan daerah
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 5
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
yang salah satunya ialah DPRK tidak selalu memberikan dampak yang
positif dimasyarakat. Untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk
yang timbul akibat adanya anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan
yang ada dan juga tidak memperhatikan kondisi sosial dimasyarakat,
dilakukanlah langkah-langkah untuk mengendalikan dan mengontrol
anggaran yang dibuat oleh DPRK. Pengawasan tersebut perlu dilakukan
dalam rangka untuk mencegah kemungkinan buruk yang mungkin terjadi
apabila terdapat penyimpangan di dalam penganggaran yang dilakukan
oleh DPRK.
Kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan akibat dari
kurangnya kontrol terhadap penganggaran yang dilakukan oleh DPRK
diantaranya seperti, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah dan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam
melakukan fungsi anggaran. Penyalahgunaan kewenangan anggaran
yang terjadi di dalam proses penganggaran DPRD mempunyai bentuk
yang beragam. Bentuk-bentuk penyimpangan anggaran pemerintahan
daerah yang biasa terjadi seperti, penyalahgunaan penggunaan APBD
oleh Pemerintah daerah ataupun DPRD, diterimanya dana siluman oleh
DPRD, penggelapan anggaran dana DPRD, pemotongan anggaran tanpa
diketahui alokasinya, penyimpanan anggaran dana oleh oknum tertentu,
dan masih ada beberapa bentuk penyimpangan anggaran yang sering
ditemukan di dalam proses penganggaran oleh DPRD.
Sebagai salah satu contoh kasusnya ialah, mantan Pemegang Kas
DPRK Aceh Barat, tervonis kasus korupsi uang untuk dipertanggung
jawabkan (UUDP) dewan setempat. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman
PN Meulaboh selama 3 tahun denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurung
serta diwajibkan bayar uang pengganti Rp 1.013.853.808. Pihak Kejaksaan
Negeri Meulaboh sudah mengeksekusi terhadap yang bersangkutan ke LP
Meulaboh guna menjalani hukuman dalam kasus korupsi dana UUDP
DPRK Aceh Barat tahun 2007 lalu, yakni tervonis telah menerima
hukuman yang divonis oleh PN Meulaboh pada sidang tanggal 20 Juli
2011 lalu (Web, aceh.tribunnews.com, 08 April 2018).
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 6
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
Hal tersebut termasuk ke dalam bentuk penyimpangan anggaran
pemerintahan daerah yang menunjukkan bahwa pihak DPRK tidak
tertutup kemungkinan melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam
melakukan fungsi anggaran dan bisa juga dikatakan bahwa pengawasan
terhadap pelaksanaan anggaran tersebut belum berjalan secara efektif.
Itulah sebabnya pengawasan merupakan syarat yang harus
dipenuhi di dalam negara demokrasi di Indonesia yang mana aspek
pengawasan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan
anggaran yang dilakukan oleh DPRK. Pengawasan yang dilakukan
terhadap penyusunan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh DPRK
kiranya dapat memperhatikan aspek-aspek sosial yang terjadi di
masyarakat, dimana dalam pembuatan anggaran hendaknya DPRK
memperhatikan juga hak-hak yang ada di masyarakat. Artinya anggaran
yang dibuat oleh DPRK tidak boleh mengabaikan hak-hak rakyat.
Kemudian dalam upaya pengawasan terhadap pelaksanaan
anggaran DPRK khususnya di DPRK Aceh Barat juga tidak selalu berjalan
dengan lancar, dan juga ditemui berbagai kendala atau hambatan dalam
prosesnya. Hambatan tersebut terutama bersifat internal dari
kelembagaan DPRK Aceh Barat itu sendiri. Hal tersebut terlihat dari tidak
adanya kerjasama yang baik dari sebagian anggota DPRK Aceh Barat.
Permasalahan tersebut tentunya akan berpengaruh pada proses
pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat.
Kemudian mengenai kewenangan pengawasan yang dilakukan
oleh DPRK terhadap pelaksanaan anggaran DPRK sebagaimana telah
ditentukan dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
dikemukakan di atas, juga menimbulkan dilematis karena penjelasan dari
ketentuan Pasal 101 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tersebut hanya menyatakan cukup jelas dan tidak menjelaskan
mengenai pengawasan terhadap anggaran belanja DPRK serta
pengawasan seperti apa seharusnya dilakukan oleh DPRK. Maka bisa saja
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 7
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
pihak DPRK yang menggunakan anggaran dan mereka juga yang
mengawasinya.
Sehingga dalam implementasinya DPRK seakan-akan mempunyai
kewenangan melakukan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan
seharusnya pengawasan yang bersifat teknis merupakan kewenangan
yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah dalam hal ini
adalah oleh Inspektorat.
TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Halim (2002:146), pengawasan keuangan daerah (APBD)
adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-
pendapatan daerah, dan pembelanjaan, pengeluaran-pengeluaran daerah
berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang
ditetapkan.
Pengawasan keuangan negara dapat dibedakan menjadi
Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal. Pengawasan diperlukan
pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan
yang dilakukan oleh anggota Dewan dimulai pada saat proses
penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan
pertanggungjawaban APBD (Mardiasmo, 2007: 23).
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilakukan, hal
ini untuk memantau apakah pelaksanaan anggaran tersebut telah berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta berjalan efisien, efektif
dan ekonomis. Proses pengawasan di sini diartikan sebagai proses
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah
daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku (Keppres No. 74 Tahun 2001).
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 8
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
Menurut Halim (2002:147), tujuan pengawasan keuangan daerah
secara garis besar adalah sebagai berikut:
1. Untuk menjamin keamanan keseluruhan komponen keuangan
daerah.
2. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan
dengan pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan,
efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Mengenai jenis-jenis Pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat
dibedakan berdasarkan objek diawasi, sifat, pengawasan dan metode
pengawasan (Halim, 2002:150). Adapun penjelasannya ialah sebagai
berikut:
1. Pengawasan berdasarkan objek.
Pengawasan APBD menjadi pengawasan terhadap pendapatan
daerah dan pengawasan terhadap pengeluaran daerah.
Pengawasan pendapatan daerah lebih ditekankan pada segi
pengumpulannya. Sedangkan tujuan pengawasan pengeluaran
daerah meliputi segi penyusunan anggarannya, penyalurannya
maupun segi pertanggungjawabannya.
2. Pengawasan menurut sifat.
Menurut sifat pengawasan dapat dibedakan pengawasan preventif
dan pengawasan represif. Menurut Husein (2005:234), pengawasan
preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu
tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pengawasan
represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan
dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa
yang seharusnya terjadi (Husein, 2005:246).
3. Pengawasan menurut metode.
Sedangkan menurut metode pengawasan dapat dikelompokkan
menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 9
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh
pimpinan atau atasan langsung suatu instansi atau unit kerja dalam
lingkungan pemerintahan daerah terhadap bawahannya, terutama
melalui pelembagaan sistem pengawasan pimpinan. Pengawasan
fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat
pengawasan yang meliputi Inspektorat, BPKP, dan BPK.
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat
juga melibatkan partisipasi masyarakat publik. Menurut Wagner (1994)
secara umum pengertian partisipasi adalah suatu tindakan dalam
keterlibatan dan berbagi pengaruh di dalam proses pengambilan
keputusan. Oleh karena itu, partisipasi di dalam penyusunan dan
pengendalian anggaran merupakan variabel penting yang akan
meningkatkan kualitas anggaran yang tersusun.
Menurut Rima (2006: 56), beberapa hal yang harus diperhatikan
dalam partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah,
antara lain: pelibatan masyarakat untuk memberikan masukan dalam
penyusunan arah dan kebijakan APBD, adanya masukan dan kritik dari
masyarakat terhadap prioritas dan rencana APBD, pelibatan masyarakat
dalam penyusunan APBD, pelibatan masyarakat dalam Advokasi,
pelibatan masyarakat dalam konsultasi dan konfirmasi antara anggota
DPRD dan Pemerintah Daerah berkaitan dengan rancangan APBD,
adanya kritikan dan saran masyarakat sebagai salah satu masukan dalam
melakukan revisi APBD dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat,
jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD.
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 10
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Barat dan Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh
Barat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati (Moleong, 2012: 4).
Menurut Syarif dan Yunus (2013: 29-30), penelitian kualitatif
mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertama, menggambarkan dan
mengungkapkan (to describe and explore) dan kedua menggam-barkan dan
menjelaskan (to describe and explain).
Dalam penelitian ini penulis akan memilih beberapa responden
dan informan yang memiliki pengetahuan terkait objek penelitian baik
yang terlibat secara langsung maupun yang tidak terlibat langsung.
Adapun responden dan informan tersebut ditentukan berdasarkan teknik
penentuan sampel (purposive sampling), yaitu teknik penentuan responden
dan informan yang dipilih secara khusus berdasarkan pertimbangan
tertentu dan permasalahan penelitian yang akan diteliti (Sugiyono, 2016:
85).
Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data,
yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik
analisis data dilakukan dengan langkah data yang telah dikumpulkan
kemudian diolah dan dianalisis dengan teori yang ada serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kemudian disusun dan disajikan
kedalam suatu bentuk karya dengan menggunakan metode penelitian
kualitatif, sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif
analitis.
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 11
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan
Rakyat Kaupaten Aceh Barat
Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk
pengawasan anggaran DPRK Aceh Barat, yaitu secara internal maupun
eksternal. Pengawasan anggaran DPRK Aceh Barat secara internal artinya
pengawasan yang melibatkan seluruh keanggotaan DPRK itu sendiri.
Bentuk pengawasan internal yang melibatkan anggota DPRK ini
dikarenakan fungsi dari DPRK tersebut yang sudah dimuat dalam Pasal
22 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan salah
satu fungsi DPRK Aceh Barat ialah pengawasan.
Pengawasan yang dilakukan oleh DPRK tersebut bukan
merupakan pemeriksaan atau audit, melainkan pengawasan yang
bertujuan untuk melihat penyusunan anggaran serta anggaran yang
dilaksanakan tersebut harus berbasis kinerja, yaitu anggaran yang
diplotkan harus sesuai dengan program dan kegiatan yang akan
dilakukan, tidak boleh menyimpang dalam pelaksanaannya dan dapat
dipertanggungjawabkan penggunaannya. Hal tersebut senada dengan
yang dijelaskan di dalam Keppres No. 74 Tahun 2001 yang menjelaskan
bahwa “Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilakukan, hal
ini untuk memantau apakah pelaksanaan anggaran tersebut telah berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta berjalan efisien, efektif
dan ekonomis. Proses pengawasan di sini diartikan sebagai proses
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah
daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku”.
Pengawasan terhadap anggaran DPRK Aceh Barat secara internal
tidak hanya dilakukan oleh para petingginya seperti ketua DPRK dan
jajarannya melainkan juga menjadi tugas bagi seluruh anggota DPRK.
Secara internal, Sekretaris dewan juga terlibat dalam pengawasan
anggaran DPRK, tetapi Sekretaris dewan itu sendiri hanya mengawasi
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 12
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
anggaran yang ada di Sekretariat DPRK yang merupakan bagian daripada
SKPK lingkup Kabupaten Aceh Barat, di luar daripada itu maka Sekretaris
dewan tidak memiliki kewenangan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa selain menggunakan anggaran
ataupun mempunyai fungsi anggaran, anggota dewan secara tidak
langsung juga mengawasi anggarannya, mengingat DPRK juga memiliki
fungsi pengawasan dan tupoksinya sebagai lembaga dewan dalam
mengawasi pelaksanaan anggaran di eksekutif atau pemerintah
kabupaten. Serta pimpinan SKPK itu mempunyai wewenang mengawasi
pelaksanaan anggaran di SKPK nya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh
Sekretaris DPRK. Jenis pengawasan seperti ini sesuai dengan teori jenis-
jenis pengawasan keuangan daerah yaitu pengawasan menurut metode
yang dikemukakan oleh Halim (2002:150) bahwa pengawasan melekat
adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung
suatu instansi atau unit kerja dalam lingkungan pemerintahan daerah
terhadap bawahannya, terutama melalui pelembagaan sistem
pengawasan pimpinan.
Anggaran yang diawasi tidak hanya sebagai anggaran fungsional
dari lembaga DPRK itu sendiri melainkan juga anggaran belanja terutama
dalam menjalankan program-program yang direncanakan. Anggaran
DPRK Aceh Barat yang diawasi tersebut bersumber dari satu sumber
yakni APBK, yang mana APBK itu sendiri juga berasal dari beberapa
sumber sebagai anggaran yang kemudian dituangkan ke dalam APBK
tersebut. Dalam hal proses pengawasan APBK dalam ruang lingkup
secara internal dilakukan melalui tahapan mulai dari penyusunan APBK,
pengesahan APBK, pelaksanaan APBK dan pertanggungjawaban APBK
terutama perencanaan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan,
sampai ke tingkat kabupaten.
Pengawasan seperti ini sesuai dengan teori pengawasan anggaran
daerah yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2007:23) bahwa pengawasan
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 13
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
yang harus dilakukan oleh anggota DPRK mulai dari proses penyusunan
program, pengesahan, evaluasi dan pertanggungjawaban APBD.
Pertanggungjawaban APBD setiap anggaran diakhir tahunnya,
pemerintah daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD
kepada DPRD, di samping itu ada pula laporan pelaksanaan APBD
triwulan yang disampaikan tiap tiga bulan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat
bukan hanya bersifat kontrol di lapangan, melainkan juga adanya sejenis
pengawasan terhadap rincian anggaran yang sudah digunakan dalam
program dan kegiatan. Seperti yang terlihat pada form-form yang
diadakan enam bulan sekali dimana dalam rapat tersebut dilakukan
pembahasan-pembahasan terhadap proses pelaksanaan yang sudah
dilakukan untuk mengetahui kesesuaian.
Terkait mengenai kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh
DPRK terhadap pelaksanaan anggaran DPRK dalam Pasal 101 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang menimbulkan dilematis terkait masalah yang berkaitan
dengan DPRK punya anggaran tersendiri dan bagaimana DPRK itu bisa
mengawasinya, maka dalam hal ini sebenarnya pengawasan dari DPRK
itu sendiri disebut dengan pengawasan WASPOL atau Pengawasan
Politik bukan pengawasan yang bersifat teknis. Jadi DPRK mempunyai
peran yang sangat besar dalam hal melakukan pengawasan politik.
Artinya DPRK dapat memberikan atau dapat menurunkan pansus apabila
ada isu-isu yang dianggap atau berhubungan dengan pengelolaan
keuangan daerah. Bisa juga dikatakan DPRK ini adalah orang-orang yang
duduk dalam suatu lembaga legislatif yang menampung aspirasi
masyarakat atau perwakilan dari masyarakat untuk memberikan sikap
politiknya terkait masalah pengelolaan ataupun jalannya pemerintahan di
Kabupaten khususnya di Kabupaten Aceh Barat, termasuk salah satunya
yaitu mengawasi anggaran baik di DPRK selaku SKPK itu sendiri maupun
SKPK lainnya lingkup Kabupaten Aceh Barat.
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 14
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
Dalam penjelasan lain, DPRK mempunyai fungsi sebagai pihak
yang bisa memberikan sikap politisnya terhadap pemerintahan, terkait
masalah pengawasan anggarannya, mereka juga punya wewenang untuk
melihat dan mengawasi jalannya proses penggunaan anggaran yang
dialokasikan di DPRK itu sendiri. Maka tentunya dalam hal ini jika
seandainya ada kelemahan-kelemahan, DPRK diharapkan bisa melakukan
koordinasi kepada pihak-pihak terkait seperti inspektorat yaitu sebagai
aparat pengawas internal pemerintah yang memiliki kewenangan dalam
melakukan pengawasan yang bersifat teknis (Santoso, wawancara 4 Juni
2019).
Pengawasan secara internal yang dilakukan oleh sebuah badan
intern pemerintahan atau Inspektorat diatur dalam Pasal 134 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
pihak inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah. Inspektorat
selaku auditor internal pemerintahan merupakan auditor yang secara
struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pemegang
kekuasaan terhadap keuangan daerah, dimana dalam hal ini auditor
internal atau Badan Pengawas berada di bawah pemerintah daerah dan
bertanggung jawab kepadanya, sebagaimana diatur di dalam pasal 97
ayat 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang
pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha
keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD.
Lingkup kewenangan pengawasan Badan Pengawas tersebut
diatur di dalam pasal 97 ayat 2 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 29 tahun 2002 yaitu mencakup seluruh aspek keuangan daerah
termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program,
kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.
Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat ini tidak terlepas dari
SOP atau standar pengawasan itu sendiri. Tata cara pengawasan terhadap
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 15
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
pelaksanaan anggaran DPRK ini yaitu, seperti pemeriksaan operasional,
yang mana pihak Inspektorat melakukan perencanaan terlebih dahulu.
Perencanaan yang dimaksud ini yaitu objek yang diaudit termuat di
dalam PKPT. Setelah itu, dikeluarkannya surat perintah tugas untuk
melakukan audit dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran di
DPRK tersebut.
Pengawasan yang dilakukan terhadap anggaran DPRK Aceh Barat
ini secara umum yaitu, mencakup pengawasan ataupun audit operasional,
yang mana audit operasional itu adalah audit yang dilakukan secara
berkala atau rutin setiap tahunnya. Kemudian ada pula audit khusus,
yaitu audit yang dilakukan ketika adanya serah terima jabatan dari
pejabat lama ke pejabat baru. Seperti adanya pergantian Sekretaris DPRK,
maka dilakukan audit atau pengawasan khusus. Kemudian ada juga audit
yang bersifat kasus, yaitu apabila di dalam suatu SKPK itu ada
pengaduan-pengaduan dari berbagai pihak, baik itu pihak internal
maupun pihak eksternal yang mana pengaduan tersebut diinformasikan
terlebih dahulu kepada pimpinan daerah, kemudian pimpinan daerah
meminta Inspektorat untuk melakukan audit. Jadi jenis pengawasan itu
pada umumnya yaitu pengawasan yang bersifat operasional, khusus, dan
juga kasus. Hal ini tidak hanya terhadap SKPK DPRK saja, tetapi juga
seluruh SKPK lingkup Kabupaten Aceh Barat.
Setelah dilakukan audit, kemudian hasil audit tersebut dituangkan
ke dalam Laporan Hasil Audit atau LHA Inspektorat Kabupaten Aceh
Barat, maka setelah itu mekanismenya yaitu, pihak Inspektorat
memberikan laporan dan rekomendasi supaya ditindaklanjuti oleh
pengguna anggaran yang dalam hal ini yaitu DPRK Aceh Barat, kemudian
juga disampaikan kepada kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan
terhadap penyelenggaraan keuangan daerah dan juga menjadi pertinggal
di Inspektorat itu sendiri.
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 16
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
Selain itu, laporan hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut wajib
disampaikan kepada BPK dan juga digunakan oleh BPK, sebagaimana
diatur di dalam pasal 9 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyebutkan
bahwa ”dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil
pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah”.
Dalam hal ini, SKPK yang telah diaudit mempunyai kewajiban
untuk menindaklanjuti segala temuan yang dimuat di dalam dokumen
LHA hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Mengenai hal tersebut
tidak hanya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat saja,
demikian pula dilakukan audit oleh Inspektorat Aceh, BPKP, maupun
pihak eksternal seperti BPK. Demikian juga segala temuan yang diberikan
rekomendasi ini harus ditindak lanjuti sesegera mungkin.
Terkait masalah ada tidaknya penyimpangan penganggaran DPRK
Kabupaten Aceh Barat, tentunya Inspektorat mempunyai standar audit,
bahwasanya audit itu dilakukan apabila adanya surat tugas dari
pimpinan dalam hal ini yaitu Inspektur Kabupaten Aceh Barat, untuk
menurunkan tim. Jadi tugas daripada auditor di lapangan yaitu untuk
melihat sejauh mana pertanggungjawaban ataupun pengelolaan keuangan
itu apakah sudah tepat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sudah
menganut azas ekonomis, efektif, dan efisien, serta apakah sudah
memberi output ataupun outcome langsung kepada masyarakat ataupun
kepada SKPK itu sendiri dalam menjalankan operasionalnya. Maka untuk
mengetahui penyimpangan yang terjadi tersebut berhubungan dengan
apa, maka harus dilakukan audit terlebih dahulu, dan nanti kemudian
dari temuan-temuan yang ada akan dipilah-pilah lagi, yang mana
temuan-temuan tersebut ada yang sifatnya administatif dan ada temuan
yang sifatnya keuangan.
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 17
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
Dalam melakukan audit, pihak Inspektorat selain mempunyai
PKPT atau Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat, dalam
perjalanannya antara Inspektorat Kabupaten Aceh Barat dengan pihak-
pihak terkait, seperti halnya dengan lembaga DPRK, tetap menjalin suatu
komunikasi atau koordinasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan
pengawasan anggaran, baik itu pengawasan anggaran yang ada di DPRK
Aceh Barat maupun di SKPK lainnya. Jadi kerjasama antara lembaga
DPRK maupun lembaga Inspektorat dan dengan pihak terkait lainnya
tentunya ada dan memang tetap harus dilakukan komunikasi dan
koordinasi. Kemudian juga dengan pihak-pihak terkait lainnya misalnya
seperti masyarakat, yang mana Inspektorat juga menampung aspirasi
masyarakat, namun pengaduan ataupun penyampaian informasi dari
masyarakat ini sebelum ditindaklanjuti harus ada persetujuan dari
pimpinan kepala daerah dalam hal ini.
Pihak Inspektorat menyebutkan tujuan dilakukannya pengawasan
terhadap pelaksanaan anggaran ini yaitu untuk mengawal anggaran yang
dialokasikan untuk DPRK ini agar benar-benar dipergunakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, kemudian anggaran yang dikelola
tersebut tentunya harus menganut azas ekonomis, efektif, dan efisien,
serta dapat dimanfaatkan untuk operasional kegiatan yang ada, baik
progam maupun kegiatan yang ada di DPRK itu sendiri. Tujuan tersebut
senada dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa “Keuangan Negara
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
Pengawasan terhadap anggaran DPRK Aceh Barat juga dilakukan
secara eksternal. Hal ini sesuai dengan yang kemukakan oleh Mardiasmo
(2007:23), bahwa dalam pengawasan secara eksternal terhadap anggaran
DPRK Aceh Barat ini melibatkan intansi dan pihak luar yang bertujuan
untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 18
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
agar tercipta pengelolaan keuangan negara yang dikelola secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggung jawab.
Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar
pemeriksaan yaitu oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang dalam
hal ini menjalankan fungsinya sebagai pengawasan keuangan eksternal
DPRK Aceh Barat. Pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh
Badan Pengawas Keuangan (BPK) diatur di dalam Pasal 135 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 23 ayat (5) UUD memuat amanat: “Untuk memeriksa tanggung
jawab tentang Keuangan Negara, diadakan suatu Badan Pemeriksa
Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang.”
BPK memiliki ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara yang
meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan
pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Di dalam Pasal 35
Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
disebutkan bahwa: “Setiap orang yang diberi tugas menerima,
menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga
atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan”.
Dalam hal ini, DPRK Aceh Barat merupakan salah satu unsur yang
termasuk di dalam pengguna anggaran daerah sebagaimana ketentuan
diatas. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, DPRK Aceh Barat
diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya
kepada BPK.
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 19
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan
Daerah yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-
undangan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 135 PP nomor 58 tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang di dalam pasal tersebut
merupakan kewenangan yang dimiliki oleh BPK sebagai badan pengawas
ekstern di dalam penyelenggaraan pengawasan keuangan DPRD/DPRK.
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat
juga melibatkan masyarakat publik seperti pihak penegak hukum,
lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, seperti LSM, mahasiswa, dan
masyarakat umum. Terlibatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi
pelaksanan anggaran DPRK Aceh Barat tidak hanya berpusat di pusat
pemerintahan saja, tetapi juga di kampung-kampung melalui aparaturnya
seperti Tuha Peut dan lainnya.
Peran serta masyarakat memang salah satu alternatif pilihan yang
dapat digunakan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran
DPRK, walaupun sangat minim sekali peraturan yang mengatur
mengenai pemberian keluasaan masyarakat untuk melakukan
pengawasan anggaran DPRK.
Hasil temuan menunjukkan bahwa, dalam pengawasan anggaran
DPRK sudah mulai tampak partisipasi dari masyarakat itu sendiri, yaitu
adanya pengawasan WASMAS atau Pengawasan Masyarakat.
Pengawasan masyarakat ini biasanya dilakukan oleh masyarakat itu
sendiri. Karena terkadang pihak pengawas seperti Inspektorat memiliki
adanya keterbatasan informasi dari pihak luar. Oleh karena itu, supaya
pengelolaan keuangan daerah ini bisa lebih bermanfaat untuk
masyarakat, dan dikelola sesuai ketentuan, maka di sinilah diperlukan
peran dan serta masyarakat dalam mengawasi anggaran baik itu di DPRK
maupun di seluruh SKPK lainnya.
Adanya pengawasan masyarakat terhadap anggaran DPRK Aceh
Barat ini karena anggaran tersebut merupakan alat untuk mencapai tujuan
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 20
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik dan orientasinya
tidak lain adalah menuju ke arah terciptanya peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Keterlibatan publik dalam mengawasi pelaksanaan anggaran
DPRK Aceh Barat ini dimulai sejak saat proses penyusunan APBD, publik
wajib untuk berpartisipasi aktif dalam prosesnya. Mengetahui konsistensi
antara perencanaan dan penganggaran daerah dengan realisasi
pelaksanaan perencanaan dan penganggaran tersebut adalah penting
diketahui oleh publik dalam kaitannya dengan pengawasan APBD.
Pengawasan publik terhadap pelaksanaan anggaran DPRK untuk
memastikan bahwa dalam pelaksanaannya tidak diselewengkan atau
dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi oleh oknum pejabat publik
terutama anggota DPRK Aceh Barat sendiri.
Bentuk partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lainnya dalam
pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat seperti ini
sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rima (2006: 56), yang
menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan
daerah antara lain mencakup aspek seperti pelibatan masyarakat untuk
memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD,
adanya masukan dan kritik dari masyarakat terhadap prioritas dan
rencana APBD, pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBD pelibatan
masyarakat dalam Advokasi, pelibatan masyarakat dalam konsultasi dan
konfirmasi antara anggota DPRD dan Pemerintah Daerah berkaitan
dengan rancangan APBD, adanya kritikan dan saran masyarakat sebagai
salah satu masukan dalam melakukan revisi APBD, pelaksanaan
sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang
berkaitan dengan APBD.
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 21
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
2. Faktor Penghambat Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran
DPRK Aceh Barat
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat
yang dilakukan secara internal dan eksternal juga menimbulkan berbagai
hambatan dalam prosesnya. Secara internal hambatan terhadap
pengawasan pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat sering terlihat
dengan tidak adanya kerjasama yang baik dari sebagian anggota DPRK
Aceh Barat. Adanya anggota DPRK yang enggan berkerja sama ini
membuat berbagai program yang dijalankan mengalami kemacetan.
sehingga sering terjadi perdebatan dalam menentukan keputusan terkait
pelaksanaan anggaran DPRK. Kurangnya kerjasama yang baik tersebut
berhubungan dengan partisipasi daripada anggota DPRK Aceh Barat
yang masih belum maksimal.
Hal tersebut bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan
oleh Wagner (1994) yang menyebutkan bahwa, secara umum partisipasi
adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagi pengaruh di dalam
proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, partisipasi di dalam
penyusunan dan pengendalian anggaran merupakan variabel penting
yang akan meningkatkan kualitas anggaran yang tersusun.
Faktor penghambat lainnya juga dialami oleh pihak inspektorat
yang mengawasi pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat di antaranya
ialah minimnya Sumber daya manusia adalah terutama kurangnya jumlah
auditor. Auditor yang tersedia jumlahnya masih terbatas jika
dibandingkan dengan objek pemeriksaan yang ada. Di Kabupaten Aceh
Barat pejabat fungsional auditor hanya berjumlah 14 orang, ini masih
tergolong sedikit. Sedangkan kriteria auditor yaitu harus lulus seleksi atau
test di BPKP. Kemudian, dalam hal auditor yang masih belum
mempunyai pengalaman maka akan dikirim untuk mengikuti diklat atau
pelatihan. Juga sosialisasi peraturan baru untuk auditor dengan
mengundang pihak informan dari BPKP.
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 22
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
Waktu juga menjadi penghambat ditambah masih kurangnya tenaga
auditor sehingga mengakibatkan waktu dalam melakukan pemeriksaan
belum sesuai dan masih belum tepat. Selain itu SKPD dalam menyusun
laporan keuangannya yang masih belum tepat waktu sehingga
menghambat kinerja Inspektorat. Antusiasme juga menghambat
pengawasan pelaksanaan anggaran yaitu kesadaran dari obyek
pemeriksaan atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diperiksa
masih tergolong rendah. Rendahnya antusiasme dan kesadaran dari
obyek jika dilakukan pemeriksaan, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh
kurangnya kesadaran dan budaya hukum yang dimiliki oleh aparatur
kinerja pemerintahan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis
pada pembahasan sebelumnya mengenai “Analisis Pengawasan Terhadap
Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat”
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengawasan anggaran DPRK Aceh Barat dilakukan secara internal
dan eksternal. Pengawasan secara internal dilakukan oleh seluruh
keanggotaan DPRK Aceh Barat dikarena salah satu fungsi dari DPRK
ialah pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRK tersebut
bukan merupakan pemeriksaan atau audit, melainkan pengawasan
yang bertujuan untuk melihat penyusunan anggaran serta anggaran
yang dilaksanakan tersebut harus berbasis kinerja. Sementara
pengawasan dari DPRK itu sendiri disebut dengan pengawasan
WASPOL atau Pengawasan Politik bukan pengawasan yang bersifat
teknis. Pengawasan intenal secara teknis dilakukan oleh Inspektorat
yaitu sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Pengawasan
anggaran DPRK secara internal dilakukan mulai dari penyusunan
APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 23
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
pertanggungjawaban APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan
anggaran DPRK Aceh Barat bukan hanya bersifat kontrol di lapangan,
melainkan juga adanya sejenis pengawasan terhadap rincian anggaran
yang sudah digunakan dalam program dan kegiatan.
2. Pengawasan terhadap anggaran DPRK Aceh Barat juga dilakukan
secara eksternal. Pengawasan secara eksternal terhadap anggaran
DPRK Aceh Barat ini melibatkan intansi dan pihak luar yang
bertujuan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan negara. Pengawasan secara eksternal terhadap
anggaran DPRK Aceh Barat tersebut dilakukan oleh BPK dan
masyarakat umum.
3. Hambatan yang bersifat intenal dalam mengawasi anggaran DPRK
Aceh Barat disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bersifat toleran
dalam pelaksanaan pengawasan program dan kegiatan melalui
anggaran DPRK Aceh Barat. Seperti tidak adanya kerjasama, tidak
adanya kepedulian dari semua pihak terutama sesama anggota DPRK
Aceh Barat, sehingga sering terjadi perdebatan dalam menentukan
keputusan terkait pelaksanaan anggaran DPRK.
4. Sedangkan hambatan daripada pihak Inspektorat dapat digolongkan
ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
internalnya yaitu, jumlah personil audit nya masih belum memadai
untuk melakukan audit secara keseluruhan, lalu sarana dan prasarana
di Inspektorat Kabupaten Aceh Barat secara umum juga belum
memadai, meskipun pelaksanaan pengawasan atau auditnya masih
bisa berjalan. Kemudian keterlambatan tersedianya anggaran untuk
melakukan audit. Sedangkan faktor eksternalnya ialah lebih
cenderung ke faktor alam.
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 24
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
SARAN
Berdasarkan beberapa temuan yang peneliti dapatkan di lapangan,
peneliti ingin memberikan beberapa saran kepada pihak terkait dalam
proses pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK:
1. Pihak DPRK Aceh Barat, ke depannya diharapkan untuk terus
meningkatkan kerjasama yang baik antar anggota DPRK dan dengan
berbagai pihak terkait dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan anggaran DPRK sehingga semua program dan kegiatan
dapat terealisasikan sesuai dengan yang telah direncanakan.
2. Pihak lembaga pengawas internal dan eksternal pemerintah, agar bisa
terus melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dengan
anggota DPRK serta dengan pihak-pihak terkait lainnya dengan
tujuan untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan dan unsur-
unsur yang belum memadai dalam melaksanakan hal-hal yang
berkaitan dengan pengawasan anggaran, baik itu pengawasan
anggaran di DPRK Aceh Barat maupun di SKPK lainnya.
3. Pihak masyarakat dan lembaga lainnya, agar terus ikut berpartisipasi
dalam membantu jalannya pengawasan terhadap anggaran daerah
setiap tahunnya, baik melalui penyampaian aspirasi, informasi
ataupun pengaduan, sehingga diharapkan dapat terhindar dari hal-
hal yang tidak diinginkan atau penyalahgunaan anggaran dan
berguna untuk mengontrol jalannya pelaksanaan dan penyaluran
anggaran APBD sesuai yang ditargetkan.
Jurn
alIlm
iah Mahasiswa
FISIP
Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,
S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 25
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim. 2002. Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah.
Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
La ode Husen. 2005. Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dan BPK dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Bandung: CV. Utomo.
Lexy J. Moleong. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mardiasmo. 2007. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja
Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Yogyakarta:
Andi Publishing.
Safrilsyah Syarif dan M. Yunus Firdaus. 2013. Metode Penelitian Sosial.
Banda Aceh: Ushuluddin Publishing.
Soehartono. 2008. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta
Rima Rosseptalia. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran
TerhadapPengawasan Keuangan Daerah dengan variabel Moderator
Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Skripsi.
Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.