Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEPRI
NASKAH PUBLIKASI
Oleh:
BOBBI S. INDRA
NIM. 120563201139
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017
ABSTRAK
Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi setiap harinya. Hal ini
mengakibatkan penyediaan akan air harus terus dilakukan walaupun ketersediaan air baku
terbatas. Terbatasnya ketersediaan air baku disebabakan oleh berkurangnya daerah resapan
air akibat alih fungsi lahan, lingkungan waduk yang belum dilestarikan secara optimal, serta
waduk sebagai tempat penampungan air baku yang jumlahnya belum memadai, padahal air
baku yang ada di Kota Tanjungpinang berasal dari curah hujan, sehingga perlu untuk
dilakukan pembangunan waduk baru. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui pengelolaan sumber daya oleh PDAM Tirta Kepri. Hal ini dikarenakan PDAM
Tirta Kepri sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan, penyediaan, dan
pendistribusian air kepada masyarakat, sehingga memiliki tanggung jawab untuk melakukan
pengelolaan sumber daya air.
Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi keadaan
di lapangan, wawancara dengan enam orang informan dari pegawai PDAM Tirta Kepri, dan
melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Langkah-langkah dalam
penelitian ini berdasarkan model Miles dan Huberman, terdiri dari reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini pada pelaksanaan konservasi sumber
daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, pengelolaan sistem
informasi sumber daya air, serta pemberdayaan dan peran masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya air. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah PDAM Tirta Kepri telah
melakukan penanaman pohon, pengecekan kualitas air, dan terus berupaya menyediakan air
untuk masyarakat. Namun, PDAM Tirta Kepri belum secara optimal melakukan pengelolaan
sumber daya air karena PDAM Tirta Kepri tidak memiliki hak yang leluasa dalam
melaksanakan pengelolaan sumber daya air, hal ini dikarenakan pengelolaan sumber daya air
di Kota Tanjungpinang dibebankan kepada beberapa pihak, seperti Dinas Pekerjaan Umum,
Dinas Kehutanan, dan BWSS IV Batam.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa PDAM Tirta Kepri belum
optimal melakukan pengelolaan sumber daya air, tidak semua masalah dalam aspek
pengelolaan sumber daya air dikelola dengan baik, dapat dilihat dari belum terjaganya daerah
resapan air, belum terealisasainya pembangunan penampungan air baku, dan ketersediaan air
baku yang masih terbatas. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada PDAM Tirta Kepri
untuk dapat melakukan pengelolaan sumber daya air secara optimal pada setiap aspek
pengelolaan sumber daya air, sehingga keberlangsungan sumber daya air akan tetap terjaga.
Kata Kunci: Ketersediaan Air Baku, Daerah Resapan Air, Waduk, Pengelolaan Sumber Daya
Air
ABSTRACT
Water is a basic human need that must be fulfilled every day. This resulted supply of
water should continue to be done although the availability of raw water is limited. Limited
availability of raw water caused by reduced water catchment area due to land conversion, a
reservoir environment that has not been optimally preserved, as well as reservoir as raw
water reservoir that amount is not enough, whereas the raw water in Tanjungpinang City
comes from rainfall, so it is necessary to do the construction of new reservoir. This research
was conducted with the aim to know management of water resources by PDAM Tirta Kepri.
This matter because PDAM Tirta Kepri as a company engaged in the management, provison,
and distribution of water to the public, so it has responsibility for do managing water
resources.
This research was made using descriptive method with qualitative approach. The data
obtained in this research comes from the observation of the situation in the field, interview
with six informants from staff of PDAM Tirta Kepri, and through documents relating to this
research. The steps in this research based on Miles and Huberman model’s consists of data
reduction. Data display, and conclusion drawing. The focus of this research on
implementation of the conservation of water resources, utilization of water resources, control
of water demaged power, management of water resources information system, and
empowerment and the role of society in water resources management. The results obtained
from this research are PDAM Tirta Kepri has been planting trees, water quality checking,
and continuously strives to provide water to the society. However, PDAM Tirta Kepri not
optimally manage water resources because PDAM Tirta Kepri has not a free right in
implementing water resources management, this is because management of water resources
in Tanjungpinang city charged to several parties, such as Department of Public work,
Department of Forestry, and BWSS IV Batam.
Conclusions can be drawn from this research from that PDAM Tirta Kepri not yet
thoroughly managing water resources, not all problems in water resources management are
well managed, can be seen from the lack of water catchment area, not yet realized the
construction of raw water reservoir, and the availability of raw water is still limited.
Therefore, researcher suggest to PDAM Tirta Kepri can optimally manage water resources
in every aspect of water resources management, so that the sustainability of water resources
will be maintained.
Keywords: Availability of raw water, Water catchment area, Reservoir, Management of
water resources
1
A. Pendahuluan
Air merupakan salah satu kebutuhan
pokok masyarakat yang setiap saat harus
selalu terpenuhi. Setiap harinya masyarakat
membutuhkan air untuk dikonsumsi
ataupun dipergunakan dalam melaksanakan
aktifitasnya. Masyarakat memanfaatkan air
untuk berbagai hal seperti: minum,
memasak, mencuci dan lain sebagainya.
Namun, krisis air menjadi salah satu
masalah yang kerap terjadi di beberapa
daerah di Indonesia, salah satunya adalah di
Kota Tanjungpinang.
Tanjungpinang merupakan Ibukota
dari Provinsi Kepulauan Riau. Maka
Pemerintah Tanjungpinang harus giat
berbenah diri, karena masih banyak
masalah serta polemik yang terjadi di
Tanjungpinang, salah satunya adalah
masalah krisis air yang setiap tahunnya
terjadi. Masalah air di Tanjungpinang sulit
ditangani dikarenakan beberapa hal, seperti
masalah rusaknya daerah resapan air, alih
fungsi lahan, serta masalah peningkatan
jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang
setiap tahunnya yang mengakibatkan
semakin bertambahnya permintaan akan
air.
Untuk memenuhi kebutuhan air
masyarakat Kota Tanjungpinang, air baku
diperoleh dari Waduk Sei Pulai dan Waduk
Sei Gesek. Kapasitas penampungan air di
Waduk Sei Pulai dan Waduk Sei Gesek
belum mampu mencukupi kebutuhan
masyarakat Tanjungpinang. Waduk Sei
Gesek luasnya mencapai 20 Ha dengan
kapasitas air maksimal yang bisa
diproduksi adalah 100 liter/detik.
Sedangkan Luas Waduk Sei Pulai secara
keseluruhan mencapai 60 Ha, dengan
kapasitas air yang bisa diproduksi
maksimal 175 liter/detik (PDAM Tirta
Kepri, 2017).
Berdasarkan Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 33 Ayat 3, “Bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di
2
dalamnya dikuasi oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar- besar
kemakmuran rakyat”. Hal ini menjelaskan
bawah hak masyarakat akan pemenuhan air
bersih telah dijamin di dalam Undang-
Undang Dasar 1945, Pemerintah sebagai
penggerak roda Pemerintahan harus
menjalankan kewajibannya untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan air
bersih. Apabila krisis air ini tidak dapat
teratasi, nantinya akan muncul pihak-pihak
yang dapat memonopoli harga air. Selain
itu, belum tentu kualitas atas air yang
diperjual belikan dapat terjamin mutunya,
apabila kualitas air yang diperjual belikan
tidak sesuai dengan standar mutu air bersih,
maka nantinya masyarakat akan menjadi
pihak yang sangat dirugikan.
Di Tanjungpinang, pengelolaan sumber
daya air dilakukan oleh Perusahaan Daerah
Air Minum Tirta Kepri yang seterusnya
disingkat dengan PDAM Tirta Kepri.
PDAM Tirta Kepri merupakan Badan
Usaha Milik Daerah yang bergerak pada
usaha pengelolaan dan penyedia air di Kota
Tanjungpinang. Air yang diolah merupakan
air yang berasal dari waduk-waduk yang
ada.
Berdasarkan pengamatan mendalam
yang telah dilakukan, maka diperoleh
gejala-gejala masalah yang menjadi
landasan timbulnya masalah penelitian ini,
antara lain :
1. Meningkatnya kebutuhan air bersih
masyarakat Kota Tanjungpinang setiap
tahunnya.
2. Berkurangnya daerah resapan air baku
di sekitaran waduk yang
mengakibatkan berkurangnya debit air.
3. Sering terjadinya keluhan dari
masyarakat terkait kualitas air yang
kurang layak untuk dikonsumsi.
4. Seringnya terjadi gangguan aliran air
yang membuat masyarakat sulit untuk
memperoleh air bersih.
3
Berdasarkan pentingnya pengelolaan
sumber daya air bagi keberlangsungan air
dan sumber air untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat serta karena adanya gejala-
gejala masalah yang terlihat seperti yang
telah dijelaskan, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian terkait masalah
tersebut dengan mengangkat judul, yaitu :
“ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR OLEH PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA KEPRI”.
B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Menurut Zuriah (2009:47),
“Penelitian deskriptif adalah penelitian
yang diarahkan untuk memberikan gejala-
gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian
secara sistematis dan akurat, mengenai
sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.
Dalam penelitian deskriptif, penelitian
hanya diarahkan untuk memberikan gejala,
fakta, atau kejadian secara akurat tanpa
perlu merumuskan hipotesis dalam
penelitiannya. Pendekatan kualitatif adalah
suatu pendekatan penelitian yang
mengungkap situasi sosial tertentu dengan
mendeskripsikan kenyataan secara benar,
dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik
pengumpulan dan analisis data yang
relevan yang diperoleh dari situasi yang
alamiah (Satori dan Komariah, 2012:25).
C. Landasan Teori
1. Pengelolaan
Nugroho (2003:119)
mengemukakan bahwa, “Pengelolaan
merupakan istilah yang dipakai dalam
ilmu manajemen. Secara etimologi
istilah pengelolaan berasal dari kata
kelolah (to manage) dan biasanya
merujuk pada proses mengurus atau
menangani sesuatu untuk mencapai
tujuan tertentu”.
Menurut Marry Parker Follet (Sule
dan Saefullah, 2009:6) mendefinisikan
bahwa,
4
“Pengelolaan adalah seni atau
proses dalam menyelesaikan
sesuatu yang terkait dengan
pencapaian tujuan. Dalam
penyelesaian akan sesuatu
tersebut, terdapat tiga faktor yang
terlibat, yaitu: (1) Adanya
penggunaan sumber daya
organisasi, baik sumber daya
manusia maupun faktor-faktor
produksi lainnya; (2) Proses yang
bertahap mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan
pengimplementasian, hingga
pengendalian dan pengawasan;
dan (3) Adanya seni dalam
penyelesaian pekerjaan”.
2. Sumber Daya Air
Menurut Purwanto dan Susanto
(2015:1), “Sumber daya air merupakan
salah satu sumber daya alam yang vital
baik untuk kehidupan flora, fauna, dan
manusia di muka bumi maupun untuk
kebutuhan manusia dalam memenuhi
kebutuhan sehari-hari di berbagai
sektor kehidupan”.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air, “
Sumber daya air adalah air, sumber air,
dan daya air yang terkandung
didalamnya”.
Menurut Kodoatie dan Sjahrief
(2005:69), “Komponen alami dari
sumber daya air dapat disebutkan
antara lain: sungai, muara, rawa,
danau, daerah retensi, pantai, air tanah,
mata air, dll. Masing-masing
komponen terbentuk secara alami
akibat dari sifat air yang mengalir dari
hulu ke hilir dengan sistem gravitasi”.
Menurut GWP (Kodoatie dan
Sjahrief, 2005:191-192), secara
menyeluruh sumber daya air
tergantung dari banyak hal yang
memerlukan perpaduan baik dalam
sistem alam maupun dalam sistem
kehidupan. Perpaduan itu antara lain:
1. Perpaduan dalam sistem alam:
antara pemakaian tanah dan air,
antara permukaan air dan air
tanah, antara jumlah dan kualitas
air, antara hulu dan hilir, antara air
tawar dan air asin, antara
penyebab dan penerima dampak.
2. Perpaduan pengelolaan untuk
pencapaian keseimbangan ideal
5
dalam sistem alam dan dalam
sistem kehidupan (sistem manusia)
langkah-langkah: pengutamaan air
dalam sistem ekonomi,
pengutamaan air dalam sistem
sosial, pengutamaan air dalam
sistem lingkungan, kepastian
koordinasi antar sektor-sektor,
kepastian adanya kerjasama antara
pengelolaan sektor umum dan
pribadi, pengikut sertaan semua
stakeholders karena: water is
every one’s business!
3. Pengelolaan Sumber Daya Air
Menurut Purwanto dan Susanto
(2015), “Pengelolaan sumber daya air
merupakan suatu proses yang
mendorong keterpaduan antar
pembangunan dan pengelolaan air,
tanah, dan sumber daya lainnya, denga
tujuan untuk memaksimalkan
kesejahteraan sosial ekonomi dan
memperhatikan keberlanjutan
ekosistem”.
Pada umumnya pengelolaan
sumber daya air hanya memandang
pada satu sisi saja yakni bagaimana
mamanfaatkan dan mendapat
keuntungan dari adanya air. Namun
tidak bisa dipungkiri bahwa jika ada
keuntungan pasti ada kerugian. Aspek-
aspek dalam pengelolaan sumber daya
air yang tidak boleh dilupakan, yaitu :
a. Aspek utama yaitu konservasi
sumber daya air, pendayagunaan
sumber daya air, dan pengendalian
daya rusak air.
b. Aspek pendukung terdiri dari
sistem informasi serta
pemberdayaan dan peran
masyarakat (Kodoatie dan Sjarief,
2010:380).
Berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2017 Pasal 1 Ayat 3 tentang Dewan
Sumber Daya Air Nasional
menjelaskan bahwa, “Pengelolaan
sumber daya air adalah upaya
merencanakan, melaksanakan,
memantau, dan mengevaluasi
penyelenggaraan konservasi sumber
6
daya air, pendayagunaan sumber daya
air, dan pengendalian daya rusak air”.
a. Konservasi Sumber Daya Air
Berdasarkan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum
Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 12
tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pengelolaan Sumber
Daya Air menjelaskan bahwa,
“Konservasi sumber daya air
adalah upaya memelihara
keberadaan serta keberlanjutan
keadaan, sifat, dan fungsi sumber
daya air agar senantiasa tersedia
dalam kuantitas dan kualitas yang
memadai untuk memenuhi
kebutuhan makhluk hidup, baik
pada waktu sekarang maupun yang
akan datang”.
b. Pendayagunaan Sumber Daya Air
Berdasarkan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum
Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 13
tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pengelolaan Sumber
Daya Air menjelaskan bahwa,
“Pendayagunaan sumber daya air
adalah upaya penatagunaan,
penyediaan, penggunaan,
pengembangan, dan pengusahaan
sumber daya air secara optimal
agar berhasil guna dan berdaya
guna”.
c. Pengendalian Sumber Daya Air
Berdasarkan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum
Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 14
tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pengelolaan Sumber
Daya Air menjelaskan bahwa,
“Pengendalian daya rusak air
adalah upaya untuk mencegah,
menanggulangi, dan memulihkan
7
kerusakan kualitas lingkungan
yang disebabkan oleh daya rusak
air”.
d. Sistem Informasi Sumber Daya Air
Sistem informasi sumber daya
air merupakan jaringan informasi
sumber daya air yang tersebar dan
dikelola oleh berbagai institusi.
Informasi sumber daya air
meliputi informasi mengenai
kondisi hidrologis,
hidrometeorologi, hidrogeologis,
kebijakan sumber daya air,
prasarana sumber daya air,
teknologi sumber daya air,
lingkungan pada sumber daya air
dan sekitarnya, serta kegiatan
sosial ekonomi budaya masyarakat
yang terkait dengan sumber daya
air (Kodoatie dan Sjarief,
2005:294).
e. Pemberdayaan dan Peran
Masyarakat
Menurut Kodoatie dan Sjarief
(2010:398), mengatakan bahwa :
“Kegiatan pemberdayaan, antara
lain: perencanaan, pelaksanaan
konstruksi, pengawasan, operasi
dan pemeliharaan sumber daya air
dengan melibatkan peran
masyarakat. Penyelenggaraan
pemberdayaan dilaksanakan secara
terencana dan sistematis untuk
meningkatkan kinerja pengelolaan
sumber daya air. Pemberdayaan
dilaksanakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, instansi-
instansi yang berkaitan dengan
sumber daya air dan masyarakat”.
Semakin berkembangnya populasi
penduduk akan juga berkembang
jumlah maupun jenis pemanfaatan
akan sumber daya air untuk mencukupi
pola kehidupan yang akan makin maju
mengikuti kemajuan peradaban. Ini
akan membuat makin kompleksnya
8
persoalan yang menyangkut
penyediaan sumber daya air, maka
perlu dilakukan pengelolaan sumber
daya air dengan alasan (Mulyanto,
2007:1), yaitu:
1. Terbatasnya ketersediaan air. Di
beberapa daerah di bumi ini tidak
tersedia sumber daya air (SDA)
yang melimpah.
2. Dengan pergantian musim, akan
juga berubah/bervariasi intensitas
curah hujan yang menjadi sumber
ketersediaan air.
3. Makin mengecilnya kemampuan
alam untuk menyimpan kelebihan
air pada saat pasokan alam
melimpah pada musim hujan
karena desakan ruang hidup yang
akan memperkecil kapasitas
simpan SDA.
4. Makin banyaknya jenis aktivitas
hidup dan aktivitas ekonomi yang
juga akan meningkatkan industri
disegala bidang, akan makin
banyak juga limbah yang akan
diproduksi sebagai hasil samping
atau byproduct kemajuan
peradaban ini yang akan
mencemari lingkungan hidup
khususnya SDA.
D. Hasil Penelitian
1. Konservasi Sumber Daya Air
Menurut Kodoatie dan Sjarief
(2005:287), Kegiatan konservasi
sumber daya air mengacu pada pola
pengelolaan sumber daya air yang
ditetapkan pada setiap wilayah sungai
dan menjadi acuan dalam perencanaan
tata ruang meliputi: perlindungan dan
pelestarian sumber air, pengawetan air,
pengelolaan kualitas air dan
pengendalian pencemaran air.
Dalam melakukan konservasi
sumber daya air, PDAM Tirta Kepri
telah berupaya menjaga kelestarian
sumber air dengan melakukan kerja
sama dengan pihak-pihak terkait,
dalam hal ini Dinas Kehutanan, Dinas
Pekerjaan Umum, BWSS IV Batam,
beserta masyarakat untuk melakukan
konservasi sumber daya air. Kerja
sama ini dilakukan karena pada
dasarnya PDAM Tirta Kepri tidak
memiliki hak dan wewenang yang
leluasa dalam melakukan konservasi
sumber daya air, dikarenakan
pengelolaan sumber daya air di Kota
Tanjungpinang dibebankan kepada
9
beberapa pihak. Sedangkan, upaya
yang memang dilakukan sendiri oleh
PDAM Tirta Kepri adalah selalu
menjaga dan mengolah air sisa
pengolahan sebelum dikembalikan ke
alam, agar lingkungan pada sumber air
selalu terjaga. PDAM Tirta Kepri telah
melakukan pengawetan air dengan cara
melakukan pengawasan melalui patroli
langsung ke lapangan untuk mengatasi
kebocoran air yang mengakibatkan
terbuangnya air secara sia-sia serta
PDAM Tirta Kepri melakukan
penindakan pemutusan aliran air
kepada masyarakat Kota
Tanjungpinang yang terbukti
melakukan pencurian air. PDAM Tirta
Kepri melakukan pengelolaan kualitas
air dengan cara melakukan pengecekan
kualitas air secara internal dan
ekternal. Secara internal PDAM Tirta
Kepri melakukan pengecekan dan
pengawasan kualitas air per 2 jam
melalui Seksi Laboratorium,
sedangkan secara eksternal PDAM
Tirta Kepri melakukan pengecekan
kualitas air di Balai Teknik Kesehatan
Lingkungan Dan Pengendalian
Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Batam
yang dilakukan per 3 bulan sekali.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Air
Menurut Kodoatie dan Sjarief
(2005:281), Pendayagunaan sumber
daya air dilakukan melalui kegiatan
penatagunaan, penyediaan,
penggunaan, pengembangan, dan
pengusahaan sumber daya air dengan
mengacu pada pola pengelolaan
sumber daya air yang dtetapkan pada
setiap wilayah sungai. Ditujukan untuk
memanfaatkan sumber daya air secara
berkelanjutan dengan mengutamakan
pemenuhan kebutuhan pokok
kehidupan masyarakat secara adil.
Dalam melaksanakan
pendayagunaan sumber daya air,
10
PDAM Tirta Kepri telah melakukan
penyediaan air kepada masyarakat
dengan cara tetap melakukan
pendistribusian air kepada masyarakat
di tengah kondisi minimnya
ketersediaan air di sumber air.
Pendistribusian ini tetap dilakukan
dengan menggunakan sistem
penjadwalan. Pengembangan sumber
air menjadi tanggung jawab BWSS dan
Dinas PU. PDAM Tirta Kepri tidak
memiliki hak yang leluasa dalam
melakukan pengembangan sumber air,
sehingga upaya PDAM Tirta Kepri
dalam pengembangan sumber air
dengan melakukan pengajuan dan
pengalokasian dana survei, kegiatan ini
dilakukan untuk menemukan titik-titik
aliran air yang berpotensi untuk
dijadikan waduk serta PDAM Tirta
Kepri menyampaikan masukan kepada
Pemerintah terkait kebutuhan PDAM
dalam penyediaan air.
3. Pengendalian Daya Rusak Air
Menurut Kodoatie dan Sjarief
(2005:292), Pengendalian daya rusak
air dilakukan secara menyeluruh yang
mencakup upaya pencegahan,
penanggulangan, dan pemulihan. Yang
dimaksud dengan daya rusak air adalah
daya air yang menimbulkan kerusakan
dan/atau bencana, yang antara lain
berupa: banjir; erosi dan sedimentasi;
tanah longsor; banjir lahar dingin;
tanah ambles; perubahan sifat dan
kandungan kimiawi, biologi, dan fisika
air; terancam punahnya jenis tumbuhan
dan/atau satwa; wabah penyakit;
intrusi; dan perembesan.
Pengendalian daya rusak air
dilakukan oleh BWSS IV Batam,
sehingga PDAM Tirta Kepri tidak
memiliki tanggung jawab yang lebih
pada pengendalian daya rusak air.
PDAM Tirta Kepri hanya
menyampaikan usulan kepada BWSS
11
IV Batam untuk membuat saluran
endapan air sebagai upaya
menghambat proses sedimentasi yang
terjadi di waduk.
4. Sistem Informasi Sumber Daya Air
Menurut Kodoatie dan Sjarief
(2005:294), Sistem informasi sumber
daya air merupakan jaringan informasi
sumber daya air yang tersebar dan
dikelola oleh berbagai institusi.
Informasi sumber daya air meliputi
informasi mengenai kondisi hidrologis,
hidrometeorologi, hidrogeologis,
kebijakan sumber daya air, prasarana
sumber daya air, teknologi sumber
daya air, lingkungan pada sumber daya
air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial
ekonomi budaya masyarakat yang
terkait dengan sumber daya air.
PDAM Tirta Kepri belum
melakukan pengelolaan sistem
informasi sumber daya air secara
optimal, PDAM Tirta Kepri hanya
melakukan pengukuran curah hujan,
panas, dengan menggunakan alat
hidrologi yang mereka punya. Hal ini
dikarenakan Pengelolaan sistem
informasi sumber daya air dilakukan
oleh BWSS, untuk memperoleh
informasi sumber daya air PDAM Tirta
Kepri bekerjasama dengan pihak
BWSS IV Batam.
5. Pemberdayaan dan Peran
Masyarakat
Menurut Kodoatie dan Sjarief
(2010:398), Kegiatan pemberdayaan,
antara lain: perencanaan, pelaksanaan
konstruksi, pengawasan, operasi dan
pemeliharaan sumber daya air dengan
melibatkan peran masyarakat.
Penyelenggaraan pemberdayaan
dilaksanakan secara terencana dan
sistematis untuk meningkatkan kinerja
pengelolaan sumber daya air.
Pemberdayaan dilaksanakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah,
12
instansi-instansi yang berkaitan dengan
sumber daya air dan masyarakat.
PDAM Tirta Kepri telah
melibatkan masyarakat secara
langsung dalam kegiatan penghijauan,
pelestarian, dan penanaman pohon di
daerah resapan air, serta memberikan
pemahaman kepada masyarakat
tentang pentingnya upaya menjaga
kelestraian lingkungan, terutama
lingkungan waduk dan daerah resapan
air demi keberlangsungan sumber daya
air. Selanjutnya PDAM juga
melibatkan masyarakat untuk
mengawasi kebocoran air yang terjadi
dan melaporkan apabila terjadi kasus
pencurian air. Namun, dalam kegiatan
ini belum terlihat adanya usaha PDAM
Tirta Kepri dalam melakukan
pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya air.
6. Faktor Penghambat Pengelolaan
Sumber Daya Air
Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Kepri sebagai Perusahaan yang
bergerak di bidang penyediaan,
pengelolaan, dan pendistribusian air
kepada masyarakat telah berupaya
untuk melakukan pengelolaan terhadap
sumber daya air yang ada di Kota
Tanjungpinang. Namun, faktanya
dilapangan pelaksanaan pengelolaan
sumber daya air belum terlaksana
secara baik, hal ini disebabkan oleh
beberapa hal yang menghambat
pelaksanaan pengelolaan sumber daya
air oleh PDAM Tirta Kepri, antara
lain:
a. Ketersediaan air baku
b. Kepemilikan lahan
c. Perizinan
E. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah
dibahas pada Bab IV mengenai
Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air
13
oleh Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Kepri, maka dapat diambil
kesimpulan diantaranya :
a. Aspek Konservasi Sumber Daya
Air. PDAM Tirta Kepri telah
berupaya menjaga kelestarian
sumber air dengan cara mengolah
kembali air sisa pengolahan
sebelum dikembalikan ke alam,
agar lingkungan pada sumber air
selalu terjaga. Untuk menjaga
kualitas air yang dikelola, PDAM
Tirta Kepri melakukan pengecekan
kualitas air baik secara internal
maupun secara ekternal. Di dalam
melaksakana pengawetan air,
PDAM Tirta Kepri berupaya
dengan melakukan penghematan
air dengan cara patroli langsung ke
lapangan.
b. Aspek Pendayagunaan Sumber
Daya Air. PDAM Tirta Kepri tetap
memenuhi kebutuhan masyarakat
akan air bersih dengan cara
melakukan pendistribusian air
kepada masyarakat di tengah
kondisi minimnya ketersediaan air
di sumber air. Di dalam
pelaksanaan pengembangan
sumber air hal ini menjadi
tanggung jawab BWSS IV Batam
dan Dinas Pekerjaan Umum,
PDAM Tirta Kepri belum
sepenuhnya melakukan
pengembangan sumber air,
dikarenakan PDAM Tirta Kepri
tidak memiliki hak yang leluasa
dalam melakukan pengembangan
sumber air.
c. Aspek Pengendalian Daya Rusak
Air. Berdasarkan analisis yang
telah dilakukan dapat disimpulkan,
bahwa pengendalian daya rusak air
menjadi tanggung jawab BWSS
IV Batam. PDAM Tirta Kepri
menyampaikan usulan kepada
14
BWSS IV Batam untuk membuat
saluran endapan air sebagai upaya
menghambat proses sedimentasi
yang terjadi di waduk.
d. Aspek Sistem Informasi Sumber
Daya Air. Berdasarkan analisis
yang telah dilakukan dapat ditarik
kesimpulan, bahwa pengelolaan
sistem informasi sumber daya air
merupakan tugas dari BWSS IV
Batam. Untuk memperoleh
informasi sumber daya air PDAM
Tirta Kepri bekerjasama dengan
pihak BWSS IV Batam.
e. Aspek Pemberdayaan dan Peran
Masyarakat. Berdasarkan analisis
yang telah dilakukan dapat ditarik
kesimpulan, bahwa PDAM Tirta
Kepri telah melibatkan masyarakat
secara langsung dalam kegiatan
penghijauan, pelestarian, dan
penanaman pohon di daerah
resapan air, serta memberikan
pemahaman kepada masyarakat
tentang pentingnya upaya menjaga
kelestraian lingkungan, terutama
lingkungan waduk dan daerah
resapan air demi keberlangsungan
sumber daya air. Namun, dalam
kegiatan ini belum terlihat upaya
PDAM Tirta Kepri dalam
melakukan pemberdayaan
masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya air.
f. Beberapa faktor yang menghambat
pelaksanaan pengelolaan sumber
daya air oleh PDAM Tirta Kepri,
antara lain :
1) Ketersediaan Air Baku.
Ketersediaan air baku
membuat pengelolaan sumber
daya air tidak dapat berjalan
dengan baik, dengan jumlah
air baku yang minim
sedangkan kebutuhan
masyarakat akan air
15
meningkat, maka pemenuhan
akan kebutuhan akan air tidak
dapat dilakukan dengan
maksimal, apabila hal ini terus
dipaksakan tidak menutup
kemungkinan bahwa jumlah
pasokan air baku di Kota
Tanjungpinang tidak dapat
lagi memenuhi kebutuhan
masyarakat.
2) Kepemilikan Lahan. Masalah
lahan disekitar waduk dan
daerah resapan air yang
merupakan lahan milik warga
menjadi faktor penghambat
pengelolaan sumber daya air,
PDAM Tirta Kepri melakukan
pelestarian dan penghijauan
dengan ikut berpartisipasi
dalam kegiatan yang
dilakukan oleh dinas terkait,
namun dikarenakan lahan
tersebut merupakan milik
warga maka kegiatan yang
dilakukan belum mencapai
hasil yang diinginkan.
3) Perizinan. Pihak PDAM tidak
memiliki hak dan wewenang
yang leluasa dalam melakukan
pengelolaan sumber daya air,
hal ini dikarenakan
pengelolaan sumber daya air
di Kota Tanjungpinang
dibebankan kepada beberapa
dinas, sehingga PDAM Tirta
Kepri sebagai perusahaan
yang bergerak di bidang
penyediaan, pengelolaan, dan
pendistribusian air kepada
masyarakat tidak dapat
bertindak lebih dalam
melaksanakan pengelolaan
sumber daya air.
2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan serta kesimpulan diatas,
16
maka penulis memberikan saran-saran
sebagai berikut :
a. Aspek Konservasi Sumber Daya
Air. Sebagai pihak yang
menyediakan, mengelola, dan
mendistribusikan air bersih, maka
PDAM Tirta Kepri harus
melakukan konservasi sumber
daya air, melakukan pelestarian
waduk dan daerah resapan air
untuk meningkatkan jumlah air
baku, melakukan pengecekan rutin
terhadap kualitas air yang
didistribusikan kepada masyarakat,
dan segera mengatasi masalah
kehilangan, agar air yang hilang
nantinya dapat dimanfaatkan
dengan lebih baik.
b. Aspek Pendayagunaan Sumber
Daya Air. Melihat semakin
minimnya ketersediaan sumber
daya air, maka PDAM Tirta Kepri
harus melakukan pengembangan
terhadap sumber daya air, dengan
melakukan kerja sama dengan
pemerintah untuk terus mencari
aliran air yang potensial dan
membuat tempat penampungan air
baku yang baru.
c. Aspek Pengendalian Daya Rusak
Air. PDAM Tirta Kepri perlu
melakukan pelatihan tentang
pengelolaan daya rusak air,
sehingga PDAM Tirta Kepri
mempunyai kemampuan untuk
mengatasi bencana yang terjadi di
wilayah waduk akibat daya rusak
air, seperti penanggulangan
sedimentasi.
d. Aspek Sistem Informasi Sumber
Daya Air. Sebagai pihak yang
bergerak di bidang penyediaan,
pengolahan, dan pendistribusian
air maka PDAM Tirta Kepri perlu
melakukan pengelolaan sistem
informasi sumber daya air, karena
17
sistem ini sangat bermanfaat. Di
dalam sistem ini terdapat
informasi terkait kondisi
hidrologis, hidrometeorologi,
hidrogeologis, kebijakan sumber
daya air, prasarana sumber daya
air, teknologi sumber daya air,
lingkungan pada sumber daya air
dan sekitarnya, serta kegiatan
sosial ekonomi budaya masyarakat
yang terkait dengan sumber daya
air.
e. Aspek Pemberdayaan dan Peran
Masyarakat. Selain melibatkan
peran masyarakat di dalam
kegiatan pengelolaan sumber daya
air, PDAM Tirta Kepri juga harus
melaksanakan pemberdayaan
masyarakat, agar masyarakat
mampu secara langsung menjaga
dan melestarikan lingkungan, agar
sumber daya air tetap terjaga
keberlangsungannya.
f. Untuk mengatasi faktor
penghambat dalam pengelolaan
sumber daya air, maka saran yang
peneliti berikan, antara lain:
1) Ketersediaan Air Baku.
PDAM Tirta Kepri dan pihak-
pihak terkait seharusnya
segera mencari lokasi baru
untuk penampungan air baku,
dikarenakan ketersediaan air
baku di Kota Tanjungpinang
mulai berkurang.
2) Kepemilikan Lahan. Perlu
untuk melakukan pembebasan
lahan yang berada di daerah
resapan air, agar proses
pengelolaan sumber daya air
tidak terhambat oleh
perubahan tata guna lahan
oleh masyarakat.
3) Perizinan. Perlu diberikan
wewenang yang lebih kepada
PDAM Tirta Kepri agar
18
mampu memberikan
kontribusi dalam pengelolaan
sumber daya air.
Daftar Pustaka
Kodoatie, Robert J. dan Roestam Sjarief.
2005. Pengelolaan Sumber Daya Air
Terpadu. Yogyakarta: Andi.
Kodoatie, Robert J. dan Roestam Sjarief.
2010. Tata Ruang Air. Yogyakarta:
Andi.
Mulyanto, H. R. 2007. Pengembangan
Sumber Daya Air Terpadu.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Nugroho. 2003. Good Governance.
Bandung: Mandar Maju.
Purwanto, M. Yanuar J. dan Agus Susanto.
2015. Pengelolaan Sumber Daya Air.
Tangerang Selatan: Universitas
Terbuka.
Satori, Djam’an dan Aan Komariah. 2012.
Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:
ALFABETA.
Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan
Saefullah. 2009. Pengantar
Manajemen. Jakarta: Kencana Perdana
Media Group.
Zuriah, Nurul. 2009. Metodologi Penelitian
Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi.
Jakarta: Bumi Aksara.
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air.
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan
Sumber Daya Air Nasional.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air.
