PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

I. Pendahuluan

Laju pertambahan penduduk dan percepatan pembangunan di berbagai

kawasan di Indonesia tidak berbanding lurus dengan ketersediaan sumberdaya air,

terutama air bersih, yang sering dikesampingkan namun berperan penting dalam

menopang kehidupan sehari-hari. Ketersediaan sumberdaya air tak hanya

persoalan berkurangnya pasokan, namun juga karena distribusi sumberdaya air

yang tidak merata terhadap persebaran dan jumlah penduduk. Di sisi lain,

berbagai aktivitas manusia dan alam turut mencemari dan memperburuk kualitas

sumberdaya air, sehingga manusia tidak dapat langsung memanfaatkannya

sebagai air bersih.

Air merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam produksi

pangan. Jika air tidak tersedia maka produksi pangan akan terhenti. Ini berarti

bahwa sumberdaya air menjadi faktor kunci untuk keberlanjutan pertanian

khususnya pertanian beririgasi1. Pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture)

secara sederhana diartikan disini sebagai upaya memelihara, memperpanjang,

meningkatkan dan meneruskan kemampuan produktif dari sumberdaya pertanian

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan. Guna mewujudkan pertanian

1 Pernah disampaikan pada Seminar ”Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Tanah dan Air yang Tersedia untuk Keberlanjutan Pembangunan, Khususnya Sektor Pertanian”.

berkelanjutan, sumberdaya pertanian seperti air dan tanah yang tersedia perlu

dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kebutuhan akan

sumberdaya air dan tanah cenderung meningkat akibat pertambahan jumlah

penduduk dan perubahan gaya hidup, sehingga kompetisi dalam pemanfaatannya

juga semakin tajam baik antara sektor pertanian dengan sektor non-pertanian

maupun antar pengguna dalam sektor pertanian itu sendiri.

Bumi memiliki kawasan khusus yang meresapkan dan menyimpan air

secara alami sebagai sumberdaya air tanah. Saat hujan, kawasan tersebut

meresapkan air dan mengeluarkannya ke permukaan saat kemarau sebagai

sumberdaya mata air yang kemudian mengalir menjadi sumberdaya air sungai.

Kedua sumberdaya air tersebut, baik mata air maupun air sungai berperan penting

menunjang berbagai kegiatan manusia.

Berbicara tentang air, terlebih dahulu harus kita sadar bahwa air adalah

kebutuhan dasar setiap manusia di dunia. Hal ini pun sangat berkaitan dengan Hak

Asasi Manusia. Pengakuan air sebagai Hak Asasi Manusia mengindikasikan ke

dalam dua hal, yang pertama adalah pengakuan bahwa air merupakan kebutuhan

penting bagi kebutuhan setiap umat manusia. Yang kedua adalah perlunya

perlindungan kepada setiap orang untuk dapat mengakses atau mendapatkan air.

Oleh karena itu, Negara, dalam hubungannya dengan air sebagai Hak Asasi

Manusia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi

setiap kebutuhan individu untuk mendapatkan air serta mengakses sumber-

sumbernya

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa pendayagunaan sumber

daya air harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat2.

Persediaan air beserta sumber-sumbernya di Indonesia yang melimpah karena

ditunjang oleh kondisi curah hujan yang tinggi dan beriklim basah. Hal ini

mengakibatkan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa sumber daya air

yang tersedia di wilayah Bumi Nusantara merupakan persediaan yang tidak

terbatas jumlahnya. Akan tetapi kenyataannya justeru sebaliknya, kondisi telah

menunjukkan persediaan air menjadi semakin langka, terutama dipandang dari

waktu, tempat, dan kualitasnya, yaitu apabila musim hujan tiba maka jumlah air

yang besar akan menjadi banjir dan menyebabkan erosi lahan, sedangkan apabila

datang musim kemarau menunjukkan jumlah air menyusut yang menyebabkan

kekeringan dan pencemaran air pada sumber-sumber air serta menyebabkan

kualitas air menurun. Hal ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam

pengelolaan sumber daya air yang tidak berwawasan lingkungan, sehingga

menyebabkan kerusakaan pada lingkungan.

Sebagai akibat lebih jauh dari kerusakan lingkungan adalah terganggunya

keberlanjutan usaha pembangunan dan bahkan mengancam ekosistem dan

peradaban manusia. Pembangunan berkelanjutan menuntut bahwa sebelum daya

dukung sumber daya air ini terlampaui, maka masyarakat harus menjamin

keseimbangan akses kepada sumber-sumber daya air yang terbatas jumlahnya

serta perubahan penggunaan teknologi yang dapat mengurangi tekanan-tekanan

2 bahwa negara bertanggungjawab terhadap ketersediaan dan pendistribusian potensi sumberdaya air bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan dengan demikian pemanfaatan potensi sumberdaya air harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan keberlanjutan.

terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air dan lingkungan hidup. Karena itu

diperlukan landasan pembangunan nasional yang merupakan dasar dalam

melakukan kebijakan pengelolaan dalam pemanfaatan air beserta sumber-

sumbernya secara bijaksana. Sebagai aspek pembangunan nasional, kebijakan

pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan harus meminimalkan kegagalan

dengan memenuhi prinsip berkelanjutan dan berbasiskan kerakyatan. Strategi

pembangunan hukum yang responsif dalam pengelolaan sumber daya air

dilaksanakan dengan upaya pemenuhan kebutuhan akan air beserta sumber-

sumbernya bagi seluruh rakyat secara lebih maksimal yang ditetapkan dalam

kebijakan otonomi daerah.

Dalam UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, pasal 20 ayat 1,

secara jelas ditegaskan bahwa “Konservasi sumber daya air ditujukan untuk

menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi

sumber daya air.” Oleh karena itu menjadi penting untuk diingat bahwa perusakan

lingkungan yang dapat mengganggu keberadaan sumber daya air adalah tindakan

yang melanggar Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Sumberdaya air sebagai bagian dari sumberdaya alam (natural resources),

di dalam pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya

masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan

undang-undang.3

3 Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 – 2004 disebutkan diarahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup,

Kajian terhadap permasalahan ini adalah apakah landasan pembangunan

nasional dalam pengelolaan dan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya;

faktor-faktor kondisional yang relevan terhadap pembangunan sumber daya air

nasional; relevansi pembangunan hukum pengelolaan sumber daya air nasional

terhadap prinsip berkelanjutan dan berbasiskan kerakyatan; politik hukum

pengelolaan sumber daya air dalam perspektif otonomi daerah serta sinkronisasi

pemanfaatan sumber daya air nasional.

II. Pembahasan

Permasalahan Sumber Daya Air

Berbagai permasalahan sumberdaya air antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya gejala krisis air

Gejala krisis air rupanya sudah mulai nampak dewasa ini. Krisis air

dapat diukur dari Indeks Penggunaan Air (IPA) yaitu rasio antara

penggunaan dan ketersediaan air. Semakin tinggi angka IPA semakin

memprihatinkan ketersediaan air di suatu wilayah. Apabila angka IPA

berkisar antara 0,75– 1,0 maka dikatakan keadaan “kritis”.Jika lebih

dari 1,0 maka suatu wilayah dikatakan “sangat kritis” atau defisit air,

sedangkan jika IPA -nya berkisar antara 0,30 – 0,60 tergolong

“normal” dari segi ketersediaan air. Terjadinya krisis air dapat dipicu

oleh sikap dan prilaku masyarakat yang cenderung boros dalam

memanfaatkan air karena air sebagai milik umum (common property)

dianggap tidak terbatas adanya dan karenanya dapat diperoleh secara

cuma-cuma atau gratis. Padahal, air sebagai sumberdaya alam, adalah

terbatas jumlahnya karena memiliki siklus tata air yang relatif tetap.

Ketersediaan air tidak merata penyebarannya dan tidak pernah

bertambah.

Sebagai akibat dari persaingan dalam pemanfaatan air akan

semakin tajam pada masa-masa mendatang, maka dapat diantisipasi

bahwa air terlebih lagi air bersih (air minum) relatif semakin langka dan

karenanya akan menjadi economic good. Suatu saat mungkin akan

terjadi suatu situasi dimana kalau si pengguna tidak punya uang untuk

membayar air yang dibutuhkannya maka ia tidak akan mendapatkan air

(“no money no water”).4 Dengan demikian maka orang akan terpaksa

harus berhati-hati dan hemat dalam menggunakan air termasuk air

untuk irigasi. Dengan kata lain, gejala krisis air menuntut pengelolaan

sumberdaya air yang lebih cermat , lebih hemat dan lebih efisien.

2. Degradasi Sumber Daya Air

Intrusi air laut juga telah terjadi di beberapa tempat karena

eksploitasi yang berlebihan terhadap air tanah. Pembabatan hutan

dengan semena-mena tanpa kendali mengakibatkan berkurangnya

kuantitas air dan tidak jarang menimbulkan banjir terutama pada

4 Helmi., 1997. “ Kearah Pengelolaan Sumberdaya Air yang Berkelanjutan: Tantangan dan Agenda untuk Penyesuaian Kebijaksanaan dan Birokrasi di Masa Depan”. Dalam VISI Irigasi Indonesia Nomor 13 (7) 1997.hlm. 3-12, Jakarta: Pusat Studi Irigasi.

musim penghujan. Air tanah dan air permukaan mulai terkontiminasi

zat-zat kimia yang mengandung racun akibat limbah industri, limbahan

dari saluran irigasi yang mengandung pestisida maupun limbah

domestik. Degradasi sumberdaya air dapat berpengaruh negatif

terhadap kesehatan masyarakat. Air irigasi yang tercemar juga dapat

berakibat buruk terhadap hasil panen, sehingga secara keseluruhan

tercemarnya sumber daya air dapat mengancam kesejahteraan

masyarakat.

3. Konflik Akibat Persaingan yang Semakin Tajam antar Pengguna

Air

Meningkatnya pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk serta

pembangunan di segala bidang menuntut terpenuhinya kebutuhan akan

air yang terus meningkat baik dari segi kuantitas maupun

kualitasnya.Persaingan yang menjurus ke arah konflik kepentingan

dalam pemanfaatan air antara berbagai sektor terutama antara sektor

pertanian dan non- petanian cenderung meningkat di masa-masa

mendatang. Hal ini dapat dipahami karena air yang sebelumnya

dimanfaatkan lebih banyak untuk pertanian, sekarang dan di masa-

masa mendatang harus dialokasikan juga ke sektor non-prtanian.

4. Kurang Jelasnya Ketentuan Hak Penguasaan Air

Pemerintah memang sebenarnya telah menetapkan susunan

prioritas penggunaan air dengan urutan kepentingan sebagai berikut:

(1) air minum, rumah tangga, pertahanan / keamanan , peribadatan, dan

usaha perkotaan; (2) pertanian dalam arti luas yaitu termasuk

peternakan, perkebunan dan perikanan; dan (3)ketenagaan, industri,

pertambangan, lalu lintas dan rekreasi. Akan tetapi pada

kenyataannya , urutan prioritas yang kedua yakni pertanian, sering

dikalahkan oleh urutan prioritas ketiga seperti misalnya untuk

kebutuhan pembangunan industri. Tidak jelasnya hak penguasaan air

yang dimiliki oleh para pengguna air khususnya air di sepanjang

sungai dapat memicu konflik antar pemanfaat air seperti kasus-kasus

yang telah diuraikan sebelumnya.

Oleh sebab itu, pengaturan alokasi air sungai yang jelas dan adil

kepada para pengguna (pertanian, pemukiman, industri, dll) perlu

diupayakan melalui perangkat peraturan dan perundangundangan.

Mengingat air berfungsi sosial dan harus digunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat maka hak-hak masyarakat setempat atas

sumberdaya air yang ada perlu dilindungi.5 Sementara itu, kepentingan

masyarakat luas untuk mendapatkan air besih juga harus diperhatikan.

5. Kelemahan dalam Kebijaksanaan Sumberdaya Air

Kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan

sumberdaya air di Indonesia selama ini masih mengandung beberapa

kelemahan. Antara lain (1) masih berorientasi pada segi penyediaan

5 Yakup dan Nusyrwan, 1997. “ Reaktualisasi Pengelolaan Air”, dalam Dinamika Pengelolaan Air No.30 Tahun 1997. hlm.1-4. Jakarta: Pusat Studi Pengembangan Sumberdaya Air dan Lahan (PSDL), LP3ES.

(supply-side management); (2) lebih menekankan pada pengembangan

satu sistem irigasi dan kurang memperhatikan keterkaitan hidrologis

antar sistem dalam satu sungai; (3) lebih berorientasi pada

pengembangan jaringan utama sistem irigasi; dan (4) arena

pengelolaan air ada pada tingkat sistem irigasi bukan pada tingkat

sungai.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air

Ada beberapa yang seharusnya dilakukan dalam pengelolaan Sumber

Daya Air, antara lain Pengelolaan sumberdaya air secara nasional harus dilakukan

secara holistik, terencana, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan nasional

dan melestarikan lingkungan, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan

menjaga kesatuan dan ketahanan nasional. Pengelolaan sumberdaya air harus

dilakukan secara terdesentralisasi dengan berdasar atas daerah pengaliran sungai

(DPS) sebagai satu kesatuan wilayah pembinaan.

Pengelolaan sumber daya air harus berdasar prinsip partisipasi dengan

melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam seluruh aspek

kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pembiayaan)

untuk mendorong tumbuhnya komitmen semua pihak yang berkepentingan.

Pengelolaan sumber daya air diprioritaskan pada sungai-sungai strategis bagi

perkembangan ekonomi, kesatuan, dan ketahanan nasional dengan memperhatikan

tingkat perkembangan sosio-ekonomi daerah, tuntutan kebutuhan serta tingkat

pemanfatan dan ketersediaan air.

Masyarakat yang memperoleh manfaat/kenikmatan atas air dan sumber-

sumber air secara bertahap wajib menanggung biaya pengelolaan sumber daya air

(users pay and cost recovery principles). Secara umum masalah pengelolaan

sumberdaya air dapat dilihat dari kelemahan mempertahankan sasaran manfaat

pengelolaan sumberdaya air dalam hal pengendalian banjir dan penyediaan air

baku bagi kegiatan domestik, municipal, dan industri.

Masalah pengendalian banjir sebagai bagian dari upaya pengelolaan

pengelolaan sumberdaya air, sering mendapatkan hambatan karena adanya

pemukiman padat di sepanjang sungai yang cenderung mengakibatkan

terhambatnya aliran sungai karena banyaknya sampah domestik yang dibuang ke

badan sungai sehingga mengakibatkan berkurangnya daya tampung sungai untuk

mengalirkan air yang datang akibat curah hujan yang tinggi di daerah hulu. Pada

sisi lain penyediaan air baku yang dibutuhkan bagi kegiatan rumah tangga,

perkotaan dan industri sering mendapatkan gangguan secara kuantitas – dalam arti

terjadinya penurunan debit air baku akibat terjadinya pembukaan lahan-lahan baru

bagi pemukiman baru di daerah hulu yang berakibat pada pengurangan luas

catchment area sebagai sumber penyedia air baku. Disamping itu, secara kualitas

penyediaan air baku sering tidak memenuhi standar karena adanya pencemaran air

sungai oleh limbah rumah tangga, perkotaan, dan industri.

Dengan diberlakukannya Undang-undang 22/1999 tentang Otonomi

Daerah, masalah pengelolaan sumberdaya air ini menjadi lebih kompleks

mengingat, masalah koordinasi antar daerah otonom yang berada dalam satu

SWS atau DPS menjadi sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya air.6

Perubahan peran Pemerintah dari institusi penyedia jasa (service provider)

menjadi institusi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha (enabler) agar

memiliki kemampuan dalam menyediakan kebutuhan air dan menunjang kegiatan

usahanya secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga perlu adanya upaya-upaya

pemberdayaan masyarakat pengguna air untuk mengelola dan melestarikan

potensi-potensi sumber daya air. Pengelolaan sumberdaya air menghadapi

berbagai persoalan yang berhubungan berbagai macam penggunaan dari berbagai

macam sektor (pertanian, perikanan, industri, perkotaan, tenaga listrik,

perhubungan, pariwisata, dan lain-lain) baik yang berada di hulu maupun di hilir

cenderung semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini telah

banyak menimbulkan dispute antar sektor maupun antar wilayah, yang pada

dasarnya merupakan cerminan dari adanya conflict of interests yang tajam serta

tidak berjalannya fungsi koordinasi yang baik.

Memperhatikan adanya ketidakseimbangan jumlah ketersediaan air diatas,

maka jumlah ketersediaan air dan besarnya kebutuhan akan air perlu dikelola

sedemikian rupa sehingga pemanfaatannya memenuhi kriteria keterpaduan secara

fungsional ruang, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Untuk itu,

dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air yang

memadai untuk mencapai pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan

6 Satuan Wilayah Sungai (SWS) atau Daerah Pengaliran Sungai (DPS) secara teknis tidak dibatasi oleh batas-batas administratif tetapi oleh batas-batas fungsional

berdasarkan strategi pemanfaatan ruang yang banyak ditentukan oleh karakteristik

sumber daya air.

III. Kesimpulan

Pelestarian dan perlindungan sumberdaya air untuk menjamin keberlanjutan

tata air dan pada akhirnya juga keberlanjutan pertanian perlu lebih ditingkatkan.

Beberapa cara dapat ditempuh seperti misalnya:

Pelaksanaan analisa dampak lingkungan bagi proyek-proyek

pembangunan atau investasi. Proyek yang secara potensial dapat

mengganggu kelestarian sumberdaya air agar secara tegas dilarang atau

dihentikan.

Pengendalian pencemaran atas mutu sumberdaya air dengan cara antara

lain: (a) pengolahan air tercemar pada badan-badan air seperti sungai dan

danau; (b) pengolahan air limbah pada sumber-sumber tercemar seperti

pabrik dan pemukiman; dan (c) pengembangan teknologi pengendalian

pencemaran.

Penerapan teknologi irigasi air limbah.

Perencanaan dan Pelaksanaan Program Hemat Air

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi

Pembuatan peraturan tentang Hak Guna Air

Peraturan atau perundang-undangan tentang hak guna air sangat

diperlukan untuk mengantisipasi meningkatnya kompetisi

pemanfaatan air yang cenderung memicu konflik antar pengguna

air. Peraturan ini agar secara jelas memberikan perlindungan

terhadap hak pengguna air. Peraturan tentang hak guna air harus

jelas, aman, bisa ditransfer dan adil bagi semua pihak yang

membutuhkan. Hak historis pengguna pertama perlu mendapat

perhatian. Dalam peraturan ini mungkin ada baiknya jika

ketentuan-ketentuan mengenai kriteria dan prosedur pemberian izin

pemanfaatan air juga dicantumkan.

Beberapa masalah sumberdaya air telah diidentifikasi dan dibahas secara

singkat. Permasalahan tersebut antara lain: (1) adanya gejala krisis air; (2)

meningkatnya konflik akibat persaingan pemanfaatan air yang semakin tajam; (3)

menurunnya kualitas sumberdaya air; (4) tidak jelasnya ketentuan hak atas air;

dan (5) adanya beberapa kelemahan dalam kebijaksanaan sumberdaya air. Guna

mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah

kebijaksanaan yang kiranya perlu ditempuh oleh para pengambil keputusan yaitu

antara lain sebagai berikut: (1) peningkatan upaya-upaya pelestarian dan

perlindungan sumberdaya air; (2) perencanaan dan pelaksanaan program hemat

air; (3) pembuatan peraturan dan ketentuan hak guna air; (4) pengendalian alih

fungsi lahan pertanian beririgasi; (5) pembentukan suatu lembaga tingkat nasional

untuk mengatur dan mengurus sumberdaya air; dan (6) penyesuaian kebijaksanaan

sumberdaya air.

Berbasis Lingkungan hidup merupakan pendekatan yang sangat fundamental

dalam pengelolaan sumber daya air, dimana proses perencanaan, pemanfaatan,

perlindungan dan pengendalian dilaksanakan secara terpadu (multi-stakeholders),

menyeluruh (hulu-hilir, kuantitas-kualitas, instream-offstream), berkelanjutan

(antar generasi), dan berwawasan lingkungan (konservasi ekosistem) dengan

daerah pengaliran sungai (satuan wilayah hidrologis) sebagai satu kesatuan

pengelolaan terpadu dengan memperhatikan sistem pemerintahan yang berlaku.

Peran penataan ruang dalam pengelolaan sumber daya air adalah dalam rangka

: (1) menjamin ketersediaan air, baik kualitas maupun kuantitas, untuk masa kini

dan masa mendatang melalui pengelolaan kawasan konservasi dan pengendalian

kualitas air, (2) koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah untuk mencapai

komitmen bersama (seperti landasan penyusunan program pembangunan), dan (3)

mencegah terjadinya externalities (seperti dampak lingkungan negatif) yang

merugikan masyarakat secara luas.

Hal-hal yang telah diuraikan dalam makalah ini pada hakekatnya hampir tidak

ada yang baru. Sebagian besar telah pernah diwacanakan oleh pakar-pakar dalam

berbagai kesempatan. Makalah ini hanya menghimpun pemikiran dan informasi

yang ada dalam berbagai kepustakaan seperti tertuang dalam Daftar Pustaka.

Walaupun demikian semoga masih bermanfaat dan dapat merangsang diskusi

lebih lanjut guna menelorkan gagasan cemerlang dalam mengantisipasi krisis air

di masa depan dengan berbagai implikasinya. Bagaimanapun juga makalah ini

sangat terbuka untuk mendapat kritik dan tanggapan dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang No.7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Available at www.wikipedia.org/Hukum_Perairan

Robert J. kodoatie, “Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu”, Andi Publisher.

Atmanto, Sudar Dwi., “ Pertanian dan Irigasi Air Limbah.”, at. blogspot.com

Kurnia, G., Arianto, dan D. Hermajanda. “Persaingan dalam Pemanfaatan

Sumberdaya Air”, at. blogspot.com

Koesnadi Hardjasoemantri, at Journal Hukum tata lingkungan,

Munadjat Danusaputra, Wawasan Nusantara, dalam “implementasi dan

implikasi” Alumni, 1992.