ANALISIS PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DIRESERVASI OLEH INDONESIA

KONVENSI INTERNASIONAL PERNGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI

RASIAL

Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Perjanjian Internasional

Pengajar:

Yasniar Rahmawati, SH., MH.

Oleh:

Anjani Anandito Asri

125010100111007

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Badan Pengawas : Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)

Diratifikasi : 25-Jul-1999

Instrumen nasional : UU No. 29 Tahun 1999

Reservasi : Reservasi Pasal 22

Pasal 22

Sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak yang berkenaan dengan penafsiran

atau penerapan. Konvensi ini, yang tidak terselesaikan melalui negosiasi atau prosedur

yang secara tegas ditentukan dalam Konvensi ini, atas permintaan pihak yangbersengketa

bisa diajukan ke depan Mahkamah Internasional untuk mendapat keputusan, kecuali pihak-

pihak yang berselisih menyetujui suatu cara lain untuk menyelesaikannya.

YANG DIRATIFIKASI OLEH INDONESIA MENJADI :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)

NOMOR 29 TAHUN 1999 (29/1999)

TENTANG

PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF

ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965

(KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA

BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum,

sehingga segala bentuk diskriminasi rasial harus dicegah, dan dilarang;

b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati,

menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;

c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya pada tanggal 21

Desember 1965 telah menerima secara baik International Convention on the Elimination

of All Forms of Racial discrimanation (Konvensi Internasional tentang Penghapusan

Segala Bentuk diskriminasi Rasial) dengan Resolusi 2106A (XX);

d. bahwa Konvensi tersebut pada huruf c mengatur penghapusan segala bentuk

pembedaan, pengucilan, pembatasan atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna

kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat

meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu

dasar yang sama tentang hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik,

ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan umum lainnya;

e. bahwa Konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta

selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menegakkan

dan memajukan pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e

perlu membentuk Undang-undang tentang Pengesahan Internasional Convention of the

Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965);

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998

tentang Hak Asasi Manusia;

*11181

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA

ANALISIS :

  Diskriminasi rasial adalah pembedaan, pelarangan, pembatasan atau pengutamaan

apa pun yang didasarkan pada ras, warna kulit, asal usul keturunan, bangsa atau etnis yang

mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau

pelaksanaan pada suatu tumpuan yang sama akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-

kebebasan dasar di setiap bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan

umum yang lain. Para Negara Peserta mengutuk diskriminasi rasial dan berusaha mengejar,

dengan semua sarana yang tepat dan tanpa penundaan, suatu kebijakan menghapuskan

diskriminasi rasial dalam semua bentuknya dan meningkatkan pengertian di antara semua

ras, dan untuk tujuan ini :

a) masing-masing Negara Peserta berusaha untuk sama sekali tidak terlibat dalam

tindakan atau praktik diskriminasi rasial terhadap orang, kelompok orang, atau

lembaga dan untuk menjamin bahwa semua penguasa Negara dan lembaga Negara,

nasional dan lokal, harus bertindak sesuai dengan kewajiban ini;

b) masing-masing Negara Peserta berusaha tidak mensponsori, mempertahankan atau

mendukung diskriminasi rasial oleh orang atau organisasi mana pun;

c) masing-masing Negara Peserta akan mengambil tindakan-tindakan yang efektif

untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah, nasional dan lokal, dan untuk

mengamandemenkan, menunda atau membatalkan undang-undang dan

pengaturan-pengaturan apa pun yang mempunyai akibat menciptakan atau

mengabadikan diskriminasi rasial, di mana pun dia berada;

d) masing-masing Negara Peserta akan melarang dan mengakhiri, dengan semua

sarana yang tepat, termasuk perundang-undangan sebagaimana yang dibutuhkan

oleh keadaan, diskriminasi rasial oleh orang-orang, kelompok atau organisasi apa

pun;

e) masing-masing Negara Peserta berusaha untuk mendorong, apabila tepat,

organisasi pemersatu multirasial dan pergerakan-pergerakan dan sarana-sarana lain

yang menghapus hambatan-hambatan di antara ras dan tidak mendorong apa pun

yang cenderung memperkuat pembagian ras.

 Menurut Pasal 22 Konvensi memperbolehkan Negara Pihak untuk mengajukan

pensyaratan terhadap kewenangan Mahkamah Internasional (International Court of Justice)

untuk menyelesaikan sengketa. Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 22 diajukan

berdasarkan prinsip untuk tidak menerima kewajiban mengajukan persengketaan kepada

Mahkamah Internasional, kecuali dengan kesepakatan Negara Pihak yang bersengketa.

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia

maka yang berlaku adalah naskah asli Konvensi dan Pensyaratan terhadap Pasal 22 dalam

bahasa Inggris.