1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia tidak dapat di pisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan para pelaku ekonomi yang secara terus menerus dari waktu ke waktu yang di dukung oleh kebijakan politik ekonomi yang semakin kondisif 1. Sebagai landasan yuridis pembangunan perekonomian nasional diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sabagai berikut : 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara. 3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dengan landasan konstitusional pembangunan ekonomi tersebut, maka kegiatan perekonomian di kelola dengan berbagai bentuk kegiatan pembangunan di berbagai sektor ekonomi baik yang berwujud sarana maupun prasarana. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut peranan dan dukungan dana atau modal merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung efektifitas pembangunan, juga untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan tersebut, sehingga masyarakat dapat menjadi subjek utama dalam kegiatan perekonomian yang semakin berkembang, baik yang berskala nasional maupun internasional khususnya dalam era globalisasi saat ini.Sri Rejeki Hartono, Beberapa Aspek Tentang Permodalan Perseroan Terbatas, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 11

2

Pembangunan di berbagai bidang usaha dan industri tentunya memerlukan dana pendukung yang tidak sedikit, dan untuk itu peran sektor perbankan nasional sangat menentukan. Hal tersebut tampak jelas pada perkembangan jumlah kredit perbankan, yang mempengaruhi secara langsung sistem perekonomian nasional. Peran sektor perbankan saja pada praktiknya tidak dapat memenuhi kebutuhan dana yang terus-menerus, sehingga pelaku usaha menempuh usaha menambah dana dengan menjadi Emiten di Pasar Modal. Pelaku Usaha tersebut melakukan penawaran umum saham perdana atau disebut Initial Public Offering (selanjutnya disebut IPO) untuk meningkatan ekuitas perusahaan. Undang-undang No. 8 tahun 1995 Pasal 1 butir 15 Tentang Pasar Modal mendefinisikan penawaran umum sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Proses berubahnya status perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka disebut Go Public. Bolton dan Von Thadden menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan Go Public berarti memperbolehkan perusahaannya untuk diawasi oleh pihak luar seperti investment bank, auditor, pengamat investor sehingga dapat memberikan nilai bagi perusahaan.2 Dengan melakukan Go Publik perusahaan menaruh harapan agar memiliki citra yang lebih baik di mata masyarakat dan meeningkatnya keuntung, namun disisi lain tidak semua perusahaan yang melakukan Go Public dapat mencapai target yang diharapka.Simon Benninga, Mark Halmantel, Oded Sarig, The Timing Of Initial Public Offering, Journal Of Finacial Public Offering, 2005, hlm. 1162

3

Go public ada kalanya dapat menambah beban perusahaan seperti tingginya biaya konsultan hukum, biaya penyelenggaraan RUPS, kewajiban memenuhi peraturan pasar modal dan lain-lain. Beberapa hal tersebut menyebabkan perusahaan ingin membeli sahamnya kembali dari masyarakat atau yang dikenal dengan Go Private. Salah satu latar belakang perusahaan melakukan go private adalah tidak terpenuhinya maksud dan tujuan utama perusahaan dalam melakukan go publik. Dalam keadaan seperti ini perusahaan dihadapkan pada satu pilihan, dan karenanya harus menentukan, apakah prestise yang didapat dari perusahan publik adalah sepadan dengan biaya dan risiko serta kondisi yang semakin memburuk apabila tetap dipertahankan sebagai perusahaan publik.3 Dalam pelaksanaan Go Private akan ada aspek yang terkena dampak misalnya investor dan dtatus perseroan tersebut yang berupak menjadi perseroan tertutup. Akibat hukum dilaksanakannya Go Private ini menjadi sangat menarik untuk dianalisis karena beberapa pihak akan terkena dampak terutama di bidang hukum. Dalam makalah ini akan dianalisis secara yuridis mengenai pelaksanaan Go Private di Indonesia untuk itu makalah ini diberi judul : ANALISIS

YURIDIS PELAKSANAAN GO PRIVATE DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN

3

Cristy Lomenzo Parker, Going Private: Business and Procedural Consideration in seeking relief from reporting and corporate governance requirement, LPP, 2004, hlm. 2

4

1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang diatas terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana status perubahan perseroan dalam pelaksanaan Go Private

dikaitkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap investor terkait dengan pelaksanaan Go Private dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal?

5

BAB II TINJAUAN UMUM PASAR MODAL INDONESIA DAN PELAKSANAAN GO PRVATE

A. Pasar Modal Indonesia Pasar modal merupakan suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi. Dalam pengertian klasik, seperti dapat dilihat dalam praktek-prakteknya di negara-negara maju, perdagangan efek sesungguhnya merupakan kegiatan perusahaan swasta. Motif utamanya terletak pada masalah kebutuhan modal bagi perasahaan yang ingin lebih memajukan usaha dengan menjual sahamnya pada para pemilik uang atau investor baik golongan maupun lembaga-lembaga usaha. U Tun Wai dan Hugh T. Patrick, menyebutkan 3 (tiga) pengertian tentang pasar modal, yaitu:4 1. Definisi yang luas. Pasar modal adalah kebutuhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan serta suratsurat berharga jangka panjang dan jangka pendek, primer dan tidak langsung. 2. Definisi dalam arti menengah. Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat kredit (biasanya yang berjangka waktuPanji, Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, Rineka Cipta, Jakarta, 2001,hlm. 64

6

lebih dari 1 (tahun) termasuk saham-saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, dan tabungan serta deposito berjangka. 3. Definisi dalam arti sempit. Pasar modal adalah pasar terorganisir yang memperdagangkan saharnsaham dan obligasi dengan memakai jasa makelar, komisioner dan underwriter. Pasar modal adalah pasar dimana diterbitkan serta diperdagangkan suratsurat berharga jangka panjang, khususnya obligasi dan saham.5 Sebagaimana halnya pasar uang, maka pasar modal dapat diartikan dalam ruang lingkup lokal, regional dan nasional. Oleh karena menyangkut dana-dana jangka panjang, maka pasar modal mengandung pengertian modal ekonomi. Dana-dana yang dihasilkan melalui penerbitan instrumen kredit oleh dunia usaha dan perorangan diinvestasikan dalam persediaan (inventories) ataupun harta tetap (fixed assets). Pengertian pasar modal di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal pada Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa pasar modal adalah bursa efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67). Jadi pengertian pasar modal adalah bursa-bursa perdagangan di Indonesia yang didirikan untuk perdagangan uang dan efek. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pengertian efek disini adalah setiap saham, obligasi dan bukti lainnya, termasuk sertifikat atau surat pengganti serta bukti sementara dan surat-surat tersebut, bukti keuntungan dan surat jaminan, opsi, obligasi atau bukti

5

Pandji Anoraga,,Ibid, hlm. 8

7

pernyataan dalam modal atau pinjaman lainnya, atau setiap alat yang lazim dikenal sebagai efek. Pengertian pasar modal juga dapat dilihat dalam KUH Dagang yaitu: bursa adalah tempat pertemuan para pedagang, juragan kapal, makelar, kasir, dan orangorang lain yang bersangkutan dengan perdagangan. Hal itu diselenggarakan berdasarkan kekuasaan Menteri Keuangan. Pada Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), menyatakan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjual-belikan sekuritas.6 Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari istilah capital market yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhankebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.7 Pasar Modal atau capital market adalah merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan baik dalam bentuk uang ataupun modal sendiri.8 Setelah mengetahui pengertian pasar modal secara definitif, maka klasifikasi daripada karakteristik pasar modal yakniEduardus Tandelilin, Analisis Investasi dan Management Portofolio, BP-FE, Yogyakarta,2000, hlm. 15 7 Munir Fuady, Op. Cit, hlm. 165 8 M. Fakhruddin dan M. Sopian Hadianto, Pengantar dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal, Elex Media Komputindo, Jakarta , 2001, hlm. 16

8

sebagai berikut: 1. Dari sudut pandangan pemakai dana. Terdapat berbagai macam pihak terlibat didalam kegiatan pasar modal. Dengan adanya dana yang tersedia bagi pihak-pihak yang

membutuhkannya, maka berbagai instrumen menjembatani antara mereka yang membutuhkan dana dengan para penanam modal (investor). 2. Dari sudut pandangan jenis instrumen yang ditawarkan melalui pasar modal. Yakni apakah mempergunakan instrumen hutang jangka menengah atau jangka panjang atau instrumen modal perusahaan. 3. Dari sudut jatuh temponya instrumen yang diperdagangkan di pasar modal. Sebagaimana diketahui, transaksi surat-surat berharga yang jatuh temponya dalam waktu kurang dari 1 (satu tahun) diiakukan dalam pasar uang (money market) ataupun pasar dana-dana jangka pendek (short term market). Sehingga dana-dana jangka menengah (intermediate term funds) dan jangka panjang (long term funds), perdagangannya dilakukan didalam pasar modal. 4. Dari sudut pandangan tingkat sentralisasi. Sebagaimana telah diketahui, bahwa ruang lingkup suatu pasar modal ternyata mencakup permasalahan yang cukup luas dan tersebar, mencakup dunia perbankan dan asuransi guna meminjamkan dana yang menganggur, sarana untuk memperjual-belikan saham suatu perusahaan sarana bagi pemerintah untuk memperjualbelikan saham suatu perusahaan, sarana bagi pemerintah menjual obligasi negara dan sarana investasi bagi pemodal

9

kecil. 5. Dari sudut pandangan transaksinya. Maka dalam suatu pasar modal transaksi yang dilakukan oleh para pemodal dan pemakai dana terjadi dalam suatu pasar yang sifatnya terbuka (open market) dan tidak langsung. 6. Di dalam mekanisme pasar modal dikenal adanya penawaran pada pasar perdana (primary market) dan pasar sekunder/bursa (secondary market). Hal tersebut menimbulkan perbedaan antara transaksi pada pasar perdana dengan transaksi pada pasar skunder atau bursa.9 Struktur pasar modal di Indonesia diatur dalam UUPM. Di dalam UndangUndang tersebut dijelaskan bahwa kebijakan di bidang pasar modal ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Bapepam. Pasal 3 UUPM menjelaskan fungsi Bapepam sebagai berikut : a. Menyusun peraturan di bidang pasar modal

b. Menegakkan peraturan di bidang pasar modal c. Membina dan mengawasi pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan pendaftaran dan Bapepam dan pihak iain yang bergerak di bidang pasar modal. d. Menetapkan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik. e. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan

9

Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Op.Cit, hlm. 4

10

sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. f. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal.

g. Mengamankan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku pasar modal di Indonesia terdiri dari :10 1. Pelaku utama pasar modal a. Emiten

b. Investor 2. Lembaga penunjang pasar modal a. Biro Administrasi Efek (BAE)

b. Kustodian (tempat penitipan harta) c. Wali Amanat (Trustee) 3. Profesi penunjang pasar modal a. Akuntan Publik

b. Notaris c. Konsultan Hukum

d. Perusahaan Penilai e. Pemeringkat Efek 4. Perusahaan Efek a. Penjamin Emisi Efek b. Perantara Pedagang Efek (Pialang, broker)Imam Sjahputra Tunggal, Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Jakarta: Harvarindo, 2000, hlm. 1010

11

c. Manajer Investasi Menurut Pasal 1 UUPM yang dimaksud dengan : 1. 2. Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum Biro Administrasi Efek (BAE) adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek 3. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 4. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang. 5. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. 6. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain. 7. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 64 UUPModal yang dimaksud

12

dengan : 1. Akuntan adalah Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di Bapepam. 2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam. 3. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum pada Pihak lain yang terdaftar di Bapepam 4. Penilai adalah Pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan dan terdaftar di Bapepam. Menurut UUPM pasal 1 angka 6, emiten adalah Pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum. Dengan demikian istilah Emiten mengacu kepada kegiatan yang dilakukan perusahaan yang menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum (pasar perdana). Saham yang telah dijual kepada investor tersebut akan diperjualbelikan kembali antar investor melalui bursa efek (pasar sekunder). Perusahaan publik menurut pasal 1 angka 22 adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah Perusahaan tercatat adalah perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di suatu bursa efek. Umumnya perusahaan yang telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas (go public) selanjutnya mencatatkan sahamnya di bursa

13

efek. Jadi disini emiten itu adalah pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum, sedangkan setelah perusahaan tertutup itu selesai melakukan penawaran umum di pasar primer perusahaan itu berubah menjadi perusahaan publik karena sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat umum, dimana umumnya perusahaan yang go public akan mencatatkan sahamnya di bursa efek, dimana sahamnya telah tercatat di bursa efek untuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder dinamakan dengan perusahaan tercatat (listed company).

B. Pelaksanaan Go Private di Indonesia Tindakan go private merupakan aksi korporasi yang merupakan kebalikan dari tindakan go public. Pada tindakan go public suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik sehingga menjadi perusahaan terbuka. Sebaliknya, pada tindakan go private perusahaan terbuka berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup. Menurut Black Law Dictionary, Go Private adalah the process of changing a public corporation by terminating the corporation status with Security Exchange Commision as a publicly held corporatioan and by having its outstanding publicly held shares acquiered by a single shareholder or a small group. Menurut Young Moo Shin, yang dimaksud dengan going private adalah Any Transaction or series of transactions engaged by an issuer or its affiliate, which would if successful, permit or its affiliate, which would if successful, permit

14

the issuer to cease filingreports under the securities law and return privately held status11 Pengertian tersebut memberi kesimpulan bahwa go private adalah perubahan status dari perusahaan yang terbuka menjadi perusahaan tertutup. Go private artinya perusahaan yang sahamnya semula dimiliki oleh public, berubah kembali menjadi perusahaan tertutup yang hanya dimiliki oleh segelintir pemegang saham saja. Dalam UUPT ditegaskan pada pasal 37 ayat (1), disebutkan bahwa Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan 1. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; 2. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroandan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sampai saat ini belum adanya peraturan khusus yang mengatur go private. Peraturan yang selama ini dijadikan acuan dalam melaksanakan go private adalah peraturan mengenai Benturan Kepentingan dan peraturan mengenai Penawaran

11

Young Moo Shin, Securities Regulation in Korea, kore National University Press, Seoul, 1993, hlm,338

15

Tender.12 Kedua aturan ini meliputi peraturan Bapepam dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta. Disamping itu proses go private juga harus mengacu pada Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM).13

12

Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, Go Public dan Go Private di

Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007 Hlm.. 72.13

Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, Ibid, Hlm. 75.

16

BAB III

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN GO PRIVATE DI INDONESIAA. Status Perubahan Perseroan dalam Pelaksanaan Go Private Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas Ketentuan dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menjadi sandaran awal dilaksanakannya go private adalah: 1. Pasal 21 Ayat (1) UUPT Tentang Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteril 2. Pasal 21 Ayat (2) UUPT Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Nama Perseroan dan /atau tempat kedudukan perseroan; b. Maksud dan Tujuan Perseroan serta kegiatan usaha perseroan; c. Jangka waktu berdirinya perseroan; d. Besarnya modal dasar; e. Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor; dan/atau f. Status perseroan yang tertutup sebaliknya. Dari ketentuan di atas dapat ditentukan bahwa pasal 21 Ayat (2) UUPT itu memberi dasar hak perubahan status bagi perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pasal tersebut merupakan dasar hukum go private yang bersifat umum, karena tidak mengatur lebih lanjut bagaimana seharusnya prosedur dan tata cara perusahaan publik itu melakukan go private.

17

3. Pasal 19 Ayat (1) UUPT mengenai Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan ketentuan ini perubahan anggaran dasar perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh pemegang saham utama maupun pemegang saham minoritas.

B. Akibat Hukum terhadap Investor Terkait Dengan Pelaksanaan Go Private Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Tindakan Go Private merupakan salah satu bentuk aksi korporasi yang dapat dikatakan sebagai kebalikan dari tindakan Go Public dimana dalam tindakan Go Public, suatu perusahaan menawarkan sahamnya kepada public sehingga bila tawaran tersebut direspon oleh publik dengan membelinya maka perusahaan menjadi milik publik dan harus melaksanakan keterbukaan kepada publik atau sering disebut sebagai perusahaan terbuka. Sebaliknya Go Private merupakan tindakan dimana suatu perusahaan terbuka berubah statusnya kembali menjadi perusahaan tertutup. Kemitraan pasar modal dengan Emiten/Perusahaan Publik dapat dikatakan sebagai bentuk hubungan simbiosis mutualisme, dimana selama status terbuka atau publik tersebut masih memberikan keuntungan atau keunggulan bagi perusahaan maka perusahaan akan mempertahankan status tersebut, kondisi transaksi saham dari

18

perusahaan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan maka perusahaan tersebut akan tetap mempertahankan status listednya di bursa. Tetapi bila industri pasar modal tidak lagi memberikan manfaat bahkan menjadi beban bagi perusahaan maka secara naluri untuk bertahan hidup, maka perusahaan akan memilih untuk keluar dari industri atau dengan kata lain menjadi tertutup kembali. Kejadian kembalinya suatu Perusahaan Terbuka menjadi tertutup yang disebabkan karena hal-hal tersebut kemungkinanmerupakan hal yang masih dapat diterima oleh publik. Akan tetapi apabila berubahnya status Perusahaan Terbuka menjadi tertutup dengan alasan yang sulit untuk dapat diterima publik akan menimbulkan pertanyaan besar, mengingat image yang timbul adalah saat suatu perusahaan membutuhkan dana maka perusahaan tersebut datang kepada publik tetapi kemudian saat kondisi keuangan telah menjadi mapan perusahaan tersebut akhirnya meninggalkan publik. Secara hukum tindakan ini adalah sah, tidak ada satupun Negara di dunia yang melarang Perusahaan Terbuka untuk melakukan Go Private.14 Walaupun Go Private telah dilakukan sejak tahun 1997 yaitu untuk pertama kalinya oleh PT Praxair Indonesia, dan diikuti oleh beberapa Perseroan Terbuka lainnya, namun belum ada ketentuan yang pasti mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan tentang perubahan status Perseroan dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup dan hanya mengikuti ketentuan

Herry Siswanto, Go Private, Bukanlah Trend yang diharapkan, Warta BAPEPAM, Edisi 23 / Nopember 2006, http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/info_pm/ warta/Warta- Nopember-2006.pdf, diakses pada tanggal 5 Gustus 2011, pukul 14.00.

14

19

kuorum dalam transaksi benturan kepentingan yaitu sebesar lebih dari 50 persen baik untuk kuorum kehadiran maupun kuorum pengambilan keputusan. Ketentuan mengenai kuorum tersebut baru lahir sejak keluarnya Surat Bapepam nomor S- 2432/PM/2005 tanggal 5 September 2005 perihal Rencana Go Private PT Komatsu Indonesia Tbk. Adapun melalui surat tersebut, disampaikan bahwa pelaksanaan Go Private harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Independen (selanjutnya disebut RUPS Independen). Apabila RUPS Independen telah menyetujui, maka saham publik wajib dibeli melalui penawaran tender. RUPS Independen tersebut harus dihadiri oleh 75 persen atau lebih dari Pemegang Saham Independen dan harus disetujui oleh lebih dari 50 persen dari Total Pemegang Saham Independen Perseroan. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa dalam rangka untuk perubahan status perseroan dari perseroan terbuka menjadi tertutup, diperlukan persetujuan dari pemegang saham independen melalui RUPS Independen. Adapun kuorum kehadirannya adalah sebesar minimal 75 persen dari seluruh pemegang saham independen, dan kuorum pengambilan keputusannya adalah sebesar lebih dari 50 persen dari seluruh pemegang saham independen. Dapat dilihat bahwa kuorum kehadiran untuk perubahan status tersebut lebih besar daripada kuorum untuk agenda benturan kepentingan. Bapepam-LK dalam hal ini memberikan perlindungan yang begitu besar terhadap pemegang saham independen. Walaupun dalam Go Private tidak

20

terdapat benturan kepentingan, Bapepam-LK mewajibkan perusahaan untuk meminta persetujuan dari para pemegang Saham Independen. Selain itu, Surat Bapepam-LK tersebut juga mewajibkan pemegang saham pengendali untuk melakukan penawaran tender atas sahamsaham yang dimiliki oleh publik. Para pemegang saham Independen yang menolak atas rencana pengambilalihan tersebut diberikan hak untuk menjual sahamnya kepada perusahaan atau kepada pemegang saham pengendali baru. Pada dasarnya hal-hal tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi para pemegang saham Independen.

21

BAB IV SIMPULAN 1. Perubahan anggaran dasar perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh pemegang saham utama maupun pemegang saham minoritas. 2. Bapepam-LK dalam hal ini memberikan perlindungan yang begitu besar terhadap pemegang saham independen. Walaupun dalam Go Private tidak terdapat benturan kepentingan, Bapepam-LK mewajibkan perusahaan untuk meminta persetujuan dari para pemegang Saham Independen.

22

DAFTAR PUSTAKA Cristy Lomenzo Parker, Going Private: Business and Procedural Consideration in seeking relief from reporting and corporate governance requirement, LPP, 2004. Eduardus Tandelilin, Analisis Investasi dan Management Portofolio, BP-FE, Yogyakarta,2000. Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, Go Public dan Go Private di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Imam Sjahputra Tunggal, Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Jakarta: Harvarindo, 2000. M. Fakhruddin dan M. Sopian Hadianto, Pengantar dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal, Elex Media Komputindo, Jakarta. Munir Fuady, Pasar modal Modern (Suatu Tinjauan Hukum), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 118. Panji, Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Simon Benninga, Mark Halmantel, Oded Sarig, The Timing Of Initial Public Offering, Journal Of Finacial Public Offering, 2005. Sri Rejeki Hartono, Beberapa Aspek Tentang Permodalan Perseroan Terbatas, Mandar Maju, Bandung, 2000. Young Moo Shin, Securities Regulation in Korea, kore National University Press, Seoul, 1993.

23