ANGGARAN DASAR - perkasa.or.id · Anggaran Dasar PERKASA Pasal 3 Maksud dan tujuan PERKASA adalah : 1. Meningkatkan kualitas, profesionalisme moral serta integritas profesi Advokat

ANGGARAN DASAR

PERSERIKATAN ADVOCAD NUSANTARA

Anggaran Dasar PERKASA

ANGGARAN DASARPERSERIKATAN ADVOCAD NUSANTARA

(PERKASA)

MUKADIMAH

1. Bahwa NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIAadalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan oleh karena itu setiap orang tanpa dibedakankeyakinan, agama, suku, bangsa, golongan dan kedudukannyawajib tunduk serta menjunjung tinggi hukum demi tegaknyakeadilan dan kebenaran bagi setiap orang guna melindungi danmempertahankan hak-hak asasi manusia yang sesuai denganharkat dan martabatnya.

2. Bahwa Advokat Indonesia merupakan salah satu unsur PenegakHukum dalam kerangka kekuasaan kehakiman yang bebas danmerdeka serta memiliki kedudukan yang sama dengan penegakhukum lainnya, yang mengemban tugas dan tanggung jawabuntuk mengabdi, mempertahankan dan menegakkan hukum,demi tercapainya kepastian hukum yang mencerminkan nilai-nilai hidup yang luhur.

3. Bahwa Advokat Indonesia mempunyai kewajiban sertatanggung jawab kemasyarakatan untuk membawakan peranansebagai penggerak pembangunan yang turut mempeloporipembaruan, pembangunan dan pembentukan hukum sesuaidengan arah serta tujuan pembangunan dan pembinaan hukumsebagai sarana penunjang tercapainya masyarakat adil makmur,berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4. Bahwa Advokat Indonesia dalam menjalankan profesinya dapatmemberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankankuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukantindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik diluar maupun di dalam pengadilan, bertanggung jawab serta

Halaman 1 / 28


untuk memperjuangkan asas-asas keadilan dengan melindungihak-hak asasi manusia meningkatkan kesadaran hukum denganpenuh rasa tanggung jawab didasarkan atas pengabdian dan ilmuhukum yang didorong oleh cita-cita luhur Profesi Advokat yangOfficium Nobile.

5. Maka berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangantersebut di atas, dan dengan didukung oleh keinginan luhuruntuk menjalankan profesi Advokat, kami para AdvokatIndonesia, sepakat untuk membentuk PERSERIKATANADVOCAD NUSANTARA yang tunggal dan mandiri, denganAnggaran Dasar sebagai berikut :

BAB INAMA,TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1(1) Organisasi ini bernama PERSERIKATAN ADVOCAD

NUSANTARA (selanjutnya akan disebut “PERKASA”).

(2) Organisasi ini berkedudukan di Surabaya dengan kepengurusandi tingkat pusat, tingkat daerah dan di tingkat cabang,sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.

(3) PERKASA didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukanlamanya, dan dianggap telah didirikan pada tanggal 31-10-2018(tigapuluh satu Oktober duaribu delapanbelas).

BAB IIAZAS DAN LANDASAN

Pasal 2PERKASA berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut perubahan-perubahannya.

BAB IIIMAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS SERTA WEWENANG

Halaman 2 / 28


Pasal 3Maksud dan tujuan PERKASA adalah :1. Meningkatkan kualitas, profesionalisme moral serta integritas

profesi Advokat dalam menjalankan profesinya denganmenyelenggarakan kegiatan-kegiatan, termasuk pendidikan danpelatihan;

2. Menegakan hukum, kebenaran dan keadilan demi kepentinganmasyarakat termasuk memberdayakan masyarakat agarmenyadari hak-hak fundamentalnya di hadapan hukum dalamNegara Hukum Indonesia;

3. Menegakkan hak-hak asasi manusia berdasarkan Pancasila danUndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

4. Mempererat tali persaudaraan di antara sesama Advokat;

5. Membela dan memperjuangkan hak serta kepentingan paraAdvokat dalam menjalankan profesinya termasuk denganmenegakkan hak imunitas Advokat;

6. Turut serta dalam usaha pembangunan dan pengembanganhukum positif Indonesia.

Pasal 4PERKASA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :1. Mengangkat Advokat yang memenuhi persyaratan berdasarkan

ketentuan Undang-Undang Advokat;

2. Menyelenggarakan Buku Daftar Advokat dan setiap 1 (satu)tahun melaporkan perubahan jumlah Anggota PERKASA kepadaMahkamah Agung dan Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan;

3. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat;

4. Menyelenggarakan ujian profesi Advokat;

5. Menetapkan persyaratan kepada kantor Advokat untuk menerimacalon Advokat yang akan melakukan magang;

Halaman 3 / 28


6. Mengusulkan Advokat yang telah memenuhi syarat kePengadilan Tinggi sesuai domisili calon Advokat berada untukdisumpah;

7. Menetapkan dan menjalankan Kode Etik bagi AnggotaPERKASA;

8. Melaksanakan pengawasan terhadap Advokat agar Advokatdalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggipelaksanaan Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai Advokat;

9. Memberikan teguran lisan atau teguran tertulis atau melakukanpemberhentian sementara atau pemberhentian tetap terhadapAdvokat yang melanggar Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat berdasarkankeputusan Dewan Pengawas;

10. Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakatyang tidak mampu membayar honoranium Advokat dengan tetapmenjalankan tugasnya secara profesional;

11. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi dan badan-badan lain khususnya dalam bidang hukum;

12. Hal-hal lain guna mencapai tujuan PERKASA.

BAB IVKEANGGOTAAN

Pasal 5(1) Anggota PERKASA terdiri dari :

a. Anggota Biasa;b. Anggota Kehormatan.

(2) Anggota Biasa adalah Warga Negara Indonesia yang telahdiangkat sebagai advokat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat dan terdaftar dalam buku daftar anggotaPERKASA.

Halaman 4 / 28


(3) Anggota Kehormatan adalah anggota yang dianggap telahmemberikan kontribusi bagi PERKASA dengan turutmelakukan pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum ataupembangunan hukum Nasional.

(4) Setiap anggota PERKASA tidak dibenarkan menjadi anggotaorganisasi profesi Advokat lainnya.

(5) Ketentuan pada ayat (4) tidak berlaku bagi anggota kehormatan.

(6) Anggota yang melanggaran ketentuan Ayat (4) di atas dapatdiberhentikan dari keanggotaan PERKASA.

(7) Tata cara dan syarat menjadi anggota PERKASA diatur dalamAnggaran Rumah Tangga.

Pasal 6HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

(1) Setiap anggota memiliki hak suara yang sama.

(2) Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih menjadiPengurus PERKASA.

(3) Anggota Kehormatan tidak memiliki hak suara memilih dandipilih,tetapi memiliki hak berbicara.

(4) Setiap anggota berhak untuk mengajukan pendapat, saran danusul untuk kebaikan dan kemajuan PERKASA.

Pasal 7Setiap anggota mempunyai kewajiban :1. menjaga serta memelihara nama baik dan kehormatan profesi

Advokat termasuk menjaga nama baik PERKASA danmemelihara persaudaraan di antara rekan sesama PERKASA;

2. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lain yang berlaku dalamPERKASA;

Halaman 5 / 28


3. berpartisipasi, mendukung dan membantu terlaksananyakegiatan-kegiatan dalam program kerja PERKASA.

Pasal 8BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

(1) Keanggotaan berakhir apabila :‐ mengundurkan diri atas permintaan sendiri;‐ meninggal dunia;‐ Menjadi anggota di Organisasi Advokat lain;‐ Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan;‐ Dikenakan sanksi pemberhentian tetap dari profesinya

sebagai Advokat karena melanggar Kode Etik berdasarkanputusan Dewan Kehormatan;

‐ Dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindakpidana kejahatan dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun ataulebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkekuatan hukum tetap.

(2) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VSTRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9(1) Struktur organisasi PERKASA adalah :

a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berkedudukan di Surabaya,yang dipilih berdasarkan keputusan Kongres;

b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berkedudukan di Propinsi,yang dipilih berdasarkan keputusan melalui KonferensiDaerah;

c. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berkedudukan diKabupaten/Kota, yang dipilih berdasarkan keputusan melaluiKonferensi Cabang.

(2) Peresmian DPD dan DPC dilakukan oleh DPP dengan SuratKeputusan.

Halaman 6 / 28


Pasal 10DEWAN PIMPINAN PUSAT

(1) Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :a. Seorang Ketua Umum;b. Beberapa orang Wakil Ketua Umum;c. Seorang Sekretaris Jenderal;d. Beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal;e. Seorang Bendahara Umum;f. Beberapa orang Wakil Bendahara Umum; dang. Ketua-Ketua Departemen sesuai kebutuhan.

(2) Dewan Pimpinan Pusat menetapkan Dewan Kehormatan Pusat,Dewan Penasehat Pusat, Dewan Standar Profesi Advokat danKomisi Pengawas.

(3) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili PERKASA didalam dan di luar Pengadilan, kecuali untuk tindakan hukum dibidang keuangan PERKASA diwakili oleh Ketua Umum danBendahara Umum.

(4) Syarat-syarat untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusatdiatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(5) Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Pusat diatur dalamAnggaran Rumah Tangga.

Pasal 11DEWAN PIMPINAN DAERAH

(1) Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari :a. Seorang Ketua;b. Beberapa orang Wakil Ketua;c. Seorang Sekretaris;d. Beberapa orang Wakil Sekretaris;e. Seorang Bendahara;f. Beberapa orang Wakil Bendahara; dang. Ketua-Ketua Departemen sesuai kebutuhan.

Halaman 7 / 28


(2) Oleh Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan Dewan PenasehatDaerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

(3) Ketua dan Sekretaris mewakili Dewan Pimpinan Daerah didalam dan di luar Pengadilan, kecuali untuk tindakan hukum dibidang keuangan DPD diwakili oleh Ketua dan Bendahara DPD.

(4) Syarat-syarat untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerahdiatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(5) Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Daerah diatur dalamAnggaran Rumah Tangga.

Pasal 12DEWAN PIMPINAN CABANG

(1) Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari :a. Seorang Ketua;b. Beberapa orang Wakil Ketua;c. Seorang Sekretaris;d. Beberapa orang Wakil Sekretaris;e. Seorang Bendahara;f. Beberapa orang Wakil Bendahara; dang. Ketua-Ketua Departemen sesuai kebutuhan masing-masing

dapat dibantu oleh satu orang wakil atau lebih.

(2) Oleh Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan Dewan PenasehatCabang.

(3) Ketua dan Sekretaris mewakili Dewan Pimpinan Cabang didalam dan di luar Pengadilan, kecuali untuk tindakan hukum dibidang keuangan Dewan Pimpinan Cabang PERKASA diwakilioleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang.

(4) Syarat-syarat untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabangdiatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(5) Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Cabang diatur dalamAnggaran Rumah Tangga.

Halaman 8 / 28


Pasal 13MASA JABATAN PENGURUS

(1) Masa Jabatan kepengurusan PERKASA adalah :a. Dewan Pimpinan Pusat selama 4 (empat) tahun, setelah

dipilih oleh Kongres;b. Dewan Pimpinan Daerah selama 4 (empat) tahun, setelah

dipilih oleh Konferensi Daerah dan diresmikan oleh DewanPimpinan Pusat;

c. Dewan Pimpinan Cabang selama 4 (empat) tahun, setelahdipilih oleh Konferensi Cabang dan diresmikan oleh DewanPimpinan Pusat.

(2) Pengurus DPP, DPD dan DPC PERKASA yang masajabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masajabatan berikutnya dengan ketentuan pengurus tidak dapatdiangkat untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turutuntuk jabatan yang sama.

(3) Jabatan Pengurus DPP, DPD dan DPC berakhir dengansendirinya jika yang bersangkutan :a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;c. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan

(curatele);d. dikenakan sanksi pemberhentian tetap dari profesinya

sebagai Advokat karena melanggar Kode Etik berdasarkanputusan Dewan Pengawas;

e. dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindakpidana kejahatan dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun ataulebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkekuatan hukum tetap;

f. Menjadi pengurus pada organisasi advokat lain;g. diberhentikan atas dasar keputusan Kongres;h. telah berakhir masa jabatannya.

Halaman 9 / 28


(4) Pengurus DPP, DPD dan DPC yang mengundurkan diri darijabatannya harus memberitahukan maksudnya tersebut secaratertulis sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnyakepada DPP.

BAB VIKONGRES DAN KONGRES LUAR BIASA

Pasal 14(1) Kekuasaan Tertinggi PERKASA adalah pada Kongres, baik

Kongres berkala maupun Kongres Luar Biasa.

(2) Kongres diselenggarakan oleh DPP.

(3) Kongres berkala diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali padaakhir masa jabatan DPP.

(4) Dalam hal Kongres tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karenaadanya situasi yang tidak memungkinkan, sedangkan masajabatan kepengurusan DPP telah berakhir, maka masa jabatanDPP diperpanjang secara otomatis dan karenanya tetap dapatmenjalankan tugas dan wewenangnya sampai Kongresdilaksanakan.

Pasal 15(1) Kongres Luar Biasa diadakan setiap saat apabila ada hal-hal

mendesak yang harus diputuskan oleh Kongres atas permintaantertulis kepada DPP dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)jumlah DPP yang didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duaper tiga) DPC, yang telah tercatat di DPP.

(2) Segala sesuatu yang berlaku pada Kongres berkala, berlaku pulapada Kongres Luar Biasa.

Pasal 16HAK SUARA DALAM KONGRES

Halaman 10 / 28


(1) Yang memiliki Hak Suara dalam Kongres adalah DPPdemisioner dan Utusan DPD serta utusan DPC, denganketentuan sebagai berikut :a. DPP PERKASA demisioner memiliki 1 (satu) hak suara;b. Setiap DPD PERKASA masing-masing memiliki 1 (satu)

hak suara;c. Setiap DPC PERKASA masing-masing memiliki 1 (satu)

hak suara.

(2) Pemberian suara oleh DPP demisioner diwakili oleh KetuaUmum demisioner atau wakilnya yang diberi surat kuasa khususuntuk itu.

(3) Nama-nama utusan DPP dan DPC disampaikan kepada PanitiaKongres dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatanganioleh ketua dan sekretaris DPP atau DPC yang bersangkutan.

(4) Pemberian suara dilakukan secara terbuka, kecuali pemberiansuara yang memilih orang dilakukan secara tertutup.

Pasal 17PANGGILAN KONGRES

Kongres diadakan dengan panggilan tertulis kepada setiap anggotaDPP maupun DPC dari atau atas nama DPP dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan.

Pasal 18QUORUM KONGRES

(1) Kongres adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya2/3 (dua per tiga) dari DPP, DPD dan DPC yang telah tercatat diDPP.

(2) Apabila quorum tidak dicapai pada saat sidang dibuka, makaKongres diundurkan untuk waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga)jam, kemudian Kongres dibuka kembali dengan tidak terikatoleh quorum lagi, dan Kongres dapat mengambil keputusan-

Halaman 11 / 28


keputusan secara sah sepanjang telah sesuai dengan AnggaranDasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib Kongres.

Pasal 19PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan dalam Kongres pada prinsipnya dilakukansecara musyawarah mufakat dan apabila aklamasi tidak tercapaimaka dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak biasa dariutusan yang hadir pada saat dilakukan pengambilan keputusan.

Pasal 20SIDANG - SIDANG KONGRES

(1) Sidang-sidang pada Kongres adalah Sidang Pleno dan SidangKomisi.

(2) Sidang Pleno Kongres untuk pengesahan Tata Tertib dan JadwalAcara serta memilih Pimpinan Sidang Pleno Tetap dipimpinoleh Pimpinan Sidang Sementara yaitu Ketua dan AnggotaSteering Committee (SC).

(3) Komposisi Pimpinan Sidang Pleno Tetap sesuai Tata Tertibyang disahkan dalam Kongres.

(4) Sidang Pleno memutuskan pembentukan Komisi-Komisi sesuaiTata Tertib yang disahkan dalam Kongres.

(5) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi yangterdiri dari Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan olehpeserta Sidang Komisi.

(6) Hasil-hasil Sidang Komisi dilaporkan kepada Sidang Plenountuk diambil keputusan.

Pasal 21AGENDA KONGRES

(1) Adapun yang menjadi Agenda Kongres adalah :a. Pertanggungjawaban DPP selama masa jabatannya, termasuk

perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;

Halaman 12 / 28


b. Membahas dan memutuskan Garis Besar Program Kerjauntuk pengurus DPP periode berikutnya;

c. Memilih Ketua Umum dan Formatur untuk membentuk DPPperiode berikutnya;

d. Hal-hal lain yang dianggap penting untuk diputuskan dalamKongres.

(2) Acara pada Kongres Luar Biasa adalah membahas danmemutuskan hal-hal yang penting yang mendesak, yang menjadiagenda Kongres Luar Biasa.

Pasal 22PEMILIHAN KETUA UMUM DAN ANGGOTA FORMATUR

(1) Pemilihan Ketua Umum :a. Ketua Umum dipilih baik secara aklamasi atau melalui

pemungutan suara dalam Kongres;b. Dalam hal Kongres memilih Ketua Umum melalui

pemungutan suara, maka setiap calon Ketua Umum wajibdidukung sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) + 1 (satu)orang dari jumlah DPD dan 50 (limapuluh) + 1 (satu) orangdari jumlah DPC;

c. Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyakditetapkan sebagai Ketua Umum;

d. Ketua Umum terpilih otomatis menjadi Ketua Formatur.

(2) Pemilihan Anggota Formatur :a. Kongres memilih Anggota Formatur sebanyak 6 (enam)

orang, baik secara aklamasi atau melalui pemungutan suara;b. Dalam hal Kongres memilih Anggota Formatur melalui

pemungutan suara, maka setiap calon Anggota Formaturwajib didukung oleh sekurang kurangnya 50 (limapuluh) + 1(satu) orang DPD dan 50 (limapuluh) + 1 (satu) orang DPC;

c. Calon Anggota Formatur yang memperoleh suara terbanyakke 1 (satu) sampai dengan keenam ditetapkan sebagaiAnggota Formatur.

Halaman 13 / 28


(3) Ketua Umum terpilih/Ketua Formatur bersama-sama AnggotaFormatur terpilih yang telah ditetapkan sebagai Formaturbertugas menyusun dan menetapkan pengurus Dewan PimpinanPusat, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Penasehat Pusat,Dewan Standar Profesi Advokat dan Komisi Pengawas.

(4) Masa Tugas Formatur ditetapkan oleh Kongres.

BAB VIKONFERENSI DAERAH

Pasal 23(1) Konferensi Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan

Daerah.

(2) Konferensi Daerah diadakan setiap 4 (empat) tahun sekalidengan agenda :a. Laporan pertanggungjawaban kinerja Dewan Pimpinan

Daerah, termasuk perhitungan dan pertanggungjawabankeuangan;

b. Membahas dan memutuskan Garis Besar Program Kerjauntuk pengurus periode berikutnya;

c. Memilih Ketua dan Anggota Formatur untuk membentukDewan Pimpinan Daerah periode berikutnya;

d. Agenda lain yang dianggap penting untuk dibahas dandiputuskan oleh Konferensi Daerah.

Pasal 24HAK SUARA DALAM KONFERENSI DAERAH

(1) Yang memiliki hak suara Konferensi Daerah adalah :a. Dewan Pimpinan Daerah demisioner yang memiliki 1 (satu)

hak suara;b. Setiap utusan DPC PERKASA memiliki 1 (satu) hak suara;

(2) Pemberian suara oleh Dewan Pimpinan Daerah demisionerdiwakili oleh Ketua demisioner atau wakilnya yang sah untukitu.

Halaman 14 / 28


(3) Penentuan utusan DPC sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf bdiatas ditentukan dalam rapat yang khusus diadakan untuk ituoleh masing-masing DPC.

(4) Nama-nama utusan DPC berdasarkan rapat sebagaimana diaturdalam ayat (3) diatas harus disampaikan kepada PanitiaKonferensi Daerah dalam bentuk Surat Keputusan yangditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC yangbersangkutan.

(5) Pemberian suara dilakukan secara terbuka, kecuali pemberiansuara yang memilih orang dilakukan secara tertutup.

Pasal 25PANGGILAN KONFERENSI DAERAH

Pemanggilan Konferensi Daerah dilakukan dengan pemanggilantertulis atas nama Dewan Pimpinan Daerah dalam waktu sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraanserta disampaikan kepada semua Dewan Pimpinan Cabang yangtelah terdaftar.

Pasal 26QUORUM KONFERENSI DAERAH

(1) Konferensi Daerah adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah DPC yang telahterdaftar.

(2) Apabila quorum tidak tercapai pada saat sidang dibuka, makaKonferensi Daerah diundurkan untuk waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) jam, kemudian Konferensi Daerah dibukakembali dengan tidak terikat oleh quorum lagi dan KonferensiDaerah dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.


Pengambilan keputusan dalam Konferensi Daerah pada prinsipnyadilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila aklamasi tidak

Halaman 15 / 28


tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak biasadari utusan yang hadir pada saat dilakukan pengambilan keputusan.

Pasal 28SIDANG-SIDANG

(1) Sidang-sidang pada Konferensi Daerah adalah Sidang Pleno danSidang Komisi.

(2) Sidang Pleno Konferensi Daerah untuk pegesahan Tata Tertibdan Jadwal Acara serta memilih Pimpinan Sidang Pleno Tetapdipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yaitu Ketua danAnggota Steering Committee (SC).

(3) Komposisi Pimpinan Sidang Pleno Tetap sesuai Tata Tertibyang disahkan dalam Konferensi Daerah.

(4) Sidang Pleno memutuskan pembentukan Komisi-Komisi sesuaiTata Tertib yang disahkan dalam Konferensi Daerah.

(5) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi yangterdiri dari Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan olehpeserta sidang Komisi.


Pasal 29PEMILIHAN KETUA DAN ANGGOTA FORMATUR

(1) Pemilihan Ketua :a. Konferensi Daerah memilih Ketua, baik secara mufakat

maupun melalui pemungutan suara;b. Dalam hal Konferensi Daerah memilih Ketua melalui

pemungutan suara, maka setiap calon Ketua wajib didukungsekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) DPC.

(2) Pemilihan Anggota Formatur :

Halaman 16 / 28


a. Konferensi Daerah memilih Anggota Formatur sebanyak 4(empat) orang, baik secara aklamasi atau melaluipemungutan suara;

b. Dalam hal Konferensi Daerah memilih Anggota Formaturmelalui pemungutan suara, maka setiap calon AnggotaFormatur wajib didukung sekurang-kurangnya oleh 50(limapuluh) + 1 (satu) orang DPC;

c. Calon Anggota Formatur yang memperoleh suara terbanyakke 1 (satu) sampai dengan keempat ditetapkan sebagaiAnggota Formatur.

(3) Ketua terpilih/Ketua Formatur bersama-sama Anggota Formaturterpilih yang telah ditetapkan sebagai Formatur bertugasmenyusun dan menetapkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah,Dewan Penasehat Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

(4) Masa tugas Formatur ditetapkan oleh Konferensi Daerah.

Pasal 30KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

(1) Konferensi Daerah Luar Biasa dapat diadakan setiap saat apabilaada hal-hal mendesak yang harus diputuskan atas permintaantertulis dari Dewan Pimpinan Cabang dari sekurang-kurangnya1/2 (setengah) dari jumlah DPC yang telah terdaftar di DPD.

(2) Segala sesuatu yang berlaku pada Konferensi Daerah, berlakupula pada Konferensi Daerah Luar Biasa.

BAB VIIKONFERENSI CABANG

Pasal 31(1) Konferensi Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan

Cabang.

(2) Musyawah Cabang diadakan setiap 4 (empat) tahun sekalidengan agenda :

Halaman 17 / 28


a. Laporan pertanggungjawaban kinerja Dewan PimpinanCabang, termasuk perhitungan dan pertanggungjawabankeuangan;

b. Laporan Dewan Penasehat Cabang;c. Membahas dan memutuskan Garis Besar Program Kerja

untuk pengurus DPC periode berikutnya;d. Memilih Ketua dan Formatur untuk membentuk DPC

periode berikutnya;e. Agenda lain yang dianggap penting untuk dibahas dan

diputuskan oleh Konferensi Cabang.

Pasal 32HAK SUARA DALAM KONFERENSI CABANG

Hak suara dalam Konferensi Cabang dimiliki oleh setiap anggotabiasa yang telah tercatat pada Dewan Pimpinan Cabang yangpemberiannya didasarkan pada tata tertib Konferensi Cabang.

Pasal 33PANGGILAN KONFERENSI CABANG

Konferensi Cabang diadakan dengan pemanggilan tertulis dari atauatas nama Dewan Pimpinan Cabang kepada setiap anggota biasadalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggalpenyelenggaraan.

Pasal 34QUORUM KONFERENSI CABANG

(1) Konferensi Cabang adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota biasa yangtelah tercatat pada cabang.

(2) Apabila quorum tidak tercapai pada saat sidang dibuka, makaKonferensi Cabang diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 2(dua) jam, kemudian Konferensi Cabang dibuka kembali dengantidak terikat oleh quorum lagi dan Konferensi Daerah dapatmengambil keputusan-keputusan yang sah.

Halaman 18 / 28



Pengambilan keputusan dalam Konferensi Cabang pada prinsipnyadilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila mufakat tidaktercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak biasadari anggota yang hadir pada saat dilakukan pengambilan keputusan.

Pasal 36SIDANG-SIDANG KONFERENSI CABANG

(1) Sidang-sidang pada Konferensi Cabang adalah Sidang Pleno danSidang Komisi.

(2) Sidang Pleno Konferensi Cabang untuk pengesahan Tata Tertibdan Jadwal Acara serta memilih Pimpinan Sidang Pleno Tetapdipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yaitu Ketua danAnggota Stairing Committe (SC).

(3) Komposisi Pimpinan Sidang Pleno Tetap sesuai Tata Tertibyang disahkan dalam Konferensi Cabang.

(4) Sidang Pleno memutuskan pembentukan Komisi-Komisi sesuaiTata Tertib yang disahkan dalam Konferensi Cabang.

(5) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi yangterdiri dari Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan olehpeserta Sidang Komisi.


Pasal 37PEMILIHAN KETUA DAN ANGGOTA FORMATUR

(1) Pemilihan Ketua :a. Konferensi Cabang memilih Ketua, baik secara mufakat atau

melalui pemungutan suara;b. Dalam hal Konferensi Cabang memilih Ketua melalui

pemungutan suara, maka setiap calon Ketua wajib didukung

Halaman 19 / 28


sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) + 1 (satu) oranganggota;

c. Calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak ditetapkansebagai Ketua;

d. Ketua terpilih otomatis menjadi Ketua Formatur.

(2) Pemilihan Anggota Formatur :a. Konferensi Cabang memilih Anggota Formatur sebanyak 5

(lima) orang, baik secara mufakat atau melalui pemungutansuara;

b. Dalam hal Konferensi Cabang memilih Anggota Formaturmelalui pemungutan suara, maka setiap calon AnggotaFormatur wajib didukung oleh sekurang kurangnya 50(limapuluh) + 1 (satu) orang Anggotanya;

c. Calon Anggota Formatur yang memperoleh suara terbanyakke 1 (satu) sampai dengan keempat ditetapkan sebagaiAnggota Formatur;

(3) Ketua terpilih/Ketua Formatur bersama-sama Anggota Formaturterpilih yang telah ditetapkan sebagai Formatur bertugasmenyusun dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang danDewan Penasehat Cabang.

(4) Masa tugas Formatur ditetapkan oleh Konferensi Cabang.

Pasal 38KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

(1) Konferensi Cabang Luar Biasa dapat diadakan setiap saatapabila ada hal-hal mendesak yang harus diputuskan ataspermintaan tertulis dari sekurang-kurangnya ½ (setengah) darijumlah anggota biasa yang tercatat di DPC.

(2) Segala sesuatu yang berlaku pada Konferensi Cabang berlakupula pada Konferensi Cabang Luar Biasa.

BAB VIIIRAPAT KERJA

Halaman 20 / 28


Pasal 39RAPAT KERJA NASIONAL

(1) Dewan Pimpinan Pusat mengadakan Rapat Kerja Nasional(RAKERNAS) dengan Dewan Pimpinan Daerah dan DewanPimpinan Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalamsetahun.

(2) RAKERNAS membahas dan memutuskan tentang pelaksanaanprogram-program kerja yang telah diputuskan oleh Kongres.

(3) Keputusan RAKERNAS diambil secara musyawarah danmufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka dilakukandengan pemungutan suara terbanyak biasa dari peserta yanghadir pada saat dilakukan pengambilan keputusan.

(4) Keputusan-keputusan yang diambil dalam RAKERNASditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 40RAPAT KERJA DAERAH

(1) Dewan Pimpinan Daerah mengadakan Rapat Kerja Daerah(RAKERDA) dengan Dewan Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengankebutuhan organisasi.

(2) RAKERDA membahas dan memutuskan tentang pelaksanaanprogram-program kerja yang telah diputuskan oleh KonferensiDaerah.

(3) Keputusan RAKERDA diambil secara musyawarah dan mufakatdan apabila tidak tercapai mufakat, maka dilakukan denganpemungutan suara terbanyak biasa dari peserta yang hadir padasaat dilakukan pengambilan keputusan.

(4) Keputusan-keputusan yang diambil dalam RAKERDAditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 41

Halaman 21 / 28


RAPAT KERJA CABANG(1) Dewan Pimpinan Cabang mengadakan Rapat Kerja Cabang

(RAKERCAB) dengan anggota cabang sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhanorganisasi.

(2) RAKERCAB membahas dan memutuskan tentang pelaksanaanprogram-program kerja yang telah diputuskan oleh KonferensiCabang.

(3) Keputusan RAKERCAB diambil secara musyawarah danmufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka dilakukandengan pemungutan suara terbanyak biasa dari peserta yanghadir pada saat dilakukan pengambilan keputusan.

(4) Keputusan-keputusan yang diambil dalam RAKERCABditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 42RAPAT PIMPINAN NASIONAL

(1) Dewan Pimpinan Pusat mengadakan Rapat Pimpinan Nasional(RAPIMNAS) yang dihadiri oleh DPP dan seluruh Pimpinan(Ketua/Sekretaris) DPD dan DPC, yang dilaksanakan sesuaidengan kebutuhan PERKASA.

(2) RAPIMNAS membahas dan memutus hal-hal yang dianggapstrategis, penting dan mendesak bagi kepentingan PERKASA.

(3) Keputusan-keputusan yang diambil dalam RAPIMNASditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

BAB IXRAPAT-RAPAT PENGURUS

Pasal 43(1) Rapat-rapat pengurus terdiri dari :

a. Rapat Pengurus Harian;b. Rapat Pengurus Pleno;

Halaman 22 / 28


c. Rapat Pengurus Pleno Diperluas.

(2) Rapat Pengurus Harian adalah rapat pengurus yang dihadiri olehpengurus harian yang terdiri dari : Ketua Umum/Ketua,Sekretaris Jenderal/Sekretaris dan Bendahara Umum/Bendaharadi masing- masing tingkatan.

(3) Rapat Pengurus Pleno adalah rapat pengurus yang dihadiri olehpengurus harian dan Ketua-Ketua Departemen besertaanggotanya.

(4) Rapat Pengurus Pleno Diperluas adalah :a. Rapat Pengurus Pleno DPP yang dihadiri oleh Dewan

Penasehat dan atau Dewan Kehormatan;b. Rapat Pengurus Pleno DPD yang dihadiri oleh Dewan

Penasehat Daerah dan atau Dewan Kehormatan Daerah;c. Rapat Pleno DPC yang dihadiri oleh Dewan Penasehat

Cabang dan atau Dewan Kehormatan.

(5) Hal-hal lain mengenai penyelenggaraan Rapat Pengurus diaturdalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XHUBUNGAN ANTARA DPP, DPD DAN DPC

Pasal 44(1) Dewan Pimpinan Pusat didalam menjalankan tugasnya sehari-

hari adalah berdasarkan garis kebijaksanaan yang ditentukanoleh Kongres yang merupakan kekuasaan tertinggi dalamPERKASA.

(2) Setiap Keputusan Dewan Pimpinan Pusat wajib ditaati dandijalankan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan PimpinanCabang.

(3) Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dalammenjalankan kebijakan sehari-hari dan dalam membuatkeputusan tidak boleh bertentangan dengan keputusan ataukebijakan Dewan Pimpinan Pusat.

Halaman 23 / 28


(4) Setiap anggota Dewan Pimpinan Pusat berhak untuk hadirdalam semua rapat-rapat Dewan Pimpinan Daerah dan DewanPimpinan Cabang.

(5) Hal-hal lebih lanjut mengenai hubungan antara DPP, DPD danDPC diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIK E K A Y A A N

Pasal 45(1) Kekayaan PERKASA terdiri dari uang pangkal, uang iuran,

uang sumbangan dan lain-lain kekayaan yang diperoleh dengansah.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang kekayaan sebagaimana dimaksudayat (1) tersebut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIIKODE ETIK ADVOKAT DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 46(1) Demi menjaga martabat Advokat serta nama baik PERKASA,

maka setiap anggota PERKASA wajib mematuhi Kode EtikAdvokat Indonesia.

(2) Setiap anggota PERKASA yang melanggar Kode Etik dapatdiadili oleh Dewan Kehormatan terlepas dari jabatan/kedudukanapapun yang dijabatnya dalam organisasi maupun anggota biasa.

Pasal 47(1) Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Advokat di DPD dan

DPC maka dibentuk Dewan Kehormatan Pusat dan DewanKehormatan Daerah.

(2) Untuk memeriksa dan memutus adanya pelanggaan Kode Etik,Dewan Kehormatan membentuk Majelis Kehormatan.

Halaman 24 / 28


(3) Masa jabatan Dewan Kehormatan sama dengan masa jabatanDewan Pimpinan Pusat dan masa jabatan Dewan KehormatanDaerah sama dengan masa jabatan Dewan Pimpinan Daerah.

(4) Dewan Kehormatan terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang,tetapi harus selalu berjumlah ganjil.

(5) Tugas dan wewenang Dewan Kehormatan diatur dalamPeraturan Rumah Tangga.

BAB XIIIKOMISI PENGAWAS

Pasal 48(1) Pengawasan terhadap anggota PERKASA dilakukan oleh

Komisi Pengawas.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agarAdvokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjungtinggi Kode Etik dan peraturan perundang-undangan sertaketentuan lain yang mengatur mengenai Advokat.

(3) Tugas dan wewenang Komisi Pengawas diatur lebih lanjutdalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIXDEWAN PENASEHAT

Pasal 49(1) Dewan Pimpinan Pusat dibantu oleh Dewan Penasehat Pusat,

Dewan Pimpinan Daerah dibantu oleh Dewan Penasehat Daerahdan Dewan Pimpinan Cabang dibantu oleh Dewan PenasehatCabang.

(2) Dewan Penasehat pada masing-masing tingkatan dapatmemberikan nasehat, baik diminta maupun tidak, kepada DewanPimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan PimpinanCabang.

Halaman 25 / 28


(3) Dewan Penasehat terdiri dari sekurang-kurangnya dari 5 (lima)orang di Pusat dan 3 (tiga) orang di Daerah dan Cabang, tetapiselalu harus berjumlah ganjil.

(4) Masa jabatan Dewan Penasehat Pusat sama dengan masa jabatanDewan Pimpinan Pusat, masa jabatan Dewan Penasehat Daerahsama dengan masa jabatan Dewan Pimpinan Daerah dan masajabatan Dewan Penasehat Cabang sama dengan masa jabatanDewan Pimpinan Cabang.

(5) Tugas dan wewenang Dewan Penasehat diatur lebih lanjutdalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 50(1) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh memuat ketentuan-

ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

(2) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Kongres atau KongresLuar Biasa.

BAB XXIPERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN

RUMAH TANGGA

Pasal 51Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanyadapat dilakukan melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa.

BAB XXIPEMBUKUAN

Pasal 52Tahun buku PERKASA dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampaidengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember dari tiap-tiap tahunyang untuk pertama kalinya akan dibuat pada akhir bulan Desember2018.

Halaman 26 / 28


Pasal 53(1) DPP, DPD dan DPC wajib menyusun Laporan Tahunan secara

tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahunbuku Laporan Tahunan tersebut sekurang-kurangnya memuat :a. Laporan Kinerja dan Keuangan PERKASA untuk tahun

buku sebelumnya;b. Ihtisar Laporan Keuangan Tahunan PERKASA yang disusun

sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan.

(2) Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Ketua Umum danSekretaris Jenderal (untuk DPP), Ketua dan Sekretaris (untukDPD dan DPC).

(3) Laporan Tahunan disahkan oleh rapat pengurus masing-masingtingkat kepengurusan sebelum ditandatangani.

(4) Laporan Tahunan wajib disampaikan DPP dalam RapatPimpinan Nasional

(5) Laporan Tahunan wajib disampaikan DPD dalam RapatPimpinan Daerah dan selanjutnya disampaikan kepada DPPsecara tertulis.

(6) Laporan Tahunan wajib disampaikan DPC dalam RapatPimpinan Cabang dan selanjutnya disampaikan kepada DPD danDPP secara tertulis.

BAB XXIIP E M B U B A R A N

Pasal 54(1) Pembubaran PERKASA harus diputuskan dalam Kongres Luar

Biasa yang khusus diadakan untuk maksud itu.

(2) Kongres Luar Biasa tersebut adalah sah, apabila dihadiri olehsekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah DewanPimpinan Daerah dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah DewanPimpinan Cabang yang telah terdaftar di DPD.

Halaman 27 / 28


(3) Apabila quorum tidak tercapai pada saat sidang dibuka, makaKongres Luar Biasa tersebut diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam jika sesudah dibuka kembali ternyataquorum tetap tidak tercapai, maka diadakan lagi pengunduranuntuk waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam. Jika sesudahpengunduran berturut-turut untuk waktu sekurang-kurangnya 2(dua) kali tersebut quorum tetap tidak tercapai, maka KongresLuar Biasa yang khusus diadakan untuk pembubaran PERKASAtersebut tidak sah dan dianggap batal.

(4) Pembubaran PERKASA dalam Kongres Luar Biasa menurutketentuan ketentuan di atas adalah sah, apabila disetujui olehsekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara pesertaKongres Luar Biasa.

BAB XXIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 55(1) Apabila timbul perbedaan tafsiran terhadap suatu ketentuan

dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga,maka hal ini diputus oleh Dewan Pimpinan Pusat setelahmendengar pendapat Dewan Penasehat Pusat.

(2) Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan hal-hal yang belumdiatur dalam Anggaran Dasar ini dalam Anggaran RumahTangga melalui Peraturan Organisasi maupun Keputusan DewanPimpinan Pusat PERKASA sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

(3) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Halaman 28 / 28

Documents

ANGGARAN DASAR - perkasa.or.id · Anggaran Dasar PERKASA Pasal 3 Maksud dan tujuan PERKASA adalah : 1. Meningkatkan kualitas, profesionalisme moral serta integritas profesi Advokat