(APRIL, MEI DAN JUNI) TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK ......tentang Keterbukaan Informasi Publik khususunya di Provinsi Banten. Semoga laporan ini mendatangkan manfaat dan faedah bagi implementasi

LAPORAN TRIWULAN KE 2

(APRIL, MEI DAN JUNI)

SUMBER DANA APBD PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2020

UNTUK

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

JL. RAYA PETIR KM 3. BANJARSARI KEC. CIPOCOK JAYA

KOTA SERANG-BANTEN 42123

TAHUN 2020

LAPORAN TRIWULAN II 2020 i

Daftar Isi

Hal

1. Daftar Isi _____________________________ i

2. Kata Pengantar _____________________________ ii

3. Laporan Kegiatan :

- Latar Belakang

- Maksud dan Tujuan

- Ruang Lingkup Kegiatan

- Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Penutup

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

1

3

4

6

11

4. Lampiran-Lampiran :

- Daftar Personalia Kegiatan

- Dokumentasi Kegiatan

- Realisasi Anggaran

_____________________________

_____________________________

_____________________________

a

b

e

LAPORAN TRIWULAN II 2020 ii

Kata Pengantar

Bismillahirrohmaanirrohim.

Assalamu’alikum Wr. Wb. Salam Sejahtera untuk kita semua.

Syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah

Subhanahu wata’ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah dan

inayah-Nya. Sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab, perkenankan kami

atas nama Komisi Informasi Provinsi Banten menyampaikan Laporan Triwulan

ke II Tahun 2020.

Berdasarkan pasal 28 ayat (2) jo ayat (4) UU No. 14 tahun 2008, Komisi

Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan

laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang bersangkutan. Dan laporan lengkap

Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.

Komisi Informasi Provinsi Banten, mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah bekerja sama dan turut serta membantu kelancaran

Komisi Informasi dalam mengawal dan melaksanakan UU No. 14 tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik khususunya di Provinsi Banten.

Semoga laporan ini mendatangkan manfaat dan faedah bagi implementasi

keterbukaan informasi publik yang merupakan hak asasi manusia, dapat

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ciri penting negara demokrasi, dimana

publik dapat turut serta dalam pengambilan kebijakan publik di Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Serang, 30 Juni 2020

Komisi Informasi Provinsi Banten

Ketua,

HILMAN, SE., M.Si

LAPORAN TRIWULAN II 2020 1

A. Laporan Kegiatan

a. Latar Belakang

Amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik yang efektif berlaku pada bulan Mei 2010, telah memberikan

dampak yang besar dalam tatanan sosial masyarakat tentang praktik

penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan Daerah. Rezim ketertutupan

yang selama lebih dari 3 (tiga) dasawarsa melekat pada aparat birokrasi,

secara perlahan namun pasti menghadapi keniscayaan akan tuntutan era

keterbukaan. Era keterbukaan faktanya merupakan issue universal yang

tidak bisa dihindari oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi

Banten. Sehingga pada akhirnya, memaksa Pemerintah Provinsi Banten,

sebagai entitas penyelenggara pemerintahan di tingkat Provinsi, untuk

mengadopsi, nilai-nilai dan semangat keterbukaan, transparansi dan

akuntabilitas.Itulah yang menjadi nilai-nilai penting demokrasi.

Sejak dibentuk pada bulan Februari 2011, kehadiran lembaga

Komisi Informasi di Provinsi Banten, merupakan KI Provinsi yang ke#5

dibentuk diantara 33 Provinsi se Indonesia. Secara perlahan, Komisi

Informasi Provinsi Banten (KIP Banten) telah memberikan “warna” dalam

penyelenggaraan tata pemerintahaan yang baik (good governance) dan

pemerintahan yang bersih (clean government). Hal tersebut bisa terlihat

dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pelaksanaan dan Pembentukan PPID (Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Pembentukan PPID, merupakan amanat dari Undang-Undang

Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 1

poin (9) yang menyebutkan bahwa tanggung-jawab PPID adalah

menyimpanan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau melayanani

permintaan informasi. Sehingga kehadiran PPID baik PPID Utama

maupun PPID Pembantu di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) menjadi sangat penting.

Dengan tanggungjawab yang dimiliki PPID, proses permohonan

informasi menjadi lebih tertata, tercatat, terdokumentasi dan dapat

dipertanggungjawabkan. Di pihak lain, hak yang dimiliki pemohon

informasi, pun bisa diakomodasi dengan prinsip cepat, tepat, sederhana

dan berbiaya murah. Kemitraan yang terjalin antara PPID (yang ada pada


Badan Publik), Pemohon (baik perorangan, kelompok maupun badan

hukum) serta Komisi Informasi, adalah sebuah kondisi sine quanon.

Kondisi yang diharapkan bisa mengawal keterbukaan informasi yang

sesuai dengan harapan masyarakat dan Badan Publik.

Namun demikian, walaupun PPID sudah hadir di tingkat Provinsi

Banten, bahkan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, sengketa

informasi, sebagai akibat dari tidak terpenuhinya keinginan pemohon

informasi terhadap permohanan informasi kepada badan publik, tetap tak

terhindarkan. Dalam catatan petugas kepaniteraan KIP Banten, sampai

dengan Bulan Juni 2020 sudah masuk (yang sudah di register) 68

sengketa informasi,

Melihat volume sengketa yang cukup besar, yang merupakan tugas

pokok dan fungsi KIP Banten, yaitu menerima, memeriksa dan

menyelesaikan sengketa informasi, dengan mempertimbangkan bahwa

mediasi diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, KIP Banten

Sebagaimana disebutkan dalam amanat UU KIP bahwa tugas pokok dan

fungsi Komisi Informasi adalah menyelesaikan permohonan sengketa

informasi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Hal ini

berkaitan dengan agenda sosialisasi yang masih perlu ditingkatkan,

semuanya akan bermuara pada kebutuhan anggaran. Keterbatasan

anggaran, dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap kinerja KIP

Banten. Dilain pihak, KIP Banten tidak bisa menunda masyarakat yang

menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi, karena UU

KIP , sebagai hukum acara PSI, telah mengatur dengan rigid batas waktu

PSI selambat-lambatnya 100 hari kerja.

Agenda utama KIP Banten adalah melakukan sosialisasi sambi

melakukan penguatan kelembagaan (Institution Empowering) melalui

penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap

Badan Publik. Pada semester pertama, akan lebih difokuskan pada Badan

Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan dilanjutkan

kegiatan yang dilakukan penguatan kelembagaan di Pemerintah

Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Banten melaui sosialisasi

keterbukaan informasi yang diharapkan mempunyai output untuk

penguatan di Badan Publik dan PPID sebagai Garda terdepan pelayanan

informasi . Dan pada tahun 2020 diharapkan semua Badan Publik sudah

memahami UU no 14 Tahun 2008 sepenuhnya. Serta di harapkan PPID di

tiap Badan Publik dapat menyelesaikan setiap permohonan informasi


sehingga tidak perlu sampai sengketa di Komisi Informasi Provinsi

Banten.

Melihat kondisi objektif seperti diurai di atas, dengan mengingat

keberlanjutan program yang sedang dibangun maka ada beberapa hal

penting yang perlu diangkat sebagai issue strategis.

Untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas KIP Banten,

melakukan pengembangan kapasitas melalui kegiatan Bimbingan Teknis

(BIMTEK) Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Lebak , Sosialisasi

keterbukaan, kegiatan Right To Know Day (RTKD), iklan di media cetak,

radio dan Televisi lokal mengenai keterbukaan informasi terkait dengan

tugas dan pokok serta wewenang Komisioner dan staf. Diharapkan semua

yang akan dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten bisa

bermanfaat bagi Masyarakat luas khususnya masyarkat Provinsi Banten.

b. Maksud dan Tujuan

Komisi Informasi (sebagaimana pasal 26 UU No. 14 Tahun 2008)

bertugas :

a. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian

sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi

nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik

berdasarkan Undang-Undang;

b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan

c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;

d. Sedangkan khusus Komisi Informasi Provinsi bertugas

menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik

di daerah melalui Media dan/atau Ajudikasi nolitigasi.

Sedangkan wewenang Komisi Informasi (sesuai pasal 27 UU No. 14

Tahun 2008) berwenang :

a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang

bersengketa;

b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh

Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya

menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik

ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian

sengketa Informasi Publik;


d. Mengambil sumpah setiap saksi yang di dengar keterangannya

dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi

publik; dan

e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga

masyarakat dapat menilai kinerja komisi informasi;

f. Sedangkan keweangnan Komisi informasi provinsi meliputi

kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan

Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan paparan tugas dan wewenang KIP Banten

dimaksudkan untuk :

a. Memberikan gambaran tentang Tugas dan wewenang KIP

Banten;

b. Keterbatasan pelaksanaan tugas dan wewenang yang maksimal,

selain keterbatasan anggaran, juga disebabkan kurangnya

pemahaman publik tentang UU No. 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, maka hal itu membutuhkan

penguatan kelembagaan pada setiap Badan Publik;

c. Dalam memaksimalkan partisipasi publik dalam

penyelenggaraan pemerintahan maka hak publik untuk

mengakses informasi harus dipermudah, maka perlu sosialisasi

yang lebih intens kepada Badan Publik, berkaitan dengan

kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi;

d. Dengan pemahaman publik, baik masyarakat maupun badan

publik tentang UU KIP, maka diharapkan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan / penyelenggaraan negara / pemerintahan

melalui kontribusi dan partisipasi masyarakat dan mindset

keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas dari

penyelenggaraan pemerintahan melalui good governance, clean

dan open goverment dapat segera terwujud.

c. Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, maka komisi

informasi publik yang telah dibentuk berdasarkan undang-undang

yang sah dengan harapan dapat bekerja sebagaimana yang

ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang yang ada agar proses

penyelenggaraan Negara yang baik berupa : transparan, efektif dan


efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dapat segera

terwujud.

Untuk itu kualitas penyelenggaraan negara, dapat secara kasat

mata diukur berdasarkan pada tingkat transparansi informasi publik,

tingkat efektif dan efisien pada proses penyelenggaran pemerintahaan

dan pengelolaan anggaran Negara, serta tingkat akuntabilitas atau

tingkat perolehan ukuran pencapaian target dan hasil

penyelenggaraan Negara.

Dengan bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka sudah

semestinyalah bila Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini

akan menjadi Negara yang sangat menjunjung tinggi konstitusinya

dengan mengkedepankan era keterbukaan informasi publik bagi

warganya.

Berdasarkan pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan dari UU 14

tahun 2008 ini adalah untuk: (1) menjamin hak warga negara

untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program

kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,

serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (2) mendorong

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan

publik; (3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam

pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang

baik; (4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu

yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat

dipertanggungjawabkan; (5) mengetahui alasan kebijakan publik

yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (6) mengembangkan

ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

(7) meningkatkan pengelolaan dan pelayan an informasi di

lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi

yang berkualitas.

Sedangkan tugas Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi

Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan

memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi

dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Dalam menjalankan tugasnya KIP provinsi berwenang (1)

memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

(2) meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh

Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya


menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; (3) meminta keterangan

atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait

sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; (4)

mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam

Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan (5)

membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga

masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Akhirnya dukungan semua pihak sangat dibutuhkan guna

merealisasikan dokumen rencana renstra ini. Terwujudnya tujuan

Undang-undang ini bukan hanya dibebankan kepada Komisi

informasi publik namun juga menjadi tanggungjawab semua pihak.

d. Realisasi Pelaksanaan Kegiataan

1. Bidang Kelembagaan Dan Kerjasama

Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Komisi Informasi Provinsi

Banten memiliki tugas (1) menyusun pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi kelembagaan dan kerjasama Komisi Informasi Provinsi Banten;

(2) menyusun, memantau, dan mengevaluasi arah kebijakan

pelayanan informasi badan publik; (3) melakukan koordinasi dan

kerjasama dengan lembaga mitra; (4) melakukan monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan

Informsi Publik dan Peraturan Turunannya di Badan Publik di

wilayah Provinsi Banten.

Memasuki Triwulan ke II Komisi Informasi Provinsi Banten mulai

memasuki tahap persiapan dalam melakukan Monitoring dan

Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan undang-undang keterbukaan

informasi publik kepada Badan-Badan Publik di wilayah Provinsi

Banten. Tahap persiapan Monev yang dilakukan oleh Komisi

Informasi Provinsi Banten salah satunya adalah melakukan

monitoring terhadap website Badan-Badan Publik serta memonitoring

keaktifan website PPID Badan Publik dan meminta daftar Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) diwilayah Kabupaten/Kota.

Adapun kegiatan kelembagaan dan kerjasama pada Triwulan II

adalah sebagai berikut:


AGENDA KEGIATAN KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

TRIWULAN II TAHUN 2020

NO HARI/TGL KEGIATAN KETERANGAN

1

Senin, 6 April 2020

Rapat Internal terkait penyelesaian sengketa informasi yang semakin banyak permohonan masuk ditengah wabah virus Covid-19

Seluruh Komisioner,

Sekretariat dan Asisten Ahli Komisi Informasi Provinsi

Banten

2

Rabu, 22 April 2020

Rapat Internal terkait Penjadwalan Sidang PSI, Relokasi anggaran dan terkait Kelembagaan KI Banten

Seluruh Komisioner,


Banten

3

Selasa, 28 April 2020

Diskusi secara daring menggunakan Aplikasi Zoom yang diselenggarakan oleh KI Pusat

Seluruh Komisioner

4


Rapat Internal terkait adanya Permohonan Informasi kepada PPID KI Banten dan membahas Anggaran KI Banten serta pemetaan Waktu Sidang PSI

Seluruh Komisioner,


Banten

5 Rabu, 29 April 2020

Koordinasi dari Biro Hukum terkait Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon saudara Ojat Sudrajat

Seluruh Komisioner,


Banten

6

Senin, 08 Juni 2020

Kordinasi target pemprov Banten tahun 2020 sebagai provinsi informatif

Seluruh Komisioner, Sekretariat dan Asisten Ahli


7

Rabu, 24 Juni 2020

Rapat Internal Evaluasi laporan bulanan dan persiapan Monev

Seluruh Komisioner,

Sekretariat dan Asisten Ahli


8

Senin, 29 Juni 2020

Rapat Internal terkait persiapan MONEV Badan Publik tahun 2020

Seluruh Komisioner,


Banten

2. Laporan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Komisi Informasi Provinsi Banten merupakan salah satu

lembaga negara yang ada di tingkat Propinsi, dimana UU no 14


tahun 2008 telah mampu merubah paradigma badan public dan

juga masyarakat Banten untuk berkomiten bersama bahwa

keterbukaan dan akses terhadap informasi merupakan Hak asasi

manusia (HAM) yang harus dipenuhi. Komitmen bersama ini telah

mampu meningkatkan partsipasi publik dalam perencanaan dan

pengawasan pada proses pembangunan di Provinsi Banten.

Bentuk kesadaran badan public dan partsipasi masyarakat

terlihat pada adanya permohonan informasi oleh pemohon tentang

berbagai hal yang ada di Provinsi Banten dan delapan

Kabupaten/Kota. Maka untuk menjamin itu semua sesuai pasal

26 ayat 3 UU KIP menyatakan “ komisi informasi provinsi dan

komisi informasi kabupaten/kota bertugas memeriksa, dan

memutus sengketa informasi publik di daerah melalui Mediasi dan

atau ajudikasi nonlitigasi”

Jumlah perkara yang sudah diregister sampai bulan Juni

2020 sebanyak 69 register. Penyelesaian sengketa informasi di

Provinsi Banten pada Triwulan ke II dapat dilihat pada grafik 1, di

bawah ini :

Grafik 1.

0

0

9

0

5

4

Selesai Ajudikasi

Selesai Mediasi

Gugur

Dicabut

Ditolak

Dalam Proses

REKAPITULASI HASIL PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

APRIL - JUNI 2020


Grafik 2

Grafik 3

3. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi yaitu:

Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) merupakan

bidang pendukung dalam penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi Komisi Informasi. Dalam arti kinerja dari tupoksi utama

dari Komisi Informasi Provinsi Banten (KIP Banten) akan lebih

optimal dan lebih baik apabila masyarakat sudah tersosialisasi

dengan baik peran dan fungsi KIP Banten dalam perspektif

8

16

1

3

0 0

13

5

01

00

2

4

6

8

10

12

14

16

18

REKAPITULASI REGISTERASI SENGKETA INFORMASI BERDASARKAN TERMOHON

TRIWULAN II 2020

23

13

11

JUMLAH SENGKETA MASUKAPRIL - JUNI 2020

APRIL

MEI

JUNI


keterbukaan informasi, termasuk bagaimana masyarakat dapat

memperjuangkan hak-haknya atas informasi yang tidak

dikecualikan serta mengedukasi masyarakat dan Pemerintah

Daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 Tentang Keterbukaan Informasi (UU KIP).

Memasuki Triwulan II Komisi Informasi Provinsi Banten

memiliki agenda Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi dalam

keterbukaan Informasi Desa yang diagendakan pada bulan Maret

akhir, namun berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Provinsi

Banten Nomor 800/734-BKD/2020 Perihal Penyesuaian Sistem

Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Banten yang didasari oleh Surat Edaran Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020

Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam

Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan tindaklanjut

penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) pandemic virus Covid-19 di

Provinsi Banten, maka kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi

dalam keterbukaan informasi Desa yang diagendakan bulan Maret

dan direncanakan akan direalisasikan pada bulan April belum

dapat terlaksana karena adanya Kejadian Luar Biasa Pandemi

Virus Covid-19.

Segala kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi di

Triwulan ke II yang bersifat mengundang massa tidak dapat

direalisasikan karena adanya himbauan Pemerintah terhadap

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga segala bentuk

kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi di Triwulan ke II tetap

berjalan dengan menggunakan sarana media sosial dan website

seperti sosialisasi kegiatan-kegiatan Komisi Informasi Provinsi


Banten, mensosialisasikan protokol kesehatan, update Peta

Sebaran Covid-19 di Provinsi Banten, sosialisasi peringatan hari-

hari besar Nasional.

Komisi Informasi Provinsi Banten pun ikut berperan dalam

rangka peduli terhadap penyebaran virus covid-19 yaitu dengan

melaksanakan pembagian masker kepada masyarakat sekitar dan

para pengemudi kendaraan serta memberikan tausiah singkat

dengan tema Himah Transparansi Covid-19 yang ditayangkan di

Banten TV.

e. Penutup

Komisi Informasi Provinsi Banten dalam kelancaran kegiatan

operasional sehingga dapat melakukan tugas secara optimal. kami

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

Pemerintah Provinsi Banten. Semoga apa yang telah dilaksanakan

merupakan bentuk ikhtiar kita menjadikan Pemerintah Provinsi

Banten sebagai pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta

dapat bertanggungjawab dalam mengelola keuangan negara.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Serang, 30 Juni 2020

KOMISI INFORMASI

PROVINSI BANTEN,

HILMAN, SE., M.Si

LAPORAN TRIWULAN II 2020 a

B. Daftar Personalia Kegiatan

SUSUNAN ORGANISASI 2017

LAPORAN TRIWULAN II 2020 b

C. DOKUMENTASI KEGIATAN

Kegiatan Diskusi Daring oleh KI Pusat Selasa,

28 April 2020

Menerima Koordinasi dari Biro Hukum Banten Rabu, 29 April 2020

Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dari Pemohon KITA-PD


menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dari LSM Badak Banten

yang berjumlah 4 Permohonan Sengeta Selasa, 12 Mei 2020

PPID KI Banten Memberikan Jawaban atas permohonan informasi kepada pemohon

berupa laporan SPJ 2018-2019 Jumat, 15 Mei 2020

Peduli terhadap penyebaran Virus Covid-19 KI Banten distribusi Masker kepada masyarakat yang membutuhkan Jumat, 3 April 2020

LAPORAN TRIWULAN II 2020 c

Menjadi Narasumber pada Kegiatan Kongkow Ramadhan Minggu, 17 Mei 2020

Rapat Internal Jawaban Tergugat II Intervensi KI banten

Rabu, 3 Juni 2020

Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi sebanyak 3 Perkara

Kamis, 28 Mei 2020

Kordinasi target pemprov Banten tahun 2020 sebagai provinsi informatif

Senin, 8 Juni 2020

Agenda Sidang Ajudikasi Pemeriksaan Awal 009 III Badak Banten Kota Serang vs

Diskominfo Kota Serang Rabu, 24 Juni 2020

Senin, 10 Februari 2020

Agenda sidang ajudikasi pemeriksaan awal 111 XII Suhendar & Yusman Nur vs

Kejaksaan Tinggi Banten. Selasa, 2 Juni 2020

LAPORAN TRIWULAN II 2020 d

Agenda Rapat Internal terkait Agenda Penyelesaian Sengketa dan

Anggaran tahun 2021 Kamis, 11 Juni 2020

Agenda rapat koordinasi Pembahasan Permohonan VR oleh PPID Banten

Jumat, 26 Juni 2020

Agenda Sidang ajudikasi kedua 086,087,088 X Justitia Konsumen Indoneia vs SDN Cikulur Kota Serang, SDN Angsana

Kota Serang & SDN Keganteran Kota Serang Kamis, 18 Juni 2020

Agenda rapat internal Pembahasan perkara di PTUN dan persiapan MONEV

Selasa, 30 Juni 2020

Agenda Rapat Internal membahas laporan bulanan dan evaluasi kinerja

Rabu, 24 Juni 2020

Agenda sidang ajudikasi pemeriksaan awal 005 II Sarifulloh vs PPID KPU Kota Serang

Selasa, 23 Juni 2020

LAPORAN TRIWULAN II 2020 e

D. REALISASI ANGGARAN

LAPORAN TRIWULAN II 2020

Documents

(APRIL, MEI DAN JUNI) TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK ......tentang Keterbukaan Informasi Publik khususunya di Provinsi Banten. Semoga laporan ini mendatangkan manfaat dan faedah bagi implementasi