13

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi - Provinsi Kalimantan Barat

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Download PDF Report

Upload
ngoliem
View
224
Download
1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi - Provinsi Kalimantan Barat

Page 2: Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi - Provinsi Kalimantan Barat

Page 3: Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi - Provinsi Kalimantan Barat

Page 4: Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi - Provinsi Kalimantan Barat

Page 5: Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi - Provinsi Kalimantan Barat

Page 6: Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi - Provinsi Kalimantan Barat

Page 7: Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi - Provinsi Kalimantan Barat

Page 8: Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi - Provinsi Kalimantan Barat

Page 9: Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi - Provinsi Kalimantan Barat

Page 10: Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi - Provinsi Kalimantan Barat

Page 11: Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi - Provinsi Kalimantan Barat

Page 12: Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi - Provinsi Kalimantan Barat

Page 13: Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi - Provinsi Kalimantan Barat

pontianak.bpk.go.id · Pemerintah Pusat, yang memegang kekuasaan pclnerintahan negara Rcpt:blik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Oasar Negara Republik Indonesia,

pontianak.bpk.go.id · Pemerintah Pusat, yang memegang kekuasaan pclnerintahan negara Rcpt:blik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Oasar Negara Republik Indonesia,

Documents

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/07/Perda-No-1-thn...5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/07/Perda-No-1-thn...5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Documents

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No...... tentang Penetapan Peraturan Penerintah ... yang dari bagian dana perimbangan keuangan pusat

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No...... tentang Penetapan Peraturan Penerintah ... yang dari bagian dana perimbangan keuangan pusat

Documents

SALINAN - pontianak.bpk.go.id · 3. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Le mbaran Negara

SALINAN - pontianak.bpk.go.id · 3. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Le mbaran Negara

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI - BPK Perwakilan Provinsi ...pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/07/No.1-th-2011-SOPD...Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI - BPK Perwakilan Provinsi ...pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/07/No.1-th-2011-SOPD...Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok

Documents

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi ...pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No.-25...arsip : bagian hukum - sekretariat daerah kabupaten

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi ...pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No.-25...arsip : bagian hukum - sekretariat daerah kabupaten

Documents

BUPATI LANDAK, - pontianak.bpk.go.id · Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran

BUPATI LANDAK, - pontianak.bpk.go.id · Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Documents

· PDF fileRANG UNDANG-UNDANG DIBAWA KE DALAM MESYUARAT (Halaman 20) RANG UNDANG-UNDANG: Rang Undang-undang Perbekalan

· PDF fileRANG UNDANG-UNDANG DIBAWA KE DALAM MESYUARAT (Halaman 20) RANG UNDANG-UNDANG: Rang Undang-undang Perbekalan

Documents

KESEPAKATANBERSAMA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/10/Kesepakatan-Bersama... · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

KESEPAKATANBERSAMA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/10/Kesepakatan-Bersama... · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Documents

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi ...pontianak.bpk.go.id/.../2010/08/Peraturan-Daerah_No.-32-Tahun-2007.pdf · berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi,

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi ...pontianak.bpk.go.id/.../2010/08/Peraturan-Daerah_No.-32-Tahun-2007.pdf · berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi,

Documents

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/05/Perda-No-8-Tahun-2010...2 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/05/Perda-No-8-Tahun-2010...2 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Documents

pontianak.bpk.go.id...tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

pontianak.bpk.go.id...tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANGjdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_no_24_th_2003[1].pdf · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANGjdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_no_24_th_2003[1].pdf · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG - …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/06/9-PERDA-PKL.pdf · Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ... tentang Susunan Organisasi

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG - …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/06/9-PERDA-PKL.pdf · Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ... tentang Susunan Organisasi

Documents

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi - …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi - …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG - pontianak.bpk.go.id file11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG - pontianak.bpk.go.id file11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Documents

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi ...pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi ...pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

Documents

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximil, telex, foto copy, pelayanan cuci, taksi

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximil, telex, foto copy, pelayanan cuci, taksi

Documents

UNDANG-UNDANG MALAYSIA...UNDANG-UNDANG CETAKAN SEMULA MALAYSIA DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA...UNDANG-UNDANG CETAKAN SEMULA MALAYSIA DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG …

Documents

Banjarbaru - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Banjarbaru - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

Documents

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi ...pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, ... Syarat-syarat

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi ...pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, ... Syarat-syarat

Documents

PERDA NO 18 TH 2008 PEMBANGUNAN MENARA …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Microsoft-Word... · Pembentukan Kabupaten Landak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

PERDA NO 18 TH 2008 PEMBANGUNAN MENARA …pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Microsoft-Word... · Pembentukan Kabupaten Landak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Documents

UNDANG-UNDANG KRIKET Laws of Cricket Undang-Undang 25 - Bola Lampau Jarak Undang-Undang 26 – Larian dan larian sentuhan percuma Undang-Undang 27 - Rayuan Undang-Undang 28 – Wiket

UNDANG-UNDANG KRIKET Laws of Cricket Undang-Undang 25 - Bola Lampau Jarak Undang-Undang 26 – Larian dan larian sentuhan percuma Undang-Undang 27 - Rayuan Undang-Undang 28 – Wiket

Documents

in! menurut undang-undang tersebut disebut Undang-Undang

in! menurut undang-undang tersebut disebut Undang-Undang

Documents

pontianak.bpk.go.id · Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian Pasal 11 menyatakan bahwa Walikota dan Wakil ... Keuangan Antara Pemerintah

pontianak.bpk.go.id · Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian Pasal 11 menyatakan bahwa Walikota dan Wakil ... Keuangan Antara Pemerintah

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …

Documents

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi ...pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi ...pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Peraturan-Daerah_No... · Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian

Documents

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

Documents

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - agc.gov.my 5.… · undang-undang cetakan semula malaysia diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di bawah kuasa akta penyemakan undang-undang

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - agc.gov.my 5.… · undang-undang cetakan semula malaysia diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di bawah kuasa akta penyemakan undang-undang

Documents