4. ASDEP TATA KELOLA DESTINASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Fasilitasi Koordinasi Asistensi Tata Kelola

Destinasi Pariwisata

2. Asistensi Tata Kelola Destinasi Pariwisata

3. Penyusunan Pedoman Pengembangan

Tata Kelola Destinasi Pariwisata Wilayah

Perbatasan

4. Seminar Nasional Forum Tata Kelola

Destinasi Pariwisata Wilayah Perbatasan

5. Asistensi Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Khusus

6. Fasilitasi Asistensi Tata Kelola Destinasi

Khusus

7. Bimbingan Teknis Sadar Wisata Dan Aksi

Sapta Pesona

8. Bimbingan Teknis Sadar Wisata kepada

Aparat Pengamanan Di Destinasi

Pariwisata

9. Penguatan Kelompok Sadar Wisata

10.Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta

Pesona

Program Pembentukan dan Pengembangan

Destination Management Organization / Tata Kelola

Destinasi Pariwisata (DMO/DG) telah diinisiasi oleh

Kementerian Pariwisata sejak tahun 2010. Program

Tata Kelola Destinasi Pariwisata menjadi program

prioritas / unggulan yang lokus destinasinya

merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

(KSPN) yang tertera pada PP No. 50 Tahun 2011

tentang RIPPARNAS.

Program Tata Kelola Destinasi Pariwisata 2010 –

2014 pelaksanaannya diukur berdasarkan Tahapan

Transformasi Tata Kelola Destinasi Pariwisata

(Strategi Dan Skenario 1) sesuai buku Pedoman

Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Berbasis Konsep Destination Management

Organization (DMO) dan Destination Governance

(DG). Di tahun 2015, fokus program Tata Kelola

Destinasi Pariwisata adalah pembentukan Forum

Tata Kelola Pariwisata di 16 kluster dan sosialisasi

program TKDP di 9 kluster baru.

Untuk tahun 2016, program TKDP akan

memfokuskan pada dua critical success factor, yakni

Management Destinasi yang meliputi Finansial,

Operasional, Marketing, SDM, dan Inovasi; dan

Pembenahan Destinasi. Sedangkan untuk

pembenahan destinasi, akan dikonsentrasikan pada

pembangunan infrastruktur dalam rangka dukungan

pengembangan aksesibilitas, amenitas dan fasilitas

pendukung pariwisata lainnya.

I. Cluster program

Pada tahun 2016, Program Tata Kelola Destinasi

Pariwisata dilaksanakan di 27 (dua puluh tujuh)

Cluster, dengan rincian 25 Cluster Existing dan 2

Cluster Baru. Cluster yang existing adalah Sabang,

Toba, Nias, Muaro Jambi, Palembang, Kota Tua,

Kepulauan Seribu, Pangandaran, Borobudur, Bromo

Tengger Semeru, Pemuteran, Batur, Sanur, Rinjani,

Komodo, Flores, Wakatobi, Toraja, bunaken,

Derawan, Sentarum, Belitung (Tanjung Kelayang),

Tanjung Puting, Pulau Morotai, dan Raja Ampat.

Sedangkan Cluster baru pada tahun 2016 adalah

Tanjung Lesung dan Mandalika. Dari cluster-cluster

tersebut, beberapa diantaranya merupakan 10

Destinasi Pariwisata Prioritas yang ditetapkan oleh Presiden.

Berikut adalah Peta dari Cluster-cluster dimana dilaksanakan Program Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tahun 2016 :

1. Fasilitasi Koordinasi Asistensi Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Fasilitasi koordinasi asistensi Tata Kelola Destinasi dilaksanakan oleh Sekretariat DMO Pusat Kementerian Pariwisata.

Sekretariat DMO Pusat melaksanakan tugas dalam fasilitasi antara lain DMO Club Meeting, Management Training,

Workshop, Monitoring dan Evaluasi, Pembuatan MAPS Kluster DMO, Pengumpulan Data Critical Factors Cluster DMO.

Berikut adalah pelaksanaan Fasilitasi Koordinasi Asistensi Tata Kelola Destinasi Pariwisata yang telah dilaksanakan

pada Tahun 2016 :

Tanggal Kegiatan Keterangan

14 Januari 2016

Workshop Program Tata Kelola Destinasi Pariwisata

15 Januari 2016

Stakeholder Meeting Program Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Penajaman konsep DMO Penajaman mengenai output dan outcome dari

program DMO

16 Januari 2016

Management Training Program Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Pemahaman Penggunaan metode statistic untuk menghitung jumlah wisatawan pada 27 cluster DMO

Penajaman mengenai kebutuhan pengembangan atraksi, ammenitas dan aksesibilitas dan kebutuhan lintas sector pada 27 cluster DMO

17 Januari 2016

Club Meeting

21 Januari 2016

Workshop dalam rangka penetapan kerangka kerja program Tata Kelola Destinasi Pariwisata 2016

Menyepakati penggunaan konsep “Tools Identifikasi Isu” dapat digunakan sebagai kerangka berpikir untuk bekerja, namun perlu ada penyederhanaan tabel.

Peserta membuat suatu mapping tentang lingkup kerja bidang Manajemen pada FTKP / LWG, yang nantinya mohon persetujuan Deputi Pengembangan Destinasi & Industri Pariwisata.

Usulan mengenai tugas narasumber, fasilitator destinasi, dan fasilitator lokal dilakukan beberapa revisi serta penambahan dan telah disepakati.

04 Februari 2015

Club Meeting : Dalam Rangka Program Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 2016

Prinsip dari DMO, kuncinya di lokalitas daerah, bagaimana memanfaatkan potensi lokal yang bisa diterima oleh pasar internasional tanpa meninggalkan lokalitas atau ciri khas. Dengan potensi lokalitas di Indonesia akan mampu mengembangkan DMO kita lebih maju dari negara lain. Ini harus berangkat dari masyarakat.

05 Februari 2015

Club Meeting : Peran FTKP / LWG Dalam Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tahun 2016

FTKP harus dibuat roadmap yang jelas. Kesuksesan FTKP adalah apabila FasDes & FasLok nya

sudah berhasil membuat FTKP nya jalan. Administrator dari FTKP hendaknya bersifat

HIRARKIS tetap STRUKTURAL, namun pengambilan keputusan-keputusan harus bersifat KONSENSUS. FTKP hanya memfasilitasi program:

FTKP harus memperhatikan 3 hal penting : CLARITY, INTENTIONALITY, POOL of PEOPLE

18 Februari 2016

Workshop Dalam Rangka Tindak Lanjut Penyusunan Workplan Tahun 2016

Pembahasan format workplan, critical success Pembahasan tema seminar nasional Disampaikannya arahan persiapan ke lapangan dan

sinkronisasi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat

19 Februari 2016

Workshop Dalam Rangka Kerjasama dan Sinergitas Program Lintas Sektor di 27 Cluster

Mengsinergikan program antar Kementerian terkait dengan bidang Pariwisata

07 April 2016 Club Meeting 5: dalam rangka formulasi isu strategis pada destinasi

Menyusun Formulasi Isu Strategis pada destinasi nasional

nasional Sinergi Program DMO dangan 10 Destinasi Pariwisata Unggulan

2. Asistensi Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Pada Tahun 2016, Program tata Kelola Destinasi Pariwisata telah dilaksanakan di beberapa Cluster. Kegiatan yang

dilakukan di masing-masing Cluster berupa Stakeholder Meeting, Convergence Meeting, Workshop, dan Bimbingan

Teknis. Kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Prioritas

pada 27 Cluster DMO yaitu upaya penguatan dan penataan organisasi melalui pembentukan Forum Tata Kelola

Destinasi Pariwisata, pembentukan Local Working Group atau Kelompok Kerja Lokal, penyusunan critical success factor,

serta melakukan stakeholder mapping. Untuk pelaksanaan kegiatan pada cluster yang juga merupakan 10 Destinasi

Pariwisata Prioritas juga melibatkan Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata. Berikut adalah rekap pelaksanaan

kegiatan dari masing-masing Cluster tersebut :

Cluster Tanggal Kegiatan Hasil

Kepulauan Seribu

23 Februari 2016

Stakeholder Meeting Dalam Rangka Pembahasan Kerangka Kerja Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kepulauan Seribu Tahun 2016

Diharapkan ada komitmen dari Pemerintah Daerah. dalam upaya mencapai peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, serta bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memajukan pariwisata prioritasnya adalah pembangunan infrastruktur dan harus bersamaan dengan pemberdayaan masyarakat, dalam konteks inilah pariwisata dikembangkan melalui Tata Kelola.

1 Maret Stakeholder Meeting Dalam Critical Success Factor Kepulauan Seribu perlu

2016 Rangka Pembentukan kelompok Kerja Lokal Pariwisata Tata kelola Destinasi Pariwisata Kepulauan Seribu

dilakukan penajaman. Aspek lingkungan menjadi penting. Kunjungan

di Kepulauan Seribu menunjukan adanya tren peningkatan. Peningkatan tersebut berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti terbukanya lapangan kerja

Borobudur 3 Maret 2016

Convergence Meeting Dalam Rangka Koordinasi Lintas Sektor Pengelolaan & Peningkatan Infrastruktur Kawasan Borobudur

Destinasi Borobudur diperlukan penguatan FTKP dengan cara perluasan keterlibatan berbagai pihak

FTKP Borobudur harus diperkuat dengan legalitas, setidaknya dapat ditandatangani oleh Bupati Magelang.

4 Maret 2016

Workshop Dalam Rangka Stakeholder Meeting dalam rangka Koordinasi Internal Kluster DMO Borobudur

Destinasi Borobudur diperlukan penguatan FTKP dengan cara perluasan keterlibatan berbagai pihak

FTKP Borobudur harus diperkuat dengan legalitas, setidaknya dapat ditandatangani oleh Bupati Magelang.

27 Agustus 2016

Stakeholder Meeting Akselerasi Pengelolaan Borobudur menuju Destinasi Internasioanal

Management atraksi wisata di Kembanglimus masih terkotak-kotak.

Perlu pembagian tugas / peran yang jelas antar LWG

Apa yang kita diskusikan ada harapan kedepan, dimana konteks kedepan apa yang akan kita buat kesana. Selain konteks, yang penting adalah konten.

Kedepan diharapkan ada transformasi dalam pengelolaan. Tugas fasdes adalah memetakan persoalan yang ada di bawah. Seperti TIC, kendala homestay dll. BO tidak akan mengganti TWCB namun mentransforasi ke arah yang lebih

baik. Pengelolaan kawasan Borobudur harus incorporate. Kesejahteraan adalah untuk masyarakat.

Bunaken 10 Maret 2016

Stakeholder Meeting dalam rangka kick off DMO Bunaken Tahun 2016

Dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama yang didasari oleh keinginan bersama untuk membangun Destinasi Pariwisata yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.

Dilakukan sosialisasi program lintas sektoral 11 Maret

2016 Convergence Meeting dalam rangka pemantapan FTKP Bunaken

Dalam kegiatan ini dipersiapkan pembentukan FTKP Bunaken, selain itu juga dilakukan penyampaian program kerja DMO Bunaken untuk tahun 2016.

Sabang 10 Maret 2016

Convergence Meeting Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Sabang

Disepakati Komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), FTKP dan LWG untuk percepatan pengembangan kepariwisataan di Aceh – Sabang dalam upaya pencapaian target pariwisata nasional.

12 Maret 2016

Convergence Meeting Peningkatan Kualitas Destinasi Pariwisata Sabang

Perhitungan dampak ekonomi dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengelolaan destinasi pariwisata di Sabang.

Fokus FTKP Sabang terkait dengan pengembangan SDM, Infrastruktur dan lingkungan hidup, pengembangan daya tarik dan industri pariwisata, serta regulasi dan keamanan

Setelah tahun 2015, ada beberapa hal yang telah terwujud dalam pengembangan tata kelola destinasi pariwisata di Sabang, seperti penataan kawasan, akses, dsb. Namun masih banyak hal yang belum kita selesaikan, terutama pelabuhan.

Kota Tua 16 Maret Stakeholder Meeting dalam Celah pengembangan destinasi heritage kota tua

2016 rangka kick off DMO Kota Tua Tahun 2016

: ketidakmampuan memenuhi harapan wisatawan, informasi yang sangat terbatas, ilegal dan tidak standar pelaku guide, monotone dan menjemukan, kurang training dan update.

Telah dilakukan sosialisasi Critical Factor DMO Kota Tua

24 Mei 2016 Workshop Manajemen Mutu Museum Kota Tua

29 Agustus 2016

Dukungan Pengembangan Tata Kelola Destinasi DMO Kota Tua dalam rangka penyusunan database Cagar Budaya berbasis Open data

Pengajuan suatu objek untuk menjadi suatu cagar budaya dapat disampaikan kepada Tim Ahli Cagar Budaya, namun perlu disertakan dengan beberapa persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Tim Cagar Budaya.

Penggunaan aplikasi open data memberikan manfaat dalam menyebarkan informasi tentang pariwisata maupun kebudayaaan, karena adanya kemudahan dalam mendapatkan informasi tersebut.

Pendataan cagar budaya dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi open data, sudah banyak developer yang menyediakannya. Namun saat ini perlu ada partisipasi dari masyarakat agar aplikasi open data tersebut dapat bermanfaat.

Form pendataan cagar budaya sudah tersedia dalam google docs, form yang disusun sudah menyesuaikan dengan data yang dibutuhkan dalam pengajuan suatu objek menjadi Cagar Budaya.

Pendataan cagar budaya melalui open data memberikan berbagai kemudahan dalam pengumpulan informasi. Diakernakan pengisian

dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun perlu dilakukan verifikasi terhadap data yang diisi tersebut.Pendataan Cagar Budaya akan dilakukan dengan melibatkan LWG DMO Kota Tua, Universitas, dan para pengumpul data.

Palembang 17 Maret 2016

Workshop dalam rangka penyusunan kerangka kerja Tata kelola Destinasi Pariwisata Kota Palembang dan sekitarnya

Dilakukan identifikasi issue dan kebutuhan untuk pengembangan kepariwisataan Musi, Palembang dan sekitarnya

Kebutuhan kepariwisataan Palembang, diantaranya: peningkatan kapasitas pelaku pariwisata, pembukaan lapangan kerja pariwisata, penyiapan infrastruktur pariwisata, penguatan jejaring, penguatan tourism management plan, peningkatan SDM Pariwisata, peningkatan kualitas destinasi pariwisata, persiapan daya dukung destinasi pariwisata

18 Maret 2016

Stakeholder Meeting dalam rangka pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DMO) Musi, Palembang

Dilakukan komitmen dengan para pihak / pemangku kepentingan untuk pengembangan kepariwisataan Musi, Palembang dan sekitarnya

Diadakan sosialisasi SK Walikota Palembang untuk DMO Musi, Palembang

30 Mei 2016 Bimbingan teknis pelayanan prima asistensi tata kelola destinasi pariwisata musi - palembang

16 Agustus 2016

Workshop pelatihan pemandu wisata tata kelola destinasi pariwisata dmo musi

Pertemuan dan diskusi dengan ahli sejarah, budayawan, tokoh adat dan ahli lainnya untuk menyamakan persepsi cerita, hikayat, atau kisah interpretasi Palembang

Para pemandu bisa lebih kreatif dalam memanfaatkan social media untuk mempromosikan jasa

Tindak lanjut workshop dengan pelatihan pemandu wisata lanjutan, pelatihan bahasa, sertifikasi pemandu wisata, dan pelatihan lainnya.

Pangandaran 22 Maret 2016

Stakeholder Meeting Dalam rangka Kick Off DMO Pangandaran Tahun 2016

Dalam konteks pengembangan kawasan pangandaran perlu disusun regulasi perizinan untuk mendukung pengembangan fungsi kawasan. Salah satu contohnya adalah penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Pangandaran.

Perlu adanya pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas pariwisata di kawasan.

Perlu adanya pengembangan investasi yang sesuai dengan fungsi kawasan.

Setiap stakeholder yang ada di Pangandaran harus bersinergi dalam menjalankan perannanya dalam membangun pariwisata pangandaran. Pembagian peran dalam Forum Tata Kelola Destinasi Pariwisata harus jelas dan sesuai dengan tupoksi dari masing-masing stakeholder.

Salah satu permasalahan di Pangandaran adalah penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), karena itu perlu adanya mekanisme penanganan para PKL di Pantai Pangandaran.

31 Mei 2016 Stakeholder Meeting dalam rangka Program Tata Kelola Destinasi Pariwisata DMO Pangandaran Tahun 2016

Stakeholder menyepakati untuk merapihkan Pantai Barat dan Timur Pangandaran. Selain itu juga sepakat untuk bersama-sama menuju pariwisata kelas dunia.

Pelaksanaan event di Pangandaran masih kurang

1 Juni 2016 Convergence meeting asistensi tata kelola destinasi pariwisata pangandaran

Upaya pengembangan pariwisata akan dilakukan disemua lini termasuk dalam standar packaging, pengembangan Sumber daya manusia bersertifikasi, pengembangan produk maupun local identity.

Rinjani 23 Maret 2016

Stakeholder Meeting Dalam Rangka Kick Off DMO Rinjani Tahun 2016

Dilakukan sosialisasi kerangka kerja DMO Rinjani dan critical success factor DMO Rinjani tahun 2016

Kebutuhan pada DMO Rinjani adalah pada kebersihan (masalah sampah) yang ada di sekitar Rinjani dan sekitarnya untuk dapat diselesaikan bersama-sama dengan para pihak

Mandalika 24 Maret 2016

Stakeholder Meeting Sosialisasi Program Tata Kelola Destinasi Pariwisata di kawasan mandalika

Dilakukan sosialisasi DMO Mandalika kepada para pihak di Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah

Para pihak / pemangku kepentingan sepakat bersama-sama bekerja untuk pengembangan kepariwisataan Mandalika, Lombok Tengah sebagai 10 destinasi pariwisata nasional tahun 2015 – 2019

Identifikasi issue dan kebutuhan pengembangan kepariwisataan Mandalika dan sekitarnya

27 Mei 2016 Stekholder Meeting dalam rangka penyusunan kerangka kerja dan identifikasi pemangku kepentingan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mandalika

28 Mei 2016 Workshop dalam rangka identifikasi critical succes factor Tata Kelola Destinasi

Pariwisata Mandalika 9 Agustus

2016 Bimbingan Teknis pelayanan prima untuk wisatawan di mandalika

Pembentukan segera ( target 1 bulan ) Perkumpulan Pedagang Asongan Mandalika dan Perkumpulan Kapten Boat Mandalika sebagai wadah untuk menyusun langkah-langkah konkrit dalam membangun kesepakatan antar mereka demi Mandalika yang nyaman bagi wisatawan, dan tadi sdh ditunjuk Koordinator yang akan mengkoordinir langkah-langkah pembentukan ini

Kegiatan Bimtek ini diharapkan untuk terus dilakukan dalam berbagai tema oleh Kemenpar RI hingga terbentuknya Local Working Group di mandalika, dimana salah satu anggotanya nanti adalah perkumpulan asongan dan kapten boat mandalika

Komunikasi dan kepedulian ITDC kepada perangkat desa dan masyarakat sekitar harus terus ditingkatkan , masyarakat berharap untuk sering diajak berkomunikasi terkait progress ITDC sehingga dapat terhindari salah persepsi dan sensitifitas di lapangan.

10 Agustus 2016

Workshop dalam rangka pembahasan critical success factor tkdp mandalika

Permasalahan masyarakat adalah ketidakjelasan lahan pembangunan yang direncanakan oleh ITDC.

Pentingnya Pihak Pemerintah dan ITDC untuk terus melakukan pendekatan dan melibatkan masyarakat secara langsung di dalam program-programnya sehingga terciptanya hubungan silaturahim yang kuat demi kemajuan kawasan mandalika. Berikan kesempatan kepada ITDC untuk bekerja, serahkan permasalahan ITDC

kepada Manajemen ITDC , kita fokus kepada pembenahan diluar lingkup itu demi kenyamanan dan keamanan wisatawan yang datang

Memohon dukungan dari Kadisbudpar Loteng untuk berkenan segera membentuk kelompok pedagang asongan mandalika guna mengatasi permasalahan pedagang asongan yang kerap mengganggu kenyamanan wisatawan di pantai mandalika

Segera dibentuknya Lokal Working Group Mandalika yang dapat segera merumuskan dan menetapkan *awig awig mandalika* sebagai sebuah wujud aturan guna menjamin kesamaan sikap dan aturan demi menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan.

Pemuteran 28 Maret 2016

Stakeholder Meeting dalam rangka kick off Tata Kelola Destinasi Pariwisata Pemuteran Tahun 2016

Dilakukan sosialisasi kerangka kerja kepada para pihak di DMO Pemuteran

DIlakukan penajaman critical success factor Pemuteran

Identifikasi kebutuhan pengembangan kepariwisataan Pemuteran dan sekitarnya bersama dengan para pihak yang berkepentingan untuk pengembangan destinasi Pemuteran

Batur 29 Maret 2016

Stakeholder Meeting dalam rangka kick off Tata Kelola Destinasi Pariwisata Batur Tahun 2016

Pengembangan kepariwisataan Batur lebih menekankan pada Tata Kelola Destinasi dan Kelembagaan, pada tahun 2016 ini akan lebih difokuskan pada kegiatan terkait Industri dan Promosi Pembangunan Kepariwisataan

Penyamaan persepsi persepsi dari berbagai pelaku yang terlibat langsung maupun tak

langsung dalam Pembangunan Kepariwisataan di Wilayah FTKP Batur UNESCO Global Geopark terhadap Rencana Program Kerja/ Workplan 2016 dari FTKP Batur UNESCO Global Geopark.

Sanur 30 Maret 2016

Stakeholder Meeting dalam rangka kick off Tata Kelola Destinasi Pariwisata Sanur Tahun 2016

Telah dilakukan penajaman critical success factor Sanur

Penyusunan kerangka kerja DMO Sanur tahun 2016

Penyamaan persepsi dengan para pemangku kepentingan di Sanur khususnya bersama-sama dengan Yayasan Pengembangan Sanur untuk pengembangan kepariwisataan Sanur dan sekitarnya

Belitung 25 Februari 2016

Stakeholder Meeting dalam rangka kick off program tata kelola destinasi pariwisata belitung tahun 2016

Identifikasi issue strategis dan kebutuhan pengembangan kepariwisataan Belitung

Peningkatan kapasitas dari para pihak untuk tata kelola destinasi pariwisata

26 Februari 2016

Stakeholder meeting dalam rangka penyusunan kerangka kerja tata kelola destinasi pariwisata belitung tahun 2016

Critical Success Factor Kepulauan Seribu perlu dilakukan penajaman.

aspek lingkungan menjadi penting. Kunjungan di Kepulauan Seribu menunjukan adanya tren peningkatan. Peningkatan tersebut berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti terbukanya lapangan kerja

21 Juni 2016 Workshop pengembangan tata kelola destinasi pariwisata belitung tahun 2016

22 Juni 2016 Stakeholder Meeting dalam rangka identifikasi isu strategis kepariwisataan Belitung tahun 2016

1 September

2016 Workshop dalam rangka Akselerasi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang, Belitung Tahun 2016

Faktor penentu kesuksesan KEK, pengembangan potensi ekonomi wilayah (bukan masyarakat yang mendukung tapi adanya sinergi antara masyarakat dan KEK), penguatan regulasi dan kebijakan, peningkatan iklim invesatasi, peningkatan infrastruktur, peningkatan SDM dan IPTEK.

Manfaat dari KEK bagi Belitung adalah peningkatan kunjungan wisatawan, penoingkatan PRDB, akan adanya percepatan pembangunan infrastruktur.

Ekonomi akan collapse kalau tidak ada pariwisata. perlu adanya tagline Belitung untuk menarik wisatawan. Kalau kita bisa mengangkat brand land under the rainbow dan mengangkat spirit dari ciri-ciri leluhur dengan menjadi kreatif dan ingin menciptakan hal-hal baru. Membuat wisatawan datang ke Belitung bukan hanya karena keindahan pantainya tapi karena Belitung pantas membuat wisatawan melihat masa lampau (budaya Belitung).

Flores & Komodo

17 Mei 2016 Dukungan kegiatan dalam rangka deklarasi forum tata kelola destinasi pariwisata komodo tahun 2016

Dalam mewujudkan pembangunan kepariwisataan di Komodo, kira menghadapai tantangan dan hambatan utama yaitu: (1) Lemahnya koordinasi antar sektor; (2) Masterplan pembangunan daerah belum dijadikan acuan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi pariwisata, (3)Pemahaman masyarakat terhadap pariwisata masih rendah.

FTKP mendukung berjalannya Badan Otoritas

Pariwisata dan menciptakan susasana yang kondusif untuk mendukung percepatan pembangunan kepariwistaaan di Labuan Bajo-Flores.

Melalui FTKP diharapkan ditemukan solusi kreatif atas permasalahan kepariwisatan dalam mewujudkan pelayanan kepariwisataan yang lebih baik di Kabupaten Manggarai Barat.

Labuan Bajo diharapkan dapat menjadi destinasi yang berdaya saing berbasis agrowisata. Badan Otorita hadir sebagai motor penggerak pembangunan, FTKP diharapkan tetap terlibat aktif dengan terus berdiskusi, untuk memberikan masukan-masukan terhadap pembangunan yang dibutuhkan dan sebagai wadah peran serta masyarakat.

- Masyarakat pasti dilibatkan, dan dapat melalui FTKP sebagai forum yang melibatkan masyarakat. Verifikasi terhadap planning apa yang akan dilakukan. Untuk grafik pertumbuhan kedepan, kita mau kejar 20 juta orang atau 10 juta dengan bawa uang 2 kali lipat lebih banyak. Dan yang utama adalah nilainya. Apalagi di Komodo sensitif dengan isu lingkungan, oleh karena itu perlu riset carrying capacity. Bagaimana dampak kedepannya atas kehadiran wisatawan. Oleh karena itu sangat penting penyusunan masterplan kawasan pariwisata. Dari masterplan pariwisata, kita dapat mengetahui mana zona dengan daya tampung tinggi maupun rendah dan dapat mendistribusikan wisatawan dengan lebih baik.

BO pariwisata ini berbeda dengan BO Batam. Fungsinya 2, otoritatif dan koordinatif. BO Pariwisata dapat memiliki wilayah untuk dijadikan kawasan terpadu selama 30 tahun, maka Pemerintah Pusat akan hadir untuk membangun. Dengan kita punya dana untuk pembangunan fisik, otomatis yang dapat manfaat paling banyak adalah masyarakat, dapat air, dapat listrik, dapat bandara, dll. Dengan hadirnya dana APBN untuk pembangunan fisik di daerah, maka APBD dapat dialokasikan ke sektor pariwisata untuk mengisi konten destinasi seperti penataan destinasi, pelaksanaaan festival-festival, dll.

Untuk peningkatan kapasitas SDM, kita memiliki bimtek yang bisa dimanfaatkan dari Kementerian, dimana kita memiliki 31 jenis kompetensi / sertifikasi.

18 Mei 2016 Workshop dalam rangka pengembangan forum tata kelola destinasi pariwisata komodo tahun 2016

Sebagai salah satu dari 10 destinasi prioritas Labuan Bajo memiliki Visi Pengembangan: “The Gate of World Ecotourism in East Nusa Tenggara“, Labuan Bajo sebagai pintu gerbang ekowisata pendukung pembangunan KSPN Taman Nasional Komodo dan menjadi pusat industri pariwisata NTT dan sekitarnya.

Tujuan utamanya adalah menjadikan Destinasi Labuan Bajo sebagai Destinasi Utama Pariwisata Nasional dan Internasional, dengan mengintegrasikan pengelolaan industri pariwisata dan konservasi alam serta menarik 500.000 kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019

Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Labuan Bajo difokuskan pada elemen 3A yaitu atraksi , aksesibilitas dan amenitas. Pengembangan kawasan Labuan Bajo-Flores sebagai Destinasi Utama berstandar Internasional yang menjaga kearifan lokal dan berwawasan lingkungan.

Critical Success Factor : Single Destination, Multi Management harus berubah menjadi Single Destination, Multi Cluster, Single Management.

Rekomendasi: - Percepatan Peraturan Presiden (PerPres) terkait Penetapan Badan Otorita DPN Labuan Bajo, Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, dan Zona Badan Otorita.

14 Mei 2016 Stakholder Meeting program DMO untuk peningkatan kegiatan pariwisata dan partnership forum stakeholder kunci kabupaten flores timur

15 Mei 2016 Stakholder Meeting program DMO untuk peningkatan kegiatan pariwisata dan partnership forum stakeholder kunci kabupaten sikka

19 Mei 2016 Convergence Meeting Program DMO untuk peningkatan kegiatan pariwisata dan partnership forum stakeholder kunci kabupaten Nagekeo

21 Mei 2016 Convergence Meeting program DMO untuk peningkatan kegiatan pariwisata dan

partnership forum stakeholder kunci kabupaten ende

Wakatobi 25 April 2016

Stakholder Meeting dalam rangka pengembangan program tata kelola destinasi pariwisata wakatobi

Pariwisata merupakan sesuatu yang Multi Dimensional dan lintas sektoral yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu instansi atau lembaga saja

Pariwisata memerlukan sinergitas dari berbagai aspek serta stakeholder yang berkepentingan untuk meningkatkan serta memajukan kepariwisataan itu sendiri

Bidang pariwisata adalah merupakan salah satu sektor andalan sulawesi tenggara dan memiliki potensi cukup besar dan dapat memberikan secercah harapan kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat

27 April 2016

Convergence meeting dalam rangka sinkronisasi program pengembangan kepariwisataan di wakatobi

Menitip kepada para stake holder bahwa Ada satu potensi pariwisata di Binongko yang sudah dilirik oleh Dinas dan layak di jual yang merujuk pada Nama besar Wakatobi sendiri Kepulauan Tukang Besi sendiri lahir Dari Binongko. Dan sampai hari ini masih banyak terdapat para pengrajin tukang besinya yang masih exist. Dan dengan berkembangnya jaman masih ada juga yang melakukannya secara manual. Diharapkan bagaiman cara membantu utuk mengangkat hal tersebut ke pasar.

Menekankan bahwa study tentang caring capasity akan sangat penting untuk dilakukan

Pulau Morotai

11 Juni 2016 Stakholder Meeting dalam rangka Asistensi Tata Kelola Destinasi Maluku Utara

Dalam pengembangan kepariwisataan, manfaat kegiatan kepariwisataan terhadap masyarakat merupakan hal crucial dan tidak boleh

dilupakan. Pengembangan daya tarik wisata tidak hanya

pada marine namun juga pada sejarah Maluku Utara. Konsep Morotai sebagai kota penyangga juga harus dapat menjadi konsideran.

Harus ada sebuah kebijakan dimana boleh ada investasi namun harus menggunakan SDM local. Namun, local juga harus meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan pengakuan sebuah keterampilan.

12 juni 2016 Stakholder Meeting dalam rangka Penguatan Kelembagaan TKDP Maluku Utara

Sebernarnya melalui FTKP Morotai kita juga bisa membangun program bersama untuk mendukung pemilik Tupoksi dalam membangun Morotai

Target wisatawan adalah wisatawan yang willingness to pay more to spend some time in Morotai. Strategi penerbangan juga perlu diatur, mungkin perlu diatur untuk menginap di Morotai.

Promosi melalui media sosial juga sangat significant. Masing-masing stakeholder juga perlu untuk memanfaatkan media sosial yang kita miliki untuk mempromisikan Morotai sebagai sebuah destinasi wisata.

Hasil apa yang dihasilkan oleh sail morotai menjadi sebuah tanda tanya besar. Aset peninggalan Morotai banyak yang terbengkalai karena banyak aset yang belum diserah terimakan oleh Dinas Provinsi ke Kabupaten/ Kota. Things to note: dalam membangun kepariwisataan tidak boleh saling menyalahkan.

Dalam pengembangan pariwisata, ada 3 pilar

yang sangat penting: 1) Pemerintah, 2) Komunitas Lokal, 3) Industry

Muaro Jambi 2 Juni 2016 Stakholder Meeting dalam rangka pengembangan program asistensi tata kelola destinasi pariwisata DMO Muaro Jambi tahun 2016

Tujuan Kegiatan Stakeholder Meeting dalam rangka Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DMO) Muara Jambi ini bertujuan untuk membahas pembentukan Kelompok Kerja Lokal Pariwisata (KKLP) Candi Muara Jambi, program Tata Kelola Destinasi Pariwisata Prioritas Tahun 2016 dan rencana kerangka dan capaian strategi program Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tahun 2016. Manfaat kegiatan : Terciptanya kesepahaman terhadap pentingnya ”one destination, one management”; Terciptanya kesepahaman akan pentingnya LWG dan FTKP; Teridentifikasinya Stakeholder Kunci dan Isu-isu Strategis Pembangunan Kepariwisataan Candi Muara Jambi

3 Juni 2016 Workshop dalam rangka penyusunan kerangka kerja dan pembahasan critical succes factor asistensi tata kelola destinasi pariwisata DMO Muaro Jambi tahun 2016

Terbentuknya struktur organisasi inti KKLP Candi Muara Jambi;

Tersusunnya Pemetaan Pemangku kepentingan KSPN Candi Muara Jambi;

Tersusunnya Isu Strategis dan Program Kerja KKLP tahun 2016.

15 Agustus 2016

Stakeholder Meeting dalam rangka penyusunan ad/art dmo muaro jambi

Pengesahan AD/ART Muaro Jambi Penentapan kepengurusan LWG Muara Jambi Pelaksanaan rencana program kegiatan DMO

Muaro Jambi Tanjung Lesung

21 April 2016

Workshop dalam rangka sosialisasi program asistensi tata kelola destinasi pariwisata tanjung lesung

22 April Stakeholder Meeting dalam

2016 rangka identifikasi isu strategis program asistensi tata kelola destinasi pariwisata tanjung lesung

Derawan 25 Mei 2016 Stakeholder Meeting Pra Kick Off “Identifikasi permasalahan dan critical factor pengembangan pembangunan kepariwisataan DMO Derawan Tahun 2016”

Strategi Pengembangan Destinasi tidak dapat dilakukan sendiri, itu diperlukan peranan dari masing-masing stakeholder pariwisata di Derawan.

Hasil identifikasi permasalahan perlu dilakukan dengan melakukan analisis SWOT. Dimana hasil analisis tersebut akan disampaikan pada saat kick Off Program Tata Kelola Destinasi pariwisata DMO Derawan di Tanjung Redeb.

26 Mei 2016 Convergence Meeting dalam rangka Kick Off DMO Derawan “Persiapan dan pemantapan strategi program DMO Derawan Fase II Tahun 2016”

Masyarakat harus berperan dalam pembangunan pariwisata. Masyarakat harus mampu menjadi tuan rumah yang baik serta menerapkan sapta pesona sehingga destinasi dapat menjadi kondusif.

Identifikasi perlu dibuat prioritas yang harus diselesaikan, selain itu ditetapkan siapa yang bertanggung jawab dalam penangannanya.

Perlu adanya penataan pesisir pantai, perlu dibuat aturan penertiban bangunan di tepi pantai. Serta perlu ditetapkan sanksi.

Perlu adanya dukungan bagi Tanjung Batu karena Tanjung Batu berguna sebagai pelabuhan penyeberangan. Tanjung Batu harus dijadikan sebagai penyangga.

Bromo Tengger Semeru

18 Juni 2016 Convergence Meeting dalam rangka keberlanjutan Forum Tata Kelola Pariwisata Bromo Tengger Semeru

Convergence Meeting DMO Bromo Tengger Semeru merupakan penguatan kelembagaan Local Working Group (LWG) pada tanggal 12 November 2015 terkait rangkaian proses dalam

pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata DMO Bromo Tengger Semeru.

Peningkatan berbagai amenitas dan aksesibilitas untuk menunjang peningkatan kunjungan wisatawan ke Bromo Tengger Semeru, anatara lain pembenahan infrastruktur jalan menuju kawasan BTS, peningkatan kapasitas Bandara Juanda Surabaya dan Bandara Malang, percepatan penyelesaian Jalur Lintas Selatan, peningkatan jalur Kereta Api double track

19 Juni 2016 Stakeholder Meeting Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DMO/DG) Bromo Tengger Semeru

Convergence Meeting DMO Bromo Tengger Semeru merupakan penguatan kelembagaan Local Working Group (LWG) pada tanggal 13 November 2015 terkait rangkaian proses dalam pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata DMO Bromo Tengger Semeru. Pada pertemuan tersebut Kepala Seksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang menginginkan terintegrasinya objek dan daya tarik wisata di Kab. Lumajang.

Pembentukan Masterplan oleh Badan Otorita Pariwisata diharapkan segera dibuat dengan memasukkan berbagai aspek yang terkait dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dalam pengembangan kawasan Bromo Tengger Semeru.

Sentarum 23 Agustus 2016

Stakeholder Meeting dalam rangka asistensi tata kelola destinasi pariwisata DMO Sentarum Tahun 2016

Istimewannya dari Kapuas Hulu adalah hampir 70% nya adalah kawasan lindung baik hutan maupun perairan. Maka konsep pembangunan yang selaras dengan konservasi adalah pariwisata sehinga menjadi daya tarik wisata yaitu eco tourism.

Agar DMO menjadi tidak pincang maka yang mengerjakan bukan hanya satu pihak. Masyarakat juga perlu terlibat.

24 Agustus 2016

Stakeholder Meeting dalam rangka penyusunan isu strategis dan Rencana kerja DMO Sentarum

Destinasi di kapuas hulu menjadi yang berdaya saing dengan semua kriteria yang ada dapat beraktivitas agar kedepannya menjadi nilai yang bermanfaat. Stakeholder memiliki kompleksitas yang tinggi oleh karena itu dari Penta Helix yang terdiri dari pemerintah, industri pariwisata, masyarakat, akademisi dan media harus saling berkoordinasi.

Dari analisis market share Garuda diperoleh hasil yang signifikan yang memungkinkan orang datang ke Putussibau lebih banyak.

Perlu TIC yang jelas dengan siapa kita akan berkerjasama jika sudah sampai di Putussibau akan kemana, budget berapa yang masuk akal, biaya dipastikan, ada tour guide yang jelas, ongkos jelas, makanan, hotel, jangan sampai datang bingung mau kemana

Standarisasi kebersihan homestay juga perlu diperhatikan jangan hanya kenyamanan, menigkatkan standar pelayanan juga standar pemandu, selain itu masih banyak yang belum bisa berbahasa innggris

Tanjung Puting

18 Agustus 2016

Stakeholder Meeting keberlanjutan forum tata kelola destinasi pariwisata DMO Tanjung Puting

Catatan kritis dari pencapaian target dalam hal pembentukan FTKP Kab. Kotawaringin Barat, antara lain: Belum terwujudnya sekretariat kepengurusan

organisasi dan platform menuju kemandirian finansial organisasi FTKP untuk membiayai program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan

para pemangku kepentingan. Hampir seluruh pembiayaan yang dilakukan oleh FTKP sepenuhnya difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata.

Belum terwujudnya jaring komunikasi dan koordinasi yang baik antara FTKP dengan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi.

Hampir seluruh aktifitas masih berfokus pada fasilitasi untuk lingkaran utama pelaku usaha wisata tetapi belum menyentuh komunitas atau masyarakat lokal yang lebih luas baik yang terkait langsung atau tidak langsung dalam rantai bisnis pariwisata di Tanjung Puting.

FTKP harus dinaikkan levelnya ke tingkat SK Gubernur karena lintas 3 kabupaten.

19 Agustus 2016

Convergence Meeting Keberlanjutan forum tata kelola destinasi pariwisata DMO Tanjung Puting

Program TKDP memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Indonesia. Peran penting tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor-faktor.

Forum merupakan tempat dimana stakeholder saling berkomunikasi dalam pengembangan destinasi yang ada. Para pemandu/travel bisa menjadikan forum untuk saling memperoleh informasi. Harapannya Tanjung Putting menjadi limited edition destination.

Toba 3 Agustus 2016

Dukungan Pengembangan Tata Kelola Destinasi DMO Toba berupa Rapat Koordinasi Persiapan karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba

Raja Ampat 31 Maret – 3 April 2016

Dukungan dalam rangka Deep Extreme 2016

Memberikan dukungan terhadap DMO Raja Ampat dalam acara Deep Extreme 2016

Nias Toraja

3. Penyusunan Pedoman Pengembangan Tata

Kelola Destinasi Pariwisata Wilayah

Perbatasan

Kegiatan Penyusunan pedoman pengembangan tata

kelola destinasi pariwisata wilayah perbatasan tidak

dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2016

dikarenakan dampak adanya penghematan

anggaran.

4. Seminar Nasional Forum Tata Kelola

Destinasi Pariwisata Wilayah Perbatasan

Kegiatan seminar nasional forum tata kelola

destinasi pariwisatan wilayah perbatasan tidak

dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2016

dikarenakan dampak adanya penghematan

anggaran.

5. Asistensi Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Khusus

Kegiatan Asistensi Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Khusus merupakan pengembangan program tata

kelola destinasi pariwisata khusus pada 13 (tiga

belas) lokasi baru yang difasilitasi dengan pola DMO

yang telah diterapkan pada 25 kawasan terdahulu.

Kawasan pariwisata khusus merupakan kawasan

strategis pariwisata yang memiliki kekhususan di

daerahnya baik dari segi lokasi, daya tarik maupun

fungsi pemerintahan. Kawasan pariwisata khusus

dapat mencakup daerah perbatasan, kota pusaka,

serta daerah yang memiliki unsur kekhususan

lainnya yang perlu mendapat perhatian dan

perlakuan khusus. Wilayah yang dimaksud, baru

memasuki tahapan awal pembentukan DMO, yaitu

gerakan untuk membangun dan menggerakkan

kesadaran para pemangku kepentingan dengan

melakukan stakehoder meeting, workshop,

bimbingan teknis manajemen destinasi yang

tercakup dalam kegiatan asistensi tata kelola

destinasi pariwisata khusus dan kegiatan fasilitasi

asistensi tata kelola destinasi pariwisata khusus

mengampu management training bagi stakeholders

terkait serta perwakilan di daerah, yaitu fasilitator

destinasi dan fasilitator local dan DMO Club Meeting.

DMO Club Meeting yang dilaksanakan sebagai

bentuk keberlanjutan program ini akan

dilaksanakan untuk mengakomodir pertemuan

seluruh fasilitator destinasi dan fasilitator lokal di

13 lokasi.

Program Tata Kelola Destinasi Pariwisata Khusus

(DMO/DG) yang diterapkan mulai 2016 pada 13

lokasi yaitu

a. LOKASI KHUSUS KOTA PUSAKA

i. Cirebon : Bimtek (24 Februari 2016),

Stakeholder Meeting (25 Februari 2016)

ii. Surakarta : Bimtek (2 Maret 2016),

Stakeholder Meeting (3 Maret 2016)

iii. Yogyakarta : Bimtek (10 Maret 2016),

Stakeholder Meeting (11 Maret 2016)

iv. Sawahlunto : Bimtek (23 Maret

2016), Stakeholder Meeting (24 Maret

2016)

v. Singkawang : Bimtek (30 Maret

2016), Stakeholder Meeting (31 Maret

2016)

b. LOKASI KHUSUS WILAYAH PERBATASAN

i. Tahuna : Bimtek (20 April 2016),

Stakeholder Meeting (21 April 2016)

ii. Sanggau : Bimtek (1 Mei 2016),

Stakeholder Meeting (2 Mei 2016)

iii. Nunukan : Bimtek (18 Mei 2016),

Stakeholder Meeting (19 Mei 2016)

iv. Bintan : Workshop (26 Juli 2016)

v. Batam : Workshop (28 Juli 2016),

Bimtek (2 September 2016), Stakeholder

Meeting (3 September 2016)

vi. Saumlaki : Bimtek (10 Juli 2016),

Stakeholder Meeting (11 Juli 2016)

vii. Anambas : Tidak dapat dilaksanakan

karena adanya penghematan anggaran.

viii. Natuna : Tidak dapat dilaksanakan

karena adanya penghematan anggaran.

Indikator keberhasilan dari Kegiatan Asistensi Tata

Kelola Destinasi Pariwisata (DMO/DG) untuk

Strategi dan Skenario 1 untuk 13 lokasi Pariwisata

Khusus pada tahun 2016, sebagai berikut:

1. Pada tahapan I yaitu penguatan gerakan

kesadaran kolektif pemangku kepentingan

menunjukkan pada para pihak (pemerintah

daerah, pelaku usaha, masyarakat dan

akademisi) akan pentingnya pengembangan

pariwisata. Pada tahapan ini, ditunjukkan

dengan adanya komitmen dari para pihak untuk

pengembangan dan pengelolaan pariwisata

melalui program DMO.

2. Pada tahapan II yaitu pengembangan

manajemen destinasi, pada tahapan II ini

dilakukan peningkatan-peningkatan kapasitas

melalui program bimbingan teknis yang

diperuntukkan bagi masyarakat, pelaku usaha

dan pemerintah daerah. Pada tahap ini juga

disusun dokumen desain, strategi dan rencana

aksi pengembangan DMO tahun 2016 – 2020.

Dokumen tersebut sebagai dasar bagi Fasilitator

untuk menyusun rencana kerja.

3. Pada tahapan III yaitu pengembangan bisnis,

pada tahapan III ini dilakukan peningkatan

kapasitas usaha dan industri dan pengembangan

ekonomi kreatif di daerah-daerah DMO.

4. Pada tahapan IV yaitu penguatan dan penataan

Organisasi Pengelolaan Destinasi, pada tahapan

IV ini dilakukan pembentukan Forum Tata Kelola

Pariwisata yang menjadi tools / alat untuk

menggerakkan para pihak yang mempunyai

keinginan berintervensi agar daerah bisa

berkembang dan berdaya saing.

Pada tahun 2016, untuk indikator keberhasilannya

masih pada tahap 1 dan tahap 2 dikarenakan adanya

penghematan anggaran.

6. Fasilitasi Asistensi Tata Kelola Destinasi

Khusus

Dalam mendukung pembentukan dan

pengembangan DMO, dibutuhkan kegiatan rapat-

rapat atau pertemuan untuk koordinasi secara rutin.

Sekretariat dan PMU akan rutin memfasilitasi DMO

Club Meeting, yaitu pertemuan para pelaksana dan

pendamping di cluster untuk berdiskusi mengenai

tantangan dan update informasi di masing-masing

cluster. Terdapat 13 Fasilitator Destinasi yang akan

mendampingi pelaksanaan program DMO selama 8

(delapan) bulan. Selain itu juga memfasilitasi

pertemuan dengan berbagai pihak, baik lintas sektor

kementerian ataupun pihak swasta dan media untuk

menjalin koordinasi dan mempublikasikan

mengenai program DMO.

DMO Club Meeting adalah pertemuan rutin yang

dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun bagi para

pelaksana dan pendamping di cluster untuk

berdiskusi mengenai tantangan dan update

informasi di masing-masing cluster. DMO Club

Meeting juga merupakan wadah untuk membahas

kebutuhan lintas sektor masing-masing cluster

untuk difasilitasi oleh lintas Kementerian /Lembaga.

Tim sekretariat akan mengundang

Kementerian/Lembaga terkait untuk ikut berdiskusi

mengenai kebutuhan destinasi yang dapat

menunjang pembangunan dan pengembangan

kepariwisataan secara khusus dan destinasi secara

umum. Kegiatan DMO Club Meeting/Stakeholder

meeting telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari

2016 di Hotel Jayakarta, Jakarta.

7. Bimbingan Teknis Sadar Wisata Dan Aksi

Sapta Pesona

Sosialisasi Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak,

TPPO, HIV/AIDS

Tolak ukur keberhasilan pariwisata diukur dari

terciptanya iklim yang kondusif dalam bentuk

dukungan dan penerimaan masyarakat terhadap

pengembangan pariwisata di daerahnya masing-

masing.Upaya untuk menyiapkan masyarakat

salah satunya melalui pengembangan Sadar

Wisata di destinasi pariwisata guna mendorong

kesadaran, partisipasi dan dukungan masyarakat

dalam mewujudkan iklim kondusif bagi tumbuh

dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di

suatu tempat/wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian

Pariwisata cq. Asdep Tata Kelola Destinasi dan

Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan kegiatan

Sosialisasi Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak

(PESA), TPPO, HIV/AIDS dan Narkoba di Lingkungan

Pariwisata.Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka

mencegah dan meminimalkan dampak ikutan

negatif yang muncul dalam kepariwisataan guna

mewujudkan pariwisata yang sehat, aman dan

bersih.Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka

mendukung Gerakan Nasional Anti Kejahatan

Seksual Anak (GN AKSA) yang dikoordinator oleh

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan.

Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Eksploitasi Seksual

Anak, TPPO, HIV/AIDS dan Narkoba di Lingkungan

Pariwisata pada triwulan III dilaksanakan di

Provinsi D.I Yogyakarta. Semula,kegiatan ini juga

akan dilaksanakan di Lampung. Namun, kegiatan ini

tidak dapat terlaksana karena adanya

penghematan/pemangkasan anggaran yang

merupakan implementasi dari Inpres Nomor 8

Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan

Belanja K/L dalam rangka pelaksanaan APBNP

tahun 2016.

Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Eksploitasi Seksual

Anak, TPPO, HIV/AIDS dan Narkoba di Lingkungan

Pariwisata dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata

Provinsi D. I Yogyakarta.Kegiatan tersebut

mengundang narasumber yaitu perwakilan Kepala

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, perwakilan dari Badan Narkotika Nasional

Provinsi D.I Yogyakarta, dan perwakilan dari Komisi

Penanggulangan AIDS Provinsi D.I Yogyakarta.

Peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas

Pariwisata Provinsi, Kabupaten/Kota, pengelola

usaha pariwisata, pengelola obyek wisata/pelaku

industri pariwisata, asosiasi pariwisata mengikuti

kegiatan dengan antusias dansepakat untuk

meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam

mengembangkan cara-cara baru untuk mencegah

Eksploitasi Seksual Anak, TPPO, HIV/AIDS dan

Narkoba di Lingkungan Pariwisata.

8. Bimbingan Teknis Sadar Wisata kepada Aparat

Pengamanan Di Destinasi Pariwisata

Sadar Wisata/Sapta Pesona memiliki peran dan

fungsi penting dalam mendorong keberhasilan

pembangunan pariwisata.Salah satu unsurnya adalah

keamanan.Dalam upaya mendorong peran

masyarakat menciptakan rasa aman dan nyaman

kepada wisatawan, Kementerian Pariwisata

melaksanakan kegiatan Pembinaan Sadar Wisata

Kepada Aparat Keamanan Di Destinasi Pariwisata

baik itu kepada Polisi Pariwisata maupun kepada

pengamanan swakarsa oleh masyarakat.

Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka

menyosialisasikan Sadar Wisata dan Sapta Pesona

kepada aparat pengamanan dan masyarakat dalam

mengelola dan menjaga destinasi pariwisata dan

daya tarik wisata sehingga dapat menjadi tuanrumah

yang baik bagi wisatawan.

Kegiatan Bimbingan Teknis Sadar Wisata Kepada

Aparat Keamanan Di Destinasi Pariwisata dibuka

oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi D.I

Yogyakarta.Kegiatan tersebut mengundang

narasumber yaitu perwakilanKementerian

Pariwisata, dan perwakilan dari Kepolisian Republik

Indonesia, dan perwakilan pengelola daya tarik

wisata.

Peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas

Pariwisata Provinsi, Kabupaten/Kota, aparat

pengamanan dan pengelola pengamanan di daya

tarik wisata, pokdarwis. Selain mendapatkan materi

di kelas, peserta juga melakukan kunjungan ke

lapangan dalam rangka meninjau implementasi

unsur-unsur Sapta Pesona (Aman, Tertib, Bersih,

Sejuk, Indah, Ramah dan Kenangan) di destinasi

pariwisata sehingga dapat memberikan masukan

bagi pengelolaan obyek wisata unggulan tersebut,

k

h

u

s

u

s

n

y

a unsur aman.

Para peserta mengikuti kegiatan dengan penuh

antusias, mengingat sangat jarang aparat

pengamanan dilibatkan dalam sosialisasi Sadar

Wisata dan Sapta Pesona, padahal mereka adalah

garda terdepan dalam pelaksanaan Sadar Wisata,

khususnya unsur aman. Berdasarkan pelaksanaan

kegiatan tersebut, ditemukenali bahwa selama ini

pengelolaan pengamanan masih dilaksanakan

masing-masing pengelola, dan belum terjalinnya

kerja sama dengan aparat pengamanan. Oleh karena

itu, perlu ditindaklanjuti dengan kerja sama sinergis

antara aparat pengamanan dengan pengelola

pengamanan daya tarik wisata untuk memetakan

kebutuhan pengamanan sehingga pengamanan di

destinasi pariwisata dan daya tarik wisata semakin

baik.Implementasi unsur-unsur Sapta Pesona

khususnya unsur Aman yang sinergis ini tentunya

akan mendorong target kunjungan wisatawan.

9. Penguatan Kelompok Sadar Wisata

Penguatan Kelompok Sadar Wisata sebagai salah satu

upaya pembinaan Kelompok Sadar Wisata

(Pokdarwis) agar Pokdarwis di daerah makin terjaga

keberadaannya. Hal ini dilakukan melalui Pembinaan

Langsung (interaksi langsung antara unsur Pembina

dengan Pokdarwis selau pihak yang dibina) atau

Pembinaan Tak Langsung (melalui pemanfaatan

media massa baik secara indoor maupun outdoor)

serta pemberian apresiasi atas partisipasi aktif

pokdarwis dalam pembangunan

kepariwisataan.Dengan demikian,Pokdarwis

memahami dan mengetahui posisi, peran, dan

kedudukannya dalam konteks pembangunan

kepariwisataan, khususnya dalam mewujudkan

Sadar Wisata dan Sapta Pesona di destinasi

pariwisata.

Lebih lanjut, melalui penguatan

pokdarwis,Kelompok Sadar Wisata dapat berbagi

pengalaman dalam mengembangkan

kegiatan/program pokdarwis, mengadakan

hubungan kerja dan/atau kemitraan sinergis dengan

pokdarwis lainnya dan menumbuhkembangkan pola

kemitraan antar-pemangku kepentingan

(pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan

masyarakat) secara baik (good tourism governance).

Kegiatan Penguatan Kelompok Sadar Wisata di

Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengahdibuka

oleh Kepala Dinas Pariwisata dan menghadirkan

narasumber dari perwakilan Kementerian

Pariwisata, praktisi di bidang pariwisata dan Ketua

Kelompok Sadar Wisata yang sudah berhasil untuk

membagikan pengalaman dalam pengembangan

Pokdarwis.

Kegiatan Penguatan Kelompok Sadar Wisata selain

berupa bimbingan teknis juga berupa kunjungan ke

beberapa obyek wisata yang dikelola oleh Kelompok

Sadar Wisata.Melalui kegiatan tersebut peserta

diajak untuk meninjau implementasi unsur-unsur

Sapta Pesona (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah,

Ramah dan Kenangan) di destinasi pariwisata

sehingga dapat memberikan masukan bagi

pengelolaan obyek wisata unggulan tersebut.

Kegiatan Penguatan Kelompok Sadar Wisata tidak

dapat terlaksana di Provinsi Bali, Kepulauan Bangka

Belitung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara

Timur, karena terkena penghematan/pemangkasan

anggaran yang merupakan implementasi dari Inpres

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah

Penghematan Belanja K/L dalam rangka

pelaksanaan APBNP tahun 2016.

Peserta kegiatan Penguatan Pokdarwis yang telah

terlaksana di 2 (dua) provinsi mengikuti kegiatan

dengan sangat antusias.Setelah melaksanakan

kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini

sangat diperlukan sebagai wadah mempertemukan

Pokdarwis sehingga dapat saling berbagi

pengalaman dalam mengembangkan kelompok dan

mengelola destinasi/daya tarik wisata.Selain itu,

kegiatan ini juga meningkatkan semangat pokdarwis

memberikan ruang untuk berkarya dan

keberadaannya sangat penting dan strategis dalam

pengembangan kepariwisataan.

Oleh karena itu, kegiatan ini perlu dilaksanakan

pada tahun-tahun ke depan terutama dalam rangka

penguatan jejaring pokdarwis dan peningkatan

kemampuan pokdarwis, diantaranya dengan

1. melaksanakan peningkatan kemampuan untuk

menggunakan media digital baik untuk

memperkenalkan pokdarwis, kegiatan, serta

pemasaran produk yang dihasilkan pokdarwis,

2. melaksanakan Forum Komunikasi Pokdarwis,

baik di tingkat nasional, kabupaten/kota.

10. Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona

Pengembangan pariwisata nusantara sebagai

kebijakan strategis pembangunan pariwisata

nasional dilaksanakan sejalan dengan upaya

memupuk rasa cinta tanah air, memperkokoh

kesatuan dan persatuan bangsa melalui slogan

branding ”Wonderful Indonesia” dan “Pesona

Indonesia”. Melalui slogan tersebut diharapkan

mampu menumbuhkan semangat untuk lebih

mengenali kekayaan sumber daya wisata yang

dimiliki Indonesia, seperti sumber daya alam dan

sumber daya wisata budaya yang terbentang dan

tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Sebagai upaya untuk menjadi tuan rumah yang baik

dan peningkatan pelayanan yang baik kepada

wisatawan, diperlukan upaya terus-menerus untuk

meningkatkan pemahaman tentang Sadar Wisata

bagi para pemangku kepariwisataan sebagai

stakeholder dan masyarakat pada umumnya.

Masyarakat yang sadar wisata nantinya akan dapat

memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai

penting yang terkandung dalam Sapta Pesona yakni

keamanan, ketertiban,kebersihan, kesejukan,

keindahan, keramahan, dan kenangan. Aktualisasi

nilai-nilai tersebut menjadi perilaku sehari-hari

dalam melayani wisatawan sehingga menjadi

pendukung tumbuhnya iklim kepariwisataan dan

menjiwai nilai kearifan budaya lokal.

Dalam rangka menggiatkan Sadar Wisata dan Sapta

Pesona maka pada 2016 Kementerian Pariwisata

melaksanakan kegiatan Gerakan Sadar Wisata dan

Aksi Sapta Pesona,yang meliputi Ceramah

narasumber tentang Sadar Wisata dan Implementasi

Sapta Pesona, Aksi Sapta Pesona meliputi aksi bersih

serta Kampanye Sadar Wisata melalui Pertunjukan

Kesenian Tradisional. Pelaksanaan Kegiatan

Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona dari

bulan Juli hingga September 2016 ( triwulan III)

terlaksana di 23kabupaten/kota.

Rekap Data Pelaksanaan

Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona Tahun 2016

No Lokasi Pelaksanaan

GSW Tanggal Pelaksanaan

1 Jember 29 Juli 2016

2 Wangi-wangi,

Wakatobi 5 Agustus 2016

3 Kuningan 6 Agustus 2016

4 Bandung Barat 12 Agustus 2016

5 Batu 12 Agustus 2016

6 Kendal 12 Agustus 2016

7 Bekasi 13 Agustus 2016

8 Tuban 19 Agustus 2016

9 Lhoksumawe 19 Agustus 2016

10 Kebumen 19 Agustus 2016

11 Tegal 22 Agustus 2016

12 Sumedang 26 Agustus 2016

13 Gunung Kidul 26 Agustus 2016

14 Tanjung Lesung 1 September 2016

15 Garut 2 September 2016

16 Mojokerto 2 September 2016

17 Kabupaten Garut 2 September 2016

18 Kabupaten Cimahi 2 September 2016

19 Kabupaten Malang 9 September 2016

20 Kabupaten Lampung

Barat 9 September 2016

21 Kota Malang 10 September 2016

22 Kabupaten Lamongan 15 September 2016

23 Kabupaten Pacitan 21 September 2016

Dengan demikian, Kegiatan Gerakan Sadar Wisata dan

Aksi Sapta Pesona hingga triwulan III telah terlaksana

di 57 provinsi. Namun demikian, mengingat adanya

pemangkasan anggaran yang merupakan implementasi

dari Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-

langkah Penghematan Belanja K/L dalam rangka

pelaksanaan APBNP tahun 2016, kegiatan ini tidak

terlaksana di 24 kabupaten/kota.

Rekap Data Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesonayang

tidak terlaksana

Tahun 2016

No Lokasi Pelaksanaan GSW

1 Kota Kupang

2 Lombok Tengah

3 Lampung Tengah

4 Kepulauan Seribu

5 Subang

6 Banyumas

7 Kediri

8 Way Kanan

9 Sanur Bali

10 Kota Kupang

11 Lumajang

12 Tasikmalaya

13 Blitar

14 LombokTengah

15 Kepulauan Seribu

16 Lampung Tengah

17 Ogan Ilir

18 Lahat

19 Merangin

20 Danau Sentani

21 Wonogiri

22 Toba

23 Morotai

24 Ngada

Kegiatan Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona

disambut baik oleh Pemda setempat dan masyarakat.

Ke depan, sebagai bagian dari kegiatan revolusi mental

kegiatan Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona

perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan

dilaksanakan dengan kegiatan dampingan, sebagai

contohbimtek pengolahan sampah, dan bimtek lainnya

yang dapat meningkatkan peran serta nyata masyarakat

dalam implementasi Sapta Pesona.

208