•

• •

ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998

DIKAITKAN DENGAN PASAL 374 KJTAB UNDAHG-UNDANG HUKUll Pl>ANA

(Studl Kasua P<*la Sumatara Utara)

Oiajukan Un1Uk Mtmenuhl Tupa Akhir PertwUahan Untuk llendapstkan

Gelar S.rjana Hukum

OLEH

JUNJUNGAN llARAHAP

NIM : tic IMO OCW2 BIDANG BUICUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSrTAS MEDAN AREA

MEDA N 2008

UNIVERSITAS MEDAN AREA

•

L PENYA.II: NAllA .... 8'0ANG

UNIVERSITAS llEOAN AREA FAKULTAS HUKUll

!ANDA PERSETUJUAN SKRIPSf

JUNJUNGAH HARAHAP : CMl400092

JUDUL IKRJPSf : KEPIDAN.J>.H : ASPEI< HUKUll TERHADAP TINDAK PIDANA PER11ANKAN llENURUT lJNDANG..UNDANG NO. 10 TAHUN 1111 DIKAITKAN DEHGAN PASAL 374 KITAS UNl>ANG-ONDANG

HUKU11 P1DANA (Studl tc.ua Po1c1a Sunllllilra Utani)

L OOSEN PEllWBING SKR1PS1 :

I 1. NA II A SUHATRIZAL, SH,llH. JAB AT A N : "OSEN PEllBllHING I TANGGALPERSETWUAN :

TANDA TANGAH r·········· · ---······························· ·

2. MAMA JABATAN TAHOGAL PERSETWUAN

ELVI ZAHARA LUBIS,SH,._HUll. : POSEN PEMBIMBING II

r

TANDA TANGAN ·············•·······························

a PAHmA UJIAN -=.IA HLIAU

1. KETUA : SYAFARUDDIN, SH, II.HUM •. . ··- ·········· 2. SEKRETARIS DARllA SCJBI� SH, .......... -..... _ ..... .. _ 3. PENGWll 4. PENGWll

: SUHATfaZAL. SH, llH. •....

DISEIUJUI OU!H :

KETUA BIDANG PfDANA FAIC. HUKUM - UllA

(El.VI ZAHARA LUBIS, IH, M.HUM.) AFARUDDIN, SH,M.HUM.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TERllADAPTINDAK PIDANA PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 DIKAJTKAN

DENGAN PASAL 374 KJTAB UNDANG-UNDANG HUKUM PJDANA (Studi Kuus Pokla Sumatera Utara)

OLEH JUNJUNGAN llARAHAP

NIM : 04 840 0092 BlDANG HUKUM PIDANA

Pembahasan skripsi ini adalah k:ntang kejahatan pcrbankan yang dianaJjsir dan dtlcaitlcan dengan tiodak pidana penggelapan yang diperberat sebagaimana diahu dalam Pasal 374 KUH Pidana. Pembahasan tersebut akan mengrunbil studi pada Polda Sumatera Utara.

Sedangkan pennasalahan yang diajukan adalah apakah yang menjadi modus operandi tiodak pidana pcnggelapan Pasal 374 KUHP dalain operasionaJ Perbankan serta Apak.ah yang menjadi kendala-kendala yang timbul dalam penyidikan tindak pidana perbankan dikaitkan dengan tindak pidana Pasal 374

KUHP. Untuk membahas perrnasalahan tersebut diajukan penel itian secara

kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polda Swnut. Dari basil penelitian mak.a diketahui modus operandi yang biasa dilak:ukan

olcb para pclalru daJam mclakukan tindak pidana penyalahgunaan jabatan atau penggelapan.. penyalahgunaan dalam hubungannya dengan perbankan seperti penyalahgunaan dana BLBI, melakukan kejahatan dalam beotuk korpo�, dan juga modus operandi tindak pidana lrorupsi dalam bidang illegal logging. Modus

opmmdi liodak pidana penggelapan lainnya adalah perbualao suap-mcnyuap yang meropak.an perbuatan discbabkan jabatannya_ Upaya yang diJakuk.an pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana penggelapan di bidang perbaokao adalah mencmpa•kan undang-undang baro sebagai landasan fonnal bagi peneg.akan pemberanwan tindakan pidana korupsi, juga dengan membeotuk beberapa Jembaga tcrkait seperti Komisi Pemberantasao Korupsi (KPK), Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (fipikor), dan juga mclakulcan kcrjasama

dengan bebempa LSM yang bcrgerak di bidang pemberantasan korupsi. Se\ain juga pemerintah mengupayakan efektifuya undang-undang pencucian uang dalam hal mengakomodasi larinya uang basil korupsi daJam sektor pet'bankan melalui prinsip mengenal nasabah.

Meoyadari aocaman tindak pidana peoggelapan clan korupsi sebagai kejabatoo serius yang dapat mcngganggu subilitas sistcm keuangan dan sisti:m perekonomian sena berdampalc luas pada kehidupan masyarakat dan baogsa, maka upaya pencegahao dan pemberantasan barus dilakukan melalui langkah­langkah konseptual, sporadis, clan menyenruh, baik itu melalui kerjMama yang baik antara penyidik kcpolisian dengan pihak kejaksaan dan juga pengadilan agar proses pcmeriltsaan pctbra korupsi dapat segera diselcsaikan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuban Yang Maha Esa yang telah

mengkaruniakan kesebatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga

akhimya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh

penulis_

Skripsi penulis ini berjudul "ASPEK HllKUM TERHADAP TINDAK

PIDANA PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN

1998 DIKAITKAN DENGAN PASAL 374 KITAB UNDANG-UNDANG

BUKUM PlDANA (Studi Kasus Polda Sumatera Utan)".

Pcnulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenubi persyaratan dalam

mencapai gelar Sarjana Hokum di Fa.lrultas Hokum Universitas Medan Area

Bidang Hukum Kepidanaan.

Dalam mcnyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan

bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis

ingin mengucapkan terima-k.asih yang sebesar-besamya kepada:

- Ayahanda H. Asman Harahap dan Ibunda Hj. Maimunah, serta Ibu Mertua

Aminah, kasih sayang mereka adalah suatu haJ yang sangat mendasar bagi

penulis untulc dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Demikian juga buat orang--0rang tersayang yaitu Isteri Tercinta Hamidah.

anak-anakku Anggara Zuhri Harahap, dan Muhammad Badawi Harahap scrta

keponakan Ade Riani dan sahabat terdckat Genia Susilawati. yang telah

banyak memberikan dorongan Moril kcpada penulis untuk menyelesaikan

tulisan ini scmoga ALLAH SWT membalasnya dan mudah - mudahan UNIVERSITAS MEDAN AREA

kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, seJaku Dekan pada Fak.ultas Huknm

Universitas Medan Area.

- lbu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selak.u Ketua Bidang Huknm Pidana pada

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sek.aligus sebagai Dosen

Pembimbing U penulis,

- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selak.u Dosen Pembimbing I Penulis.

- Bapak Kombes Pol. Drs. Wawan lrawan selaku Dir Reskrim Polda Sumut,

Bapak AKBP Ors. Darmawan Sutawijaya, SE,MH, selaku Wadir Reskrim

Polda Sumut, Bapak AKBP Yustan Alpiani, Sik, selalcu Kasat T Pidum, Bapak

Kompol Eddy M. Nasution, SH, MH, selak.u Waka Polres Madina dan Bapak

AKP Edison Sitepu. SH, M. Hum seJa.ku Kanit IV Barda. dimana piba.k -

pihak tersebut diatas telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan

Pendidikan SI ini khususnya dalam Penulisan SkripSi ini dan untuk itu

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besamya

- Bapak dan lbu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita

semua.

ii

Medan, Mei 2008

Penulis

JUNJUNGAN HARABAP NIM : 04 840 0092

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTARISI

Halaman

KAT A PEN GANT AR. ............................................................................ i

DAIT AR ISi ......................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ... ... ...... ...... ... .. ... .... ... ........... ... ... ... .... ..... .. 1

A. Pengenian dan Penegasan Judul ......... ... ... ...... ...... ...... ... . 3

8. Alasan Pemilihan Judul .................................... ... .... ... ... .. 4

C. Pennasalahan .. .... ..... ...... ...... ... ... ....... .. ... .... ...... ................ 5

0. Hipotcsa .. .... .. ... ... ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... ........... . ... . .. 6

E. Tujuan Penulisan ..................................................... ... ..... 6

F. Metode PengumpuJan Data .. ... .. .... ... ... ........ .................... 7

G. Sistematika Penulisan ...................................................... 7

BAB ll. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

PERBANKAN

A. Pengertian Tindak Pidana. ...... ..... ....... ...... ...... ...... ....... ...... I 0

B. Unsur·Unsur Tindak Pidana ..... ......................................... l l

C. Pengertian Pecbankan ..... ........ ... ............ ....... ..................... 14

D. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Perbankan . ................... ... 17

BAB ill. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

PENGGELAP AN ..... ...... ...... ...... ..... ....... ................................. 26

A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan . ........................... 26

B. Jenis-Jenis Tmdak Pidana Penggelapan . ...... ...... ...... ........ . 28

C. Penggelapan Dalam Kegiatan Perbankan. ...... ..... ...... ....... 32

iii

UNIVERSITAS MEDAN AREA

D. Falctor-Faktor Penyebab Terjadinya Tmdak Pidana

Peoggelapan di Bidang Perbankan ...... . ............................. 34

BAB TV. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM

KAIT ANNY A DENGAN KEJAHA TAN PERBANKAN ..... 39

A. Proses Penyidikan Terhadap Tiodak Pidana Perbankan ... 39

B. Modus Operandi 1indak Pidana Penggelapan Pasal 374

Dalam Operasional Perbankan.·-··-·································· 44

C. Keodala-Kendala Yang Tunbul dalam Penyidikan

Tmdak Pidana Perbankan. ........ -...................................... S3

D. Usaha-Usaha Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana

Perbankan dan Penggelapan Dalam Jabatan ..................... SS

E. Kasus dan Tanggapan Kasus ...... ....................................... 61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN·-·-·-···-···························· 70

A. Kcsimpulan ................................ -.................................. 70

B. Saran····························------································· 71

DAFTAR PUST AKA

iv

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BABI

P E NDAHULUAN

Bank memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi bagi masyarakat

dan negara. Peranannya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalnrkannya kembali dalam bcntuk: kredit kepada masyarakat. Pemlapatan

bank yang diperoleh dari pemberian kredit disebut dengan bunga kredit (interest

income). Aktivitas pemberian kredit bank-bank boleh dikatakan merupakan

sumber pendapatan terpenting dari Bank. Akan tetapi. jik:a diamati lebih ja�

fungsi bank di luar negeri sudah mulai berkcmbang, dim.an.a andalan utama bagi

pendapatannya tidak semata-mata lagi dari in1e1rest income, melainkan juga

dalam berupafee based income atau disebut dengan Mn interest income (kegiatan

lain di luar bunga bank).

Melihat sifat ekonomi dari bank tersebut. maka nyata sekali bahwa bank

memiliki strategi penting bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa. Bank menjadi

pilar ekonomi perdagangan. tet.api sekaligus juga sebagai jantung bagi kehidupan

ekonomi suatu bangsa. Oleh karena, sistem ekonomi dapat berjalan dengan baik,

biJa meogandalkan bank sebagai lembaga k:euangan yang mengatur sistem urat

nadi dalam tuboh ekonomi itu sendiri. Oleh karenanya, semua negara di dunia di

dalam memajukan perekonomiannya senantiasa memelihara perbankannya

dengan baik, menyehatkan fungsi dan peranannya secara sungguh-sungguh dan

menjaga agar jangan sampai timbul penyakit yang merupakan pangkal tolak

rusaknya ekonomi suatu negara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2

Tetapi pengalarnan menunjulckan bahwa dunia perbankan lebih khusus di

negara ini tidak luput dari pennasalaban. Yang disebut pennasalaban ialah

perbuatan-perbuatan ilegalisasi di rubuh bank itu dan ihllah yang disebut dengan

kejahatao perbankan, sehingga bank itu menjadi terganggu fungsi dan peranannya.

Masalahnya pelaku kejahatan itu dikategorikan, selain berasal dari dalam

lingkungan perbankan itu seodiri, juga berasaJ dari luar perbankan.

Salah satu bentuk kejahatao perbankan itu sendiri adalah dalam bentuk

penggelapan diperl>ei:aL Peoggelapan diperberat diatur dalam Pasal 374 KUH

Pidana yang berbunyi "Penggelapao yang dilaku.kan oleb orang yang

penguasannya terhadap beoda disebabkan karena ada hubungan kerja atau kareoa

suatu pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diaocam dengan pidana

penjara paling lama 5 tahun".

Peoggelapan diperberat dalam kaitaonya dengan kejahatao perbankan

adalah kejahatao-kejahatao yang dilalcukan oleb pejabat atau pekerja perbankan

iru sendiri Misalnya pejabat perbankan atau pekerja perbankan itu menerbitkan

No. rekening palsu bagi oasabahnya, sehingga setoran tabuogan dari nasabah

tersebut tidak dimasukkan ke kas bank tetapi masulc kc kantong pejabat atau

pekerja perbankan tersebut. Tmdalcao penggelapao dipcrberat ini tidaklah dapat

dilakukan seorang pelaku tindak pidana apabila ia tidak termasuk dalam golongan

yang memili.ki kewenangao meogelola suatu bidang pekerjaan tertentu dan dalam

io!.1ansi tertenru.

Selain merugikan pihak bank, maka kcjahatan perbanlcao yang ditelaah

dari isi Pasal 374 KUHPidana juga merupakan oasabah perbankan itu sendiri,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

72

DAFfAR PUST AKA

Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hu/cum, Diterbitkan Oleh Fak.. Hukum USU, Medan, 1990.

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Horta Benda, Bayumedia, Jakarta, 2003.

Dinas Pcndidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. 1988.

Evi Hartanti, Tindalc Pidana Korupsi, Sioar Grafika, Jakarta, 2005.

J. Soedradjad Djiwandono, Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2001.

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Martiman Prodjohamidjojo, K.edudu/can Tersangk.a dan Terdafcwa Dalam Pemeriksaan, Seri Pemerataan Keadilan.

____ _, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, I 997.

Masyara/cat Transpartmsi Indonesia, http://www.1rnnsparansi.ot.id, Diakses tanggal 22 Pebruari 2007.

Muhammad Djumhana, Hu/cum Perbanlcan di Indonesia, Cilra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Munir Fuady, Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah PuJih, Citra Aditya Baldi, Bandung, 2004.

P.A.F. [.amintang, dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baro, Bandung, 1983.

R. Soesilo, Kitab Unadang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Knmenlar­KomenJarnya Leng/rap Posa/ Demi Paso/, Politeia, Bogor.

R. Wiyooo, Pembahasan Undang-Undang Pemberan1asan Tinda/c Pidana 'Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

73

Zamhari Abidin. Pengertian dan Asas Hu/cum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Zulkamain Sitompul, "Pembatasan Kepemilikan Bank: Gagasan untuk Memperiruat Sistem Pcrbankan", Jurna/ Hu/cum Bisnis, Volume 22 - No.6

• 2003.

UNIVERSITAS MEDAN AREA