BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Konsep Partisipasi 2.1.1 ...repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30458/3/Chapter II.pdf · Faktor politik . 4. ... Adanya penolakan secara internal

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Partisipasi

2.1.1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam

memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi

masyarakat di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat

dalam memecahkan masalah kesehatan mereka sendiri. Di dalam hal ini, masyarakat

sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan

mengevaluasikan program-program kesehatan masyarakatnya. Institusi kesehatan

hanya sekadar memotivasi dan membimbingnya (Notoatmodjo, 2007).

Mikkelsen dalam Soetomo (2006), mengatakan bahwa pembangunan pada

dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang

diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang

semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu

perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Ada enam jenis tafsiran

mengenai partisipasi masyarakat tersebut antara lain:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau

program pembangunan tanpa ikut serta dalam pengambil keputusan.

Universitas Sumatera Utara

2. Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan

kemauan menerima dan kemampuan menangapi proyek-proyek atau program-

program pembangunan.

3. Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau

kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk

melakukan hal itu.

4. Partisipasi adalah penetapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf

dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek/program agar

memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.

5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang

ditentukan sendiri.

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan

dan lingkungan mereka.

Conyer dalam Soetomo (2006), mengemukakan partisipasi masyarakat adalah

keikutsertaaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan

kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan. Ada lima cara

untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat yaitu:

1. Survei dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang

diperlukan.

2. Memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melakukan tugasnya sebagai agen

pembaharu juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan dalam

perencanaan.


3. Perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan peluang yang

semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

4. Perencanaan melalui pemerintah lokal.

5. Menggunakan strategi pembangunan komunitas (community development)

Menurut Slamet (2003), berdasarkan pengertian partisipasi, maka partisipasi

dalam pembangunan dapat dibagi menjadi lima jenis :

1. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut

dan ikut menikmati hasilnya.

2. Ikut memberi input dan menikmati hasilnya.

3. Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil

pembangunan secara langsung.

4. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input.

5. Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menerima hasilnya.

2.1.2. Peranan Partisipasi Masyarakat

Menurut Notoatmodjo (2007), di dalam partisipasi setiap anggota masyarakat

dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas

pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran).

Dalam hal ini dapat diwujudkan di dalam 4 M, yakni manpower (tenaga), money

(uang), material (benda-benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya),

dan mind (ide atau gagasan). Supaya lebih jelas dapat digambarkan sebagai berikut:


M anpower

M oney

M aterial

M ind/ideas

Health

Services

Health Status

(Derajat Kesehatan)

Gambar 2.1 Macam-macam Kontribusi

2.1.3. Dasar-Dasar Filosofi Partisipasi Masyarakat

Dalam hubungannya dengan fasilitas dan tenaga kesehatan, partisipasi

masyarakat dapat diarahkan untuk mencukupi kelangkaan tersebut. Dengan kata lain,

partisipasi masyarakat dapat menciptakan fasilitas dan tenaga kesehatan. Pelayanan

kesehatan yang diciptakan dengan adanya partisipasi masyarakat didasarkan kepada

idealisme (Notoatmodjo, 2007).

1) Community felt need.

Apabila pelayanan itu diciptakan oleh masyarakat sendiri, ini berarti bahwa

masyarakat itu memerlukan pelayanan tersebut. Sehingga adanya pelayanan

kesehatan bukan karena diturunkan dari atas, yang belum dirasakan perlunya,

tetapi tumbuh dari bawah yang diperlukan masyarakat dan untuk masyarakat.

2) Organisasi pelayanan kesehatan masyarakat yang berdasarkan partisipasi

masyarakat adalah salah satu bentuk pengorganisasian masyarakat. Hal ini berarti


bahwa fasilitas pelayanan kesehatan itu timbul dari masyarakat sendiri.

3) Pelayanan kesehatan tersebut akan dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Artinya

tenaganya dan penyelenggaraannya akan ditangani oleh anggota masyarakat itu

sendiri yang dasarnya sukarela.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa filosofi partisipasi masyarakat

dalam pelayanan kesehatan masyarakat adalah terciptanya suatu pelayanan untuk

masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat.

2.1.4. Pendekatan Partisipasi Masyarakat

Menurut Club du Sahel dalam Mikkelsen (2003), beberapa pendekatan untuk

memajukan partisipasi masyarakat yaitu:

1. Pendekatan pasif, pelatihan dan informasi; yakni pendekatan yang beranggapan

bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan, teknologi, keterampilan dan

sumber daya. Dengan demikian partisipasi tersebut memberikan komunikasi satu

arah, dari atas ke bawah dan hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat

vertical.

2. Pendekatan partisipasi aktif; yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat

untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas eksternal, contohnya

pelatihan dan kunjungan.

3. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan; masyarakat atau individu diberikan

kesempatan untuk melakukan pembangunan, dan diberikan pilihan untuk terikat

pada sesuatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

4. Pendekatan dengan partisipasi setempat; yaitu pendekatan dengan mencerminkan


kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat

setempat.

Agar memperbaiki kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka

usaha untuk dapat menggerakkan partisipasi masyarakat:

1. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata.

2. Dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya

jawaban (respons) yang dikendaki.

3. Dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah

laku (behavior) yang dikehendaki secara berlanjut (Ndraha,1990).

Berdasarkan hasil penelitian Goldsmith dan Blustain tahun 1980 di Jamaica

dalam Ndraha (1990), berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi

jika:

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah

ada di tengah-tengah masyarakat.

2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang

bersangkutan.

3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan

masyarakat setempat.

4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh

masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau

kurang berperanan dalam pengambilan keputusan.


2.1.5. Strategi Partisipasi Masyarakat

Strategi partisipasi masyarakat menurut Notoatmodjo (2007) :

1. Lembaga Sosial Desa atau Lembaga Kerja Pembangunan Masyarakat Desa

(LKPMD) adalah suatu wadah kegiatan antar disiplin di tingkat desa, tiap

kelurahan atau desa mempunyai lembaga semacam ini. Tugas utama lembaga ini

adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan

pembangunan di desanya, termasuk juga pembangunan di bidang kesehatan. Oleh

karena itu, tenaga kesehatan dari puskesmas dapat memanfaatkan lembaga ini

untuk menjual idenya, dengan memasukkan ide-idenya ke dalam program

LKPMD.

2. Program yang dijual oleh Puskesmas ke lembaga ini tidak harus kesehatan, tetapi

juga kegiatan-kegiatan non kesehatan yang akhirnya akan menyokong program

kesehatan, misalnya; pertanian, peternakan, pendidikan, dan lain-lain.

3. Puskesmas dapat dijadikan pusat kegiatan, walaupun pusat perencanaannya

adalah di desa (LKPMD), dan petugas kesehatan adalah merupakan motivator dan

dinamisatornya.

4. Dokter puskesmas atau petugas kesehatan yang lain dapat membentuk suatu team

work yang baik dengan dinas-dinas atau instansi-instansi lain.

5. Dalam pelaksanaan, program dapat dimulai desa demi desa tidak usah seluruh

desa di kecamatan tersebut. Hal ini untuk menjamin agar puskesmas dapat

memonitor dan membimbingnya dengan baik. Bilamana perlu membentuk suatu

proyek percontohan sebagai pusat pengembangan untuk desa yang lain.


6. Bila desa ini masih dianggap terlalu besar, maka dapat dimulainya dari tingkat

RW atau RT yang populasinya lebih kecil, sehingga mudah diorganisasi

2.1.6. Metode

Notoatmodjo (2005), menyatakan metode yang dapat dipakai pada partisipasi

masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan masyarakat, diperlukan untuk memperoleh simpati masyarakat.

Pendekatan ini terutama ditujukan kepada pimpinan masyarakat, baik yang formal

maupun informal.

2. Pengorganisasian masyarakat, dan pembentukan panitia (tim).

a. Dikoordinasi oleh lurah atau kepala desa.

b. Tim kerja, yang dibentuk ditiap RT.

Anggota tim ini adalah pemuka-pemuka masyarakat RT yang bersangkutan,

dan dipimpin oleh ketua RT.

3. Survei diri (Community self survey)

Tiap tim kerja di RT, melakukan survei di masyarakatnya masing-masing dan

diolah serta dipresentasikan kepada warganya.

4. Perencanaan program

Perencanaan dilakukan oleh masyarakat sendiri setelah mendengarkan presentasi

survei diri dari tim kerja, serta telah menentukan bersama tentang prioritas

masalah yang akan dipecahkan. Dalam merencanakan program ini, perlu

diarahkan terbentuknya dana sehat dan kader kesehatan. Kedua hal ini sangat

penting dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat.


5) Training

Training untuk para kader kesehatan sukarela harus dipimpin oleh dokter

puskesmas. Di samping di bidang teknis medis, training juga meliputi

manajemen kecil-kecilan dalam mengolah program-program kesehatan tingkat

desa serta sistem pencatatan, pelaporan, dan rujukan.

6) Rencana evaluasi

Dalam menyusun rencana evaluasi perlu ditetapkan kriteria-kriteria keberhasilan

suatu program, secara sederhana dan mudah dilakukan oleh masyarakat atau

kader kesehatan sendiri.

2.1.7. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat

Dalam upaya mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat ada

beberapa faktor yang bisa membantu atau mendorong upaya tersebut. Faktor-faktor

tersebut sebagian kita jumpai di masyarakat dan sebagian di provider sendiri.

1. Faktor-faktor di masyarakat

Konsep partisipasi masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi kita di

Indonesia. Dari sejak nenek moyang kita, telah dikenal adanya semangat gotong

royong dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Semangat ini

mendorong timbulnya partisipasi masyarakat.

2. Faktor-faktor pendorong di pihak provider

Faktor pendorong terpenting yang ada dipihak provider ialah adanya kesadaran

di lingkungan provider, bahwa perilaku merupakan faktor penting dan besar

pengaruhnya terhadap derajat kesehatan. Kesadaran ini melandasi pemikiran


pentingnya partisipasi masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya di

pihak provider untuk mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat

(Depkes, 1991).

Menurut Sastropoetro (1988), ada lima unsur penting yang menentukan gagal

dan berhasilnya partisipasi, yaitu:

1. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau berhasil.

2. Perubahan sikap,pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian

yang menumbuhkan kesadaran.

3. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan.

4. Kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa

dipaksa orang lain.

5. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Hadi dalam Dwiyanti (2005), mengemukakan bahwa faktor penghambat

untuk meningkatkan partisipasi publik di Indonesia adalah:

1. Faktor sosial, seperti: tingkat pendidikan, pendapatan dan komunikasi

2. Faktor budaya, meliputi: sikap dan perilaku, pengetahuan dan adat istiadat.

3. Faktor politik

4. Faktor birokrasi para pengambil keputusan.

Menurut Mikkelsen (2003), rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh

beberapa faktor yaitu:

1. Adanya penolakan secara internal di kalangan anggota masyarakat dan penolakan

eksternal terhadap pemerintah.


2. Kurangnya dana.

3. Terbatasnya informasi, pengetahuan atau pendidikan masyarakat, dan

4. Kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Banyak program pembangunan yang kurang memperoleh antusias dan

partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada

masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak juga sering dirasakan kurangnya

informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk

apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi. Pemberian kesempatan

berpartisipasi pada masyarakat, harus dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat

setempat layak diberi kesempatan karena mereka juga punya hak untuk berpartisipasi

dan memanfaatkan setiap kesempatan membangun bagi perbaikan mutu hidupnya.

Menurut Margono dalam Mardikanto (2003), tumbuh kembangnnya

partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Adanya kesempatan yang diberikan, merupakan faktor pendorong tumbuhnya

kemauan, dan kemauan akan menentukan kemampuannya. Sebaliknya, adanya

kemauan akan mendorong seseoransg untuk meningkatkan kemampuan serta

memanfaatkan setiap kesempatan.

2. Adanya kemauan untuk berpartisipasi

Kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama bagi tumbuh dan

berkembangnya partisipasi masyarakat. Kesempatan dan kemampuan yang cukup


belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi

masyarakat, jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan untuk membangun.

3. Adanya kemampuan untuk berpartisipasi

Kemampuan untuk berpartisipasi adalah :

a. Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan

untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun

(memperbaiki mutu hidupnya).

b. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh

tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

c. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan

menggunakan sumber daya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia

secara optimal.

Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), bentuk partisipasi masyarakat

terdiri dari partisipasi perorangan dan keluarga, partisipasi masyarakat umum,

partisipasi masyarakat penyelenggara, serta partisipasi masyarakat profesi kesehatan.

Sejalan dengan itu masyarakat mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya

pemeliharaan kesehatannya sendiri, keluarga maupun lingkungan. Bahkan diharapkan

ikut berperan secara aktif dalam pembangunan kesehatan (Depkes, 2007).


2.2. Konsep Dukungan Sosial

2.2.1. Dukungan Sosial

Sarafino (1998), mengatakan bahwa dukungan sosial adalah kenyamanan,

perhatian, penghargaan atau bantuan yang diperoleh individu dari orang lain, dimana

orang lain disini dapat diartikan sebagai individu perorangan atau kelompok. Hal

tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di lingkungan menjadi

dukungan sosial atau tidak, tergantung pada sejauh mana individu merasakan hal

tersebut sebagai dukungan sosial.

Sarason (1991), mengatakan bahwa dukungan sosial adalah keberadaan,

kesediaan, kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan

menyayangi kita. Sarason berpendapat bahwa dukungan sosial itu selalu mencakup

dua hal yaitu :

a. Jumlah sumber dukungan sosial yang tersedia, merupakan persepsi individu

terhadap sejumlah orang yang dapat diandalkan saat individu membutuhkan

bantuan (pendekatan berdasarkan kuantitas).

b. Tingkatan kepuasan akan dukungan sosial yang diterima, berkaitan dengan

persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi (pendekatan berdasarkan

kualitas).

Dukungan sosial didefinisikan oleh Taylor (2009), sebagai transaksi

interpersonal yang melibatkan satu atau lebih aspek-aspek yang terdiri dari perhatian

emosional, bantuan instrumental, pemberian informasi, dan adanya penilaian atau

penghargaan.


2.2.2. Bentuk-Bentuk Dukungan Sosial

Sarafino (1998) dan Taylor (2009), membagi dukungan sosial dalam empat

bentuk, yaitu :

a. Emosional

Aspek ini melibatkan kekuatan jasmani dan keinginan untuk percaya pada orang

lain sehingga individu yang bersangkutan menjadi yakin bahwa orang lain

tersebut mampu memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya. Dukungan ini

mencakup ungkapan empati, kepedulian dan perhatian terhadap individu,

sehingga individu tersebut merasa nyaman, dicintai dan diperhatikan. Beberapa

hal yang termasuk interaksi yang mendukung adalah mendengarkan dengan

penuh perhatian, merefleksikan pernyataan subjek, menawarkan simpati dan

menyakinkan kembali, membagi pengalaman pribadi dan menghindari konflik.

b. Instrumental

Aspek ini meliputi penyediaan sarana untuk mempermudah atau menolong orang

lain sebagai contohnya adalah peralatan, perlengkapan, dan sarana pendukung

lain dan termasuk didalamnya memberikan peluang waktu untuk memberikan

bantuan langsung. Dukungan ini dikenal juga dengan istilah dukungan

pertolongan, dukungan nyata atau dukungan material.

c. Informatif

Aspek ini berupa pemberian informasi untuk mengatasi masalah. Aspek

informatif ini terdiri dari pemberian nasehat, pengarahan, dan keterangan lain

yang dibutuhkan oleh individu yang bersangkutan, sehingga individu dapat


mengatasi masalahnya dan mencoba mencari jalan keluar untuk memecahkan

masalahnya.

d. Penilaian / penghargaan

Aspek ini terdiri atas dukungan peran sosial yang meliputi umpan balik,

perbandingan sosial, dan afirmasi (persetujuan). Pemberian dukungan ini

membantu individu untuk melihat segi-segi positif yang ada dalam dirinya

dibandingkan dengan keadaan orang lain yang berfungsi untuk menambah

penghargaan diri, membentuk kepercayaan diri dan kemampuan serta merasa

dihargai dan berguna saat individu mengalami tekanan. Dukungan sosial dalam

bentuk penilaian yang positif dapat membantu individu dalam mengembangkan

kepribadian dan meningkatkan identitas diri.

Dalam kaitannya dengan peran sebagai pemberi dukungan, Ife dalam Adi

(2008), melihat bahwa salah satu peran dari pemberdaya masyarakat adalah untuk

menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat

dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut. Dukungan itu sendiri tidak selalu

bersifat ekstrinsik ataupun materil, tetapi dapat juga bersifat instrinsik seperti pujian,

penghargaan dalam bentuk kata-kata, ataupun sikap dan perilaku yang menunjukkan

dukungan dari pelaku perubahan terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat.

Seperti menyediakan waktu bagi ibu-ibu balita bila mereka ingin berbicara

dengannya guna membahas permasalahan yang mereka hadapi.


2.2.3. Sumber-Sumber Dukungan Sosial

Dukungan sosial dapat dipenuhi dari teman atau persahabatan, keluarga,

dokter (petugas kesehatan), psikolog, psikiater (sarafino,1998). Hal senada juga

diungkapkan oleh Taylor (2009), bahwa dukungan sosial bersumber dari orang-orang

yang memiliki hubungan berarti bagi individu seperti keluarga, teman dekat,

pasangan hidup, rekan kerja, tetangga, dan saudara.

2.3. Konsep Dasar Posyandu

2.3.1. Pengertian

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya

Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan

bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna

memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam

memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka

kematian ibu dan bayi. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang

mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, yang sekurang-kurangnya

mencakup 5 (lima) kegiatan, yakni KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan

diare (Depkes, 2006).

2.3.2. Tujuan Posyandu

a. Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar,

terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

b. Meningkatnya peran lintas sektor dalam penyelenggaraan Posyandu, terutama


berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

c. Meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, terutama yang

berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

2.3.3 Sasaran

Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat, utamanya: Bayi, Anak balita,

Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui, Pasangan Usia Subur (PUS).

2.3.4. Manfaat Posyandu

1. Bagi Masyarakat

a. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan

kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

b. Memperoleh bantuan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan

terutama terkait kesehatan ibu dan anak.

c. Efisiensi dalam mendapatkan pelayanan terpadu kesehatan dan sektor lain

terkait.

2. Bagi Kader, Pengurus Posyandu dan tokoh masyarakat

a. Mendapatkan informasi terdahulu tentang upaya kesehatan yang terkait

dengan penurunan AKI dan AKB.

b. Dapat mewujudkan aktualisasi dirinya dalam membantu masyarakat

menyelesaikan masalah kesehatan terkait dengan penurunan AKI dan AKB.

3. Bagi Puskesmas

a. Optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan

berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan


kesehatan strata pertama.

b. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah

kesehatan sesuai kondisi setempat.

c. Meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan dana melalui pemberian pelayanan

secara terpadu

4. Bagi sektor lain

a. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah

sektor terkait, utamanya yang terkait dengan upaya penurunan AKI dan

AKB sesuai kondisi setempat.

b. Meningkatkan efisiensi melalui pemberian pelayanan secara terpadu sesuai

dengan tupoksi masing-masing sektor.

2.3.5. Kegiatan Posyandu

1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

a. Ibu Hamil

Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu hamil mencakup :

1. Pengembangan berat badan dan pemberian tablet besi yang dilakukan oleh

kader kesehatan. Jika ada petugas Puskesmas ditambah dengan

pengukuran tekanan darah dan pemberian imunisasi Tetanus Toksoid. Bila

tersedia ruang pemeriksaan, ditambah dengan pemeriksaan tinggi

fundus/usia kehamilan. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke

Puskesmas.


2. Diselenggarakan Kelompok Ibu Hamil pada setiap hari buka Posyandu.

Kegiatan Kelompok Ibu Hamil antara lain sebagai berikut:

a) Penyuluhan: tanda bahaya pada ibu hamil, persiapan persalinan,

persiapan menyusui, KB dan gizi.

b) Perawatan payudara dan pemberian ASI

c) Peragaan pola makan ibu hamil

d) Peragaan perawatan bayi baru lahir

e) Senam ibu hamil

b. Ibu Nifas dan Menyusui

Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu nifas dan menyusui mencakup:

1) Penyuluhan kesehatan, KB, ASI dan gizi, ibu nifas, perawatan kebersihan

jalan lahir (vagina)

2) Pemberian vitamin A dan tablet besi.

3) Perawatan payudara.

4) Senam ibu nifas.

5) Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dan tersedia ruangan, dilakukan

pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan payudara, pemeriksaan tinggi

fundus dan pemeriksaan lochs. Apabila ditemukan kelainan, segera

dirujuk ke Puskesmas.

c. Bayi dan Anak balita

Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan Posyandu untuk balita

mencakup:


1) Penimbangan berat badan

2) Penentuan status pertumbuhan

3) Penyuluhan

4) Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan,

imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang. Apabila ditemukan kelainan,

segera dirujuk ke Puskesmas.

2. Keluarga Berencana (KB)

Pelayanan KB di Posyandu yang dapat diselenggarakan oleh kader adalah

pemberian kondom dan pemberian pil ulangan. Jika ada tenaga kesehatan

Puskesmas dilakukan suntikan KB, dan konseling KB. Apabila tersedia ruangan

dan peralatan yang menunjang dilakukan pemasangan IUD.

3. Imunisasi

Pelayanan imunisasi di Posyandu hanya dilaksanakan apabila ada petugas

Puskesmas. Jenis imunisasi. yang diberikan disesuaikan dengan program, baik

terhadap bayi dan balita maupun terhadap ibu hamil.

4. Gizi

Pelayanan gizi di Posyandu dilakukan oleh kader. Sasarannya adalah bayi,

balita, ibu hamil dan WUS. Jenis pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan

berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan gizi, pemberian

PMT dan pemberian vitamin A. Khusus untuk ibu hamil dan ibu nifas ditambah

dengan pemberian tablet besi serta kapsul Yodium untuk yang bertempat tinggal

di daerah gondok endemik. Apabila setelah 2 kali penimbangan tidak ada


kenaikan berat badan, segera dirujuk ke Puskesmas.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Diare

Pencegahan diare di Posyandu dilakukan antara lain dengan penyuluhan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penanggulangan diare di Posyandu

dilakukan antara lain penyuluhan, pemberian larutan gula garam yang dapat

dibuat sendiri oleh masyarakat atau pemberian Oralit yang disediakan.

6. Kegiatan Pengembangan/Tambahan

Dalam keadaan tertentu masyarakat dapat menambah kegiatan Posyandu

dengan kegiatan baru, disamping 5 kegiatan utama yang telah ditetapkan.

Kegiatan baru tersebut misalnya: perbaikan kesehatan lingkungan, pemberantasan

penyakit menular, dan berbagai program pembangunan masyarakat desa lainnya.

Posyandu yang seperti ini disebut dengan nama Posyandu Plus.

Penambahan kegiatan baru sebaiknya dilakukan apabila 5 kegiatan utama

telah dilaksanakan dengan baik dalam arti cakupannya di atas 50%, serta tersedia

sumber daya yang mendukung. Penetapan kegiatan baru harus mendapat

dukungan yang cukup dari seluruh masyarakat yang tercermin dari hasil Survei

Mawas Diri (SMD) dan disepakati bersama melalui forum Musyawarah

Masyarakat Desa (MMD).

2.3.6. Penyelenggaraan Posyandu

Kegiatan rutin Posyandu diselenggarakan dan dimotori oleh Kader Posyandu

dengan bimbingan teknis dari Puskesmas dan sektor terkait. Penyelenggaraan

Posyandu dilakukan dengan ”pola lima meja” yaitu:


Tabel 2.2. Langkah-Langkah Penyelenggaraan Posyandu

Langkah Pelayanan Pelaksana Meja I Pendaftaran Kader Meja II Penimbangan Kader Meja III Pengisian KMS Kader Meja IV Penyuluhan Kader

Meja V Pelayanan kesehatan Petugas kesehatan dan sektor

tersebut bersama kader

2.3.7. Tugas dan Tanggung Jawab Para Pelaksana

Terselenggaranya pelayanan Posyandu melibatkan banyak pihak. Adapun

tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menyelenggarakan Posyandu

adalah sebagai berikut :

1. Kader

Pada hari buka posyandu, antara lain :

a. Menyiapkan tempat pelaksanaan, peralatan, sarana dan prasarana posyandu

termasuk penyiapan makanan tambahan (PMT).

b. Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu.

c. Melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu.

d. Mencatat hasil penimbangan di KMS atau buku KIA

e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil

penimbangan serta memberikan PMT.

f. Memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya, misalnya

memberikan Vitamin A, pemberian tablet zat besi (Fe), oralit, pil KB, kondom.

Apabila pada hari buka tenaga kesehatan datang berkunjung (sebulan sekali),


pelayanan kesehatan dan KB ini diselenggarakan bersama petugas Puskesmas.

g. Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas melengkapi

pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.

Di Luar Hari Buka Posyandu, antara lain:

a. Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: bayi, anak balita, ibu hamil

dan ibu menyusui.

b. Membuat grafik SKDN, yaitu: jumlah semua balita yang bertempat tinggal di

wilayah kerja Posyandu (S), jumlah balita yang mempunyai kartu Menuju Sehat

atau Buku KIA (K), jumlah balita yang datang pada hari buka Posyandu (D) dan

jumlah balita yang timbangan berat badannya naik (N).

c. Melakukan tindak lanjut terhadap :

1) Sasaran yang tidak datang

2) Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan

d. Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu.

e. Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri

pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

2. Petugas Puskesmas

Kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas yang diwajibkan di Posyandu hanya

satu kali dalam sebulan. Dengan perkataan lain kehadiran tenaga kesehatan

Puskesmas tidak pada setiap hari buka Posyandu (untuk Posyandu yang buka lebih

dari satu kali dalam sebulan). Peran petugas Puskesmas pada hari buka Posyandu

antara lain sebagai berikut:


a. Membimbing kader dalam penyelengggaraan Posyandu.

b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana di meja 5 (lima).

Sesuai dengan kehadiran wajib petugas Puskesmas, pelayanan kesehatan dan KB

oleh petugas Puskesmas hanya diselenggarakan satu kali sebulan. Dengan

perkataan lain jika hari buka Posyandu lebih dari satu kali dalam sebulan,

pelayanan tersebut diselenggarakan hanya oleh kader Posyandu sesuai dengan

kewenangannya.

c. Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan, KB dan gizi kepada pengunjung

Posyandu dan masyarakat luas.

d. Menganalisa hasil kegiatan Posyandu, melaporkan hasilnya kepada Puskesmas

serta menyusun rencana kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan

kebutuhan Posyandu.

3. Stakeholder (Pemangku Kepentingan)

a. Camat, selaku penanggung jawab Pokjanal Posyandu kecamatan:

1) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut kegiatan Posyandu.

2) Memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan kinerja Posyandu.

3) Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu.

b. Lurah/Kepala Desa, selaku penanggung jawab Pokja Posyandu kelurahan/desa

1) Memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untuk penyelenggaraan

Posyandu.

2) Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk dapat Nadir pada hari

buka Posyandu


3) Mengkoordinasikan peran kader Posyandu, pengurus Posyandu dan tokoh

masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu.

4) Menindaklanjuti hasil kegiatan Posyandu bersama LKMD/LPM/LKD atau

sebutan lainnya.

5) Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu secara

teratur.

c. Tokoh Masyarakat/Konsil Kesehatan Kecamatan (apabila telah terbentuk)

1) Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Posyandu.

2) Menaungi dan membina kegiatan Posyandu.

3) Menggerakkan masyarakat untuk dapat hadir dan berperan aktif dalam

kegiatan Posyandu.

d. Organisasi Kemasyarakatan/LSM

1) Bersama petugas Puskesmas berperan aktif dalam kegiatan Posyandu, antara

lain: pelayanan kesehatan masyarakat penyuluhan, penggerakan kader sesuai

dengan minat dan misi organisasi.

2) Memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan

Posyandu.

2.3.8. Tingkat Perkembangan Posyandu

a. Posyandu Pratama

Posyandu Pratama adalah Posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh

kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader

sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang, frekuensi penimbangannya


kurang dari 8 kali per tahun, pencapaian cakupan 5 program kurang dari 50%,

tidak ada program tambahan, serta belum adanya dana sehat.

b. Posyandu Madya

Posyandu Madya adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih

dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau

lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya kurang dari 50%, belum ada

program tambahan, serta belum adanya dana sehat.

c. Posyandu Purnama

Posyandu Purnama adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan

lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang

atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu

menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber

pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya

masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu.

d. Posyandu Mandiri

Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan

lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang

atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu

menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber

pembiayaan dari dana sehat yang pesertanya lebih dari 50% KK yang bertempat

tinggal di wilayah kerja Posyandu (Runjati, 2010).


2.4. Landasan Teori

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan

dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara

langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan tersebut dimulai dari gagasan,

perumusan kebijaksanaan, hingga pelaksanaan program.

Menurut Mikkelsen (2003), partisipasi merupakan sesuatu yang harus

ditumbuh kembangkan dalam proses pembangunan. Partisipasi adalah suatu proses

yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait,

mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan sesuatu

kegiatan yang merupakan keterlibatan sukarela dan ikut serta dalam pembangunan

diri, kehidupan dan lingkungan.

Mikkelsen dalam Soetomo (2006), mengemukakan asumsi teorik bahwa

pembangunan menjadi positif apabila ada partisipasi masyarakat dan sebaliknya

kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berarti adanya

penolakan secara internal di kalangan anggota masyarakat itu sendiri dan secara

eksternal terhadap pemerintah atau pelaksana program.

Mikkelsen (2003), mengemukakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi

partisipasi masyarakat yaitu :

a. Faktor sosial yaitu dilihat dari adanya perrbedaan sosial masyarakat untuk

berpartisipasi, adanya dukungan sosial terhadap individu.

b. Faktor budaya yaitu adanya kebiasaan atau adat istiadat yang bersifat tradisional

statis dan tertutup terhadap perubahan.


c. Faktor politik yaitu apabila proses pembangunan yang dilaksanakan kurang

melibatkan masyarakat pada awal dan akhir proses pembangunan sehingga

terkendala untuk berpartisipasi dan pengambilan keputusan.

Partisipasi ibu dalam membawa balitanya berkunjung ke posyandu dalam

meningkatkan derajat kesehatannya diperlukan adanya dukungan sosial yang bisa

didapat dari kader, petugas kesehatan dan kelurga/suami. Menurut Taylor (2009),

dukungan sosial ini dapat diberikan dalam bentuk dukungan emosional, dukungan

instrumental, dukungan informatif dan dukungan penilaian/penghargaan.

Menurut Ife dalam Adi (2008), dukungan peran dalam pemberdayaan

masyarakat dapat bersifat ekstrinsik ataupun materil maupun bersifat instrinsik seperti

pujian, penghargaan dalam bentuk kata-kata, ataupun sikap dan perilaku yang dapat

diberikan bagi ibu-ibu balita sehingga mereka mau membawa balitanya berkunjung

ke posyandu.

2.5. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan rumusan teori tersebut, maka peneliti membuat kerangka konsep

penelitian serta variabel – variabel yang akan diteliti, seperti pada gambar berikut :

Variabel Independen Variabel Dependen

Dukungan Sosial : 1. Dukungan Emosional 2. Dukungan Instrumental 3. Dukungan Informasi 4. Dukungan Penghargaan

Partisipasi ibu balita berkunjung ke posyandu

Gambar 2.2. Kerangka Konsep Penelitian


Kerangka konsep menggambarkan bahwa variabel independen yaitu

dukungan sosial (dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasi,

dukungan penghargaan) dan yang merupakan variabel dependen adalah partisipasi

ibu balita berkunjung ke posyandu.


Documents

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Konsep Partisipasi 2.1.1 ...repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30458/3/Chapter II.pdf · Faktor politik . 4. ... Adanya penolakan secara internal