Bab 3 Rencana Struktur Ruang (Print)

Laporan Akhir

BAB 3

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

3.1 Umum

Rencana Struktur Tata Ruang wilayah Kabupaten adalah kerangka tata ruang

wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki

satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten

terutama jaringan transportasi dan rencana penempatan prasarana wilayah.

Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango disusun untuk

kurun waktu 20 tahun mendatang (2011-2031) meliputi :

1. Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan, yang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah

Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

2. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama, yang meliputi Sistem Jaringan

Transportasi darat dan Sistem Jaringan Transportasi Laut

3. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, yang meliputi Sistem Jaringan

Energi, Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan

Sistem Prasarana Pengelolaan lingkungan

3.2 Rencana Sistem Perkotaan

3.2.1 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Pengembangan sistem perkotaan (sistem kota-kota) bertujuan untuk mewujudkan

keseimbangan dan keselarasan pembangunan antarwilayah sesuai fungsi yang

diembannya, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup guna mendukung struktur

tata ruang yang telah direncanakan.

Pusat kegiatan perkotaan dalam hierarki dan skup pelayanannya berupa Pusat

Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan lokal (PKL), Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Rencana pengembangan sistem kota-kota di Kabupaten Bone Bolango adalah :

1. Menata dan mengarahkan perkembangan pusat-pusat kegiatan di bagian timur

(Suwawa), Barat (Kabila), dan Utara (Tapa)

2. Mengembangkan secara terbatas pusat-pusat kegiatan di bagian selatan (Bone

Pantai).

3. Menata distribusi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Sub Pusat Kegiatan Lokal (PPK)

yang mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah

4. Menata Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sehingga dapat meningkatkan pelayanan

kegiatan skala antar desa.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango 2011-2031 III - 1

Laporan Akhir

Sasaran dari rencana pengembangan tersebut adalah:

Mengusulkan pengembangan (menaikan) status Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

kecamatan Suwawa dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW), dimana Kecamatan Suwawa sebagai ibukota Kabupaten dan

merupakan pusat pemerintahan dan diarahkan pada perencanaan pusat jasa

pelayanan keuangan/bank, simpul transportasi, dan pusat pelayanan jasa lainnya.

Berkembangnya 2 (dua) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi: Kecamatan

Tilongkabila dan Bone Raya.

Berkembangnya 4 (empat) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi: Kecamatan

Tapa (Talumopatu), Kecamatan Kabila (Oluhuta), Kecamatan Kabila Bone (Batu

Barani) dan Kecamatan Bone Pantai (Bilungala).

1. PKWp Suwawa

Pusat Kegiatan Wilayah Promosi Kabupaten Bone Bolango adalah Suwawa, dimana

Suwawa merupakan ibukota kabupaten dan sebagai pusat pemerintahan.

2. PKL Tilongkabila dan Bone Raya

Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Bone Bolango adalah Tilongkabila dan Bone Raya

berfungsi sebagai pusat pengolahan atau pengumpulan barang yang melayani

beberapa kecamatan kota/kabupaten tetangga, sebagai simpul transportasi yang

melayani beberapa kecamatan kota/kabupaten tetangga.

3. PPK Tapa, Kabila, Kabila Bone dan Bone Pantai

Kecamatan Tapa (Talumopatu), Kabila (Oluhuta), Kabila Bone (Batu Barani) dan

Bone Pantai (Bilungala), ditetapkan sebagai PKL Bone Bolango karena

kecenderungan perkembangan perkotaan yang terjadi di kecamatan tersebut cukup

intensif. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan pada berbagai sektor pembangunan

yang cukup tinggi sebagai bagian dari wilayah PKL Bone Bolango. Kegiatan PKL

saat ini pun menunjukkan kinerja perkembangan yang pesat yang diindikasikan

dengan kinerja fungsi pelayanan di sektor perdagangan/jasa, pendidikan, kesehatan

dan sosial.

4. PPL Bulawa, Bulango Selatan, Bulango Timur, Bulango Ulu, Suwawa Tengah,

Suwawa Timur dan Suwawa Selatan

Kawasan Desa Kaidundu Kec. Bulawa ; Desa Ayula Kec. Bulango Selatan ; Desa

Bulotalangi Kec Bulango Timur ; Desa Duano Kec. Suwawa Tengah, Desa

Dumbayabulan Kec. Suwawa Timur ; Desa Mongiilo Kec. Bulango Ulu ; Desa


Laporan Akhir

Molintogupo Kec. Suwawa Selatan, berfungsi sebagai pusat pelayanan lingkungan

(PPL)

3.2.2 Kriteria PKW, PKL, dan PPK

A. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan

simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten. Kriteria penentuan PKW adalah:

pusat jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten, pusat

pengolahan/pengumpulan barang yang melayani beberapa kabupaten, simpul transportasi

untuk beberapa kabupaten serta pusat pelayanan jasa lain untuk beberapa kabupaten.

Fasilitas yang tersedia di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah:

Perhubungan: pelabuhan udara (sekunder), dan atau pelabuhan laut (pengumpan),

dan atau terminal tipe B.

Ekonomi: pasar induk regional.

Kesehatan: rumah sakit umum tipe B.

Pendidikan: perguruan tinggi

B. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah minimal berfungsi sebagai:

1. Pusat pengolahan/pengumpulan barang yang melayani kabupaten dan beberapa

kecamatan kabupaten tetangga;

2. Simpul transportasi yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten

tetangga;

3. Jasa pemerintahan kabupaten/kota; serta

4. Pusat pelayanan publik lainnya untuk kabupaten dan beberapa kecamatan/kabupaten

tetangga.

Fasilitas minimal yang harus tersedia di Pusat Kegiatan Lokal (PKL):

Perhubungan : Terminal bis tipe C.

Ekonomi : Pasar induk kabupaten/kota, perbankan skup kabupaten/kota.

Kesehatan : rumah sakit umum tipe C.

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

C. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Sub Pusat Kegiatan Lokal (PPK) minimal berfungsi sebagai:

1. Pusat pengolahan/pengumpulan barang yang melayani beberapa kecamatan

kabupaten tetangga ;


Laporan Akhir

2. Simpul transportasi yang melayani beberapa kecamatan ;

3. Jasa pemerintahan kecamatan; serta

4. Pusat pelayanan publik lainnya untuk beberapa kecamatan.

Fasilitas minimal yang harus tersedia di PPK:

Perhubungan: terminal angkot.

Ekonomi : pusat perbelanjaan (pasar/pertokoan) kecamatan

Kesehatan : Puskesmas.

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

3.3 Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi Kabupaten Bone Bolango

dititikberatkan pada pengembangan infrakstruktur transportasi darat maupun laut,

sehingga dapat menunjang sistem pusat pengembangan wilayah dan lokal Kabupaten

Bone Bolango, dan menghasilkan pola jaringan transportasi yang terpadu, baik

transportasi darat maupun transportasi laut. Pengembangan sistem prasarana transportasi

diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dan mobilitas penduduk terutama

pelaku pembangunan dan ekonomi terhadap pusat-pusat kegiatan produksi dan

pemasaran, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Dengan demikian rencana pengembangan infrastruktur transportasi darat dan laut

adalah :

1. Mengembangkan sistem jaringan arteri primer sebagai penghubung antar PKN dan

antara PKN dan PKW.

2. Mengembangkan jalan kolektor primer sebagai penghubung antar PKW dan antara

PKW dengan PKL.

3. Mengembangkan jaringan jalan by pass sebagai penghubung PKN.

4. Mengembangkan transportasi terpadu dalam rangka mendukung pengembangan

PKN.

5. Mengembangkan pelabuhan untuk mendukung PKN dan PKW.

3.3.1 Rencana Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat

A. Infrastruktur Jalan

Rencana pengembangan infrakstruktur jalan diarahkan pada rencana pembuatan

jaringan jalan baru untuk meningkatkan akses antara wilayah yang ada di Kabupaten

Bone Bolango dan wilayah sekitarnya. Bentuk jalan baru tersebut adalah jalan lingkar

yang melintasi Kecamatan Kabila, Kecamatan Tilongkabila dan Kecamatan Suwawa,

jalan akses Aladi-Tulabolo, dan jalan akses Tulabolo-Pinogu.


Laporan Akhir

Rencana peningkatan fungsi dan kualitas jaringan jalan, diarahkan pada kegiatan

peningkatan daya dukung perkerasan, pelebaran jalan, pengaspalan perkerasan jalan

ataupun pelapisan ulang perkerasan jalan.

B. Terminal

Rencana fasilitas transportasi jalan raya diarahkan pada pengembangan

perencanaan terminal kendaraan umum. Terminal yang direncanakan adalah terminal

kendaraan umum tipe B di Kecamatan Suwawa, Desa Boludawa seluas 2,5 Ha dan

Kecamatan Bone Desa Taludaa Seluas 2,5 H. Serta rencana terminal penumpang tipe C

di Kecamatan Kabila Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Tapa Desa Talulobutu dan

Kecamatan Bone Raya, Desa Tambulilato. Fasilitas yang lain yaitu halte bus, pangkalan

kendaraan umum, tempat pemberhentian kendaraan umum. Rencana pengembangan

angkutan umum diarahkan pada penataan rute kendaraan umum meliputi rute angkutan

umum dalam kota dan angkutan perdesaan

3.3.2 Rencana Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

Dalam konteks wilayah regional, saat ini Kabupaten Bone Bolango belum

memerlukan pelabuhan laut yang berskala regional. Untuk jangka panjang (20 tahun ke

depan) untuk wilayah Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi, pelabuhan Kota

Gorontalo secara teknis sulit dikembangkan karena terletak di muara Sungai Bone, yang

sering mengalami pendangkalan akibat sedimentasi sehingga suatu saat nanti

pengembangan pelabuhan laut yang berskala regional dapat dikembangkan di Kabupaten

Bone Bolango untuk menggantikan fungsi pelabuhan Kota Gorontalo dalam melayani

kebutuhan terutama untuk angkutan penumpang dan barang. Fungsi pelabuhan regional

agar dapat menampung perkembangan arus orang dan barang, khususnya untuk

menghubungkan Bone Bolango dengan wilayah Timur Indonesia, Nusa Tenggara Timur

dan Jawa Timur dan ke seluruh provinsi di Sulawesi.

Saat ini rencana pengembangan jaringan transportasi laut di Kabupaten Bone

Bolango cukup berupa pelabuhan berskala lokal yang dapat menghubungkan dengan

wilayah-wilayah sekitar maupun wilayah-wilayah di luar Provinsi Gorontalo.

Adapun rencana tatanan kepelabuhan di Kabupaten Bone Bolango terdiri atas :

1. Rencana pelabuhan, yaitu ;

- Pelabuhan Kabila Bone (Tahap perencanaan), di Kec. Kabila Bone

2. Rencana pelabuhan khusus, terdiri atas ;

- Pelabuhan Perikanan Tongo (Tahap operasi) di Kec. Bone Pantai


Laporan Akhir

- Pelabuhan Perikanan Inengo (Tahap Perencanaan) di Kec. Kabila Bone

- Pelabuhan Perikanan Sogitia (Tahap Perencanaan) di Kec. Bone

Adapun alur pelayarannya yaitu :

Botutonuo – Pulau Una Una (Kab. Tojo Una Una) – Parigi (Kab. Parugi Moutong) –

Pagimana (Kab. Teluk Banggai).

3.3.3 Kriteria Sistem Jaringan Transportasi

A. Transportasi Darat

Jaringan transportasi darat (Jaringan jalan) merupakan satu kesatuan sistem terdiri

dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam

hubungan hirarki. Di dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 (pengganti Undang-

undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan), jalan didefinisikan sebagai suatu prasarana

transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di permukaan tanah, di

atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan

air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan menurut peruntukannya terbagi atas: 1) jalan umum dan ; 2) jalan khusus.

Jalan menurut kelompok sistemnya terbagi atas: 1) sistem primer dan ; 2) sistem

sekunder.

Kelompok jalan menurut fungsi terbagi atas: 1) jalan arteri ; 2) jalan kolektor ; 3)

jalan lokal dan ; 4) jalan lingkungan.

Kelompok jalan menurut status terbagi atas: 1) jalan nasional ; 2) jalan provinsi ; 3)

jalan kabupaten ; 4) jalan kota dan ; 5) jalan desa.

Rencana sistem jaringan jalan primer dikembangkan untuk menghubungkan semua

simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

- menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan

wilayah (PKW), pusat kegiatan lokal (PKL) sampai ke pusat kegiatan lingkungan;

dan

- menghubungkan antar pusat kegiatan nasional.

Untuk itu dalam menunjang rencana jalan maka kriteria pengembangan jalan arteri

primer adalah:

- Jalan arteri primer dalam kota merupakan terusan jalan arteri primer luar kota.

- Jalan arteri primer melalui atau menuju kawasan primer;


Laporan Akhir

- Jalan arteri primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60

Km/jam.

- Lebar badan jalan arteri primer tidak kurang dari 11 meter.

- Lalu-lintas jarak jauh pada jalan arteri primer adalah lalu-lintas regional, untuk itu

lalu-lintas tersebut tidak boleh terganggu oleh lalu-lintas ulang alik dan lalulintas

lokal yang bersumber dari kegiatan lokal.

- Kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan umum bus dapat diijinkan melalui

jalan ini.

- Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan

masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 500 m.

- Persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai

dengan volume lalu-lintasnya.

- Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu-lintas

rata-rata.

- Besarnya lalu-lintas harian rata-rata pada umumnya lebih besar dari fungsi jalan

yang lain.

- Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan tidak diijinkan.

- Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, seperti: rambu, marka, lampu

pengatur lalu-lintas, lampu penerangan jalan, dan lain lain.

- Jalur khusus harus disediakan yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan

lambat lainnya.

- Jalan arteri primer harus dilengkapi dengan median.

Rencana sistem jaringan jalan sekunder yang dikembangkan, yaitu jaringan yang

menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan

kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan

kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua, kawasan sekunder ketiga, dan

seterusnya sampai ke persil.

- Untuk itu kriteria jalan kolektor primer yang harus dipenuhi adalah:

- Jalan kolektor primer dalam kota merupakan terusan jalan kolektor primer luar kota.

- Jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan arteri primer.

- Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40

Km/jam.

- Lebar badan jalan kolektor primer tidak kurang dari 9 m.

- Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan

masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 m.

- Kendaraan angkutan barang berat dan bus dapat diijinkan melalui jalan ini.


Laporan Akhir

- Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang

sesuai dengan volume lalu-lintasnya.

- Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas lebih besar dari volume lalu-lintas rata-

rata.

- Lokasi parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diijinkan pada

jam sibuk.

- Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, seperti: rambu, marka, lampu

pengatur lalu-lintas dan lampu penerangan jalan.

- Besarnya lalu-lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari jalan arteri

primer.

- Dianjurkan tersedianya jalur khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan

kendaraan lainnya.

Jaringan jalan lokal (primer) dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan

antar pusat kegiatan lokal (PKL) dan/atau kawasan-sub pusat kegiatan lokal (PPK).

Dengan kriteria jalan kolektor lokal sebagai berikut:

- Kecepatan rencana rata-rata 20 km/jam

- Badan jalan minimal 7,5 meter

- Akses tidak terputus lewat lokal area

B. Transportasi Laut

Rencana pengembangan pelabuhan diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat

angkutan laut lokal dan regional dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan kecil.

Adapun kriteria pelabuhan sebagai penunjang tersier adalah:

- Menghubungkan pelabuhan tersier ke dan dari pelabuhan dalam provinsi.

- Menghubungkan antar pelabuhan utama sekunder tersier atau antar pelabuhan utama

tersier-tersier.

3.4 Rencana Sistem Jaringan Energi

3.4.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Rencana pengembangan sistem jaringan diarahkan pada pengembangan prasarana

energi adalah :

1. Mengembangkan instalasi listrik untuk meningkatkan pasokan daya.

2. Mengembangkan energi alternatif.

Sesuai dengan prediksi, kebutuhan listrik rumah tangga pada akhir tahun

perencanaan (2031) minimum 24.597.170 KWH. Sedangkan kebutuhan listrik untuk


Laporan Akhir

fasilitas sosial, ekonomi, penerangan umum dan kehilangan energi listrik dalam transmisi

diasumsikan sebesar 25 % dari kebutuhan rumah tangga.

Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik tersebut, sistem jaringan listrik yang ada akan

dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya, dan perlu ada penambahan jaringan dan

pembangkit baru.

Adapun rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik di Kab.Bone Bolango yaitu :

Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kec. Suwawa Timur, Desa Tulabolo (dalam

perencanaan)

Pembangkit Listrik Tenaga Surya di PLTS Kec. Suwawa Timur (Desa Pinogu,

Ds.Tulabolo Timur, Ds. Tulabolo Barat, Ds. Poduwoma) ; Kec. Suwawa Tengah

(Desa Tapadaa) ; Kec. Suwawa Selatan (DesaMolintogupo, Ds. Pancuran, Ds

Bulantala Timur) ; Kec. Tilongkabila (Desa Tunggulo) ; Kec. Kabila Bone (Desa

Biluango) ; Kec. Bone Pantai (Desa Olele).

Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro di PLTM Suwawa Timur Desa Tulabolo dan

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di PLTM Taludaa I & PLTM Taludaa II di

Desa Ilohua serta PLTM Bulango utara di Desa Kopi.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap di PLTU Molotabu di Kec. Kabila Bone

Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (Goethermal) di Kec. Suwawa

Selatan Desa Libungo dan Kec. Suwawa Tengah Desa Duano.

Adapun rencana jaringan prasarana energi di atas terdiri dari jaringan :

Batas Sulawesi Tengah – Molosifat – Popayato – Lemito – Motolohu – Marisa –

Bumbulan – Tilamuta – Pentadu – Tangkobu – Isimu – Limboto – Gorontalo –

Suwawa – Tulabolo.

3.4.2 Kriteria Sistem Jaringan Energi

Kapasitas pelayanan sistem prasarana energi sampai menjangkau:

Desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau jaringan listrik.

Desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel listrik dan kondisi topografi

alamnya sulit untuk dilalui jaringan teresetrial listrik.

Desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel listrik tetapi desa tersebut

tergolong miskin

3.5 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

3.5.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan sistem jaringan diarahkan pada pengembangan prasarana

telekomunikasi adalah mengembangkan fasilitas telekomunikasi perdesaan.


Laporan Akhir

Sesuai dengan prediksi, kebutuhan telepon rumah tangga pada akhir tahun perencanaan

(2031) minimum 13.515 SST. Sedangkan kebutuhan telepon untuk fasilitas sosial,

ekonomi, dan umum diasumsikan sebesar 1 ; 250 dari jumlah penduduk din wilayah

perencanaan.

Untuk memenuhi kebutuhan telepon tersebut, sistem jaringan telepon yang ada akan

dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya, dan perlu ada penambahan jaringan dan stasion

transmisi.

Pengembangan jaringan telekomunikasi dilakukan secara bertahap, dengan:

- Memprioritaskan penambahan sarana pos dan jaringan telepon;

- Melanjutkan penambahan jaringan yang sudah ada secara meluas;

- Menyediakan fasilitas telepon (wartel, jastel, dan lain-lain) pada daerah-daerah yang

strategis.

Adapun rencana sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bone Bolango

yaitu :

- rencana pembangunan stasiun telepon otomat di Kec. Tilongkabila yang

menggunakan sistem jaringan kabel ;

- rencana pembangunan base transceiver station yang menggunakan sistem jaringan

nirkabel di Kec. Tilongkabila, Kec. Suwawa, Kec. Tapa, Desa Batu Barani, Desa

Tambulilato, Desa Taludaa dan Desa Tulabolo.

3.5.2 Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi

Prioritas pengembangan fasilitas telekomunikasi dilakukan pada :

Desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon

genggam/handphone (daerah blank spot).

desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi

alamnya sulit untuk dilalui jaringan terestrial telekomunikasi.

Desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal handphone

tetapi desa tersebut tergolong miskin.

3.6 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

3.6.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

3.6.1.1 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi

Rencana pengembangan prasarana sumber daya air dan irigasi adalah :

Mengembangkan waduk/bendungan, situ, dan embung dalam rangka penyediaan air

baku serta konservasi sumber air.

Mengembangkan daerah irigasi yang diprioritaskan adalah daerah irigasi Lomaya –

Alale seluas 2.688 ha.


Laporan Akhir

Rencana sistem jaringan sumber daya air terdiri atas :

Wilayah sungai lintas provinsi yaitu wilayah sungai Limboto – Bolango – Bone.

Wilayah sungai lintas kabupaten/kota yaitu wilayah sungai Bone dan Bolango

Daerah aliran sungai yaitu DAS Bolango, DAS Bone.

3.6.1.2 Rencana Sistem Sumber Air dan Jaringan Air Bersih

Rencana sistem sumber air dan jaringan air bersih diarahkan pada pengembangan

sumber air dan jaringan (instalasi) pengolahan air bersih. Rencana ini bertujuan dalam

mendukung pengembangan prasarana perumahan dan permukiman yaitu dengan

menyediakan prasarana yang memiliki skala pelayanan lintas wilayah kecamatan dan

desa.

Upaya pemenuhan air bersih di Kabupaten Bone Bolango sampai akhir tahun

perencanaan diupayakan melalui: peningkatan kapasitas produksi air bersih,

pemberdayaan dan pemanfaatan sumber air baku lainnya dan serta pengoptimalisasian

sistem dan distribusi/pengaliran air bersih khususnya pada kawasan perkotaan.

Pemenuhan kebutuhan air bersih melalui usaha tersebut direncanakan untuk

melayani kawasan perkotaan dan perdesaan yang dialokasikan pada satuan wilayah

pengembangan guna menunjang operasionalisasi kegiatan-kegiatan perkotaan dan

perdesaan. Rencana pengembangan prasarana air bersih lebih difokuskan pada

penambahan jaringan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sampai saat ini belum

dapat terlayani jaringan air bersih di Kabupaten Bone Bolango. Sedangkan untuk

penentuan sumber air bersih (sumur dalam) berhubungan dengan penempatan sistem

sanitasi lingkungan (air limbah/kotor) dalam hal ini penempatan septictank dan bak

rembesan, sebaiknya diletakkan ±10 meter atau tidak menggunakan air tanah dalam

sebagai sumber air bersih melainkan dari pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Adapun rencana sistem pengelolaan air minum (SPAM) akan dikembangkan pada

pusat-pusat permukiman dengan cara memanfaatkan air permukaan yang dimana

penempatan SPAM tersebut adalah di PKWp di Suwawa ; PKL di Tilongkabila dan

Kabila serta PPK di Talulobutu dan Tombulilato.

3.6.1.3 Rencana Sistem Jaringan Drainase dan Pengelolaan Air Limbah

Sistem prasarana drainase yang direncanakan menggunakan sistem terbuka (riol

terbuka) yang berfungsi sebagai wadah pengaliran air hujan dan limbah rumah tangga.

Pemilihan sistem ini dilakukan untuk memudahkan sistem pengawasan dan penyesuaian

anggaran biaya. Perencanaan prasarana drainase dilaksanakan guna

menghindari/mengurangi genangan ataupun luapan air hujan dengan perbaikan dan


Laporan Akhir

pembangunan saluran drainase yang didasarkan atas kondisi topografi dan kemiringan

lereng wilayah untuk memudahkan pengaliran.

Perbaikan/pembangunan drainase diprioritaskan pada kawasan genangan air

hujan. Sungai, kanal saluran irigasi, waduk dan bendungan sebagai badan air terbuka

selain sebagai penerima air hujan juga berfungsi penerima buangan air drainase, maka

diperlukan pematangan pada bibir sungai untuk menjaga kapasitas tampung air.

3.6.1.4 Rencana Sistem Jaringan Persampahan

Estimasi produksi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bone Bolango dengan

menggunakan asumsi produksi sampah tiap orang 2-3 liter/orang/hari, dimana jumlah

produksi sampah yang dihasilkan sampai akhir tahun perencanaan (2011 – 2031)

sebanyak 378.418 liter/hari atau 378,42 m3/hari.

Dari estimasi tersebut diperlukan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik

mulai dari pengumpulan sampah dari tempat produksi (rumah, perkantoran, perdagangan

dan kegiatan lainnya) ke tempat pembuangan sementara (TPS) sampai pada tempat

pembuangan akhir (TPA). Untuk mengurangi timbunan sampah, , maka pengelolaan

sampah dilakukan dengan menggunakan prinsip 3R (Recycle, Reduce, Reuse).

Rencana lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yaitu di Kecamatan

Bulango Utara dengan luas 5 ha dengan menggunakan pola sanitary landfill.

Sistem pengeloaan persampahan yang ada saat ini adalah dengan cara pengelolaan

persampahan secara individu yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan sistem

gali timbun serta pengelolaan persampahan skala kota yang dilakukan oleh dinas terkait.

Oleh karena itu rencana kedepan pengelolaan sampah di tangani langsung oleh

instansi terkait dimana di setiap wilayah/Kecamatan disiapkan bak sampah container

dengan sistem pengangkutan sampah 2 atau 3 kali seminggu dan langsung di bawa ke

tempat pembuangan sampah akhir (TPA).

Sampah-sampah yang telah dibawa ke TPA akan di lakukan proses 3R (Reduce, Reuse,

Recycle) yang dimulai dengan cara pemilahan sampah, sebagian di daur ulang dan sisa

sampah organik sebagai bahan baku kompos.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) ini dilengkapi dengan tempat

pemilahan, tempat/ruang residu, tempat/ruang pengomposan dan tempat penampungan

akhir. Adapun sistem pengolahan sampah TPST adalah sebagai berikut:

Sampah organik (jenis sampah sisa sayuran, sisa makanan dan dedaunan) langsung

diolah menjadi kompos.

Sampah anorganik (jenis sampah kertas, kaleng, kardus, kaleng, botol)

dikumpulkan di suatu ruangan. Bekas bungkus minuman sachet dan deterjen

dipisahkan untuk di daur ulang menjadi kerajinan.


Laporan Akhir

Sisa sampah yang tidak bisa di daur ulang, dipindahkan ke tempat penampungan

akhir.

3.6.2 Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

3.6.2.1 Kriteria Sistem Jaringan Irigasi

Pembangunan waduk/bendungan mensyaratkan:

Dibangun pada DAS dengan aliran mantap < 50%.

Dalam rangka mendukung pengembangan PKL dan PPK.

Rehabilitasi jaringan irigasi mensyaratkan:

Dilaksanakan pada DAS dengan aliran mantap <50%.

Diprioritaskan pada daerah irigasi di wilayah utara Kabupaten Bone Bolango (DAS

Bone, DAS Bolango), karena mempunyai nilai produktivitas yang cukup tinggi.

3.6.2.2 Kriteria Sistem Jaringan Air Bersih

Sistem jaringan (instalasi) air bersih diarahkan pada pengembangan prasarana

pengolahan air bersih dengan kriteria adalah:

Pengolahan air bertujuan untuk menghasilkan air minum yang aman bagi

masyarakat. Sistem pengolahannya tergantung dari mutu air baku semula. Namun

ada tiga proses dasar dalam pengolahan air, yaitu koagulasi dan pengendapan,

penyaringan, serta disinfeksi.

Pemanfaatan sumber air permukaan mempertimbangkan pemakaian air di sebelah

hilir, sedangkan pemanfaatan sumber air tanah harus memperhitungkan kapasitas

yield aquifer (air tanah).

Pembangunan pipa transmisi diupayakan di atas lahan negara atau lahan yang tidak

produktif dan melayani permukiman yang dilalui minimal melalui hidran umum.

Pembangunan dan pengoperasian instalasi harus mampu menangani limbah lumpur

sampai tidak membahayakan/mengganggu lingkungan dan menjadi landfill.

Ditempatkan tidak terlalu dekat dengan permukiman penduduk

3.6.2.3 Kriteria Sistem Jaringan Drainase dan Limbah

Kriteria sistem jaringan drainase dan pengolahan limbah adalah sebagai berikut :

A. Kriteria Sistem Jaringan Drainase

Pemanfaatan sistem jaringan drainase yang ada secara maksimal, baik sungai,

anak sungai maupun saluran-saluran pada jaringan jalan sebagai saluran

pembuang.


Laporan Akhir

Saluran-saluran primer yang direncanakan diusahakan mengikuti pengeringan

(pematusan) alami sedangkan saluran sekunder dan tersier mengikuti pola

jaringan jalan.

Mengalirkan air hujan secepatnya melalui suatu sistem jaringan drainase ke badan

air terdekat, dengan demikian menghemat panjang saluran.

B. Kriteria Sistem Pengelolaan Air Limbah

Untuk melayani 10.000 orang, pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja

(IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya harus dilakukan pada lahan seluas lebih

besar atau sama dengan 2 Ha. Sementara itu untuk kebutuhan yang sama

pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) limbah domestik termasuk

fasilitas penunjangnya harus dibangun di atas lahan seluas lebih besar dan sama

dengan 3 Ha.

Sistem pengolahan air limbah terpusat perlu dibangun untuk kawasan dengan

beban pencemaran air yang berat. Instalasinya dianjurkan satu lokasi dengan TPA

dengan jarak lebih dari 5 km dari daerah permukiman.

Pembangunan dan pengoperasian instalasi sedapat mungkin menghindari dampak

berupa bau, timbunan sedimen/lumpur, kebisingan, sampah terapung, busa dan

pencemaran air tanah.

Instalasi harus dirancang untuk dapat menurunkan BOD sampai di bawah 50

mg/l.

Kompleks instalasi dirancang agar mempunyai nilai estetika lebih baik dari

sekitarnya.

Lumpur yang diproduksi sebagai hasil samping proses pengolahan dan

mengandung bahan kimia tidak boleh dibuang langsung ke sungai atau badan air.

3.6.2.4 Kriteria Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

Regional

Kriteria penentuan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah menyangkut

aspek teknis, ekonomis, lingkungan, serta sosial, yaitu meliputi kriteria regional, kriteria

penyisih, dan kriteria penetapan.

Kriteria r egional meliputi :

Kondisi Geologi,

Tidak dibenarkan berlokasi di atas suatu holocene fault atau berdekatan dengan

daerah yang mempunyai sifat bahaya geologi yang dapat merusak fasilitas TPA.

Daerah yang dianggap tidak layak adalah daerah formasi batu pasir, batu gamping,

atau dolomit berongga dan batuan berkekar lainnya (jointed rocks).


Laporan Akhir

Kondisi Hidrogeologi,

Lokasi TPA tidak boleh terletak di tempat yang mempunyai muka air kurang dari 3

meter, tidak boleh mempunyai kelulusan tanah lebih besar dari 10-6 cm/det serta

harus berjarak lebih dari 100 meter terhadap sumber air minum di hilir aliran.

Lereng,

Lokasi TPA tidak boleh terletak pada bukit dengan lereng tidak stabil dan akan

dinilai layak apabila terletak di daerah landai yang agak tinggi, bekas tambang

terbuka dengan kemiringan 0-20%. Tidak layak di daerah dengan depresi yang

berair, lembah rendah dan tempat yang berdekatan dengan air permukaan dengan

kemiringan alami lebih besar dari 20%.

Tata Guna Tanah,

TPA yang digunakan untuk sampah organik tidak boleh terletak di radius 3.000

meter dari landasan lapangan terbang untuk pesawat turbo jet dan 1.500 meter untuk

landasan pesawat lain, karena akan menarik kehadiran burung. Selain itu, tidak boleh

terletak di wilayah peruntukan bagi lokasi sarana dan daerah lindung perikanan,

satwa liar, dan pelestarian tanaman.

Daerah Banjir,

Lokasi TPA sebaiknya berada di daerah banjir dengan daur 25 tahun.

Kriteria P enyisih :

Dilakukan dengan mengikuti Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir

(SNI T-11-1991-03), yang melakukan pembobotan berdasarkan kesesuaian iklim, utilitas

yang tersedia, lingkungan biologis, kondisi tanah, hidrogeologis, dan tata guna lahan.

Kriteria P enetapan :

Merupakan kriteria berkaitan dengan kewenangan instansi terkait untuk menetapkan

lokasi terpilih sesuai dengan kebijakan dan ketentuan setempat yang berlaku.


Documents

Bab 3 Rencana Struktur Ruang (Print)