RENCANA DAN PERUBAHAN SOSIAL

NAMA : 1. OCTALINA HARDIYANTI (0902035002) 2. DYAN ADI NINGSIH (0902035004) 3. AGUSTINUS (09020350 )

PRODI : ILMU SOSIATRI

BAB 6PERENCANAA PARTISIPATIF:

TUJUAN DAN METODE

Mengapa Partisipasi Masyarakat Demikian Pentingnya?Tiga alas an utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting.

Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Kepercayaan semacam ini adalah penting khususnya bila mempun yai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat, karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Myrdal: “kepercayaan semacam ini membutuhkan adanya perubahan dalam cara sebagaian besar masyarakat untuk berfikir, merasa dan bersikap” (Myrdal, 1968 : 851). Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak Negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Metode-metode yang digunakan dalam proses pendekatan perencanaan partisipasi:1. Survai dan konsultasi lokal2. Penggunaan staf yang terampil3. Perencanaan yang bersifat didesentralisasi4. Pemerintah lokal (daerah), dan5. Pembangunan masyarakat (community development)

1. Survai dan Konsultasi LokalSalah satu cara guna memperoleh partisipasi dalam perencanaan bagi mereka yang

terlibat dalam merencanakan suatu program atau proyek tertentu yaitu dengan mengunjungi lokasi proyek dan memperoleh informasi dari tangan pertama yang berkaitan dengan kondisi social setempat dengan mengadakan survai, wawancara dengan penduduk, menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya.

Metode semacam ini cocok bagi perencanaan proyek-proyek, sebagai contoh studi kasus pertambangan tembaga di Papua New Guinea: terlihat bahwa tidak ada survai dilaksanakan di pertambangan Ok Tedi. Ternyata lebih sulit bila harus mengadakan survai guna mempersiapkan suatu program pembangunan bersekala nasional karena survai harus meliputi seluruh daerah, walaupun bentuk beberapa kasus tertentu survai secara sampel dapat juga menghasilkan informasi yang diperlukan dengan cara mengadakan survai di daerah-daerah tertentu yang telah dipilih sebelumnya.

Dalam berbagai kasus para ilmuan di bidang social yang sudah profesional sevara umum digunakan tenaganya untuk tujuan survai semacam ini, khususnya dalam proyek-proyek besar yang direncanakan oleh suatu tim ahli dari berbagai disiplin ilmu, dikarenakan dituntutnya kemampuan-kemampuan khusus di bidang metode survai social, terutama dari tenaga yang telah terlatih dengan baik.

Kelemahan-kelemahan pendekatan semacam ini, yaitu:a. Survai membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit guna penyelesaian sampai

akhir, dan karenanya metode ini sering diterapkan pada proyek-proyek skala besar

yang telah betul-betul dipersiapkan sebelumnya dan melibatkan investasi modal yang besar.

b. Bawha tipe informasi yang diperoleh dengan cara semacam ini tidaklah mudah diterapkan oleh mereka yang benar-benar merencanakan suatu proyek.

c. Bahwa dengan adanya survai yang dilaksanakan oleh orang-orang luar (outsiders), maka informasi yang diperoleh tidak sepenuhnya akurat, khususnya dalam hal informasi mengenai sikap serta perasaan masyarakat terhadap pembangunan baru yang sedang diusulkan.

d. Bahwa masyarakat belum atau tidak terlibat secara penuh dalam proses perencanaan.

2. Penggunaan Staf yang Terampil (pemanfaatan Petugas Lapangan Sebagai Sarana PartisipasiDesebagian besar Negara berkembang, banyak departemen-departemen yang ada dalam

pemerintah mempunyai petugas lapangan yang bertugas utamanya adalah sebagai rangkaian penghubung antara pejabat yang berwenang mengambil keputusan mengenai kebijaksanaan pemerintah, program serta proyek dengan masyarakat setempat yang benar-benar terkena dampak kegiatan tersebut.

Dengan berperan sebagai perantara antara masyarakat setempat dengan pejabat di tingkat regional atau nasional, maka para petugas ini dapat dijadikan sarana guna memperoleh partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Mereka dapat memberikan informasi mengenai tipe proyek pembangunan yang diperlukan di suatu daerah, mereka juga dapat menafsirkan dampak yang mungkin timbul dari suatu proyek tertentu atau masalah-masalah yang muncul, dan mereka mampu memberikan penjelasan pada masyarakat mengapa dan bagaimana masyarakat bisa memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.

Keuntungan utama dengan melibatkan sejumlah besar tenaga dalam proses perencanaan adalah bawha mereka sudah berada di lokasi tersebut dan mereka telah mempunyai jaringan hubungan dengan masyarakat setempat dan dapat menghasilkan cukup banyak indormasi mengenai kondisi dan kebutuhan daerah itu.

Kekurangannya, yaitu:a. Sebagian besar lembaga pemerintahan tidak mengatur suatu cara yang

memungkinkan adanya komunikasi semacam ini antara perugas lapangan dengan atasan mereka di tingkat regional atau pusat. Bentuk komunikasi seringkali tidak serasi, sangat dibatasi oleh isu-isu perintah atau intruksi dari kantor pusat ke lapangan dan begitu pula tentang pemasukan laporan harian dengan jalur yang berlawanan. Jenis komunikasi hirarkis formal semacam ini tidak akan memperlancar jalannya arus informasi yang diperlukan untuk memperoleh partisipasi masyarakat yang efektif dalam perencanaan.

b. Masalah komunikasi akan semakin meningkat bila melibatkan lebih dari saru lembaga pemerintahan dalam proses perencanaan. Bebrapa Negara berusaha mengatasi hal ini dengan menyediakan tenaga serba guna (multi purpose) yang bertugas sebagai wakil semua departemen dan perintah pusat di tingkat daerah.

c. Banyak petugas yang kurang terlatih baik untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat setempat ataupun mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk tujuan perencanaan. Situasi semacam ini diperberat lagi dengan adanya kenyataan bahwa petugas tersebut didatangkan dari luar daerah dan sering sekali dimutasikan dari suatu daerah ke daerah lain sehingga dia tidak menguasai suatu daerahpun dengan baik.

Akibatnya dia akan cenderung menganggap dirinya sebagai ‘pendatang’ dan meminta peralatan tersebut dari penduduk setempat.

3. Perencanaan yang Bersifat DidesentralisasiDipili istilah “perencanaan didesentralisasi” atau “ perencanaa tingkat local” daripada

penggunaan istilah “perencanaa regional” atau “perencanaan distrik”. Hal ini semata-mata guna menghindari timbulnya keragu-raguan yang bertalian dengan adanya kenyataan bahwa penggunaan kata ‘region’ dan ‘distrik’ mempunyai pengertian yang berlainan bagi lain-lain Negara, dan sebagian lagi disebabkan oleh kenyataan bahwa istilah ‘regional planning’ secara khusus cenderung untuk menerapkan tidak saja partisipasi local dalam perencanaan melainkan mempunyai konotasi metodelogi perencanaan yang belum perlu kita bicarakan dalam konteks ini.

Dua cara pokok guna melaksanakan suatu perencanaan di tingkat local. Salah satunya yaitu dengan memiliki wakil Badan Perencanaan Nasional yang berdomisili dan melaksanakan perencanaan pada tingkat local. Cala lain yaitu dengan mendirikan suatu badan perencanaan local yang terdiri dari bejabat setempat dan atau wakil-wakil terpilih, yang bertanggungjawab masalah persiapan perencanaan bagi daerah tersebut. Untuk kedua kasus tersebut di atas, maka persiapan perencanaan nasional, atau mungkin dapat dilaksanakan secara tidak begitu bertanggung pada pusat.

Perencanaan tingkat local akan menjadi lebih efektif bila ada proses desentralisasi implementasi rencana tersebut. Bila suatu rencana hanya dipersiapkan di tingkat local dan kemudian diajukan ke tingkat nasional dan rencana tersebut kemudian disatukan sebagai bagian rencana nasional serta diimplementasikan lewat kementrian atau dirjen suatu departemen, maka semua saja yang terlibat dalam proses perencanaan di tingkat local tidak akan mungkin memiliki suatu perasaan bahwa mereka sebenarnya mempunyai peran keterlibatan yang sedemikian besar dan murni serta mungkin mempunyai komitmen yang sama terhadap perencanaan itu sendiri.

Walaupun demikian, bila masyarakat setempat benar-benar terlibat implimentasi perencanaan, khususnya jika memiliki semacam control langsung terhadap alokasi keuangan dan sumber daya lainnya yang ada, kemungkinan besar mereka akan lebih merasa memiliki dan mempunyai relevansi yang kuat serta merasa terpakai.

Desentralisasi tentunya memiliki keterbatasan, yaitu:a. Kurangnya kapasitas perencanaan di tingkat local. Banyak Negara yang tidak

memiliki cukup tenaga dibudang perencanaan nasional mereka yang bisa ditempatkan secara permanen mewakili pemerintah di tingkat local, sedang tenaga pemerintah yang sudah telanjur di tempatkan di suatu daerah pada umumnya jarang sekali merasa perlu mengikuti latihan atau penataran dan yang terpenting mereka hamper tidak memiliki waktu untuk mencurahkan perhatian pada perencanaan.

b. Mengintergasikan perencanaan local ke dalam proses perencanaan nasional. Ada suatu kecenderungan bagi perencanaan-perencanaan local baik timbul dalam suatu rencana nasional dan dengan demikian tidak efektif sebagai instrument perkembangan local, maupun untuk menjadi kurang lebih bersifat ekonomi dan demikian itu akan bertentangan dengan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran nasional.

c. Orang-orang wawm pada tingkat masyarakat atau desa jarang atau masih belum terlibat secara langsung di dalam proses perencanaan itu.

4. Pemerintah Lokal (Daerah)Beberapa bentuk pemerintahan lokal mulai diperkenalkan di wilayah-wilayah Negara

Dunia Ketiga yang dahulunya diperintah oleh pemerintah kolonial. Motivasinya pemerintahan semacam ini adalah beraneka ragam dan keinginan agar daerah ikut berpartisipasi merupakan salah satu tujuan pembentukan pemerintah local tersebut, tetapi tidak selalu merupakan alas an terpenting. Dua motivasi yang paling penting yaitu adanya kebutuhan untuk memindahkan berbagai beban dalam penyediaan pelayanan local dari pihak pemerintah, serta keinginan untuk ‘mendidik’ masyarakat atas dasar prinsip demokrasi gaya barat.

Sifat penting pemerintahan lokal sebagai alat pendorong partisipasi dalam pembangunan telah dikenal juga oleh pemerintah kolonial, tetapi hanya sampai batas-batas tertentu. Hal ini sebagian disebabkan oleh konsep pembangunan itu sendiri yang ada pada masa itu hampir-hampir tidak bisa muncul ke permukaan, dan sebagian lagi disebabkan oleh partisipasi lokal yang hanya dapat diterima kalau tidak berlawanan dengan kebijaksanaan pemerintah kolonial.

Bentuk yang dipakai pemerintah lokal sangat bervariasi, tetapi ada kecenderungan umum bagi pejabat kolonial untuk berusaha memproduksi sedapat-dapatnya tipe pemerintahan local yang sudah mapan di negeri mereka sendiri atau hal ini menimbulkan berbagai masalah karena sangat berbedanya kondisi di Negara-negara berkembang.

1. Masalah pertama yakni kesukaran untuk membentuk sistem ekonomi yang kuat bagi pemerintahan local di daerah pelosok dengan penduduk yang tersebar luas dengan penghasilan yang sangat rendah. Akibatnya, sebagian besar lembaga pemerintahan local sampai pada tingkat pedesaan benar-benar sangat bergantung pada pemerintahan pusat baik dibidang keuangan maupun dibidang pengadaan tenaga-tenaga ahli khusus.

2. Masalah selanjutnya yaitu adanya perbedaan antara konsep demokrasi Barat yang merupakan dasar system pemerintahan local, dan system tradisional dalam pengambilan keputusan. Di berbagai daerah timbul kecenderungan untuk lebih menganggap pemerintahan local sebagai kaki tangan atau sekutu pemerintahan colonial daripada sebagai alat yang bisa digunakan sebagai wadah partisipasi secara penuh demi pembangunan masyarakat itu sendiri.

Perubahan yang terjadi pada pemerintahan local di berbagai Negara adalah sangat berbeda, namun mungkin benar bila dikatakan bahwa di sebagian besar Negara telah timbul usaha untuk membuat agar pemerintahan local dapat lebih efektif sebagai sarana pendorong partisipasi umum dalam pembangunan daerah setempat.

Karena demikian banyaknya perbedaan bentuk pemerintahan local yang ada sekarang ini, sangatlah sukar untuk menggeneralisasikan nilai-nilai yang demikiannya sebagai sarana perolehan partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Seharusnya pemerintahan local lebih efektif dalam segi-segi tertentu dibandingkan bentuk-bentuk partisipasi yang lain sebagaimana yang telah dibahas pada bagian ini karena masyarakat setempat akan lebih terlibat secara langsung. Ini secara teori, namun praktiknya kasus yang ada tidaklah demikian.

1. Pemerintahan local tidak selalu merupakan badan perencanaan yang efektif. Sering pemerintahan local ini menderita kekurangan tenaga dan sumber dana, sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk merencanakan atau mengimplementasikan program-program pembangunan secara efektif. Akibatnya banyak pemerintahan local yang tidak begitu banyak melaksanakan hal-hal yang ada kaitannya dengan pelayanan masyarakat dan hanya bertindak sebagai forum diskusi isu-isu politik setempat.

2. Bahwa semakin kecil daerah dan penduduk yang mendiaminya maka akan semakin mungkin bagi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana-sarana yang efektif

kearah partisipasi, hal ini sering menimbulkan dilemma bagi para perencana, karena pemerintahan local yang lebih kecil mempunyai kemungkinan yang lebih kecil dalam aspek ketahanan perekonomiannya dan karenanya harus mempunyai sumber-sumber yang dibutukan atau dipersyaratkan untuk menjadi suatu badan perencanaan yang efektif. Kualitas dan status para aparat pemerintahan local banyak di antara mereka yang bukan merupakan wakil rakyat yang sesuai, baik dikarenakan cara pemilihannya ataupun karena sikap mereka sendiri selagi menjadi pejabat.

3. Persoalan lain yang bertalian dengan pemerintahan lokla ialah bahwa bila pemerintahan local benar-benar berhasil menjadi badan perencana yang efektif dan benar-venar melibatkan masyarakat setempat maka akan timbul pertanyaan mengenai bagaimana perencanaan pemerintah local akan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan dan kebijaksanaan pemerintah pusat? Kenyataannya semakin efektif badan pemerintahan local tersebut akan semakin tinggi resikonya bahwa kepentingan local akan bertentangan dengan kepentingan nasional dan karenanya akan menghambat usaha-usaha pembangunan bangsa.

5. Pembangunan Masyarakat (Community Development)Pada umumnya istilah ini digunakan dalam suatu lingkup faham yuang lebih sempit

untuk menerima masukan stimulasi dari luar ke dalam lingkungan suatu masyarakat (community) dengan tujuan untuk mendorong dan membantu pendayagunaan sumber-sumber local guna meningkatkan taraf hisup. Pada tahun 1955 PBB membuat suatu definisi mengenai pembangunan masyarakat yang telah digunakan secara luas sebagai dasar perencanaan dan pengevaluasian berbagai program pembangunan masyarakat. Menurut PBB:Istilah pembangunan masyarakat (community development) telah digunakan secara internasional dalam arti sebagai proses, dimana semua usaha swadaya masyarakat digabungkan dengan usaha-usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, social, dan cultural, serta untuk mengintegrasikan mesyarakat yang ada ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan member kesempatan yang memungkinkan masyarakat tersebut untuk membantu secara penuh pada kemajuan dan kemakmuran bangsa.Proses yang rumit ini terdiri atas dua elemen penting: partisi[asi masyarakat itu sendiri dalam usahan mereka untuk meningkatkan taraf hidup, dengan sebesar mungkin ketergantungan pada inisiatif mereka sendiri; serta pembentukan pelayanan teknis dan bentukbentuk pelayanan yang dapat mendorong timbulnya inisiatif, sifat berswadaya dan kegotong-royongan yang membuat kesemuanya ini lebih efektif lagi. (Dilaporkan di PBB, 1971:2).

Banyak kritik yang dilontarkan terhadap definisi PBB. Sebagian besar kritik timbul dari adanyta kenyataan bahwa definisi ini tersebut telah dipakan bertahun-tahun sebelumnya ketika sebagian besar program pembangunan masyarakat pada waktu itu. Definisi tersebut merefleksikan adanya hubungan yang agak memihak antara masyarakat setempat dengan badan-badan atau lembaga dari luar yang menyediakan dukungan dan bantuan yang merupakan cirri khas sebagian besar program pembangunan masyarakat pada waktu itu.

Walaupun demikian definisi yang dibuat PBB masih berguna sebagai indikasi konsep dan lingkup pembangunan masyarakat. Dari definisi ini nyatanya bahwa pembangunan masyarakat bukanlah sekedar metode untuk memperoleh partisipasi dalam perencanaan.

Pembangunan masyarakat melibatkan berbagai jenis kegiatan yang dibuat guna menaikkan standar hidup serta mengembangkan taraf hidup pada suatu masyarakat. Namun

kegiatan yang dilukiskan pada berbagai program pembanguna meliputi program pendidikan orang-orang dewasa dan kursu baca tulis, pengadaan pelayanan dasar seperti perumahan, penyediaan air bersih, dan perawatan kesehatan masyarakat, dorongan kearah kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya, pembentukan organisasi-organisasi setempat seperti misalnya klub-klub dan berbagai jenis wadah lainnya, dan menggalakkan program industry kecil, kerajian atau kegiatan dunia usaha atau perdagangan dan lain sebagainya.

Pemilihan bentuk kegiatan dan cara pelaksanaan kegiatan tersebut merefleksikan metode pendekatan tertentu kea rah pembangunan yang secara implisit sudah ada dalam konsep pembangunan masyarakat itu sendiri. Ada beberapa komponen pendekatan yang dilakukan, yaitu:

a. Penekanan yang diarahkan pada fungsi kemandirian, termasuk sumber-sumber dan tenaga setempat serta kemampuan organisasi dan manajemen local.

b. Pendekatan pembangunan masyarakat adalah penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan.

c. Keyakinan umum mengenai situasi dan arah perubahan sserta masalah-masalah yang ditimbulkannya.

Aspek khusus dalam perubahan social yang menjadi pemikiran pokok pada berbagai berbagai program pembangunan masyarakat yaitu adanya ketimpangan baik di dalam maupun di antara komunitas-komunitas yang agak terbelakang seperti misalnya daerah pedesaan yang amat kecil kemungkinannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat serta daerah pemukiman yang berpenghasilan rendah.

Secara teoritis, masukan dalan program pembangunan masyarakat memang dibuat guna mendorong dan merangsang inisiatif dan usaha lokal, dan juga membantu perolehan bantuan-bantuan teknis, keuangan serta bentuk-bentuk bantuan lainnya yang sekitarnya dibutuhkan oleh komunitas yang bersangkutan.

Tipe-tipe pokok program pembangunan masyarakat, yaitu:1. Tipe pertama, adalah jenis program pembangunan masyarakat yang dikoordinasi oleh

suatu departemen dan kementrian pemerintah yang khusus bertanggung jawab atas masalah pembangunan masyarakat.Bagi sebagian besar Negara bentuk pembangunan masyarakat semacam ini mampu mengatasi dua masalah pokok, yaitu pertama kutangnya sumber daya, khususnya sumber daya manusia, dan ada pendapat di sebagian Negara bahwa pembangunan masyarakat belum dianggap cukup penting untuk dijadikan jaminan karena demikian besar sumber (dana) yharus dialokasikan.Walaupun demikian, bentuk kegiatan pembangunan masyarakat semacam ini dapat dijadikan alat oleh para perencana guna mendorong partisipasi dalam perencanaan.

2. Tipe kedua kegiatan pembangunan masyarakat melibatkan proyek khusus yang hanya mencakup suatu daerah yang amat terbatas. Proyek-proyek semacam ini cenderung memiliki cakupan yang lebih luas daripada yang normal dilaksanakan departemen pembangunan masyarakat dan kadang-kadang proyek ini memungkinkan terbinanya pusat perhatian kita untuk mengintegrasikan semua aspek pembangunan di daerah tersebut. Input dari luar dapat saja diperoleh dari badan-badan/lembaga sukarela ataupun badan-badan/lembaga pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai gerakan semi-politis, yang dibuat guna pelaksanaan atau menerapkan perubahan social dan politik baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Ada beberapa Negara yang telah mengusahakan menerapkan pembangunan masyarakat semacam ini dengan dasar cakupan skala nasional, dan usaha semacam ini akan membuahkan bentuk kegiatan pembangunan masyarakat kategori ketiga. Pendekatan yang paling kita kenal adalah program pembangunan masyarakat bagi bangsa India. Yang pertama kali dilakukan pada tahun 1950-an. Tujuan pokok program ini yaitu untuk memadukan semua usaha berbagai lembaga pemerintah dengan usaha-usaha masyarakat setempat yang ingin membangun desanya.

Banyak kritik yang dilontarkan pada program pembangunan masyarakat bagi bangsa India ini, termasuk kegagalan menaikkan hasil produksi, dan satu hal yang lebih penting dalam kaitan perencanaan social yaitu jumlah keterlibatan murni yang sangat terbatas dari mayoritas penduduk serta kenyataan bahwa hasil program hamper tidak ada dalam pengertian mengurangi kepincangan social dan ekonomi di pedesaan orang-orang India.