Upload
danglien
View
239
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI 6 - 1
BAB 6. RENCANA AKSI
6.1. Manajemen Kota Pusaka
Pemahaman akan arti pentingnya
posisi Kota Yogyakarta sebagai sebuah
kota pusaka telah mengarahkan upaya
yang cukup signifikan dalam berbagai
tingkatan dan kewenangan pemerintah
maupun berbagai stakeholder.
Penataan dan pelestarian pusaka di
Kota Yogyakarta secara umum menjadi
tanggung jawab pemerintah.
Sebagaimana telah dibahas
sebelumnya, Kota Yogyakarta
mendasarkan kehidupannya pada tiga
pilar, yaitu sektor pendidikan, sektor
pariwisata yang berbasis budaya serta
pelayanan jasa dan perdagangan yang
terkait dengannya. Karena itu
dibutuhkan suatu kelembagaan yang
bersinergi dan kuat terhadap sektor
pariwisata, kebudayaan dan
pendidikan du mengelola kebudayaan
sebagai sendi dari kehidupan kotanya.
Gb.6.1. Diagram Keterkaitan sektor Budaya, Pariwisata
dan Pendidikan di Kota Yogyakarta
Pemerintah Kota Yogyakarta bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah
Pusat dalam menata dan melestarikan pusaka di Kota Yogyakarta, sebagai contoh yaitu
regulasi yang dipergunakan tidak semata regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Yogyakarta namun juga regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DIY maupun
Pemerintah pusat. Manajemen sinergis tersebut terbagi dalam 2 (dua) tata kelola yang umum
sesuai dengan bentuk pusaka yang ditata atau dikelola, yaitu pusaka ragawi dan pusaka non
ragawi. Berikut adalah pola umum pengelolaan pusaka di Kota Yogyakarta.
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI 6 - 2
A. Pusaka Ragawi
Pengelolaan dan penatalaksanaan secara umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimana peran lebih kepada aspek fasilitasi dan
regulasi. Sedangkan pembangunan fisik didukung oleh SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta
maupun SKPD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai contoh gedung fasilitas
pendidikan dan fasilitas umum lain dilaksanakan oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset
Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya
Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Meski demikian, Kota Yogyakarta belum memiliki regulasi untuk pengelolaan pusaka
pada tingkat kota, sementara menggunakan Perda D.I. Yogyakarta No. 11/2005 tentang
Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya. Untuk melaksanakan Perda
tersebut, antara lain dikeluarkan SK Gubernur DIY No. 186/KEP/2011 tentang Penetapan
Kawasan Cagar Budaya, dimana ditetapkan 6 Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta,
yaitu:
1) Kawasan Kotabaru, Kawasan Pakualaman, Kawasan Keraton, Kawasan Kotabaru,
Kawasan Kotagede dan Kawasan Malioboro.
2) 1 KCB lainnya adalah Kawasan Imogiri di Kabupaten Bantul.
B. Pusaka Non-Ragawi
Pengelolaan pusaka non-ragawi sudah dilakukan dengan berbagai jalan melalui
pelaksanaan berbagai program pemerintah maupun masyarakat sendiri. Hal ini dimulai
dari pendidikan di sekolah formal, lembaga pendidikan non formal hingga lembaga
masyarakat. Inventarisasi Pusaka Budaya Tak Ragawi juga sudah mulai dibina melalui
hubungan dengan sekitar 500 paguyuban kesenian yang aktif. Pada tahun 2012,
Pemerintah Kota berencana menginventarisasi Benda Pusaka Bergerak (Immovable
Heritage), seperti Keris, Kendi dan Tombak. Sebagai Kota yang mempunyai budaya plural,
semua kekayaan budaya diangkat dalam dalam posisi yang seimbang, seperti
penyelenggaraan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) pada awal Tahun Baru Cina,
hingga tahun 2011 sudah pelaksanaan yang ke-6.
Sehingga demikian faktor koordinasi dan penyesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan
provinsi dan kota merupakan isu yang penting, salah satunya adalah aturan tata ruang.
Hingga saat ini Kota Yogyakarta baru memiliki regulasi tata ruang yang bersifat makro, belum
dapat memberikan arahan dan aturan yang lebih teknis tentang penataan dan pelestarian
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI 6 - 3
kawasan cagar budaya meskipun telah ditetapkan lokasinya secara definitif. Diperlukan
aturan yang lebih mendalam dan operasional, terutama pada tataran Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan (RTBL) atau Urban Design Guideline. Hal ini disebabkan RTBL mengatur
pada kedalaman kawasan yang lebih baik, sebagai contoh pada aspek kulit dan penampilan
bangunan (building skin and performance) membutuhkan aturan detail mengenai komponen
bangunan apa saja yang diperkenankan dan tidak, bentuk massa bangunan dan ruang luar
yang direkomendasikan hingga aspek lansekap berupa softscape dan hardscape dimana hal
tersebut belum diatur dalam regulasi pada tataran yang lebih tinggi yaitu Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR). Dalam RDTR telah diatur mengenai amplop bangunan, yang saat ini sedang
dalam penyusunan dan proses legislasi, telah diatur mengenai regulasi amplop bangunan
yang antara lain meliputi GSB (Garis Sempadan Bangunan), KDB (Koefisien Dasar Bangunan),
KLB (Koefisien Luas Bangunan) hingga KDH (Koefisien Dasar Hijau) dan arsitektur bangunan
secara makro, namun demikian untuk tiap kawasan cagar budaya masih membutuhkan RTBL
tersebut.
Sinergisme antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Provinsi tersebut
terwujud pula pada pengendalian pembangunan pada BCB atau KCB dilakukan melalui
mekanisme perijinan, dimana pemilik bangunan pusaka yang mengurus IMB harus
berkonsultasi dengan Dinas Kebudayaan dan mendapatkan rekomendasi dari Dewan
Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Provinsi DIY (DP2WB). Sebagaimana amanat dari
UU No.11/2010, maka saat ini juga sedang dalam proses pembentukan DP2WB Kota
Yogyakarta untuk menekankan kepada lingkup Kota Yogyakarta. Selain itu terdapat pula
kebijakan-kebijakan yang berasal dari nilai budaya masyarakat lokal sangat dominan,
misalnya penataan Rumah Jawa yang sehat sesuai nilai hastagrata.
6.1.1. Kelembagaan dan Peran Pemangku Kepentingan
Selain berupa fasilitasi oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai stakeholder
utama, peran masyarakat dalam pelestarian aset pusaka cukup besar, baik dari perguruan
tinggi, LSM, organisasi masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat. Di Kota
Yogyakarta masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan sebagaimana
telah dilakukan oleh masyarakat Kotagede yang telah membentuk sebuah forum yang
bertindak sebagai Organisasi Pelestari Kawasan Cagar Budaya (OPKCB), yaitu sebuah
organisasi masyarakat yang menjadi pengelola dan mitra/partner pemerintah dalam
melaksanakan berbagai program pelestarian di masing-masing Kawasan Cagar Budaya.
Secara embrional di Kota Yogyakarta telah terbentuk kelompok masyarakat pada 45
kelurahan yang meskipun saat ini masih merupakan kelompok penggiat kesenian, namun
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI 6 - 4
siap untuk menjadi OPKP. Hal ini mengingat potensi cagar budaya yang tersebar di seluruh
Kota Yogyakarta sehingga apabila dicermati maka wilayah Kota Yogyakarta akan terbagi
habis dalam KCB-KCB dan wilayah pendukungnya (buffer zone)
OPKCB/forum tersebut dapat pula merupakan gabungan dari berbagai kelompok masyarakat
yang sudah terbentuk dahulu sesuai dengan masing-masing minat dan keberpihakan untuk
kemudian melebur. Selain masyarakat, OPKCB/forum tersebut secara komprehensif
melibatkan partisipasi pemerintah dan swasta sehingga program pun dapat berjalan secara
sinergis dan komprehensif pula. Gambaran dari forum/OPKCB sebagai pengelola KCB adalah
sebagai berikut :
Gb. 6.2. Diagram Konsep Pengelola KCB. Sumber : Forum Joglo Kotagede
Pengelola KCB ini bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menyerap
aspirasi, untuk kemudian menyusun rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh masyarakat
sendiri secara swadana, oleh Pemerintah melalui mekanisme musrenbang maupun oleh
swasta melalui investasi atau mekanisme donor/hibah.
Gb. 6.3. Mekanisme kerja Pengelola KCB. Sumber : Forum Joglo Kotagede
Pemerintah
Masyarakat
Swasta
Perencanaan Pelaksanaan
Pendanaan Pengendalian
Tata sosial-Tata Ekonomi Tata Ruang Lingkungan &
Bangunan
KCB LESTARI (terlindungi, berkembang & bermanfaat)
Pengelola KCB
SOSIALISASI RENCANA
AKSI
PENGELOLA
KCB
Lembaga- lembaga
masyarakat
Komunitas Masyarakat
Donor/ Investor
MusRenBang Swadana
Masyarakat Pemerintah Swasta
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI 6 - 5
Dalam tingkatan kota, dibutuhkan lembaga pengelola Kota Pusaka yang mampu
mensinergikan tiga pilar stakeholder Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Pengelola ini tidak
harus berupa lembaga formal melainkan sebuah forum dimana masing-masing stakeholder
dapat duduk bersama untuk pengelolaan Kota Pusaka. Sebagai bentuk dari lembaga
pengelola pada tingkat kota, berupa sebuah badan koordinasi yang berisikan stakeholder
terkait meliputi SKPD terkait, perguruan tinggi serta elemen masyarakat. Badan ini bernama
Badan Koordinasi Pengelolaan Kota Pusaka (BKPKP) Yogyakarta yang ditetapkan dengan SK
Walikota sebagaimana BKPRD pada Kota/Kabupaten dan Provinsi.
Gb. 6.4. Lembaga Pengelola Kota Pusaka, sumber : Forum Joglo Kotagede
6.1.2. Inventarisasi, Analisis dan Penetapan Pusaka
Inventarisasi, analisis dan penetapan pusaka di Kota Yogyakarta sudah mulai dilakukan
meskipun belum semua aset dan potensi aset dapat terinventarisasi, oleh karena itu
perlu dan harus segera dilakukan. Dikarenakan sudah diidentifikasi 2 (dua) Kawasan
Cagar Budaya baru, maka prioritas pertama adalah penetapan kedua kawasan itu, yaitu
KCB Jetis dan KCB Pengok. Kemudian upaya inventarisasi, analisis dan penetapan
pusaka yang terdapat dalam masing-masing KCB dilakukan secara komprehensif dan
simultan menggunakan inventarisasi yang sudah dilakukan dan survey baru.
Sebaran benda cagar budaya dan kawasannya di Kota Yogyakarta bervariasi dan
jenisnyapun cukup kompleks. Baik cagar budaya yang bergerak maupun yang tidak
PEMERINTAH
WANDIK
WANBUD
WANPAR
SWASTA
KONSULTAN
PENGARAH/ PENDAMPING
MASYARAKAT
LSM BUDAYA
BADAN
KOORDINASI
PENGELOLAAN
KOTA PUSAKA
YOGYAKARTA
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI 6 - 6
bergerak tersebar tidak merata pada keempatbelas kecamatan. Sebaran tersebut dapat
digolongkan kedalam 3 katagori yaitu BCB berdiri sendiri, BCB berkelompok memusat
dan BCB menyebar tak berorientasi dalam satu bentang lahan lahan. Oleh karena itu
metode yang digunakan adalah metode stratifiet sampling. Metode ini berdasarkan
tingkatan nilai kepentingan maupun keunikan BCB yang terdapat pada seluruh Kota
Yogyakarta.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei data primer (survei lapangan) dan
data sekunder (instansional) :
1) Survei data primer merupakan kegiatan pengumpulan posisi Benda Cagar
Budaya melalui survei lapangan dengan GPS. Selain itu juga mengambil data
tentang kondisi terakhir Benda Cagar Budaya tersebut melalui foto dengan
pemotretan langsung menggunakan kamera digital.
2) Survei data sekunder merupakan kegiatan pengumpulan data angka dan peta
serta tulisan tentang hasil-hasil penelitian atau laporan tentang Benda Cagar
Budaya di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemungkinan
telah tersedia pada berbagai instansi terkait di Kota Yogyakarta maupun
Propinsi D. I. Yogyakarta.
3) Pengolahan data menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga
memungkinkan untuk dilakukan langkah-langkah pengambilan, penyimpanan,
pemeriksaan, pengintegrasian, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan
data yang berreferensi secara spasial dengan bumi dan memudahkan dalam
melakukan analisis.
4) Inventarisasi dan pemetaan benda cagar budaya memerlukan data yang bersifat
spasial (berwujud peta). Namun data peta tersebut haruslah juga terintegrasi
dengan data tabular (tabel) dimana memuat informasi-informasi yang terkait
dengannya.
6.1.3. Informasi, Edukasi dan Promosi
Upaya informasi, edukasi dan promosi terkait dengan pelestarian dan pengelolaan kota
pusaka yang antara lain dilakukan melalui :
1. Diseminasi, lokakarya dan workshop pengelolaan maupun pelestarian pusaka
2. Memasukkan materi pusaka sebagai muatan lokal kurikulum di sekolah mulai dari
usia TK, SD hingga SMA.
3. Mengadakan festival secara tematis di masing-masing KCB misalnya festival seni
atau festival kuliner di KCB Kotagede.
4. Mengadakan event-event pariwisata di KCB, seperti Jogja Java Carnival (JJC) di KCB
Malioboro.
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI 6 - 7
5. Mengenalkan dan meningkatkan promosi tematis KCB melalui BP2KY dan Java
Promo sebagai wadah promosi pariwisata Kota Yogyakarta.
Kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan dalam program dan kegiatan tahunan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
6.1.4. Pengelolaan resiko bencana untuk pusaka /PRBP
Menurut catatan sejarah, resiko bencana yang menjadi ancaman terhadap pusaka di
Kota Yogyakarta adalah gempa bumi, dan letusan gunung merapi. Sedangkan bencana
banjir lebih banyak mengancam daerah aliran sungai Winongo, Code dan Gajah Wong.
Pengelolaan resiko bencana telah disinergiskan dalam rencana tata ruang (RTRW dan
RDTRK) serta Rencana Aksi Penanggulangan Bencana.
6.2. Perencanaan pembangunan terkait Kota Pusaka
6.2.1. Perencanaan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota
Dokumen perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun mendatang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2012 -2016.
“Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter
dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang
Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan”
Makna dari Pariwisata berbasis budaya adalah :
Kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat
pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Kadipaten Pakualaman, kearifan lokal dan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain
Menjadikan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara
Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi
yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata
pendidikan, wisata konvensi dan wisata belanja
Visi pembangunan dilaksanakan melalui 4 misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Yogyakarta yang baik, bersih,
berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI 6 - 8
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
Mewujudkan pendidikan untuk semua (inklusif)
Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat
Memperkuat pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan
aksesibel bagi seluruh warga Yogyakarta termasuk warga yang mempunyai
perbedaan kemampuan (difabel)
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto
Mengembangkan ekonomi kerakyatan
Memperkuat masyarakat Kota Yogyakarta yang toleran, inklusif, bermoral,
beretika, beradab dan berbudaya
Memasyarakatkan dan membudayakan gerakan Segoro Amarto
4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat
Memperkuat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas,
berkarakter, dan inklusif
Memperkuat dan mengembangkan keterpaduan Kota Yogyakarta sebagai Kota
Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
Memperkuat daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
Memperkuat Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
Memperkuat Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI 6 - 9
Tabel 6.1. Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD terkait dengan Kota Pusaka
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Misi : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik
Terwujudnya sarana
dan prasarana
perkotaan yang
memadai
Peningkatan ruang
yang sesuai dengan
peraturan yang
berlaku
Meningkatkan cakupan
rencana rinci tata ruang
dan kawasan strategis
kota
Mengembangkan
kawasan citra kota
Mengoptimalkan
penataan kawasan
sungai
Misi : Mewujudkan Daya Saing Usaha yang Kuat
Menguatkan daya
saing daerah untuk
memajukan Kota
Yogyakarta
Terwujudnya
perekonomian
daerah yang kuat
Pengembangan
pariwisata berbasis
budaya
Meningkatkan promosi
dan kerjasama
pariwisata
Mengembangkan ODTW
dan wisata MICE
Mengembangkan
gerakan sadar wisata
berbasis komunitas
Melestarikan nilai-nilai
budaya kraton
Yogyakarta sebagai
modal sosial masyarakat
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI 6 - 10
Tabel 6.2. Matriks Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan pada Misi Mewujudkan Daya Saing Daerah yang Kuat
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program Pembangunan
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan Kota Yogyakarta
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
Pengembangan pariwisata berbasis budaya
Meningkatkan promosi dan kerjasama pariwisata
Meningkatya jumlah kunjungan wisatawan
2,5 juta orang
3,041 juta orang
Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata
Pariwisata SKPD Pengampu Pariwisata
Mengembangkan ODTW dan wisata MICE
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pariwisata SKPD Pengampu Pariwisata
Meningkatnya lama tinggal wisatawan
2,5 hari
2,75 hari
Melestarikan nilai-nilai budaya Kraton Yogyakarta sebagai modal sosial masyarakat
Meningkatnya jumlah nilai budaya yang dikelola dan dilestarikan
437 BCB /BWB
600 BCB / BWB
Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya
Kebudayaan SKPD Pengampu Kebudayaan
Mengembangkan gerakan sadar wisata berbasis komunitas
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI 6 - 11
Tabel 6.3.
Penataan Ruang
Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan
Peningkatan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota
SKPD Pengampu penataan ruang
Kebudayaan
Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya
Pengelolaan keragaman budaya pada kelompok/organisasi seni dan budaya
SKPD pengampu kebudayaan
Cakupan kajian seni
Cakupan fasilitasi seni
Cakupan gelar seni
Cakupan misi kesenian
Cakupan SDM kesenian
Cakupan tempat kesenian
Tersosialisasinya dan teraktualisasinya nilai-nilai budaya di masyarakat
Jumlah kekayaan budaya yag ditetapkan menjadi Benda Cagar Budaya/Benda Warisan Budaya menjadi 600 BCB/BWB
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI 6 - 12
6.2.2. Matriks Rencana Aksi Kota Pusaka
Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka, direkapitulasi
dalam matriks sebagai berikut :
Tabel 6.4. Matriks Rekapitulasi Rencana Aksi Kota Pusaka
No. Program/Kegiatan Lokasi SKPD Sumber Dana Tahun Pelaksanaan
Keterangan 2013 2014 2015
1. Pembentukan BKPKP Kota Yogyakarta
Waliktoa
2. Penetapan 2 KCB baru Kec. Jetis & Gondokusuman
Gubernur DIY/ Walikota Yogyakarta
APBD I/APBD II √
3. Inventarisasi , Pemetaan & Dokumentasi Aset Pusaka se Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta
DisParbud Yk /Disbud DIY/ BPCB
APBD I/APBD II √
4. Sosialisasi Program Kota Pusaka Kota Yogyakarta
DisParbud Yk /Disbud DIY
APBD I/APBD II √
5. Pembentukan OPKP pada masing-masing KCB
8 KCB DisParbud Yk /Disbud DIY & Bappeda Yk/DIY
APBD I/APBD II √
6. Peningkatan kapasitas & Pemberdayaan OPKP
8 KCB DisParbud Yk /Disbud DIY
APBD I/APBD II √ √ √
7. Pembuatan Rencana Rinci Tata Ruang untuk masing-masing KCB
DisKimpraswil Yk /Dis PUP ESDM DIY
APBN/APBD I/II
1) Kotagede √
2) Malioboro √
3) Kraton √
4) Kotabaru √
5) Pakualaman √
6) Jetis √
7) Pengok √
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI 6 - 13
8. Penyelenggaraan festival tematis pada masing-masing KCB
8 KCB DisParbud Yk /Disbud DIY
√ √ √
9. Revitalisasi/pengembangan fisik masing-masing KCB
DisKimpraswil Yk /Dis PUP ESDM DIY
APBN/APBD I/II
1) Kotagede √ √
2) Malioboro √ √
3) Kraton √ √
4) Kotabaru √ √
5) Pakualaman √ √
6) Jetis √
7) Pengok √
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI 6 - 14
6.3. Perancangan/Olah Disain Kota Pusaka
Dimulai tahun 2013
6.3.1. Pengembangan karakter dan kehidupan
6.3.2. Pengembangan ekonomi pusaka
6.3.3. Olah Disain Bangunan dan Ruang Terbuka
6.3.4. Rencana Tata Ruang dan Lingkungan Alam
- Rencana Perlindungan
- Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan
- Rencana Tata Ruang
- Rencana Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan