BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangDalam kehidupan bernegara pemerintah tidak hanya bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan Lembaga Non Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan NGO atau LSM. NGO adalah organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat.NGO berperan penting dalam Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur, Mendukung inovasi, ujicoba dan proyek percontohan, Memfasilitasi komunikasi, Bantuan teknis dan pelatihan, Penelitian, Monitoring dan Evaluasi , Advokasi untuk dan dengan masyarakat miskin. NGO meliputi beberapa program diantaranya Program NGO di Bidang Pangan, Program NGO di Bidang Gizi, program NGO di bidang kesehatan. Semua program tersebut mendukung kegiatan pemerintah.

1.2 Tujuan Untuk mengetahui apa definisi dan sifat dari NGO Untuk mengetahui sejarah NGO Untuk mengetahui apa peranan NGO Untuk mengetahui bidang-bidang apa saja yang ada di dalam NGO Untuk mengetahui pengelompokan NGO Untuk mengetahui apa saja kekuatan dan kelemahan NGO Untuk mengetahui program-program NGO di bidang pangan Untuk mengetahui program-program NGO di bidang gizi Untuk mengetahui program-program NGO di bidang kesehatan

1.3 Rumusan Masalah Apa itu definisi dan sifat dari NGO? Bagaimana sejarah NGO? Apa peranan NGO? Bidang-bidang apa saja yang ada di dalam NGO? Bagaimanan pengelompokan NGO? Apa saja kekuatan dan kelemahan NGO? Apa program-program NGO di bidang pangan? Apa program-program NGO di bidang gizi? Apa program-program NGO di bidang kesehatan?

BAB IIPEMBAHASAN

2.1 Defenisi, Sejarah dan Sifat NGOIstilah non-governmental organization digunakan sejak berdirinya PBB pada tahun 1945, tepatnya pada pada Piagam PBB Pasal 71 Bab 10 tentang peranan konsultatif non-governmental organization. Awalnya istilah ini digunakan untuk membedakan antara hak partisipatif badan-badan pemerintah (intergovernmental agencies) dan organisasi-organisasi swasta international (international private organizations).Definisi international NGO (INGO) pertama kali diberikan dalam resolusi 288 (X) ECOSOC pada 27 Pebruari 1950: setiap organisasi internasional yang tidak didirikan atas dasar sebuah perjanjian internasional . World Bank, mendefenisikan NGO sebagai organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Dalam sebuah dokumen penting World Bank, Working With NGOs, disebutkan, Dalam konteks yang lebih luas, istilah NGO dapat diartikan sebagai semua organisasi nirlaba (non-profit organization) yang tidak terkait dengan pemerintahan.NGO pada umumnya adalah organisasi berbasis nilai (value-based organizations) yang bergantung kepada, baik sebagian atau keseluruhan, bantuan amal (charitable donations) dan pelayanan sukarela (voluntary service). Walaupun sejak lebih dari 2 dekade terakhir sektor NGO telah semakin diprofesionalisasikan, namun prinsip-prinsip altruism (mementingkan orang lain) and kesukarelaan (voluntarism) masih menjadi ciri utamanya.Sejak beberapa dekade yang lalu, NGO telah menjadi pemain utama dalam bidang pengembangan internasional (international development). Sejak pertengahan 1970-an, sektor NGO di negara maju dan negara berkembang telah mengalami pertumbuhan yang berlipat ganda. Dari 1970 hingga 1985 total bantuan untuk pengembangan yang diberikan oleh NGO internasional telah meningkat 10 kali lipat. Pada tahun 1992 NGO internasional menyalurkan lebih dari $7.6 miliar bantuan untuk negara-negara berkembang. Saat ini diperkirakan lebih dari 15% dari total bantuan dunia untuk pengembangan disalurkan melalui NGO.

2.2 Peranan NGOPeranan NGO penting untuk membangun suatu masyarakat dan bangsa. Ini disebabkan karena banyak pembiayaan dari perorangan, institusi dan pemerintah untuk masyarakat disalurkan melalui NGO. Sejak tahun 1970-an, NGO telah bertambah banyak dari sebelumnya mencoba untuk mengisi ruang yang tidak akan atau tidak dapat diisi oleh pemerintah.Dari sekian banyak peran yang dimainkan oleh NGOs, 6 hal berikut ini merupakan yang penting: Pengembangan dan Pembangunan InfrastrukturMembangun perumahan, menyediakan infrastruktur seperti sumur atau toilet umum, penampungan limbah padat dan usaha berbasis masyarakat lain. Mendukung inovasi, ujicoba dan proyek percontohan:NGO memiliki kelebihan dalam perancangan dan pelaksanaan proyek yang inovatif dan secara khusus menyebutkan jangka waktu mereka akan mendukung proyek tersebut. NGO dapat juga mengerjakan percontohan untuk proyek besar pemerintah karena adanya kemampuan bertindak yang lebih cepat dibandingkan dengan pemerintah dengan birokrasinya yang rumit. Memfasilitasi komunikasiNGO dapat memfasilitasi komunikasi ke atas, dari masyarakat kepada pemerintah, dan ke bawah, dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi ke atas mencakup pemberian informasi kepada pemerintah tentang apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh masyarakat, sedangkan komunikasi ke bawah mencakup pemberian informasi kepada masyarakat tentang apa yang direncanakan dan dikerjakan oleh pemerintah. NGO juga dapat memberikan informasi secara horizontal dan membentuk jejaring (networking) dengan organisasi lain yang melakukan pekerjaan yang sama. Bantuan teknis dan pelatihanInstitusi pelatihan dan NGO dapat merancang dan memberikan suatu pelatihan dan bantuan teknis untuk organisasi berbasis masyarakat dan pemerintah. Penelitian, Monitoring dan EvaluasiMonitoring dan evaluasi yang efektif terhadap sifat partisipatif suatu proyek akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan staf proyek itu sendiri.

Advokasi untuk dan dengan masyarakat miskinNGO menjadi jurubicara dan perwakilan orang miskin dan mencoba untuk mempengaruhi kebijakan dan program pemerintah. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara mulai dari unjuk rasa, proyek percontohan, keikutsertaan dalam forum publik untuk memformulasi kebijakan dan rencana pemerintah, hingga mengumumkan hasil penelitian dan studi kasus terhadap orang miskin. Jadi, NGO memainkan peran mulai dari advokasi kepada orang miskin hingga implementasi program pemerintah; dari penghasut (pembuat opini) dan pengkritik hingga rekan kerja dan penasehat; dari sponsor proyek percontohan hingga mediator.

2.3 Bidang-bidang di Dalam NGOBeberapa bidang yang digeluti oleh NGO, antara lain:1. Pendidikan masyarakat dan pengembangan kesehatanPendidikan seks dan kontrasepsi, kesehatan umum, pembuangan limbah/ sampah, penggunaan air, vaksinasi, pelayanan konsultasi remaja.2. Penanganan kesehatan khususHIV/AIDS, Hepatitis B, pemulihan kecanduan obat.3. Masalah sosial masyarakatKenakalan (kejahatan) remaja, remaja yang meninggalkan rumah, anak jalanan, prostitusi.4. Lingkungan hidupPendidikan konsumsi energi dan air, pelestarian gunung dan hutan5. EkonomiPinjaman dan usaha mikro, pelatihan keahlian (komputer, teknisi, katering, menjahit, dll), promosi dan distribusi produk (bazaar, dll), pembentukan koperasi, konsultasi keuangan, bantuan mencari kerja dan pengembangan karir.6. PengembanganPembangunan sekolah, pembangunan infrastruktur, pembangunan dan operasional pusat budaya, bantuan ahli untuk pertanian dan kelautan.7. Isu perempuanHak anak dan perempuan, pusat bantuan untuk perempuan yang mengalami kekerasan, terapi kelompok terhadap perempuan yang mengalami pelecehan seksual, hotline counseling (konseling via telepon khusus untuk perempuan), bantuan hukum untuk perempuan, mendorong minat baca dan tulis.

2.4 Pengelompokan NGOWorld Bank membagi NGO ke dalam 2 kelompok, yaitu: Operasional dan Advokasi.A. NGO OperasionalTujuan utamanya adalah perancangan dan implementasi proyek pengembangan. Kelompok ini menggerakkan sumber daya dalam bentuk keuangan, material atau tenaga relawan, untuk menjalankan proyek dan program mereka. Proses ini umumnya membutuhkan organisasi yang kompleks. NGO operasional ini masih dapat dibagi atas 3 kelompok besar:1. Organisasi berbasis masyarakat yang melayani suatu populasi khusus dalam suatu daerah geografis yang sempit;2. Organisasi Nasional yang beroperasi dalam sebuah negara yang sedang berkembang,3. Organisasi Internasional yang pada dasarnya berkantor pusat di negara maju dan menjalankan operasi di lebih dari satu negara yang sedang berkembang.B. NGO AdvokasiTujuan utamanya adalah mempertahankaan atau memelihara suatu isu khusus dan bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah untuk atau atas isu itu. Berlawanan dengan manajemen proyek operasional, organisasi ini pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan kesadaran (awareness) dan pengetahuan dengan melakukan lobi, kegiatan pers dan kegiatan-kegiatan aktivis. NGO ini pada dasarnya bekerja melalui advokasi atau kampanye atas suatu isu dan tidak mengimplementasikan program. Kelompok ini menjalankan fungsi yang hampir sama dengan kelompok operasional, namun dengan tingkatan dan komposisi yang berbeda. Pencarian dana masih perlu namun dengan ukuran yang lebih kecil.NGO dapat pula dikelompokkan berdasarkan orientasi dan tingkat operasi:1. Berdasarkan OrientasiOrientasi Amal (Charitable) sering melibatkan kerja pola top-down dengan sedikit partisipasi penerima manfaat. Kegiatan NGO diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan makanan pada orang miskin, pakaian dan obat-obatan, perumahan, sekolah, dll. NGO ini dapat juga melakukan aktifitas bantuan pada bencana alam atau bencana akibat perbuatan manusia.Orientasi pelayanan mencakup NGO yang aktifitasnya berupa penyediaan jasa pelayanan kesehatan, perencanaan keluarga atau pelayanan pendidikan yang programnya dirancang oleh NGO dan masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam implementasinya dan dalam penerimaan layanannya.Orientasi partisipasi dicirikan dengan proyek kelola sendiri (self-help projects) dimana penduduk setempat dilibatkan dalam implementasi proyek dengan cara memberi bantuan uang tunai, peralatan, lahan, bahan-bahan, tenaga kerja, dll. Dalam proyek pengembangan masyarakat yang klasik, partisipasi dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan dilanjutkan kepada tahap perencanaan dan implementasi.Orientasi pemberdayaan tujuannya adalah membantu orang miskin untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan kekuatan potensial yang mereka miliki untuk mengendalikan kehidupan mereka. Kadang-kadang, kelompok ini berkembang secara spontan akibat adanya suatu masalah atau isu, dan NGO memainkan peranan fasilitasi dalam perkembangan mereka.2. Berdasarkan tingkatan operasiOrganisasi berbasis masyarakat muncul dari inisiatif orang-orang itu sendiri. Ini dapat mencakup klub olahraga, organisasi perempuan, organisasi jiran, organisasi agama atau pendidikan. Ada banyak variasi dari jenis ini. Sebagian didukung oleh NGO, atau badan bilateral atau internasional, dan yang lainnya independen dari bantuan pihak luar. Sebagian bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat miskin kota atau membantu mereka memahami hak-hak mereka dalam memperoleh akses kepada layanan yag dibutuhkan sementara yang lain terlibat dalam penyediaan layanan itu sendiri.Organisasi perkotaan (Citywide Organizations) mencakup organisasi seperti Rotary atau Lions Club, kamar dagang dan industri, koalisi bisnis, kelompok etnis dan pendidikan dan asosiasi organisasi masyarakat. Sebagian berdiri untuk tujuan tertentu namun menjadi terlibat dalam membantu orang miskin sebagai satu dari banyak kegiatannya, sementara yang lain dibentuk untuk tujuan khusus yaitu membantu orang miskin.NGO nasional mencakup organisasi seperti Palang Merah (Red Cross), organisasi profesi, dll. Sebagian di antaranya memiliki cabang di suatu negara dan membantu NGO setempat.NGO internasional mulai dari badan sekuler seperti organisasi Save the Children, OXFAM, CARE, Ford and Rockefeller Foundations hingga kelompok yang didasarkan oleh agama. Kegiatan mereka bervariasi dari pencariaan dana hingga implementasi proyek.2.5 Kekuatan dan Kelemahan NGOKarena sifat dan kualitas masing-masing NGO sangat bervariasi, maka sangat sulit untuk mengeneralisasikan sektor ini secara keseluruhan. Namun, terlepas dari berbagai variasi tersebut, beberapa kekuatan dari sektor NGO adalah sbb:1. Jaringan yang kuat.2. Kemampuan melakukan inovasi dan beradaptasi, fleksibel dalam mengadaptasi situasi setempat dan merespon terhadap kebutuhan setempat dan oleh karenanya mampu mengembangkan proyek-proyek yang terintegarasi dan juga proyek-proyek sektoral.3. Kemampuan mengidentifikasi orang-orang yang paling membutuhkan dan menciptakan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan.4. Metodologi dan tools yang bersifat partisipatif;5. Komitmen jangka panjang dan penekanan pada kesinambungan;6. Efektifitas biaya.7. Kemampuan berkomunikasi kepada semua tingkatan, mulai dari tetangga terdekat hingga tingkat tertinggi pada pemerintahan.8. Kemampuan merekrut para staf yang ahli dan bermotivasi tinggi.

Kelemahan-kelemahan yang paling umum dari sektor ini adalah:1. Keterbatasan keuangan (tingkat keberlanjutannya rendah)2. Keterbatasan kapasitas institusi/kelembagaan;3. Tertutupnya/kurangnya komunikasi intern organisasi dan/atau koordinasi;4. Intervensi dalam skala yang kecil;5. Kurangnya pemahaman akan konteks sosial ekonomi yang lebih luas;6. Sikap terpola (paternalistic) membatasi tingkat keterlibatan partisipatif dalam desain program/proyek.7. Terbatasnya cara pendekatan atas suatu masalah atau area.8. Kepemilikan teritorial dari suatu daerah atau proyek mengurangi kerjasama antara badan-badan, terlihat seperti ancaman atau adanya persaingan.

2.6 Program NGO di Bidang PanganWFP (World Food Programme) atau Program Pangan Dunia didirikan oleh FAO pada 1960. Bermarkas besar di Kota New York, WFP memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang untuk program pangan di negara-negara berkembang. WFP merupakan agensi yang didanai secara sukarela, oleh karena itu agensi ini bergantung pada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Program-programnya menekanankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan program pangan.Pada tanggal 17 Oktober 2009 di ruang pertemuan di markas PBB Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Roma, ledakan tepuk tangan dari negara-negara anggota dan berbagai peserta dirakit lainnya (termasuk kontingen yang cukup besar masyarakat sipil) menandai kesimpulan dari reformasi proses Komite PBB pada World Food Security (CFS).Para Mundubat ONG dan difasilitasi oleh Komite Perencanaan Internasional tentang Kedaulatan Pangan - IPC dengan maksud memberikan kontribusi untuk diskusi terbuka dan informasi tentang tata kelola sistem pangan, konkrit tentang reformasi Komite Keamanan pangan FAO, menghasilkan mendokumentasikan Komite Reformed tentang Ketahanan Pangan. Sebuah kertas briefing untuk masyarakat sipil.Peluncuran rencana aksi ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 mengenai program pembangunan berkeadilan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan milenium (MDGs). Dalam inpres tersebut diamanahkan perlunya disusun dokumen RAN-PG 2011-2015 dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011-2015 di 33 provinsi. Penyusunan RAN-PG adalah program lima tahunan pemerintah sejak 2001 lalu. Rencana aksi tersebut diharapkan dapat menjembatani pencapaian MDGs yang telah ditetapkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014. Yakni, menurunkan prevalensi gizi kurang pada anak berusia bawah lima tahun atau balita.Rencananya, RAN-PG juga akan menjadi panduan pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi bagi institusi pemerintah, organisasi non-pemerintah, institusi swasta, masyarakat dan pelaku lain baik pada tataran nasional, provinsi, maupun kabupaten.(CHR/ANS)Program Pangan Dunia (World Food Program /WFP) berharap Indonesia terus memperkuat perannya dalam isu ketahanan pangan dunia di berbagi forum multilateral, khususnya dengan memanfaatkan posisi sebagai anggota G20. WFP merupakan lembaga bantuan kemanusian PBB terbesar di dunia, khususnya dalam hal bantuan pangan dan nutrisi.Biskuit bergizi (fortified biscuits) yang diproduksi Indonesia terbukti efektif dan menjadi bagian dari paket bantuan kemanusian WFP ketika terjadi banjir di Filipina.WFP diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai sentra pembelian bahan pangan bantuan, di antaranya, beras, jagung, dan minyak sawit.Dalam hal ini, WFP diharapkan untuk melaksanakan program penguatan ketahanan pangan di sejumlah provinsi Indonesia, meningkatkan manajemen penguatan program beras untuk rakyat miskin (raskin), serta memperkuat sistem logistik dari Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Indonesia.2.7 Program NGO di Bidang GiziSalah satu program NGO yang digunakan di Indonesia untuk mengurangi gizi buruk adalah dengan Positive Deviance.Positif Deviance adalah pendekatan yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang dianggap menyimpang atau unik di suatu wilayah, meski diistilahkan menyimpang, penyimpangannya tidak mengarah ke hal yang negatif melainkan ke arah positif.Dalam satu wilayah yang mengalami masalah gizi buruk, tentu ada satu atau dua yang masih sehat. Wilayah yang sehat itu pasti punya positive deviance yang bisa ditularkan (Ir Asih Setiarini, MSc, Ahli gizi masyarakat dari Universitas Indonesia)Sebagai contoh, kebiasaan makan siput sebagai salah satu perilaku menyimpang yang positif. Dalam satu kasus yang ditemukan di Cianjur Jawa Barat, anak yang mengonsumsi siput sawah tetap sehat meski anak-anak lain di lingkungannya mengalami gizi buruk.Perilaku menyimpang di tiap daerah bisa berbeda, misalnya ada satu kasus di wilayah lain yang anaknya tetap sehat karena banyak makan teri. Di wilayah lainnya lagi, ada yang menambahkan santan saat memberi makan sayur pada anaknya sehingga tidak kena gizi buruk.Kebiasaan-kebiasaan seperti itu diidentifikasi, kemudian ditularkan melalui program yang sesuai dengan NGO atau LSM tersebut.PD merupakan pendekatan yang tradisional untuk menemukan prilaku-prilaku sehat dari komunitas mereka sendiri dan konsumsi makanan bergizi yang ada di lingkungan mereka sendiri, yaitu dari keluarga miskin yang punya anak sehat. Perilaku sehat itu dapat berupa konsumsi makanan bergizi, perawatan anak yang baik, pengasuhan yang baik, pengolahan bahan makanan yang baik dan prilaku-prilaku sehat lainnya. Di Pos Rehabilitasi Gizi, nantinya ibu PD (ibu yang memiliki balita sehat dari keluarga miskin) akan melakukan sharing dengan ibu-ibu peserta pos (ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita dengan gizi yang buruk dan gizi kurang) sehingga ibu-ibu tersebut dapat belajar dari ibu PD. Dengan kata lain, mereka melihat dan belajar dari yang telah ada dan dari komunitas mereka sendiri yang sama dan sederajat.PD merupakan pendekatan yang sangat baik bagi masyarakat menengah ke bawah (apalagi miskin) terutama dari segi konsumsi, yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi yang bahan makanan tersebut sangat banyak dijumpai di lingkungan mereka sendiri. Di samping aman, mudah, murah, ia juga bergizi dan sehat. Jadi, miskin bukan halangan lagi untuk hidup sehat.Jadi Positive Deviance (PD) lebih efektif daripada banyak program perbaikan gizi dengan cara instan akhirnya menyerang balik lembaga donor. Contoh klasiknya adalah pemberian makanan gratis alias makanan tambahan. Masyarakat akan selalu terbiasa mendapatkan bantuan langsung tanpa harus bekerja lebih giat lagi. Ini sungguh merupakan kontra produktif dengan pemberdayaan.Perbaikan gizi dengan model pemberian makanan tambahan, MP-ASI dan sejenisnya dimana masyarakat tidak memiliki sumberdaya didalamnya sebagai bahan baku, maka itu hanya berujung ketergantungan. Masalahnya pemerintah tidak mungkin memiliki cukup uang untuk membiayai seluruh makanan anak miskin di negeri ini. Jadi sebaiknya kita sadar diri bahwa uang bukan segalanya dalam mengatasi masalah gizi buruk di negeri ini.

2.8 Program NGO di Bidang KesehatanSasaran Pembangunan Milenium (bahasa Inggris : Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut.Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.Poin Deklarasi Millennium PBB yang ditandatangani pada September 2000 di bidang kesehatan dintaranya:1. Memberantas kemiskinan dan kelaparanPendapatan populasi dunia sehari $1.Menurunkan angka kemiskinan.

2. Menurunkan angka kematian anakTarget untuk 2015 adalah mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.3. Meningkatkan kesehatan ibuTarget untuk 2015 adalah Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan.4. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnyaTarget untuk 2015 adalah menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan membuat laporan MDGs. Pemerintah Indonesia melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu dengan Kelompok Kerja PBB dan telah menyelesaikan laporan MDG pertamanya yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut. Laporan Sasaran Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian sasaran MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidenifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran-sasaran ini. Dengan tujuan utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015, Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang.Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai sasaran-sasaran ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan. Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs di daerah Asia dan Pasifik.Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Sasaran Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan utang, tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak ODA (official development assistance) yang tidak bermanfaat untuk Indonesia

BAB IIIPENUTUP3.1 Kesimpulan NGO adalah organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Peranan NGO : pengembangan dan pembangunan infrastruktur, mendukung inovasi, ujicoba dan proyek percontohan, memfasilitasi komunikasi, bantuan teknis dan pelatihan, penelitian, monitoring dan evaluasi, advokasi untuk dan dengan masyarakat miskin. Bidang yang digeluti oleh NGO isu perempuan, pengembangan, ekonomi, lingkungan hidup, masalah sosial masyarakat, penanganan kesehatan khusus, dan pendidikan masyarakat dan pengembangan kesehatan. Program-program yang dilakukan oleh NGO diantaranya Positive Deviance, MDGs

3.2 Saran Tingkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan kesehatan, ketersediaan pangan, dan mengatasi kasus gizi buruk dan gizi kurang.

DAFTAR PUSTAKA1. http://artikata.com/arti-123958-ngo.html2. http://persagintb.wordpress.com/2011/09/20/menularkan-perilaku-menyimpang-untuk-atasi-gizi-buruk/3. http://askensinaga.wordpress.com/2008/06/02/ngo-defenisi-sejarah-peranan-pengelompokan-dan-karir/4. http://www.kpmm.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39&lang=en5. http://gizimu.com/positive-deviance-belajar-dari-halmahera-timur/6. http://id.wikipedia.org/wiki/Sasaran_Pembangunan_Milenium7. http://id.wikipedia.org/wiki/Program_Pangan_Dunia8. http://www.antaramaluku.com/berita/937/indonesia-diharapkan-perkuat-peran-ketahanan-pangan-dunia

I.PENDAHULUAN1.Latar BelakangPangan dan Gizi merupakan unsur yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, karena pangan selain mempunyai arti biologis juga mempunyai arti ekonomis dan politis. Implikasinya bahwa penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan dengan jumlah, keamanan dan mutu gizi yang memadai harus terjamin, sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduk di seluruh wilayah pada setiap saat sesuai dengan pola makan dan keinginan mereka agar hidup sehat dan aktif.SDM yang berkualitas merupakan faktor penentu dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa Indonesia pada percaturan global. Penduduk Indonesia harus mempunyai derajat kesehatan dan gizi yang lebih baik agar dapat hidup lebih lama, lebih aktif dan produktif serta lebih mampu menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).Dalam upaya membangun SDM yang berkualitas dengan mendorong perilaku dan kebiasaan masyarakat agar memiliki budaya makan dan hidup sehat dipandang perlu menggalakkan diversifikasi (penganekaragaman) pangan, melalui upaya penyediaan pangan yang beragam untuk memenuhi permintaan, memperluas Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) sebagai wahana pendidikan gizi, memantapkan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) dan mengembangkan sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat agar tetap menyukai makanan setempat serta upaya lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam upaya diversifikasi pangan tersebut untuk mewujudkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga, perlu dikembangkan penganekaragaman pangan horizontal dan vertikal serta mendorong berkembangnya industri pangan berskala kecil, menengah dan besar di pedesaan maupun perkotaan. Diversifikasi pangan juga berorientasi sumberdaya lokal artinya memenuhi kebutuhan pangan beragam diutamakan dari produksi lokal sekaligus dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang positif di daerahnya.Guna menjabarkan arah kebijakan nasional tentang diversifikasi pangan, maka disusun Program Aksi Diversifikasi Pangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.2.Tujuan Rencana Aksi Diversifikasi Pangana.Menyadarkan masyarakat agar dengan sukarela dan kemampuannya sendiri melaksanakan diversifikasi pangan dan meningkatkan pengetahuannya.b.Mengurangi ketergantungan terhadap beras dan pangan impor melalui peningkatan konsumsi pangan baik nabati maupun hewani dengan peningkatan produksi pangan lokal dan produk olahannya.3.Sasarana.Sasaran pencapaian konsumsi pangan secara nasional tahun 2003, 2004, 2005 dan 2020 berturut-turut sebesar 87,2 %, 87,9 %, 88,7 % dan 100 % dari AKG sebesar 2200 kkal.b.Sasaran pencapaian skor PPH tahun 2003, 2004, 2005 dan 2020 berturut-turut sebesar 69,7 %, 71,5 %, 73,3 % dan 100 %.4.Kelompok Sasaran Diversifikasi Pangana.Kelompok masyarakat yang tergolong rawan pangan atau miskin,yaitu masyarakat yang mengkonsumsi kurang dari 70 persen dibanding kebutuhan kalori sesuai standar kebutuhan hidup sehat sebesar 2200 kkal/kap/hari.b.Kelompok masyarakat yang tergolong makan kurang beragam,atau yang berpenghasilan menengah yaitu masyarakat yang mengkonsumsi kalori antara 70 sampai dengan 100 persen dari kebutuhan kalori, namun susunan makanannya kurang beragam, sehingga belum sesuai dengan kebutuhan gizi untuk hidup sehat.5.Pengertiana.Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.b.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.c.Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi sendiri dan atau sumber lain.d.Cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.e.Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.f.Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.g.Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik di perdagangkan maupun tidak.h.Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan.i.Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.j.Masalah pangan adalah keadaan kelebihan, kekurangan, dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.k.Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.l.Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan, untuk hidup yang sehat dan produktif.II.KINERJA DIVERSIFIKASI PANGANA.Perkembangan Pelaksanaan Program Diversifikasi PanganUpaya memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk telah dimulai sejak awal kemerdekaan, dengan mengembangkan kelembagaan dan kemampuan aparatur pertanian. Berikutnya dilaksanakan program intensifikasi dan pembukaan lahan yang dikenal denganPadi Sentrapada tahun 1958, dilanjutkan dengan program Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM) pada tahun 1959, dan program Organisasi PelaksanaSwa Sembada Beras (OPSSB)pada tahun 1969. Mulai tahun 1961 upaya peningkatan produksi pangan (khususnya beras), terus disempurnakan melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan para petani menerapkan sistem usahatani yang lebih baik, seiring dengan dibangunnya prasarana irigasi dan penyediaan sarana produksi seperti benih unggul, pupuk, serta pestisida. Penyuluhan kepada petani antara lain dilaksanakan melalui petak-petak percontohan, demonstrasi massal dan selanjutnya berkembang menjadi bimbingan massal(Bimas). Pendekatan terakhir ini berintikan pengembangan kelembagaan usaha produksi pangan yang didukung dengan penyuluhan dan pelayanan pemerintah secara intensif. Puncak pencapaian upaya ini adalah swasembada beras pada tahun 1984 dan beberapa tahun sesudahnya.Pada tahun 1950an perbaikan gizi rakyat mulai di upayakan yaitu melalui kegiatan ujicoba di Propinsi Jawa Tengah dengan dibentuknya Panitia Perbaikan Makanan Rakyat (PPMR). Pada tahun 1960an kegian PPMR diperluas melalui program Aplied Nutrition Programme (ANP) di 8 Propinsi yaitu Jateng, Jatim, Jabar, Sumsel, Sumut, Bali, NTB dan DI. Yogyakarta.Mulai tahun 1969 dukungan sektor pertanian secara langsung dalam penganekaragaman konsumsi pangan mulai terarah dengan dilaksanakan Program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). UPGK merupakan hasil keputusan Konferensi Kerja Nasional I UPGK Lintas Sektoral yang di selenggarakan di Bogor tahun 1969 yang merupakan peningkatan dari Program ANP. Program UPGK merupakan program lintas sektor yang diarahkan pada pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam peningkatan gizi keluarga yang dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dengan mengembangkan usaha diversifikasi pangan dari komoditas hortikultura, peternakan dan perikanan.Upaya diversifikasi pangan makin terpogram dan terfokus sejak dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat (PMMR) dan kemudian disempurnakan dengan Inpres Nomor 20 Tahun 1979. Maksud dari instruksi tersebut adalah untuk lebih menganekaragamkan jenis pangan dan gizi makanan rakyat, baik kualitas maupun kuantitas sebagai usaha penting bagi pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam tahap-tahap pembangunan pertanian selama jangka panjang pertama (Pelita I-V), Program diversifikasi pangan lebih dominan dilakukan untuk peningkatan produksi dan ketersediaan pangan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian. Dengan usaha pembangunan tersebut telah berhasil meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan nabati dan hewani.Pada pelaksanaan Pelita VI, dukungan sektor pertanian dilaksanakan melalui Program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) dengan sasaran kegiatan diperluas kearah pemantapan ketahanan pangan ditingkat keluarga. Upayanya dilakukan dengan mengembangkan usaha diversifikasi pangan dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga dengan diikuti penyuluhan gizi.Sasaran pembinaan (target group) program DPG masih terbatas dilakukan di wilayah miskin dan rawan gizi melalui pembinaan kelompok wanita tani di pedesaan. Kegiatan program dilakukan melalui (a) bimbingan pemanfaatan pekarangan dengan memberikan bantuan bibit dan sarana produksi yang disesuaikan dengan kondisi agroekosistem wilayah, (b) penyuluhan diversifikasi pangan melalui Gerakan Sadar Pangan dan gizi, (c) peningkatan kemampuan petugas dan penyuluh pertanian dibidang pangan dan gizi. Dengan cakupan pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga tani mengenai diversifikasi pangan dan gizi melalui bimbingan pemanfaatan pekarangan.Jumlah kelompok tani yang pernah dilatih tentang pemanfaatan pekarangan dalam program DPG dari tahun 1993/1994 sampai dengan tahun 1998/1999 adalah sebesar 6.911 kelompok, sedangkan tenaga penggeraknya sebesar 149.776 orang yang terdiri dari penyuluh spesialis (sarjana) 783 orang, penyuluh lapangan 4.684 orang serta kader dari masyarakat 3.729 orang dengan anggota kelompok 138.580 orang. Untuk mengetahui perkembangannya tiap tahun dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.Fokus program DPG tersebut lebih diarahkan pada pemberdayaan kelompok wanita tani diwilayah rawan pangan dan miskin dengan pemanfaatan pekarangan pada jangkauan sasaran program yang terbatas, sehingga upaya yang dilakukan lebih diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan keanekaragaman pangan di tingkat rumah tangga melalui pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki, yaitu pekarangan. Upaya ini terkait langsung dengan upaya penurunan laju konsumsi beras perkapita pada tingkat nasional.Upaya diversifikasi konsumsi pangan dilakukan pula melalui pembinaan makanan tradisional Indonesia melalui gerakan Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI). Kegiatan program ini lebih diarahkan pada (a) peningkatan popularitas makanan tradisional yang mempunyai standart mutu dan keamanan pangan bagi konsumen, (b) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan potensi budaya makanan tradisional, (c) peningkatan citra dan pelestarian makanan Indonesia melalui jaringan kelembagaan yang telah terbentuk dimasyarakat seperti pedagang kaki lima dan jasa boga.Dalam program pembangunan pertanian 2000-2004, upaya diversifikasi pangan merupakan salah satu kegiatan utama Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui peningkatan diversifikasi bahan pangan dan mutu pangan seiring untuk mengurangi ketergantungan salah satu jenis pangan khususnya beras dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumber pangan lokal yang beragam sesuai kondisi agroekosistem serta memperhatikan kelembagaan dan budaya lokal.B. Keragaan Pengembangan Konsumsi PanganKondisi Ketahanan Pangan belum mantap atau belum stabil, artinya sistemnya belum berfungsi benar. Hal ini dapat ditunjukan melalui keragaan konsumsi masyarakat Indonesia pada tahun 1993 1999 berdasar pada lima indikator yaitu :1.Segi jumlah, kalori/energi dan protein yang dikonsumsi belum mencukupi;2.Segi mutu, belum memadai, dimana sumber energi dan protein didominasi kelompok pangan padi-padian;3.Segi keamanan, timbul banyak kasusu pangan terkena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, dan membahayakan kesehatan manusia;4.Segi merata, wilayah perkotaan mengkonsumsi lebih banyak energi dan protein dibandingkan pedesaan, dan pada waktu tertentu (paceklik) dijumpai adanya kekurangan pangan.5.Segi terjangkau, harga pangan berfluktuasi besar baik antar tempat maupun antar waktu dan setelah krisis ekonomi daya beli masyarakat berkurang jauh.Dapat pula dikemukakan informasi tambahan dari Susenas 1999 yang menunjukan adanya masalah dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, yaitu :(a)Anak balita, sekitar 2,4 juta menderita gizi buruk dan 5 juta menderita gizi kurang, serta sekitar 305.000 bayi dan anak balita meninggal setiap tahun.(b)Wanita usia 15-45 tahun sekitar 7,5 juta menderita gizi kurang.(c)Ibu hamil, sekitar 50% menderita anemia karena kurang gizi.(d)Anak sekolah, sekitar 30% menderita anemia karena kurang gizi.Rata-rata konsumsi energi per kapita perhari pada tahun 1996 dibandingkan dengan tahun 1993 secara nasional menunjukan kenaikan, demikian pula untuk wilayah perkotaan dan pedesaan, kemudian pada tahun 1999 mengalami penurunan pada berbagai tingkat dibandingkan tahun 1996. Apabila konsumsi energi dibandingkan antar wilayah, maka wilayah pedesaan mengkonsumsi lebih besar pada tahun 1993, 1996 maupun 1999. Rata-rata konsumsi energi tersebut antara 1993 hingga 1999 berkisar antara 80% hingga 92% terhadap angka kecukupan energi sebesar 2200 kkalori/kap/hari.Perkembangan rata-rata konsumsi protein perkapita perhari pada tahun 1993 dan 1999 masih dibawah angka kecukupan protein sebesar 50 gram/kap/hari. Pada tingkat nasional pada tahun 1993, 1996 dan 1999 pencapaiannya di atas 90%, bahkan untuk tahun 1996 realisasinya di atas 100%. Perkembangan rata-rata konsumsi energi dan protein tingkat nasional pada tahun 1993, 1996 dan 1999 pada berbagai tingkat wilayah, disajikan pada lampiran 3.Jumlah energi yang dikonsumsi penduduk pada tahun 1999 sebesar 1.849 kkal atau lebih rendah dibanding tahun 1996 sebesar 2.020 kkal. Pencapaian konsumsi energi tahun 1999 terhadap sasaran standar kebutuhan energi (angka kecukupan energi) menunjukkan bahwa semua kelompok pangan kecuali padi-padian masih dibawah komposisi yang diharapkan. Sebaliknya pencapaian untuk kelompok pangan padi-padian telah melampaui komposisi yang diharapkan, yaitu 110,0% pada tahun 1993, 114,3% tahun 1996 dan 112% pada tahun 1999 (lihat lampiran 4).Keragaan konsumsi beras sebagai salah satu komoditas terbesar dari kelompok pangan padi-padian antara tahun 1996 dan 1999 mengalami penurunan baik untuk konsumsi rumah tangga maupun makanan jadi. Total konsumsi beras per kapita per tahun pada tahun 1996 sebesar 133,48 kg/kap/th, kemudian pada tahun 1999 terjadi penurunan menjadi 123,96 kg/kap/th. Besarnya penurunan konsumsi tersebut disajikan pada tabel 1.Tabel 1. Perkembangan Konsumsi beras per kap/tahun Pada tahun 1996 dan 1999NoUraian1996kg/kap/th1999kg/kap/thPertumbuhan%

12345=(3-4)/3X100%

123Rumah TanggaMakanan JadiTotal Konsumsi111,5322,31133,48103,5320,43123,69-6,8-8,4-7,1

Sumber : SUSENAS 1999, BPS diolah oleh Pusat PKP, Badan BKPTingkat konsumsi beras per kapita dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran perkapita. Pada tingkat nasional rata-rata konsumsi beras per kapita per minggu pada tahun 1999 mengalami kenaikan pada golongan pengeluaran di bawah Rp. 150.000,- perbulan dan baru mengalami penurunan konsumsi beras pada golongan pengeluaran diatas Rp. 150.000,-, demikian pula pada wilayah perkotaan. Pada wilayah pedesaan kenaikan konsumsi beras per kapita perminggu terjadi sampai pada pengeluaran di bawah Rp. 200.000,-.Tabel 2. Rata-rata konsumsi beras per kapita seminggu menurut Golongan pengeluaran per kapita sebulan tahun 1999Golongan Pengeluaran perKapita per bulan (Rp)Konsumsi beras per kapita per minggu (kg)

PerdesaanPerkotaanNasional

500.0000,9941,5541,9152,1252,3232,4292,4092,2662,1321,4681,7071,7681,8011,8481,8341,7751,6911,5921,0211,5761,8852,0362,1392,1011,9611,4741,648

III.LANDASAN KEBIJAKANLandasan ketahanan pangan, sesuai amanat Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan, bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu. Untuk menjamin agar berkelanjutan, GBHN 1999-2004 telah mengarahkan bahwa ketahanan pangan dikembangkan dengan bertumpu pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal/domestik; distribusi dan ketersediaan pangan mencapai seluruh wilayah; serta peningkatan pendapatan masyarakat agar mampu mangakses pangan secara berkelanjutan. Selain itu GBHN juga mengarahkan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional adalah : (1) Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sebagai negara maritim dan agraris, sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah; (2) Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha seluas-luasnya.Dalam rangka pembangunan ekonomi, TAP MPR RI No. IV Tahun 1999 tentang GBHN 1999-2004 menggariskan bahwa perlu ditumbuhkembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman baik sumberdaya bahan pangan, kelembagaan maupun budaya lokal. Sistem ketahanan pangan yang dikembangkan bertujuan untuk menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang.Dalam rangka memenuhi komitmen ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya pangan, kelembagaan pangan dan budaya lokal, pemerintah melalui Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Propenas tahun 2000-2004 telah menetapkan program peningkatan ketahanan pangan. Program ini bertujuan : (1) Meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan, dan konsumsi pangan bersumber pangan ternak, ikan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, beserta produk-produk olahannya; (2) Mengembangkan kelembagaan pangan yang manjamin peningkatan produksi serta konsumsi yang lebih beragam; (3) Mengembangkan usaha bisnis pangan ; (4) Menjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat. Sedangkan kegiatan pokok yang dilakukan, antara lain : (1) Inventarisasi dan evaluasi sumber daya pangan potensial yang ada di masyarakat, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional; (2) Pengembangan produksi pangan beras dan non beras yang didukung dengan peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi dan produktivitas masyarakat pertanian dan nelayan; (3) Pengembangan produk olahan pangan karbohidrat dan protein untuk meningkatkan daya tarik bahan pangan non beras; (4) Sosialisasi pola konsumsi gizi seimbang (sehat) dan lebih memperluas gerakan kecintaan terhadap makanan Indonesia; (5) Peningkatan konsumsi pangan asal ternak dan ikan oleh masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan pendapatan masyarakat serta penganekaragaman pangan hasil ternak dan ikan; (6) Pengembangan sistem pengolahan produk-produk hortikultura sesuai potensi masyarakat dan potensi wilayah.Usaha penganekaragaman pangan sudah dicanangkan sejak dikeluarkan instuksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun1974 tentang perbaikan Menu Makanan Rakyat (PMMR) dan kemudian disempurnakan dengan Inpres No. 20 Tahun 1979. Maksud dari instruksi tersebut adalah untuk lebih menganekaragamkan jenis dan gizi makanan rakyat, baik kualitas maupun kuantitas sebagai usaha penting bagi pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijaksanaan ini dilaksanakan melalui program nasional UPGK (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga). Koordinasi ditingkat Pusat dilaksanakan oleh Menko Kesra yang didukung oleh Tim gabungan UPGK dan didaerah oleh BPGD (Badan Perbaikan Gizi Daerah). Dilingkup Departemen Pertanian dalam 5 tahun terakhir ini diselenggarakan proyek DPG (Diversifikasi Pangan dan Gizi) yang difokuskan pada wilayah miskin dan rawan gizi. Hasil yang dicapai dari upaya penganekaragaman pangan selama 22 tahun (1974-1999) ditinjau dari segi tujuan proyek, belum maksimal. Data Susenas tahun 1996 menunjukan bahwa konsumsi energi masyarakat belum atau masih jauh dari yang diharapkan terutama dari segi komposisi yang mencerminkan kualitas pangan. Dan bahkan pada tahun 1999, setelah terjadi krisis multi dimensi, keadaan komposisi energi yang dikonsumsi masyarakat semakin buruk dan semakin tergantung pada beras.Keadaan demikian tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, sebab disatu pihak jumlah penduduk Indonesia terus bertambah, sehingga beban penyediaan pangan khususnya beras semakin sulit dicukupi. Dilain pihak pemilihan sumberdaya yang beraneka ragam yang jika dikelola secara baik dan berkelanjutan, maka selain dapat memberi kecukupan pangan juga dapat membuka peluang bagi usaha memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sesuai tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.IV.MASALAH, TANTANGAN, PELUANG DAN STRATEGI1.Masalah dan TantanganPembangunan ketahanan pangan diharapkan mampu meyediakan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk terutama berasal dari dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman dan terjangkau dari waktu ke waktu. Permasalahan strategis dalam pengembangan diversifikasi pangan antara lain :a.Jumlah penduduk yang cukup besar sekitar 210 juta jiwa pada tahun 2002 (proyeksi BPS), membutuhkan konsumsi sekitar 25,2 juta ton beras. Dengan penduduk yang terus bertambah, meningkatkan permintaan terhadap pangan terutama beras terus meningkat sehingga akan menambah beban, karena keterbatasan sumberdaya alam sebagai basis produksi.b.Kebijakan pengembangan pangan yang terfokus pada beras telah mengurangi penggalian dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pangan karbohidrat lain; serta mempengaruhi lambatnya pengembangan usaha penyediaan bahan pangan sumber protein (antara lain : serealia, daging, telur, susu), sumber zat gizi mikro (seperti sayuran dan buah-buahan) serta potensi pangan lokal yang tersebar di wilayah.c.Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : dari segi sosial budaya mencakup informasi, pengetahuan dan kebiasaan yang dipengaruhi oleh nilai dan norma, kelembagaan maupun budaya lokal yang spesifik; dan dari segi ekonomi mencakup sistem perdagangan yang kurang jujur dan bertanggung jawab, serta tingkat pendapatan masyarakat rendah dan harga pangan cenderung naik.d.Konsumsi pangan hewani masyarakat pada umumnya masih di bawah anjuran, tingkat konsumsinya di perkotaan lebih tinggi dari pada di pedesaan, serta tingkat konsumsinya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat.e.Masyarakat di beberapa daerah tertentu masih mengalami kerawanan pangan secara berulang (kronis) pada musim paceklik dan kerawanan mendadak di daerah yang terkena bencana. Kerawanan kronis disebabkan keterbatasan kemampuan produksi dan rendahnya pendapatan masyarakat pada daerah-daerah tertentu.f.Penerapan teknologi produksi dan teknologi pengolahan pangan lokal di masyarakat tidak mampu mengimbangi pangan olahan asal impor yang membanjiri pasar.2.PeluangDisamping masalah dan tantangan tersebut, masih ada peluang yaitu basis sumberdaya nasional yang tersebar diseluruh Indonesia, sebagai tumpuan bagi upaya peningkatan diversifikasi pangan. Berbagai peluang tersebut antara lain :a.Potensi untuk meningkatkan produktivitas berbagai ekosistem lahan yakni : lahan kering, lebak, pasang surut dan tadah hujan masih tersedia, terutama diluar Pulau Jawa dengan dukungan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi.b.Potensi pangan nabati dan hewani yang cukup kaya dan beragam, tersebar di laut, danau, kolam dan hutan serta ekosistem lainnya.c.Berbagai sumber pangan lokal dan makanan tradisional yang dimiliki oleh seluruh wilayah masih dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat pada wilayah tersebut.d.Partisipasi industri pengolahan pangan makin berkembang dalam memproduksi bahan pangan yang siap saji dan siap konsumsi, sehingga dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif dalam diversifikasi konsumsi pangan.e.Struktur instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, sudah disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.f.Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan penuh untuk mengatur tingkat produksi, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat secara lebih spesifik serta fleksibel.g.Tumbuhnya LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang bergerak dalam bidang pangan dan gizi.h.Telah meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dalam perencanaan pangan dan gizi di wilayah akan mempercepat proses diversifikasi pangan serta telah terbentuknya berbagai kelembagaan pangan.3.Strategia.Kerangka PikirStrategi diversifikasi pangan dilaksanakan melalui optimasi peran tiga sub sistem dalam mewujudkan tingkat konsumsi seimbang(lampiran 5)yaitu :1)Sub sistem Produksi yang berupa pangan nabati maupun hewani dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup petani. Upaya ini berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan usaha antar usaha kecil, menengah dan besar.2)Sub sistem Pengolahan yang merupakan rangkaian upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk pangan yang akan mempercepat tercapainya sasaran pengembangan diversifikasi konsumsi pangan melalui pengembangan pengolahan pangan dengan penerapan ilmu dan teknologi yang bermuatan nilai tambah, dapat dikembangkan berbagai produk olahan sehingga memenuhi persyaratan produk pangan yang mencakup keragaman, mutu, gizi, keamanan dan kepraktisan baik dalam pembuatan maupun penyajian dan penyimpanan.3)Sub sistem Pemasaran yang merupakan tahap pengolahan produk lebih lanjut sampai bentuk siap dikonsumsi, dengan memperhatikan keinginan konsumen yaitu memenuhi persyaratan gizi, rasa, bentuk, warna, aroma, citra, gengsi, dan harga yang terjangkau oleh masyrakat konsumen dengan memperhatikan kepentingan peningkatan pendapatan bagi produsen. Dalam pengembangan diversifikasi pangan, agar sub sistem konsumsi bersinergi dengan Sub sistem teknologi pengolahan dan produksi, diperlukan dukungan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pembinaan konsumsi pangan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan sekolah maupun luar sekolah termasuk keluarga.b.Reorientasi Pembangunan Ketahanan PanganDalam mewujudkan sasaran diversifikasi pangan secara cepat dan tepat, maka paradigma pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan sebagai berikut :1)Pendekatan pengembangan dari ketahanan pangan pada tataran makro/agregat menjadi ketahanan pangan rumah tangga.2)Pendekatan manajemen pembangunan dari pola sentralistis menjadi pola desentralistis.3)Pelaku utama pembangunan dari dominasi pemerintah menjadi dominasi peran masyarakat.4)Fokus pengembangan komoditas dari beras menjadi komoditas pangan5)Keterjangkauan rumah tangga atas pangan dari penyediaan pangan murah menjadi peningkatan daya beli.6)Perubahan perilaku keluarga terhadap pangan : dan sekedar kecukupan pangan menjadi sadar kecukupan gizi.IV.PROGRAM DIVERSIFIKASI PANGAN.1.Rencana Strategik (Jangka Panjang)Pencapaian konsumsi pangan nasional pada tahun 1999 secara kuantitas baru mencapai 84,2% dari kecukupan gizi yang dianjurkan sebesar 2200 kkal/hari. Hal tersebut menunjukan bahwa pola konsumsi pangan penduduk pada tahun 1999 belum memenuhi kaidah gizi baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman maupun keseimbangan, karena masih terjadi ketimpangan terutama pada : (1) kelebihan padi-padian; (2) sangat kekurangan pangan hewani; (3) kurang umbi-umbian, sayur dan buah, kacang-kacangan, minyak dan lemak, buah/biji berminyak serta gula (lihat tabel 1). Kondisi ini mencerminkan pola konsumsi pangan nasional masih bermasalah karena ketergantungan penduduk pada padi-padian terutama beras masih sangat tinggi. Oleh karena itu upaya perbaikan konsumsi pangan perlu dicermati secara komprehensif, baik dari dimensi fisik penyediaan pangan sumber karbohidrat non beras, protein, vitamin dan mineral; dimensi ekonomi; maupun dimensi kesadaran gizi, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Upaya tersebut dilakukan melalui diversifikasi pangan dengan Pola Pangan Harapan (PPH) sesuai dengan skor 100 pada tahun 2020 dan Angka Kecukupan Energi (AKE) untuk konsumsi sebesar 2200 kkal/kap/hari dan untuk ketersediaan sebesar 2500 kkal/kap/hari.Konsumsi energi (%) tahun 1999 dan sasaran tahun 2002 2020 Nasional disajikan pada tabel 2, dan proyeksi konsumsi pangan nasional menurut kelompok dan komoditas pangan tahun 2002 2020 (kg/kap/th) disajikan padalampiran 6. Komposisi pencapaian skor untuk masing-masing kelompok pangan dapat dilihat pada tabel 4.Tabel 3. Konsumsi Energi (%) Tahun 1999 dan sasaran Tahun 2002, 2005 dan 2020 NasionalKelompok PanganPola konsumsi (PK) TahunPPH2020SelisihPK-PPH

1999200020012002200320042005

123456789(2-9)

1. Padi-padian56.35655.755.455.154.854.550.06.3

2. Umbi-umbian3.13.33.43.53.73.846.0-2.9

3. P. Hewani4.14.44.85.25.65.96.312.0-7.9

4. Minyak dan lemak7.87.988.18.28.38.410.0-2.2

5.Buah/biji berminyak1.81.9222.12.12.23.0-1.2

6. Kacang-kancangan2.42.52.72.82.933.25.0-2.6

7. Gula4.24.24.34.34.44.44.45.0-0.8

8. Sayur dan buah3.23.33.53.63.73.946.0-2.8

9. lain-lain1.21.31.41.41.51.61.73.0-1.8

AKG22002200220022002200220022002200

Total84.284.985.786.487.287.988.7100

% Energi terhadap AKG 2200 Tabel.2. Skor PPH 1999, Proyeksi skor PPH 2002-2005 dan 2020 NasionalKelompok PanganTahun2020

1999200020012002200320042005

1.Padi-padian25.025.025.025.025.025.025.025.0

2.Umbi-umbian1.61.61.71.81.81.92.02.3

3. P. Hewani8.18.99.610.411.111.912.716.4

4. Minyak dan lemak3.93.94.04.04.14.24.24.l5

5.Buah/biji berminyak0.91.01.01.01.01.11.11.2

6. Kacang-kancangan4.95.15.35.65.86.16.37.5

7. Gula2.12.12.12.22.22.22.22.3

8. Sayur dan buah16.116.717.418.118.719.420.023.4

9. lain-lain0.00.00.00.00.00.00.00.0

Total62.664.466.267.969.771.573.3100.0

Dengan tercapainya skor PPH sebesar 100 pada tahun 2020, dapat direncanakan produksi pangan dengan mutu pangan yang baik, semakin beragam dan semakin baik komposisinya sehingga tidak hanya kecukupan gizinya saja yang terpenuhi tetapi juga keseimbangan gizinya yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan daya belinya. Disamping itu dari sisi mikro atau lingkup keluarga, perlu dilakukan pemberdayaan anggota keluarga untuk pemantapan ketahanan pangan di rumah tangga. Dengan demikian diharapkan Sumberdaya Manusia Indonesia akan semakin berkualitas dan mampu bersaing di era pasar global. Untuk mecapai kondisi tersebut, maka kegiatan pokok jangka panjang (tahun 2020) yang perlu dilakukan sebagai berikut :a.Sosialisasi, Promosi dan Publikasi.Kebijakan sosialisasi, promosi dan publikasi diversifikasi pangan diarahkan untuk memantapkan dan membudayakan pola konsumsi pangan beragam yang mengarah pada angka kecukupan gizi dan energi.Upaya sosialisasi, promosi dan publikasi secara berkesinam-bungan dan berkelanjutan dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas berbagai media informasi yang didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.b.Pemantapan Ketahanan Pangan yang berbasis Agribisnis.Agribisnis merupakan rangkaian kegiatan atau bisnis berbasis pertanian yang saling berkaitan dalam suatu system produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran dan berbagai kegiatan penunjangnya. Sesuai dengan dimensi ketahanan pangan (meliputi dimensi fisik, dimensi ekonomi, dimensi gizi dan kesehatan serta dimensi waktu), maka pengembangan agribisnis dalam pemantapan ketahanan pangan diarahkan pada peningkatan ketersediaan pangan beragam yang tersedia secara berkesinambungan, aman dan memenuhi kebutuhan gizi individu serta mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli. Kegiatan agribisnis dapat menghasilkan produk pangan dan atau produk non pangan. Disamping itu kegiatan agribisnis, juga sangat berperan dalam menyediakan kesempatan kerja, kesempatan berusaha serta peningkatan nilai tambah.Upaya yang dilakukan dalam pemantapan ketahanan pangan yang berbasis agribisnis adalah : (1) perumusan kebijakan yang mendukung terwujudnya pengembangan agribisnis pangan; (2) pengembangan agribisnis berbasis potensi sumberdaya wilayah yang mendukung peningkatan ketersediaan sayur dan buah, pangan hewani, umbi-umbian, kacang-kacangan, buah/biji berminyak, minyak dan lemak serta padi-padian dalam jumlah yang cukup, bermutu, aman dan beragam; (3) pengembangan agribisnis dibidang pangan olahan (mulai industri rumah tangga hingga industri yang padat modal); (4) pengembangan teknologi proses dan pengolahan hasil; (5) pemantapan strategi pemasarannya.c.Pemantapan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan (Stake holder).Pemantapan koordinasi antar pemangku kepentingan (Stake holder) dalam program diversifikasi pangan secara berkesinambungan perlu dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program diversifikasi pangan lintas sektoral; sehingga sasaran program yang ditetapkan dapat tercapai.d.Pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.Pemantapan sistem kewaspadaan pangan diarahkan pada kewaspadaan terhadap ketahanan pangan rumah tangga, wilayah dan nasional; untuk mewujudkan (1) kemandirian lembaga dan aparat dalam mendeteksi kelemahan program yang sedang berjalan dan mengintensifkan koordinasi upaya penanggulangannya; dan (2) menumbuhkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam mendeteksi dan mengatasi masalah kerawanan pangan baik jumlah, mutu dan keamanan pangan.Kewaspadaan dilakukan dengan pendeteksian dan penilaian situasi pangan serta aksesibilitas pangan rumah tangga untuk mengantisipasi secara dini terjadinya kerawanan pangan serta upaya penanggulangannya.Upaya pemantapan system kewaspadaan pangan dan gizi dilakukan melalui : (1) advokasi terhadap aparat pemerintah lintas sektor, organisasi masyarakat dan masyarakat; (2) pembinaan berjenjang; (3) pemberdayaan aparat dan masyarakat; (4) pemantauan secara berkesinambungan; (5) validasi dan cheking situasi pangan dan gizi; (6) desiminasi informasi dan publikasi; (7) pengembangan mutu dan keamanan pangan; dan (8) pemanfaatan informasi untuk penentuan alternatif intervensi.e.Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Diversifikasi Pangan.Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan diversifikasi pangan diupayakan melalui : (1) Penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan (baik pemerintah, swasta, masyarakat dan LSM) dalam pengembangan kemitraan; (2) pengembangan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengetahuan diversifikasi pangan.f.Pengembangan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) serta Riset bagi Pengembangan Diversifikasi Pangan.Pengembangan Iptek dan riset diversifikasi pangan diarahkan pada tersedianya berbagai inovasi produksi, teknologi dan sosial ekonomi yang serasi dan sinergis bagi pengembangan diversifikasi pangan pokok dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional.Upaya yang dilakukan dalam pengembangan iptek dan riset adalah : (1) pengembangan riset penyediaan bahan baku pangan alternatif, pasca panen dan pengolahan pangan alternatif serta distribusi dan konsumsi pangan alternatif; (2) pengembangan kemampuan SDM pelaku riset; (3) penataan struktural sektor riset dan teknologi; dan (4) penerapan teknologi secara selektif dan pengelolaan yang efisien.Kebijakan pengembangan Iptek dan riset diversifikasi pangan diharapkan dapat memadukan program-program disetiap lembaga agar kegiatan dibidang produksi, teknologi dan sosial ekonomi dapat berjalan beriringan dan bersinergi; sehingga diversifikasi pangan horizontal maupun vertikal dapat terlaksana. Dengan demikian peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi melalui penyediaan anekaragam makanan yang bermutu dan aman, peningkatan pangan ekspor dan peningkatan penerimaan terhadap pangan lokal non beras; dapat tercapai.g.Pemantapan Manajemen Tataniaga Pangan.Pemantapan manajemen tataniaga pangan diarahkan pada kelancaran akses pangan setiap waktu di seluruh wilayah Indonesia sehingga penduduk memperoleh kemudahan dalam mengakses pangan dengan harga yang terjangkau sesuai dengan kemampuan daya belinya.Upaya pemantapan manajemen tataniaga pangan dilakukan melalui : (1) pemantapan manajemen distribusi pangan; dan (2) pemantapan manjemen pemasaran.h.Pemantauan dan Evaluasi.Pemantauan dan Evaluasi program diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk memantau, mengendalikan mengevaluasi dan mengkaji pelaksanaan program diversifikasi pangan agar tepat sasaran.2. Rencana Aksi Diversifikasi Pangan (Jangka Pendek).Rencana aksi diversifikasi pangan dalam jangka pendek (2002-2004) dilaksanakan melalui 7 kegiatan pokok yaitu : (1) sosialisasi, promosi dan publikasi rencana aksi diversifikasi pangan; (2) peningkatan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia; (3) peningkatanan ketersediaan pangan; (4) peningkatan akses pangan; (5) pemberdayaan masyarakat (6) kewaspadaan pangan; dan (7) pemantauan kegiatan penganekaragaman dalam pemantapan ketahanan pangan.a. Sosialisasi, Promosi dan Publikasi Rencana Aksi Diversifikasi PanganKegiatan ini ditujukan untuk : (1) memasyarakatkan arahan diversifikasi pangan yang terprogram, terfokus dan terpadu; (2) memberikan acuan dalam pelaksanaan rencana aksi diversifikasi pangan; dan (3) memberikan informasi dalam memahami dan mengetahui diversifikasi pangan.Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan persiapan ini adalah pelaksanaan diversifikasi pangan dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi dan terpadu serta tersedianya informasi diversifikasi pangan yang akurat dan cepat dimengerti.Kegiatan yang akan dilakukan adalah : (1) perumusan kebijakan diversifikasi pangan; (2) penyusunan pedoman umum rencana aksi diversifikasi pangan; (3) penyusunan katalog diversifikasi pangan; (4) rapat kerja dan diskusi; (5) saresehan, festival dan pameran; (6) keteladanan pimpinan eksekutif, legeslatif, yudikatif dan lembaga tinggi negara lainnya serta (7) penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik.Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah : (1) tersusunnya kebijakan diversifikasi pangan yang terpadu operasional; (2) tersusunnya pedoman umum rencana aksi diversifikasi pangan dan; (3) tersusunnya katalog diversifikasi pangan; (4) terwujudnya kesamaan persepsi dan pengertian tentang rencana aksi diversifikasi pangan.b.Peningkatan Ketersediaan Pangan Berbasis pada Potensi Sumberdaya Wilayah yang Berwawasan Lingkungan.Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya wilayah. Secara nasional berdasarkan hasil survey prioritas kelompok pangan dapat diurutkan sebagai berikut : (1) sayur dan buah; (2) hewani; (3) umbi-umbian; (4) kacang-kacangan; (5) buah/biji berminyak; (5) minyak dan lemak; (6) padi-padian; sedangkan secara regional (propinsi dan kabupaten) disesuaikan dengan kondisi, situasi dan potensi masing-masing daerah. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya pangan yang beranekaragam dan bermutu di tingkat rumah tangga.Upaya peningkatan ketersediaan pangan tersebut ditempuh melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi : (1) perluasan areal tanam, pengembangan populasi ternak dan penangkapan ikan; (2) peningkatan produktivitas dan mutu produk melalui pengelolaan teknologi budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil; (3) peningkatan produk pangan olahan yang beranekaragam dengan mengutamakan nilai tambah; dan (4) peningkatan sumberdaya manusia baik pengetahuan maupun ketrampilan.Indikator keberhasilan dari kegiatan ini yaitu pemanfaatan sumberdaya lokal, peningkatan produktivitas dan produksi pangan serta pendapatan petani.c.Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) dalam Pengembangan Diversifikasi Pangan.Peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM ini bertujuan untuk : (1) menciptakan situasi kondusif dalam pengembangan diversifikasi pangan; (2) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat baik pusat maupun daerah; dan (3) meningkatkan kemampuan dan kreatifitas SDM dalam pengembangan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal.Sasaran yang dicapai dari kegiatan ini adalah: (1) partisipasi aktif dari instansi terkait baik pemerintah maupun swasta; (2) terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan diversifikasi perencanaan penganekaragaman pangan; dan (3) tumbuhnya kreatifitas aparat dan masyarakat dalam pengembangan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal.Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM adalah (1) peningkatan IPTEK, SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan diversifikasi pangan; (2) peningkatan kapasitas manajemen perencanaan diversifikasi pangan; dan (3) pemberian penghargaan kepada aparat dan masyarakat dalam pengembangan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal. Kegiatannya dilakukan di Pusat dan Daerah.Indikator keberhasilan dari peningkatan kemampuan dan kualitas sumberdaya manusia ini adalah terciptanya situasi kondusif dan meningkatnya kinerja aparat dalam pengembangan diversifikasi pangan serta kemampuan SDM dalam pengembangan diversifikasi pangan.d.Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Diversifikasi Pangan.Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memantapkan penyediaan pangan beragam secara mandiri. Sasarannya adalah masyarakat semakin kokoh untuk dapat mengkonsumsi pangan beragam dan meningkatkan cadangan pangan keluarga/kelompok di pedesaanKegiatan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan diversifikasi pangan dapat dilakukan melalui antar lain : (1) Penguatan kelembagaan perdesaan terutama Kelompoktani, Pos Yandu; (2) Pendidikan diversifikasi pangan secara dini (SD dan TK); (3) Peningkatan peran PKK dalam sosialisasi dan motivasi kepada wanita di pedesaan (4) Pengembangan Motivasi dan Partisipasi Masyarakat; (5) Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pangan dan gizi (lumbung pangan, pekarangan, tabungan kelompok); (6) Pengembangan kemitraan antara masyarakat, swasta dan pemerintah serta (7) pemberdayaan pemberiaan makanan tambahan.Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah mantapnya kecukupan gizi di tingkat keluarga dan tumbuhnya kelembagaan cadangan pangan (lumbung pangan) di pedesaan.e.Peningkatan Akses PanganPeningkatan akses pangan dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh pangan dengan mudah, cepat dan terjangkau sasaran yang hendak dicapai adalah masyarakat mudah memperoleh pangan dengan harga terjangkau.Upaya peningkatan akses pangan dapat dilakukan dengan : (1) Meningkatkan efisiensi distribusi pangan; (2) Memperbaiki dan memperluas sarana dan prasarana distribusi; (3) Melaksanakan sosialisasi dan promosi; (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat; (5) Meningkatkan koordinasi dalam distribusi pangan; (6) Meningkatkan pemantauan dan evaluasi harga dan pergerakan komoditas pangan; (7) Penyebaran informasi harga dan permintaan pasar; (8) Perumusan kebijakan mengenai perdagangan komoditas pangan; (9) Operasi pasar bahan pangan pokok.Indikator keberhasilan kegiatan ini yaitu masyarakat dapat memperoleh pangan sesuai dengan daya belinya.f.Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pangan dan gizi melalui monitoring dan evaluasi. Sasaran yang hendak dicapai adalah ketahanan pangan di tingkat keluarga, lokal, regional dan nasional.Upaya pengembangan system kewaspadaan pangan dan gizi dapat dilakukan melalui : (1) pengembangan kelembagaan pangan dan gizi; (2) pengembangan tenaga/pengelola pangan dan gizi; (3) peningkatan ketahanan pangan tingkat keluarga; (4) aplikasi kewaspadaan pangan dan gizi; (5) pencegahan dan penanggulangan gizi kurang dan gizi lebih; (6) pencegahan dan penanggulangan zat gizi mikro; (7) peningkatan perilaku keluarga sadar pangan dan gizi; (8) pelayanan gizi di institusi; (9) pengembangan mutu dan keamanan pangan; dan (10) penelitian dan pengembangan pangan dan gizi; serta (11) pemberian bantuan sarana produksi dan pangan.Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terpantaunya gejala rawan pangan dan gizi serta mantapnya ketahanan pangan di tingkat keluarga.g.Pemantauan Kegiatan Diversifikasi Pangan dalam Pemantapan Ketahanan PanganKegiatan ini bertujuan untuk : (1) memantau produksi, pengadaan, distribusi dan harga bahan pangan serta konsumsi; (2) memantau perencanaan pangan berbasis PPH; (3) memantau pemanfaatan pangan lokal ditingkat rumah tangga; (4) memecahkan permasalahan diversifikasi pangan.Sasaran dari kegiatan pemantauan tersebut adalah : (1) terwujudnya situasi kondusif dalam diversifikasi pangan; (2) terwujudnya perbaikan perencanaan pangan berbasis PPH; (3) meningkatnya konsumsi pangan lokal di tingkat rumah tangga.Kegiatan yang akan dilakukan adalah : (1) pemantauan ketersediaan, distribusi dan konsumsi; (2) pemantauan aplikasi perencanaan pangan berbasis PPH; (3) pemanfaatan pangan lokal di tingkat rumah tangga dan (4) pemantauan rencana aksi diversifikasi pangan. Kegiatan ini dilakukan di pusat dan daerah.Indikator keberhasilan dari pemantauan adalah : (1) terpantaunya harga dan volume perdagangan pangan; (2) terpantaunya perencanaan pangan daerah; (3) terpantaunya pemanfataan pangan lokal di tingkat rumah tangga.V.ORGANISASI DAN TATA LAKSANA1.OrganisasiPenyelenggaraan Rencana Aksi Diversifikasi Pangan dilaksanakan dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan baik di Pusat maupun di daerah. Partisipasi instansi terkait dalam program aksi diversifikasi pangan dituangkan dalam program kerja masing-masing dengan penyelenggaraannya secara koordinasi. Adapun mekanisme kerja dan tata hubungan antar instansi sebagaimana diatur dalam organisasi dewan ketahanan pangan. Disamping itu, partisipasi masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah (seperti LSM, organisasi profesi) maupun perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan rencana aksi tersebut.2.Kewenangan Pemerintah.a.Pemerintah PusatDalam penyelenggaraan rencana aksi diversifikasi pangan, pemerintah bertugas menyusun pedoman umum, rencana nasional dan regional, memberikan advokasi; memantau perkembangan kegiatan dan evaluasi keberhasilan kegiatan, serta pengkajian dan perumusan kebijakan.b.Pemerintah Daerah PropinsiMenyusun petunjuk teknis, merencanakan diversifikasi pangan tingkat propinsi dan antar kabupaten atau kota, memantau pelaksanaan kegiatan di kabupaten atau kota dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan diversifikasi pangan serta penelitian pangan.c.Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaMenyusun rencana operasional, melaksanakan kegiatan-kegiatan, memantau dan mengevaluasi kegiatan, serta mengadakan kemitraan dengan swasta, LSM dan organisasi masyarakat lainnya.Peran Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota disajikan dalam matriklampiran 7.3.Peran masyarakat dan pelaku lainnyaBersama-sama pemerintah, masyarakat bertanggungjawab dalam perwujudan ketahanan pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Disamping itu masyarakat dan pelaku lainnya berperan seluas-luasnya dalam perlindungan dan pengembangan keanekaragaman pangan.Oleh karena itu, para pelaku yang terkait dengan penyelenggaraan rencana aksi penganekaragaman pangan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar. Pertama, organisasi berkaitan dengan pengembangan keanekaragaman produksi/ketersediaan pangan. Kedua, organisasi yang berkaitan dengan pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan.Pada kelompok pertama dibutuhkan keterkaitan dan kerjasama antar lembaga pendukung sistem agribisnis. Kelembagaan yang dimaksud adalah lembaga penyuluhan (lembaga pendidikan, LSM, lembaga promosi); lembaga pengembangan IPTEK (lembaga penelitian, perguruan tinggi); lembaga pelayanan (sektoral/dinas terkait); lembaga bisnis (swasta, pengusaha maupun asosiasi, koperasi); lembaga keuangan (perbankan, lembaga donor); lembaga usaha tani. Keterkaitan dan kerjasama antar lembaga tersebut dimotori dan diatur oleh lembaga pengaturan yaitu DPR maupun pemerintah.Begitu pula dalam kelompok kedua, dibutuhkan keterkaitan dan kerjasama antar lembaga pendukung sub sistem konsumsi pangan dan gizi. Kelembagaan tersebut meliputi lembaga penyuluhan (lembaga pendidikan, LSM, organisasi masyarakat dan agama, lembaga promosi); lembaga pengembangan IPTEK (lembaga penelitian, perguruan tinggi); lembaga pelayanan (sektoral/dinas terkait); lembaga bisnis (swasta, koperasi); lembaga keuangan (perbankan, lembaga donor); lembaga keluarga. Keterkaitan dan kerjasama antar lembaga tersebut dimotori dan diatur lembaga pengaturan (DPR, kepala pemerintah).Lampiran 1Jumlah Kelompok Wanita Tani yang telah dibina untukPemanfaatan Lahan Pekarangan.Propinsi93/9494/9595/9696/9797/9898/99Jml

12345678

SumateraJawaBali-N. TenggaraKalimantanSulawesiMaluku-IrianJaya2742051161161385039727916315118756415265170155185604201651701581857042026617916018570310185135140160702.2361.4659248801.040366

Jumlah8991.2331.2501.2681.2801.0006.911

Lampiran 2Jumlah Penyuluh dan Kader yang dilatih melalui ProgramDiversifikasi Pangan dan GiziNoTahun AnggaranJumlah (Org)

PenyuluhSarjanaPenyuluhLapanganKaderAnggota

023456

1234561993/941994/951995/961996/971997/981998/991081891891895454405760790889920920-81081070970070018.00025.00025.00025.16025.42020.000

Jumlah7834.6843.729138.580

Lampiran 3Perkembangan Rata-rata Konsumsi Energi dan ProteinPer kapita Tahun 1993, 1996 dan 1999NoWilayahKalori (kkal/kap/hr)Protein (gr/kap/hr)

199319961999199319961999

123PerkotaanPerdesaanNasional1.763(80)1.964(88)1.879(85)1.984(90)2.040(93)2.020(92)1.802(82)1.880(85)1.849(84)45,4(90,7)45,6(91,2)45,5(90,9)55,9(101,6)53,7(107,4)54,5(109)49,3(98,6)48,2(96,4)48,7(97,3)

Sumber : SUSENAS 1999, BPS diolah oleh Pusat PKP, Badan BKPKeterangan : (..) = Perbandingan antara rata-rata konsumsi energi Dengan angka kecukupan energi (2200 kkal/kap/hr) Atau angka kecukupan protein (50 gr/kap/hr).Lampiran 4Keragaan Rata-rata Konsumsi Energi per KapitaPer hari tahun 1993, 1996 dan 1999NoKelompok PanganStandar Kebutuhan Energi199319961999

Kkal%Kkal%Kkal%

012345678

123456789Padi-padianUmbi-umbianPangan hewaniKacang-kacanganSayur dan buahBiji berminyakLemak dan minyakGulalainnya1.10013226411013266220110661.2109489517660189110011071344658918610001.25758127617645222124501144448555868101113761.2326181526544161103501124631474967739476

2.2001.879852020921.84984