BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang

untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur

kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terlebih sejak digulirkannya Peraturan

Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian dan Undang-

undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang memberikan wewenang penuh

kepada tenaga kefarmasian dalam mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Untuk itu pengembangan kesehatan terkait sumber daya manusia, khususnya

Apoteker, mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan layanan

kesehatan yang bermutu, terutama dalam bidang pendistribusian obat dan alat

kesehatan (PBF).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34

tahun 2014 tentang Pedagang Besar Farmasi, Pasal 1 yang dimaksud pedagang

besar farmasi (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki

izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam

jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PBF Cabang

adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan,

penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang baik,

Apoteker harus terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam

penyelenggaraannya. Apoteker harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam

menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian dengan selalu mengikuti perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian. Dalam melaksanakan wewenang

tersebut harus didasarkan pada Standar Pelayanan dan Standar Prosedur

Operasional yang berlaku sesuai fasilitas kesehatan dimana pekerjaan kefarmasian

dilakukan berdasarkan Cara Distibusi Obat yang Baik (CDOB) yaitu suatu

1

2

ketentuan dan standar yang harus dijalankan oleh setiap pelaku bisnis distribusi

farmasi. Aturan tersebut bersifat mutlak dan akan ada sanksi apabila tidak

dijalankan. Bila suatu sarana distribusi telah sesuai dengan CDOB maka, sarana

distribusi akan mendapatkan sertifikat CDOB yang dapat meningkatkan harga

jual dari distribusi tersebut untuk melakukan penyaluran sediaan farmasi dengan

baik. Sertifikat CDOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa PBF

telah memenuhi persyaratan CDOB dalam mendistribusikan obat atau bahan obat.

Sehubungan dengan hal diatas, maka Program Pendidikan Profesi

Apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Bandung bekerja sama dengan PT. Enseval

Putera Megatrading, Tbk Cabang Bandung memberikan kesempatan kepada calon

apoteker untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di tempat

tersebut. Hal ini sangat penting agar nantinya dapat melahirkan Apoteker yang

kompeten dan profesional di bidangnya, karena apoteker telah mempunyai

pengetahuan sebagai seorang apoteker, yang tidak dimiliki oleh anggota tim

pelayanan kesehatan lainnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di fasilitas

distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran dan posisi

apoteker di distribusi farmasi.

2. Menambah dan memperluas pengetahuan secara langsung mengenai tugas

dan tanggung jawab apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di

distribusi farmasi.

3. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan,

keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan

kefarmasian di bidang distribusi farmasi.

4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan yang dihadapi dalam

distribusi farmasi.

3

1.3 Waktu dan Pelaksanaan

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Pedagang Besar Farmasi (PBF) PT.

Enseval Putera Megatrading, Tbk. Cabang Bandung yang terletak di jalan

Soekarno Hatta No. 344, Bandung dilaksanakan pada tanggal 01-14 Maret 2016.