BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2019 berisi ikhtiar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2019 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dan ditindak lanjuti dengan :

a. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

b. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan Kelas A pada Dinas PUPR (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 22)

c. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan dan Drainase Lingkungan Kelas A pada Dinas PUPR (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 33)

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Depok kepada Wali Kota Depok, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2019. Laporan Kinerja ini mengacu pada tugas dan fungsi dalam bentuk capaian program dan kegiatan yang termuat pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019 oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kota Depok dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Depok.

Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna,

bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder yang terkait kepada instansi pemerintah.

4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategik.

5. Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang telah disediakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2019 ini berisikan perencanaan strategik dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja, yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Kota Depok.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2019, disusun dengan landasan beberapa ketentuan hukum sebagai berikut: a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dengan tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi :

sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan jasa konstruksi; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi :

sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan jasa konstruksi; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, susunan organisasi terdiri atas :

Kepala Dinas, membawahi : 1. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) sub bagian terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan c. Sub Bagian Keuangan

2. Bidang Sumber Daya Air, membawahi 2 (dua) seksi terdiri dari : a. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

3. Bidang Bina Marga, membawahi 2 (dua) seksi terdiri dari : a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I

(meliputi wilayah Kecamatan : Bojongsari, Sawangan, Limo, Cinere, Cipayung, Pancoran Mas)

b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II (meliputi wilayah Kecamatan : Beji, Sukmajaya, Cilodong, Cimanggis, Tapos)

4. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahi 2 (dua) seksi terdiri dari : a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I

(meliputi wilayah Kecamatan : Bojongsari, Sawangan, Limo, Cinere, Cipayung, Pancoran Mas)

b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II (meliputi wilayah Kecamatan : Beji, Sukmajaya, Cilodong, Cimanggis, Tapos)

5. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Tata Ruang b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang c. Seksi Jasa Konstruksi

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah I (meliputi wilayah Kecamatan : Bojongsari, Sawangan, Limo, Cinere)

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah II (meliputi wilayah Kecamatan : Beji, Pancoran Mas, Cipayung, Sukmajaya)

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah III (meliputi wilayah Kecamatan : Cilodong, Cimanggis, Tapos)

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peralatan dan Perbengkelan 10. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1. Susunan Organisasi Dinas PUPR Kota Depok

UPTD PERALATAN

DAN

PERBENGKELAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan lokal, nasional dan global, serta tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Memperhatikan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016–2021, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Visi, yaitu : “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius” yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan, yaitu : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan. 2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. 3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan. 4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan

ramah keluarga. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan

menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Pengertian dan definisi visi “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius” yang

ditetapkan Pemerintah Kota Depok adalah : 1. Kota Depok didefinisikan sebagai: Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota

Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

2. Unggul didefinisikan sebagai : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.

3. Nyaman didefinisikan sebagai : Terciptanya suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan Masyarakat.

4. Religius didefinisikan sebagai : Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan perencanaan strategis

Sedangkan pengertian dan definisi ke-5 (lima) Misi yang ditetapkan Pemerintah Kota Depok adalah : 1. Misi pertama : Meningkatkan pelayanan publik yang professional dan transparan

bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan Teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

2. Misi kedua : Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental sehingga akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Depok. Peningkatan pembangunan kualitas SDM melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu melalui penataan sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok.

3. Misi ketiga : Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.

4. Misi keempat : Mewujudkan Kota Depok yang Nyaman melalui perencanaan tata ruang dan membangun infrastruktur serta ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga. Bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

5. Misi kelima : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character building). Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk karakteristik generasi muda yang mampu berkonstribusi dan memenangkan persaingan global.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin

baik, maka rumus yang digunakan adalah : Capaian Kinerja = (Realisasi/Target) x 100%

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah : Capaian Kinerja = ((Target-(Realisasi-Target)/Target) x 100%

Penilaian setiap indikator kinerja menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1. Skala Penilaian

NO NILAI SKALA INTERPRETASI Warna

1 ≥ 80 Sangat baik Hijau

2 60 - 79,9 Baik Biru

3 50 - 59,9 Sedang Kuning

4 0 - 49,9 Kurang Merah

5 0 Data Tidak Lengkap Abu-abu

Sumber : Aplikasi E-Sakip Jabar

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun

2019 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok selama tahun 2019.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2019 diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.5. Pegawai Dinas PUPR berdasarkan Pangkat/Golongan No. Golongan L P Jumlah (orang) Keterangan

1 IV/b - - - -

2 IV/a 6 1 7 Orang 6.54%

3 III/d 11 5 16 Orang 14.95%

4 III/c 6 3 9 Orang 8.41%

5 III/b 14 8 22 Orang 20.56%

6 III/a 16 5 21 Orang 19.63%

7 II/d 12 3 15 Orang 14.02%

8 II/c 7 3 10 Orang 9.35%

9 II/b 3 - 3 Orang 2.80%

10 II/a 1 - 1 Orang 0.93%

11 I/d 2 - 2 Orang 1.87%

12 I/b 1 1 Orang 0.93%

13 I/a - - - -

Jumlah 79 28 107 Orang 100 %

Sumber : Sub Bagian Umum, Dinas PUPR Kota Depok

Tabel 3.6. Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan Formal Terakhir No. Pendidikan Terakhir L P Jumlah (orang) Keterangan

1 Pasca Sarjana 8 1 9 8.41%

2 Sarjana 27 17 44 41.12%

3 D3 9 3 12 11.21%

4 SLTA 34 7 41 38.32%

5 SLTP 2 - 2 1.87%

6 SD 1 - 1 0.93%

Jumlah 79 28 107 100 %

Sumber : Sub Bagian Umum, Dinas PUPR Kota Depok

Tabel 3.7. Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan No. Pendidikan Penjenjangan L P Jumlah (orang)

1 Diklatpim Tk. IV 11 1 12

2 Diklatpim Tk. III 2 1 3

3 Diklatpim Tk II -

Jumlah 13 2 15

Sumber : Sub Bagian Umum, Dinas PUPR Kota Depok

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Depok pada bulan Desember 2019 adalah sebanyak 107 orang, terdiri dari 79 orang

laki-laki dan 28 orang perempuan. Secara rinci profil pegawai dapat dilihat pada

tabel-tabel berikut :

Tabel 3.8. Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Esselon dalam Jabatan Struktural No. Esselon L P Jumlah

1 II b 1 - 1 Orang

2 III a - 1 1 Orang

3 III b 3 1 4 Orang

4 IV a 13 3 16 Orang

5 IV b 3 1 4 Orang

Jumlah 20 6 26 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum, Dinas PUPR Kota Depok

Tabel 3.9. Data Pegawai Negeri Sipil di Dinas PUPR Berdasarkan Penempatan No Bagian/Bidang L P Jumlah

1 Sekretariat Dinas 25 8 33

2 Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 8 2 10

3 Bidang Bina Marga 12 2 14

4 Bidang Sumber Daya Air 12 4 16

5 Bidang Tata Ruang 5 5 10

6 UPTD Peralatan dan Perbengkelan 4 2 6

7 UPT Jalan dan Drainase Lingkungan Wil I 3 1 4

8 UPT Jalan dan Drainase Lingkungan Wil II 4 3 7

9 UPT Jalan dan Drainase Lingkungan Wil III 6 1 7

Jumlah 79 28 107 orang

Sumber : Sub Bagian Umum, Dinas PUPR Kota Depok

Tabel 3.10. Berdasarkan Status Pegawai di Dinas PUPR

No Status Pegawai Jumlah

1 PNS 107 orang

2 Satgas PUPR

- Bidang SDA (Banjir dan Bencana) 130 orang

- UPTD Peralatan dan Perbengkelan 43 orang

- Bidang Tata Ruang 2 Orang

- Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 93 orang

- UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah I 10 Orang

- UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah II 10 Orang

- UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah III 8 Orang

Jumlah 403 orang

Sumber : Dinas PUPR Kota Depok

Untuk mendukung kinerja pegawai telah dilakukan diklat untuk para pegawai PNS dan Non PNS. Diantaranya adalah diklat teknis, diklat fungsional, dan diklat struktural. Untuk diklat PNS dan Non PNS yaitu dengan mengusulkan nama-nama pegawai untuk diikutsertakan dalam kegiatan diklat maupun bimtek baik yang diselenggarakan pemerintah Kota Depok, Provinsi, Pusat maupun Instansi lain. Telah diselenggarakan juga kegiatan pengembangan aparatur, yaitu : 1. Bimbingan Teknis Pemeliharaan Sarana Prasarana Bidang Pekerjaan Umum bagi

satgas PUPR sebanyak 290 orang dan kegiatan 2. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi dan

Peraturan Lainnya yang Terkait sebanyak 100 orang

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok tahun 2019 ini menggambarkan capaian kinerja selama tahun 2019 dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Depok. Keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan dan peran serta semua Bidang dan UPTD serta pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dari 4 (empat) sasaran Strategis dan 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang masih belum ada realisasinya, 3 (tiga) Indikator kinerja sasaran masih dibawah target namun sudah diatas 80% (Interpretasi sangat baik) dan 1 (satu) Indikator kinerja sasaran sudah diatas target (Interpretasi sangat baik).

Berdasarkan Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2019, Total Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok sebesar Rp.454.769.689.899 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.17.481.355.208 dan Belanja Langsung sebesar Rp.437.288.334.691. Sedangkan Total Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.402.828.262.471 (88,58%) terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.16.168.454.802 (92,49%) dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.386.659.807.669 (88,42%).

4.1. Faktor Pendukung/Pendorong Keberhasilan Peningkatan Capaian Kinerja Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung / pendorong keberhasilan dan

peningkatan capaian indikator kinerja adalah : a. Faktor Internal

1) Alokasi anggaran pada program dan kegiatan untuk pengelolaan tata kelola dinas yang akuntabel

2) Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya

3) Adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 - 2032

4) Adanya forum BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) di tingkat Kota Depok yang berperan dalam koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang. (Bidang Tata Ruang merupakan bagian dari BKPRD).

5) Kapasitas sumber daya manusia di Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi saat ini sudah sepemahaman dalam hal penerapan RTRW.

b. Faktor Eksternal 1) Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Depok dan DPRD Kota

Depok 2) Tersedianya Peraturan perundang-undangan sebagai acuan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas 3) Penganggaran yang didukung oleh masyarakat dan DPRD Kota Depok

4) Banyaknya usulan warga masyarakat melalui mekanisme musrenbang/pokok pikir DPRD untuk peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan, diantaranya jalan dan drainase

5) Rekomendasi perijinan tidak akan dikeluarkan jika peruntukan lahan tidak sesuai dengan RTRW.

4.2. Faktor Penghambat / Kegagalan dan Penurunan Capaian Kinerja Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat / kegagalan keberhasilan dan

penurunan capaian indikator kinerja adalah : a. Faktor Internal

proposi jaringan jalan kota dalam kondisi baik, tidak tercapai karena adanya perbedaan panjang jalan kota antara kepwal 591/401/kpts/BMSDA/Huk/2016 tentang ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kota sepanjang 1283 km, sedangkan tahun 2019 terdata sepanjang 1369,97 km, terdapat selisih 86,97 km.

b. Faktor Eksternal 1) Permasalahan konektivitas karena keterbatasan anggaran, pembangunan jalan

baru membutuhkan biaya pembebasan lahan yang cukup besar 2) Kurangnya pemahaman/kesadaran masyarakat dalam hal pemeliharaan dan

pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan masih adanya kesan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan tanggung jawab pemerintah saja.

3) Hasil penilaian SAKIP Dinas PUPR pada tahun 2019 belum mendapatkan predikat, karena belum dilakukan penilaian, sehingga masih menggunakan penilaian tahun 2018

4) Survey kepuasan masyarakat (IKM) juga belum mendapatkan predikat karena proses survey berada di Bappeda Kota Depok.

5) persentase kesesuaian terhadap RTRW tidak tercapai karena berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang tahun 2019, tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang berkualitas kota Depok 49,84%, bernilai antara 0% sampai dengan kurang dari 50% artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.

6) luas genangan lebih dari 30 cm dalam 2 jam tidak tercapai karena Luas itik banjir di tahun 2019 bertambah sebanyak 11,37 ha.

4.3. Solusi untuk memperbaiki capaian indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan Beberapa hal yang dapat menjadi solusi untuk memperbaiki capaian indikator

kinerja sasaran, program dan kegiatan, antara lain :

1) Solusi pada Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik), yaitu : a) menunggu arahan dan hasil penilaian dari Bappeda Kota Depok dan Inspektorat

Kota Depok b) Untuk menghindari tidak cukup waktu pelaksanaan pekerjaan karena gagal lelang,

diatasi dengan mempercepat penyelesaian dokumen perencanaan teknis, penyusunan KAK dan kelengkapan dokumen lelang lainnya

c) Keterlambatan pelaksanaan kegiatan diatasi dengan pengaturan perencanaan kegiatan dan penjadwalan kegiatan dan menyegerakan proses pengadaan barang & jasa sesuai aturan yang berlaku

d) Keterlambatan pencairan anggaran diatasi dengan mempercepat pengumpulan kelengkapan dokumen pencairan

2) Solusi pada Sasaran 2 (Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Transportasi), yaitu melanjutkan Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota dan Program Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dengan mengusulkan titik-titik jalan yang berkondisi sedang, rusak ringan dan rusak berat

3) Solusi pada Sasaran 3 (Terwujudnya perencanaan , Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota), yaitu : a) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok perlu ditinjau kembali, peninjauan

kembali RTRW Kota mempertimbangkan kondisi perubahan lingkungan strategis atau perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pembangunan / pemanfaatan ruang kabupaten dan / atau internal kabupaten. Peninjauan kembali dan revisi RTRW kota dilakukan untuk evaluasi terhadap kinerja pemanfaatan ruang di wilayah kota.

b) mengakomodasi seluruh kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan serta perubahan lingkungan, perkembangan pembangunan, pembangunan-pembangunan di Kota Depok yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan, kebijakan nasional dan daerah yang mewarnai pembangunan di Kota Depok, dan diantaranya belum tercantum di dalam perda RTRW tersebut.

c) Melakukan peninjauan kembali RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032 dengan tahapan kajian, evaluasi dan penilaian dalam menghasilkan rekomendasi tentang penyempurnaan pelaksanaan RTRW kota Depok Tahun 2012-2032 untuk periode 15 (lima belas) tahun ke depan dalam mencapai tujuan dan sasaran penataan ruang kota

d) Koordinasi dengan DPMPTSP untuk mendapatkan rekapitulasi data perijinan yang dikeluarkan pada tahun 2019 sebagai salah satu pendekatan penghitungan pencapaian penggunaan lahan secara administratif.

e) Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Depok, agar fungsi evaluasi dan pengendalian Tata Ruang melekat pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, selain di DPMPTSP yang melakukan fungsi pengendalian melalui perizinan. Sementara Dinas Satpol PP berwenang terhadap tindakan penertiban, dalam kerangka pengendalian pemanfaatan ruang.

4) Solusi pada Sasaran 4 (Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air), yaitu : a) melanjutkan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan

Jaringan Pengairan Lainnya, Program Pengendalian Sistem Drainase Makro dan mikro yang terpadu dan Program Konservasi sumber daya air dengan mengusulkan titik-titik banjir dan kejadian longsor.

b) Keterbatasan anggaran diatasi dengan mengajukan usulan kegiatan bantuan Gubernur Jawa Barat, bantuan Gubernur DKI dan ke Pemerintah Pusat