PEDOMAN PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

PADA SEKOLAH MENANGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)

PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2012

KATA PENGANTAR

Pembinaan satuan pendidikan untuk mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) terus dilakukan oleh pemerintah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 3 ayat (2) memberi rambu-rambu bahwa dalam peningkatan mutu dilakukan atas dasar prinsip keberlanjutan, terencana, dan sistematis dengan kerangka waktu dan target capaian yang jelas. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, khususnya dalam memperkuat kerangka waktu dan target-target capaiannya, dipandang perlu untuk disusun buku pedoman tentang pemenuhan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan.

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai upaya akselerasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan oleh setiap satuan pendidikan. Harapannya, melalui pedoman ini satuan pendidikan mulai merintis pembudayaan mutu di lingkungannya masing-masing. Sebenarnya, budaya peningkatan mutu mulai tampak setelah diterapkannya instrumen utama dalam pelaksanaan SPMP yaitu Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dalam implementasinya, EDS telah banyak membantu semua pihak dalam melakukan program monitoring sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau dikenal dengan istilah Monitoring Sekolah oleh Pemerintah daerah (MSPD) yang dilaksanakan oleh para Pengawas Pendidikan. MSPD merupakan instrumen utama Evaluasi Diri Kota/Kabupaten (EDK) sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan di wilayah tersebut.

Pedoman ini disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan dan produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Hal yang membedakannya barangkali terletak pada tujuan, ruang lingkup, dan sasarannya. Tujuan pedoman ini adalah untuk memberi pedoman bagi semua satuan pendidikan dalam mememenuhi SNP dengan rincian langkah-langkah pemenuhan, personil yang dapat dilibatkan, waktu atau durasi, dan hasil yang ditargetkan. Sasaran utamanya adalah agar satuan pendidikan dapat mencapai SNP dalam waktu yang terukur. Panduan yang bersifat rinci akan dimuat pada panduan lainnya.

Akhirnya dengan adanya pedoman ini, kiranya semua pihak dapat memanfaatkannya dengan baik terutama bagi para pemangku kepentingan di satuan pendidikan dan bagi semua pihak yang terlibat dalam peningkatan mutu pendidikan di lingkungan pemerintah daerahnya masing-masing. Terima kasih.

Jakarta, 2012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Rasional

B. Tujuan

C. Dasar Hukum

BAB II ACUAN MUTU PENDIDIKAN

A. Definisi Mutu Pendidikan

B. Siklus Mutu Pendidikan

C. Standar Nasional Pendidikan sebagai Acuan Mutu Pendidikan

BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

A. Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan

B. Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan

C. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

D. Tahapan Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan

E. Tahapan dan waktu Pencapaian Mutu Pendidikan pada Setiap SNP

BAB IV PELEMBAGAAN PENJAMINAN MUTU PADA TINGKAT SMP/MTS

A. Pelembagaan Penjaminan Mutu Pendidikan di tingkat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, Penyelenggara, dan Masyarakat

B. Pelembagaan Penjaminan Mutu Pendidikan pada Tingkat Satuan Pendidikan

BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Rasional

Penjaminan mutu pendidikan adalah serentetan proses dalam sistem yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang program atau kegiatan pendidikan dalam mencapai mutu pendidikan. Proses penjaminan mutu diawali dari mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, penyediaan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan serta membantu membangun budaya peningkatan mutu berkelanjutan. Pencapaian mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah dikaji berdasarkan delapan standar nasional pendidikan dari Badan Standar nasional Pendidikan (BSNP). Penjaminan mutu secara langsung tentu saja memiliki kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia berkaitan dengan tiga aspek utama yaitu: (1) pengkajian mutu pendidikan, (2) analisis dan pelaporan mutu pendidikan, dan (3) peningkatan mutu dan penumbuhan budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Khususnya pada aspek pertama, secara sederhana diartikan bahwa dalam aspek pengkajian mutu pendidikan di dalamnya perlu ada pemetaan dan penetapan langkah yang perlu dilakukan untuk pencapaian mutu. Kegiatan pemetaan salah satunya melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan instrumen lain yang dapat menambah informasi tentang profil sekolah. Adapun kegiatan penetapan langkah pencapaian mutu adalah rencana sistematis, rasional, dan terukur serta dirumuskan oleh satuan pendidikan untuk memenuhi pencapaian mutu pendidikan.

Untuk mencapai mutu, ternyata tidak setiap satuan pendidikan mampu melakukannya. Banyak faktor yang menjadi kendala dan penghambat sehingga mereka tidak mampu melakukannya. Berdasarkan hasil penelitian secara mendalam, salah satu sebabnya adalah karena budaya penjaminan mutu di satuan pendidikan relatif sangat lemah. Secara operasional, jika ingin membina budaya penjaminan mutu di setiap satuan pendidikan maka dipandang perlu memberi petunjuk atau panduan pencapaian mutu yang lebih rinci yaitu berdasarkan pada pencapaian setiap komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Hasil riset menunjukkan bahwa sekolah dan madrasah merupakan pihak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap proses dan hasil penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan, sedangkan masyarakat, penyelenggara pendidikan, dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan penjaminan mutu tersebut. Oleh karena itu, sekolah dan madrasah perlu diberdayakan dan didukung dalam usahanya menciptakan budaya mutu. Pihak masyarakat perlu didorong agar secara aktif mendukung program sekolah dan madrasah. Adapun pihak pemerintah daerah perlu ditingkatkan upaya koordinasinya agar mereka menyusun program dan penganggaran penjaminan mutu sebagai prioritas utamanya.

B. Tujuan

Tujuan umum penyusunan pedoman pemenuhan SNP pada satuan pendidikan ini adalah untuk memberikan acuan bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara sinergis dan berkelanjutan melalui pemenuhan SNP oleh satuan pendidikan.

Secara khusus pedoman ini bertujuan untuk:

1. memberi penjelasan tentang indikator esensial pada delapan Standar Nasional Pendidikan yang diuraikan berdasarkan argumentasi perlunya pemenuhan indikator esensial, langkah pemenuhannya, waktu dan durasi implementasi pemenuhannya, dan hasil yang dapat diukur.

2. mengatur peran dan tanggung jawab setiap unsur organisasi pada satuan pendidikan dan pihak terkait lainnya untuk mencapai mutu pendidikan berdasarkan acuan mutu delapan Standar Nasional Pendidikan.

3. memberi petunjuk pengelolaan dan koordinasi penjaminan mutu pendidikan yang diawali dari pemetaan mutu pendidikan dengan berbagai penggunaan instrumen, pemenuhan standar yang mengacu pada SNP atau Standar mutu pendidikan di atas SNP, serta evaluasi mutu pendidikan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi (SI),

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, dan

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12/2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah,

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13/2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah,

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16/2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru,

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19/2007 Tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah,

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan,

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA),

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah,

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah,

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25/2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah,

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 26/ 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah,

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 27/2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor,

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan,