1

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa tujuan Negara adalah

memajukan kesejahteraan umum untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah

telah melakukan perubahan-perubahan kebijakan dibidang ekonomi antara lain

dilakukan perubahan-perubahan peraturan guna mensejahterakan kehidupan

masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia

menyimpan kekayaan flora dan fauna yang melimpah, sebagian diantaranya

berpotensi untuk dikembangkan menjadi bahan pangan. Beberapa jenis tumbuhan

yang ada di indonesia seperti gembili atau pun ubi kelapa, ketela, singkong,

kentang, dab ubi-ubian yang lain misalnya, memiliki potensi untuk dikembangkan

lebih lanjut menjadi sumber bahan pangan. Disamping itu, berbagai kelompok

masyarakat (kelompok etnik) yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara juga

memiliki beraneka-ragam makanan traditional, terutama yang jajanan atau

camilan bahan dasarnya non-beras.

Makanan tradisional adalah makanan yang diwariskan secara turun

temurun dari nenek moyang. Pewarisan tersebut berjalan melalui pengajaran atau

kebiasaan memasak di dalam rumah tangga sebagai wahana pokok kehidupan

sehari-hari di segala zaman, serta melalui acara-acara yang berhubungan dengan

adat istiadat atau budaya setempat pada kurun waktu tertentu. Di Indonesia

2

ditemukan lebih dari 1500 makanan tradisional yang terdiri dari beberapa

kelompok yaitu makanan utama atau pokok, lauk pauk, jajanan, dan minuman.

Dengan demikian, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan keragaman alam

memiliki kekayaan jenis makanan yang sangat beragam. Keragaman makanan

jenis makanan timbul pula karena keragaman bahan, cara mengolah, dan cara

penyajian, serta karena keragaman kegunaan atau fungsi misalnya sebagai

hidangan pokok, hidangan ringan, hidangan pencuci mulut atau penyegar, untuk

kesehatan baik berupa minuman, ramuan, ataupun padatan, tujuan keselamatan

atau sesaji ataupun juga rasa-syukur, sebagai ungkapan kegembiraan atau

kebahagian, atau sebagai pencegahan atau penolak bala. 1

Beraneka ragam bentuk makanan jajanan yang dijual atau yang beredar

dipasaran menyebabkan masayarakat kini lebih hati-hati untuk menentukan jenis

makanan apa yang akan dikonsumsinya. Selain cita rasa, mereka juga mulai

mempertimbangkan efek dari makanan tersebut untuk kesehatan dalam jangka

panjang, serta dampak dari proses produksi makanan tersebut terhadap kelestarian

lingkungan.

Dengan berjalannya waktu, perubahan alam, dan zaman serta

berkembangnya interaksi antar manusia yang tidak lagi dibatasi oleh jarak,

berbagai jenis makanan khas suatu daerah dapat tersebar dengan mudah ke

berbagai daerah lain dan dapat pula mengalami perubahan atau modifikasi.

Dengan sentuhan teknologi dan pengelolaan yang lebih baik, makanan dalam

kemasan khususnya jajanan dapat dikembangkan lebih lanjut, selain untuk

1 http://www.google.com/arti makanan tradisional Indonesia. Diakses tanggal 2 Oktober 2010.

3

memperbaiki kandungan nutrisinya, juga untuk menjangkau pasar yang lebih luas

di luar konsumen yang terdahulu. Sehingga makanan jajanan juga dapat tersedia

di daerah-daerah yang lain dan bisa dikenal oleh masyarakat luas.

Perubahan atau modifikasi makanan dalam kemasan yang beraneka ragam

menyebabkan makanan atau jajanan dalam kemasan diminati oleh banyak

kalangan. Semakin menjamurnya permintaan terhadap makanan dalam kemasan

menyebabkan para produsen berlomba-lomba menyediakan kebutuhan konsumen

akan makanan tersebut. Hal itu tidak menutup kemungkinan terjadi persaingan

usaha yang tidak sehat yang kemudian akan berdampak pada melemahnya

perlindungan terhadap konsumen. Banyak sekali produk makanan dalam kemasan

yang dijual dipasaran yang masih begitu memperhatkan tantang perlindungan

konsumen seperti halnya adalah belum memiliki label kadaluarsa pada produk

makanan tersebut. Padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan anjuran yang

ada dalam Undang-undang.

Dewasa ini peraturan perundang-undangan khususnya hukum perlindungan

konsumen mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna

mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat konsumen saja, namun

pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan,

masing-masing ada hak dan kewajiban.2 Perlindungan konsumen merupakan

masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua

bangsa didunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan

konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain

2 Celina Tri Siwi Kristiyanti,Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika,2008,hal. 1.

4

mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha,

dan pemerintah.3

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan: 4

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur

keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian;

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan

seluruh pelaku usaha;

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang

menipu dan menyesatkan;

e. Memadukan penyelenggaran, pengembangan dan pengaturan perlindungan

konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian

hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada

konsumen karena berbagai macam variasi produk barang dan jasa yang disajikan.

Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi

informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas

dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang dan jasa yang dipasarkan

bisa dengan mudah di konsumsi. Realitas tersebut menjadi tantangan yang positif

dan sekaligus negatife. Dikatakan positif karena kondisi tersebut memberikan

manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang atau jasa yang

diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan

kualitas barang jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena

kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah daripada pelaku

usaha. Selan itu juga pertambahan penduduk yang setiap tahun meningkat

mengakibatkan kebutuhan masyarakat setiap tahun juga semakin meningkat.

3 Nasution Al, Konsumen dan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1945, hal. 19.

4 Erman Rajagukguk, Hukum Perlindungan Konsumen, bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 7.

5

Namun masyarakat sebagai konsumen seringkali banyak dirugikan oleh para

produsen. Padahal seharusnya masyarakat sebagai konsumen mendapatkan

kepuasaan dari produk yang dibeli oleh mereka. Karena banyaknya konsumen

yang dirugikan oleh produsen, maka dari itu dibuatlah Undang-Undang tentang

Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yang selanjutnya disebut UUPK

untuk melindungi hak-hak para konsumen.

Perlindungan konsumen dalam UUPK adalah segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang

merugikan para konsumen. Beberapa contohnya adalah makanan kadaluarsa yang

kini banyak beredar di pasaran. Puluhan produk makanan dalam kemasan yang

sudah kadaluarsa kembali disita tim gabungan. Tim gabungan tersebut terdiri dari

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kepolisian, dan Dinas

Kesehatan (Dinkes). Produk-produk kadaluarsa pada dasarnya sangat berbahaya

karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan

keracunan.5

Tanggal kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen,

yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang

paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari suatu produk

makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling

prima” hanya sampai batas waktu tersebut. Jika kita mengkonsumsi atau

menggunakan produk yang sudah kadaluarsa (lewat tanggal kadaluarsa) berarti

4 http://www.scribd.com18545014/makalah-perlindungan-konsumen. Diakses tanggal 1

September 2009.

6

kita menggunakan produk yang mutunya sudah jelek dan kemungkinan dapat

membahayakan kesehatan, karena produk tersebut sudah tidak layak untuk

dikonsumsi. Makanan-makanan kadaluarsa tersebut sangat mungkin sekali

menjadi penyebab terjadinya gangguan dalam tubuh sehingga jatuh sakit bahkan

juga kematian. Tanggal kadaluarsa bagi produk makanan bisa melindungi

kesehatan konsumen, dan jika tidak dipahami secara layak, akan sangat

merugikan bagi konsumen. Penyertaan tanggal kadaluarsa pada produk pangan

sebenarnya bersifat preventif, agar konsumen terhindar dari produk yang sudah

tidak layak konsumsi, sehigga konsumen tidak akan dirugikan.

Banyak sekali kasus tentang pelanggaran kadaluarsa yang terjadi. Setiap

tahun, menjelang datangnya hari-hari besar seperti lebaran, natal, tahun baru dan

hari-hari besar lainnya, dimana permintaan masyarakat akan produk makanan atau

minuman dalam kemasan meningkat. Selalu saja masih dijumpai produk makanan

atau minuman belum dicantumkan tanggal kadaluarsa atau yang sudah lewat

tanggal atau masa kadaluarsanya tetapi tetap saja diperjual belikan.

Sepertihalnya di kab. Magetan banyak Industri Rumah Tangga Pangan

untuk selanjutnya disebut IRTP atau perusahaan kecil dan menengah yang

bergerak dibidang makanan dalam kemasan atau camilan. Produsen makanan

jajanan dalam kemasan tersebut masih banyak yang belum mencantumkan tanggal

kadaluarsa dalam produknya. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dapat

membahayakan bagi konsumen karena konsumen tidak akan tahu kapan makanan

yang dikonsumsinya tersebut dalam kondisi yang baik atau dalam kondisi akan

7

kadaluarsa. Kasus ini juga melanggar UUPK yang mewajibkan produsen untuk

mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk makanannya.

Hal-hal yang merugikan konsumen tersebut bisa saja disebabkan karena

kurangnya pengawasan dari Pemerintah serta badan-badan hukum seperti

Kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan (Disperindag), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Beredarnya makanan yang tidak ada tanggal kadaluwarsa, khususnya

makanan dalam kemasan memang tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen, masyarakat wajib

mendapat perlindungan hak yang paling asasi yaitu, mendapatkan informasi dan

keamanan terhadap makanan yang dibeli di pasaran. Karena jika masyarakat

mengkonsumsi makanan kadaluwarsa, tentu akan sangat membahayakan

kesehatan.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di samping

pangan pemukiman dan pendidikan karena hanya dalam keadaan sehat, manusia

dapat hidup, tumbuh dan berkarya lebih baik. Di sektor kesehatan, kesadaran dan

kemampuan setiap penduduk untuk hidup sehat merupakan faktor utama untuk

mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal.

Oleh karena itu Sistem Kesehatan Nasional menyatakan bahwa “pembangunan

kesehatan dilaksanakan dengan tujuan tercapainya kemampuan untuk hidup sehat

bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang

8

optimal”, oleh karena itu semakin merebaknya makanan dalam kemasan yang

sudah kadaluarsa dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Terhadap permasalahan ini maka khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes)

setempat memiliki peran yang sangat besar dalam rangka meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat. Dalam bab IV UU No. 39 tahun 2009 tentang Kesehatan

ditegaskan bahwa sesungguhnya pemerintah berwenang untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan

upaya penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh

masyarakat.

Oleh sebab itu instansi terkait khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes)

memiliki peranan yang cukup penting untuk mnciptakan peningkatkan kualitas

barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan

atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Dimana

di dalam UUPK menjelaskan bahwa Dinas kesehatan memiliki wewenang dalam

hal pengawasan dan pembinaan.

Pasal 29 Ayat 1. “Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan

penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak

konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan

pelaku usaha”.

Pasal 29 Ayat 2. “ Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan

perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Menteri dan/atau menteri teknis terkait.”

Pasal 30 Ayat 3.Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Sehingga apabila terjadi penyimpangan maka Dinas Kesehatan berhak

mengambil tindakan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Seperti

penjelasan pasal 30 ayat 5 Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada

9

ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundangundangan yang berlaku

dan membahayakan konsumen, Menteri dan atau menteri teknis mengambil

tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain itu

juga Peraturan Pemerintah NO. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen didalam Pasal 3 ayat 2 di

jelaskan yaitu “Menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen

sesuai dengan bidang tugas masing-masing.”

Dari beberapa kasus terhadap pelanggaran produsen yang merugikan

konsumen, saya akan meneliti tentang kasus produk makanan dalam kemasan

yang tidak ada tanggal kadaluarsanya. Dimana Dinas Kesehatan memiliki andil

besar karena masalah kadaluarsa adalah hal yang menyangkut keselamatan dan

kesehatan masyarakat.

Padahal sudah jelas produk makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsanya

melanggar UUPK pasal 8 ayat 1 huruf g yang berisi :

“ (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan

barang dan atau jasa yang :

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan

pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.”

Jika produsen melanggar UUPK pasal 8 ayat 1 huruf g tersebut, maka

mereka akan mendapatkan sanksi pidana yang terdapat pada UUPK pasal 62 ayat

1 yang berisi :

“(1) Pelaku usahayang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8, Pasal 9, Pasal10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b,

huruf c, hurufe, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima)tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar

rupiah).”

10

Namun produk makanan tersebut dapat dijual bebas tanpa ada penanganan

dari pihak-pihak yang berwajib. Oleh karena itu perlu ada perhatian khusus oleh

pihak berwajib khususnya Dinas Kesehatan dalam menangani masalah tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis berkeinginan

untuk menyusun skripsi yan berjudul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN MAKANAN DALAM

KEMASAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL

KADALUARSA DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN

KEPADA KONSUMEN” (Studi di Dinas Kesehatan Kab. Magetan)

2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas maka perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan Dinas

Kesehatan terhadap ketentuan pencantuman tanggal kadaluarsa

pada produk makanan dalam kemasan?

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung penegakan hukum

kepada produsen makanan dalam kemasan yang tidak

mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produknya dalam rangka

memberikan perlindungan terhadap konsumen?

3. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

11

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang

dilakukan Dinas Kesehatan terhadap ketentuan pencantuman tanggal

kadaluarsa pada produk makanan dalam kemasan dan menganalisis

tentang kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk

makanan dalam kemasan dan penegakan hukumnya dalam rangka

memberikan perlindungan terhadap konsumen.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan

pendukung penegakan hukum kepada produsen makanan dalam

kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada

produknya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap

konsumen.

2. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

banyak pihak, diantaranya :

1. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti

untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya ilmu

hukum pidana, yakni tentang penegakan hukum kepada produsen makanan

dalam kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada

produknya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen

serta sekaligus hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan hukum bagi

kalangan akademis untuk menambah citra empiris yang sangat dibutuhkan

12

bagi pengembangan keilmuan khususnya di bidang hukum tentang

perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan bahwa produsen makanan dalam

kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produknya

itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun

1999. Agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih teliti

dalam memilih produk makanan.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai bahan kajian tentang perlindungan

konsumen khususnya dalam hal produsen makanan dalam kemasan

yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produknya.

c. Bagi Produsen

Agar produsen makanan dalam kemasan mengerti bahwa setiap

produk makanan dalam kemasan yang akan diedarkan ke konsumen

harus ada tanggal kadaluarsanya karena jika tidak mencantumkan

tanggal kadaluarsa, maka produsen tersebut telah melanggar Undang-

Undang Perlindungan Konsumen.

d. Bagi penegak hukum

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan

untuk lebih meningkatkan kinerja atau optimalisasi penegakan hukum

kepada produsen makanan dalam kemasan yang tidak mencantumkan

13

tanggal kadaluarsa pada produknya dalam rangka memberikan

perlindungan terhadap konsumen.

4. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, untuk mencapai hasil yang optimal maka

diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok permasalahan.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai

berikut:

1. Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode

pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dilakukan dengan

mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah,

peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat

tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang

berdaulat. Dalam hal ini ketetntuan hokum normative mengenai

perlindungan konsumen baik yang bersumber pada Kitab Undang-Indang

Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, Undang-undang Organik

tentang perlindungan konsumen dan aturan lain yang menyangkut objek

penelitian.6 Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan melalui upaya

mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang

riil dan fungsional dalam system kehidupan bermasyarakat yang

6 Mansyur M Ali, Penegakan Hkum Tentang Tanggung Gugat Produsen, Dalam Perwujudan

Perlindungan Konsumen, Jogja; Genta Press, 2007, hal. 8-9).

14

mempola.7. Selain itu juga melihat fakta yang ada di lapangan berupa

seberapa aktif peran Dinas Kesehatan dalam menangani kasus

perlindungan konsumen khususnya terhadap produsen makanan dalam

kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, terkait dengan

tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menemukan fakta, kemudian

menemukan masalah, dilanjutkan dengan identifikasi masalah sehingga

pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Dinas Kesehatan

yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 4 Kab. Magetan Jawa Timur.

Kaitannya dengan penulisan ini adalah penegakan hukum kepada produsen

makanan dalam kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa

pada produknya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap

konsumen yang merupakan pokok permasalahan skripsi ini.

Selain alasan di atas, masih ada alasan lain penulis memilih kota

Magetan sebagai tempat penelitian yaitu karena banyak perusahaan kecil

dan menengah yang bergerak dibidang makanan tradisional dalam

kemasan. Dari hasil pra survey ada lebih dari 500 produsen makanan yang

terdapat di Magetan, contoh seperti perusahaan jajanan atau oleh-oleh

seperti kripik kulit, krupuk puli, madu mongso dan lain-lain. Berdasarkan

hasil pra survey, produsen makanan tersebut masih banyak yang belum

7 Loc-cit.

15

mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam produknya. Maka dari itu penulis

memilih Kab. Magetan untuk dijadikan tempat penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

narasumber atau responden yaitu Dinas Kesehatan (Dikes) Kab. Magetan,

produsen makanan dalam kemasan yang ada di Kab. Magetan, dan juga

konsumen, rinciannya adalah data tentang:

1. Kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk makanan

dalam kemasan dan penegakan hukumnya kepada produsen makanan

dalam kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam

pada produknya rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen.

2. Faktor penghambat dan pendukung penegakan hukum kepada produsen

makanan dalam kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa

pada produknya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap

konsumen.

3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak terkait dalam menghadapi

faktor penghambat penegakan hukum kepada produsen makanan dalam

kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produknya

dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen.

16

4. Pengetahuan produsen makanan dalam kemasan tentang kewajiban

mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk makanan yang

diproduksi.

5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes)

dengan pihak-pihak terkait dan dinas-dinas pemerintahan yang lain.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian

kepustakaan serta dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam

penelitian ini adalah data mengenai produsen makanan tradisional dalam

kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil

penelitian di lapangan berupa:

a. Data tentang pelaksanaan penegakan hukum kepada produsen

makanan dalam kemasan yang tidak mencantumkan tanggal

kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap

konsumen.

b. Wawancara dengan petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) yang

menangani kasus perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan

UUPK pasal 8 ayat 1 huruf g serta produsen makanan dalam

17

kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap

produk makanannya.

2. Data sekunder dari buku literature yang ada di perpustakaan

Universitas Muhammadiyah Malang atau perpustakaan-perpustakaan

lain yang berhubungan dengan penelitian melalui studi pustaka

dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, dan penelusuran

situs di internet serta studi pustaka terhadap literatur, kamus hukum

maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan

permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan dalam pengambilan

data adalah:

1. Data primer diperoleh dengan cara:

a. Wawancara, merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data

komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan dengan responden.

Agar wawancara berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai,

Seorang peneliti yang akan melakukan wawancara hendaknya

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a) Persiapan Wawancara

b) Pelaksanaan Wawancara

- Pewawancara

- Isi/materi wawancara

18

c) Pencatatan hasil wawancara

Dengan kata lain, wawancara berarti melakukan tanya jawab

langsung terhadap responden. Pemilihan responden dilakukan

dengan cara purposive sampling atau pemilihan secara sengaja dengan

pertimbangan responden adalah pihak yang terkait langsung dengan

penelitian tersebut antara lain pemerintah (Dinas Kesehatan), swasta

(produsen makanan dalam kemasan), dan masyarakat (konsumen).

Responden yang dimaksud adalah responden yang terlibat langsung yang

dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait

tentang perlindungan konsumen. Pemilihan responden diperoleh

dengan melakukan kegiatan wawancara dengan responden, Responden

yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab. Magetan yang

menangani permasalahan terkait produsen makanan dalam kemasan yang

tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan juga produsen makanan

dalam kemasan.

b. Observasi Lapangan, yaitu dengan melakukan pengamatan secara

langsung sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Dalam penelitian

ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan terhadap proses

penentuan tanggal kadaluarsa di Dinas Kesehatan Kab. Magetan dan

pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk mengetahui lebih dekat

bagaimana penegakan hukum kepada produsen makanan dalam

kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produknya

dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen.

19

2. Data sekunder diperoleh dengan cara

a. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-

literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan

dan kajian pustaka.

b. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara menyalin dan

memfotokopi dokumen serta catatan penting yang ada di Dinas

Kesehatan (Dikes) dan pihak-pihak terkait Kab. Magetan. Selain itu

juga mengunduh dari internet.

6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau unit atau

seluruh gejala/kegiatan yang akan diteliti.8 Dalam hal ini, yang menjadi

populasi sebagai objek dalam penelitian adalah petugas Dinas Kesehatan

bidang makanan dan minuman, produsen makanan dalam kemasan,

konsumen dan pihak-pihak terkait lainnya di Kab. Magetan.

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang

representative dari sebuah populasi.9 Teknik penentuan sampel yang

dilakukan oleh penulis adalah dengan cara purposive sampling atau

penarikan sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek

didasarkan pada tujuan tertentu, yang dalam hal ini adalah 2 orang petugas

Dinas Kesehatan Kab. Magetan dibidang makanan dan minuman yang

8 Ronny Hanitojo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Semarang: Ghalia

Indonesia, hal. 44. 9 Ibid.

20

menangani produsen makanan dalam kemasan yang tidak mencantumkan

tanggal kadaluarsa, 5 produsen makanan dalam kemasan yang ada di Kab.

Magetan . Selain para responden di atas, saya juga mengambil sample dari

konsumen yang ada di Kab. Magetan.

7. Teknik Analisis Data

Metode Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Dalam hal ini penulis akan menerapkan proses editing terhadap hasil

wawancara yang telah dilakukan. Editing artinya pemilihan, pemilahan

dan penggunaan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil

dari proses editing akan ditambahkan dengan studi pustaka yang

disesuaikan dengan pokok pembahasan penelitian.

2. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif atau pemaparan,

dimaksudkan untuk memudahkan dalam melihat gambaran secara

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3. Kesimpulan

Dari data yang telah diperoleh di lapangan akan dibuat suatu kesimpulan

yang jelas sehingga dapat diterapkan secara langsung di masyarakat.

8. Definisi Operasional Variabel .

a. Penegakan Hukum adalah penerapan suatu aturan atau norma baik

tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat

untuk dibawa kearah yang lebih baik.

21

b. Produsen yang dimaksud dalam skripsi ini adalah setiap orang

perseorangan atau badan usaha yang tidak mencantumkan tanggal

kadaluarsa pada produk makanan dan minuman yang diproduksi.

c. Makanan dalam kemasan yang dimaksud adalah produk yang

dihasilkan oleh produsen atau pemasar yang ditempatkan kedalam

wadah (container), tempat, isi atau yang sejenis yang terbuat dari timah,

kayu, kertas, gelas, besi, plastik, selulos transparant, kain, karton, atau

material lainnya untuk disampaikan/dipasarkan kepada konsumen. 10

d. Tanggal kadaluarsa adalah tanggal batas akhir pemakaian suatu produk

makanan.

e. Konsumen adalah setiap orang yang membeli produk makanan yang

tidak ada tanggal kadaluarsa.

f. Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi hak-hak

konsumen.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi ini,

maka penulis membagi secara sistematis dalam empat bab, dengan perincian:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

10

Soehardi Sigit, 1987 :43.

22

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori pendukung dalam

mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data, meliputi tinjauan umum

penegakan hukum, pengertian produsen, hak dan kewajiban produsen,

pengertian perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak-hak dan

kewajiban konsumen.

BAB III HASIL/PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini diuraikan tentang realita kasus yang terjadi, gambaran

umum tentang Dinas Kesehatan (Dikes), hasil penelitian tentang penegakan

hukum kepada produsen makanan tradisioanal dalam kemasan yang tidak

mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan

terhadap konsumen serta faktor penghambat dan pendukung penegakan

hukum kepada produsen makanan tradisional dalam kemasan yang tidak

mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan

terhadap konsumen.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sehubungan

dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang

diambil dari pembahasan secara keseluruhan.