BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalahdigilib.uinsgd.ac.id/470/4/4_bab1sd3.pdf · Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.4 Diantara sumber pendapatan asli daerah yang berasal

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi luas

kepada daerah kabupaten dan kota. Tuntutan seperti ini adalah wajar, paling tidak

untuk dua sebab yakni: 1) intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa

lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah

daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di

daerah, 2) tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk

memasuki era new game yang membawa new rules pada semua aspek kehidupan

manusia di masa depan. Di era seperti ini dimana globalization cascade sudah

semakin meluas, pemerintah akan semakin hilang kendali pada banyak persoalan,

seperti pada perdagangan internasional, informasi dan ide, serta transaksi

keuangan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah1 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah2 merupakan titik awal

berjalannya otonomi daerah. Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah

desentralisasi fiskal, yang diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu:

pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat

dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di

1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah

2

seluruh daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui

pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih

rendah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di

Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi

pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan

dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada

pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan

diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumber daya nasional yang

berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Perkembangan administrasi negara dewasa ini baik di negara maju

maupun di negara berkembang mengarah pada peningkatan efisiensi dan

profesionalisme pelayanan publik. Semua yang bergerak dalam administrasi

publik harus tertata secara rasional, efisien serta dinamis dalam melayani

masyarakat. Apalagi di dalam era globalisasi sekarang ini harus dilihat dalam

konteks bagaimana mengoptimalkan fungsi-fungsi pemerintahan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat karena kehadiran pemerintah

merupakan keinginan masyarakat dan salah satu tugas umum pemerintah yang

utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu,

3

pemerintah harus mempersiapkan konsep pelayanan yang berkualitas dan dapat

dipertanggungjawabkan serta berusaha meminimalkan ketidakpuasan pelanggan

dengan memberikan pelayanan yang prima, baik di pusat maupun di daerah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan antara lain dengan jalan

meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah dan retribusi daerah, baik melalui

intensifikasi maupun ekstensifikasi pungutan. Hal ini diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah3.

Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan

pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan

pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan peraturan untuk menjamin penerapan

prosedur umum perpajakan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang

Jenis Pajak Provinsi yaitu terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.4

Diantara sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak

daerah yang cukup penting dan potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) karena banyak

menunjang pembiayaan daerah.

3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Jenis Pajak Provinsi

4

Pengelolaan pemungutan dan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor

dilakukan pada satu kantor yang melibatkan beberapa unsur yang terkait didalam

pengelolaannya. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada

satu kantor ini dikenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal

Satu Atap). Pedoman tata laksana SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal

Satu Atap) diatur dalam Intruksi Bersama (INBERS) Menteri Pertahanan dan

Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor

INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang

pelaksanaan SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) dalam

penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba

Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB),

Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tertuang

dalam Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala POLRI,

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah serta Direktur PT.

Jasa Raharja (Persero). Isi keputusan tersebut antara lain:

1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan, pengamanan dan penertiban

pelaksanaan pemungutan pajak-pajak daerah khususnya pemungutan

PKB dan BBN-KB maka perlu lebih ditingkatkan kerjasama antara

aparat Gubernur kepada daerah dan Aparat Komando daerah

Kepolisian diseluruh Indonesia.

2. Bahwa makin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, maka

peningkatan penerimaan disektor ini harus diimbangi dengan usaha-

usaha efisiensi baik dalam sistem, administrasi dan kebijaksanaan

pemungutan.

3. Bahwa pemungutan PKB dan BBN-KB serta Sumbangan Wajib Dana

Kecelakaan lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah sangat erat

hubungannya dengan pengeluaran STNK, sehingga penelitian tentang

5

utang STNK setiap tahun akan berarti pula penelitian pelunasan Pajak-

pajak Kendaraan Bermotor dan pelunasan SWDKLLJ.

4. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan yang sebaik-baiknya

kepada pemilik kendaraan bermotor, perlu diadakan penyederhanaan

cara membayar pungutan-pungutannya yang kaitannya dengan

kendaraan bermotor, maka untuk itu perlu adanya suatu tempat (loket)

dimana pemilik kendaraan bermotor sekaligus dapat menyelesaikan

pembayaran biaya administrasi kendaraan bermotor, pajak dan

Sumbangan Wajib Dana kecelakaan lalu Lintas Jalan.5

Ketiga instansi pemerintah di atas masing-masing mendelegasikan kepada

dinas-dinas dibawahnya untuk menangani tugas-tugas yang bersifat operasional di

lapangan. Menteri Pertahanan dan Keamanan mendelegasikan kepada Kepolisian

Republik Indonesia (POLRI), Menteri Keuangan mendelegasikan kepada PT. Jasa

Raharja (Persero) dan Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kepada Dinas

Pendapatan Provinsi yang masing-masing membuka cabang pada masing-masing

Kabupaten dan Kota dengan tugas:

1. Dinas Pendapatan, bertugas untuk memungut Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

KB).

2. Kepolisian, bertugas memberi pelayanan registrasi dan identifikasi

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba

Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

(TNKB), dan Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB).

3. PT. Jasa Raharja (Persero), bertugas memungut Sumbangan Wajib

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).6

Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut sebagai sumber pendapatan

daerah, kewenangannya berada ditangan Gubernur yang meliputi pendaftaran/

pendataan, penetapan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan

5 Inbers Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan

Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang

pelaksanaan SAMSAT 6 Inbers Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan


pelaksanaan SAMSAT

6

banding, penagihan, pembetulan, pembatalan, pengurangan, penghapusan atau

pengurangan sanksi administrasi dan pengambilan kelebihan pembayaran yang

kesemuanya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi.

Dalam upaya peningkatan pengamanan dan penertiban pelaksanaan

pemungutan pajak-pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),

perlu ditekankan kerjasama antara aparat Gubernur Kepala Daerah dengan aparat

Komando Daerah Kepolisian Republik Indonesia. Perlunya kerjasama tersebut

adalah karena pekerjaan yang dilakukan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan

Daerah melalui seksi PKB dan BBN-KB berkaitan dengan pekerjaan polisi.

Hasil yang diperoleh dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

berada di bawah Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah

dalam melaksanakan tugasnya serta untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, membentuk cabang-cabang yang langsung bersentuhan dengan

masyarakat. Cabang-cabang pelaksana kebijakan dari Dinas Pendapatan Daerah

dikenal dengan nama Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Daerah. Di

Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi membentuk

Cabang-cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) yang tersebar di 34 unit di

seluruh Jawa Barat. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2010 tentang

Tugas Pokok dan Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Barat.7

7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

7

Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok

melaksanakan pelayanan, pengembangan, pelatihan konservasi dan pelestarian

dibidangnya sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur. Khusus untuk daerah Kota

dan Kabupaten Bandung terdapat lima Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan

Daerah (CPDP) yaitu: CPDP Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran,

CPDP Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan, CPDP Daerah

Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta, CPDP Daerah Provinsi

Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek, dan CPDP Daerah Provinsi Wilayah

Kabupaten Bandung II Soreang yang berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi tetapi berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan kelancaran

pemasukan Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini instansi yang dimaksud

adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan PT. Jasa Raharja (Persero).

SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) dalam menjalankan

tugasnya melibatkan tiga instansi yang berbeda yaitu Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan PT.

Jasa Raharja (Persero), untuk itu maka diperlukanlah koordinasi untuk

menertibkan jalannya kegiatan operasional di lapangan. Pelaksanaan koordinasi

diantara Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, POLRI dan PT. Jasa

Raharja (Persero) bukan sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan

informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok,

melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yakni praktek

pelaksanaan kekuasaan. Hal ini sama dengan pelaksanaan pengarahan yaitu

membimbing, membina, mengarahkan dan menggerakkan orang-orang agar mau

8

bekerjasama untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi yang kompleks terdiri

dari tiga instansi yang berbeda, dimana tiap instansi membawa tugas pokok dan

fungsi masing-masing yang akan menimbulkan bertambahnya masalah

komunikasi yang sukar untuk memperoleh koordinasi yang baik. Kesulitan-

kesulitan dalam koordinasi itu akan timbul, baik yang bersifat horizontal maupun

yang bersifat vertikal.

Pelaksanaan koordinasi dan pengarahan merupakan integral yang tidak

dapat dipisahkan satu sama lain dan dapat mempengaruhi efektivitas individu,

efektivitas kelompok dan efektivitas organisasi. Integrasi kegiatan melalui

koordinasi tentunya akan membantu mewujudkan tujuan tiap instansi. Untuk

menunjang agar tujuan tersebut dapat tercapai, masing-masing instansi

mempunyai wewenang dan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada

atasannya masing-masing. Namun demikian, wewenang dan tanggungjawab

tersebut perlu dikoordinasikan secara bersama-sama sepanjang terkait dengan

pelaksanaan teknis SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Oleh

karena itu SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) dalam

melaksanakan kinerjanya dibina dan dibimbing secara terus menerus oleh Tim

Pembina SAMSAT yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Jawa Barat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan8, SAMSAT mengadakan penyesuaian

sehubungan dengan Pasal 70 ayat (2) yang menyatakan bahwa Surat Tanda

8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

9

Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku

selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

Pengesahan dilakukan oleh POLRI, apabila Wajib Pajak telah membayar PKB

dan SWDKLLJ serta melaksanakan komputerisasi administrasi kendaraan

bermotor pada setiap SAMSAT secara nasional.

Pengaturan dan penataan yang dilaksanakan oleh SAMSAT bertujuan

untuk:

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor

untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya, sehingga dapat memberikan

pelayanan yang berkualitas serta sesuai dengan apa yang diharapkan oleh

masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam pengurusan STNK dimana

prosedur pengurusan mudah serta cepat dan Wajib Pajak hanya datang ke satu

tempat.

2. Meningkatkan daya guna pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) karena pungutan PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ sangat erat kaitannya

dengan pengeluaran STNK sehingga penelitian ulang setiap tahun akan berarti

pula pelunasan PKB dan SWDKLLJ.

3. Pengawasan dan penertiban pelaksanaan pungutan PKB/ BBN-KB dan

SWDKLLJ dengan penelitian ulang tiap tahun, maka dari segi penertiban

terhadap pemilik kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian serta

terselenggaranya pengamanan terhadap pemilik dari tindakan melanggar

hukum serta dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

10

Adapun tugas koordinator berdasarkan Intruksi Bersama Menteri

Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor

INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 mengenai

pelaksanaan SAMSAT dalam penerbitan STNK, STCK, TNKB, TCKB dan

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBN-KB serta SWDKLLJ

adalah:

1. Mengkoordinir kegiatan di luar teknis administrasi;

2. Melakukan pengaturan tata kerja dan tata ruang gedung Kantor Bersama

SAMSAT.9

Dengan melaksanakan pelayanan tersebut diperlukanlah koordinasi oleh

semua instansi yang terlibat agar dapat memperoleh suatu hasil yang efektif di

dalam suatu pelayanan, baik POLRI bertugas memberi pelayanan registrasi dan

identifikasi STNK, STCK, TNKB, TCKB, Dinas Pendapatan Daerah yang

bertugas memungut PKB dan BBN-KB dan PT. Jasa Raharja (Persero) bertugas

memungut Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas pokok Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi yakni bertanggungjawab dalam melaksanakan

koordinasi antar instansi dalam proses pelayanan SAMSAT, maka Cabang

Pelayanan Dinas Pendapatan berkoordinasi dengan instansi yang terkait agar

diperoleh kerjasama yang sinergi dalam melayani wajib pajak pada SAMSAT.

Adapun salah satu SAMSAT yang ada di kota Bandung yaitu SAMSAT Cabang

Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II

9 Inbers Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan


pelaksanaan SAMSAT

11

Kawaluyaan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu POLRI dan PT.

Jasa Raharja (Persero) provinsi Jawa Barat.

Adapun komposisi wajib pajak yang melakukan registrasi dan identifikasi

kendaraan bermotor, pembayaran PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ pada SAMSAT

Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II

Kawaluyaan dapat dilihat pada total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Total Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pada SAMSAT CPDP Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II

Kawaluyaan

Terhitung dari Januari s/d Maret 2013

No Bulan SKPD Pajak Kendaraan Bermotor

1. Januari 18,355

2. Februari 16,245

3. Maret 16,909

JUMLAH 51,509

Sumber: Bagian Bendahara Penerimaan CPDP Daerah Provinsi Wilayah Kota

Bandung II Kawaluyaan.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa wajib pajak yang harus

mendapatkan pelayanan yang prima semakin banyak, hal ini menuntut para

penyedia pelayanan SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yaitu

Dispenda, POLRI dan PT. Jasa Raharja (Persero) untuk lebih meningkatkan

koordinasi diantara mereka agar efektivitas pelayanan tercapai, sehingga wajib

pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sebagai tanggungjawab pihak

pemerintah dalam mewujudkan tujuannya.

12

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada SAMSAT (Sistem

Administrasi Manunggal Satu Atap) unit Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan

(CPDP) Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan, diketahui bahwa

efektivitas pelayanan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini

terlihat pada beberapa indikasi sebagai berikut:

1. Rasa empaty dalam pelayanan rendah, dibuktikan dengan adanya perlakuan

yang tidak adil oleh petugas dalam memberikan pelayanan kepada wajib

pajak. Contoh kasus yang terjadi dilapangan yaitu wajib pajak yang

mempunyai hubungan saudara atau hubungan teman dengan petugas,

pengurusan dalam pelayanannya sering kali didahulukan.

2. Kemudahan dan kesederhanaan persyaratan administrasi pengurusan STNK

masih kurang dikarenakan wajib pajak harus menyiapkan beberapa

persyaratan dalam pengurusan STNK. Contoh untuk proses mutasi, BBN-KB

dan STNK ulang lima tahun kendaraan harus dilakukan cek fisik terlebih

dahulu; memfotocopy beberapa berkas; dan untuk proses BBN-KB II

pengambilan berkas untuk tahun 2008 ke bawah masih dilakukan di SAMSAT

Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Bandung III

Soekarno Hatta.

Penulis beranggapan bahwa salah satu faktor tidak tercapainya efektivitas

pelayanan SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) pada Cabang

Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan ini

disebabkan karena lemahnya koordinasi fungsional antara instansi terkait sebagai

pelaksana operasional.

13

Maka berdasarkan dari indikasi-indikasi permasalahan di atas, penulis

tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan menuangkannya dalam

bentuk skripsi yang berjudul: “Pengaruh Koordinasi Antar Instansi terhadap

Efektivitas Pelayanan SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap)

pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota

Bandung II Kawaluyaan.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis

merumuskan identifikasi masalah dengan indikasi-indikasi masalah sebagai

berikut:

1. Koordinator intern yaitu unsur kepolisian kurang memonitoring dan

menertibkan seluruh pelaksanaan kegiatan lapangan yang berkaitan dengan

mekanisme pembayaran PKB/ BBN-KB, pembayaran SWDKLLJ sampai

dengan penyerahan STNK kepada wajib pajak.

2. Tidak ada evaluasi kinerja antar instansi terhadap penanganan keluhan atau

masalah wajib pajak yang berkaitan dengan pengurusan surat-surat kendaraan

bermotor, seperti kesalahan dalam pengetikan nomor dan alamat wajib pajak.

Keluhan wajib pajak hanya ditangani oleh masing-masing instansi tanpa

adanya koordinasi diantara mereka. Hal ini menyebabkan wajib pajak sulit

untuk mengajukan pengaduan dan penanganan keluhan wajib pajak menjadi

terhambat. Monitoring hanya dilakukan oleh masing-masing Kepala Seksi dari

ketiga instansi tersebut yaitu Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP)

Daerah, POLRI dan PT. Jasa Raharja (Persero).

14

3. Kurangnya informasi yang mengalir kepada koordinator mengenai kondisi

yang sedang berlangsung dan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam

penyelesaian tugas masing-masing anggota sehingga masalah dan kesulitan

tersebut tidak dapat dijadikan bahan pembahasan bersama dalam evaluasi

kerja.

4. Tidak ada forum komunikasi bersama guna memecahkan masalah yang

berkaitan dengan adanya pelayanan penyelesaian STNK. Kegiatan rapat

koordinasi masih belum berjalan efektif karena belum terjadwalkan secara

rutin mengenai rapat tersebut. Rapat hanya dilakukan pada keadaan yang

memang perlu untuk dilakukan. Sehingga penyelesaian masalah-masalah

mengenai pelayanan SAMSAT belum dapat terselesaikan.

1.3 Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada identifikasi masalah tersebut di atas, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kesatuan tindakan terhadap efektivitas pelayanan

SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) pada Cabang


Kawaluyaan.

2. Seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap efektivitas pelayanan



Kawaluyaan.

15

3. Seberapa besar pengaruh pembagian kerja terhadap efektivitas pelayanan



Kawaluyaan.

4. Seberapa besar pengaruh disiplin terhadap efektivitas pelayanan SAMSAT

(Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) pada Cabang Pelayanan Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan.

5. Seberapa besar pengaruh kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan

disiplin secara simultan terhadap efektivitas pelayanan SAMSAT (Sistem

Administrasi Manunggal Satu Atap) pada Cabang Pelayanan Dinas


1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan

tujuan khusus sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

koordinasi antar instansi terhadap efektivitas pelayanan SAMSAT (Sistem

Administrasi Manunggal Satu Atap) yang ada pada Cabang Pelayanan Dinas


16

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa

besar:

a. Pengaruh kesatuan tindakan terhadap efektivitas pelayanan SAMSAT



b. Pengaruh komunikasi terhadap efektivitas pelayanan SAMSAT (Sistem



c. Pengaruh pembagian kerja terhadap efektivitas pelayanan SAMSAT



d. Pengaruh disiplin terhadap efektivitas pelayanan SAMSAT (Sistem



e. Pengaruh kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan dispilin

secara simultan terhadap efektivitas pelayanan SAMSAT (Sistem



17

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yang menjadi harapan penulis adalah:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Bagi Penulis

a. Untuk menerapkan ilmu atau teori-teori serta memberikan pemikiran bagi

penulis mengenai pengembangan ilmu Administrasi Negara.

b. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang organisasi dan manajemen

khususnya mengenai koordinasi antar instansi pemerintah.

2. Bagi Lembaga

a. Penelitian ini dapat berguna sebagai pengembangan ilmu Administrasi

Negara mengenai fungsi manajemen khususnya mengenai koordinasi dan

efektivitas pelayanan.

b. Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran

yang bermanfaat bagi kalangan akademis.

3. Bagi Instansi

a. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang

pentingnya koordinasi diantara instansi dalam mewujudkan efektivitas

pelayanan yang baik.

b. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi termasuk

pemecahan masalah administrasi khususnya mengenai koordinasi terhadap

efektivitas pelayanan SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu

Atap).

18

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan,

kependidikan khususnya dalam membuka pola pikir penulis yang lebih

terarah.

b. Memenuhi salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sidang Munaqasah

Strata Satu (S1) pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Bagi Lembaga

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mereka

(mahasiswa) lain yang akan menindaklanjuti penelitian ini dengan

mengambil penelitian yang sama dan dengan informan penelitian yang

lebih baik.

b. Dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu Administrasi Negara.

3. Bagi Instansi

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif

bagi instansi yang terkait dalam pelayanan Sistem Administrasi

Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

b. Memberikan masukan bagi instansi terkait untuk dijadikan sumbangan

pemikiran khususnya bagi pelayanan SAMSAT pada Cabang Pelayanan

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan.

19

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam suatu studi penelitian perlu adanya kejelasan titik tolak atau

landasan berpikir untuk memecahkan dan membahas masalah. Untuk itu perlu

disusun suatu kerangka teori sebagai pedoman yang menggambarkan darimana

sudut masalah tersebut disorot.

Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan

penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel

atau pokok masalah yang ada dalam penelitian.10

Sebelum melakukan penelitian

yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai

landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti

masalah yang dipilihnya.

Suatu organisasi dibentuk karena adanya tujuan yang akan dicapai. Agar

tujuan organisasi tersebut tercapai, diperlukan usaha-usaha yang dilakukan oleh

sekelompok orang melalui kerjasama. Kerjasama yang baik akan memungkinkan

tercipta jika diantara komponen-komponen di dalam organisasi tersebut terjalin

suatu koordinasi yang baik. Melalui koordinasi, keselarasan usaha dari bagian-

bagian tersebut kearah pencapaian tujuan bersama dapat dilakukan. Tanpa

koordinasi, individu-individu dan unit-unit dalam organisasi akan kehilangan

pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka mulai mengejar

kepentingan sendiri yang sering merugikan tercapainya tujuan organisasi secara

keseluruhan.

10

Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka

Cipta, hlm: 92

20

Adapun pengertian koordinasi menurut Harold Koontz, Cyril O’Donnell

dan Heinz Weihrich yang dikutip oleh Moekijat dalam bukunya “Koordinasi:

Suatu Tinjauan Teoritis”, mengemukakan bahwa koordinasi adalah pencapaian

keselarasan dari usaha individu dan kelompok ke arah pencapaian maksud dan

tujuan kelompok”.11

Handayaningrat dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan

Manajemen”, mendefinisikan koordinasi merupakan usaha yang mengarahkan dan

menyatukan kegiatan-kegiatan dalam satuan kerja organisasi, sehingga organisasi

bergerak sebagai satuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi

yang diperlukan untuk mencapai tujuannya”.12

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Stoner dan Freeman yang

mendefinisikan koordinasi sebagai berikut.

Koordinasi adalah proses pemaduan sasaran dan kegiatan unit-unit kerja

(bagian atau bidang-bidang fungsional) yang terpisah untuk dapat

mencapai tujuan organisasi secara efektif tanpa koordinasi para individu

dan bagian-bagian akan kehilangan pemahaman akan peran mereka dalam

organisasi dan tergoda untuk mengejar kepentingan khususnya

kepentingan mereka sendiri, seringkali dengan mengorbankan tujuan

organisasi yang lebih besar.13

Kemudian Handoko menyatakan pula mengenai pengertian koordinasi

yang berbeda. Menurutnya koordinasi (coordination) adalah proses

pengintegrasian tujuan-tujuan dari kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang

11

Moekijat. 1994. Koordinasi: Suatu Tinjauan Teoritis. Bandung: Mandar Maju, hlm: 3 12

Soewarno Handayaningrat. 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.

Jakarta: CV Haji Masagung, hlm: 88 13

Stoner dan Freeman. 1994. Hlm: 501

21

terpisah (departemen/ bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai

tujuan organisasi secara efisien.14

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa

koordinasi merupakan proses penyatupaduan atau penyelerasan kegiatan dari unit-

unit organisasi yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga segala

usaha organisasi diarahkan kepada tujuan bersama yang telah ditetapkan dimana

diharapkan tidak terdapat kekacauan, overlapping dan kekosongan pekerjaan baik

orang maupun jabatan, seperti dikemukakan oleh Hasibuan berikut ini.

Koordinasi dapat diartikan menggerakan segala usaha organisasi untuk

melaksanakan usaha sebanyak mungkin atau koordinasi berarti usaha

untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, kekembaran atau

kekosongan pekerjaan. Orang-orang dan pekerjaannya disalurkan dan

diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu.15

Koordinasi yang baik dapat diciptakan apabila faktor-faktor koordinasi

dilaksanakan dengan baik, Hasibuan berpendapat pula bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi koordinasi adalah kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja

dan disiplin.16

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah apabila faktor-faktor koordinasi

dilaksanakan dengan baik, maka koordinasi akan dapat berjalan dengan efektif

dan selanjutnya diharapkan efektivitas pelayanan akan tercapai.

14

Y. Hani Handoko. 1995. Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPFE. hlm:195 15

Malayu S.P. Hasibuan. 2006. Manajemen: Dasar, Pegertian dan Masalah. Jakarta: Bumi

Aksara. hlm:85 16


Aksara, hlm:88

22

Mengenai pengertian efektivitas, penulis memilih pendapat H. Emerson

yang dikutip oleh Handayaningrat dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu

Administrasi dan Manajemen yaitu bahwa:

Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran/ tujuan yang

telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah apabila sasaran atau tujuan yang

telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah sesuai.

Jadi, kalau tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan, pekerjaan tidak efektif.17

Menurut Stewart, konsep efektivitas pelayanan meliputi:

Efektivitas pelayanan sangat ditentukan dari mampuntidaknya unsur

aparatur negara mengakomodasi tuntutan kebutuhan masyarakat dengan

menempatkan pelanggan di “kursi pengemudi” dan mendengar keluhan

masyarakat lalu aparat mengakomodasikannya. Keinginan masyarakat

akan pelayanan merupakan acuan bagi aparat dalam melakukan kajian

akan konsep pelayanan yang cepat melalui pemberdayaan.18

Sedangkan Hutahuruk menyatakan efektivitas pelayanan:

Efektivitas pelayanan adalah sejauh mana kebutuhan masyarakat dapat

dilayani oleh aparat penyedia jasa pelayanan jalan, air minum dan

sebagainya, apakah pelayanan sipil meliputi hak warga negara

mendapatkan kelengkapan kewarganegaraan dimana warga negara

memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Efektifitas pelayanan kepada

masyarakat juga menyangkut hak aktif maupun pasif, hak positif maupun

negatif. Segala yang berkaitan dengan hak dan kewajiban terpenuhinya

dan diterima sebagai kebutuhan masyarakat itulah yang disebut efektifitas

pelayanan kepada masyarakat.19

Kesimpulan mengenai alat ukur efektivitas pelayanan diutarakan oleh

Hutapea yang mengutip dari beberapa pendapat ahli, seperti Jablonski, 1991;

Osborn dan Gabler, 1992; De Vrye, 1994; Fitzsimmon and Fitzsimmon, 1994;

Stewart, 1994; Moenir, 1995; Balk, 1997; Gazspert, 1997; Tjiptono, 1997;

17

Soewarno Handayaningrat. 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.Jakarta:

CV Masagung, hlm: 16 18

Stewart. 1994. hlm:13 19

Hutahuruk. 1998. hlm: 216

23

Lukman, 1999 dan Tjokroamidjojo, 2001 yang menyatakan enam dimensi yang

dapat dijadikan alat ukur efektivitas pelayanan:

1. Kejelasan dan kepastian

2. Kemudahan dan kesederhanaan

3. Ketepatan dan kecepatan

4. Kearifan dan empati pelayanan

5. Keterbukaan

6. Kesadaran masyarakat sebagai warga negara.20

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas

menekankan pada tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan

mempertahankan mekanisme dalam pencapaian tujuan atau sasaran sesuai dengan

yang telah direncanakan sebelumnya dalam hal ini yaitu pencapaian pelayanan

SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang baik pada Cabang

Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Daerah Wilayah Kota Bandung II

Kawaluyaan.

Penerapan koordinasi diperlukan untuk mencapai hubungan kerja yang

terpadu dan terencana dengan dukungan aktif dari semua unsur organisasi dalam

upaya pencapaian tujuan secara efektif, sejalan dengan pendapat dari Indrawati,

yang mengemukakan bila suatu tujuan tertentu akan dicapai secara efektif oleh

suatu usaha bersama, maka adalah logis setiap usaha harus digabungkan

sedemikian rupa sehingga setiap waktu tadi akan memberikan hasil maksimal

untuk mencapai tujuan tertentu.21

20

Hutapea. Pelayanan Prima. 2002 21

Indrawati. 1989. hlm: 51

24

Keterkaitan antara koordinasi dengan efektivitas dikemukakan oleh Terry

yang dikutip oleh Hasibuan, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau

teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan

pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada

sasaran yang telah ditentukan”.22

Hubungan koordinasi dan efektivitas dikemukakan juga oleh Sugandha,

agar di dalam suatu organisasi atau di dalam administrasi pemerintahan terdapat

hasil kerja yang efektif, maka setiap kegiatan manusianya harus terkoordinasi.23

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis mengemukakan anggapan

dasar sebagai berikut:

1. Koordinasi adalah suatu proses penyatupaduan segala kegiatan dan hubungan

dari berbagai bagian atau unit kerja yang berbeda sebagai upaya menuju

keselarasan dan kesatuan kerja dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditentukan bersama.

2. Efektivitas pelayanan merupakan sesuatu yang menentukan kepuasan

pelanggan, berupa kejelasan dan kepastian, kesederhanaan dan keterbukaan

baik prosedur, persyaratan, rincian biaya dan waktu penyelesaian, guna

mempercepat proses penyelesaian pemberian pelayanan administrasi maupun

penyelesaian permasalahan yang timbul dalam memberikan pelayanan.

3. Faktor-faktor koordinasi yang dilaksanakan dengan baik akan mewujudkan

efektivitas pelayanan.

22


Aksara, hlm: 80 23

Dann Sugandha. 1988. Koordiansi: Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Jakarta: Intermedia,

hlm: 41

25

Berdasarkan anggapan dasar di atas, maka penulis menuangkannya dalam

model kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 1.1

Gambar Kerangka Pemikiran

Selain menuangkan dalam bentuk kerangka pemikiran, penulis pun

menuangkan dalam bentuk paradigma penelitian.

(Hasibuan: 2006:88)

Gambar 1.2

Paradigma Penelitian

Intruksi Bersama Menhankam,

Mendagri dan Menkeu Nomor

INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun

1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang

pelaksanaan SAMSAT

Efektivitas Pelayanan:

1. Kejelasan dan Kepastian

2. Kemudahan dan Kesederhanaan

3. Ketepatan dan Kecepatan

(Hutapea: 2002)

Koordinasi antar Instansi:

1. Kesatuan tindakan (X1)

2. Komunikasi (X2)

3. Pembagian Kerja (X3)

4. Disiplin (X4)

(Hasibuan: 2006:88)

Kesatuan tindakan (X1)

Komunikasi (X2)

Pembagian Kerja (X4)

Disiplin (X4)

KOORDINASI

(Variabel X)

Sub Variabel X:

EFEKTIVITAS PELAYANAN

(Variabel Y)

Sub Variabel Y:

1. Kejelasan dan Kepastian

2. Kemudahan dan

Kesederhanaan

3. Ketepatan dan Kecepatan

(Hutapea: 2002)

26

Keterangan:

: adanya pegaruh antara koordinasi dengan efektivitas pelayanan.

Berdasarkan pada gambar 1.1 di atas menunjukan bahwa terdapat

hubungan antara koordinasi antar instansi dengan efektivitas pelayanan pada

SAMSAT.

1.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.24

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut di atas, maka penulis

merumuskan hipotesis umum sebagai berikut “Adanya pengaruh yang signifikan

dari koordinasi antar instansi terhadap efektivitas pelayanan SAMSAT (Sistem

Administrasi Manunggal Satu Atap) pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan”.

Selain merumuskan hipotesis secara umum, penulis juga merumuskannya

dalam hipotesis statistik sebagai berikut.

1. H1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara kesatuan

tindakan terhadap efektivitas pelayanan SAMSAT (Sistem

Administrasi Manunggal Satu Atap) pada Cabang

Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah

Kota Bandung II Kawaluyaan.

24

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, hlm:70

27

2. H2 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi

terhadap efektivitas pelayanan SAMSAT (Sistem




3. H3 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembagian kerja

terhadap efektivitas pelayanan SAMSAT (Sistem




4. H4 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin terhadap

efektivitas pelayanan SAMSAT (Sistem Administrasi

Manunggal Satu Atap) pada Cabang Pelayanan Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II

Kawaluyaan.

5. H5 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara kesatuan

tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin secara

simultan terhadap efektivitas pelayanan SAMSAT (Sistem




28

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koordinasi

2.1.1 Pengertian Koordinasi

Pengertian koordinasi berasal dari bahasa Inggris coordination yang

berarti being co-ordinate, yaitu adanya koordinat yang bersamaan dari dua garis

dalam bidang datar, yang dapat diartikan bahwa dua garis yang berpotongan pada

koordinat tertentu. Di dalam administrasi, koordinasi bersangkutpaut dengan

penyerasian serta penyatuan tindakan dari sekelompok. Koordinasi merupakan

tindakan untuk mempersatukan suatu usaha agar mengarah pada sasaran yang

sama dalam upaya mencapai tujuan secara efektif. Koordinasi tersebut pada

hakikatnya merupakan perwujudan daripada kerjasama antar unit organisasi

maupun antara satu organisasi lainnya dalam melaksanakan kegiatan.

Sementara itu di pihak lain secara langsung atau tidak langsung. Moekijat

mengemukakan bahwa “secara etimologis, koordinasi berasal dari Bahasa Latin

yaitu cum dan ordinate. Cum mempunyai arti bersama-sama dan ordinate berarti

menyusun dan menempatkan sesuatu menurut seharusnya.25

Sedangkan menurut Siagian yang dimaksud dengan koordinasi adalah

“Suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau

kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara

yang seefisien mungkin”.26

25

Moekijat. 1994. Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis). Bandung: Mandar Maju. Hlm: 2. 26

Soendang P. Siagian. 1996. Filsafat Administrasi. Jakarta: CV Haji Masagung, hlm:110

29

Pengertian koordinasi yang lain menurut Handoko adalah “Proses

pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang

terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk

mencapai tujuan organisasi secara efisien”.27

Berdasarkan definisi di atas koordinasi merupakan suatu kegiatan yang

mengarah pada pengaturan tata kerja dari satu gabungan usaha bersama dalam

mencapai tujuan seefisien mungkin, dengan tidak melepaskan suatu pembagian

tugas yang tersusun sesuai dengan rencana maka tujuan bersama akan tercapai.

Koordinasi merupakan suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara

hubungan yang baik diantara kegiatan-kegiatan non fisik. Koordinasi menjadi

penting dalam organisasi-organisasi yang komplek karena di dalam organisasi

tersebut terdapat banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan banyak orang yang

berada dalam bagian yang berbeda. Koordinasi juga diperlukan untuk

menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang melibatkan lebih dari satu organisasi.

Kebutuhan akan koordinasi timbul apabila suatu organisasi memerlukan

suatu kesempurnaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan apabila terdapat

keadaan yang saling ketergantungan diantara kegiatan-kegiatan suatu organisasi,

maka hasil yang efektif akan dapat tercapai manakala kegiatan-kegiatan tersebut

terkoordinasi dengan baik diantara unit-unit atau bagian-bagian dalam organisasi.

Begitupun bila melibatkan berbagai organisasi, koordinasi memainkan peranan

yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung

27

Y. Hani Handoko. 1995. Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPFE, hlm:195

30

jawab dalam setiap organisasi yang terkait, sekaligus melahirkan jaringan

hubungan kerja yang diperlukan oleh masing-masing organisasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat George R. Terry yang dikutip oleh Sutarto

sebagai berikut:

“Coordinating is orderly synchronization of efforts to provide the proper

amount, timing, and directing of executing resulting in harmonious an unified

action to stated objective. (Koordinasi adalah penyerempakkan kerja sebaik-

baiknya untuk mengatur keseluruhan secara total dalam waktu yang telah

ditentukan dengan bimbingan pelaksanaan yang terarah, sehingga terdapat

tindakan yang serasi dan seragam untuk mencapai suatu tujuan yang telah

ditetapkan)”.28

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Farland yang dikutip oleh

Handayaningrat bahwa yang dimaksud dengan koordinasi adalah: “suatu proses

dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara

bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan

bersama.”29

Dengan demikian dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli di

atas, memberikan gambaran bahwa suatu kegiatan manajemen dalam suatu

organisasi dapat mengarah pada kesatuan gerak dalam mencapai tujuan, maka

sangatlah penting menyelenggarakan fungsi koordinasi. Dengan koordinasi

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit dalam sebuah organisasi akan

berjalan dengan terpadu, sehingga dapat benar-benar mengarah pada pencapaian

tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan koordinasi

merupakan hal yang penting dalam organisasi, karena koordinasi diperlukan untuk

menghindari terjadinya penyimpangan atas rencana yang telah ditetapkan.

28

Sutarto. 1993. hlm:144 29

Soewarno Handayaningrat. 1985. Pengatar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Bumi

Aksara, hlm:89

31

Adapun menurut Handayaningrat, ciri-ciri koordinasi adalah sebagai

berikut:

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu

koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada

pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil, karena ia telah

melakukan koordinasi dengan baik.

2. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena

kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi

dengan sebaik-baiknya.

3. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (continues process).

Artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka

tercapainya tujuan organisasi.

4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan

karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok,

bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang

bekerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

5. Konsep kesatuan tindakan. Kesatuan tindakan adalah inti daripada

koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-

usaha/ tindakan-tindakan daripada setiap tindakan individu sehingga

diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama.

6. Tujuan koordinasi dalah tujuan bersama (common purpose). Kesatuan

usaha/ tindakan meminta kesadaran/ pengertian kepada semua

individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai

kelompok dimana mereka bekerja.30

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Koordinasi

Hasibuan berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi

adalah sebagai berikut.31

1. Kesatuan Tindakan

Pada hakikatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota

organisasi atau satuan-satuan untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya

dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan

organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.

30

Handayaningrat. 1991. Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan nasional. Jakarta: PT.

Gunung Agung, hlm :42 31


Aksara, hlm:88

32

Oleh sebab itu, konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi.

Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur

sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga

terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini

adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu

koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa

kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah

direncanakan.

2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi,

sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan

rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi.

Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia

dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Perkataan komunikasi berasal dari

perkataan “communicare”, yaitu yang dalam bahasa Latin mempunyai arti

berpartisipasi ataupun memberitahukan. Dalam organisasi, komunikasi sangat

penting karena dengan komunikasi, partisipasi anggota akan semakin tinggi

dan pimpinan memberitahukan tugas kepada bawahan harus dengan

komunikasi. Dengan demikian, komunikasi merupakan hubungan antara

komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam

menciptakan komunikasi.

Berdasarkan pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat

bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah

33

tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi,

yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas,

dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk

pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal

perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh

seseorang kepada orang lain.

Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam

suatu lingkungan.

b. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan.

c. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari

generasi yang satu ke generasi yang lain.

Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh

seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui

informasi atau pendapat atau pesan atau ide yang disampaikannya kepada

orang tersebut.

3. Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan

bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua

atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan

dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu

organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor).

Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi

34

diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai

tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian

kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu

organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap

individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan

sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektivitas secara

dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan

keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak

seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk

melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan

bagian-bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian

pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari

keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

4. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara

terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan.

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar

kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-

masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar

diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

Disiplin kerja adalah “suatu alat yang digunakan para manajer untuk

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu

35

perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan

kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma

sosial yang berlaku”. Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu

sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk

tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

Dalam suatu organisasi penerapan peraturan kepada seseorang atau

anggota organisasi dikelola oleh pimpinan. Pimpinan diharapkan mampu

menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui

kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan

konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin

mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya.

Dengan demikian disiplin itu sangat penting artinya dalam proses pencapaian

tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat menentukan dalam pencapaian

tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi adalah kesatuan tindakan,

komunikasi, pembagian kerja dan disiplin yang jika dilakukan dengan baik maka

tujuan koordinasi akan tercapai.

2.1.3 Teknik, Prinsip dan Unsur Koordinasi

Untuk membantu pelaksanaan koordinasi agar terlaksana sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan guna mencapai kesatuan tindakan, maka diperlukan

beberapa teknik untuk membantu pelaksanaan koordinasi.

36

Griffin, sebagaimana yang dikutip oleh Moekijat mengenai koordinasi

sebagai berikut: “Prinsip-prinsip koordinasi adalah kebenaran-kebenaran yang

pokok atau apa yang diyakini menjadi kebenaran-kebenaran dalam bidang

koordinasi.”32

Selanjutnya Moekijat mengemukakan beberapa teknik yang perlu

diterapkan dalam melaksanakan koordinasi, teknik tersebut antara lain:

1. Hierarki manajerial, dipergunakan untuk mencapai koordinasi, maka

seorang manajer ditempatkan dan dibebani dengan bagian-bagian atau

unit-unit yang saling bergantung.

2. Peraturan dan prosedur, kegiatan-kegiatan rutin koordinasi sering

dapat ditangani melalui peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur

standar.

3. Peranan penghubung, individu dalam suatu peranan penghubung

mengkoordinasikan dua atau lebih unit yang saling bergantung dengan

tindak sebagai suatu tempat umum hubungan.

4. Satuan tugas, dapat bertindak apabila kebutuhan akan koordinasi

sangat penting.

5. Bagian integrasi, bagian integrasi hampir sama dengan satuan-satuan

tetapi bagian-bagian integrasi sifatnya lebih tetap/ permanen.33

Prinsip koordinasi menurut Hicks dan Gullett yang dikutip oleh Moekijat

yaitu “Menjelaskan bahwa hasil kerja organisasi yang efektif tercapai apabila

semua orang dan sumber daya diselaraskan, diseimbangkan dan diberikan

pengarahan.”34

Sedangkan menurut Pabudji yang dikutip pula oleh Moekijat menyebutkan

empat prinsip utama koordinasi, sebagai berikut:

1. Koordinasi harus dimulai dari permulaan sekali;

2. Koordinasi adalah tahap continue;

3. Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuan-

pertemuan bersama;

32

Moekijat. 1994. Koordinasi: Suatu Tijauan Teoritis. Bandung: Mandar Maju, hlm: 36 33

Moekijat. 1994. Koordinasi: Suatu Tijauan Teoritis. Bandung: Mandar Maju, hlm: 42 34

Moekijat. 1994. Koordinasi: Suatu Tijauan Teoritis. Bandung: Mandar Maju, hlm: 37

37

4. Perbedaan-perbedaan dalam pandangan harus dikemukakan secara

terbuka dan diselidiki dalam hubungan situasi seluruhnya.35

Dalam administrasi pemerintah, koordinasi dimaksudkan untuk

menyelaraskan dan menyatukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat

pemerintah. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Dann Sugandha yang

mengemukakan:

“Pada dasarnya suatu organisasi merupakan suatu sistem yang bagian-

bagian adalah unit-unit yang ada dalam organisasi tersebut. Setiap unit

tidak dapat melepaskan diri dari unit lainnya. Demikian halnya karena (1)

Suatu unit tidak mungkin dapat berfungsi dengan baik tanpa dibantu oleh

unit yang lain, (2) Tiap unit berkewajiban mendukung pelaksanaan unit

lainnya bila seluruh organisasi ingin bergerak dengan lancer dan efektif

melaksanakan tugasnya mencapai tujuan. Disinilah pentingnya penerapan

prinsip-prinsip koordinasi tersebut.” 36

Berkaitan dengan prinsip-prinsip koordinasi, Sugandha menjelaskan

bahwa:

“Untuk menciptakan koordinasi yang baik dalam organisasi, maka

diperlukan suatu landasan pelaksanaan koordinasi yaitu prinsip-prinsip

fungsional dalam koordinasi. Prinsip-prinsip fungsionalisasi ini

merupakan titik tolak pemikiran untuk dapat memahami atau membuka

jalan dalam menciptakan suatu tata hubungan kerja atau kondisi yang

dikehendaki dalam proses koordinasi sehingga masalah-masalah yang

timbul dalam pelaksanaan tersebut dapat tercapai.”37

Lebih lanjut menurut Sugandha untuk menciptakan koordinasi yang baik

dalam organisasi, maka koordinasi yang dilakukan harus didasarkan pada prinsip-

prinsip koordinasi sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang

harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.

35

Moekijat. 1994. Koordinasi: Suatu Tijauan Teoritis. Bandung: Mandar Maju, hlm: 38-39 36

Dann Sugandha. 1988. Koordinasi: Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Jakarta: Intermedia,

hlm: 12 37

Dann Sugandha. 1988. Koordiansi: Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Jakarta: Intermedia,

hlm: 47

38

2. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus

dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya.

3. Adanya ketaatan atau loyallitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas

masing-masing serta jadwal yang telah diterapkan.

4. Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama

mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk

masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.

5. Adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta

memonitor kerjasama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah

bersama.

6. Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator

sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan

mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.

7. Adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-

masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.38

Namun, agar tujuan organisasi dapat tercapai dan dapat berjalan dengan

maksimal, maka unsur-unsur koordinasi pun haruslah terpenuhi semaksimal

mungkin. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur koordinasi merupakan bagian-

bagian yang membentuk koordinasi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan

mengakibatkan koordinasi tidak berjalan maksimal dan tujuan koordinasi tidak

dapat tercapai. Sugandha pun menjelaskan mengenai unsur-unsur koordinasi

sebagai berikut:

1. Unit-unit atau organisasi-organisasi adalah kelompok-kelompok kerja

yang tentunya mempunyai fungsi yang berbeda.

2. Sumber-sumber atau potensi yang ada pada unit-unit organisasi atau

pada organisasi-organisasi yaitu tenaga kerja, keterampilan dan

pengetahuan

3. Gerak kegiatan yaitu segala daya upaya, segala tindakan yang

dikerjakan oleh pejabat-pejabat maupun kelompok kerja dalam

melakukan tugasnya.

4. Kesatupaduan yaitu terdapat pertautan atau hubungan diantara

sesamanya sehingga mewujudkan suatu integrasi atau kesatuan yang

kompak.

38


hlm: 47

39

5. Keserasian yaitu adanya urutan-urutan pekerjaan sesuatu yang tersusun

secara logis atau dilakukan dalam waktu yang bersamaan akan tetapi

tidak menimbulkan duplikasi (pengulangan) atau pertentangan.

6. Arah yang sama yaitu adanya tujuan dan sasaran yang sama diantara

unit-unit atau organisasi-organisasi. 39

Keberhasilan seorang koordinator dalam melaksanakan koordinasi

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain oleh jenis permasalahan atau

persoalan yang dihadapi serta cara yang digunakan dalam melaksanakan

koordinasi itu sendiri. Sehubungan dengan hal itu, ada beberapa langkah untuk

menciptakan koordinasi yang baik. Seperti yang dikemukakan oleh Manullang,

yaitu:

1. Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur, unit-unit atau

instansi-instansi yang akan dikoordinasikan

2. Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus

bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi

3. Membuat pedoman yang diberikan kepada setiap unit untuk dijadikan

pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas masing-masing

4. Mengadakan pertemuan-pertemuan informal antara pimpinan atau

atasan dengan bawahannya dalam rangka memberikan bimbingan,

konsultasi dan pengarahan, serta menyelesaikan masalah.40

2.1.4 Jenis-jenis Koordinasi

Handayaningrat mengemukakan tentang pengertian koordinasi yakni

“Usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari bagian-

bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan

sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan.”41

39


hlm: 13-14 40

Manullang. 1991. Pokok-pokok Manajemen. Bandung: Mandar Maju, hlm: 78-79 41


Aksara, hlm:88

40

Selanjutnya Handayaningrat membedakan koordinasi menjadi dua jenis

yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi internal, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh atasannya

secara langsung. Dalam koordinasi ini Kepala/ Manajer wajib

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan anggotanya, apakah anggotanya

telah melakukan tugas pekerjaannya sesuai dengan kebijaksanan atau

tugas pokoknya. Untuk mengetahui kemampuan Kepala/ Manajer

dalam mengkoordinasikan anggotanya, tergantung dari berapa jumlah

anggota yang dapat dikoordinasikan secara efektif. Jika terdapat

adanya rentang/ jenjang pengendalian (span of control) yang luas

berarti jumlah anggotanya yang harus dikendalikan banyak.

Sebaliknya jika terdapat adanya rentang atau jenjang pengendalian

(span of control) yang sempit, maka jumlah anggota yang harus

dikendalikan sedikit.

2. Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan secara

horizontal. Hal ini disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak

mungkin dapat melakukan sendiri tanpa bantuan unit oganisasi

lainnya. Dengan perkataan lain bahwa koordinasi fungsional wajib

dilakukan karena unit-unit/ organisasi lainnya mempunyai hubungan

secara fungsional dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Dalam

koordinasi fungsional ini dapat pula dibedakan antara koordinasi

fungsional yang bersifat internal dan eksternal.

a) Koordinasi fungsional yang berifat internal, yaitu bahwa unit-unit

dalam organisasi diperlukan koordinasi secara horizontal.

Koordinasi fungsional ini diperlukan karena antara unit satu

dengan unit lainnya mempunyai hubungan kerja secara fungsional.

b) Koordinasi fungsional yang bersifat eksternal, yaitu koordinasi

antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Hal ini bisa

menyangkut satu atau beberapa organisasi. Koordinasi fungsional

ini dilakukan karena sebuah organisasi tidak mungkin

menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari organisasi

lainnya.42

Jenis-jenis koordinasi juga dikemukakan oleh Ibnu Syamsi dalam bukunya

yang berjudul “Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen”, sebagai berikut:

1. Koordinasi Vertikal, yaitu koordinasi yang dilakukan atasan kepada

bawahannya. Dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan kegiatan-

kegiatan dalam unit kerja yang bersangkutan dapat tercapai dengan

efisien.

42


Aksara, hlm:91

41

2. Koordinasi Horizontal, yaitu koordinasi yang dilakukan dalam unit-

unit yang sederajat antara instansi yang sederajat.

3. Koordinasi Diagonal, yaitu koordinasi yang dapat terjadi dalam

organisasi yang pengelolaannya atau fungsinya secara sentralisasi.”43

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia juga membedakan tipe

atau jenis koordinasi sebagai berikut:

1. Koordinasi Hirarkis (Vertikal), yaitu koordinasi harus dilakukan oleh

seorang pejabat pimpinan dalam suatu instansi pemerintah terhadap

pejabat (pegawai) atau instansi bawahannya.

2. Koordinasi Fungsional, yaitu koordinasi yang harus dilakukan oleh

seorang pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi yang

tugasnya sering berkaitan berdasarkan azas fungsionalnya. Koordinasi

ini dapat dibedakan atas:

a) Koordinasi Fungsional Horizontal, yaitu koordinasi yang dilakukan

oleh seorang pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau

instansi lain yang setingkat, baik dalam satu instansi maupun

dengan instansi lain.

b) Koordinasi Fungsional Diagonal, yaitu koordinasi yang dilakukan

oleh seorang pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau

instansi lain yang lebih rendah tingkatannya tetapi buan

bawahannya.

3. Koordinasi Instansional, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh

beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang

bersangkutan.44

2.1.5 Metode dan Teknik Koordinasi

Menurut Handayaningrat, metode dan teknik yang dapat dipakai dalam

melakukan koordinasi sebagi berikut:

1. Koordinasi melalui kewenangan yaitu penggunaan wewenang

merupakan salah satu cara untuk menjamin terlaksananya koordinasi

dengan baik.

2. Koordinasi melalui konsensus yaitu melalui tiga diantaranya

konsensus melalui motivasi, artinya berupa kepentingan bersama nilai-

nilai yang dimiliki bersama yang dapat dipergunakan dalam menjamin

kelancaran koordinasi, konsensus melalui timbal balik artinya

diusahakan adanya keseimbangan antara tuntutan organisasi atau

tuntutan individual, baik yang bersifat material maupun yang bersifat

43

Ibnu Symasi. 1994. Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen. hlm: 115 44

Lembaga Administrasi Negara. 1990. Sistem Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: LAN

RI, hlm: 436

42

non material dan konsensus melalui ide artinya bahwa setiap orang

yang bekerja dalam organisasi berusaha mengidentifikasi dirinya

dalam keseluruhan tujuan yang hendak dicapai.

3. Koordinasi melalui pedoman kerja yaitu setiap kebijakan yang

digariskan pimpinan merupakan landasan atau petunjuk yang harus

disusun atas dasar manual, agar terdapat adanya kesatuan gerak dan

kesatuan tindak dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah

ditetapkan.

4. Koordinasi melalui suatu forum, yaitu dengan menggunakan wadah

tertentu sebagai cara mengadakan tukar informasi, mengadakan

konsultasi, mengadakan kerjasama dalam memecahkan masalah dan

pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas bersama.

5. Koordinasi melalui konferensi yaitu melalui rapat-rapat atau sidang-

sidang baik yang dilakukan pada tingkat pimpinan maupun

pelaksana.45

Berdasarkan uraian metode diatas maka dapat disimpulkan bahwa

koordinasi dapat dilakukan melalui metode dan teknik yang berbeda, tergantung

dari organisasi mana yang melakukan koordinasi dan tujuan apa yang dicapai dari

adanya koordinasi tersebut.

2.1.6 Mekanisme dan Proses Koordinasi

Mekanisme dan proses koordinasi sangat perlu dilakukan dalam

melaksanakan program-program dari suatu organisasi. Ditambah lagi dengan

adanya organisasi yang di dalam pelaksanaan operasionalnya dilakukan lebih dari

satu unit atau instansi. Oleh karena itu, mekanisme dan proses koordinasi perlu

dilakukan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Seperti yang dikemukakan

oleh Taliduhu Ndraha yang mengemukakan tentang mekanisme dan proses

koordinasi sebagai berikut:

1. Instansi menginformasikan bahan-bahan koordinasi kepada

Koordinator.

45


Aksara, hlm: 67

43

2. Koordinasi dengan menggunakan sarana atau wadah tertentu.

3. Oleh instansi yang bersangkutan, hasil koordinasi dilaporkan kepada

atasan masing-masing

4. Instansi yang bersangkutan menginformasikan hasil koordinasi itu

kepada instansi lain untuk diketahui dan diinstruksikan kepada

bawahannya.46

2.2 Efektivitas Pelayanan

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berarti telah tercapainya sasaran atau tujuan sesuai dengan

yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Emerson yang dikutip

oleh Handayaningrat bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelasnya

apabila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan

sebelumnya adalah efektif”.47

Pengertian lain mengenai efektivitas dikemukakan oleh Sondang P.

Siagian yang menyatakan bahwa:

“Efektif dapat diartikan pencapaian tujuan suatu usaha atau kegiatan

berencana, dapat diselesaikan tepat waktu dengan target yang telah

ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan efektivitas mengandung

pengertian suatu kegiatan yang dilaksanakan selalu dapat terselesaikan

sesuai dengan target yang telah ditetapkan”.48

Berdasarkan uraian pendapat di atas dapat dikatakan bahwa efektivitas

merupakan keadaan yang menunjukkan keberhasilan dari suatu kegiatan dalam

mencapai sasaran atau tujuan yang telah disepakati bersama sesuai dengan waktu

yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai

46

Taliduhu Ndraha. 2008, hlm: 66 47


Aksara, hlm: 16 48

Sondang P. Siagian. 1990. Filsafat Administrasi: Jakarta: CV Haji Masagung, hlm: 51

44

kemampuan berhasilnya suatu pekerjaan yang dilakukan pegawai sehingga dapat

berguna dan bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya Siagian dalam bukunya “Filsafat Administrasi”

mengindikasikan efektivitas kerja berdasarkan beberapa indikator: 1) Ketapatan

waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. 2) Adanya inisiatif dalam menyelesaikan

pekerjaan. 3) Pelakanaan kerja sesuai dengan tugas pokok. 4) Bekerja dengan

cermat untuk menekan tingkat kesalahan.49

Sedangkan pengukuran efektivitas menurut Dharma adalah 1) Ketepatan

waktu, yaitu sesuai tidak dengan waktu yang direncanakan. 2. Kualitas, yaitu

mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). 3. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus

diselesaikan atau dicapai.50

Sedarmayanti pun mengungkapkan dengan pengukuran yang sama

mengenai efektivitas sebagai berikut:

1. Tepat waktu, yaitu penyelesaian tugas yang ditetapkan sesuai dengan

batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pekerjaan

yang dilaksanakan dapat berhasil secara efektif.

2. Tetap kualitas, yaitu pekerjaan yang ditangani oleh pegawai sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan oleh instansi, pekerjaan

dilakukan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan sehingga terbebas

dari kesalahan dan hasil kerja dapat memberikan kepuasan kepada

masyarakat.

3. Tepat kuantitas, yaitu kemampuan pegawai untuk memenuhi target

atau jumlah yang ditetapkan dan dapat menyelesaikan pekerjaan lebih

banyak dengan tanggung jawab yang lebih besar.51

49

Sondang P. Siagian. 1990. Filsafat Administrasi: Jakarta: CV Haji Masagung, hlm: 151 50

Agus Dharma. 2001. Manajemen Prestasi Kerja. Jakarta: CV Rajawali, hlm: 154 51

Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja Cetakan Kedua. Jakarta:

CV Mandar Maju, hlm: 65

45

Sementara itu, efektivitas dilihat dari sudut pandang orang menurut

Magdalena Jamin yang dikutip dari pendapat Steers, efektivitas adalah sebagai

berikut:

Efektivitas organisasi mencakup tiga sudut pandang antara lain optimasi

tujuan yang akan dicapai, yaitu bila beberapa tujuan itu mendapat

perhatian dari lokasi sumber daya dan dari yang lebih besar, berkaitan

dengan interaksi antara organisasi dengan keadaan sekelilingnya dan

pemahaman prospek perilaku yang lebih memusatkan perhatian pada

pentingnya peranan perilaku manusia pada proses pencapaian tujuan

organisasi dan dalam efektivitas suatu organisasi.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan pengertian

efektivitas yaitu keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan

(sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2.2 Pengertian Pelayanan Publik/ Umum

Pelayanan publik (public service) oleh birokrasi publik merupakan salah

satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping

abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk

mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara sejahtera (walfare

state).

Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara diartikan sebagai

segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dalam bentuk

barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

46

Penyelenggaraan pelayanan umum menurut Lembaga Administrasi Negara

dapat dilakukan dengan berbagai macam pola antara lain :

1. Pola pelayanan fungsional, yaitu pola pelayanan umum yang diberikan

oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan

kewenangannya.

2. Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan umum yang diberikan

secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan

wewenangan dari instansi pemerintah lainnya yang bersangkutan.

3. Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan umum yang dilakukan

secara terpadu pada suatu tempat/ tinggal oleh beberapa instansi

pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing.

4. Pola pelayanan secara terpusat, yaitu pola pelayanan umum yang

dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku

koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait

dengan bidang pelayanan umum yang bersangkutan.52

Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang

dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan

(aparatur pemerintah) yang efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk

mencapai pelayanan publik yang profesional maka perlu memahami prinsip-

prinsip pelayanan publik yang baik yaitu, kesederhanaan, kejelasan, kepastian,

waktu, akurasi serta kenyamanan.

Prinsip pelayanan publik di atas harus disesuaikan dengan perkembangan

dan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima

sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

pelayanan umum/ publik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

52

Lembaga Administrasi Negara. 1990. Sistem Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: LAN

RI, hlm: 437

47

perundang-undangan yang didalamnya harus terdapat akuntabilitas dan

responsibilitas serta mutu/ kualitas pelayanan.

2.2.3 Pengertian Efektivitas Pelayanan

Mengingat kembali hakikat dari efektivitas itu sendiri bahwa suatu

program/ kegiatan dikatakan efektif adalah jika kegiatan tersebut sasaran dan

tujuannya tercapai. Maka dari itu efektifitas pelayanan yang dilaksanakan oleh

pemerintah dapat dikatakan efektif jika pelayanan tersebut berhasil memuaskan

dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Menurut Emerson yang dikutip oleh Soewarno menyatakan bahwa

“Efektivitas pelayanan publik merupakan pengukuran dalam arti tercapainya

sasaran dan tujuan yang telah ditemukan sebelumnya”.53

Sedangkan Siagian mendefinisikan efektivitas pelayanan adalah sebagai

berikut: “Efektivitas pelayanan publik berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada

waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau

tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut dengan waktu yang telah

ditetapkan”.54

Menurut Stewart konsep efektivitas pelayanan meliputi:

“Efektivitas pelayanan sangat ditentukan dari mampu tidaknya unsur

aparatur negara mengakomodasi tuntutan kebutuhan masyarakat dengan

menempatkan pelanggan di “kursi pengemudi” dan mendengar keluhan

masyarakat lalu aparat mengakomodasikannya. Keinginan masyarakat

akan pelayanan merupakan acuan bagi aparat dalam melakukan kajian

akan konsep pelayanan yang cepat melalui pemberdayaan”.

(Stewart, 1994: 13).

53


Aksara, hlm: 16 54

Soendag P. Siagian. Filsafat Administrasi. Jakarta: CV Haji Masagung, hlm:151

48

Sedangkan Hutahuruk menyatakan efektifitas pelayanan:

“Efektivitas pelayanan adalah sejauh mana kebutuhan masyarakat dapat

dilayani oleh aparat penyedia jasa pelayanan jalan, air minum dan

sebagainya, apakah pelayanan sipil meliputi hak warga negara

mendapatkan kelengkapan kewarganegaraan dimana warga negara

memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Efektifitas pelayanan kepada

masyarakat juga menyangkut hak aktif maupun pasif, hak positif maupun

negatif. Segala yang berkaitan dengan hak dan kewajiban terpenuhinya

dan diterima sebagai kebutuhan masyarakat itulah yang disebut efektifitas

pelayanan kepada masyarakat”.

(Hutahuruk,1998: 216)

Dari beberapa pengertian tentang efektivitas pelayanan menurut beberapa

ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan dikatakan efektif jika orang yang

dilayani (dalam hal ini disebut publik) merasa semua kebutuhannya terpenuhi oleh

penyedia layanan (dalam hal ini yaitu aparat negara).

2.3 Hubungan Koordinasi dengan Efektivitas Pelayanan

Dalam segala kegiatan yang mengikutsertakan beberapa unit, pejabat dan

orang ataupun beberapa instansi, koordinasi ini akan memegang peranan penting.

Koordinasi akan sungguh diperlukan bilamana setiap instansi pemerintah ataupun

swasta ingin mencapai produktifitas yang berhasilguna dan berdayaguna. Jadi,

agar suatu organisasi berjalan efektif dan efisien maka semua unit dan fungsi

dalam organisasi itu harus bersatu padu dalam setiap gerakanya.

Dann Sugandha menyatakan bahwa: “Agar di dalam suatu organisasi atau

di dalam administrasi pemerintahan terdapat hasil kerja yang efektif, maka setiap

kegiatan manusianya harus terkoordinasi”.55

55


hlm: 41

49

Karena koordinasi dapat menyatupadukan setiap gerak dari seluruh potensi

dan unit-unit organisasi yang berbeda fungsi tetapi mengarah pada sasaran yang

sama guna memudahkan pencapaian tujuan secara efektif, maka dengan demikian

koordinasi sangat berhubungan erat dan sangat berpengaruh positif dan siginikan

dalam suatu instansi/ organisasi untuk mencapai efektivitas pelayanan yang

diberikan oleh instansi/ organisasi tersebut.

2.4 Penelitian Terdahulu

Melihat judul dari masalah penelitian yang akan diteliti, maka perlu

melakukan perbandingan serta mengungkapkan fenomena yang sama dalam sudut

pandang yang berbeda sehingga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan.

Adapun penelitian terdahulu, penulis menuangkannya dalam bentuk tabel sebagai

berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Tahun

Penelitian

Variabel Alat Analisis Metode Hasil

1. 2012 X = Koordinasi Antar

Instansi

Y = Efektivitas

Penerbitan

Methode

Successive

Intervals (MSI)

dan Analisis

Koefisien

Kolerasi

Metode

Eksplanasi,

Pendekatan

kuantitatif

Terdapat

pengaruh yang

kuat antara

koordinasi antar

instansi terhadap

efektivitas

penerbitan Surat

Izin Pengambilan

Air Bawah Tanah

dengan nilai

korelasi sebesar

0,638 atau 40,70

%

50

2. 2009 X = Koordinasi Antar

Instansi

Y = Efektivitas

Penerbitan

Koefisien Korelasi

Rank Sparman dan

Koefisien

Determinasi

Metode

Eksplanasi

Terdapat

pengaruh

koordinasi antar

instansi terhadap

efektivitas

penerbitan surat

izin

penyelanggaraan

reklame dengan

nilai determinasi

sebesar 55,35%

3. 2010 X = Kordinasi

Y = Efektivitas

Pemungutan

Analisis Korelasi Metode

Eksplanasi

Terdapat

pengaruh yang

kuat antara

koordinasi

terhadap

efektivitas

pemungutan pajak

reklame dengan

hasil nilai r 0,70

dengan persentase

sebesar 49%.

4. 2009 X=koordinasi

Y= efektivitas

penerbitan

Koefisien korelasi

rank sparman dan

koefisien

determinasi

Metode

eksplanasi

Terdapat

pengaruh yang

kuat antara

koordinasi

terhadap

efektivitas

penerbitan dengan

hasil nilai r 0,788

dan nilai

kd = 62,09

5. 2010 X= koordinasi

Y= efektivitas

penerbitan

Uji korelasi rank

spearman dan

koefisien

detertminasi

Metode

eksplanasi

Terdapat

pengaruh yang

sangat kuat antara

koordinasi

terhadap

efektivitas

penerbitan dengan

nilai r 0,82

dengan persentase

67% .

51


Y= efektivitas

penerbitan

Korelasi rank

sparman

Metode

eksplanasi

Terdapat

pengaruh yang

kuat antara

koordinasi

terhadap

efektivitas

penerbitan dengan

nilai r 0,688dan

nilai

kd 4.62%


Y= efektifivitas

penerbitan

Korelasi rank

sparman

Metode

eksplanasi

Terdapat

pengaruh yang

kuat antara

koordinasi

terhadap

efektivitas

penerbitan dengan

nilai r 0,682 dan

nilai

kd 58,78%

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vinny Agustina, Unpad 2012 dengan judul

skripsi Pengaruh Koordinasi antar instansi terhadap Efektivitas Penerbitan

Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) di Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung. Terdapat kesamaan antara

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni sama-

sama memiliki dua variable yang akan diuji, yakni variable koordinasi dan

variable efektivitas. Metode yang penelitian terdahulu lakukan adalah metode

eksplanasi dengan menggunakan alat analisis korelasi.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan koordinasi memiliki pengaruh yang kuat

terhadap efektivitas penerbitan surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah

(SIPA) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung. Hal ini

terlihat dari hasil pengolahan data dengan nilai korelasi sebesar 0,638 atau

40,70 % berada pada kategori kuat.

52

2. Taufik, Unpad 2009 dengan judul skripsi Pengaruh Koordinasi Terhadap

Efektivitas Penerbitan Izin Penyeleggaraan Reklame dengan variabel X

prinsip-prinsip koordinasi dari Sughanda dan variabel Y efektivitas

penerbitan yaitu tercapainya tujuan dan waktu penyelesaian hasil kerja.

Diperoleh hasil determinasi 55,35% dan kemudian dapat disimpulkan bahwa

koordinasi berpengaruh kuat terhadap Efektivitas Penerbitan Izin

penyelenggaraan reklame.

3. Efriani Widia Ningsih, unpad 2010, dengan judul skripsi Pengaruh

Koordinasi antara Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

(DPPKD) dengan Dinas Tata Kota Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak

Reklame di Kota Cilegon dengan hasil nilai r 0,70 dengan persentase sebesar

49% yang membuktikan bahwa pengaruh koordinasi antara Dinas Pendapatan

dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) dengan Dinas Tata Kota

Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Kota Cilegon berada

pada kategori kuat, sehingga hipotesis alternatif (Ha) diterima.

4. Devina Amelinda, unpad 2009 dengan judul skripsi Pengaruh Koordinasi

Antara Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMPPT)

Kota Bandung Dengan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (DISTARCIP)

Kota Bandung Terhadap Efektivitas Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

(IMB). Dari hasil pengolahan data ditarik kesimpulan bahwa koordinasi

antara Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMPPT)

Kota Bandung Dengan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (DISTARCIP)

53

Kota Bandung berpengaruh terhadap Efektivitas Penerbitan Izin IMB dengan

nilai r 0,788 dan nilai kd = 62,09 berada dalam kategori kuat.

5. Rena Juwita, Unpad 2010 dengan judul skripsi Pengaruh Koordinasi Antara

Dinas Pertamanan Dan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Efektivitas

Penerbitan Reklame Isidental di Kota Bandung. Dari hasil perhitungan

dengan menggunakan rank spearman dapat disimpulkan terdapat pengaruh

sebesar 0,82 atau dapat dikatakan hubungan korelasi berada dalam kategori

“sangat kuat” dengan persentase sebesar 67%. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa koordinasi sudah baik.

6. Reza Muttaqin, Unpad 2010 dengan judul skripsi Pengaruh Koordinasi

Antara Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Bandung

Dengan Dinas Perumahan, Penataan Ruang Dan Kebersihan (Dispertasih)

Kabupaten Bandung Terhadap Efektivitas Penerbitan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB). Dari hasil analisis data diperoleh nilai r = 0,688 dan nilai

kd 454,62 berada pada kategori kuat dan sangat berpengaruh.

7. Deriana, Unpad 2010 dengan judul Pengaruh Koordinasi Terhadap

Efektivitas Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan Di Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Cimahi.

Dari hasil analisis menggunakan rank spearman dengan metode eksplanasi

diperoleh hasil nilai r 0,682 dan nilai kd 58,78% berada pada kategori kuat

dan berpengaruh.

54

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan

adalah perbedaan dalam pengggunaan teori dan metode penelitian diantaranya:

1. Peneliti menggunakan teori koordinasi menurut Hasibuan yaitu faktor-faktor

yang mempengaruhi koordinasi diantaranya kesatuan tindakan, komunikasi,

pembagian kerja dan disiplin. Sedangkan teori efektivitas pelayanan, penulis

menggunakan teori menurut Hutapea yaitu alat ukur efektvitas pelayanan yang

terdiri dari kejelasan dan kepastian, kemudahan dan kesederhanaan serta

ketepatan dan kecepatan.

2. Alat analisis yang penulis gunakan adalah korelasi product moment dan

koefisien determinasi terdpat kesamaan dengan salah satu penelitian

sebelumnya di atas.

3. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode asosiatif yaitu metode

yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih,

sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif, berbeda

dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode penelitian

eksplanasi.

55

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk

mendapatkan data dengan tujuan tertentu.56

Metode yang digunakan peneliti

adalah metode asosiatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui

hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dalam hal ini adalah variabel

kesatuan tindakan (X1), komunikasi (X2), pembagian kerja (X3), disiplin (X4) dan

variabel terikat dalam hal ini adalah efektivitas pelayanan SAMSAT (Y).

Selain menggunakan metode penelitian asosiatif, peneliti juga

menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan pendekatan

kuantitatif maka data yang diperoleh dapat akurat sesuai dengan perhitungan

statistik. Teori-teori, hipotesis dan pengumpulan data dapat diperoleh secara

objektif.

Berdasarkan beberapa uraian di atas penulis mengambil kesimpulan,

terlihat bahwa metode asosiatif adalah metode yang digunakan untuk menguji

hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih yang muncul sebagai suatu

permasalahan dalam hal ini adalah efektivitas pelayanan SAMSAT (Sistem

Administrasi Manunggal Satu Atap) yang diduga berpengaruh terhadap koordinasi

antar intansi pada SAMSAT yang belum terlaksana sesuai dengan harapan.

56

Sugiyono. 2011. Metode Penelitan Administrasi. Bandung: Alfabeta, hlm: 11

56

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya

akan diteliti. Arikunto menuturkan bahwa: “populasi adalah keseluruhan objek

penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam

wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.”57

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai atau petugas dari ketiga

instansi pelayanan SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang

dijadikan sebagai objek penelitian yakni Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan

Daerah provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan, POLRI dan PT. Jasa

Raharja (Persero) dengan keseluruhan jumlah pegawai sebanyak 43 Orang.

Adapun rincian pegawai dari ketiga instansi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Klasifikasi Jumlah Pegawai Pelayanan SAMSAT pada CPDP Daerah

Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan

Berdasarkan Instansi/ Jabatan

No. Instansi/ Jabatan Jumlah

CPDP Daerah Prov Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan

1. Kepala Cabang 1

2. Kepala Bagian Tata Usaha 1

3. Kepala Seksi Penerimaan dan Penetapan 1

4. Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan 1

5. Pelaksana 20

Jumlah 24

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

6. Kepala Seksi STNK 1

7. Pelaksana 15

Jumlah 16

57

Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pedekatan Praktek: Jakarta: Rineka

Cipta, hlm: 130

57

PT. Jasa Raharja (Persero)

8. Kepala Bidang 1

9. Pelaksana 2

Jumlah 3

TOTAL 43

Sumber : Bagian Kepegawaian Kantor Bersama SAMSAT pada CPDP Daerah

Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut.58

Untuk dapat menentukan sampel yang digunakan dalam

penelitian perlu adanya teknik sampling. Dikarenakan jumlah populasi di dalam

penelitian ini bejumlah sedikit, maka di dalam melakukan pengumpulan data

penulis menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh, yaitu teknik penentuan

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel atau penelitian

yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain

sampel jenuh adalah sensus, dimana anggota populasi dijadikan sampel. Jadi

dapat diambil kesimpulan bahwa sampel dalam penelitian ini adalah seluruh

pegawai yang ada pada SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap)

Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II

Kawaluyaan yaitu sebanyak 43 orang. Kemudian setelah mendapatkan data-data

dengan menggunakan angket, penulis memasukannya ke dalam rumus dengan

menggunakan bantuan software SPSS (Statistical Program for Social Sciense) for

Windows.

58


58

3.3 Jenis Data

Untuk keperluan analisis data, maka peneliti memerlukan data pendukung

yang berasal dari dalam dan luar instansi. Karena itu, peneliti menggunakan dua

jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi

non partisipan atau pengamatan langsung di lapangan dan hasil wawancara

dengan Kepala Bagian Tata Usaha dan Bendahara Penerimaan pada CPDP Daerah

Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan, kepala bidang POLRI dan Jasa Raharja

serta angket yang diperoleh dari responden ketiga instansi.

Sementara sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari

sumber yang sudah ada dan merupakan data pendukung dari data primer. Data ini

diperoleh melalui catatan yang dimiliki instansi berupa data pegawai, uraian tugas

pokok dan fungsi pegawai, rekap absen, media internet, buku-buku perundang-

undangan yang ada pada SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap)

CPDP Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan.

3.4 Variable Penelitian

Operasionalisasi variabel-variabel dalam penelitian ini dimaksudkan untuk

memudahkan atau mengarahkan dalam menyusun alat ukur data yang diperlukan

berdasarkan kerangka konseptual penelitian yang telah dikemukakan batasan

operasional dari masing-masing penelitian.

59

Mengacu pada uraian dari hipotesis pada bab sebelumnya, maka penulis

membuat definsi konsep dari hipotesis sebelumnya sebagai berikut:

1. Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah koordinasi

(X) antar instansi pada SAMSAT yang terdiri dari Cabang Pelayanan Dinas

Pendapatan Daerah, POLRI dan PT. Jasa Raharja (Persero) berupa usaha kerja

sama yang didalamnya terdapat kesatuan tindakan (X1), komunikasi (X2),

pembagian kerja (X3) dan disiplin (X4) dari seluruh potensi dan unit-unit atau

oganisasi-organisasi yang berbeda fungsi secara benar-benar mengarah dalam

pelayanan SAMSAT, sehingga dapat saling mengisi, saling membantu dan

saling melengkapi dalam pencapaian tujuan. Untuk mengukur koordinasi

CPDP Daerah dengan POLRI dan PT. Jasa Raharja (Persero).

2. Variabel terikat (devendent variable) dalam penelitian ini adalah efektivitas

pelayanan SAMSAT pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan yang telah dicapai sesuai

dengan tujuan yang telah ditentukan oleh CPDP Daerah, POLRI dan PT. Jasa

Raharja (Persero). Untuk mengukur efektivitas pelayanan SAMSAT dapat

menggunakan alat ukur efektivitas pelayanan.

Untuk memperjelas arah pembahasan, penulis menjabarkan variabel-

variabel penelitian beserta dimensi-dimensinya kedalam rincian lebih lanjut

sebagai operasionalisasi variabel pada halaman berikutnya.

60

Tabel 3.2

Operasionalisasi Variabel

Variabel Dimensi Indikator Variabel Skala No.

Pernyataan

Variabel X

Variabel bebas:

Koordinasi antar

instansi pada

pelayanan

SAMSAT yaitu

terdiri dari

Dispenda,

POLRI

dan PT. Jasa

Raharja

(Persero)

Faktor-faktor

Koordinasi

(Hasibuan,

2006:88)

1. Kesatuan

Tindakan

1. Pelaksana SAMSAT yaitu

ketiga instansi mengetahui

kewajiban masing-masing

dalam memberikan

pelayanan yang berfokus

pada pencapaian tujuan

bersama

2. Kesadaran masing-masing

instansi dalam memahami

pentingnya koordinasi dalam

pelayanan SAMSAT.

3. Setiap instansi menyepakati

kegiatan masing-masing

yang harus dilakukan agar

duplikasi pekerjaan tidak

terjadi.

4. Kesadaran antar instansi

dalam bertanggungjawab

atas beban pekerjaan

masing-masing

Interval 1-4

2. Komunikasi 5. Mengumpulkan dan

menyebarkan informasi

kepada seluruh instansi

terkait masalah pelayanan

SAMSAT

6. Forum diskusi secara

berkala untuk membahas

kendala-kendala dalam

pelaksanaan tugas

7. Pelaksanaan kerjasama antar

anggota dalam hal tukar

menukar informasi

mengenai masalah-masalah

yang di hadapi masing-

masing

8. Kepala Bagian menjakankan

komunikasi yang baik

dengan bawahannya.

Interval 5-8

3. Pembagian

Kerja

9. Mengetahui rincian tugas

dan pekerjaan masing-

masing

10. Kesesuaian jadwal dengan

pekerjaan yang menjadi

beban tugas nya

11. Penyelesaian tugas sesuai

dengan pedoman yang jelas

12. Penyelesaian pekerjaan

sesuai tupoksi agar tidak

terjadi duplikasi

Interval 9-12

61

4. Disiplin 13. Kedisiplinan dalam

penyelesaian pekerjaan yang

berfokus pada pedoman

yang telah ada.

14. Kejelasan mengenai

pengaturan jadwal jam kerja

15. Pelaksanaan rapat

koordinasi secara berkala

16. Pekerjaan dikerjakan sesuai

tupoksi

Inteval 13-16

Variabel Y

Alat Ukur

Efektivitas

Pelayanan

(Hutapea:2002)

1. Kejelasan

dan

Kepastian

17. Kejelasan Prosedur dan

mekanisme pelayanan

18. Kepastian jumlah

Pembayaran

Interval 17-18

2. Kemudahan

dan

Kesederhana

an

19. Pelayanan tidak menyulitkan

wajib Pajak

20. Kesederhanaan prosedur

pelayanan

Interval 19-20

3. Ketepatan

dan

Kecepatan

21. Ketepatan dalam

memberikan pelayanan

22. Kecepatan penyelesaian

pelayanan pada SAMSAT

Interval 21-22

Sumber: hasil penelitian 2013

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang relevan untuk

menunjang dan memperkuat analisis penelitian adalah:

1. Penelitian lapangan (filed research)

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke

objek yang diteliti dalam hal ini ketiga instansi pelayanan SAMSAT yang

terdiri dari Dispenda, POLRI dan PT. Jasa Raharja (Persero). Dengan

melakukan penelitian langsung pada objek penelitan dapat berguna untuk

mengetahui permasalahan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Penulis

memperoleh dan mengumpulkan data juga informan dengan cara Observasi

62

non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

pengamatan langsung objek penelitian yakni instansi pelayanan SAMSAT

yang terdiri dari tiga instansi yaitu Cabang Dispenda, POLRI dan PT. Jasa

Raharja (Persero). Dalam observasi ini penulis mengumpulkan data yang

berhubungan dengan objek yang diteliti dalam hal ini yaitu data primer.

2. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui tanya jawab

langsung dengan pihak yang bersangkutan dan berkompeten, dalam hal ini

Cabang Dispenda, POLRI dan PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai responden

untuk memperoleh informasi yang berkaitan langsung dengan masalah yg

diteliti.

3. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengedarkan daftar

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada sejumlah subjek. Angket yaitu

suatu penyelidikan mengenai suatu masalah yang umumnya banyak

menyangkut kepentingan umum (orang banyak) dilakukan dengan cara

mengedarkan suatu daftar pernyataan atau pertanyaan berupa formulir-

formulir yang diajukan secara tertulis kepada sejumlah subjek untuk

mendapatkan jawaban atau tanggapan tertulis seperlunya. Penulis dalam hal

ini menggunakan angket sebagai instrument penelitian karena dapat

menjangkau sampel yang luas dan tersebar. Seperti yang diketahui bahwa

sampel penelitian ini adalah tiga instansi sebagai objek penelitian yg terlibat

63

dalam kegiatan koordinasi dalam pelayanan SAMSAT pada Cabang

Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan, maka

untuk itu angket ini digunakan untuk pengambilan data tentang kesatuan

tindakan (X1), komunikasi (X2), pembagian kerja (X3), dan disiplin (X4).

Disamping itu dengan angket, responden bisa mengisinya sesuai dengan

waktu luang yang dimiliki responden sendiri, sehingga tidak mengganggu

pekerjaan pokok responden.

3.6 Teknik Pengolahan Data (Analisis Data)

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau

sumber data lain terkumpul. Untuk keperluan pengolahan data, dalam penelitian

ini mengacu pada hasil dari penyebaran angket kepada responden. Angket tersebut

dibuat dalam bentuk pernyataan yang didasarkan kepada setiap indikator yang

diuraikan dalam operasionalisasi variabel dengan lima pilihan jawaban yang

memperlihatkan gradasi nilai dari sangat setuju sampai nilai sangat tidak setuju

dan pengukurannya dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Pengolahan

data penelitian ini menggunakan skala Likert.

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa: “Skala likert digunakan untuk

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara

spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variable penelitian”.59

59


64

Skala likert yang digunakan masing-masing jawabannya mempunyai gradasi

nilai tertentu yang digunakan untuk menganalisis data dari jawaban-jawaban yang

diberikan oleh responden beserta nilai masing-masing jawaban sebagai berikut:

Tebel 3.3

Pembobotan Jawaban Kuesioner

Keterangan Skor Pernyataan Positif

Sangat setuju 5

Setuju 4

Ragu-ragu 3

Tidak setuju 2

Sangat tidak setuju 1

Sumber: Sugiyono (2011:107)60

Pembobotan jawaban kuesioner tersebut untuk mengukur variabel, dimensi

dan indikator, sehingga hasilnya akan dimasukan kedalaman kategori sangat

tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat

Panuji mengemukakan bahwa untuk menentukan katagori tersebut terlebih dahulu

menentukan indeks minimum, nilai indeks maksimum, interval, dan jarak

intervalnya.

1. Nilai indeks minimum adalah skor minimum dikali jumlah pertanyaan

dikali jumlah responden.

2. Nilai indeks maksimim adalah skor maksimum dikali jumlah

pertanyaan dikali jumlah responden.

3. Interval adalah indeks maksimum dengan nilai indeks minimum.

4. Jarak Interval adalah interval dibagi jumlah jenjang yang diinginkan.61

60

Sugiyono. 2011. Metode Penelitan Administrasi. Bandung: Alfabeta, hlm: 107 61

Rendi Panuji. 2002. Komunikasi Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm: 45

65

Dengan demikian jawaban responden disusun dan disajikan sebagai berikut:

1. Nilai indeks minimum = 1 x Jumlah pertanyaan x Responden

2. Nilai indeks maksimum = 5 x Jumlah pertanyaan x Responden

3. Interval = Nilai indeks maks _ Nilai indeks min

4. Jarak interval = Interval = Interval

Jumlah jenjang 5

Hasil ini secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:

Sangat Rendah Sedang Sangat Tinggi

Rendah Tinggi

Gambar 3.1 Garis Kontinum

Penjelasan dari jenjang kriteria dalam garis kontinum dapat dilihat pada

uraian di bawah ini:

a. Kategori sangat tinggi artinya koordinasi antar instasi terhadap

efektivitas pelayanan SAMSAT terlaksana dengan sangat baik.

b. Kategori tinggi artinya koordinasi antar instasi terhadap efektivitas

pelayanan SAMSAT terlaksana dengan baik.

c. Kategori sedang artinya koordinasi antar instasi terhadap efektivitas

pelayanan SAMSAT terlaksana dengan cukup baik.

d. Kategori rendah artinya koordinasi antar instasi terhadap efektivitas

pelayanan SAMSAT belum terlaksana dengan baik.

e. Kategori sangat rendah artinya koordinasi antar instasi terhadap

efektivitas pelayanan SAMSAT belum pernah terlaksana.

66

Analisis data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

3.6.1 SPSS (Statistical Package For Social Science)

Untuk melakukan analisis ataupun pengolahan data agar menghasilkan

data yang akurat, penulis menggunakan metode perhitungan program SPSS

(Statistical Package For Social Science) versi 20.0. Program SPSS (Statistical

Package for Social Sciences) digunakan dalam metode penelitian kuantitatif mulai

dari penyusunan angket. Angket disusun untuk memperoleh informasi yang

relevan dengan tujuan kajian serta informasi yang valid dan reliabel. Isi

pertanyaan dalam angket berupa fakta, pendapat dan sikap, informasi atau

persepsi diri. Angket dapat dinyatakan dalam wawancara tatap muka, diisi sendiri

oleh kelompok, lewat telepon atau lewat pos.

Setiap kuesioner yang selesai disusun dilengkapi dengan buku kode. Isinya

ialah kode pertanyaan dan jawaban sesuai dengan kuesioner tersebut. Dalam SPSS

baik kuesioner maupun kodenya dapat tersaji dalam satu file. Isi buku kode

lazimnya berupa nomor pertanyaan, nomor variabel, nama variabel dan kode

jawaban.

Setelah seluruh data dimasukkan (dientri) ke dalam program SPSS,

selanjutnya data dapat dianalisis dalam bentuk tabel, gambar, atau uji statistika

langsung. Untuk disusun menjadi tabulasi silang lebih dari satu variabel, maka

interval tiap kelompok harus sama besarnya. Disamping angka absolute, perlu

dibuat pula presentasi tiap sel. Presentase selalu dihitung pada variabel pengaruh,

atau nilai totalnya (100%) terletak pada varibel terpengaruh. Analisis dilakukan

67

dengan melihat aliran hubungan presentasi antara variabel pengaruh (independen)

menuju variabel terpengaruh (dependen).

3.6.2 Pengujian Validitas

Sugiyono menyatakan, bahwa hasil penelitian valid bila terdapat kesamaan

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek

yang diteliti.62

Teknik analisis yang digunakan adalah koefisien korelasi Product

Moment Pearson, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

∑ ∑ ∑

√[( ∑ ) (∑ ) ][( ∑ ) (∑ ) ]

Keterangan :

R : koefisien korelasi pearson

X : variabel koordinasi antar instansi

Y : variabel efektivitas pelayanan

n∑X2 : Jumlah variabel X

Selain menggunakan perhitungan manual, peneliti juga dibantu dengan

menggunakan metode perhitungan program SPPSS versi 20.0 untuk menguji

validitas. Metode pengujian validitas item ditunjukan dengan adanya korelasi atau

dukungan terhadap item total (skor total). Untuk dilakukan uji signifikansi

koefisien korelasi dengan kriteria menggunakan r kritis pada taraf signifikansi

0,05 (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan

dalam penelitian).

62

Sugiyono. 2007 , Metode penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.hlm: 137

68

Adapun langkah-langkah dengan menggunakan program SPSS sebagai

berikut:

1. Masuk program SPSS

2. Klik variable view pada SPSS data editor

3. Pada kolom Name ketik item 1 sampai item 16, kemudian terakhir ketikkan

skortot (skor total didapat dari penjumlahan item 1 sampai item 16)

4. Pada kolom Decimals angka ganti menjadi 0 untuk seluruh item

5. Untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan (isian default)

6. Buka data view pada SPSS data editor

7. Ketikkan data sesuai dengan variabelnya, untuk skortot ketikkan total skornya.

8. Klik Analyze - Correlate – Bivariate

9. Klik semua variabel dan masukkan ke kotak variabel

10. Klik OK.

Uji validitas ini dilakukan pada angket dengan kriteria pengujian validitas

adalah harga dari thitung > ttabel pada taraf kepercayaan 95% (taraf signifikan 5%)

dan dk = n – 2, maka item soal tersebut dinyatakan valid. Sedangkan apabila thitung

< ttabel dengan taraf kepercayaan 95% (taraf signifikan 5%) maka item pertanyaan

angket tersebut dinyatakan tidak valid.

3.6.3 Uji Reliabilitas

Langkah selanjutnya untuk pengujian instrumen adalah uji reliabilitas. Uji

reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan kestabilan dan konsistensi alat ukur

dalam mengukur konsep yang ingin diukur. SPSS memberikan fasilitas untuk

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α).

69

Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai α > 0,70. Apabila

telah didapat nilai α maka dapat dibuat kesimpulan Jika α > 0,70, maka variabel

tersebut reliabel dan Jika α < 0,70, maka variabel tersebut tidak reliable. Mudjarad

Kuncoro menyatakan jika nilai koefisien reliabilitas lebih dari 0,7 maka dapat

dijadikan sebagai alat penelitian, sebaliknya jika kurang dari 0,7 maka variabel

atau alat ukur tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur, karena tidak

handal.63

Dalam penelitian ini untuk menghitung data digunakan program SPSS versi

20.0, yang langkah-langkahnya dapat diuraikan dibawah ini:

1. Klik Analyze - Scale - Reliability Analysis

2. Klik item yang tidak gugur dan masukkan ke kotak items. Jika item-item

sudah berada dikotak items maka klik item yang gugur dan keluarkan dengan

klik simbol arah

3. Klik Statistics, pada Descriptives for klik scale if item deleted

4. Klik Continue

5. Klik OK.

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Persyaratan untuk bisa menggunakan persamaan regresi linier berganda

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang

efisien dan tidak bias BLUE dari satu persamaan regresi berganda dengan metode

kuadrat terkecil, maka perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi

63

Kuncoro Mudjarad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga Hal: 266

70

yang dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik. Uji asumsi klasik sendiri

meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas.

3.6.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data.

Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametik, asumsi yang

harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara

normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan

mengikuti bentuk distribusi normal. Uji normalitas bisa dilakukan dengan

“Normal P-P Plot”.

3.6.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Jika variabel

independent saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Untuk

mendeteksi adanya multikolinieritas, dapat dilihat dari Value Inflation Factor

(VIF). Apabila nilai VIF > 10, terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika VIF < 10,

tidak terjadi multikolinieritas.

3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu

mempunyai varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas mempunyai suatu

keadaan bahwa varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain

berbeda. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji ada tidaknya

heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisien regresi

71

menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi kurang dari semestinya.

Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linier,

yaitu bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan atau disebut

homokedastisitas.

Untuk mengetahui hasil dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji

heteroskedastisitas, maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut

menggunakan SPSS Versi 20.0:

1. Masuk program SPSS

2. Kemudian pada variabel view, pada name masukkan nama variabelnya

pada name kolom 1 ketik Y, pada name kolom 2 ketik X1, pada name

kolom 3 ketik X2, pada name kolom 4 ketik X3 dan pada name kolom 5

ketik X4, pada decimals ubah menjadi 0 dan pada label kolom 1 ketik

Efektivitas Pelayanan, pada label kolom 2 ketik Kesatuan Tindakan, pada

label kolom 3 ketik Komunikasi, pada label kolom 4 ketik Pembagian

Kerja dan pada label kolom 5 ketik Disiplin. Sedangkan kolom-kolom

lainnya bias dihiraukan.

3. Setelah semua sudah diisi dan datanya pastikan sudah benar (untuk

kebenarannya klik lagi pada data view maka pada variabel akan berubah

namanya sesuai dengan data kita) hati-hati jangan sampai terbalik

memasukkan angka.

4. Klik analyze – regression – linier

5. Akan muncul jendela Linier Regression. Masukkan variabel sesuai dengan

data, klik variabel efektivitas pelayanan dan masukkan ke kotak

72

dependent, kemudian klik variabel (kesatuan tindakan, komunikasi,

pembagian kerja dan disiplin) kemudian masukkan ke kotak independent ,

klik tanda berbentuk seperti panah untuk memasukkannya ke dalam kolom

data.

6. Kemudian klik pada statistics (masih dalam jendela Linier Regression)

sehingga akan muncul jendela Linier Regression Statistics. Pada

regression coefficient centang pada estimates covariance matrik, model fit,

R squared change, collinearity diagnostics. Dan pada residuals klik

Durbin-watson. Setelah semua dicentang klik continue.

7. Akan muncul lagi jendela Linier Regression yang awal. Klik pada plots

sehingga muncul jendela regression plots. Masukkan *ZPRED pada Y dan

*SRESID pada X. Caranya dengan mengklik *ZPRED atau *SRESID

kemudian klik tanda yang mirip bentuk panah pada tempatnya masing-

masing, kemudian pada standardized residual plots centang pada

histogram dan normal probability plots, setelah selesai klik OK.

8. Kembali ke jendela Linier Regression klik OK untuk segera memproses

data dan akan muncul jendela baru. Data yang tertera disitulah yang akan

menjadi dasar analisis kita.

3.6.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua

atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y).

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan

variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan

73

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila

nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang

digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Y’ = a + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn

Keterangan:

Y’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X1 dan X2 = Variabel independen

a = Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2…..Xn = 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

Langkah-langkah dengan menggunakan program SPSS versi 20.00 dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Klik variabel view pada SPSS data editor

2. Pada kolom Name ketik Y, kolom Name pada baris kedua ketik X1,

kemudian untuk baris kedua ketik X2, pada baris ketiga klik X3 dan pada

baris keempat klik X4.

3. Pada kolom Label, untuk kolom pada baris pertama ketik efektivitas

pelayanan, pada baris kedua ketik kesatuan tindakan, pada baris ketiga

ketik komunikasi, pada baris keempat ketik pembagian kerja dan pada

baris terakhir ketik disiplin.

4. Untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan (isian default)

5. Buka data view pada SPSS data editor, maka didapat kolom variabel Y,

X1, X2, X3 dan X4.

6. Ketikkan data sesuai dengan variabelnya

7. Klik Analyze - Regression – Linear

74

8. Klik variabel efektivitas pelayanan (Y) dan masukkan ke kotak

Dependent, kemudian klik variabel kesatuan tindakan, komunikasi,

pembagian kerja dan disiplin (X) kemudian masukkan ke kotak

Independent.

9. Klik Statistics, klik Casewise diagnostics, klik All cases. Klik Continue

10. Klik OK.

3.6.6 Analisis Koefesien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar

tingkat pengaruh variabel X terhadap Variabel Y, atau untuk mengukur seberapa

persen pengaruh koordinasi antar instasi terhadap efektivitas pelayanan SAMSAT

(Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan, penulis menggunakan

koefisien determinasi yaitu suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui

sejauh mana tingkat hubungan antar variabel X dan Y dengan rumus64

:

Keterangan:

KD = koefisien determinasi

rxy2

= koefisien korelasi Product moment

64

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. Bandung: Alfabeta,

hlm: 257

KD = rxy2 x 100%

75

Nilai determinasi setelah diketahui, maka sebagai panduan dalam

menganalisis seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, penulis

mengunakan pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien determinasi,

dikemukakan oleh Sugiyono adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Determinasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

Kurang dari 4% Rendah sekali, lemah sekali

5% - 16% Rendah tetapi pasti

17% - 49% Cukup berarti

50% - 81% Tinggi, kuat

Lebih dari 81% Sangat tinggi, kuat sekali

(Sumber: Sugiyono, 2007: 257)65

Dalam penelitian ini, seluruh pengolahan data dan analisis dilakukan

dengan menggunakan piranti lunak (software) SPSS (Statistical Product and

Service Solutions) versi 20.0.

3.6.7 Uji Hipotesis (Verivikatif)

Menurut Sugiyono, “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian yang diajukan”.66

Dasar pengambilan keputusan

berdasarkan angka signifikan menurut Tingkat signifikansi dapat ditentukan

dengan melakukan pengujian terhadap dua pihak. Untuk menguji diterima atau

ditolaknya hipotesis, maka dilakukan dengan cara pengujian dua pihak dengan

tingkat signifikan = 5%.

65 Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. Bandung: Alfabeta,

hlm: 257 66

Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. 2011, hal: 326

76

Taraf signifikansi diperlukan untuk mentoleransi kesalahan yang dibuat

karena pengambilan data untuk ilmu-ilmu sosial. Penetapan signifikansi 5%

sesuai pendapat Arikunto, mengatakan sebagai berikut :

“Apabila peneliti menolak hipotesis atas dasar taraf signifikansi 5% berarti

sama dengan menolak hipotesis atas dasar taraf kepercayaan 95%, artinya

apabila kesimpulan tersebut diterapkan pada populasi yang terdiri dari 100

orang, akan cocok 95 orang dan bagi 5 orang lainnya terjadi

penyimpangan”.67

Pengujian dalam mencari siginifikansi maka penulis mengunakan uji t,

dengan menggunakan rumus t-test sebagai berikut:

r √ n

t =

r 1 – r2

.68

Keterangan :

t = hasil uji tingkat signifikansi

r = koefisien korelasi

n = jumlah data

Membandingkan t hitung dengan t tabel, guna mencari harga (nilai) t dari

tabel dengan dk = n – , taraf signifikansi 0,95 ( ) artinya jika hipotesis

nol ditolak dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil dari

penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukan adanya

hubungan (korelasi) yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

67

Suharsimin Arikunto. 2002. Prosedur Peneli tian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi V).

Jakarta: Rineka Cipta, hlm: 69 68

Sudjana. 2004. Statistika. Bandung. Tarsito, hlm:259

77

Daerah

Penerimaan

HaHHa

Daerah

Penerimaan

Ha

Hasil perhitungan koefisien korelasi dapat diketahui tingkat signifikan atau

tidak signifikan maka hasil perhitungan dari statistik uji t (t hitung) tersebut

selanjutnya dibandingkan dengan t tabel. Tingkat signifikannya yaitu 5 % (α =

0,05).

Untuk mengetahui ditolak atau tidaknya dinyatakan dengan kriteria sebagai

berikut:

1. Jika nilai thitung > ttabel, maka H0 ada didaerah penolakan, berarti Ha

diterima artinya antara variabel x dan variabel y ada hubungan yang

signifikan.

2. Jika nilai thitung < ttabel, maka H0 ada didaerah peneriman, berarti Ha

ditolak artinya antara variabel x dan variabel y tidak ada hubungan yang

signifikan.69

Menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan terhadap sebuah

hipotesis dapat digambarkan dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan

penolakan hipotesis adalah seperti gambar pada halaman berikutnya.

Daerah Penolakan

-t/F t/F

Gambar 3.2

Kurva Uji t Distribusi (Uji Dua Pihak)

69

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, hlm:214-215

78

3.7 Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Kantor Bersama SAMSAT Cabang Pelayanan Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan. Jalan

Kawaluyaan Raya Telp. 022-7320868, Telp./Fax. 022-7320869 Bandung 40286.

Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah:

a. Lokasi tempat penelitian yang mudah dijangkau serta bisa lebih

menghemat biaya dalam melakukan proses penelitian.

b. Ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian merupakan upaya untuk

menggali potensi daerah sendiri.

c. Adanya kecenderungan pada masalah-masalah yang harus dicari

pemecahannya.

d. Sebagai bentuk kontribusi dalam mengembangkan keilmuan yang penulis

dapatkan sehingga bisa ikut serta dalam peran membangun daerah.

e. Adanya kecenderungan dari data yang mendukung pada penelitian.

3.7.2 Waktu Penelitian dan Rancangan Jadwal Penelitian

Waktu yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah tujuh bulan

yang dimulai pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2013. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel halaman berikutnya.

79

Tabel 3.5

Jadwal Rancangan Penelitian

Sumber: Penelitian 2013

Tahapan

Penelitian

Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

3

4 1 2 3 4 1 2 3 4

Pengajuan Judul Pembuatan

Proposal

penelitian Bimbingan

Proposal

Penelitian Seminar

Proposal

Penelitian Pengumpulan

dan Pengolahan

Data Bimbingan

Skripsi Penyelesaian

Skripsi

Sidang Skripsi

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalahdigilib.uinsgd.ac.id/470/4/4_bab1sd3.pdf · Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.4 Diantara sumber pendapatan asli daerah yang berasal