Upload
trandien
View
219
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
11
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),
ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai hambatan yang
mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau
diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau
diperbaharui.1
Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Dengan dilaksanakannya reformasi
birokrasi tersebut, dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional,
efektif dan efisien. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis
membangun sumber daya aparatur negara yang memiliki daya guna dan hasil
guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannnya pemerintah dan
pembangunan nasional. Untuk itu reformasi birokrasi harus dimulai dari penataan
kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur. Sebagai wujud komitmen
nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan
reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama, hal ini
1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
12
terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014.
Reformasi birokrasi juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20
Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, dijelaskan
bahwa program penataan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai
dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi
birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan target yang ingin dicapai
melalui program ini adalah untuk menurunnya tumpang tindih pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi antar organisasi perangkat daerah dan meningkatnya kapasitas
kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat
daerah.2
Dari momentum reformasi birokrasi ini menuntut seluruh satuan kerja dan
organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah untuk bergerak cepat
merespon dinamika masyarakat. Organisasi birokrasi dituntut profesional, efektif
dan efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan tujuan untuk
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya untuk melayani
masyarakat. Dewasa ini, pemerintah daerah perlu melakukan penataan ulang
organisasi perangkat daerah, ditetapkan dengan peraturan daerah yang
berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
2 Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
13
Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi
birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya
organisasi yang efisien dan efektif.
Arahan ini merupakan peluang untuk tidak sekedar membentuk dan
merumuskan tugas pokok dan fungsi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),
tetapi juga mengatur tata kerja di dalam SKPD dan tata hubungan antar SKPD.
Peraturan pemerintah ini pada prinsipnya memberikan arah dan pedoman yang
jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional.3
Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:
1.) Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah
2.) Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah
3.) Kemampuan keuangan daerah
4.) Ketersediaan sumber daya aparatur
5.) Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak
ketiga.4
Dalam penataan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dengan
memakai pendekatan miskin struktur dan kaya fungsi, oleh sebab itu Kota Padang
yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat dalam kurun 5 tahun terakhir
ini sudah melakukan penataan struktur organisasi sebanyak 2 kali yakni pada
tahun 2008 dan pada tahun 2012, dengan alasan memaksimalkan dan
3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah4 Bratakusumah, Supriyadi Deddy dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2003,hlm 158.
14
mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi
pemerintah daerah yang ada dan dalam rangka penghematan anggaran belanja
daerah.
Pada huruf c nomor 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun
2007 menyatakan bahwa : tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dengan ruang lingkup dan kewenangan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan
pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan
daerah kabupaten/kota, serta potensi dan karakteristik daerah masing-masing.
Berdasarkan hal tersebut ditetapkan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Padang
dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 s/d 22 Tahun 2008 dan
penjabaran tugas pokok dan fungsi dengan Peraturan Walikota Padang nomor
22A, 25 s/d 60 Tahun 2008 dan nomor 04 Tahun 2009. Pengengelompokan SKPD
berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut
ini :
15
Tabel 1.1Pelaksana Urusan Wajib Pemerintah Daerah Kota Padang
No. Urusan Wajib Pemerintah Kota Padang
(Perda Nomor 04 Tahun 2008)
SKPD Pelaksana Urusan(Perda Nomor 15 s/d 22 Tahun
2008)a. pendidikan; Dinas Pendidikanb. kesehatan; Dinas Kesehatanc. lingkungan hidup; 1. Bappedalda
2. Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
d. pekerjaan umum; Dinas Pekerjaan UmumDinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan
e. penataan ruang; Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan
f. perencanaan pembangunan; Bappeda g. perumahan; 1. Bappeda
2. Dinas Pekerjaan Umum 3. Dinas Tata Ruang Dan Tata
Bangunan h. kepemudaan dan olah raga; Dinas Pemuda Dan Olah Ragai. penanaman modal; Kantor Penanaman Modalj. koperasi dan usaha kecil menengah; Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
Kecil Dan Menengahk. kependudukan dan catatan sipil; Dinas Kependudukan Dan Catatan
Sipill. ketenagakerjaan; Dinas Sosial Dan Tenaga Kerjam. ketahanan pangan; Kantor Ketahanan Pangann. pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;Badan Keluarga Berencana Dan Pemebrdayaan Perempuan
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
Badan Keluarga Berencana Dan Pemebrdayaan Perempuan
p. perhubungan; Dinas Perhubunganq. komunikasi dan informatika; Dinas Komunikasi Dan Informatikar. pertanahan; Sekretariat Daerah s. kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri;Kantor Kesatuan Bangsa , Politik Dan Perlindungan Masyarakat
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD3. Inspektorat4. Badan Kepegawaian Daerah5. Dinas Pengelola Keuangan Dan
Aset6. Dinas Pemadam Kebakaran
16
u. pemberdayaan masyarakat; Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Kelurahan
v. sosial; Dinas Sosial Dan Tenaga Kerjaw. kebudayaan; Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata x. statistik; Bappeda y. kearsipan; dan Kantor Arsip, Perpustakaan Dan
Dokumentasi z. perpustakaan. Kantor Arsip, Perpustakaan Dan
Dokumentasi Sumber : Kajian Tim Evaluasi SOTK Pemerintah Kota Padang Tahun 2011
Tabel 1.2Pelaksana Urusan Pilihan Pemerintah Kota Padang
No. Urusan Pilihan Pemerintah Kota Padang
(Perda Nomor 04 Tahun 2008)
SKPD Pelaksana Urusan(Perda Nomor 15 s/d 22 Tahun 2008)
a. kelautan dan perikanan; Dinas Kelautan Dan Perikanan
b. pariwisata; Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
c. kehutanan; Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Kehutanan
d. perdagangan; 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi
2. Dinas Pasare. industri; Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Pertambangan Dan Energi f. pertanian; Dinas Pertanian, Peternakan,
Perkebunan Dan Kehutanan g. energi dan sumber daya mineral. Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Pertambangan Dan Energi Sumber : Kajian Tim Evaluasi SOTK Pemerintah Kota Padang Tahun 2011
Disamping urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kota Padang juga
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum lainnya, yaitu urusan
pemerintahan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersendiri dan
tidak merupakan pelaksanaan dari urusan wajib maupun urusan pilihan dalam
bentuk lembaga lain. Adapun pelaksana urusan tersebut adalah :
17
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
3. Satuan Polisi Pamong Praja
4. Sekretariat Dewan KORPRI
Dalam rangka efisiensi anggaran, khusus Sekretariat Dewan KORPRI
merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah yang bukan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Non SKPD).5
Tabel 1.3Pengelompokan SKPD Berdasarkan Unsur Organisasi Perangkat Daerah
No. Unsur Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat DaerahJumlah Nama
1. Unsur Staf 1 Sekretariat Daerah2. Unsur Pelayanan terhadap
DPRD 1 Sekretariat DPRD
3. Unsur Pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 Inspektorat
4. Unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 BAPPEDA
5. Unsur Pelaksana Otonomi daerah (Dinas Daerah)
18 1. Dinas Pendidikan2. Dinas Kesehatan3. Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja4. Dinas Kependudukan dan
Capil5. Dinas Perhubungan6. Dinas KOMINFO7. Dinas Pekerjaan Umum;8. Dinas TRTB9. Dinas Koperasi dan UMKM10. Dinas
PERINDAGTAMBEN11. Dinas Pemuda dan Olah
5 Laporan Hasil Evaluasi SOTK Pemerintah Kota Padang Tahun 2012
18
Raga;12. DPKA13. Dinas Pertanian,
Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
15. Dinas Kelautan dan Perikanan;
16. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
17. Dinas Pasar;18. Dinas Pemadam Kebakaran.
6. Unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah (Lembaga Teknis Daerah)
9 1. BAPEDALDA2. BPMPK3. BKBPP4. BKD5. Kantor KESBANGPOL dan
LINMAS6. Kantor Ketahanan Pangan;7. Kantor Arsip, Perpustakaan
dan Dokumentasi;8. Kantor Penanaman Modal;9. Rumah Sakit Umum
Daerah.7. Unsur Pelaksana Tugas
Pemerintahan Umum Lainnya (Lembaga Lain)
3 1. BPBD2. KP2T3. Satuan Pol PP
8. Unsur wilayah kerja camat 11 11 Kecamatan9. Unsur wilayah kerja lurah
dalam wilayah kecamatan (Kelurahan)
- 104 Kelurahan
Jumlah SKPD 45
Sumber : Kajian Tim Evaluasi SOTK Pemerintah Kota Padang Tahun 2011
Pada Pasal 19 ayat1 PP 41 tahun 2007 mengatur bahwa besaran organisasi
perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel:
a. jumlah penduduk;
b. luas wilayah; dan
c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
19
Perhitungan nilai besaran organisasi perangkat daerah Kota Padang,
sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 1.4Perhitungan Nilai Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang
Tahun 2011
No. Variabel Jumlah Kelas Interval Nilai
1. Jumlah Penduduk 833.584 Jiwa >200.000 40
2. Luas wilayah 694,96 KM2 >300 35
3. Jumlah APBD Rp. 1.215.235.073.819,55 >800.000.000.000 25
Total Nilai 100
Sumber : Kajian Tim Evaluasi SOTK Pemerintah Kota Padang Tahun 2011
Berdasarkan PP 41/2007 Pasal 21, maka besaran Organisasi perangkat
daerah Kota Padang dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) maksimal terdiri dari:
a. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas paling banyak 18 (delapan belas);
d. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas).
e. Kecamatan dan;
f. Kelurahan
Dari penjelasan diatas diketahui bahwa SOTK Pemerintah Kota Padang
saat ini tidak berpola maksimal, dimana pada Sekretariat Daerah hanya ada 3
Asisten dengan 9 Bagian, Lembaga Teknis Daerah hanya 9 SKPD. Hanya Dinas
20
daerah dengan besaran organisasi pola maksimal yaitu 18 SKPD, adalah sebagai
berikut:
I. Sekretaris Daerah, terdiri dari 3 Asisten dan 9 Biro, yaitu:
a. Asisten Pemerintahan
1) Bagian Pemerintahan
2) Bagian Hukum
3) Bagian Pertanahan
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
1) Bagian Perekonomian
2) Bagian Pembangunan
3) Bagian Kesejahteraan
c. Asisten Administrasi
1) Bagian Organisasi
2) Bagian Umum
3) Bagian Humas dan Protokol
II. Sekretariat DPRD terdiri dari 4 bagian, yaitu:a. Bagian Administrasi
b. Bagian Persidangan dan Risalah
c. Bagian Keuangan
d. Bagian Humas dan Protokol
III. Dinas Daerah terdiri dari 18 Dinas, yaitu:
1) Dinas Pendidikan
2) Dinas Kesehatan
3) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
4) Dinas Kependudukan
5) Dinas Perhubungan
6) Dinas Komunikasi dan Informasi
7) Dinas Pekerjaan Umum
8) Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan
9) Dinas Koperasi dan UMKM
10) Dinas Perindustrian Perdagangan, Pertambangan dan Energi
21
11) Dinas Pemuda dan Olahraga
12) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
13) Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan, dan Kehutanan
14) Dinas Budaya dan Pariwisata
15) Dinas Kelautan dan Perikanan
16) Dinas Kebersihan dan Pertamanan
17) Dinas Pasar
18) Dinas Pemadam Kebakaran
IV. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari 9 Badan dan Kantor, yaitu:
1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kelurahan
3) Badan Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan
4) Badan Kepegawaian Daerah
5) Kantor Penanaman Modal
6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi
8) Kantor Ketahanan Pangan
9) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Format SOTK ini disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Padang, dalam pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan
sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kantor, dan satpol PP. SOTK
Pemerintah Kota Padang yang terdiri dari 3 (tiga) asisten, 9 (sembilan) biro, 18
(delapan belas) dinas, dan 9 (sembilan) lembaga teknis.6 Perbandingan besaran
organisasi pola maksimal berdasarkan PP 41 Tahun 2007 dengan Perda 15 s/d 22
Tahun 2008 dapat dilihat sebagaimana tabel 1.5 berikut ini :
6 Ibid.
22
Tabel 1.5Perbandingan Besaran Organisasi Pola Maximal
PP 41 Tahun 2007 dengan Perda 15 S/d 22 Tahun 2008
No Unsur OPD Besaran OrganisasiMaximal
(PP 41 Tahun 2007)
Yang ada saat ini(Perda 15 s/d 22 Tahun
2008)a. Sekretariat Daerah
AsistenBagian
1 SKPD4 Asisten
4 x 4 = 16 Bagian
1 SKPD3 Asisten
3 x 3 = 9 Bagianb. Sekretariat DPRD 1 SKPD 1 SKPDc. Dinas Daerah 18 SKPD 18 SKPDd. Lembaga Teknis daerah 12 SKPD 9 SKPD +
1 Inspektorat + 1 Bappedae. Kecamatan Sesuai Kebutuhan 11 SKPDf. Kelurahan Sesuai Kebutuhan 104 Unit KerjaSumber : Kajian Tim Evaluasi SOTK Pemerintah Kota Padang Tahun 2011
Dalam upaya pemberdayaan organisasi perangkat daerah dengan
mengutamakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dengan memakai prinsip
miskin struktur kaya fungsi, organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi maka
dilakukan evaluasi struktur organisasi tata kerja satuan kerja perangkat daerah
Kota Padang. Evaluasi ini diwujudkan dengan melakukan penataan dan penguatan
fungsi satuan kerja perangkat daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan
susunan organisasi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prediksi
permasalahan yang dihadapi pemerintah dan warga Kota Padang serta dengan
mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan
ketersediaan sumber daya manusia aparatur.
Sesuai dengan pemberitaan dalam salah satu media massa lokal, pada
akhir tahun 2012 pemerintah Kota Padang membuat serangkain gebrakan dengan
mutasi besar-besaran hingga perampingan sejumlah SOTK (Struktur Organisasi
23
Tata Kerja) serta terobosan baru dengan menjadikan kelurahan sebagai SKPD.
Walikota Padang, Fauzi Bahar menilai langkah strategis ini diambil dalam rangka
reformasi birokrasi di tubuh pemerintah daerah Kota Padang dan mengurangi
belanja yang membebani APBD yang banyak terserap pada struktural semata.
Maka diharapkan dengan mutasi dan perampingan SOTK ini akan mengakibatkan
terjadinya efisiensi baik dalam kinerja maupun anggaran. Dimana bulan
November- Desember 2012 Pemerintah Kota Padang menggelar mutasi dan rotasi
pejabat eselon II, III dan IV. Dan beberapa SKPD mengalami perubahan setelah
evaluasi SOTK tahun 2012.7 Berikut Daftar tabel SKPD yang mengalami
perubahan setelah evaluasi SOTK Tahun 2012:
7Http://minangkabaunews.com/artikel-3022-terobosan-akhir-tahun-ala-walikota-padang.html(online) diakses tanggal 26 februari 2013 pkl.19.30 Wib
24
Tabel 1.6SKPD yang Mengalami Perubahan SOTK dari Perda Tahun 2008 Menjadi
Perda Tahun 2012
NO. SOTK 2008 SOTK 2012 1. Dinas Perhubungan
Digabung menjadi: Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika 2. Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Dinas Pemadam Kebakaran Digabung menjadi: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Kantor Penanaman Modal Digabung menjadi: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu
6. Kantor Pelayanan Izin Terpadu
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kelurahan
Digabung menjadi: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga BerencanaSumber : Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Padang Bagian Organisasi
Dari tabel 1.6 tersebut menjelaskan jika dibandingkan SOTK 2008 dengan
SOTK 2012 terdapat pengurangan dua dinas dari penggabungan dinas
Perhubungan dengan dinas Komunikasi dan Informasi menjadi satu dinas yakni
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo). Selanjutnya
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bergabung dengan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan menjadi Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB),
Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan izin terpadu digabung
strukturnya dan mengalami pengembangan fungsi dan berbentuk badan, menjadi
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dan Dinas
25
Pemadam kebakaran bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
(BPBDPK) pengurangan satu lembaga teknis, disampaikan Fauzi Bahar, lahirnya
empat SKPD baru sebagai jawaban logis terhadap dinamika permasalahan di
lapangan yang terus berubah, serta sebagai upaya dalam rangka efektivitas
pelaksanaan program dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Sebagai SKPD
baru tentu harus membawa harapan baru bagi masyarakat Kota Padang.8
Dengan adanya restrukturisasi organisasi dilingkungan pemerintah Kota
Padang berupa penggabungan dua SKPD, peneliti tertarik untuk meneliti SKPD
yang mengalami penggabungan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Setelah restrukturisasi menjadi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK)
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 17 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dan Pemadam Kebakaran.
Pada dasarnya kedua instansi ini mempunyai skop tugas yang saling
bersinggungan dalam penanggulangan bencana di Kota Padang, karena kebakaran
juga merupakan bagian dari bencana. Namun, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran memiliki tugas dan kewenangan yang
berbeda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga pemerintah
berbentuk badan yang bersifat koordinasi yang merupakan lembaga lainnya.
8 ibid
26
Sedangkan Dinas Pemadam Kebakaran merupakan lembaga pemerintah berbentuk
dinas daerah yang bersifat teknis.
Ada beberapa tugas pokok dan fungsi BPBD dan Dinas Pemadam
Kebakaran sebelum direstrukturisasi. Berikut tabel tupoksi, sumber daya manusia
yang dimiliki dan keuangan masing-masing SKPD :
Tabel 1.7Tugas pokok dan Fungsi, Jumlah SDM dan keuangan BPBD dan Dinas
Pemadam Kebakaran sebelum restrukturisasi
BPBD Dinas Pemadam Kebakaran
A. Tugas Pokok BPBD
Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
A. Tugas Pokok Dinas Pemadam Kebakaran
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemadam kebakaran dan tugas pembantuan
27
Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
B. Fungsi BPBD
Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien;
Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
B.Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran
Perumusan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran;
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemadam kebakaran;
Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pemadam kebakaran;
Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
C.Sumber daya manusia yang dimiliki Total : 61 orang
C. Sumber daya manusia yang dimiliki Total : 65 orang
D. Dana : Rp. 5 Milyar D.Dana: Rp.6 Milyar
Sumber: Subbag Kepegawaian dan Humas BPBDPK Kota Padang
Restrukturisasi BPBDPK yang secara konsep bertujuan untuk
menggabungkan dua SKPD yang memiliki fungsi yang hampir sama dalam
penanggulangan bencana, sehingga fungsi koordinasi dan teknis berjalan
beriringan di bawah satu komando, justru pada kenyataannya di lapangan, dalam
struktur organisasi BPBDPK, terjadi pemisahaan antara tugas BPBD dan tugas
Damkar. Dan di dalam BPBDPK tersebut adanya indikasi bahwa fungsi BPBDPK
telah dipolitisasi sebagai organisasi atau lembaga yang memiliki fungsi bermuatan
politis di luar fungsi organisasi yang sebenarnya yang bertanggung jawab dalam
penanggulangan bencana. Karena adanya fungsi politis terhadap keberadaan
beberapa bidang di BPBDPK yang khusus ditetapkan sebagai bidang yang
berfungsi sebagai batu loncatan untuk pencapaian karier selanjutnya tanpa
mempertimbangkan sklil dan kompetensi yang dimiliki individu yang akan
ditempatkan pada BPBDPK tersebut.
28
1.2 Rumusan Masalah
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menata kembali organisasi
perangkat daerah adalah dengan adanya restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi
organisasi merupakan salah satu program strategis dalam reformasi birokrasi
untuk penataan dan pembenahan organisasi agar selaras dengan visi, misi, tujuan
dan sasaran organisasi serta responsif terhadap lingkungan strategis dan dinamika
masyarakat. Restrukturisasi pada dasarnya merupakan pembenahan terhadap
struktur yang dipandang sudah tidak sesuai dan dianggap sudah tidak efektif lagi
dalam memajukan organisasi. Dengan demikian, diharapkan daerah dapat menata
organisasi perangkat daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang
disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan potensi yang tersedia masing-
masing daerah.
Karena dengan organisasi perangkat kerja yang besar, disamping
menyebabkan tidak responsifnya perangkat kerja pemerintah daerah dalam
menghadapi dinamika perubahan juga akan berdampak pada semakin besarnya
anggaran untuk sektor aparatur. Dengan demikian, melalui restrukturisasi
birokrasi, pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan tugas pokok dan
fungsinya dengan baik dan dapat mengurangi belanja daerah untuk pembiayaan
pegawai. Dari penggabungan BPBD dan Disdamkar terdapat pengurangan jumlah
jabatan eselon. Berikut tabel perbandingan jumlah jabatan eselon sebelum dan
sesudah restrukturisasi.
29
Tabel 1.8Perbandingan esselonisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang SOTK 2008 dengan SOTK 2012
No. Uraian SOTK 2008 SOTK 2012
BPBD PK BPBDPK
1. Eselon II b 1(Kepala
Pelaksana)
1(Kepala Dinas)
1( Kepala)
2. Eselon III a 0 1(Sekretaris)
0
3. Eselon III b 4(1 Sekretaris
3 Kabid)
4( Kepala Bidang)
6(1 sekretaris
5 Kabid)
4. Eselon IV a 9( 3 Kasubag
6 Kasi)
10( 2 Kasubag
8 Kasi)
13( 3 Kasubag
10Kasi)
Jumlah 30 20 Sumber : Subbagian Kepegawaian dan Humas BPBDPK
Dari tabel 1.8 dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan/perubahan
esselonisasi Perda SOTK Tahun 2008 setelah evaluasi SOTK 2012 dimana terjadi
penggabungan dua instansi tersebut. Sebelum penggabungan, dua instansi tersebut
berdiri sendiri dengan jumlah eselon BPBD sebanyak 14 jabatan dan Dinas
Pemadam Kebakaran 16 jabatan eselon dengan jumlah 30 jabatan eselon. Setelah
dilakukan restrukturisasi adanya perampingan SOTK, maka jumlah jabatan eselon
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
(BPBDPK) Kota Padang menjadi 20 jabatan eselon, dengan 1 jabatan eselon IIb,
menghilangkan jabatan IIIa, eselon IIIb menjadi 6 jabatan, dan eselon IVa
30
menjadi 13 jabatan eselon. Dengan adanya penggabungan SKPD tersebut terdapat
penggurangan jabatan eselon dan indikasi bahwa banyak jabatan struktural berarti
banyak anggaran yang akan dikeluarkan, dengan perampingan SOTK ini
diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam penghematan penggunaan anggaran
daerah.
Dalam restrukturisasi dengan menggabungkan dua instansi yang dulunya
berdiri sendiri dan setelah restrukturisasi menjadi satu dibawah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah serta menghilangkan dua bidang di Pemadam
Kebakaran. Secara tidak langsung tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari
kedua instansi yang bergabung tersebut menjadi semakin luas, hal ini tentu
mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan efisiensi dalam
penggunaan anggaran. Yang menjadi kekhawatiran peneliti adalah restrukturisasi
BPBDPK Kota Padang yang dilakukan tidak tepat sasaran karena
menggabungkan dua instansi yang memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda
antara BPBD dan Damkar, serta adanya unsur politis dalam organisasi yang
menjadikan BPBDPK sebagai organisasi yang dipolitisasi yang memiliki fungsi
diluar fungsi yang sebenarnya sehingga akan menyebabkan organisasi tidak
mampu mewujudkan tujuan restrukturisasi organisasi yaitu untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi. Terkait dengan itu dalam penelitian ini yang menjadi
rumusan masalah adalah “Bagaimanakah Efektivitas Restrukturisasi Organisasi
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
(BPBDPK) Kota Padang?”
31
1.3 Tujuan Penelitian
Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas restrukturisasi
organisasi tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam
Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang.
1.4 Manfaat Penelitian `
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan
konseptual ilmiah bagi perbaikan dalam pengambilan kebijakan yang
berkaitan dengan restrukturisasi organisasi perangkat daerah serta dapat
memberikan kontribusi bagi eksistensi perkembangan Ilmu Politik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai
masukan dan sumbangan pemikiran, khususnya bagi Sekretariat Daerah
Kota Padang dalam upaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan
evaluasi kelembagaan pemerintah daerah, berkenaan dengan kebijakan
restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada masa yang akan datang.