Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I PENDAHULUAN
Bagian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 yang memuat dasar hukum
penyusunan dan dasar filosofi penyusunan LKjIP Tahun 2019. Selain itu
pada bagian ini juga diuraikan tentang tugas fungsi dan sumber daya
manusia serta sistematika laporan
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang
lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka
perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk
mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya
dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan
Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil
/ manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Terjadi
perubahan paradigma orientasi akuntabilitas kinerja bergeser dari “ berapa
besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan ” menjadi “ berapa besar
kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar
tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat
dicapai”.
Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir
anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan
perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
dan tujuan instansi yang bersangkutan.
2
Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana diamanatkan dalan Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh Instansi
Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dari entitas tertinggi hingga unit
kerja setingkat eselon II setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya
kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai
sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk
menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati
Banggai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019
merupakan perwujudan kewajiban BPKAD untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program
dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai
misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode
tahun 2017-2021 Menggambarkan pencapaian sasaran strategis Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan menyajikan informasi kinerja
yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran
sebagaimana dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017-2021 dan Reviu Rencana
Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2017-2021 serta tertuang dalam
Perjanjian Kinerja/PK Tahun 2019 dan perubahannya. Disamping itu
penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.
3
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Banggai sesuai
Perda Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Banggai, maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan
aset.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas,
BPKAD Kabupaten Banggai mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan
asset daerah; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Sesuai Peraturan Bupati Banggai Nomor 32 Tahun 2017 tentang Uraian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD)
Kabupaten Banggai sebagai berikut :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
c. Bidang Anggaran, membawahi:
1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
2. Sub Bidang Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan;
dan
3. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
d. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
4
1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Belanja Gaji; 2. Sub Bidang Pengendalian Belanja Daerah dan Belanja Non
Gaji; dan
3. Sub Bidang Pembinaan dan Penatausahaan SPJ SKPD.
e. Bidang Akuntansi, membawahi:
1. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan;
2. Sub Bidang Kebijakan Akuntansi; dan
3. Sub Bidang TPTGR, BLUD dan BUMD
f. Bidang Aset, membawahi:
1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
2. Sub Bidang Pengamanan, Penyimpanan dan Pemeliharaan;
dan
3. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan.
g. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD); dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Kepala Badan
(1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai
tugas memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah meliputi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan
tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan
pelaksanan tugas dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan
fungsi – fungsi penunjang Kesekretariatan, Anggaran, Akuntansi dan
Aset berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai
fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah;
5
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan dan Aset Daerah;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Aset
Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
adalah sebagai berikut:
a. mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kebijakan
umum daerah;
b. menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan program
yang telah ditetapkan;
c. membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di
lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai
ketentuan yang berlaku;
d. Mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang
sesuai ketentuan dan rencana kerja;
e. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang
pengelolaan keuangan dan aset Daerah sesuai ketentuan yang
berlaku;
f. melaksanakan penyelenggaraan monitoring dan pembinaan
pelaksanaan penetapan Peraturan daerah tentang pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku;
g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan
penetapan kebijakan bidang Anggaran, Perbendaharaan,
Akuntansi, serta Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6
h. melaksanakan pengkoordinasian, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Anggaran,
Perbendaharaan, Akuntansi dan Aset sesuai ketentuan yang
berlaku;
i. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan yang berlaku;
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang
sesuai program yang telah ditetapkan;
k. melaporkan pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai
pencapaian dan target kinerja; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
(1) Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
operasional di bidang kesekretariatan meliputi penyiapan
penyusunan kebijakan operasioanal, koordinasi pelaksanaan tugas,
pengelolaan aset, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi,
keuangan dan aset berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
mempunyai fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan operasional tugas administrasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
c. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah;
e. pembinaan teknis fungsi kesekretariatan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah adalah sebagai berikut:
a. merencanakan program operasional Sekretariat Badan
Pendapatan Daerah berdasarkan rencana strategis Badan dan
ketentuan yang berlaku;
b. membagi tugas kepada kepala Sub Bagian berdasarkan rencana
kerja;
c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan;
d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis
operasional kesekretariatan sesuai dengan analisis dan
ketentuan yang berlaku;
e. melaksanakan penyiapan, penataan, pengembangan dan
pembinaan organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan,
kehumasan, protokol, kerumahtanggaan, urusan kesehatan,
keamanan, ketertiban lingkungan, urusan utilitas, bangunan
gedung serta sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan
yang berlaku;
f. melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan,
penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan
penyusunan laporan kinerja Badan sesuai dengan sasaran dan
indikator kinerja;
g. melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan,
pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan
penetapan pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil
pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai
ketentuan yang berlaku;
8
h. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program pengendalian, penatausahaan,
pengelolaan informasi, dokumentasi barang serta layanan
pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan
Program, Keuangan, Umum dan Kepegawaian berdasarkan
capaian kinerja;
j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Evaluasi, Keuangan, Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan
yang berlaku;
k. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sesuai pencapaian/target kinerja;
dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Anggaran
(1) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan operasional anggaran meliputi penyiapan
penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dukungan teknis serta pembinaan teknis
penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan perencanaan
anggaran daerah, pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan
serta pengendalian anggaran berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis anggaran;
b. penyiapan pelaksanaan dukungan teknis anggaran;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis anggaran;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
urusan anggaran; dan
9
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:
a. merencanakan operasional Bidang Anggaran berdasarkan
rencana strategis Badan dan ketentuan yang berlaku;
b. membagi tugas kepada Kepala Sub di bidang anggaran
berdasarkan rencana kerja;
c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub bidang anggaran sesuai
dengan tanggungjawab yang diberikan;
d. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis
anggaran sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
e. melaksanakan koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan
sesuai ketentuan yang berlaku;
f. melaksanakan koordinasi pengelolaan anggaran pembiayaan
sesuai ketentuan yang berlaku;
g. melaksanakan koordinasi pengelolaan anggaran belanja daerah
sesuai ketentuan yang berlaku;
h. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran daerah dan
pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan yang
berlaku.
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Anggaran
berdasarkan capaian kinerja;
j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Anggaran
sesuai ketentuan yang berlaku;
k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran sebagai
pencapaian/target kinerja; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Perbendaharaan
(1) Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan operasional Perbendaharaan meliputi penyiapan
penyusunan kebijakan teknis, penyiapan pelaksanaan tugas
10
dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-
fungsi penunjang urusan pengelolaan kas daerah dan belanja gaji,
pengendalian belanja daerah dan belanja non gaji serta pembinaan
dan penatausahaan SPJ SKPD berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis perbendaharaan;
b. penyiapan pelaksanaan tugas dukungan teknis perbendaharaan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis perbendaharaan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
urusan perbendaharaan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:
a. merencanakan operasional Bidang Perbendaharaan berdasarkan
rencana strategis Badan dan ketentuan yang berlaku;
b. membagi tugas kepada Kepala Sub–Sub Bidang lingkup Bidang
Perbendaharaan berdasarkan rencana kerja;
c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
d. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis
perbendaharaan sesuai hasil analisis dan ketentuan yang
berlaku;
e. melaksanakan penyusunan penyiapan anggaran kas serta
penyusunan SPD untuk sesuai ketentuan yang berlaku;
f. melaksanakan penerimaan, pemeriksaan dan penerbitan SPM
dan SP2D Perangkat Daerah (PD) sesuai permintaan dan
ketentuan yang berlaku;
11
g. melaksanakan pemeriksaan ketersediaan dana dan kesesuaian spesimen tanda tangan para pejabat sesuai dengan data,
anggaran daerah dan pagu APBD sesuai ketentuan yang berlaku;
h. melaksanakan pembukaan rekening penerimaan, pengeluaran
dan penyiapan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah sesuai
ketentuan yang berlaku;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang
Perbendaharaan berdasarkan capaian kinerja dan ketentuan
yang berlaku;
j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala di Bidang Perbendaharaan
sesuai ketentuan yang berlaku;
k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan sesuai
pencapaian/target kinerja; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Akuntansi
(1) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan operasional Akuntansi meliputi penyiapan
penyusunan kebijakan teknis, penyiapan pelaksanaan tugas
dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas dukungan teknis serta pembinaan dan pelaksanaan teknis
penyelenggaraan fungsi–fungsi penunjang urusan evaluasi dan
pelaporan keuangan serta kebijakan akuntansi serta TPTGR, BLUD
dan BUMD, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis Akuntansi;
b. penyiapan pelaksanaan tugas dukungan teknis akuntansi;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis akuntansi;
12
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan akuntansi; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:
a. merencanakan operasional Bidang Akuntansi berdasarkan
rencana strategis Badan dan ketentuan yang berlaku;
b. membagi tugas kepada Kepala Sub di Bidang Akuntansi
berdasarkan rencana kerja;
c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Akuntansi
sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
d. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis bidang
akuntansi sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
e. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan sistem akuntansi
Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
f. melaksanakan penyusunan laporan triwulan, realisasi
semesteran, prognosis dan laporan keuangan daerah sesuai
ketentuan yang berlaku;
g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan
teknis akuntansi bagi SKPD sesuai kebutuhan dan ketentuan
yang berlaku;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang
Akuntansi berdasarkan capaian kinerja sesuai ketentuan yang
berlaku;
i. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Akuntansi
sesuai ketentuan yang berlaku;
j. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi sesuai
pencapaian/target kinerja; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
13
6. Kepala Bidang Aset
(1) Kepala Bidang Aset mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
operasional Aset meliputi penyiapan penyusunan kebijakan teknis,
penyiapan pelaksanaantugas dukungan teknis, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis serta
pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi–fungsi penunjang,
urusan analisa kebutuhan, pengamanan, penyimpanan,
pemeliharaan, penatausahaan dan penghapusan aset berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan aset;
b. penyiapan pelaksanaan urusan pengelolaan aset;
c. pembinaan dan pelaksanaan teknis penyelenggaraan fungsi-
fungsi penunjang urusan pengelolaan aset;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
pengelolaan aset; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:
a. merencanakan operasional Bidang Aset berdasarkan rencana
strategis badan dan ketentuan yang berlaku;
b. membagi tugas kepada Kepala Sub di Bidang Aset berdasarkan
rencana kerja;
c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Aset sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan;
d. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis
pengelolaan aset sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang
berlaku;
e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan
perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,
penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan,
pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan,
14
pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang
berlaku;
f. melaksanakan pengolahan, penghimpunan dan penelitian
aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang
Aset sesuai ketentuan yang berlaku;
g. melaksanakan kebijakan pengelolaan asset daerah sesuai
ketentuan yang berlaku;
h. melaksanakan dan menyelenggarakan pemutakhiran data asset
daerah dan pencatatan dan pelaporan asset daerah sesuai
ketentuan yang berlaku;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Aset
berdasarkan capaian kinerja;
j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Aset sesuai
ketentuan yang berlaku;
k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Aset sesuai
pencapaian/target kinerja; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
15
16
Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai mencakup beberapa Faktor Startegi dan berpengaruh
terhadap Kinerja SKPD, untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
BPKAD Kabupaten Banggai didukung oleh sumber daya Manusia yang
terdiri dari :
a) Sumber Daya Aparatur
Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur pelaksana tugas pelayanan di bidang
Pemerintahan khususnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, oleh karena
itu di dalam melaksanakan tugas Kualifikasi, pengetahuan, keterampilan, serta
sikap dan perilaku sangat mempengaruhi kinerja SKPD didalam melaksanakan
pelayanan.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banggai berjumlah 90 orang dengan rincian sebagai berikut
:
Jumlah Pegawai Organik : 64 Orang
Jumlah Pegawai Non Organik / Honor : 26 Orang
Perubahan ini terjadi akibat dari perubahan struktur organisasi
Pemerintah Daerah yaitu Perda Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Banggai sehingga fungsi pendapatan yang
bersumber dari pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten
Banggai sehingga sebagian sarana dan sumber daya manusia juga diberikan
kepada Dinas tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugasnya; oleh karena itu
diupayakan pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia, dan gedung untuk
menjalankan kebijakan tersebut, sehingga saat ini dilakukan dengan
mengoptimalkan prasarana dan sumberdaya yang ada.
17
Tabel 1.1 : Kondisi Umum Pegawai BPKAD Kab. Banggai berdasarkan Jenis Kelamin
No Bagian/Bidang Jenis Kelamin (Org)
Jumlah Perempuan Laki-laki
1 Fungsional - 2 2
2 Sekretariat 12 2 14
3 Bidang Anggaran 5 2 7
4 Bidang Aset 6 5 11
5 Bidang Akuntansi 8 2 11
6 Bidang Perbendaharaan 11 9 20
7 Non Organik 10 16 26
J u m l a h 52 38 90
Persentase 57,78 42,22 100
Gambar 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Perempuan Laki-laki
18
Tabel. 1.2 : Kondisi Umum Pegawai BPKAD Kab. Banggai berdasarkan Golongan
No Bagian/Bidang Golongan (Org) Jumlah
IV III II I
1 Fungsional 1 1 2
2 Sekretariat 2 7 5 14
3 Bidang Anggaran 1 6 7
4 Bidang Aset 1 7 3 11
5 Bidang Akuntansi 1 8 1 10
6 Bidang Perbendaharaan 1 10 9 20
J u m l a h 7 39 18 64
Persentase 10,94 60,94 28,12 100
Gambar 2 Jumah Pegawai Berdasarkan Golongan
10,94%
60,94%
28,12%
Gbr. 2. Berdasarkan Golongan
Gol. IV
Gol. III
Gol. II
19
Tabel 1.3 : Kondisi Umum Pegawai BPKAD Kab. Banggai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
No Bagian/Bidang Tingkat Pendidikan (Org)
Jumlah S2 S1 D3 SMA
1 Fungsional 1 1 2
2 Sekretariat 2 7 5 14
3 Bidang Anggaran 7 7
4 Bidang Aset 8 2 1 11
5 Bidang Akuntansi 2 5 1 2 10
6 Bidang Perbendaharaan 10 1 9 20
7 Non Organik 14 12 26
J u m l a h 5 52 4 29 90
Persentase 5,56 57,78 4,44 32,22 100
Gambar 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
0
10
20
30
40
50
S2 S1 D3 SMA
5,55%
57,78%
4,44%
32,22%
S2 S1 D3 SMA
20
Tabel 1.4 : Kondisi Umum Pegawai BPKAD Kab. Banggai berdasarkan Status Kepegawaian
No Bagian/Bidang
Status Kepegawaian
(Org) Jumlah
PNS Honorer
1 Fungsional 2 2
2 Sekretariat 14 1 15
3 Bidang Anggaran 8 4 12
4 Bidang Aset 11 6 17
5 Bidang Akuntansi 10 2 12
6 Bidang Perbendaharaan 20 4 24
J u m l a h 64 26 90
Persentase 71,11 28,89 100
Gambar 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
PNS71,11%
Honorer28,89%
Gbr. 4. Berdasarkan Status Kepegawaian
PNS Honorer
21
Tabel 1.5 : Kondisi Umum Pegawai BPKAD Kab. Banggai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
No Bagian/Bidang
Jabatan (Org) Jumlah
Eselon
II
Eselon
III
Eselon
IV
Fungsional Staf
1 Fungsional 2 2
2 Sekretariat 1 1 3 10 15
3 Bidang Anggaran 1 3 7 11
4 Bidang Aset 1 3 13 17
5 Bidang Akuntansi 1 3 8 12
6 Bidang Perbendaharaan 1 3 20 24
J u m l a h 1 5 15 2 58 81
Persentase 1,23% 6,17% 18,52% 2,47% 71,60% 100
Gambar 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Fungsional
Staf
0
10
20
30
40
50
60
PNS yang menduduki Jabatan Struktural & Staf
1
5
152
58
Gbr. 5. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Staf
22
Tabel 1.6 : Kondisi Umum Pegawai BPKAD Kab. Banggai berdasarkan Tingkat Diklat Struktural
No Bagian/Bidang
Diklat (Org)
Jumlah PIM
II
PIM
III
PIM
IV
Belum
Ikut
Diklat
1 Fungsional 1 1 2
2 Sekretariat 1 1 3 5
3 Bidang Anggaran 1 1 2 4
4 Bidang Aset 3 1 4
5 Bidang Akuntansi 4 4
6 Bidang Perbendaharaan 2 2 4
J u m l a h 1 3 11 8 23
Persentase 4,35 13,04 47,83 34,78 100
Gambar 6 Jumlah PNS BPKAD yang telah mengikuti Diklat Struktural
Semua data kondisi umum pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banggai diperoleh berdasarkan kondisi pegawai pada tahun
2018.
0
2
4
6
8
10
12
Belum
PIM II
PIM III
PIM IV
8
13
11
Gbr. 6. PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural
23
b) Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tupoksi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai dalam rangka
mencapai sasaran yang ditetapkan. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:
Tabel 1.7 : Sarana dan Prasarana pada BPKAD Kab. Banggai Tahun 2019
No Nama Barang Satuan Jumlah
1 Bangunan Gedung Kantor Permanen Paket 1
2 Kendaraan Roda Empat Unit 5
3 Kendaraan Roda Dua Unit 23
4 Komputer Unit 65
5 Laptop Unit 40
6 Printer Unit 70
7 Kamera Digital Unit 5
8 Hardisk Esternal Unit 23
9 Scanner Unit 8
10 Lemari Unit 41
11 Kursi Pejabat Unit 18
12 Meja Pejabat Unit 24
13 AC Standing Unit 5
14 AC Split Unit 12
15 Sound System Set 4
16 Mesin Ketik Unit 3
17 Brankas Unit 3
18 Kursi Putar Unit 5
19 Kursi Staf Unit 63
20 Meja Staf Unit 61
21 Proyektor / Infokus Unit 4
22 UPS Unit 12
23 Server Unit 6
24 Mesin Absensi Pegawai Unit 2
Total 503
24
1.3. Pendapatan dan Pembiayaan Rincian pendapatan dan pembiayaan yang terdapat pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2019, secara singkat tersaji dalam table berikut :
TABEL 1.8
PENDAPATAN
NO URAIAN JUMLAH KET.
1 2 3 4
1. PAD TA. 2019
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di
Pisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Rp. 2.830.645.594,00
Rp. 8.310.459.383,24
2. DANA PERIMBANGAN TA. 2019
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Rp. 298.158.180.803,00
Rp. 909.543.487.000,00
Rp. 281.913.063.000,00
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
Rp. 64.288.200.000,00
Rp. 43.276.156.544,00
Rp. 278.147.640.000,00
Rp. 345.000.000,00
Jumlah PAD BPKAD Rp. 1.886.812.832.324,24
1.4. Isu Strategis
Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya
signifikan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di masa
mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila
tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
kualitas layanan dalam jangka panjang. Dalam menentukan isu-isu strategis
ditempuh melalui :
25
1. Metode forum Foccussed Group Discussion (FGD) dengan dihadiri oleh para stakeholder; dan atau SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai
2. Situasi, kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini
3. Terdapatnya perubahan regulasi, baik terkait pengelolaan keuangan dan
aset daerah
4. Isu-isu nasional terkait sasaran reformasi birokrasi terhadap 8 (delapan)
area perubahan yaitu :
1) Mental aparatur dan manajemen perubahan
2) Pengawasan
3) Akuntansi
4) Akuntabilitas
5) Kelembagaan
6) Tata Laksana
7) SDM ASN
8) Peraturan Perundang-undangan
9) Pelayanan Publik
Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat diidentifikasi
sebagai berikut :
Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah
Mekanisme/sistem pengelolaan keuangan daerah masih belum tertata
dan terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu dari mulai perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga
pelaporan/pertanggungjawaban sebagai upaya pengelolaan keuangan
yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Saat ini proses
penganggaran sampai dengan pelaporan yang sudah menggunakan
aplikasi SIMDA namun belum ter-koneksi dengan SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banggai;
Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan serta aturan teknis yang dituangkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, maka
Pemerintah Daerah harus menyusun Laporan Keuangan Daerah yang
telah berbasis Akrual sejak tahun 2015.
26
Namun demikian dalam penerapan SAP berbasis akrual dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016, terdapat
beberapa cacatan yaitu: Belum sepenuhnya Pemerintah Kabupaten
Banggai menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai ketentuan,
namun di tahun 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banggai sudah mulai menerapkannya;
Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap realisasi anggaran
belanja daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan
Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Banggai;
Memenuhi amanat Permendagri Nomor 15 tahun 2008 sebagaimana
telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), maka
pada tahun 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah
memiliki kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen Gender Analysis
Pathway ( GAP) dan Gender Budget Statement ( GBS )
Lingkup Pengelolaan Aset Daerah
Penatausahaan, pengelolaan aset dan barang milik daerah belum berjalan
optimal dalam upaya menghasilkan sistem informasi pengelolaan
barang daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan aset
daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas
personil sangat tinggi;
1.5. Landasan Hukum
Adapun Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai
tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
KinerjaUtama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
27
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
4. Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Permendagri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor :
239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Bupati Banggai Banggai Nomor : 061/0094/Bag. Org Tanggal 17
Januari 2020 perihal Permintaan Laporan Kinerja Intastansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2019
1.6. Sistematika Penulisan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Banggai disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi , dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang
sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian kinerja organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja
organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi
sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai
berikut :
B. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
28
Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Lampiran :
1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – lain yang dianggap perlu
29
BAB II
PERENCANAN KINERJA
Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah
sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja
pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan
kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk
penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan
penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian
serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
30
Berikut adalah dokumen-dokumen dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dalam
Gambar 2.10.
2.1 Rencana Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banggai merupakan pedoman rencana jangka 5 (lima) tahun
yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banggai yang berisi strategi yang telah dipilih untuk melaksanakan
tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banggai melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan. Renstra selanjutnya
dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) dan dioperasionalkan melalui
Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
RPJMD
RENCANA STRATEGIS
RENCANA KERJA TAHUNAN
PERJANJIAN KINERJA
LKJiP
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN
31
Rencana Kinerja
Dengan diberlakukannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategis
merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada
pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai menyadari sepenuhnya
bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk
menghadapai persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi
perubahan yang terjadi.
Rencana Stratejik Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Banggai periode 2017 – 2021 telah mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Banggai.
Tabel 2.1 Tentang Rencana Strategis BPKAD Kab. Banggai
Tahun 2017 – 2021 Visi : Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi,
Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya
Misi : Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan
yang Berwibawa
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET PROG.
1 2 3 4 5
1 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan APBD
Perubahan
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target
90 % 95% 100% 100% 100% Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini BPK
Terhadap
LKPD
WTP WTP WTP WTP WTP Peningkatan dan Pengembangan
32
Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase
Data Aset yang Akurat
90 % 95% 100% 100% 100% Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Barang Daerah
2.1.1 Visi
Pernyataan Visi BPKAD Kabupaten Banggai sepenuhnya mengacu pada
pernyataan Visi Rencana Strategi Kabupaten Banggai. Hal ini dapat dipahami
mengingat BPKAD Kabupaten Banggai merupakan bagian integral dari
pemerintah Kabupaten Banggai. Sudah selayaknya Visi BPKAD Kabupaten
Banggai mendukung pemenuhan visi Renstra Kabupaten Banggai. Dalam
konteks tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Banggai ini dapat dikerangkakan
dengan diwujudkannya peningkatan akuntabilitas publik, transparansi dan
adanya partisipasi segenap jajaran manajemen pemerintahan dan masyarakat.
Berdasarkan Visi tersebut, maka BPKAD Kabupaten Banggai telah
mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Banggai sebagai upaya mewujudkan
pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa.
Adapun Visi Pemerintahan Kabupaten Banggai :
2.1.2. Misi
Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya
merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil BPKAD
Kabupaten Banggai sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah
misi BPKAD yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal
33
yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi BPKAD Kabupaten memperlihatkan kebutuhan apa yang
hendak dipenuhi oleh Organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan
bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.
BPKAD Kabupaten Banggai telah berusaha mewujudkan misi Pemerintah
Kabupaten Banggai sesuai misi yang pertama yaitu :
2.1.3 Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh
organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2019.
Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi
dan misi. 1 (satu) tujuan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
tersebut adalah sebagai berikut :
“ Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”
Sasaran
Sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :
“Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”
Sasaran stratejik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banggai merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang
menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dan
“ Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan
Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa “
34
dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja. Penetapan sasaran stratejik ini
diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi
sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap–tiap
tahun untuk kurun waktu 5 tahun.
Sasaran stratejik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banggai merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik dan
merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian
kinerja secara lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang
yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja
dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai.
Sasaran–sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan
stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang
ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah
dapat dicapai.
Kemudian pada masing–masing sasaran ditetapkan program yang akan
dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap
tujuan, program–program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian
sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai dapat dijabarkan
sebagai berikut :
2.4. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja.
Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banggai. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari
sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui
berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana
35
capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai
dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana
capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya. Perjanjian Kinerja
sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji
untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas
kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan
demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi
dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah
menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai telah
menyusun perjanjian kinerja tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok
dan fungsi yang ada, mulai eselon II, eselon III, eselon IV sampai dengan unsur
pelaksana (staf).
36
2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini;
Tabel 2.5
IKU Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Tahun 2019
NO SASARAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan
Hari Tepat Waktu
Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target
% 100%
Opini BPK Terhadap LKPD Opini WTP
Persentase Data Aset yang Akurat
% 100%
2.6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dioperasionalkan melalui program dan kegiatan. Program Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
37
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
11. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Perlengkapan Gedung Kantor
2. Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4. Pemeliharaan Ruti/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Sistem
Informasi
c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Pembinanaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian KInerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
5. Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah
6. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten
Banggai (OPD)
e) Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
1. Penyediaan data dan Updating Data dan Informasi Perangkat
Daerah
f) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
1. Penyusunan Analisa Standar Belanja
38
2. Penyusunan Standar Harga Satuan 3. Penyusunan Sitem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan
APBD
6. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
8. Penatausahaan Barang Daerah
9. Penyusunan Standar Pelayanan Publik
10. Penatausahaan Keuangan PD
11. Penatausahaan Keuangan SKPKD
12. Fasilitasi dan Penyediaan data BPKAD dan Realisasi Bantuan
Keuangan
13. Fasilitasi dan Penausahaan TPTGR
14. Pengembangan dan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen
Keuangan Daerah
15. Penyelenggaran Progrsm Kerja Tim Pertimbangan Dana Subsidi,
Hibah dan Bantuan Sosial
16. Penelitian RKA/RKPA dan DPA/DPPA PD
17. Pengelolaan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan
18. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pergeseran
Anggaran Mendahui Penetapan APBD
19. Asistensi, Verifikasi dan Pengentrian Data Anggaran PD dalam
Rangka Penelitian SPD
20. Penelitian/ Verifikasi Kelengkapan SPM PD dalam rangka
Penertiban SP2D
21. Monitoring dan Pembinaan tuga Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Penerimaan
22. Penyusunan Laporan Arus Kas
23. Penausahaan Administrasi Kas Umum Daerah
39
24. Bimtek Penausahaan Keuangan PD 25. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah
26. Rekonsiliasi Data dan Penyusunan Laporan Penerimaan Kas Daerah
serta Peyerapan Anggaran dengan Unit Kerja dan Instansi Terkait
27. Fasilitasi dan Penatausahaan DPA/DPPA PD
28. Verifikasi dan Finalisasi Daftar Gaji PNS
29. Sosialisasi Pengajian PNS
30. Peningkatan dan Pengembangan SDM Penyusun Laporan Keuangan
31. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD
32. Penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan
33. Rekonsiliasi Realisasi APBD
34. Pembinaan dan Pengendalian SPJ OPD
35. Pembinaan Kebijakan dan Sistem Akuntansi PD
36. Pembinaan dan Pengendalian Anggaran OPD
g) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
h) Program Pengelolaan Barang Daerah
1. Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah
2. Penyelenggaraan Administrasi Barang Daerah
3. Penyusunan Laporan Inventarisasi, Evaluasi dan Pengelolaan Aset
Daerah
4. Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah
5. Pembinaan Penyimpan/Pengurus Barang Daerah
6. Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan dan Distribusi Aset
Daerah
7. Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan dan Pengelolaan Aset
Daerah
8. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
40
Tabel 2.3 Program dan Anggaran BPKAD 2019 NO PROGRAM ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2.597.196.878,00
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Rp 347.643.568,00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp 94.480.000,00
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 73.916.775,00
6. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Rp 2.600.000,00 7. Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 2.977.148.262,75
8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa Rp 2.945.275,00
9.
Program Pengelolaan Barang Daerah Rp 791.510.940,00
Total Rp. 6.887.441.698,75
41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan
atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengemban
amanah masyarakat Kabupaten Banggai berkewajiban melaporkan seluruh
penyelenggaraan tugas secara akuntabel melalui penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai yang dibuat sesuai
ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat
pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan
kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2019.
A. Analisis Capaian
3.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Tahun 2019
No Uraian Program/Keg. Target
(Rp)
Realisasi
Rp %
BELANJA
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.152.831.847,34 12.721034.015 70,07
Belanja Pegawai 18.152.831.847,34 12.721.034.015 70,07
Belanja Gaji dan Tunjangan 11.563.684.520 6.805.528.618 58,85
Gaji Pokok PNS/Uang
Representasi 3.123.238.300 2.812.530.364 90,05
Tunjangan Keluarga 230.207.688 230.022.524 99,91
Tunjangan Jabatan 216.565.750 214.270.000 98,93
42
Tunjangan Fungsional 29.193.000 28.860.000 98,85 Tunjangan Fungsional Umum 102.780.250 101.685.000 98,93
Tunjangan Beras 144.220.809 143.464.020 99,47
Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus
1.853.232 1.607.264 86,72
Pembulatan Gaji 45.425 45.155 99,40
Jaminan Kecelakaan Kerja 1.390.374.298 818.931.914 58,90
Jaminan Kematian 4.171.122.895 2.375.816.314 56,95
Jaminan Kesehatan 2.154.082.873 78.296.063 36,34
Belanja Tambahan
Penghasilan PNS
6.589.147.327,34 5.915.505.397 89,77
Tambahan Penghasilan 6.589.147.327,34 5.915.505.397 89,77
2 BELANJA LANGSUNG 6.887.441.698,75 6.603.865.690 95,88
01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2.597.196.878 2.433.705.045 93,71
01.01 Keg. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat 12.192.000 11.568.000 95,00
01.02 Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
231.500.000 180.962.169 78,17
01.08 Keg. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor 66.509.900 66.213.623 99,55
01.10 Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor
82.368.500 82.368.450 100
01.11 Keg. Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
55.200.000 54.450.000 98,64
01.12 Keg. Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
30.429.000 30.393.068 99,88
01.15 Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
7.500.000 7.472.932 99,64
01.17 Keg. Penyediaan
Makanan dan
Minuman
39.520.000 27.038.371 68,42
01.18 Keg. Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
1.030.885.000 1.026.989.010 99,62
01.19 Keg. Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
142.792.478 142.422.430 99,74
01.20 Keg. Penyediaan Jasa
Administrasi
Perkantoran
898.300.000 803.826.992 89,48
02. Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
347.643.568 308.224.566 88,66
43
02.07 Keg. Perlengkapan Gedung Kantor 31.930.000 29.938.819 93,76
02.09 Keg. Peralatan Gedung Kantor
199.386.750 181.820.880 91,2
02.24 Keg. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
82.000.000 74.168.148 90,45
02.26 Keg. Pemeliharaan Ruti/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
15.326.818 15.305.455 99,86
02.28 Keg. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
14.000.000 6.991.264 49,94
02.32 Keg. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Sarana dan
Prasarana Sistem Informasi
5.000.000 - -
05. Program
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatus
94.480.000 76.426.734 80,89
05.01 Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal
63.000.000 45.000.000 71,43
05.04 Keg. Pembinanaan
dan Pemantauan Kerja Aparatur
31.480.000 31.426.734 99,83
06. Program
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
73.916.775 70,521.236 95,41
06.01 Keg. Penyusunan
Laporan Capaian
KInerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
4.400.000 4.399.150 99,98
06.02 Keg. Penyusunan
Pelaporan Keuangan Semesteran
9.000.000 8.989.400 99,88
06.04 Keg. Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8.937.200 8.917.100 99,78
06.05 Keg. Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD
34.555.000 31.998.446 92,60
06.07 Keg. Penyusunan
Dokumen RKBU
Perangkat Daerah
3.750.000 3.742.450 99,80
06.09 Keg. Penyusunan
Laporan Inventarisasi
Aset Pemerintah
Kabupaten Banggai
(OPD)
13.274.575 12.474.690 93,97
44
07. Program Pengembangan Sistem
Informasi/Data
2.600.000 2.566.000 98,69
07.04 Keg. Penyediaan data
dan Updating Data
dan Informasi
Perangkat Daerah
2.600.000 2.566.000 98,69
15. Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
2.977.148.262,75 2.922.383.726 98,16
15.01 Keg. Penyusunan
Analisa Standar Belanja
37.303.475 37.283.336 99,95
15.02 Keg. Penyusunan
Standar Harga Satuan
70.241.750 70.241.750 100
15.04 Keg. Penyusunan Sitem dan Prosedur
Pengelolaan
Keuangan Daerah
20.791.900 20.706.472 99,59
15.06 Keg. Penyusunan
Rancangan
Peraturan Daerah
Tentang APBD
406.710.906,75 406.330.860 99,91
15.08 Keg. Penyusunan
Rancangan
Peraturan Daerah
Tentang Perubahan
APBD
170.913.168 167.549.370 98,03
15.14 Keg. Sosialisasi
Paket Regulasi Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
7.250.000 7.093.860 97,85
15.16 Keg. Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Daerah
343.193.500 342.355.188 99,76
15.20 Keg. Penatausahaan Barang Daerah
127.085.750 127.071.280 99,99
15.21 Keg. Penyusunan
Standar Pelayanan Publik
4.499.875 3.226.950 71,71
15.22 Keg. Penatausahaan
Keuangan PD
5.000.000 4.979.400 99,59
15.23 Keg. Penatausahaan
Keuangan SKPKD
15.502.000 15.462.140 99,74
15.24 Keg. Fasilitasi dan
Penyediaan data
BPKAD dan Realisasi Bantuan Keuangan
8.000.000 7.884.924 98,56
15.25 Keg. Fasilitasi dan
Penausahaan TPTGR
59.599.700 59.242.220 99,40
15.26 Keg. Pengembangan
dan Pengendalian
Sistem Informasi Manajemen
Keuangan Daerah
99.071.000 90.311.200 91,16
45
15.27 Keg. Penyelenggaran Progrsm Kerja Tim Pertimbangan Dana
Subsidi, Hibah dan
Bantuan Sosial
178.185.738 178.113.968 99,96
15.28 Keg. Penelitian
RKA/RKPA dan
DPA/DPPA PD
54.900.000 54.579.262 99,42
15.29 Keg. Pengelolaan
Penyaluran Dana
Bantuan Keuangan
24.899.725 24.710.499 99,24
15.30 Keg. Penyusunan
Rancangan
Peraturan Bupati
Tentang Pergeseran Anggaran Mendahui
Penetapan APBD
31.376.575 31.294.146 99,74
15.32 Keg. Asistensi, Verifikasi dan
Pengentrian Data
Anggaran PD dalam
Rangka Penelitian
SPD
16.000.000 15.999.300 100
15.33 Keg. Penelitian/
Verifikasi
Kelengkapan SPM PD dalam rangka
Penertiban SP2D
80.000.000 79.835.000 99,79
15.34 Keg. Monitoring dan Pembinaan tuga
Bendahara
Pengeluaran dan
Bendahara
Penerimaan
102.000.000 100.577.604 98,61
15.35 Keg. Penyusunan
Laporan Arus Kas
17.499.900 17.469.900 99,83
15.36 Keg. Penausahaan
Administrasi Kas
Umum Daerah
60.828.975 60.262.630 99,07
15.37 Keg. Bimtek
Penausahaan
Keuangan PD
17.550.000 17.550.000 100
15.38 Keg. Penyusunan
Laporan Keuangan
Semesteran Daerah
35.399.700 28.518.885 80,56
15.39 Keg. Rekonsiliasi
Data dan
Penyusunan Laporan Penerimaan Kas
Daerah serta
Peyerapan Anggaran
dengan Unit Kerja
dan Instansi Terkait
209.868.125 204.981.323 97,67
15.40 Keg. Fasilitasi dan
Penatausahaan
DPA/DPPA PD
15.000.000 14.995.000 99,97
15.41 Keg. Verifikasi dan
Finalisasi Daftar Gaji
PNS
83.500.000 83.382.367 99,86
46
15.42 Keg. Sosialisasi Pengajian PNS 20.200.000 18.950.000 93,81
15.43 Keg. Peningkatan dan Pengembangan
SDM Penyusun
Laporan Keuangan
46.450.000 42.946.195 92,49
15.44 Keg. Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban
APBD
237.796.549 227.684.297 95,75
15.45 Keg. Penyusunan
Laporan Keuangan
Per Triwulan
12.799.700 8.439.090 65,93
15.47 Keg. Rekonsiliasi
Realisasi APBD
127.377.551 123.939.200 97,30
15.48 Keg. Pembinaan dan
Pengendalian SPJ
OPD
64.253.000 63.413.185 98,69
15.49 Keg. Pembinaan
Kebijakan dan
Sistem Akuntansi PD
150.599.700 149.516.034 99,28
15.70 Keg. Pembinaan dan
Pengendalian
Anggaran OPD
15.500.000 15.486.891 99,92
17. Program Pembinaan
dan Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Desa
2.945.275 2.926.000 99,35
17.03 Keg. Penyusunan
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa
2.945.275 2.926.000 99,35
18. Program
Pengelolaan Barang
Daerah
791.510.940 787.112.383 99,44
18.01 Keg. Pensertifikatan
Tanah Aset
Pemerintah Daerah
328.015.900 324.655.633 98,98
18.02 Keg. Penyelenggaraan
Administrasi Barang
Daerah
45.422.900 45.422.900 100
18.03 Keg. Penyusunan
Laporan
Inventarisasi, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset
Daerah
156.965.050 156.349.700 99,61
18.04 Keg. Penghapusan
Aset/Barang Milik
Daerah
192.591.190 192.584.490 100
18.05 Keg. Pembinaan
Penyimpan/Pengurus
Barang Daerah
26.613.600 26.613.600 100
18.07 Keg. Penyusunan
Laporan Realisasi
Pengadaan dan
Distribusi Aset
Daerah
20.226.600 20.226.600 100
18.08 Keg. Pengawasan dan
Pengendalian
10.375.350 10.375.350 100
47
Penggunaan dan Pengelolaan Aset Daerah
18.09 Keg. Penyusunan
Perencanaan
Kebutuhan Barang
Milik Daerah
11.300.350 10.884.110 96,32
6.887.441.698 6.603.865.690 95,88
3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tabel 3.2 Pencapian Sasaran dan Realisasi BPKAD Kab. Banggai
Tahun 2017-2019
Indikator Kinerja
REALISASI
% Capaian 2017 2018 2019
1 2 3 4 5
Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tidak Tepat Waktu
Tepat Waktu
Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target
100% 100%. 100% 100%
Opini BPK Terhadap LKPD WTP (LKPD
2016) WTP (LKPD
2017) WTP (LKPD
2018) WTP
Persentase Data Aset Yang Akurat
100% 100% 100% 100%
Capaian Kinerja
Capaian Kinerja disajikan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan.
Pengukuran kinerja diperoleh dari nilai output atau outcome. Output adalah
segala sesuatu berupa produk dan jasa dalam bentuk fisik dan non fisik sebagai
hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan
masukan (input) yang digunakan. Outcome adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan.
Pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
48
serta antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Selanjutnya, evaluasi atas capaian dan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan melakukan analisis
penyebab keberhasilan/kegagalan.
Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja pada
level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran
dengan indicator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan
rencana kinera tahunan yang ditetapkan dapat terlihat dengan jelas. Alat ukur
yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan
untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program
yang brsifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh Instansi pemerintah
dan SKPD di lingkungannnya. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian
kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip
dari peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dpakai
dalam penyusunan laporan kinerja ini.
Tabel 3.2.1. Pengukuran Kinerja BPKAD Kab. Banggai Tahun 2019 dengan pembanding
Tahun sebelumnya (Aspek Anggaran)
No Program/
Kinerja
Target Realisasi
2018 2019 2018 2019
1. Program
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.831.456.623 2.597.196.878 2.675.726.518 2.433.705.045
2. Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1.633.185.950 347.643.568 1.479.064.923 308.224.566
3. Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
119.983.000 -
113.271.550 -
4. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
119.000.000 94.480.000 68.464.575 94.480.000
5. Program
Peningkatan Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
76.104.825 73.916.775 68.893.600 70,521.236
49
6. Program Pengembangan Sistem
Informasi/Data
10.000.000 2.600.000 9.911.300 2.566.000
7. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
4.837.045.748 2.977.148.262,75 4.216.450.703 2.922.383.726
8. Program Pembinaan
dan Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan
Desa
12.445.300 2.945.275 11.663.600 2.926.000
9 Program
Pengelolaan
Barang Daerah
690.112.480 791.510.940 527.861.350 791.510.940
10.329.333.926 6.887.441.698,75 9.171.308.119 6.603.865.690
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Nilai realisai kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan
realisasi sebagai berikut:
a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana
tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian
rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:
No. Zona Skala Pencapaian Kinerja Kategori
1. Lebih Dari 100% Sangat Baik (A)
2. 76-100% Baik (B)
3. 50-75% Cukup (C)
4. Kurang Dari 55% Kurang (K)
Realisasi
Capaian Indikator Kinerja = X 100%
Target
50
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kelompok Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja Input,
Output dan Outcomes. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah
dapat dirumuskan, dan untuk indikator kinerja outcomes seluruhnya harus
dapat diukur tingkat pencapaiannya. Jika ditinjau dari capaian kinerja pada
tahun sebelumnya untuk tiap-tiap kegiatan maka nilai capaian organisasi
sebesar 95,88%. Nilai capaian ini telah selaras dengan capaian sasaran yang
dapat diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banggai dan telah menggambarkan kondisi obyektif yang ada.
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar
hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok
dan fungsi organisasi.
Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 BPKAD
masih merujuk Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
sebagaimana tersebut pada Penetapan Kinerja, Rencana Strategis BPKAD tahun
2017-2021 dan RPJMD tahun 2017-2021. Kemudian dengan adanya
Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah, maka Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merujuk
kepada Indikator Kinerja Utama setelah reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2017-2021. Dengan demikian maka dilakukan pula penyempurnaan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017-
2021 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Tahun 2019
disusun sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) setelah penyempurnaan.
Berikut ini dijabarkan Indikator Kinerja Utama untuk setiap sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai serta periode
pencapaiannya.
{Target - (Realisasi – Target)}
Capaian Indikator Kinerja = X 100%
Target
51
Tabel 3.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai
Capaian Indikator Kineja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banggai yang terdiri dari 1 sasaran dan 4 Indikator
Sasaran dengan target dan realisasi dalam tabel dibawah ini :
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN / FORMULA SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan
Ketepatan Penyusunan Rancangan yaitu Tanggal Penyampaian RAPBD, Tanggal Penetapan PERDA APBD sesuai Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD
Rancangan APBD dan APBD Perubahan
Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target
Laporan Realisasi Belanja
Opini BPK Terhadap LKPD
Opini BPK terhadap LKPD adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menjadi Kategori / Nilai yang diperoleh
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Persentase Data Aset Yang Akurat
Pengelolaan Barang Daerah menurut Permendagri 19 Tahun 2016 pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan tuntutan ganti rugi.
Laporan BMD
Data Aset di Lapangan
Data Inventaris Barang
x 100 %
Realiasi Belanja Daerah
Realisasi Belanja Pendapatan
x 100 %
52
Tabel 3.2.3. Tabel Capaian Indikator Utama BPKAD Kab. Banggai
Tahun 2019 dan Pembanding Tahun 2018
Sasaran Indikator
Sasaran 2019 2018
Target Realisasi Persentase
Tingkat
Capaian
Target Realisasi Persentase
Tingkat
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
Kualitas dan
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
Ketepatan
Waktu
Penyusunan
Rancangan
APBD dan APBD
Perubahan
Tepat
Waktu
Tepat
Waktu
100% Tepat
Waktu
Tepat
Waktu
100%
Persentase Penyerapan
Keuangan
Daerah
yang Sesuai
Target
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Opini BPK
Terhadap
LKPD
WTP WTP 100% WTP WTP 100%
Persentase
Data Aset
yang Akurat
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pada Capaian Indikator Kinerja Utama, rata-rata BPKAD mencapai
target. Untuk indikator kinerja yang pertama yaitu ketepatan waktu
penyusunan rancangan APBD, BPKAD selama ini selalu tepat waktu, baik
itu tahun 2018 maupun 2019, walaupun Perda penetapan 2019
terlambat, tapi itu bukan lagi menjadi tupoksi dan ranah BPKAD, tetapi
sudah menjadi tanggungjawab dari anggota legislatif. Untuk indicator
kinrja yang kedua yaitu persentase penyerapan keuangan daerah,
penyerapannya juga rata-rata serratus persen apabila dibuat
perbandingan realisasi belanja daerah berbanding dengan realisasi
belanja pendapatan. Sedangkan indikator kinerja yang ketiga yaitu opini
BPK terhadap LKPD, target 2018 berarti opini BPK terhadap LKPD ditahun
2017, dan target 2019 berarti opini BPK terhadap LKPD ditahun 2018,
kedua tahun terakhir tersebut, Alhamdulillah, Opini yang diraih adalah
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Terakhir atau indikator yang keempat
53
yaitu persentase data asset yang akurat, selama ini persentase 100%, sesuai dengan formula pada IKU yaitu data aset dilapangan berbanding
dengan data inventaris barang, artinya, data dilapangan sesuai dengan
data inventaris yang ada di BPKAD. Oleh karenanya, tabel diatas
memperlihatkan bahwa capaian kinerja BPKAD untuk 2018 tidak jauh
berbeda atau sama dengan tahun 2019.
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan
Berdasarkan rencana kinerja dan pengukuran kinrja kegiatan terhadap
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja, maka dapat
dievaluasi dan dianalisa capaian kinerja sasaran strategis dengan hasil adalah
sebagai berikut :
BMD yang tersusun tepat waktu, outcomenya adalah Persentase Data Aset yang
Akurat.
3.3. Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2019 dengan target RPJMD
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2016-2021), BPKAD berperan
melaksanakan misi Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yaitu :
MISI Ke-I : Menciptakan Pemerintahan yang baik dan Bersih Menuju
Pemerintahan yang Berwibawa, sebagaimanan tujuan mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani.
Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target
kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
54
Cara Reviu Atas Laporan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten
Banggai telah memenuhi tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada
Organisasi, hal ini dapat tercermin dari pencapaian 2 (Tiga) sasaran pada Renstra
Reviu dalam Tahun 2019, ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 3.3.1 Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target RPJM BPKAD
Sasaran
Indikator
Sasaran
RPJM BPKAD TAHUN 2019 2019
Target
Realisasi
Persentase
Tingkat Capaian
Target
Realisasi
Persentase
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
Kualitas dan
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset
Daerah
Ketepatan
Waktu
Penyusunan
Rancangan APBD dan
APBD
Perubahan
Tepat
Waktu
Tepat
Waktu
100% Tepat
Waktu
Tepat
Waktu
100%
Persentase
Penyerapan
Keuangan
Daerah
yang Sesuai Target
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Opini BPK
Terhadap LKPD
WTP WTP 100% WTP WTP 100%
Persentase
Data Aset yang Akurat
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pencapian Sasaran dan Realisasi
BPKAD Kab. Banggai Tahun 2019
NO SASARAN PAGU REALISASI NILAI
CAPAIAN (%)
1
Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.247.910.096,00 3.247.910.096,00 100,00%
2 Meningkatnya Tata Kelola BPKAD yang Bersih dan
3.639.531.603,00 3.355.955.594,00 92,21%
55
Akuntabel (BAGIAN SEKRETARIAT)
JUMLAH
6.887.441.699 6.603.865.690 95,88%
Meskipun realisasi anggaran sebesar 95,88% dari
Rp.6.887.441.699 pagu yang dianggarkan, BPKAD dapat melaksanakan tugas
pokok dan fungsi yang diamanatkan Pemerintah Daerah, namun demikian ada
beberapa kegiatan yang belum dapat direalisasikan karena kegiatan tersebut
dipengaruhi oleh peran serta pihak eksternal yang tidak dapat dilaksanakan
sesuai skedul dan tidak mengganggu kelancaran tugas pokok dan fungsi
organisasi, dan kegiatan tersebut diharapkan akan menjadi kegiatan lanjutan di
tahun 2020.
Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai dalam
rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya.
Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi
input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut
efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana
sama atau lebih rendah dari target, sedangkan in-efisien disebabkan realisasi
output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama dari target.
Efektifitas adalah perbandingan antara rasio pencapaian outcome dengan
rasio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika
pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian
output, sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah
daripada pencapain output.
Pada tahun Anggaran 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banggai melaksanakan 9 Program dengan 73 kegiatan (terlampir)
dengan pencapaian rata-rata sesuai dengan harapan atau dapat dikatagorikan
bahwa Program Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dilaksanakan dengan baik/berhasil, demikian pula dari hasil evaluasi predikat
nilai capaian kinerja untuk masing – masing kegiatan dalam skala pengukuran
56
ordinal adalah sebagai berikut : kegiatan dengan kriteria sangat berhasil yaitu 53 kegiatan dengan pencapaian 85 s/d 100, 953+kegiatan dengan kriteria berhasil
yaitu pencapaian 70 s/d < 85, 4 kegiatan dengan criteria cukup berhasil yaitu
pencapaian 85 s/d < 70, dan 8 kegiatan dengan criteria kurang berhasil yaitu
pencapaian 0 s/d < 55. Karena ada kegiatan dipangkas akibat pengurangan pagu
anggaran.
Tabel 3.3.2
Target dan realisasi pendapatan dan belanja BPKAD tahun 2019
No.
Uraian / Pendapatan / Belanja / Program / Kegiatan
Pendapatan/Belanja (Rp) %
Target/Pagu Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5
4
Pendapatan Daerah (Termasuk PAD)
1.886.812.832.324,00 1.748.526.609.603,51 92,67
4.1 Pendapatan Asli Daerah 11.141.104.997,24 12.812.428.186,51 115,00
4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
2.830.645.594,00 2.830.645.594,00 100,00
4.1.4
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
8.310.459.383,24 9.981.782.592,51 120,11
4.2 Dana Perimbangan 1.489.614.730.803,00 1.357.410.270.331,00 91,12
4.2.1
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak
298.158.180.803.00 188.959.243.582,00 63,38
4.2.2 Dana Alokasi Umum 909.543.487.000.00 901.030.313.000,00 99,06
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 281.913.063.000,00 267.420.713.749,00 94,86
4.3
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah
386.056.996.544,00 378.303.911.086,00 97,99
4.3.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 64.288.200.000,00 54.077.364.647,00 84,12
4.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya
43.276.156.544,00 45.733.906.439,00 105,68
4.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
278.147.640.000,00 278.147.640.000,00 100,00
4.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya
345.000.000,00 345.000.000,00 100,00
5 Belanja
5.1 Belanja Tidak Langsung 408.070.124.405,34 395.349.631.296,00 96,88
5.1.3 Belanja Subsidi 404.000.000,00 403.020.000,00 99,80
5.1.4 Belanja Hibah 2