BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Organisasi · Tugas, Fungsi dan Tata ... utilitas pemadam kebakaran; (e). ... Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan

Perangkat daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor :… Tahun 2017 tentang

Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dispertasih Kabupaten Bandung adalah

sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Bidang sebanyak 2 Bidang yaitu :

1. Bidang pencegahan kebakaran, membawahkan ;

1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan

2) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran

3) Seksi Sarana dan prasarana

2. Bidang pemadaman dan Penyelamatan, membawahkan :

1) Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi

2) Seksi Pemadaman dan Investigasi

3) Seksi Evakuasi dan Penyelamatan

4. Pos Damkar 2 unit yaitu :

1. Pos Pemadam Kebakaran Ciparay.

2. Pos Pemadam Kebakaran Cicalengka.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor .... Tahun 2016 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Kebakaran

mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan

urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pengendaliankebkaran,

pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan

LaporanKinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 2

penanganan bahan beracun berbaaya yang dikenal dengan Panca Dharma

Pemadam kebakaran..

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas Dinas Kebakaran, memiliki fungsi :

(a). Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyusunan

rencana straegis dan rencana kerja dinas Kebakaran;

(b). Pelaksaaaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas

kebakaran sesuai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

(c). Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan dan

pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan,

pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan beracun berbahaya;

(d). Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, penggunaan,

pemanfaatan, pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi jaringan

utilitas pemadam kebakaran;

(e). Pelakasanaan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran,

pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan

pengangan racun berbahaya;

(f). Pertolongan pertama dan penyelamatan pada kebakaran termasuk

pelaksanaan pelayanan darurat dan/atau evakuasi;

(g). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup

tugasnya.


Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Kebakaran

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Kasubag. Umum danKepegawaian

Kasubag Program danKeuangan

Bidang pencegahankebakaran

Bidang pemadaman danPenyelamatan

Seksi PemberdayaanMasyarakat dan

Pelatihan

Seksi InspeksiProteksi Kebakaran

SeksiSarana danPrasarana kebakaran

Seksi Evakuasi danPenyelamatan

Seksi Pemadaman danInvestigasi

Seksi Pengendali Operasidan Komunikasi


Berdasarkan Peraturan Bupati No 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan susunan

organisasi dinas daerah dan Peraturan Bupati No. 77 tahun 2016 tentang tugas,

fungsi dan tata kerja Dinas kebakaran sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahkan :

1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2). Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Bidang sebanyak 2 Bidang yaitu :

1 Bidang pencegahan kebakaran, membawahkan ;

1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan

2) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran

3) Seksi Sarana dan prasarana

2 Bidang pemadaman dan Penyelamatan, membawahkan :

1) Seksi Pengendali Operasi dan Komuikasi

2) Seksi Pemadaman dan Investigasi

3) Seksi Evakuasi dan Penyelamatan

3. Pos Damkar 2 unit yaitu :

1) Pos Pemadam Kebakaran Ciparay.

2) Pos Pemadam Kebakaran Cicalengka.

4. Kelompok Jabatan Fungsional


B. Aspek Strategis SKPD

Aspek strategis Dinas Kebakaran telah dirumuskan dalam dokumen Rencana

Strategis Dinas dengan penjabarannya disesuaikan dengan dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung sesuai

Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 7 Tahun 2016adalah sebagai berikut ini :

Visi dan Misi

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan terkait serta

hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung,

maka dibutuhkan perumusan visi Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pedoman

arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan fokus dan

arah gerak Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bekerja menuntaskan isu-isu

yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Visi

Pemerintah Kabupaten Bandung adalah:

“ Memantapkan Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing,

melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan

Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan “.

Terwujudnya Visi Kabupaten Bandung, merupakan tantangan yang harus dihadapi

oleh seluruh Perangkat Kerja diDinas Kebakaran Kabupaten Bandung. Sebagai

bentuk nyata dari Visi Kabupaten Bandung tersebut, maka ditetapkanlah misi yang

menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat

abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi Kabupaten Bandung dimana Dinas

Kebakaranmengemban misi 3 dari misi yang diusung Pemerintah Kabupaten

Bandung.


Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bandung di atas, dirumuskan 9 (sembilan) Misi

Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan

2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan

memperhatikan aspek kebencanaan

4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif

6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup

7. Meningkatkan Kemandirian Desa

8. Meningkatkan reformasi birokrasi

9. Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah

· Tujuan

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan diatas,

maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan

sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan

arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib

maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut. Tujuan dan

sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.1

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

KABUPATEN BANDUNG 2016-2021

Visi: “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahanyang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Misi Tujuan Sasaran Indikator Target 2020Misi Pertama:“Meningkatkankualitas dancakupan layananpendidikan”

Meningkatkanketersediaan layananpendidikan berkualitasdan partisipasimasyarakat dalambidang pendidikan

Optimalnya ketersediaanfasilitas pendidikan formalbaik dari segi kuantitasmaupun dari segi kualitasMeningkatnya jumlahpenduduk yangbersekolah

Persentase ruang kelasbaik:a. Tingkat SD/ MI/Sederajatb. Tingkat SMP/ MTs/Sederajat

77,40 %

85,45 %

Meningkatnya jumlahpenduduk yangbersekolah

APM SD/ MI/ sederajatAPM SMP/ MTs/ sederajatAPM SMA/ MA/ sederajatAPK SD/ MI/ sederajatAPK SMP/ MTs/ sederajatAPK SMA/ MA/ sederajat

94,7384,5950,01105,4397,9859,68

Meningkatnya jumlahguru profesional

Persentase tingkatpendidikan guru(berkualifikasi S1/DIV keatas):a. Tingkat SD/ MI/Sederajat

909090



Misi Tujuan Sasaran Indikator Target 2020b. Tingkat SMP/MTs/Sederajatc. Tingkat SMA/MA/SMK/Sederajat

Meningkatnya kompetensipenduduk melaluipenguasaan budaya lokal,olah raga, dan pendidikannon formal

Jumlah atlet yangberprestasi di tingkatProvinsi (Orang)APK Paket AAPK Paket BAPK Paket C

754 Orang

0,623,852,58

Meningkatnya minat bacamasyarakat KabupatenBandung

Misi Kedua:“Mengoptimalkankuantitas dankualitaspelayanankesehatan”

Meningkatkanpelayanan kesehatanserta meningkatkandrajat kesehatanmasyarakat

Optimalnya penyediaanlayanan kesehatan olehpemerintah

Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) diBidang Kesehatan

77,20 %

Meningkatnya drajatkesehatan penduduk

AHHAKBCakupan pasangan usiasubur peserta KB Aktif

72,2633,5090%

Meningkatnya kesadaranpenduduk untukmenerapkan perilakuhidup bersih

Persentase PHBS padarumah tanggaPersentasepenyelenggaraanpromosi kesehatan

50%

100 %

Misi Ketiga:“Mewujudkanpembangunaninfrastrukturdasar yangterpadu dengantata ruangwilayah sertamemperhatikanaspekkebencanaan”

MeningkatkanKetersediaan dankualitas Infrastrukturdasar yang tahanterhadap bencana sertamewujudkan keserasianpembangunan dengantata ruang wilayah

Meningkatnyaaksesbilitas, kapasitasdan keselamatan terhadappelayanan sarana danprasarana transportasi(%)

Rata-rata persentasejalan mantap (baik dansedang)Level of Service (LOS)

92 %LOS C (4)

Meningkatnyaaksesbilitas, kapasitasdan kualitas infrastruktursumber air

Akses aman terhadap airbersih

100 %

Meningkatnya penataankawasan ibu kotaKabupaten Bandung

Persentase terbangunyasistem jaringan jalan dandrainase KawasanPerkotaan Soreang(Koridor Jalan Tol Soroja)

100 %

Meningkatnya kualitaskawasan permukiman

Persentase luas kawasankumuh (%)

9,38 %

Optimalnya sistemtelekomunikasi daninformatika yang terpadumelalui pemanfaatanteknologi dan komunikasi

Persentase terbangunyajaringan fiber optic

100 %

Meningkatnyaketersediaan infrastrukturlistrik dan energi yangmerata mencakup seluruhwilayahMeningkatnya fektivitasperencanaan tata ruang

Persentase tersedianyadokumen penataan ruangPersentase keterpaduanantar daerah yangberbatasan mengenaikerjasama perencanaanpenyediaan sarana,prasarana dan pelayananpublik

60 %

100 %



Misi Tujuan Sasaran Indikator Target 2020Meningkatnya efektivitaspemanfaatan ruangwilayah

Persentase luaspemanfaatan lahanbudidaya non pertanianyang berijin sesuairencana tata ruang

58 %

Optimalnya pengendalianpemanfaatan ruangMeningkatnya upayapengelolaan sarana danprasarana sanitasi

Akses Terhadap Sanitasi 100 %

Meningkatnya mitigasidan adaptasi wilayahterhadap resikobencana

Persentase korbanbencana yangtertangani

100 %

Meningkatnya upayapenanganan masyarakatyang tergenang banjir

Tertanganinya wilayahberpotensi banjir seluas14.937,9 m2Persentase polder/kolamretensiPersentase penanganandrainase skala kawasandan skala kota

100 %

15 %

Misi Keempat“Meningkatkankesejahteraansosialmasyarakat”

Mengentaskanpermasalahankesejahteraan sosial diKabupaten Bandung

Berkurangnya jumlahpenyandang masalahkesejahteraan sosial(PMKS)

Rata- Rata PMKS yangditangani dan mampuberinteraksi sosial (%)

52,84 %

Meningkatkan kualitasdan produktivitas dalamsektor ketenagakerjaan

Tingkat PengangguranTerbuka (TPT)

8,42 %

Misi Kelima:“MenciptakanPembangunanEkonomi yangMemilikiKeunggulanKompetitif”

Meningkatkan dayasaing perekonomianKabupaten Bandungsebagai upayaoptimalisasi kontribusisektor ekonomiterhadap pembangunandaerah

Tercapainya KondisiKetahanan Pangan

Persentase ketersediaanpangan utama (Skor PPHKetersediaan)

92,70

Meningkatnya daya saingkomoditas pertanian

Jumlah komoditaspertanian yang memilikidaya saing berskalanasional

9 Jenis

Meningkatnyakesejahteraan petanian

Jumlah kelompok taniyang berpredikat utama

288 KelompokTani

Meningkatnya transaksipada sektor perdagangandan jasa di KabupatenBandung

LPE Sub SektorPerdagangan, Hotel danRestoran

9,79 %

Meningkatkan kapasitas,kapabilitas sertaproduktivitas UMKM-IKMdan kualitas produkunggulan

Nilai omzet UMKM-IKM Rp 6,54 Trilyun

Meningkatnya destinasiwisata

Jumlah Objek Wisatayang dikembangkan

64

Meningkatnya kemudahaninvestasi

Nilai Investasi Rp 7,8 Trilyun

Misi Keenam:“MeningkatkanKelestarianLingkunganHidup”

Menciptakanlingkungan yang serasidan seimbang denganmemperhatikan dayadukung lingkungan,daya tampunglingkungan sertaperubahan iklim

Meningkatkanpengawasan danpengendalian terhadappencemaran dankerusakan lingkungan

Persentase PengendalianPencemaran AirPengendalianPencemaran UdaraPengendalianPengelolaan Limah B3Persentase volumesampah yang dapatdikelola pemerintah

56,75 %

91,44 %

50%

34 %



Misi Tujuan Sasaran Indikator Target 2020Terselenggaranyakonservasi sumber dayaalam

Persentase luas lahankritis yang tertanami (%)Luas PersemaianDesa/Kebun RakyatMeningkatnya PersentaseRuang Terbuka Hijau (%)

76,97 %

2,25 Ha

0,24 %

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, program

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1– 5 tahun. Penetapan

tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta

isu utama bidang Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di

Kabupaten Bandung.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan misi yang diemban oleh Dinas Kebakaran,

diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KEBAKARAN

KABUPATEN BANDUNG 2016-2021

Visi: “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yangBaik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Misi Tujuan Sasaran Indikator Target 2021

Misi Ketiga:

“Mewujudkanpembangunaninfrastruktur dasaryang terpadu dengantata ruang wilayahserta memperhatikanaspek kebencanaan”

MeningkatkanKetersediaan dankualitas Infrastrukturdasar yang tahanterhadap bencana sertamewujudkan keserasianpembangunan dengantata ruang wilayah

Meningkatnyamitigasi dan adaptasiwilayah terhadapresiko bencana

Cakupan pelayanan bencanakebakaran

85 %

Peningkatan Capaian TingkatWaktu Tanggap (respon timerate) daerah layanan WilayahManajemen Kebakaran (WMK)

90 %

Persentase aparatur pemadamkebakaran yang memenuhistandar kualifikasi

85 %

Jumlah mobil pemadamkebakaran diatas 3000 – 5000liter pada WMK

85 %


C. Isu Strategis SKPD

Isu-isu penting merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tugas

DinasKebakaran , diantaranya :

1) Kecenderungan peningkatan frekwensi kebakaran baik kuantitas maupun

kualitasnya;

2) Kejadian kebakaran sering berakibat fatal dan bisa langsung memiskinkan

masyarakat disamping menimbulkan ancaman terhadap efisiensi biaya

investasi;

3) Bencana Alam dan Ulah/perilaku manusia yang sering menimbulkan kebakaran;

4) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana / insfrastruktur yang ada

masih belum mendukung efektifitas pencegahan dan penggulangan kebakaran;

5) Cakupan layanan akses terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran

masih rendah;

6) Masih terdapat terdapat kesenjangan antara sarana dan prasarana unit

pemadam kebakaran dengan masalah yang dihadapi disamping struktur

kelembagaan yang masih perlu pemantapan;

7) Derajat Pemahaman pencegahan dan pengedaliankebakaran masyarakat masih

rendah;

8) Belum optimalnya pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di pencegahan

dan pengendalian bencana/bahaya kebakaran;

9) Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik;

10) Belum optimalnya pelayanan sarana prasarana dasar wilayah;

11) Cakupan layanan/akses aman terhadap sumber air untuk pengendalian /

pencegahan bahaya kebakaran masih relatif rendah;

12) Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh

terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, SPM, dan

sarana prasarana yang belum memadai;


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja adalah suatu perjanjian kinerja yang merupakan dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerja. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan dinas,

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas kebakaran yang pada tahun 2016 merupakan

perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Tahun 2016di

dalam nyaadalah sebagai berikut :

Tabel 2.2PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEBAKARANTAHUN 2016

Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget

tahun 2016Program/Kegiatan Pagu Anggaran

Meningkatnya mitigasi dan

adaptasi wilayah terhadap

resiko bencana

Peningkatan capaian Tingkat

Waktu Tanggap (respon

time rate) daerah layanan

Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK)

60 %

Program Peningkatan

Kesiagaan dan pencegahan

Bahaya Kebakaran

3.088.310.025,00Cakupan pelayanan bencana

kebakaran

55 %

Persentase Aparatur

Pemadam Kebakaran yang

memenuhi standar

kualifikasi

55 %

Jumlah mobil pemadam

kebakaran diatas 3000 –

5000 liter pada WMK

55 %

Sumber :Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan


B. SASARAN dan INDIKATOR KINERJAUTAMA (IKU)

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/

dihasilkan secara nyata oleh DinasKebakaran dalam jangka waktu tahunan, sampai

lima tahun mendatang. Sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung

untuk periode tahun 2016 – 2021. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya

mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila

seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis

terkait juga telah dapat dicapai.

Indikator KinerjaDinas berikut target yang ingin dicapai di tahun 2016 - 2021 sesuai

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bandung tahun

2016 - 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.3TARGET INDIKATOR KINERJA 2016 - 2021DINAS KEBAKARAN KABUPATEN BANDUNG

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 MeningkatkanKetersediaan dankualitasInfrastrukturdasar yang tahanterhadap bencanasertamewujudkankeserasianpembangunandengan tataruang wilayah

MeningkatnyaMitigasi danadaptasi wilayahterhadap resikobencana

Prosentasecakupan Pelayananbencana kebakaran

55% 60% 60% 70% 75% 80%

2 ProsentasePeningkatanCapaian tingkatwaktu tanggap(respone time)daerah layananwilayahManajemenKebakaran (WMK)

60% 60 % 65% 70% 75% 80%

3 Prosentaseaparaturpemadamankebakaran yangmemenuhi standarkualifikasi

55% 60% 65% 70% 75% 80%

4 Prosentase Jumlahmobil pemadamkebakaran diatas3000-5000 literpada WMK

55% 60% 65% 70% 75% 80%

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kab. BandungTahun 2016 – 2021


C. Rencana Kerja Tahun 2016

Rencana Kerja tahun 2016 untuk Program dan Kegiatan bidang pemadamKebakaran ditargetkan untuk tahun angagran 2016 masuk dalam rencanakerja dinas pertasih yang tertuang dalam table berikut :

Tabel 2.4Rencana Kerja 2016

KODE REK PROGRAM /KEGIATAN

JUMLAHANGGARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET URAIAN TARGET

1 4 19

Programpeningkatan

kesiagaan danpencegahan

bahaya kebakaran

3.117.210.025

Meningkatnyacakupan pelayanan

penanggulangankebakaran

60%

1 4 19 4

Pengawasanpelaksanaan

kebijakanpencegahankebakaran

50.000.000

Terlaksananyapendataan,

pemeriksaan danpengujian sistem

proteksikebakaran/pemeberi

an rekomendasiteknis sistem

proteksi kebakarandan kesiapsiagaan

tim MKKG padabangunan gedung

40% dari 100bangunan

gedung/pabrik/mall/hotel/sekolah

1 4 19 5

Pendidikan danpelatihan

pertolongan danpencegahankebakaran

74.690.000Terpeliharanya

keterampilan teknispetugas damkar

30% dari 80 Orangjumlah petugas

damkar (24 Orang)

1 4 19 7

Penyuluhanpencegahan

bencanakebakaran

81.019.025

Terciptanyapeningkatankepedulian,

kesadaran danketerampilan,

pemilik bangunangedung/pabrik/mobi

l dalam upayapencegahan dan

penanggulanagn dinikebakaran

20% dari 100jumlah bangunan

gedung/Pabrik/sekolah

1 4 19 9

Pemeliharaansarana danprasarana

pencegahanbahaya kebakaran

896.496.000

Tertanggulanginyasetiap kejadiankebakaran di

wilayah KabupatenBandung dengan

dukunganketersediaan BBM

yang memadai

60% daripemeliharaan

secara rutin untukpenanggulangan

kebakaran

1 4 19 11Pencegahan dan

pengendalianbahaya kebakaran

1.986.105.000

Terciptanyapeningkatan

kesiagaan petugasdamkar dalam

pelaksanaan tugassiaga piket jaga 24

jam denganterpenuhinya

insentifpiket/lembur

60% dari pelayananpenanggulangan

kebakaran


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan hasil pengukuran/capaian kinerja yang

mengevaluasi dan menganalisis indikator kinerja utama (IKU). Dalam bab ini akan

diuraikan mengenai analisis penyebab keberhasilan/kegagalan (peningkatan/penurunan)

kinerja serta alternative solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber

daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian

kinerja sasaran strategis yang akan diambil oleh Dinas Kebakaranadalah hal kegiatan

pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di tahun yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2016 merupakan laporan

tahun pertama dari dokumen RPJMD/Renstra 2016-2021 pada masa jabatan Kepala

Daerah periode 2016-2021. Karena Kepala Daerah pada masa jabatan tersebut tidak

berubah dari masa jabatan tahun 2010-2015 dengan demikian visi dan misipun tidak

jauh berubah,sehinggacapaian kinerja untuk tahun 2016 dibandingkan dengan target

realisasi dan capaian kinerja tahun terakhir RPJMD yaitu tahun 2015.

Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Pengukuran Capaian Kinerja Dinas

Kebakaran dan Realisasi Anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2016

Tahun Anggaran 2016 Dinas Kebakaran telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis

yang akan dicapai. sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 4

indikator kinerja utama (IKU) dinas. Realisasi pada akhir tahun 2016 menunjukkan

bahwa keseluruhan sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik. Sedangkan dari 4

(empat) indikator kinerja terdapat 1(satu) indikator kinerja pencapaiannya diatas

target yang ditetapkan,3 (tujuh) indikator kinerja di bawah target yang

ditetapkan.Kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika

pencapaiannya melebihi 50% (Permenpan No. 54 tahun 2014). Pengukuran capaian

dan evaluasi kinerja kegiatan Dinas kebakaran 2016 adalah sebagai berikut :


Saa. Sasaran Strategis Dinas :

”Meningkatnya mitigasi dan adaptasi wilayah terhadap

resiko bencana”

· Peningkatan Capaian Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate)

daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), Cakupan

pelayanan bencana kebakaran,Persentase aparatur pemadam

kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi serta Jumlah mobil

pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan bencana

kebakaran,peningkatan capaian respon time rate daerah layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Bandung, Persentase aparatur

pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, serta Jumlah mobil

pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK.

b. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Analisis Capaian Kinerja Indikator Per Tahun

NoIndikator Kinerja

2016 Realisasi

Target Realisasi Capaian 2011 2012 2013 2014 2015

1.PeningkatanCapaian Tingkatwaktu Tanggap(respon time rate)daerah layananWilayah ManajemenKebakaran (WMK)

60 % 51,35 % 85,58 % 35,94 % 37,33 % 37,33 % 56,52 % 55,81 %

2.Cakupan pelayananbencana kebakaran 55 % 49,52 % 90,04 % 47,88 % 49,52 % 49,52 % 49,52 % 49,52 %

3.Persentase aparaturpemadamankebakaran yangmemenuhi standarkualifikasi

55 % 55,17 % 100,31 % 36,51 % 38,67 % 38,67 % 41,98 % 51,72 %

4.Jumlah mobilPemadamkebakaran diatas3000-5000 literpada WMK

55 % 42,86 % 77,93 % 33,33 % 38,10 % 38,10 % 38,10 % 42,86 %

Sumber :UPTD DAMKARDinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan


Sesuai dengan target kinerja pada faktor Meningkatnya cakupan pelayanan

bencana kebakaran adalah sebesar 55 % dan realisasinya adalah sebesar 49,52

%, target kinerja pada faktor capaian tingkat waktu tanggap (respon time rate)

daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah sebesar 60 % dan

realisasinya adalah sebesar 51,35 %, target kinerja pada faktor persentase

aparatur pemadaman kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi adalah

sebesar 55 % dan realisasinya adalah sebesar 55,17 %, serta target kinerja pada

factor jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK adalah

sebesar 55 % dan realisasinya adalah sebesar 42,86 %.

Dalam realisasinya, masih terdapat kesenjangan antara jumlah sarana prasarana

dan Unit Pemadam Kebakaran terhadap 4 indikator kinerja tersebut.Hal ini

menyebabkan tingkat capaian respon time yang masih relative tinggi dikarenakan

keterbatasan sebaran pos damkar yang ada.Jarak tempuh yang jauh dari pos

pemadam turut memperlambat penanganan kebakaran di lokasi (bahwa saat ini

Luas wilayah Kab. Bandung 176.238,67 Ha dengan 31 kecamatan yang hanya

dilayani oleh 3 pos pemadam kebakaran yaitu wilayah I Soreang, Wilayah II

Ciparay dan Wilayah III Cicalengka dengan hanya didukung oleh 8 mobil

pemadam kebakaran, serta dengan realisasi jumlah kejadian kebakaran tahun

2011 sebanyak 192 kejadian sedangkan tahun 2012 sebanyak 220 kali

kejadian, tahun 2013 sebanyak 252 kali kejadian,tahun 2014 sebanyak 256

kali kejadian, tahun 2015 sebanyak 256 kali kejadian,tahun 2016sebanyak 203

kali kejadian.

Banyaknya kejadian kebakaran yang cenderung meningkat dengan kompleksitas

yang semakin sulit di Kabupaten Bandung yang realitasnya tidak diimbangi

dengan ketersediaan prasarana dan sarana pemadaman kebakaran.Jumlah Pos

Damkar dan Mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Bandung hingga saat ini

masih kurang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah

Kabupaten Bandung.

Berdasarkan RISPK (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran) Kabupaten

Bandung maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah membuat kebijakan

daerah berupa Peraturan Bupati/Peraturan Daerah yang mengesahkan RISPK

tersebut sebagai sebuah Master Plan pengembangan dan peningkatan pelayanan

pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Bandung.


Selanjutnya dengan pengimplementasian substansi program dan kegiatan dari

RISPK tersebut, diantaranya pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran

(WMK), pengembangan pos damkar sebanyak 12 pos damkar, penambahan

sarana prasarana kebakaran dan jumlah mobil damkar yang akan ditempatkan di

setiap pos damkar tersebut, pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan dan

pelatihan satuan relawan kebakaran serta penyediaan pos satlakar di setiap

desa/kelurahan yang rawan kebakaran/jauh dari pos damkar.

Dalam pencapaian indikator ini dihadapkan permasalahan, antara lain :

1) Masih sangat tingginya waktu respon time penanggulangan kebakaran yaitu waktu

standar nasional yang ditetapkan untuk menuju ke lokasi kebakaran dari pos

damkar terdekat dikarenakan masih kurang penambahan Pos Damkar dari

kebutuhan wilayah manajemen kebakaran.

2) Belum adanya kajian dan implementasi simulasi respon time dan Ren-Ops

(Rencana Operasi) di beberapa wilayah kecamatan sebagai acuan dalam operasi

penanggulangan kebakaran.

3) Belum terbangunnya sistem komunikasi informasi kebakaran (SKIK) yang

terintegrasi sampai di tingkat kelurahan/desa, sehingga terkadang masyarakat

tidak bisa melaporkan kejadian kebakaran dengan data yang cepat dan tepat.

4) Keterbatasan jumlah mobil pemadam kebakaran, jika dibandingkan dengan rasio

jumlah penuduk dan atau luas wilayah Kabupaten Bandung yang harus dilayani.

Sebagai solusi telah dilakukan langkah – langkah, antara lain :

1) mengusulkan penambahan kembali pembangunan Pos Damkar/Pos Satlakar guna

meningkatkan cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran di wilayah

Kabupaten Bandung dan memperpendek respon time.

2) Rencana usulan program Penyusunan Ren-Ops dan Stimulasi respon time di

beberapa wilayah pada anggaran APBD 2016, termasuk latihan gabungan sebagai

bagian dari koordinasi dan komunikasi dengan pemadam kebakaran lainnya yang

berbatasan seperti Kota bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dalam

upaya penanggulangan kebakaran pada daerah perbatasan dan atau bantuan lintas

wilayah.


3) Perlu usulan kajian SKIK (Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran) berbasis

masyarakat.

Pengusulan anggaran setiap tahun untuk pengadaan mobil pemadam kebakaranguna mencapai target indikator RPJMD, Renstra serta SPM penanggulangankebakaran

‘c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian kinerja 4 (empat) sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan ditunjang dengan penggunaan berbagai sumber

daya. Sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis

meliputi dana, SDM, Peralatan dan Waktu Pelaksanaan. Dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

· Anggaran Dinas

Anggaran Program yang menunjang terhadap indikator kinerja Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016Pada Dinas

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan sebesar Rp. 80.206.794.697,00

dengan realisasi sebesar Rp. 75.652.386.837,00 atau 94,32%.

Anggaran Program yang menunjang terhadap indikator kinerja DinasKebakaranTahun 2016sebesar Rp.3.088.310.025dengan realisasi sebesar Rp.2.948.806.980,00atau 95,48%

· Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

Penataan Ruang dan Kebersihanper 31 Desember 2016 sebanyak 309 orang,

dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan serta pendidikan adalah sebagai

berikut :

Golongan IV/b

Golongan IV/a

Golongan III/d

Golongan III/c

Golongan III/b

Golongan III/a

2

11

17

17

28

5

orang

orang

orang

orang

orang

orang


Golongan II/d

Golongan II/c

Golongan II/b

Golongan II/a

Golongan I/d

Golongan I/c

Golongan I/b

Golongan I/a

J u m l a h

2

56

46

42

25

26

25

7

309

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

· Berdasarkan Jenis Jabatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kepala Dinas (Eselonering II b)

Sekretaris (Eselonering III a)

Kepala Bidang (Eselonering III b)

Kepala Sub Bagian (Eselonering IV a)

Kepala Seksi (Eselonering IV a)

Kepala UPTD (Eselonering IV a)

Kepala Sub Bagian pada UPTD (Eselonering IV b)

Kelompok Jabatan Fungsional Umum Tertentu

Pelaksana (Staf) / JFU

J u m l a h

1

1

4

3

14

7

7

1

271

309

Orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

· Berdasarkan Jenis Pendidikan

1.

2.

3.

4.

5.

Pasca Sarjana

Sarjana

Sarjana Muda

Diploma III

Diploma II

24

39

3

1

-

Orang

orang

orang

orang

orang


6.

7.

8.

9.

10

Diploma I

SLTA Kejuruan

SLTA UMUM

SLTP

SD

J u m l a h

-

30

99

45

68

309

orang

orang

orang

orang

orang

orang

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kebakaran Per Januari 2017 sebanyak

76orang, dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan serta pendidikan

adalah sebagai berikut :

Golongan IV/c

Golongan IV/b

Golongan IV a

Golongan III/d

Golongan III/c

Golongan III/b

Golongan III/a

Golongan II/d

Golongan II/c

Golongan II/b

Golongan II/a

Golongan I/d

Golongan I/c

Golongan I/b

Golongan I/a

J u m l a h

1

1

3

3

4

4

0

1

26

14

12

1

5

-

1

76

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang


· Berdasarkan Jenis Jabatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

.

Kepala Dinas (Eselonering II b)

Sekretaris (Eselonering III a)

Kepala Bidang (Eselonering III b)

Kepala Sub Bagian (Eselonering IV a)

Kepala Seksi (Eselonering IV a)

Kelompok Jabatan Fungsional Umum Tertentu

Pelaksana (Staf) / JFU

J u m l a h

1

1

2

2

6

-

64

76

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

· Berdasarkan Jenis Pendidikan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Pasca Sarjana

Sarjana

Sarjana Muda

Diploma III

Diploma II

Diploma I

SLTA Kejuruan

SLTA UMUM

SLTP

SD

J u m l a h

6

7

-

1

-

-

5

48

5

4

76

Orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang


· Sarana Penunjang (Peralatan)

Saranapenunjang/peralatan (aset)yang dimiliki

olehDinasKebakaran30Januari2017terdiri dari :

ASET TETAP

Tanah Rp.

Peralatan dan mesin Rp.

Gedung dan Bangunan Rp.

Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp.

Aset Tetap Lainnya Rp.

Konstruksi dalam pengerjaan Rp.

Jumlah Rp.

ASET LAINNYA

Aset kondisi rusak berat Rp.

Aset yang dimanfaatkan pihak lain Rp.

Aset tidak berwujud Rp.

Jumlah Rp.


‘d. Analisis Program/Kegiatan

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

· Rekapitulasi Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Kegiatan

Berdasarkan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada

Tabel berikut :

Tabel 3.2

Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016

Berdasarkan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Program/KegiatanPendukung

Anggaran

Target Realisasi %

Meningkatnyacakupan pelayananpenanggulangankebakaran

Program peningkatankesiagaan danpencegahan bahayakebakaran

3.088.310.025 2.948.806.980 95,48%

Terlaksananyapendataan,pemeriksaan danpengujian sistemproteksikebakaran/pemeberianrekomendasi teknissistem proteksikebakaran dankesiapsiagaan timMKKG pada bangunangedung

Pengawasanpelaksanaan kebijakanpencegahan kebakaran

50.000.000 49.850.000 99,70

Terpeliharanyaketerampilan teknispetugas damkar

Pendidikan danpelatihan pertolongandan pencegahankebakaran

74.690.000 74.670.00099,70

Terciptanyapeningkatankepedulian, kesadarandan keterampilan,pemilik bangunangedung/pabrik/mobildalam upayapencegahan danpenanggulanagn dinikebakaran

Penyuluhanpencegahan bencanakebakaran

81.019.025 80.820.00099,75

Tertanggulanginyasetiap kejadiankebakaran di wilayahKabupaten Bandungdengan dukunganketersediaan BBMyang memadai

Pemeliharaan saranadan prasaranapencegahan bahayakebakaran

896.496.000 886.955.80098,94

Terciptanyapeningkatan kesiagaanpetugas damkar dalampelaksanaan tugassiaga piket jaga 24 jamdengan terpenuhinyainsentif piket/lembur

Pencegahan danpengendalian bahayakebakaran

1.986.105.000 1.856.511.18093,47

JUMLAH 3.088.310.025 2.948.806.980 95,48


1. Realisasi indikator Kinerja per program dan kegiatan tahun 2016

Tabel 3.3Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat pada dinas Kebakaran

Tahun Anggaran 2016

KODE REK PROGRAM /KEGIATAN

KEUANGAN INDIKATORKINERJA

KINERJASKPD

TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 4 19

Programpeningkatan

kesiagaan danpencegahan

bahayakebakaran

3.088.310.025 2.948.806.980

Meningkatnyacakupan

pelayananpenanggulangan

kebakaran

60% 51,35% DISKAR

1 4 19 4

Pengawasanpelaksanaan

kebijakanpencegahankebakaran

50.000.000 49.850.000

Terlaksananyapendataan,

pemeriksaan danpengujian sistem

proteksikebakaran/peme

berianrekomendasiteknis sistem

proteksikebakaran dankesiapsiagaan

tim MKKG padabangunan

gedung

40% dari100

bangunangedung/pabrik/mall/hotel/se

kolah

30 % dari100

bangunangedung/pab

rik (30bangunan

1 4 19 5

Pendidikandan pelatihanpertolongan

danpencegahankebakaran

74.690.000 74.670.000

Terpeliharanyaketerampilan

teknis petugasdamkar

30% dari80 Orangjumlahpetugasdamkar

(24Orang)

100 % atau24 orangpetugasdamkar

dalam skillcompetetion

1 4 19 7

Penyuluhanpencegahan

bencanakebakaran

81.019.025 80.820.000

Terciptanyapeningkatankepedulian,

kesadaran danketerampilan,

pemilikbangunan

gedung/pabrik/mobil dalam

upayapencegahan danpenanggulanagndini kebakaran

20% dari100

jumlahbangunangedung/

Pabrik/sekolah

50% dari100

bangunangedung/

Pabrik/sekolah (10

bangunan)

1 4 19 9

Pemeliharaansarana danprasarana

pencegahanbahaya

kebakaran

896.496.000 886.955.800

Tertanggulanginya setiapkejadian

kebakaran diwilayah

KabupatenBandung dengan

dukunganketersediaan

BBM yangmemadai

60% daripemelihar

aansecararutinuntuk

penanggulangan

kebakaran

100 %Tertanggulanginya 203

kalikebakaran

1 4 19 11

Pencegahandan

pengendalianbahaya

kebakaran

1.986.105.000 1.856.511.180

Terciptanyapeningkatan

kesiagaanpetugas damkar

dalampelaksanaan

tugas siaga piketjaga 24 jam

denganterpenuhinya

insentifpiket/lembur

60% daripelayananpenanggul

angankebakara

n

100%Terciptanyakesiapsiagaan petugas

Damkardalam

menanggulangi 203kejadian

kebakaran


2. Analisa Realisasi indikator Kinerja per program dan kegiatan tahun 2016

Kondisi existing Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung tahun 2016adalah memiliki 9 (Sembilan) unit mobil Damkar, memiliki 3 wilayahmanajemen kebakaran (WMK)/Pos Damkar serta hanya memiliki 81 PetugasDamkar. Kondisi tersebut tidak meningkat signifikan bila dibandingkandengan tahun-tahun sebelumnya (2015), sehingga sangat tidak sebandingdengan luas wilayah pelayanan dan jumlah penduduk yang harus terlindungidari ancaman bahaya kebakaran di Kabupaten Bandung.

Jumlah kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 2016 sebanyak 203kali, sedangkan luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 ha,dengan jumlah penduduk sebanyak + 3.494.026 jiwa. Dari data ini dapatdiketahui rasio mobil pemadam kebakaran terhadap luas wilayahKabupaten Bandung, yaitu 1:19,582. Sedangkan rasio mobil pemadamkebakaran terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2016adalah 1 : 388,225

Aspek penilaian pelayanan penanggulangan kebakaran ditetapkandalam standar pelayanan minimal (SPM) yang tertuang dalam PermendagriNo. 69 Tahun 2012yang mengacu pada 4 indikator yaitu : 1.CakupanPelayanan Bencana Kebakaran; 2.Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time)Penanggulangan Kebakaran; 3.Standard jumlah Mobil Pemadam kebakaranberkapasitas 3000 – 5000 liter; 4.Standar jumlah petugas pemadamkebakaran yang telah tersertifikasi.

Tingkat cakupan pelayanan kebakaran didefinisikan sebagai presentasekondisi existing wilayah manajemen kebakaran (WMK) atau Pos Damkardibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bandung yang terlayani.

Sedangkan Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layananWMK di definisikan sebagai Prosentase capaian respon time yang < 15menit terhadap suatu kebakaran di dalam covering area WMK tersebut.

SPM tersebut mensyaratkan bahwa 1 (satu) WMK/Pos Damkarmelayani covering area maksimal radius 7,5 km2 sehingga mampumencapai respon time yang standard yaitu 15 menit..

Dengan kondisi jumlah mobil pemadam kebakaran dan jumlah wilayahmanajemen kebakaran (WMK)/Pos Damkar saat ini, maka cakupanpelayanan kebakaran di Kabupaten Bandung tahun 2015-2016 barumencapai 49,52 % dengan tingkat waktu tanggap (respon time)penanggulangan kebakaran rata-rata di atas 20 menit (sedangkan standarrespon time yang ditetapkan dalam Permendagri No. 69 Tahun 2012 adalah15 menit).

Nilai presentase cakupan pelayanan kebakaran akan tetap/konstanapabila tidak ada penambahan WMK atau Pos Damkar (sedangkan


standard presentase cakupan pelayanan kebakaran yang ditetapkan dalamPermendagri No. 69 Tahun 2012 adalah mencapai (75 %).

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai cakupan pelayananbencana kebakaran di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun2015-2016.

Tabel 4.1Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Bandung

Tahun 2015–2016

No Uraian 2015 2016Perkembangan

(%)

1. Jumlah Mobil PemadamKebakaran (unit) 8 9 1,125

2. Jumlah Penduduk (jiwa) 3.476.420 3.494.026 1,005

3. Luas Wilayah Kab. Bandung(ha) 176.238,67 176.238,67

-

4. Jumlah Kejadian Kebakaran(kali)

256 203 1,207

5. Rasio Mobil PemadamKebakaran thd Luas Wil KabBdg

1 : 22,029 1 : 19,582

6. Persentase Tingkat CakupanPelayanan Kebakaran diKabupaten Bandung

49,52 % 49,52 %

7. Tingkat Waktu Tanggap(Respon Time Rate) daerahlayanan WMK (WilayahManajemen Kebakaran)

58,81% 51,35%

Sumber : DISPERTASIH, Kab. Bandung, Tahun 2016.

5. Keberhasilan / Kegagalan Serta Solusi Yang Dilakukan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

1) Masih kurang sarana dan prasarana Pos Damkar dari kebutuhan wilayah

manajemen kebakaran.

2) Keterbatasan jumlah mobil pemadam kebakaran, jika dibandingkan dengan

rasio jumlah penuduk dan atau luas wilayah Kabupaten Bandung yang harus

dilayani, sehingga realisasi fasilitasi pelayanan tahun berkenaan belum

mencapai target yang sesuai dengan yang diharapkan

3) Belum terbangunnya sistem komunikasi informasi kebakaran (SKIK) yang

terintegrasi sampai di tingkat kelurahan/desa;


Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di

atas adalah:

1) Mengusulkan penambahan kembali pembangunan Pos Damkar/Pos Satlakar

termasuk kendaraan pemadam dan sarana lainnya guna meningkatkan

cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten

Bandung dan memperpendek respon time.

2) Melakukan bimtek terkait termasuk latihan gabungan sebagai bagian dari

koordinasi dan komunikasi dengan pemadam kebakaran lainnya dalam hal

pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.

B. Realisasi Anggaran

Untuk kegiatan belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung), Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Penataan Ruang dan Kebersihan,

termasuk anggaran Program dan kegitanan Dinas Kebakaran yang tahun 2016

masih bagian dinas pertasih ( Uptd Damkar)mendapat alokasi biaya yaitu :

a. Belanja Tidak Langsung, meliputi :

Belanja Pegawai sebesar Rp. 27.392.742.260,00 dan terealisasi sebesar Rp.

22.155.029.140,00 atau 80,88 %.

b. Belanja Langsungsebesar Rp. 106.141.071.190,00 dan terealisasi sebesar

Rp. 99.563.405.118,00 atau 93,80 %, terdiri dari :

1) Belanja Langsung Urusan Wajib SKPD sebesar Rp. 9.776.592.983,00 dan

terealisasi sebesar Rp. 9.385.263.303,00 atau 95,99 %.

2) Belanja Langsung Program dan Kegiatan sebesar Rp. 96.364.478.207,00 dan

terealisasi sebesar Rp. 90.178.141.815,00 atau 93,58 %.

Sehingga pencapaian kinerja keuangan belanja total dalah rencana

sebesarRp.133.533.813.450 terealisasi sebesar Rp. 122.026.165.925,00

ataupencapaian 91,38 %.


BAB IV

P E N U T U P

Selama tahun anggaran 2016, Dinas Kebakaran yan merupakan bagian dari Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Penataan Ruang dan Kebersihanberhasil

melaksanakan tugas dan fungsinya serta seluruh kegiatan dinas secara maksimal

sesuai dengan telah direncanakan dengan kondisi anggaran yang sudah ditentukan.

Tingkat keberhasilan dari 21 indikator kinerja utama (IKU) yang tertuang dalam

dokumen RPJMD Kab. Bandung serta Renstra Dinas, dapat disimpulkan hasil

penilaian adalah sebagai berikut :

1. Indikator capaian kinerja di atas target yang ditetapkan, sebanyak 1 indikator

kinerja;

2. Indikator capaian kinerja sesuai target yang ditetapkan, sebanyak 47indikator

kinerja;

3. Indikator capaian kinerja di bawah target yang ditetapkan, 0

sebanyak8indikator kinerja;

Kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya

melebihi 50% (Permenpan No. 54 tahun 2014), dengan demikian capaian kinerja

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Penataan Ruang dan

Kebersihandidalamnya ada program dan kegiatan Dinas Kebakaran dinyatakan

berhasil dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 95,48 %.

Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Kebakaran untuk dapat mencapai target dan

realisasi di tahun yang akan datang sesuai dengan dokumen kerja RPJMD Kab.

Bandung dan Rencana Strategis Dinas.

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Organisasi · Tugas, Fungsi dan Tata ... utilitas pemadam kebakaran; (e). ... Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik