Upload
others
View
19
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Indonesia adalah negara yang luas yang terdiri dari beberapa
pulau. Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan peran transportasi
yang baik, berupa transportasi darat, laut, maupun udara. Transportasi
berperan sebagai penghubung antara wilayah yang satu dengan wilayah
yang lainnya. Transportasi sangat penting dalam mengembangkan
perekonomian nasional. Salah satu sarana transportasi yang berperan
penting sebagai sarana lalu lintas adalah sarana infrastruktur jalan. Jalan
adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan
bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah,
di bawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali
jalan kereta api, jalan lori, jalan kabel.
Peningkatan taraf hidup rakyat mengakibatkan pembangunan yang cukup
berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat. Masyarakat yang dahulu
pergi ke tempat kerja dengan berjalan kaki, sekarang sudah naik kendaraan,
yang dahulu naik angkutan umum, sekarang sudah memiliki kendaraan sendiri,
yang semula naik sepeda motor sekarang sudah berganti dengan mobil pribadi.
Melajunya usaha pembangunan disegala bidang, terutama bidang ekonomi, dan
transportasi, akan memberikan dampak terhadap perkembangan sarana
angkutan jalan raya atau transportasi darat dengan sangat pesat.
2
Kemajuan transportasi darat ternyata menimbulkan masalah yang
sangat rumit dalam pengaturan lalu lintas, seperti timbulnya masalah
kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1
angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak
diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain
yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Korban
kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban luka ringan, luka berat dan
meninggal dunia diperhitungkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
kecelakaan terjadi. Kecelakaan biasanya terjadi berawal dari ketidak
patuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas.
Kurangnya kesadaran hukum dari pengendara kendaraan bermotor atas apa
yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan
menjadi titik awal terjadinya kecelakaan. Mobilitas kendaraan bermotor
yang semakin pesat sangat berpengaruh dalam hal banyaknya kecelakaan di
jalan raya, yang berakibat korban luka, maupun meninggal.1
Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang atau lebih yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga pelaku
disanksi dengan hukuman badan dan/atau denda sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku. Kecelakaan merupakan suatu bentuk dari tindak
pidana lalu lintas. Kecelakaan terjadi diakibatkan oleh pelaku, baik
disengaja ataupun karena kealpaannya mengakibatkan kerugian materil,
luka-luka, dan/atau korban jiwa dalam dunia lalu lintas dan angkutan jalan.
1 Nyonya Mercy Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan kematian. Introductions.pdf. 8 Maret 2016. Hal 2.
3
Kecelakaan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan lebih merujuk pada suatu hal yang terjadi secara
tidak sengaja atau culpa.
Maksud dari arti culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam
ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam
kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan,
yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.2
Ketentuan Pasal 229 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa :
"Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklayakan Kendaraan,
serta ketidaklayakan Jalan dan/atau lingkungan".
Merujuk pada pasal tersebut, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu manusia, kendaraan, infrastruktur,
dan iklim/cuaca.
Berdasarkan artikel dari website resmi Badan Intelijen Negara, melihat
pada Outlook 2013 Transportasi Indonesia, penyebab terbesar terjadinya
kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia yang lalai ketika
mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan terjadinya
kecelakaan sehingga menimbulkan kerugian materil, luka-luka, maupun
korban jiwa.3
Pada perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini
banyak yang memberikan santunan kepada korbannya sebagai bentuk
perdamaian.
2 Projodikoro, Wirjoyo. 2003. Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Erosco. hal
122.
3 Valerian. Kecelakaan lalu-lintas menjadi pembunuh terbesar ketiga. www.bin.go.id/1974,
diakses pada 02 Maret 2016 Pukul 10.00 WIB
4
Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini
seperti sudah menjadi kewajiban dalam perdamaian, apalagi jika
pelaku tindak pidananya adalah orang yang mempunyai kedudukan
ekonomi kuat atau mempunyai uang yang berlebih. Pada proses
persidangannya sendiri hakim akan selalu menanyakan kepada pelaku
tindak pidana lalu lintas jalan, apakah sudah memberikan santunan
kepada korban atau keluarganya. Hal ini disebabkan korban pelanggar
lalu lintas jalan umumnya mengalami luka-luka atau luka berat,
sehingga harus dirawat di rumah sakit yang memerlukan biaya,
maupun yang meninggal dunia memerlukan biaya pemakaman.4
Dalam sistem peradilan pidana korban merupakan subyek yang
terlupakan. Bahkan Korban tindak pidana sering menjadi korban kedua
setelah selesainya proses peradilan pidana, itulah sebabnya korban
tindak pidana mengalami trauma seumur hidup karena peristiwa yang
menimpa dirinya. Ketika peristiwa itu mengalami proses untuk menuju
keadilan ia harus menjadi saksi, menjadi subyek yang penting dalam
menemukan dan membuat titik terang dari terjadinya tindak pidana,
maka tidak heran jika korban adalah unsur penting dalam teori segitiga
di Kepolisian, dan bila proses itu memasuki tahap berikutnya maka ia
menjadi saksi di Pengadilan dengan biaya sendiri dan menceritakan
kejadian itu di Pengadilan secara berulang-ulang dan bila telah
berakhir dengan adanya keputusan hakim, korban tidak mendapatkan
apa-apa atau tidak mendapatkan kompensasi atau restitusi.5
Penegakan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas akan dapat
dijalankan dengan baik melalui tindakan aparat penegak hukum yang tegas
dan tidak memihak.
Tindakan yang dilakukan penegak hukum dalam menangani kasus
kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah tindakan represif (penindakan)
dan kewenangan diskresi. Tindakan represif dilakukan terhadap kecelakaan
lalu lintas melalui penegakan hukum yang dilakukan secara efektif dan
efisien. Pada dasarnya tindakan represif ini bukan semata-mata ditujukan
untuk memberikan pelajaran secara paksa atau untuk menghukum kepada
setiap pelaku, namun dimaksudkan untuk menimbulkan kejeraan bagi yang
bersangkutan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.6
4 Al Mahdi, Mohd Din, dan Saifudin Bantasyam. 2013. Perdamaian Dalam Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas. Banda Aceh. Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas
Syiah Kuala. Hal. 47
5 Ibid
6 Laksamana, http://library.pancabudi.ac.id/jurnal_files/Kesadaran Berlalu LIntas untuk
Mencegah Angkan Kecelakaan, jurnal(I)Ilmiah Abdilmu, hml 3 No. 1 2010, diakses tanggal 9
Maret 2016 Pukul 18.37 WIB
5
Tindakan lain yang dilakukan penegak hukum dalam menangani kasus
kecelakaan adalah kewenangan diskresi. Diskresi sebagai kebebasan
bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara
yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri.7
Kewenangan diskresi Kepolisian dilakukan langsung pada saat itu juga
dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya, sebagai contoh
untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas
jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada
pengemudi kendaaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas
berwarna merah dan sebagainya. Kewenangan diskresi kepolisian
sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 18
ayat (1) disebutkan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.
Ketika menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas, setiap anggota
kepolisian memiliki keterikatan terhadap norma atau kaidah untuk
melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum.
Seperti das sollen yang merupakan suatu kenyataan normatif (apa yang
seyogyanya), yakni suatu keharusan yang wajib dijalankan, bukan
menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata, melainkan apa yang
seharusnya atau seyogyanya terjadi.8
7 S. Prajudi Atmosudirjo, 1994, Hukum Administarsi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hml. 82
8 Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal hukum suatu pengantar. Jogjakarta. Liberty. Hal. 16
6
Dengan begitu setiap anggota dari lembaga kepolisian wajib untuk
menyatakan sesuatu yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah,
tanpa memutarbalikan fakta sebagai suatu kepentingan dan tanpa melihat
akhir dari apa yang timbul dari setiap kewajibannya sebagai aparat penegak
hukum dan pelaksana undang-undang. Namun seorang polisi juga seorang
manusia, yang terkadang tidak hanya menggunakan akal logika dalam
menjalankan tugasnya demi tercapai tujuan penegakan hukum tetapi juga
menggunakan hati nuraninya. Das sein adalah suatu kenyataan perilaku
ketika dorongan nurani terlahiriahkan.9 Dapat dikatakan polisi adalah selain
seorang aparat penegak hukum yang merupakan bagian dari masyarakat,
sehingga dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang menurutnya dapat
diselesaikan dengan cara yang dipilih dan sesuai dengan para masing-
masing pihak terkait tetapi tetap tidak keluar dari jalur peraturan perundang-
undangan yang telah disahkan.10
Bagi masyarakat yang terlibat dalam suatu perkara pidana kecelakaan
lalu lintas, terdapat 2 (dua) cara untuk dapat menyelesaikan perkara
tersebut. Cara pertama, dapat ditempuh melalui jalur hukum, dimana suatu
Perkara pidana kecelakaan lalu lintas ringan dan sedang diperiksa dan
diadili melalui Acara Pemeriksaan Singkat, sedangkan perkara pidana
kecelakaan lalu lintas berat (menimbulkan luka berat atau meninggal dunia)
diperiksa dan diadili melalui Acara Pemeriksaan Biasa oleh Pengadilan.
9 Sadjiono. 2008. Etika profesi hukum. Surabaya : Laksbang Mediatama. Hal. 59
10
Nyonya Mercy. http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=Fenomena-Diskresi-VS-Korupsi
diakses tanggal 07 Maret 2016
7
Cara kedua melalui penyelesaian di luar Pengadilan. Cara yang ditempuh
ialah melalui jalur perdamaian antara pihak pelaku kepada korban.
Pertanggungjawaban pidana pada kecelakaan lalu lintas berat seharusnya
diselesaikan melalui Pengadilan. Akan tetapi dalam tataran implementasinya
dengan kewenangan diskresi penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kasus
kecelakaan lalu lintas berat dapat diselesaikan diluar pengadilan. Berdasarkan
uraian permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penulisan
hukum dengan judul “Analisis Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas
Dalam Menetapkan Korban Dan Pelaku Yang Mengakibatkan Kematian
Melalui Jalur Perdamaian (Study Penyelesaian Kasus Di Satlantas Polres Kota
Malang)”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana cara penyelesaian kasus kecelakaan Lalu Lintas dalam
menetapkan korban dan pelaku yang mengakibatkan kematian melalui
Jalur Perdamaian?
2. Bagaimana pertimbangan kepolisian dalam penyelesaian kasus
kecelakaan Lalu Lintas dalam menetapkan korban dan pelaku yang
mengakibatkan kematian melalui jalur perdamaian?
3. Bagaimanakah dampak bagi korban dan pelaku dari proses penyelesaian
kasus kecelakaan lalu lintas melalui jalur perdamaian?
8
C. Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diataqs, maka
tujuan dari penulisan ini ialah :
1. Untuk mengetahui tata cara penyelesaian kecelakaan lalu lintas dalam
menetapkan korban dan pelaku yang mengakibatkan kematian melalui
jalur perdamaian.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan kepolisian dalam
penyelesaian kasus kecelakaan Lalu Lintas dalam menetapkan korban
dan pelaku yang mengakibatkan kematian melalui jalur perdamaian.
3. Untuk mengetahui dampak bagi korban dan pelaku dari proses
penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui jalur perdamaian.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat bagi masyarakat
Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan
pengajian ilmu hukum, serta memberikan
2. Manfaat bagi Penulis
Untuk mengetahui seberapa jauh cara penyelesaian kasus kecelakaan
Lalu Lintas dalam menetapkan korban dan pelaku yang mengakibatkan
kematian melalui jalur perdamaian.
9
3. Manfaat Bagi Penegak Hukum
Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman
untuk melaksanakan satu peraturan perundang-undangan dengan baik
sehingga dapat meminimalisir kesalahan agar dapat tercapainya suatu
keadilan serta kepastian hukum.
E. Kegunaan Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis
maupun masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini
dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :
1. Secara Teoritis
Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan
terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang
berkaitan dengan penerapan keadilan melalui jalur perdamaian terhadap
proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas sebagai bahan pertimbangan
dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.
2. Secara Praktis
Diharapkan hasil penulisan ini dapat berguna untuk memberi informasi
dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat
mengenai tata cara penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas
melalui jalur perdamaian.
10
F. Metode Penulisan
Penulisan karya ilmiah ini akan dibuat dalam bentuk penelitian yang juga
membutuhkan beberapa terapan ilmu demi memudahkan tercapainya
penelitian yang ilmiah dan dapat memberikan sumber data serta sumber
ilmu yang akurat.
Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan
disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan
menginterperstasikan fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan
bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat
dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk
menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.11
Penulis menggunakan metode penelitian yang sesuai untuk memperoleh
informasi dan data data yang akan mempermudah pengambilan sebuah
kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain :
1. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis,
yang artinya dalam penelitian ini yang diteliti adalah data primer dan
data skunder. Dimana dalam metode ini yang diteliti pada awalnya
adalah data skunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian
terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat terutama
yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini.
11 Zainudin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum (Cetakan keempat). Jakarta: Sinar Grafika.
Hal. 18 berdasarkan sumber hukum dari Teuku Mohammad Radhie. Penelitian Hukum dalam
Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional. Makalah. Disampaikan dalam Seminar Hukum
Nasional ke III. (Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1994). hal . 14
11
2. Lokasi Penelitian
Dalam penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian di
Satlantas Polres Kota Malang dengan alasan di lokasi penelitian tersebut
banyak ditemukan data mengenai penyelesaian kasus kecelekaan lalu
lintas dalam menentukan korban dan pelaku melalui jalur perdamaian.
3. Informan
Dalam penelitian ini yang menjadi sumber Informasi adalah pihak-pihak
yang terkait dalam permasalahan yang ada dalam menelitian ini. Informasi
yang menjadi sumber data adalah Kanit dari LAKA Polres Kota Malang.
Penentuan informan tersebut menggunakan metode purposive sampling,
yaitu penetapan sampel oleh peneliti karena telah diketahui bahwa sampel
yang dipilih telah memiliki karakteristik-karakteristik khusus yang sesuai
dengan tujuan penelitian atau sifat tertentu ysng dapat menjawab
permasalahan penelelitian. Jadi subyek yang memenuhi karakteristik yang
telah ditetapkan akan dijadikan responden.
4. Pengambilan Data
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi
penelitian yang berfungsi sebagai data utama yaitu hasil wawancara
peneliti dengan pihak Kepolisian Satlantas Polres Kota Malang.
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, yaitu
literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan
12
dari penelitian ini.12
Sumber data sekunder diperoleh dari studi
kepustakaan (library research), yaitu dengan menghimpun dat-data
dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk
jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
c. Data Tesier
Data Tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia,
kamus hukum dan lain sebagainya. Penulis menggunakan bahan
hukum tersier guna memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna
terhadap bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder.
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data, penulis ini menggunakan teknik pengumpulan
data penelitian yakni sebagai berikut :
a. Wawancara atau interview yaitu suatu teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung pada pihak terkait
yaitu pihak pihak Kepolisian Satlantas Polres Kota Malang.
b. Studi Dokumen yaitu berupa pengumpulan data-data yang dimiliki oleh
para pihak, berupa catatan catatan yang digunakan oleh penulis untuk
membantu melengkapi data data yang kurang dalam penulisan hukum ini.
c. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data-data dari bahan
pustaka yang dianggap berkesinambungan dengan hal-hal yang akan
diuraikan baik dari buku maupun dari internet.
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
singkat. Jakarta. Rajawali Pers. hal 12.
13
6. Metode Analisa Data
Metode analisa data yang akan digunakan oleh penulis adalah Diskriptif
Analitis yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan secara jelas
kondisi atau kenyataan di lapangan yang selanjutnya disimpulkan dalam
suatu uraian, dengan menghubungan data yang diperoleh dengan teori
dan peraturan yang ada sehingga natinya dapat ditarik sebuah
kesimpulan dari berbagai masalah yang ada.
G. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penyelesaian Kasus
Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Menetapkan Korban Dan Pelaku Yang
Mengakibatkan Kematian Melalui Jalur Perdamaian (Studi Penyelesaian
Kasus Di Satlantas Polres Kota Malang)”, untuk lebih mempermudah dalam
penyusunan penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam penelitian ini penulis membagi pendahuluan dalam
beberapabeberapa sub bab diantaranya terdiri dari latar belakang, sebagai
penjelasan dan pengantar dalam permasalah yang diangkat oleh penulis.
Rumusan masalah di bagi menjadi tiga permasalahan, yang akan menjadi
fokus permasalahan dalam penulisan ini. Tujuan, merupakan penyampaian
yang akan dilakukan oleh penulis dalam membuat penelitian hukum ini.
Manfaat penelitian serta keguanan penelitian yang terdiri dari manfaat
masyarakat, penulis dan bagi penegak hukum serta kegunaan secara teoritis
dan secara praktis yang menjadi suatu penjelasan mengenai siapa dan apa
14
saja yang akan mendapatkan manfaat serta kegunaan penelitian ini. Tinjauan
pustaka merupakan penggunaan beberapa terminologi yang akan digunakan
oleh penulis guna memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Metode
penulisan yang digunakan oleh Penulis merupakan yuridis Sosiologis yang
akan dilakukan dengan cara melakukan studi lapang dalam melakukan analis
mengenai penyelesaian kasus kecelakaan Lalu Lintas dalam menetapkan
korban dan pelaku yang mengakibatkan kematian melalui jalur perdamaian.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam tinjauan pustaka maka batasan yang dibuat oleh penulis dengan
menggunakan beberapa terminologi, akan diuraikan dan dijabarkan sesuai
dengan kajian pustaka yang ada beserta pendapat para ahli yang akan
didapatkan oleh penulis dalam penelitian pustakaan ini.
BAB III : PEMBAHASAN
Bab ini adalah inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh penulis, dalam
bab pembahasan maka semua pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis
akan diuraikan dan dijabarkan secara jelas oleh penulis sesuai dengan sumber
yang didapatkan oleh penulis dalam gambaran umum dari tempat penelitian,
tentang penyelesaian kasus kecelakaan Lalu Lintas dalam menetapkan korban
dan pelaku yang mengakibatkan kematian melalui jalur perdamaian.
BAB IV : PENUTUP
Kesimpulan dan saran dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis
terhadap permasalahan yang diangakat terdapat dalam bab penutup yang
akan menjadi masukan bagi instansi penegak hukum yang berkaitan dengan
permasalahan dalam penulisan ini.