Upload
lamkien
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu wujud pembangunan
nasional untuk meningkatkan bentuk pelayanan publik dari pemerintah kepada
masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan kepentingan
masyarakat dan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang
berkeadilan dan dalam rangka peningkatan dan perbaikan taraf hidup masyarakat
Indonesia5. Di setiap daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota
pasti memiliki aset tanah baik tanah tersebut merupakan tanah kosong atau tanah
yang sudah dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah itu sendiri. Tanah kosong
yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota biasanya tidak mempunyai nilai
ekonomis atau memiliki nilai ekonomis yang rendah bagi pemerintah. Agar tanah
kosong ini menjadi bernilai ekonomis tinggi bagi pemerintah kabupaten/kota,
maka dapat didayagunakan atau dioptimalkan bentuk pelaksanakan kerjasama
dengan perusahaan swasta. Kerjasama yang digunakan antara pemerintah dengan
pihak swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk mempergunakan
5Urip Santoso, 2014, Perjanjian Bangun Guna Serah Antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Perseroan Terbatas, Mimbar Hukum Volume 26 Nomor 1 Februari 2014, Departemen Hukum
Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 2.
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
2
tanah yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk perjanjian
Bangun, Guna, Serah (BGS)6.
Bangun Guna Serah yang selanjutnya disebut BGS merupakan bentuk
kerjasama dimana salah satu pihak biasanya merupakan pihak swasta untuk
menyediakan layanan dengan membangun dan membiayai dengan tujuan
mendirikan fasilitas baru atau dapat juga dengan meningkatkan atau merehabilitasi
fasilitas yang sudah ada untuk diubah menjadi fasilitas baru, kemudian mengelola
fasilitas tersebut selama jangka waktu yang disepakati selama jangka waktu
tertentu setelah akhir jangka waktu fasilitas tersebut dialihkan kepada pemilik
tanah yang biasasnya adalah pihak pemerintah, jadi singkatnya adalah pemerintah
menyediakan tanah untuk dibangun dan dikelola oleh pihak swasta selama jangka
waktu tertentu. Selama perjanjian BGS berlangsung, yakni pada saat
dioperasikannya bangunan atau fasilitas tersebut, pemerintah memperoleh
keuntungan berupa biaya kontribusi yang harus dibayar oleh pihak swasta7.
Perjanjian BGS melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Perjanjian BGS
merupakan kontrak yang di dalamnya di samping terkandung hukum privat juga
terkandung hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa
(pemerintah). Di samping dalam tahapan pembentukan, terutama menyangkut
prosedur dan kewenangan pejabat publik, elemen hukum publik dan privat juga
6 Ibid, hlm 28-42.
7 Irawan Soerodjo, 2016, Hukum Perjanjian dan Pertanahan, Perjanjian Build, Operate and Transfer
(BOT) atas Tanah, Laksbang. Yogyakarta hlm 44.
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
3
terdapat dalam fase pelaksanaan dan penegakan kontrak8. Menurut Nanda Amalia
yang dikutip Tim JDIH BPK Perwakilan Lampung, hal yang terkandung di dalam
kontrak pemerintah adalah kemauan sepihak dari pemerintah. Perjanjian yang
dibuat dan digunakan dalam praktek tidak jarang hanya menyisakan sedikit hak
bagi pihak swasta selebihnya adalah kewajiban yang harus dipenuhi atau dipatuhi.
Adanya pelaksanaan pelayanan publik atau kuatnya unsur publik dalam perjanjian
pemerintah inilah menjadi sebab dan alasan bahwa pemerintah dalam setiap
mengadakan kontrak seperti dalam kontrak BGS dengan mitranya memiliki
kedudukan yang tidak sama9.
Berbeda dengan ranah hukum publik yang bersifat memaksa, dalam setiap
pembuatan perjanjian ranah hukum privat, setiap pihak pasti memiliki kepentingan
yang bermacam-macam. Para pihak pasti menginginkan keuntungan dari setiap
perjanjian yang dibuat sehingga dilakukan perlunya dilakukan negosiasi terhadap
perjanjian yang tujuannya untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian. Kata seimbang (evenwich),
menurut Van Dale yang dikutip oleh Anita Kamilah dimaknai sebagai suatu
keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang.
Keseimbangan juga dipahami sebagai suatu keadaan hening atau keselarasan
8 Mercy M Setlight, 2013, Keadilan Dalam Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate And
Transfered Contract/BOT), Jurnal Vol.I/No.6/OktoberDesember/2013 Edisi Khusus. Manado :
Universitas Samratulangi, hlm 144. 9 http://www.bandarlampung.bpk.go.id/wp-
content/uploads/2017/08/tulisan_hukum_BOT_Pwk_Lampung_rev.pdf, Diakses pada tangga 15
September 2017 pukul 10.15 WIB.
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
4
karena dari berbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya
atau karena tidak ada satu elemen yang menguasai elemen yang lainnya10
. Agus
Yudha Hernoko mendefinisikan asas keseimbangan dalam perjanjian sebagai
persamaan kedudukan para pihak dalam perjanjian11
. Beberapa pakar hukum
menyamakan asas keseimbangan dengan asas proporsionalitas. Agus Yudha
Hernoko menyatakan bahwa daya kerja asas keseimbangan terkait dengan posisi
para pihak sedangkan asas proporsionalitas berkaitan pertukaran hak dan
kewajiban yang seimbang sedangkan asas proporsionalitas adalah permbagian hak
dan kewajiban yang sesuai proporsi12
. Beberapa pakar juga menyamakan asas
keseimbangan dan asas proporsionalitas tidak mempunyai perbedaan. Agus Yudha
Hernoko berpendapat bahwa secara leksikal makna asas proporsionalitas belum
utuh dan padu karena adanya perbedaan dalam memahami asas tersebut sehingga
dalam praktek, penerapannya tetap sama13
.
Sering kali, perjanjian dengan pemerintah sebagai pihaknya kurang
menerapkan asas keseimbangan antara kedua belah pihak salah satu faktornya
adalah adanya kedudukan yang tidak sama antara pemerintah dan pihak swasta.
Pemerintah mempunyai kedudukan yang lebih dominan dibandingkan pihak
swasta. Perjanjian pada dasarnya adalah perbuatan hukum yang meliputi
penawaran (offer, aanbod) dari pihak yang satu dan penerimaan (acceptance,
10
Anita Kamilah, op.cit, hlm 105. 11
Agus Yudha Hernoko, cetakan ke-4, 2014, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 79. 12
Purwosusilo, 2014. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta, Kencana. hlm 94. 13
Agus Yudha Hernoko, op-cit, 78-79 dan Purwosusilo, op-cit, hlm 107.
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
5
aanvaarding) dari pihak yang lain14
. Negosiasi menjadi hal yang penting sebagai
bentuk pernyataan kehendak sehingga memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian dengan penguasa
yang dalam hal ini adalah pemerintah, tak jarang pemerintah kurang
memperhatikan kepentingan pihak swasta. Apabila penguasa yakin bahwa pihak
swasta tidak mampu melaksanakan perjanjian tersebut maka perjanjian akan
segera diakhiri secara sepihak.
Salah satu penerapan perjanjian BGS adalah Perjanjian Kerjasama antara
Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Putra Kurnia Properti tentang
Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Jambi Bisnis Center dengan Pola Bangun
Guna Serah. Pemerintah Provinsi Jambi memiliki tujuan untuk mendayagunakan
aset tanah yakni eks Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Jambi yang belum dimanfaatkan. Aset tanah tersebut ingin digunakan oleh
Pemerintah Provinsi Jambi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
pelaku usaha dengan menyediakan sarana dan prasarana gedung bernama Jambi
Bisnis Center. Pembangunan Gedung ini juga untuk meningkatkan aktivitas
ekonomi dan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi dan
penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja.
14
Sudikno Mertokusumo, cetakan keempat, 2008, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, hlm 117-118.
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
6
Pembangunan dilakukan dengan objek tanah hak pakai dengan luas 76.750
m2. Tanah ini merupakan investasi dari Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp.
208.000.000.000,00 sedangkan nilai investasi PT Putra Kurnia Properti adalah Rp
1.501.267.500.000,00. Dalam perjanjian kerjasama terdapat klausula kewajiban
dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengubah status hak tanah dari hak pakai
menjadi hak pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi dan menjamin
bahwa aset objek kerjasama bebas dari sitaan atau tidak dalam sengketa apapun
dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain. Jangka waktu kerjasama
perjanjian ini adalah 30 (tiga puluh) tahun dimana PT Putra Kurnia Properti juga
diwajibkan untuk membayar kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Jambi.
Dalam pelaksanaannya tidak berjalan mulus sebagaimana mestinya.
Pembangunan seharusnya dimulai pada bulan Oktober 2014 namun terkendala
masalah klaim tanah yang berujung pada gugatan perdata ke pengadilan. Gugatan
perkara perdata tersebut diajukan oleh ahli waris dari Alm. Kembar bin Arifin
Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Jbi j.o 62/PDT/2014/PT JBI j.o 1613 K/Pdt/2015 yang
pada akhirnya dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Adanya gugatan
perdata ini menyebabkan terhambatnya perubahan status hak atas tanah dari hak
pakai menjadi hak pengelolaan. Terhambatnya perubahan status tanah tersebut
berakibat pada proses pembangunan terganggu dan terhenti sementara. Dalam
kasus ini, PT Putra Kurnia Properti dianggap sebagai pihak yang melakukan
wanprestasi karena tidak dapat melaksanakan pemabangunan tepat waktu sesuai
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
7
perjanjian. Padahal, pembangunan tidak berjalan sesuai dengan waktunya karena
belum terpenuhinya prestasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Perundingan dilakukan hingga akhirnya masalah berhasil diselesaikan dan
saat ini pembangunan Jambi Bisnis Center dimulai kembali. Dalam perjanjian
BGS ini, karena dominannya unsur publik, maka Pemerintah Provinsi Jambi
terikat pada peraturan perundangan dan kewajibannya untuk melayani masyarakat.
Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah untuk perlindungan terhadap keuangan
negara dan kepentingan publik yang mewarnai pelaksanaan perjanjian BGS dalam
pandangan penulis merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai badan hukum
publik namun demikian, perjanjian BGS sebagai perjanjian dalam lapangan hukum
privat tetap harus pula menempatkan tanggung jawab perdata pada pemerintah
sebagai pihak dalam perjanjian sehingga dalam hal perjanjian tersebut
menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, pemerintah tetap memiliki tanggung
jawab kepada pihak investor15
. Pada intinya, Perjanjian BGS ini terdapat unsur
publik dan privat. Pemerintah memang terikat akan peraturan perundang-undangan
dan kewajiban untuk masyarakat namun dalam ranah hukum privat tetap harus
memperhatikan tanggung jawabnya kepada investor. Dengan kedudukan
Pemerintah Provinsi Jambi yang lebih dominan tentunya berpengaruh dalam
posisi tawar para pihak yang nantinya akan mengacu pada penentuan isi
15
http://www.bandarlampung.bpk.go.id/wp-
content/uploads/2017/08/tulisan_hukum_BOT_Pwk_Lampung_rev.pdf. Diakses pada tanggal 15
September 2017 pukul 10.15 WIB.
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
8
perjanjian. Tentunya hal ini akan sangat berkaitan dengan penerapan asas
keseimbangan perjanjian.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian terkait pelaksanaan asas keseimbangan dan penyelesaian perlindungan
hukum bagi para pihak terkait penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian
kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Putra Kurnia Properti
tentang pembangunan dan pengelolaan kawasan Jambi Bisnis Center.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian BGS antara
Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Putra Kurnia Properti tentang
pembangunan dan pengelolaan kawasan Jambi Bisnis Center?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian BGS
antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Putra Kurnia Properti tentang
pembangunan dan pengelolaan kawasan Jambi Bisnis Center?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi dua yaitu :
1. Tujuan Objektif
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
9
a. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan asas keseimbangan dalam
perjanjian BGS antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Putra
Kurnia Properti tentang pembangunan dan pengelolaan kawasan Jambi
Bisnis Center.
b. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum
dalam perjanjian BGS antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT
Putra Kurnia Properti tentang pembangunan dan pengelolaan kawasan
Jambi Bisnis Center.
2. Tujuan Subjektif
Penulisan hukum ini ditulis dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. Keaslian Penulisan
Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran penulis berkaitan dengan judul
penelitian ini telah terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian
hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai bangun, guna, serah(BGS)
atau Built, Operate, Transfer (BOT) dan asas keseimbangan namun penelitian
tersebut mempunyai ruang lingkup serta fokus pembahasan yang berbeda dengan
penelitian yang akan Penulis lakukan. Penulis melakukan penelusuran kepustakaan
di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, terdapat penelitian
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
10
yang mengangkat hal yang sama dengan penelitian yang dilakukan penulis,
beberapa di antaranya yaitu :
1. Penulisan hukum yang ditulis oleh Mareta Dinda Kesuma
(11/316411/HK/18896), Tahun 2015, Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang berjudul Pemenuhan
Pembayaran Kepada Investor Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Akibat
Putusnya Perjanjian Bangun Guna Serah16
. Penulisan hukum ini fokus
membahas tentang pemenuhan pembayaran kompensasi atas biaya-biaya
yang telah dikeluarkan investor oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ketika
Perjanjian Bangun Guna Serah dinyatakan putus. Rumusan masalah dalam
penulisan hukum ini adalah :
a. Bagaimana cara Pemerintah Kota Yogyakarta membayar kembali
biaya yang telah dikeluarkan oleh investor ketika suatu Perjanjian
Bangun Guna Serah dinyatakan putus?
b. Bagaimana perlindungan atas hak tagih pihak ketiga terhadap kredit
yang diberikan kepada PT. Perwita Karya ketika tidak dapat
melunasi piutang setelah Perjanjian Bangun Guna Serah dinyatakan
putus?
16
Mareta Dinda Kesuma, 2015, Pemenuhan Pembayaran Kepada Investor Oleh Pemerintah Kota
Yogyakarta Akibat Putusnya Perjanjian Bangun Guna Serah (Studi Kasus : Terminal Giwangan,
Yogyakarta), Skripsi, Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
11
2. Penulisan hukum yang ditulis oleh Rosi Ganda Santosa
(12/339041/HK/19318), Tahun 2016, Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang berjudul Analisis Yuridis
Terhadap Perjanjian Build Operate Transfer Terminal Penumpang Tipe A
Giwangan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan PT Perwita Karya17
.
Penulisan hukum yang ditulis oleh Rosi Ganda Santosa ini mempunyai
rumusan masalah :
a. Bagaimanakah konstruksi yuridis Perjanjian Kerjasama antara
pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT. Perwita Karya tentang
Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A di
Giwangan Kota Yogyakarta?
b. Apakah substansi Perjanjian Build Operate Transfer dalam Perjanjian
Kerjasama antara pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT. Perwita
Karya tentang Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang
Tipe A di Giwangan Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Perjanjian
Build Operate Transfer yang diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan dan doktrin ?
3. Penulisan Hukum yang ditulis oleh Yustina Puji Utami yang
(13/348952/HK/19626), Tahun 2017, Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang berjudul Pelaksanaan
17
Rosi Ganda Santosa, 2016, Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Build Operate Transfer Terminal
Penumpang Tipe A Giwangan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan PT Perwita Karya, Skripsi,
Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
12
Perjanjian Bangun Guna Serah Obyek Wisata Taman Rekreasi Kalibening
antara Pemerintah Kabupaten Magelang Dengan PT Trisna Wahida
Utama18
. Penulisan hukum ini fokus membahas tentang bagaimana
pelaksanan perjanjian bangun guna serah pada objek wisata Taman
Rekreasi Kalibening antara Pemerintah Kabupaten Magelang Dengan PT
Trisna Wahida Utama dan Bagaimana keseimbangan kedudukan hukum
Pemerintah Kabupaten Magelang dan PT TIWU dalam perjanjian
penataan obyek wisata Taman Rekreasi Kalibening Kabupaten Magelang
dengan cara Bangun Guna Serah. Rumusan masalah dalam Penulisan
hukum ini adalah :
a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penataan obyek wisata Taman
Rekreasi Kalibening Kabupaten Magelang dengan cara Bangun
Guna Serah antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan PT
TIWU?
b. Bagaimana keseimbangan kedudukan hukum Pemerintah
Kabupaten Magelang dan PT TIWU dalam perjanjian penataan
obyek wisata Taman Rekreasi Kalibening Kabupaten Magelang
dengan cara Bangun Guna Serah?
18
Yustina Puji Utami, 2017, Pelaksanaan Perjanjian Bangun Guna Serah Obyek Wisata Taman
Rekreasi Kalibening antara Pemerintah Kabupaten Magelang Dengan PT Trisna Wahida Utama,
Skripsi, Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
13
Penulis juga melakukan pencarian di Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada tentang penelitian mengenai asas keseimbangan
yaitu :
1. Penelitian hukum untuk penulisan skripsi tahun 2015 di Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada yang dilakukan oleh Elsa Elfrida
Tsani yang berjudul Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Sewa
Menyewa Mobil pada Persewaan Mobil Narada Trans, Sleman19
.
Penelitian ini berfokus pada penelitian mengenai penerapan asas
keseimbangan pada perjanjian sewa menyewa. Penelitian ini
memiliki rumusan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimanakah asas keseimbangan diterapkan dalam perjanjian
sewa menyewa mobil pada persewaan mobil Narada Trans,
Sleman?
b. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam
perjanjian sewa menyewa mobil pada persewaan mobil Narada
Trans, Sleman dikaitkan dengan asas keseimbangan?
2. Penelitian hukum untuk penulisan skripsi tahun 2016 di Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada oleh Kirana Suci Permatasari
tentang Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian
19
Elsa Elfrida Tsani, 2015, Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada
Persewaan Mobil Narada Trans, Sleman, Skripsi, Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
14
Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada PT Tiara Tunggal
Mandiri Yogyakarta20
. Penelitian ini berfokus pada penerapan asas
keseimbangan dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam
perjanjian kerjasama inti plasma. Penelitian ini memiliki rumusan
masalah sebagai berikut:
a. Bagaimanakah penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian
kemitraan dengan pola inti plasma pada PT Tiara Tunggal
Mandiri Yogyakarta?
b. Apakah perjanjian kemitraan tersebut sudah memberikan
perlindungan hukum bagi petani plasma sebagai pihak yang
lebih lemah?
3. Penelitian hukum untuk penulisan skripsi tahun 2017 di Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada yang dilakukan oleh Sang Agni
Bagaskoro yang berjudul Penerapan Asas Keseimbangan Sebagai
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam
Perjanjian Sewa Gedung Grha Sabha Pramana21
. Penelitian ini
berfokus pada penelitian mengenai penerapan asas keseimbangan
pada upaya perlindungan hukum pada perjanjian sewa menyewa
20
Kirana Suci Permatasari, 2016, Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan
Pola Inti Plasma Pada PT Tiara Tunggal Mandiri Yogyakarta, Skripsi, Program Studi Strata-1 Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 21
Sang Agni Bagaskoro, 2017, Penerapan Asas Keseimbangan Sebagai Pelaksanaan Perlindungan
Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Gedung Grha Sabha Pramana, Skripsi, Program
Studi Strata-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
15
dan upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan.
Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:
a. Apakah perjanjian tertulis sewa menyewa gedung Grha Sabha
Pramana telah memberikan perlindungan hukum bagi para
pihak dikaitkan dengan asas keseimbangan ?
b. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan para pihak atas
kerugian yang diderita dari pelaksanaan perjanjian sewa
menyewa gedung Grha Sabha Pramana dihubungkan dengan
asas keseimbangan?
Penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulisan hukum yang
akan dilakukan oleh penulis. Walaupun memiliki kesamaan mengambil tema
perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) atau Built Operate Transfer(BOT) dan asas
keseimbangan namun tetap memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada :
1. Objek Penelitian
Objek yang diteliti yaitu Perjanjian BGS antara Pemerintah Provinsi
Jambi dengan PT Putra Kurnia Properti tentang pembangunan dan
pengelolaan Kawasan Jambi Bisnis Center dengan Pola Bangun Guna
Serah. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
mengenai penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian BGS dan
perlindungan hukum bagi para pihak terkait pelaksaaan perjanjian BGS
tersebut.
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
16
2. Rumusan Masalah
a. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian BGS antara
Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Putra Kurnia Properti tentang
pembangunan dan pengelolaan kawasan Jambi Bisnis Center?
b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi bagi para pihak dalam
perjanjian BGS antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Putra
Kurnia Properti tentang pembangunan dan pengelolaan kawasan Jambi
Bisnis Center?
Berdasarkan perbedaan yang telah disebutkan di atas dapat
membuktikan bahwa dalam penulisan hukum ini tidak terdapat plagiasi
walaupun tema yang diangkat sama yaitu mengenai perjanjian BGS.
Apabila di luar pengetahuan penulis ternyata telah ada penelitian serupa
yang dibuat oleh penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi
penelitian yang telah ada sebelumnya.
E. Manfaat Penulisan
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah :
a. Sebagai wujud dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu
Dharma penelitian. Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
17
dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan
hukum.
b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan
di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, menambah wawasan di
bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata tentang perjanjian BGS
lebih khususnya. Selain menambah wawasan juga dapat dijadikan
referensi untuk penelitian atau penulisan-penulisan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah :
a. Penulis
Penelitian ini bagi penulis sebagai bentuk pengaplikasian ilmu-ilmu
yang didapat penulis di bangku kuliah. Serta diharapkan mampu
memberikan cakrawala ilmu di bidang ilmu hukum khususnya perjanjian
BGS. Selain itu penelitian ini juga digunakan sebagai sarana untuk
memperoleh syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada.
b. Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
pemerintah terkait pembuatan kebijakan mengenai perjanjian BGS agar
lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para
pihak.
c. Masyarakat
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
18
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
pemahaman terkait perjanjian BGS sehingga menjadikan masyarakat
lebih mengerti dan memahami mengenai dasar hukum dan akibat hukum
diadakannya perjanjian ini serta agar terlindungi kepentingannya
d. Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu dan
menambah ilmu di bidang hukum perjanjian khususnya sistem perjanjian
BGS di Indonesia.
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi BisnisCenterAntara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia PropertiANISA YUSTIKANINGTIYASUniversitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/