1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai peranan yang sangat penting

dalam membangun dan memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban umat

manusia. Hal itu terbukti dengan adanya berbagai kemudahan dalam pemenuhan

kebutuhan hidup manusia sebagai akibat dari perkembangan dan temuan-temuan

yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi

informasi. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan

yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat

teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan

ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-

produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk

membangun jaringan internet lainnya, serta yang kedua, adalah memudahkan

transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya.1

Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula berbagai bidang kehidupan

manusia mengalami dinamika perubahan yang cepat, efektif, dan efisien.

Kemajuan teknologi di berbagai bidang seperti telekomunikasi, transportasi,

kesehatan, dan pertanian, adalah beberapa contoh yang menunjukkan kemampuan

serta keberhasilan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat signifikan dalam

1 Agus Raharjo, 2002, Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan

Berteknologi), Citra Aditya Bakti, Purwokerto, h. 1.

1

2

memberikan kemudahan serta kecepatan pemenuhan berbagai macam kebutuhan

dan tuntutan hidup manusia. Bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi menempati

posisi kunci dan strategis dalam pergaulan atau kerja sama internasional di dalam

memasuki persaingan di era globalisasi yang tengah berlangsung dewasa ini.

Demikian penting dan strategisnya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi,

sehingga kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

menjadi faktor penentu bagi suatu negara untuk dapat berdiri di garis terdepan

dalam persaingan global. Pembangunan nasional yang berlangsung selama ini

juga memandang penting peranan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat

dimanfaatkan dalam rangka mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia,

dan lingkungan hidup bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Pada era yang modern ini, berbagai perkembangan telah membuat

perubahan yang cukup signifikan terhadap masyarakat, termasuk dalam gaya

hidup. Masyarakat kini cenderung menginginkan sesuatu yang lebih praktis dan

efisien. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat kondisi masyarakat yang

sedang berada dalam era globalisasi. Pada dasarnya, tiga pilar penting dalam

globalisasi yaitu perlindungan hak atas kekayaan perorangan, konsentrasi pasar,

dan persaingan sehat, ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan suatu negara

memasuki era globalisasi2. Masyarakat pun sesungguhnya berperan dalam

keberhasilan suatu negara dalam menghadapi era globalisasi. Sehingga sangatlah

penting bila suatu masyarakat bisa memilah dengan baik dan turut berperan dalam

2 Romli Atmasasmita, 2014, Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi,

Predana Media, Jakarta, h. 25.

3

era globalisasi tersebut. Salah satunya ialah dengan menghadapi perkembangan

teknologi dalam memberikan sebuah jasa terhadap masyarakat. Indonesia yang

memiliki banyak kota besar tentu menghadapi berbagai masalah terkait

transportasi sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang salah satunya

ialah kemacetan. Kemacetan di kota-kota besar di Indonesia semakin menjamur

dan sangat merugikan masyarakat produktif terlebih dalam hal waktu. Sehingga

masyarakat pun membutuhkan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan

tersebut agar tetap produktif dan bisa menghemat waktu. Hal ini pun seakan

dibantu dengan berkembangnya berbagai aspek dengan pesat, baik itu aspek

teknologi, informasi, dan yang sekarang sedang menjamur yakni di bidang

transportasi. Dewasa ini, berbagai perusahaan teknologi di bidang transportasi

terus menjamur di Indonesia dan semakin diminati masyarakat, terutama di kota-

kota besar. Persaingan berebut pasar transportasi berbasis aplikasi pun mulai

terasa di bisnis yang mengandalkan kemudahan dan kepraktisan ini. Munculnya

perusahaan ini dianggap sebagai perkembangan dari pembangunan nasional dalam

ilmu teknologi. Hal ini pun seakan memberi bukti bahwa Indonesia memiliki

sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu dimanfaatkan,

sehingga potensi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Indonesia dalam

memasuki kerja sama dan persaingan global. Salah satu perusahaan teknologi di

bidang transportasi yang kini sedang marak ialah Go-Jek. Go-Jek adalah

perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Go-

Jek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di area Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Bali dan Surabaya, serta menjadi solusi

4

utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan berpergian

di tengah kemacetan.3 Kehadiran jasa ini merupakan media alternatif dalam

memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat sebagai konsumen yang

ingin mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi dalam

menggunakan sebuah jasa. Kendaraan yang digunakan oleh Go-Jek dalam

memberikan jasanya ialah sama dengan yang digunakan oleh ojek konvensional,

yakni kendaraan bermotor beroda 2 (dua). Kendaraan bermotor adalah kendaraan

yang digerakkan oleh motor (mekanik) yang berjalan di atas jalan darat (jalan

aspal, jalan berbatu, jalan tanah/pasir) nuatan manusia atau buatan alam seperti

mobil sedan, mobil stasion, jeep, kombi, bis umum, truk, trailer, kendaraan beroda

tiga dan beroda dua, dan lain-lain.4 Masyarakat sebagai konsumen yang ingin

menggunakan jasa ini tidak perlu mencari ojek di pangkalan ataupun menunggu di

pinggir jalan, dengan adanya Go-Jek masyarakat hanya perlu memesan ojek

melalui aplikasi Go-Jek yang telah diunduh terlebih dahulu, kemudian memesan

dan memasukkan alamat atau lokasi di mana konsumen berada. Konsumen dapat

melihat foto pengemudi Go-Jek yang dipesan dan menghubunginya melalui pesan

singkat ataupun melalui telepon. Kemudian setelah dikonfirmasi dan ditunggu

beberapa saat, maka pengemudi Go-Jek akan langsung datang dan siap untuk

memberikan jasa terhadap konsumen. Di akhir layanan, konsumen dapat

memberikan komentar dan penilaian terhadap pengemudi ojek tersebut. Maka

3 Situs Resmi Go-Jek Indonesia, URL: http://www.go-jek.com, diakses tanggal 8 November

2015 4 Radiks Purba, 1997, Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara, Djambatan, Jakarta, h.

110.

5

dilihat dari hal tersebut, maka tentu Go-Jek lebih unggul dari jasa ojek

konvensional, karena memberikan kemudahan, kenyamanan, dan proses yang

lebih cepat.

Kehadiran jasa ini seakan menjadi solusi efektif dalam memberikan

kemudahan-kemudahan bagi masyarakat di kota-kota besar. Terlebih lagi

masyarakat cenderung menginginkan kenyamanan dan efisiensi. Hal ini tidak

terlepas dari kelebihan yang dimiliki oleh internet itu sendiri, yakni ketika

seseorang ingin mengakses suatu jasa dapat dilakukan di mana saja hanya

menggunakan layanan internet dan alat komunikasi yang menunjang, dan

sebagian masyarakat Indonesia pasti memiliki hal tersebut. Namun, kemudahan

dan efisiensi yang dihadirkan melalui aplikasi Go-Jek ini diikuti pula dengan

semakin banyaknya resiko dalam penggunaannya. Perkembangan yang ada saat

ini mengakibatkan pengaturan hukum mengenai hal tersebut seakan tidak dapat

lagi mengantisipasi dinamika bisnis sektor transportasi di Indonesia. Terlepas dari

nilai lebih jasa Go-Jek, maka dari sudut pandang hukum kehadiran jasa yang

berbasis aplikasi ini masih menyimpan sejumlah permasalahan, salah satunya

ialah dalam perlindungan data pribadi dari pengguna jasa Go-Jek itu sendiri.

Aspek kemudahan yang dihadirkan melalui penerapan teknologi informasi

pada suatu jasa diikuti pula dengan semakin banyaknya resiko dalam

penggunaannya. Perlu diingat pula bahwa teknologi mempunyai 2 (dua) sisi yang

berbeda, yakni sisi positif dan negatif. Sehingga eksistensi dan fungsi teknologi

harus didukung oleh suatu pranata nilai budaya dan pranata sosial ekonomi

tertentu. Pranata itu juga termasuk tingkat pengetahuan atau tingkat intelek

6

masyarakat yang sesuai.5 Perkembangan teknologi yang sekaligus merupakan

perkembangan dalam pemberian jasa juga memiliki dua sisi dampak yang

berbeda, yakni di satu sisi memberi kemudahan dan efisiensi sehingga menghemat

waktu, namun di sisi lain kemudahan dan efisiensi tersebut sangatlah beresiko.

Namun resiko-resiko tersebut seakan terlupakan karena aspek kemudahan dan

efisiensi yang diberikan oleh perkembangan ini. Resiko ini tentu juga terdapat

dalam jasa Go-Jek, salah satu resikonya ialah penyalahgunaan data pribadi

konsumen. Hal ini terjadi mengingat prosedur pemesanan jasa Go-Jek itu sendiri,

yakni ketika konsumen mulai memesan jasa Go-Jek, maka dari konsumen akan

tercantum di smartphone milik pengemudi Go-Jek yang ditugaskan, beserta rute

pengantaran yang konsumen inginkan. Di samping itu, pengemudi Go-Jek yang

ditugaskan tersebut bisa menghubungi nomor telepon konsumen yang telah

dicantumkan di akun konsumen itu sendiri, untuk mengkonfirmasi titik jemput.

Setelah itu, jika konsumen meminta untuk diantar ke rumah atau ke kantor, maka

secara tidak langsung pengemudi Go-Jek tersebut juga akan mengetahui alamat

rumah atau alamat kantor konsumen. Jadi dalam sekali perjalanan saja, seorang

pengemudi Go-Jek yang bertugas sudah bisa mengetahui data-data konsumen

yakni nama, nomor telepon, dan alamat rumah atau alamat kantor. Hal ini

mungkin terasa biasa saja, namun segala kemungkinan dapat terjadi. Salah

satunya ialah penyalahgunaan dari data pribadi konsumen tersebut yang sangat

rentan terjadi. Salah satu resiko terbesarnya ialah penyalahgunaan terhadap nomor

telepon dari konsumen tersebut yang diketahui oleh pengemudi Go-Jek yang

5 Agus Raharjo, op. cit, h. 22.

7

ditugaskan untuk memberi jasa terhadap konsumen. Penyalahgunaan tersebut

tentu saja dapat merugikan konsumen sebagai pengguna jasa Go-Jek. Dampak

dari penyalahgunaan tersebut ialah mengganggu privasi seseorang. Menurut Alan

F. Westin, privasi dapat digolongkan dalam apa yang dimaksud dengan

kerahasiaan, tetapi privasi merupakan konsep yang jauh lebih luas dari

kerahasiaan yang meliputi hak untuk mengontrol informasi pribadi seseorang dan

kemampuan untuk menentukan dalam hal apa saja dan bagaimana informasi

tersebut diperoleh dan digunakan.6 Karena itu privasi mempunyai konsep lebih

luas dari kerahasiaan, karena meminta pembatasan kegiatan yang lebih luas

berhubungan dengan suatu informasi pribadi, dalam hal pengumpulan,

penyimpangan, penggunaan dan penyingkapannya.

Privasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah berkaitan dengan data

elektronik, sehingga hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE masih

mengatur secara terbatas mengenai ketentuan data pribadi. Pasal 1 angka 1 UU

ITE menentukan sebagai berikut.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,

termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,

angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki

arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 4 UU ITE menentukan sebagai berikut.

6 Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, Cet. II, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta, (selanjutnya disingkat Edmon Makarim I), h. 148.

8

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan,

foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang

mampu memahaminya.

Kedua ketentuan dalam UU ITE tersebut belum menjelaskan secara rinci

mengenai pengertian data pribadi itu sendiri. Namun di sisi lain, diatur bahwa data

pribadi mendapat perlindungan hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal

26 UU ITE, yakni sebagai berikut.

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan,

penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan

Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan

berdasarkan Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa UU ITE tidak menjelaskan

mengenai data pribadi secara eksplisit, namun di sisi lain UU ITE turut memberi

perlindungan hukum terhadap data pribadi itu sendiri.

Bertitik tolak pada latar belakang di atas maka diangkat judul penelitian

tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Go-Jek Atas

Penyalahgunaan Data Pribadinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut.

9

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara perusahaan Go-Jek, pengemudi

Go-Jek, dan pengguna jasa Go-Jek?

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Go-

Jek atas penyalahgunaan data pribadinya?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan penelitian ini untuk menghindari uraian yang tidak

menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya

yakni mengenai hal sebagai barikut.

1. Hubungan hukum antara perusahaan Go-Jek, pengemudi Go-Jek, dan

pengguna jasa Go-Jek. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan

kewajiban bagi masing-masing pihak.

2. Bentuk perlindungan hukum pengguna jasa Go-Jek atas penyalahgunaan

data pribadinya, serta diuraikan mengenai tanggung jawab dalam hal

terjadinya penyalahgunaan terhadap data pribadi pengguna jasa Go-Jek.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan data yang didapat oleh, ditemukan penelitian sejenis dengan

penelitian yang dilakukan. Indikator pembeda penelitian terdahulu dengan

penelitian yang dilakukan disajikan dengan tabel di bawah ini.

10

Tabel 1: Daftar Penelitian Sejenis.

No Penulis Judul Rumusan Masalah Tahun

1

Ni Putu Ria

Dewi Marheni,

Program

Pascasarjana

Universitas

Udayana,

Denpasar

Perlindungan Hukum

Terhadap Konsumen

Berkaitan Dengan

Pencantuman

Disclaimer Oleh

Pelaku Usaha Dalam

Situs Internet

(Website)

1. Bagaimanakah

pengaturan

mengenai

pencantuman

disclaimer pada

suatu situs internet

(website) di

Indonesia?

2. Bagaimanakah

bentuk perlindungan

hukum terhadap

konsumen berkaitan

dengan

dicantumkanya

disclaimer oleh

pelaku usaha dalam

situs internet

(website)?

2013

2

Windi Dianti

Agustin,

Fakultas

Hukum

Universitas

Udayana,

Denpasar

Perlindungan Hukum

Atas Data Pribadi

Nasabah Dalam

Penyelenggaraan

Layanan Internet

Banking Pada PT

Bank Syariah

Mandiri

1. Bagaimanakah

perlindungan hukum

atas data pribadi

nasabah dalam

penyelenggaraan

layanan internet

banking pada PT

Bank Syariah

Mandiri?

2. Apakah upaya yang

dilakukan oleh PT

Bank Syariah

Mandiri dalam

meminimalisir resiko

yang terjadi dalam

penyelenggaraan

internet banking?

2015

11

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan umum

Adapun tujuan umum dari penulisan penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Untuk mengetahui hubungan hukum yang terjalin antara perusahaan

Go-Jek, pengemudi Go-Jek, dan pengguna jasa Go-Jek.

2. Untuk mengetahui secara umum perlindungan hukum terhadap

pengguna jasa Go-Jek dalam hal terjadi penyalahgunaan terhadap data

pribadinya.

1.5.2 Tujuan Khusus

Terkait dengan tujuan umum di atas maka penelitian ini memiliki

tujuan khusus yang hendak dicapai, yakni sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui masing-masing hak dan kewajiban dari pihak

perusahaan Go-Jek, pengemudi Go-Jek, dan pengguna jasa Go-Jek.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab

dalam hal terjadinya penyalahgunaan terhadap data pribadi pengguna

jasa Go-Jek.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan

manfaat praktis, yakni diuraikan sebagai berikut.

12

1.6.1 Manfaat teoritis.

1. Sebagai sumbangan dalam rangka pengembangan disiplin

ilmu pemikiran terutama ilmu hukum khususnya mengenai

perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

2. Penulisan skripsi ini juga diharapkan terdapat informasi

mengenai perlindungan hukum data pribadi, khususnya

perlindungan hukum data pribadi dalam sistem elektronik.

1.6.2 Manfaat praktis

1. Untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau

masukan bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan

mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

2. Untuk dapat digunakan sebagai bahan atau penambah ilmu

bagi pembaca serta sebagai referensi di bidang perlindungan

hukum data pribadi dalam sistem elektronik.

1.7 Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengindetifikasi teori hukum,

konsep hukum, asas hukum, aturan hukum, norma hukum, dan lain-lain yang akan

dipakai sebagai landasan untuk menganalisis dan membahas permasalahan dalam

penelitian. Landasan teori yang digunakan yakni diuraikan sebagai berikut.

1. Teori Perlindungan Hukum.

Timbulnya suatu perlindungan hukum pada dasarnya karena adanya suatu

hubungan hukum. Manusia sebagai makhluk sosial tentu hidup dalam kehidupan

13

bermasyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai interaksi. Berdasarkan hal

tersebut secara sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum

(rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen).7 secara umum

perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan

terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum

dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Perlindungan hukum diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat

hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang

tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan hukum

merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi

manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah

terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya

berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan

mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang

melanggarnya.8 Secara teoritis, perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua)

bentuk, yakni sebagai berikut.

a) Perlindungan hukum preventif, yakni bertujuan untuk mencegah

terjadinya sengketa dan sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang

didasarkan pada kebebasan bertindak.

7 Soeroso, R., 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 49.

8 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu,

Surabaya, h.2.

14

b) Perlindungan hukum represif, yakni bertujuan untuk menyelesaikan

suatu permasalahan atau sengketa.

Berkaitan dengan pengguna jasa atau konsumen, perlindungan hukum terhadap

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum kepada

konsumen penyedia dan pengguna yang berkaitan dengan barang dan jasa.9

2. Perlindungan Data Pribadi di Media Elektronik.

Mengenai data pribadi, Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi

mengenai perlindungan data pribadi dalam satu peraturan khusus. Pengaturan

mengenai hal tersebut masih termuat terpisah di beberapa peraturan perundang-

undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara

umum. Data pribadi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data pribadi yang

berkaitan langsung dengan data elektronik. Sehingga peraturan perundang-

undangan yang dijadikan referensi ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 1 angka 1 UU ITE

mengatur bahwa:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,

termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,

angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang

memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU ITE dinyatakan bahwa:

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

9 Nasution, A.Z, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Diadit Media,

Jakarta, h.22.

15

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan,

foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang

yang mampu memahaminya.

Kedua pengertian tersebut tidak secara eksplisit memberi pengertian

terhadap data pribadi, begitu juga dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam UU

ITE. Tetapi, secara implisit UU ITE ini mengatur pemahaman baru mengenai

perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang

bersifat umum maupun pribadi. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem

elektronik dalam UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin,

perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses

dan interferensi ilegal. Terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa

izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam

sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan.

Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang

ditimbulkan. Bunyi Pasal 26 UU ITE yakni sebagai berikut.

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan,

penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan

Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan

berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE menentukan sebagai berikut.

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi

merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi

yang dimaksud mengandung pengertian sebagai berikut:

a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan

bebas dari segala macam gangguan.

16

b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan (Orang

lain tanpa tindakan memata-matai).

c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang

kehidupan pribadi dan data seseorang.

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam UU ITE dilindungi

hak pribadi seseorang untuk bebas dari segala macam gangguan terhadap

kehidupan pribadinya, yang disebabkan oleh penyalahgunaan data pribadi

teknologi informasi, baik data yang bersifat umum maupun pribadi.

Berkaitan dengan UU ITE, dalam peraturan pelaksananya yakni Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 angka

27 bahwa, “data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat,

dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.” Dalam pengertian tersebut

tidak dijelaskan rincian data pribadi yang dimaksud, namun data pribadi tersebut

haruslah dijaga dan dilindungi. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 82 Tahun

2012 menentukan sebagai berikut.

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang

dikelolanya;

b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi

berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain

oleh peraturan perundang-undangan; dan

c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan

persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan

yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan

data.

Berdasarkan ketentuan tersebut, data pribadi dalam sistem elektronik tentu

mendapat perlindungan hukumnya untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, serta

17

penggunaan dan pemanfaatannya yang harus dilakukan berdasarkan persetujuan

dari pemilik data pribadi tersebut.

3. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum.

Terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tentu

berdampak terhadap kerugian, sehingga ada prinsip tanggung jawab yang berlaku.

Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut.

a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on

fault).

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan

pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang

dilakukannya.10

Prinsip ini tergambar dalam beberapa ketentuan di Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni Pasal 1365 dan

1367. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa, “Tiap perbuatan

melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut.” Pasal 1365 KUHPerdata mengharuskan

terpenuhinya empat unsur pokok untuk dapat dimintai

pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum, yaitu

adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita,

dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Ketentuan

10

Edmon Makarim, 2005, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Edmon Makarim II) h. 187.

18

tersebut mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang pada

dasarnya ialah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang

lain.

b) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability).

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab

(presumption of liability) sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah,

dengan kata lain beban pembuktian ada pada tergugat.11

Dalam prinsip

beban pembuktian terbalik, seseorang dianggap bersalah sampai yang

bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.

c) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of

nonliability).

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk

tidak selalu bertanggung jawab (presumption of nonliability) hanya

dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan

pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.12

Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan.

Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang

biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah

tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku

usaha) tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Sekalipun

11

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, h. 61. 12

Ibid.

19

demikian, dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara ada penegasan,

„prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab‟ ini tidak lagi

diterapkan secara mutlak, dan mengarah kepada prinsip tanggung jawab

dengan pembatasan uang ganti rugi (setinggi-tingginya 1 (satu) juta

rupiah). Artinya, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi

tangan tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban sepanjang bukti

kesalahan pihak pengangkut (pelaku usaha) dapat ditunjukan. Pihak yang

dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada si penumpang.

d) Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan

prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian, ada

pula para sarjana yang membedakan kedua terminologi tersebut. Ada

pendapat yang mengatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab

yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.

Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan dibebaskan

dari tanggung jawab, misalnya dalam keadaan force majeure. Sebaliknya

absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak

ada pengecualiannya. Pada dasarnya strict liability adalah bentuk khusus

dari tort (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban

dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan

(sebagaimana tort pada umumnya), tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku

usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena

20

perbuatan melawan hukum itu.13

Dengan prinsip tanggung jawab mutlak

ini, maka kewajiban pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang diderita

oleh konsumen karena mengkonsumsi produk yang cacat merupakan suatu

risiko, yaitu termasuk dalam risiko usaha. Karena itu, pelaku usaha harus

lebih berhati-hati dalam menjaga keselamatan dan keamanan pemakaian

produk terhadap konsumen. Di Indonesia, prinsip tanggung jawab mutlak

secara implisit dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1367 dan 1368 KUH

Perdata. Pasal 1367 KUH Perdata mengatur tentang tanggung jawab

seseorang atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang

menjadi tanggungannya atau oleh barang-barang yang berada di bawah

pengawasannya. Sedangkan Pasal 1368 KUH Perdata mengatur tentang

tanggung jawab pemilik atau siapapun yang memakai seekor binatang atas

kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di

bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

Keadaan tersesat atau terlepas ini sudah menjadi faktor penentu tanggung

jawab tanpa mempersoalkan adanya perbuatan melepaskan atau

menyesatkan binatangnya.

e) Prinsip pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku

usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian

standar yang dibuatnya. Namun secara umum prinsip tanggung jawab ini

13

Ibid, h. 63

21

sangat merugikan konsumen apabila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku

usaha.

f) Tanggung jawab produk (product liability).

Menurut Agnes M. Toar, product liability adalah tanggung jawab

produsen untuk produk yang telah dibawanya kedalam peredaran yang

telah menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat

pada produk tersebut. Dalam hal ini, product liability adalah suatu

tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan

suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses

untuk menghasilkan suatu produk dari orang atau badan yang menjual atau

mendistribusikan produk tersebut.14

Product liability disebabkan oleh

keadaan tertentu (cacat atau membahayakan orang lain). Tanggung jawab

ini sifatnya mutlak (strict liability) atau semua kerugian yang diderita

seorang pemakai produk cacat atau membahayakan (diri sendiri dan orang

lain) merupakan tanggung jawab mutlak dari pembuat produk atau mereka

yang dipersamakan dengannya. Dengan diterapkannya tanggung jawab

mutlak itu, pelaku usaha telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian

pada konsumen akibat produk cacat yang bersangkutan (tanggung jawab

tanpa kesalahan “liability without fault”), kecuali apabila ia dapat

14 Adrian Sutedi, 2008, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,

Ghalia Indonesia, Bogor, h. 65.

22

membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan produsen

sehingga tidak dapat dipersalahkan padanya.

g) Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).

Menurut Van Dunne, penyalahgunaan keadaan terjadi karena ada 2 (dua)

unsur, yakni kerugian bagi salah satu pihak dan penyalahgunaan

kesempatan oleh pihak lain. Dari unsur kedua, timbul sifat perbuatan, yaitu

adanya keunggulan pada salah satu pihak yang bersifat ekonomis dan/atau

psikologis. Keunggulan ekonomis terjadi bilamana posisi kemampuan

ekonomi kedua belah pihak tidak seimbang sehingga salah satu

bergantung pada yang lain. Pada keunggulan psikologis, boleh jadi

ketergantungan ekonomis tidak ada, tetapi salah satu pihak mendominasi

secara kejiwaan. Kondisi penyalahgunaan keadaan ini dapat tercipta

karena adanya “ketergantungan relatif (misalnya antara orang tua dan

anak; suami dan istri; dsb) dan salah satu pihak menyalahgunakan keadaan

pihak lain untuk kepentingannya. Keadaan yang dimaksud disebabkan,

misalnya, yang bersangkutan belum berpengalaman, gegabah, kurang

cerdas dan/atau kurang informasi. Melengkapi pandangan Dunne, J. Satrio

menambahkan 6 (enam) faktor lagi yang dapat dianggap sebagai ciri dari

penyalahgunaan keadaan, diantaranya: a. Pada waktu menutup perjanjian,

salah satu pihak ada dalam keadaan terjepit; b. Karena keadaan ekonomis,

kesulitan keuangan yang mendesak; c. Karena hubungan atasan-bawahan,

keunggulan ekonomis pada salah satu pihak; hubungan majikan-buruh;

orang tua/wali-anak belum dewasa; d. Karena keadaan, seperti pasien

23

membutuhkan pertolongan dokter ahli; e. Perjanjian itu mengandung

hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak

(prestasi yang tidak seimbang); pembebasan majikan dari resiko dan

menggesernya menjadi tanggungan si buruh; dan f. Kerugian yang sangat

besar dari salah satu pihak. Penyalahgunaan keadaan ini tentulah sangat

relevan untuk disinggung dalam kaitan dengan persengketaan transaksi

konsumen. Keadaan yang lebih unggul dari pelaku usaha baik dari segi

ekonomis maupun psikologis menjadi senjata yang ampuh untuk

mempengaruhi konsumen, sehingga tampaklah bahwa konsumen sangat

rasional dalam memutuskan kehendaknya padahal sejatinya justru

sebaliknya.

Terkait dengan uraian di atas, dalam penerapannya, setiap pertanggung jawaban

harus memiliki dasar yang jelas. Dasar pertanggung jawaban dapat digolongkan

menjadi 2 (dua) jenis, diantaranya: a. Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan,

yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melanggar

hukum, atau tindakan yang kurang hati-hati; dan b. Pertanggungjawaban atas

dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang harus

diambil oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pedoman untuk mempelajari dan

menghadapi lingkungan-lingkungan yang dihadapi, dan digunakan dalam

penelitian ilmiah. Hasil dari penelitian ilmiah ialah sangat bergantung dari

pengumpulan data-data penunjang yang lengkap dan jelas agar hasilnya nanti

24

dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan jelas. Demikian halnya dengan

penelitian ini menggunakan metode yang diuraikan sebagai berikut.

1.8.1 Jenis penelitian.

Dalam penyusunan penelitian ini jenis penelitian yang

dipergunakan dalam mengkaji kedua permasalahan di atas adalah yuridis

normatif, yakni penelitian yang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum

positif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini

mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf

sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah

hukum. Jenis penelitian ini dilakukan karena adanya kekosongan norma

hukum (rechtsvacuum) yang secara khusus mengatur mengenai

perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

1.8.2 Jenis pendekatan.

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

ialah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan

pendekatan analisis konsep hukum (analytical and conceptual approach).

Pendekatan perundang-undangan (the statute approach), yaitu dilakukan

dengan meneliti semua norma hukum yang bersangkutan dengan isu

hukum yang sedang ditangani.15

Sehingga berbagai peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini, yakni Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun

15

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

25

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik. Selanjutnya, yakni pendekatan analisis konsep

hukum (analitacal and conceptual approach), bahwa digunakan berbagai

konsep mengenai perlindungan data pribadi yang terdapat dalam berbagai

literatur.

1.8.3 Sumber bahan hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai bahan dalam

penyusunan penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, berupa perundang-undangan yang terkait

untuk analisa dalam penelitian ini yakni, Kitab Undang-undang

Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa

buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas

26

putusan pengadilan.16

Bahan hukum sekunder juga termasuk

internet dengan menyebut nama situsnya. Dalam penelitian ini

bahan hukum sekunder yang digunakan ialah berbagai penelitian

mengenai perlindungan data pribadi dan berbagai ketentuan serta

informasi yang ada dalam Situs Resmi Go-Jek Indonesia,

http://www.go-jek.com.

3. Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum yang dapat memberikan

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun

bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier adalah

bibliografi dan indeks kumulatif.17

Bahan hukum tersier yang

digunakan yakni kamus hukum.

1.8.4 Teknik pengumpulan bahan hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini diawali dengan inventarisasi berbagai bahan-bahan hukum,

kemudian dilakukan klasifikasi untuk lebih memfokuskan pada bahan-

bahan hukum yang mendasar dan penting. Selanjutnya dilakukan

sistematisasi bahan hukum untuk mempermudah dalam membaca dan

memahaminya.

16

Ibid, h. 141.

17

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia

Indonesia, Jakarta, h. 24.

27

1.8.5 Teknik analisis bahan hukum.

Dalam penyusunan penelitian ini, digunakan teknik analisis yuridis

deskriptif yaitu diuraikan fakta mengenai pengaturan perlindungan data

pribadi. Kemudian berdasarkan studi kepustakaan yang diperoleh, maka

bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif

sehingga menghasilkan bahan hukum yang bersifat deskriptif. Teknik ini

digunakan karena teknik deskriptif merupakan suatu cara penelitian yang

menghasilkan data dekriptif-analitif serta bertujuan untuk mengerti atau

memahami gejala yang diteliti.18

Selain itu juga digunakan teknik evaluasi

yakni dilakukan penilaian terhadap berbagai bahan hukum baik bahan

hukum primer, sekunder, maupun tersier tentang perlindungan hukum data

pribadi, khususnya bagi pengguna jasa Go-Jek. Selanjutnya dilakukan

teknik argumentasi karena teknik ini selalu berdampingan dengan teknik

evaluasi. Penilaian-penilaian yang diuraikan dalam penelitian ini harus

didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

18

Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h. 250.