BAB II DAN III

BAB II

PEMBAHASAN

II.1 Gambaran Umum Organisasi

2.1.1 Sejarah Singkat Organisasi

KPU Kota Gorontalo adalah pelaksana pemilu di kota Gorontalo.

Penetapan anggota KPU Kota Gorontalo diusulkan oleh walikota

setelah melalui proses seleksi yang ketat serta memenuhi

persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 18 UU Nomor 12

Tahun 2003. Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan

kewajibannya, KPU Kota Gorontalo dalam penyelenggaraan pemilu

mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris.

Kelembagaan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Gorontalo

dibentuk berdasarkan :

- Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

- KEPRES Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi

Pemilihan Umum.

- KEPRES Nomor 67 Tahun 2001 tentang Perubahan KEPRES

Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi

Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun

2000.

Pembentukan KPU Kota Gorontalo diawali dengan dilantiknya

Sekretariat Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kota Gorontalo Rudi

Iriawan, S.Sos berdasarkan surat keputusan gubernur Gorontalo No.

821.2/BKD-DIKLAT/SK/280/2003. Setelah terbentuknya sekretariat

Perwakilan KPU Kota Gorontalo maka Sekretariat Perwakilan

mengusulkan kepada Walikota Gorontalo untuk membentuk Tim

Seleksi Anggota KPU Kota Gorontalo. Walikota Gorontalo dengan

surat keputusannya No. 431 Tahun 2003 telah membentuk Tim

Seleksi dengan komposisi sebagai berikut :

- Ketua merangkap anggota : Prof. Drs. Tahir Musa

- Wakil ketua merangkap anggota : Drs. M. Nadjamuddin

- Anggota : Drs. Benyamin Mahdang

- Anggota : Drs. Hamzah Yunus,

M.Pd

- Anggota : Drs. Hi.Azhari

Bahariawan Thalib

- Sekretaris, Bukan Anggota : Rudi Irawan, S.Sos

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009, telah

dibentuk Komisioner KPU Kota Gorontalo yang juga sama prosnya

dengan pembentukan KPU Provinsi Gorontalo melalui surat

Keputusan atas Usulan Walikota Gorontalo.

Anggota KPU Kota Gorontalo ditetapkan dan disahkan oleh KPU

Provinsi Gorontalo melalui Surat Keputusan.adapun kelima

anggota KPU Kota Gorontalo tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prof. Drs. Tahir Musa (Ketua)

2. Drs. M. Nadjamuddin (Anggota)

3. Drs. Benyamin Mahdang (Anggota)

4. Drs. Hamzah Yunus (Anggota)

5. Drs. Hi. Azhari Bagariawan Thalib (Anggota)

Untuk mendukung kerja KPU, maka dibentuk Sekretariat KPU

yang merupakan Lembaga Pemerintah. Sekretariat KPU berfungsi

untuk menfasilitaskan semua kegiatan Ketua dan Anggota KPU.

Sekretariat Umum ini dipimpin oleh Sekretariat Jendral KPU dan

dilengkapi dengan Kepala Bagian dan Sub Bagian serta Staf

Pemerintah yang bekrja sesuai dengan tugas dan fungsinya

masing-masing. Sebagai organisasi pemerintah KPU Kota Gorontalo

yang bersifat hirarki, mandiri dan nasional secara organisatoris

memiliki visi dan misi sebagai arah berpijak sebuah organisasi yang

akan dituju.

2.1.2 Visi dan Misi

Visi

Menjadi penyelenggara pemilu dari Pemilu Anggota DPR, DPD

dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memiliki integeritas,

professional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya

Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Misi

1. Membangun lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum

yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam

menyelenggarakan Pemiluhan Umum ;

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota

DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

adil, akuntabel, edukatif dan beradab ;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum

yang bersih, efisien dan efektif ;

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan

Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan

Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan

perundang – undangan yang berlaku ;

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi

aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita – cita

masyarakat yang demokratis.

2.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (Non kepemerintahan)

KETUAH. RIZAN ADAM, S.Pd, M.HI

AnggotaHADI SUTRISNO DAUD, S.IP

Divisi Teknis Penyelenggara, Humas dan Hubungan antar

Lembaga

AnggotaAROMAN BOBIHOE, SH

Divisi Hukum dan Pengawasan

AnggotaLA ABA, S.Pd, M.Pd

Divisi Sosialisasi pendidikan pemilih, pengembangan

SDM, pengolahan data dan informasi

AnggotaDJARNAWI DATAU, S.AgDivisi Umum, Organisasi

Rumah Tangga dan Perencanaan Keuangan

Logistik.

Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Gorontalo (kepemerintahan)

Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik

Iramaya Eraku, SE

Kasubag Teknis dan Hupmas

M. Yusuf Lacuba, S.Stp

Kasubag Program dan Data

Beny Pakaya, SE

Kasubag Hukum

Bobby Abdul, SH,MH

Surya Ningsih Katili, SE Abd. Rasjid Abaidata Idham Mantali, SE Jois Hasan Lani Laya Dian A. Sabihi Chandra Yus Sapii Muhsin Polin Juli K. Nusi

Sirajudin Tuli, S.Kom Abdul Madjid Dwi Feby Hariati Jana Bolota Noviyanti L. Machmud Harun Karim Karsimin Dumbi Sofyan Moo

Sukardi H, S.Sos Slamet Ramelan Amrin Sabihi Murniyati Saleh Astri D. Maula Yusman Daliwa

Sri Susanti Nasaru, SH Maman F. Pahrun Ningsih Thaib Abd. Rahman Kalapati Rizal Pasau Munifah Pakaya

Plt. Sekretaris KPU Kota Gorontalo

ADAM DUMBI, SH, MH

2.1.4 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Program dan Data

Adapun tugas dari Sub Bagian Program dan Data adalah

sebagai berikut :

- Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana

anggaran pemilu

- Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu

- Mengumpulkan dan mengelola bahan hasil surpevise

penyelenggara pemilu

- Menyusun rencana kerja KPU Kota Gorantalo

- Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan

pemilu

- Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan

kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait

- Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan

kerjasama dengan lembaga non pemerintah

- Menyusun dan merencanakan anggaran proses pergantian

antar waktu anggota KPU Kota Gorantalo

- Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses

rekrutmen anggota KPU Kota Gorontalo

- Memberikan dan mengolah bahan hasil surpervise

penyelenggara pemilu

- Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan

pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kota Gorontalo

- Mengumpulkan dan mengolah bahan pemilu

- Mengelola dan menyusun data pemilih

- Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaam kegiatan

sub bagian program dan data

- Membuat kegiatan harian dan bulanan sub bagian program

dan data

2.1.5 Kegiatan Usaha

Adapun kegiatan usaha yang dilakukan pada KPU Kota

Gorontalo yaitu untuk membantu Pemerintah Pusat Provinsi dan

Daerah dalam mewujudkan Demokrasi Kedaulatan Rakyat

berupa pelaksana Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah,

serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam kegiatan utamanya sebagai penyelenggara pemilu,

maka KPU melakukan beberapa kegiatan mulai dari Pencatatan

Daftar Pemilih Tetap sampai dengan Pendistribusian Logistik

hingga akhir pengumuman dan pelantikan anggota terpilih hasil

pemilih.

2.1.6 Kondisi Perangkat Sistem Komputer

Sebagian besar kegiatan yang dilakukan pada KPU Kota

Gorontalo, khususnya pengelolaan data pemilih sudah

menggunakan komputer. Sub Bagian Program dan Data sudah

menggunakan komputer yang memenuhi standar, antara lain :

1.Hardware (Perangkat Keras)

Perangkat keras yang digunakan yaitu komputer yang

dilengkapi dengan perangkat lainnya yang mendukung kinerja

dengan menngunakan spesifikasi yang sama yaitu :

- Motherboard MSI P9658 neo-F-socket I.GA 775

- Prosessor Intel Core 2 Duo 2.8 G.Hz

- V-Gen memory DDR 3.1 Gb

- Hardisck Segeate Barakuda 180 Gb

- DVD-RW Samsung

- Casing Simbada

- Monitor LCD

- Keyboard dan Mouse Optic

- Printer HP Laser Jet

- Speaker Active

2.Software (Perangkat Lunak)

Dengan menggunakan perangkat lunak sebagai berikut :

- Sistem Operasi : Windows XP Service Pack 2

- Microsoft Office 2007

- Corel Draw

- Photoshop CS

- SPSS

3.Brainware (Operator)

Untuk operator sendiri KPU Kota Gorontalo memiliki memiliki

2 orang pegawai yang bertugas sebagai operator yang

berpendidikan S1.

II.2 Analisis Sistem

2.2.1 Analisis Kelemahan Sistem

Prosedur sistem pengolahan data pemilih pada KPU Kota

Gorontalo adalah sebagai berikut :

1) KPU Provinsi Gorontalo mengirim logistik pemilu data

pengiriman

2) Bagian umum menerima pengadaan kebutuhan logistik dari

KPU Provinsi

3) Bagiaan umum memeriksa kembali jumlah logistik yang

dikirim oleh KPU Provinsi

4) Bagian umum membuat surat tanda terima logistik untuk

sekretaris KPU sebagai arsip

5) Bagian umum mengirimkan surat tanda terima logistik ke

KPU Provinsi

6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah logistik sama

dengan kebutuhan logistik pemilu di Kota Gorontalo bagian

umum membentuk tim penyortiran logistik

7) Tim penyortiran melakukan penyortiran logistik sesuai

jumlah kebutuhan dri setiap daerah pemilihan

8) Setelah penyortiran bagian umum membuat laporan hasil

penyortiran logistik

9) Bagian umum memberikan laporan hasil penyortiran kepada

sekretaris KPU untuk disimpan sebagai arsip

10) Bagian umum membuat berita acara distribusi logistik untuk

diserahkan ke daerah pemilihan

11) Bagian umum memberikan berita acara ke sekretaris KPU

untuk disimpan sebagai arsip

12) Bagian umum membuat draft surat perintah perjalanan

dinas (SPPD) untuk ditandatangani oleh sekretaris KPU

13) Setelah SPPD disetujui dan ditandatangani oleh, bagian

umum mendistribusi logistik ke daerah pemilihan

14) Daerah pemilihan menerima distribusi logistic

15) Daerah pemilihan memeriksa logistik yang dikirim KPU Kota

16) Daerah pemilihan membuat laporan penerimaan distribusi

17) Bagian umum membuat laporan hasil distribusi logistik

untuk sekretaris KPU sebagai arsip

18) Bagian umum membuat laporan kelengkapan kebutuhan

logistik untuk sekretaris KPU sebagai arsip

19) Bagian umum membuat surat kelengkapan pengadaan,

pengolahan dan distribusi logistik (SKPPDLP) diserahkan ke

KPU Provinsi

Dengan melihat prosedur sistem diatas, maka penulis

mencoba menganalisis kelemahan – kelemahan yang terdapat

pada sistem lama.

Adapun kelemahan – kelemahan tersebut antara lain :

- Dilihat dari kebutuhan waktunya, sistem ini

menghabiskan waktu lebih banyak. Karena untuk mencatat

kebutuhan dari setiap daerah pemilihan masih dilakukan

secara manual

- Distribusi logistik pemilu terkadang kurang

ataupun lebih sehingganya sering terjadi di lapangan saat

pelaksanaan pemilihan

- Tidak tepatnya informasi yang dihasilkan ini

dianggap meninggkatkan biaya operasional, karena logistik

yang kurang harus didistribusi kembali

- Tidak adanya proteksi tentang data-data yang

ada, sehingga data mudah hilang.

- Proses pengolahan data logistik masih

dilakukan secara sederhana , maka waktu yang dibutuhkan

cukup lama.

- Pelayanan belum memuaskan karena sistem

menyajikan informasi dalam format yang tidak konsisten

sehingga harus dilakukan secara berulang-ulang.

Untuk mengetahui lebih jelas alur kerja pada sistem lama,

dapat dilihat dari bagan alir sebagai berikut :

1. Bagan Alir Sistem Berjalan

Gambar 3. Flowchart Sistem Berjalan

-SPPD = Surat Perintah Perjalanan Dinas

- SKPPDLP = Surat Kelengkapan Pengadaan, Pegolahan dan

Distribusi Logistik

2. Bagan Alir Dokumen Sistem Lama

Gambar 4. Flowchart Dokumen Sistem Berjalan

Keterangan:

- SPPD = Surat Perintah Perjalanan Dinas


Distribusi Logistik

2.2.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Kebutuhan-kebutuhan yang dihasilkan sistem baru ini dibagi

menjadi 2 yaitu :

a. Kebutuhan fungsional

- Sistem dapat melakukan pendataan kebutuhan logistik

- Sistem dapat melakukan pendataan kekurangan

kebutuhan logistik

- Sistem dapat melakukan pendataan kelebihan jumlah

logistik pada daerah pemilihan

- Sistem dapat melakukan pendataan jumlah pemilih pada

tiap daerah pemilihan

- Sistem dapat menghasilkan laporan pendistribusian data

logistik

- Sistem dapat menghasilkan laporan jumlah kebutuhan

logistik untuk semua daerah pemilihan

- Sistem dapat menghasilkan rekapitulasi jumlah pemilih

terdaftar

b. Kebutuhan non fungsional

1. Kebutuhan Operasional

- Digunakan pada sistem operasi Microsoft Windows XP,

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows NT, dan

Windows 7.

- Spesifikasi komputer minimum Pentium IV.

- Kebutuhan memori minimum 512 GB

- Printer untuk mencetak laporan kebutuhan dan hasil

distribusi data logistik pada tiap daerah pemilihan.

2. Kebutuhan Kinerja

Waktu yang dibutuhkan untuk penginputan data per

record dan untuk transaksi maksimal 5 menit.

3. Kebutuhan keamanan

Sistem aplikasi maupun database harus dilengkapi

password agar file - file penting dalam sistem ini tidak dapat

diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

4. Kebutuhan Informasi

- Digunakan untuk menginformasikan apabila password

yang dimasukkan salah.

- Digunakan untuk menginformasikan validasi data

2.2.3Analisis Kelayakan Sistem

a) Kelayakan Teknik

Teknologi ini mudah didapat dan tersedia di pasaran.

Selain itu sistem ini mudah untuk dioperasikan sehingga sistem

ini dapat dikatakan layak secara teknik.

b) Kelayakan Operasional

- Kemampuan Personil

Petugas yang mengoperasikan sistem ini sudah mampu

mengoperasikan komputer dengan baik.

- Kemampuan Sistem Menghasilkan Informasi

Sistem informasi pengolahan data logistik pemilu

diharapkan mampu menghasilkan informasi sesuai

kebutuhan pemakai.

- Kemampuan Pengendalian Operasi Sistem

Sistem pengolahan data logistik ini diharapkan mampu

mengendalikan kinerja sistem yang ada.

- Efisiensi Sistem

Pengembangan sistem pengolahan data distribusi logistik

ini diharapkan mampu mengolah data secara cepat, tepat

dan akurat.

c) Kelayakan Hukum

Proses pengembangan sistem pengolahan data logistik ini

tidak menyimpang dari aturan hukum dan menggunakan

perangkat lunak atau software yang resmi, sehingga sistem ini

dikatakan layak secara hukum.

II.3 Usulan Pengembangan Sistem

2.3.1 Bagan Alir Sistem

Gambar 5. Bagan Alir Sistem Usulan

-SPPD = Surat Perintah Perjalanan Dinas


Distribusi Logistik

2.3.2 Desain Sistem

a) Identifikasi External Entity

Tabel 2. Identifikasi External Entity

External Entity Input Output

Bagian Teknis

- Data DAPIL

- Data Kebutuhan Logistik

- Data Jumlah Logistik

- Distribusi Data Logistik

Ketua KPU Kota - Laporan Jumlah Logistik

- Laporan Distribusi

- Laporan Jumlah DAPIL

- Laporan RKJP

DAPIL - Distribusi Logistik

b) Diagram Konteks

Gambar 5. Diagram Konteks

DAPIL : Daerah Pemilihan

RKJP : Rekapan Jumlah Pemilih

c) Dad Level 0

Gambar 7. DAD Level 0

d) DAD Level 1 Proses 1

Gambar 8. DAD Level 1 Proses 1 Sistem Usulan

e) DAD Level 1 Proses 2


f) DAD Level 1 Proses 3


Lap Jumlah DAPIL

Lap Distribusi Logistik

Lap Jumlah Logistik

Lap RKJP

Data Kebutuhan LogistikF2

Data DAPILF1

Data Jumlah LogistikF3

Data Distribusi Logistik F4

Data Logistik TambahanF5

Data Jumlah DAPILF6

Data DAPIL

Data Kebutuhan Logistik

Data Jumlah Logistik

Data Distribusi Logistik

Data Jumlah DAPIL

Ketua KPU Kota

Lap Jumlah DAPIL

Lap Distribusi Logistik

Lap Jumlah Logistik

Lap RKJP

3.1.P

3.2.2

3.3.P

3.4.P

Data Logistik Tambahan

g) Perancangan Database

Untuk desain aplikasi pengolahan data pemilih pada KPU Kota

Gorontalo rancangan tabelnya terdiri dari :

Tabel 3. Daftar File Rancangan Database

Kode

file

Nama fileType

fileMedia Organis

asi fileField kunci

F1

F2

F3

F4

F5

F6

DAPIL

KebutuhanLogist

ik

Jumlah Logistik

DistribusiLogisti

k

LogistikTambaha

n

JumlahDAPIL

Master

Master

Master

Transak

si

Transak

si

Transak

si

Hardis

k

Hardis

k

Hardis

k

Hardis

k

Hardis

k

Hardis

k

Indeks

Indeks

Indeks

Indeks

Indeks

Indeks

Kd_DAPIL

Kd_Kebutuha

n

Kd_Jumlah

Kd_Distrib

usi

Kd_Tambaha

n

Kd_Jdapil

1. Tabel DAPIL

Tabel 4. Daftar File DAPIL

Nama field Type data

Panja

ng

Indeks Keterangan

Kd_DAPIL

Nm_Dapil

Jml_TPS

C

C

C

3

50

5

Primary

key

Kode DAPIL

Nama Dapil

Jumlah TPS

2. Tabel Kebutuhan Logistik

Tabel 5. Daftar File Kebutuhan Logistik

Nama field Type data

Panja

ng

Indeks Keterangan

Kd_DAPIL

Jml_logistik

Kd_Logistik

C

C

C

3

15

6

Primary

key

-

Foreign

key

Kode DAPIL

Jumlah Logistik

Kode Logistik

3. Tabel Jumlah Logistik

Tabel 6. Daftar File Jumlah Logistik

Nama field Type data Panjang Indeks Keterangan

Kd_Logistik C 6 Primary Kode Logistik

Nm_Logistik

Jml_logistik

Knds_Logisti

k

C

C

C

50

15

15

key

-

-

-

Nama Logistik

Jumlah

Logsistik

Kondisi Logistik

4. Tabel Distribusi Data Logistik

Tabel 7. Daftar File Distribusi Logistik

Nama field Type

data

Panjang

Indeks Keterangan

Kd_DAPIL

Jml_TPS

Jml_DPT

Jml_Logistik

Kd_Logistik

C

C

C

C

C

3

5

6

15

6

Primary

key

-

-

-

Foreign

key

Kode DAPIL

Jumlah TPS

Jumlah DPT

Jumlah Logistik

Kode Logistik

h) Relasi Antar Tabel

i) Perancangan Form

1. Form Input Data DAPIL

Gambar 11. Form Input Data DAPIL

2. Form Input Data Kebutuhan Logistik

Gambar 12. Form Input Data Kelurahan

Gambar 12. Form Input Data Kebutuhan Logistik

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

Kode DAPILJumlah LogistikKode Logistik

Kd_DAPIL Jml_Logistik Kd_Logistik

Add Save

Cancel

Delete

Exit


Kode DAPILNama DAPILJumlah TPS

Kd_DAPIL Nm_DAPIL Jml_TPS

Add Savessssss

Cancel

Delete

Exit


Kode LogistikNama LogistikJumlah LogistikKondisi Logistik

Kd_LogistikNm_LogistikJml_LogistikKnds_Logistik

Add Save

Cancel

Delete

Exitffff

f

3. Form Input Data Jumlah Logistik

Gambar 13. Form Input Data Jumlah Logistik

4. Form Transaksi Distribusi Data Logistik

Gambar 14. Form Transaksi Distribusi Data Logistik


Kode DAPILJumlah TPSJumlah DPTJumlah LogistikKode Logistik

Kd_DAPILJml_TPSJml_DPTJml_LogistikKd_Logistik

Add Save

Cancel

Delete

Exit

5. Rancangan Form Laporan Jumlah Logistik

Gambar 17. Form Laporan jumlah Logistik

DAFTAR JUMLAH LOGISTIKKPU KOTA GORONTALO

Kota :Provinsi :

Kode LogistikNama LogistikJumlah LogistikKondisi LogistikKeterangan

Mengetahui, Gorontalo, ………. Ketua KPU Kota Gorontalo Sekretaris

H. Rizan Adam, S.Pd, M.HI Adam Dumbi, SH,MH

6. Rancangan Form Laporan Daftar Distribusi Logistik

Gambar 18. Form Laporan Daftar Distribusi Logistik

DAFTAR DISTRIBUSI LOGISTIKKPU KOTA GORONTALO

DAPIL : Kota :Provinsi :

Kode DAPILJumlah TPSNama LogistikJumlah LogistikKode LogistikKet



7. Rancangan Form Laporan Jumlah DAPIL

Gambar 19. Form Laporan Daftar Jumlah DAPIL

DAFTAR JUMLAH DAPILKPU KOTA GORONTALO

Kota :Provinsi :

Kode DAPILNama DAPILJumlah TPSKet



8. Rancangan Form Laporan Rekap Jumlah Pemilih

Gambar 20. Form Laporan Jumlah Pemilih

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIHKPU KOTA GORONTALO

DAPIL : Kota : Provinsi :

Kode DAPILJumlah TPSPemilih TerdaftarKet Mengetahui, Gorontalo, ………. Ketua KPU Kota Gorontalo Sekretaris


BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka

dalam hal ini penulis dapat mengambil kesimpulan sitem

pengolahan Data Logistik Pemilu yang masih tebilang manual ini

menyebabkan banyaknya kesalahan dalam distribusi logistik

pemilu, hal ini menyebabkan keterlambatan dalam distribusi dan

juga ketepatan dalam kebutuhan logistik pemilu, sering terjadinya

kesalahan dalam hal distribusi ini mengakibatkan terjadinya

keterlambatan dan juga kelebihan logistik di tiap daerah pemilihan.

Sistem pengolahan data yang masih menggunakan program office

ini sering kali tidak memberikan laporan yang kurang akurat dan

sesuai dengan kebutuhan sehingganya perlu ada suatu sistem yang

dapat mempermudah dalam hal pengolahan data ini.

3.2 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini

adalah, dengan adanya sistem pengolahan data kebutuhan logistik

pemilu ini diharapakan dapat mempermudah pihak KPU untuk

melakukan pengolahan data dengan cepat dan akurat dan dapat

meningkatkan kinerja KPU.

Documents

BAB II DAN III