BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pancasila adalah ideologi sekaligus dasar negara Republik
Indonesia. Pancasila mengandung semangat luhur dalam membangun
bangsa Indonesia, membina toleransi antar umat beragama dan suku
bangsa, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan.
Pancasila merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tidak dapat
terpisahkan satu sama lain, karena setiap sila dalam pancasila
mengandung nilai dari empat sila lainnya dan kedudukan dari
masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya atau
dipindah-pindahkan.
Realita yang terjadi sekarang, di jaman yang penuh dengan
persaingan ini makna Pancasila seolah-olah terlupakan oleh sebagian
besar masyarakat Indonesia. Padahal sejarah perumusannya telah
melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini.
Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali,
tumbuh, dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia, sehingga bukan
ideologi yang diciptakan oleh bangsa lain. Pengorbanan tersebut
akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri
negara yaitu pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945
alinea ke-4.
B. Rumusan Masalah
1. Apa peranan Ideologi dalam kehidupan berbangsa dan
bermasyarakat?2. Apa perbedaan Ideologi Pancasila dengan Ideologi
lain yang ada di dunia?C. Tujuan
1. Mengetahui hakikat Pancasila sebagai Ideologi Bangsa
Indonesia2. Mengetahui peranan Pancasila sebagai pandangan hidup
bangsa Indonesia
3. Mengetahui dan membandingkan Ideologi Pancasila dengan
Ideologi lain yang ada di duniaBAB II
LANDASAN TEORI
A. Sejarah Ideologi PancasilaIdeologi berasal dari kata idea
yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ciri-ciri dan logos
yang berarti ilmu. Secara harafiah, ideologi berarti ilmu
pengetahuan tentang ide-ide (the science of ideas), atau ajaran
tentang pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari idea
disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah
cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita
yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, atau
paham. Pada hakekatnya dasar dan cita-cita itu dapat merupakan satu
kesatuan. Dasar ditetapkan kerena ada cita-cita yang ingin
dicapai.
Sebaliknya cita-cita ditetapkan berdasarkan suatu landasan,
asas, atau dasar yang telah ditetapkan pula. Dengan demikian
ideologi mencakup pengertian tentang idea-idea,
pengertian-pengertian dasar, gagasan-gagasan dan cita-cita.
Pancasila adalah istilah yang dipakai untuk nama Dasar Negara atau
Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai
ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakekatnya
bukan hanya merupakan suatu hasil penuangan atau pemikiran
seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di
dunia tetapi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat,
nilai-nilai kebudayaan, dan nilai religiusitas yang terdapat dalam
pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk suatu
negara. Pancasila diangkat dari pandangan hidup masyarakat
Indonesia sendiri sehingga bangsa Indonesia merupakan kausa
materialis (asal bahan) Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut
kemudian diangkat dan dirumuskan oleh pendiri bangsa kita, sebagai
dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Dengan demikian
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada
pandangan hidup dan budaya bangsa Indonesia, dan bukan mengambil
budaya dan ideologi dari bangsa lain. Kristalisasi dari nilai-nilai
historis yang dimiliki bangsa kita menjadi modal dalam memperkokoh
pandangan hidup dan falsafah hidup sebagai bangsa yang memiliki
jati diri dengan ciri-ciri khas, sifat dan karakter yang dapat
dibedakan dengan bangsa lain. Istilah Pancasila sebenarnya sudah
ada sejak jaman Majapahit abat XIV yaitu dalam buku Nagarakertagama
karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam
buku Sutasoma istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu
sendi lima (kata PANCA berasal sari bahasa sanksekerta yang berarti
lima). Ketuhanan YME berada di urutan pertama karena ketuhanan yang
menjadi dasar utama di negara ini. Karena pancasila terdiri dr 5
nilai yang sudah ada dalam masyarakat sejak dulu, maka ketika
perumusan Pancasila dibuat beberapa tokoh mengusulkan nilai-nilai
tersebut. Para tokoh tersebut salah satunya adalah Ir. soekarno
yang menyatakan bahwa ada 5 nilai yang beliau ajukan dan beliau
sebut dengan Pancasila yang kemudian dapat diperas menjadi Trisila
dan Trisila tersebut dapat diperas lagi menjadi Ekasila yaitu
gotong royong. Kemudian usulan-usulan tersebut dimusyawarahkan
dalam sidang PPKI. Namun terdapat suatu ketidaksepakatan karena
adanya sila pertama pancasila, pro kontra antara golongan islam dan
golongan nasionalis. Tetapi pada akhirnya ditetapkan juga sila
pertama yaitu ketuhanan YME dan dicantumkan dalam UUD '45 karena
merupakan dasar filosofi negara RI, meskipun sila pertama tersebut
berbeda dengan yang tercantum dalam piagam Jakarta. Sila ketuhanan
YME dipilih sebagai dasar bahwa RI merupakan negara yg mengakui
adanya Tuhan YME (monotheisme) dan menghargai kebebasan beragama
yang tidak menyalahi aturan yg berlaku.
Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang ada pada pita yang
dicengkram oleh burung garuda, berasal dari Kitab Negarakertagama
yang dikarang oleh Empu Prapanca pada zaman kekuasaan kerajaan
Majapahit. Pada satu kalimat yang termuat mengandung istilah
"Bhinneka Tunggal Ika", yang kalimatnya seperti ini: "Bhinneka
tunggal Ika, tanhana dharma mangrwa. " Sedangkan istilah Pancasila
dimuat dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular yang
berisikan sejarah kerajaan bersaudara Singhasari dan Majapahit.
Istilah Pancasila ini muncul sebagai Pancasila Karma, yang isinya
berupa lima larangan sebagai berikut:
1. Melakukan tindak kekerasan
2. Mencuri
3. Berjiwa dengki
4. Berbohong
5. Mabuk
Simbol-simbol di dalam perisai masing-masing melambangkan
sila-sila dalam Pancasila, yaitu:
1. Bintang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Rantai melambangkan sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab3.
Pohon beringin melambangkan sila Persatuan Indonesia
4. Kepala banteng melambangkan sila Kerakyatan Yang Dipimpin
Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Padi dan Kapas melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia
Dari bahasa sansekerta, juga mempunyai arti lima pelaksanaan
kesusilaan (Pancasila Karma), yaitu:
1. Tidak boleh melakukan kekerasan.
2. Tidak boleh mencuri.
3. Tidak boleh berjiwa dengki.
4. Tidak boleh bohong.
5. Tidak boleh mabuk minuman keras. Perjalanan sejarah lahirnya
Pancasila memang tidaklah mudah. Jepang yang harus menerima
kekalahan dari sekutu telah menjanjikan kepada pejuang Indonesia
sebuah kemerdekan. Dan pada tanggal 29 april 1945 jepang membentuk
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
yang Ketuanya adalah dr. Radjiman Wedyodiningrat didampingi 2 wakil
ketua, dan jumlah anggotanya 60 orang, yang telah melaksanakan 2
kali persidangan, yaitu masa sidang pertama mulai tanggal 29 mei
1945 s/d 1 juni 1945, dan masa sidang kedua mulai tanggal 10 juli
1945 s/d 17 juli 1945. Pada sidang pertama itu ada 3 tokoh sentral
yang memiliki pandangan ideologis yang menyampaikan pandangan
mereka terkait dasar negara Indonesia. Mereka adalah Mr. Moh.
Yamin, Prof. Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno Pada masa sidang pertama
tanggal 29 Mei 1945 Mr. Moh. Yamin mengatakan dalam pidatonya 5
azas atau dasar untuk Indonesia dengan tinjauan berdasarkan
Histori-Kultural artinya tinjauan atau pendekatan azas/dasar negara
berdasarkan sejarah dan kebudayan bangsa Indonesia berabad-abad
lamanya. Tanggal 31 mei 1945 Prof. Dr. Supomo mengemukakan pidato
tentang dasar negara Indonesia merdeka dari segi sosiologi dan
politik, artinya bagaimana struktur asli masyarakat Indonesia itu
sendiri, bagaimana struktur masyarakat, pemerintahan, kekuasaan,
kedaulatan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang
asli. Beliau juga mengemukakan syarat-syarat berdirinya Negara
(daerah, warga Negara, dan pemerintah yang berdaulat menurut hukum
internasional). Tentang persoalan hubungan antara agama dengan
negara, apakah republik atau monarki. Istilah Pancasila diangkat
kembali kepermukaan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada akhir
masa persidangan pertama yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, dalam
pidatonya beliau mengemukakan tentang dasar negara merdeka dengan
peninjauan dari segi politik dan praktis, artinya ditekankan pada
segi politik tetapi yang sudah diterima atau dipahami orang.
Mengenai dasar Indonesia merdeka atau falsafah Negara
(Filosfisehegrondslag Weltanschauung) Ir. Soekarno mengusulkan lima
prinsip dasar, yaitu:
1) Kebangsaan Indonesia,
2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan,
3) Mufakat atau Demokrasi,
4) Kesejahteraan Sosial,
5) Ketuhanan yang Berkebudayaan.
Setelah masa sidang pertama selesai maka dibentuk panitia kecil
dengan ketuanya adalah Ir. Soekarno, terdiri dari 8 orang, yang
bertugas menampung dan membahas semua usul yang masuk dalam sidang
pertama tentang dasar negara. Atas inisiatif Soekarno, panitia 8
orang ini mengundang anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta
untuk mengadakan pertemuan untuk membahas dasar negara Indonesia.
Jumlah keseluruhan yang hadir pada pertemuan itu adalah 38 orang
(disebut Panitia 38), dari hasil pertemuan ini, dan atas inisiatif
Ir. Soekarno dibentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang. Tugas
panitia 9 adalah merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Hasi
Panitia 9 ini adalah suatu naskah yang diberi nama Piagam Jakarta
22 Juni 1945. Didalam Piagam Jakarta ini terdapat 5 dasar negara
Indonesia merdeka, yaitu:
1) Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluknya;
2) Kemanusian yang adil dan beradab;
3) Persatuan Indonesia;
4)Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan;
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada awal sidang kedua Ir. Soekarno berdasarkan permintaan Ketua
BPUPKI, Radjiman, telah menyampaikan perkembangan dan usaha panitia
8 yaitu adanya Panitia 38, kemudian dibentuknya Panitia 9 yang
hasilnya adalah rumusan yang dinamai Piagam Jakarta 22 juni 1945.
Dalam masa sidang kedua ini telah berhasil di bentuk 3 Panitia
yaitu:
1) Panitia Perancang UUD, Ketuanya Ir. Soekarno,
2) Panitia Perekonomian dan Keuangan, Ketuanya Moh. Hatta,
3) Panitia Pembela Tanah Air, Ketuanya Abikusno
Tjokrosujoso.Panitia Perancang UUD dalam rapat pada tanggal 11 Juli
1945 dibawah pimpinan Ketua Soekarno telah membentuk Panitia Kecil
yang terdiri dari Ketua : Supomo, Anggota: Wongsonegoro, Subardjo,
Maramis, Singgih, Agus Salim dan Sukiman. Tugas Panitia Kecil ini
adalah merancang UUD dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang
dikemukakan baik dalam pandangan umum di rapat pleno maupun dalam
Rapat Panitia Perancang UUD.Untuk melanjutukan pekerjaan BPUPKI
maka pada awal bulan agustus 1945, Pemerintah Jepang di Tokyo
membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang
terdiri atas Ketua: Ir. Soekarno, Wakil Ketua: Moh. Hatta, dan
Anggota: 19 Orang. Akhirnya dengan perjuangan yang melelahkan
rakyat Indonesia bisa mendapatkan kemerdekaan yang di Prokamasikan
pada tanggal 17 agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia
di Proklamirkan, PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai UUD Indonesia
sekaligus Pancasila sebagai ideologi negara. Namun satu hal yang
perlu dikemukakan ialah catatan sejarah menunjukan bahwa setelah
selesai Proklamasi 17 Agustus 1945 telah datang utusan golongan
minoritas kepada Ir. Soekarno dan Moh. Hatta yang menyampaikan
keberatannya terhadap anak kalimat dalam sila-1 yaitu dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dan Presiden
Republik Indonesia ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam.
Untuk membahas usul golongan minoritas tersebut, maka Moh. Hatta
bersama K.H. A. Wahid Hasyim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, H. Teuku
Mohamad Hasan, dan Kasman Singodimedjo mengadakan rapat menjelang
pembukaan sidang PPKI 18 Agustus 1945. Dalam rapat tersebut
disepakati anak kalimat yang terdiri dari 7 kata dalam sila-1 dan
kata yang beragama Islam dalam kalimat Presiden RI orang Indonesia
asli di hilangkan. B. Sejarah Lahirnya Pancasila Internalisasi
Nilai-Nilai Pancasila
Pancasila yang terdiri dari dua suku kata, yaitu panca yang
berarti lima dan sila yang berarti dasar, sehingga pancasila secara
bahasa berarti lima dasar. Pancasila adalah pedoman luhur yang
wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia
untuk menuju kehidupan yang sejahtera, tenteram, aman, dan sentosa.
Pancasila :
1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal
ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998
tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang
Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo Ketetapan MPR No.
I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai
dengan Tahun 2002. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara
merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang
kemudian sering disebut sebagai sebuah Perjanjian Luhur bangsa
Indonesia.
Namun dibalik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila
Pancasila dalam perjalanan ketata negaraan Indonesia dikarenakan
begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan
berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan
pencetus istilah Pancasila.BAB IIIPEMBAHASAN
1Peranan Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan
Bernegara
Sebagaimana diuraikan di muka, ideologi mengandung nilai-nilai
dasar, norma-norma dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh
masyarakat penganutnya. Oleh karena itu, ideologi memiliki peranan
sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. a. Sebagai Dasar
Artinya merupakan pangkal tolak, asas atau fondasi di atas semua
kegiatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dibangun dan
dasar tersebut umumnya berasal dari nilai-nilai yang berkembang dan
hidup dalam masyarakat itu sendiri (dimensi realitas).
b. Sebagai Pengarah
Artinya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus
dipatuhi agar arah untuk mencapai cita-cita atau tujuan tidak
menyimpang (dimensi normalitas). Pancasila menjelmakan diri sebagai
pengarah dan pengendali di dalam setiap gerak tata kehidupan
berbangsa dan bernegara. Peran sebagai pengarah ditunjukkannya pada
kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, segala
peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
c. Sebagai Tujuan
Artinya semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara pada akhirnya mengarah pada suatu tujuan
atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang dipakai.
Pancasila sebagai ideologi nasional akan memberikan motivasi dan
semangat untuk melaksanakan pembangunan bangsa secara adil dan
seimbang untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD
1945 (dimensi idealitas).
2 Perbandingan Ideologi Pancasila Dengan Ideologi Lainnya
a. Ideologi Pancasila
Ideologi Pancasila : memandang manusia sebagai makhluk individu
dan makhluk sosial. Monodualisme ini adalah kodrati, maka manusia
tidak dapat hidup sendirian, ia selalu membutuhkan yang lain.
Menurut konsep Pancasila, yakni manusia dalam hidup saling
tergantung antar manusia, saling menerina dan memberi antarmanusia
dalam bermasyarakat dan bernegara. Saling tergantung dan saling
memberi merupakan pasangan pokok dan ciri khas persatuan serta
menjadi inti isi dari nilai kekeluargaan. Ideologi Pancasila, baik
setiap silanya maupun paduan dari kelima sila-silanya, mengajarkan
dan menerapkan sekaligus mengehendaki persatuan. Pancasila
merupakan tatanan nilai yang digali atau dikristalisasikan dari
nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan
tahun lalu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di
Indonesia (Bung Karno, 1 Juni 1945). Kelima sila dalam Pancasila
merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga pemahaman dan
pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di
dalamnya.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai spiritual,
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk
agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk
berkembang di Indonesia. Nilai ini berfungsi sebagai kekuatan
mental, spiritual, dan landasan etik dalam ketahanan nasional, maka
atheisme tidak berhak hidup di bumi Indonesia dalam kerukunan dan
kedamaian hidup beragama.
Sila Kemanusioann Yang Adil dan Beradab, tersimpul nilai satu
derajat, sama kewajiban dan hak, saling mencintai, hormat
menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi
dan nilai gotong royong.
Sila Persatuan Indonesia. mengandung nilai-nilai kebangsaan,
cinta tanah air dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan
Negara.
Sila kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan / Perwakilan, mengandung nilai kedaulatan berada di
tangan rakyat (demokrasi) yang dijelmakan oleh persatuan nasional
yang riil dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan Negara /
bangsa dengan tetap menghargai kepentingan pribadi dan golongan,
musyawarah untuk mufakat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat
serta nilai kebenaran dan keadilan.Sila Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung nilai sikap adil, menghormati
hak orang dan sikap gotong royong, yang menjamin kemakmnuran
masyarakat secara menyeluruh dan adil.
b. Ideologi Liberal :
Ideologi liberal memandang bahwa sejak manusia dilahirkan bebas
dan dibekali penciptanya sejumlah hak asasi, yaitu hak hidup, hak
kebebasan, hak kesamaan, dan hak kebahagiaan, maka nilai kebebasan
itulah yang utama. Metode berfikir ideologi ini ialah liberalistik
yang berwatak individualistik. Aliran pikiran perseorangan atau
individualistik diajarkan oleh Thomas Hoobbes, John Locke, Jean
Jaques Rousseau, Herbert Spencer dan Harold J. Laski. Aliran
pikiran ini mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat hokum (legal
society) yang disusun atas kontrak semua orang (individu) dalam
masyarakat itu (kontrak sosial). Menurutnya kepentingan harkat dan
martabat manusia (individu) dijunjung tinggi, sehingga masyarakat
merupakan jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan nilai
tersendiri. Hak dan kebebasan orang seorang hanya dibatasi oleh hak
yang sama dimiliki orang lain bukan oleh kepentingan masyarakat
seluruhnya. Faham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar
(intrinsik), yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut
kebebasan individual secara mutlak yaitu kebebasan mengejar
kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan material yang melimpah
dan dicapai dengan bebas.
c. Ideologi Komunis :
Ideologi Komunistik mendasarkan diri pada premis bahwa semua
materi berkembang mengikuti hukum kontradiksi, dengan menempuh
proses dialetik. Ciri konsep dialetik tentang manusia, yaitu tidak
terdapat sifat permanen pada diri manusia, namun ada keteraturan
ialah kontradiksi terhadap lingkungan selalu menghasilkan
perkembangan dialetik dari manusia, maka sejarah pun berkembang
secara dialetik. Sehubungan dengan itu, metode berpikirnya
materialisme dialetik dan jika diterapkan pada sejarah dan
kehidupan sosial disebut materialisme-historik. Aliran pikiran
golongan (das theory) yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, dan
Lenin bermula merupakan kritik Karl Marx atas kehidupan sosial
ekonomi masyarakat pada awal revolusi industri. Aliran pikiran
golongan (das theory) beranggapan bahwa negara ialah susunan
golongan (kelas) untuk menindas golongan (kelas) lain. Kelas
ekonomi kuat menindas ekonomi lemah, golongan borjuis menindas
golongan proletar (kaum buruh). Oleh karena itu, Marx menganjurkan
agar kaum buruh mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan
negara dari kaum golongan karya kapitalis dan borjuis agar kaum
buruh dapat ganti berkuasa dan mengatur negara. Aliran pikiran ini
sangat menonjolkan adanya kelas/revolusi dan perebutan kekuasaan
negara. Pikiran Karl Marx tentang sosial, ekonomi, dengan pikiran
Lenin terutama dalam pengorganisasian dan operasionalisasinya
menjadi landasaan paham komunis.
d. Liberalisme
Tampilnya ideologi liberalisme dilatarbelakangi oleh situasi di
Eropa sebelum abad ke-18 yang diwarnai oleh perang agama,
feodalisme, dominasi kelompok aristokrasi, dan bentuk pemerintahan
yang bercorak monarki absolut. Dalam situasi demikian, ide-ide
liberal yang mencerminkan aspirasi kelas menengah (terdiri atas
kelompok industrialis dan pedagang) mulai diterima. Selanjutnya,
dengan dukungan pemikir-pemikir liberal klasik seperti John Locke,
J.S. Mill, Herbert Spencer, Adam Smith, dan David Hume, ide-ide
liberal tersebut mulai tersistematisasi dan mewujud dalam pemikiran
ekonomi, politik maupun sosial, dan akhirnya, perkembangan
liberalism sebagai ideologi politik, semakin mantap seiring dengan
terjadinya Revolusi Inggris (1688), Revolusi Amerika (1776) dan
Revolusi Prancis (1789). Ketiga Revolusi tersebut mengukuhkan dua
prinsip hukum yang mendasari politik liberal, yaitu pernyataan
tentang hak asasi manusia (HAM), dan adanya konstitusi yang
menetapkan tatanan politik. Di tingkat praksis, kedua prinsip
tersebut menjiwai pedoman-pedoman dalam kehidupan bernegara.
Pedoman-pedoman tersebut antara lain ialah
(1) adanya hukum yang tidak memihak dan berlaku umum (tidak ada
keistimewaan bagi kelompok ningrat, agamawan, atau golongan
terpandang lainnya) dan
(2) hukum dibuat untuk menjamin sebesar mungkin hak yang sama
bagi tiap individu agar mereka dapat mengejar tujuan hidupnya
(Eatwell dan Wright (ed.), 2001: 33). Baik prinsip hukum maupun
pedoman dalam tatanan politik tersebut dengan tegas membuat
perbedaan antara negara dan masyarakat sipil. Negara tidak lagi
diperkenankan untuk mengambil alih inisiatif individu. Capaian
dalam hal ini tentu saja terkait erat dengan prinsip-prinsip dasar
yang melandasi liberalisme, yaitu individualisme, kebebasan,
keadilan dan kesetaraan, serta utilitarianisme (Vincent 1995: 321,
50, dan Heywood, 1998:2728).
1) Individualisme
Individualisme merupakan inti pemikiran liberal yang menjiwai
seluruh basis moral, ekonomi, politik, dan budaya. Individualisme
sendiri dapat didefinisikan sebagai pemikiran yang menjunjung
keberadaan individu, dan masyarakat hanya dipandang sebagai
sekumpulan individu semata.
2) Kebebasan
Kebebasan dalam liberalisme dipandang sebagai hak yang dimiliki
tiap orang (Heywood, 1998:29). Hak ini yang memungkinkan tiap
individu mendapat kesempatan yang sama untuk mengejar
kepentingannya. Dari perspektif liberalisme, kebebasan tidak hanya
dipandang sebagai hak melainkan juga sebagai kondisi yang
memungkinkan tiap-tiap individu dapat mengembangkan bakat dan
keterampilannya. Pemikiran Liberalisme klasik memberi tempat kepada
kebebasan negatif, yaitu tidak adanya batasan-batasan eksternal
terhadap individu sehingga ia dapat bertindak sesuai dengan
kehendaknya. Tetapi dalam pemikiran liberalisme modern ditekankan
bahwa terhadap kebebasan individu haruslah seminimal mungkin untuk
mencegah kerugian di pihak lain. Pengertian ini kemudian dikenal
dengan kebebasan positif.
3) Keadilan dan kesetaraan
Nilai keadilan yang dijunjung kaum liberal dilandasi oleh
komitmen terhadap nilai kesetaraan. Tekanan liberalisme di sini
adalah keyakinan bahwa secara universal manusia memiliki hak yang
sama, dan secara moral kedudukan manusia adalah setara. Dengan
demikian, tiap-tiap individu memiliki hak dan kesempatan yang
setara untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Walaupun
tiap orang terlahir dengan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda,
berkat kerja keras mereka akan mendapat reward. Tiap individu yang
bekerja keras mengembangkan kemampuannya berhak untuk mengakumulasi
kekayaan. Oleh sebab itu, menurut kaum liberal, kesetaraan
kesempatan harus terbuka bagi tiap individu agar mereka dapat
menikmati hak-hak dan penghormatan yang sama. Kaum liberal tidak
melihat bahwa ide kesetaraan kesempatan akan mengarah pada
ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.4) Utilitarianisme
Prinsip utilitas atau manfaat adalah prinsip yang memungkinkan
tiap-tiap individu dapat mengkalkulasi apa yang secara moral baik
dengan menjumlahkan keuntungan/kenikmatan yang diperoleh dari
setiap aspek tindakan yang dipilih. Di tingkat masyarakat pun,
prinsip ini dapat dijadikan pedoman untuk pengambilan keputusan
yang menguntungkan masyarakat banyak, yang kemudian dikenal sebagai
prinsip the greatest happiness for the greatest number. Pandangan
utilitarianisme ini berakar dari keyakinan bahwa tindakan individu
selalu termotivasi oleh kepentingankepentingan pribadi yang dapat
didefinisikan sebagai keinginan untuk mendapatkan
keuntungan/kenikmatan dengan menghindari hal-hal yang merugikan.
Dengan demikian, pilihan tindakan individu selalu didasarkan pada
perhitungan jumlah keuntungan yang diperoleh ketimbang kerugiannya.
Inilah yang dimaksud dengan prinsip utilitas. Liberalisme dapat
dikatakan sebagai ideologi yang begitu menyatu dalam kehidupan
masyarakat Barat, namun tidak lepas dari kritik. Pada abad ke-20,
bahkan hingga awal abad ke-21 ini, telah banyak pihak yang mulai
mempertanyakan prinsip-prinsip dasar liberalisme klasik seiring
dengan munculnya dampak industri modern. Hal ini disebabkan
kelompok liberal terlalu membesar-besarkan nilai kebebasan dan
kesetaraan kesempatan bagi individu, sementara dalam realitas,
kesempatan dalam bentuk peluang kerja tidak tersedia secara merata
di masyarakat. Sebagai upaya untuk menanggapi tantangan terhadap
liberalisme klasik tersebut, dikembangkanlah liberalism modern yang
lebih sesuai dengan kondisi masyarakat modern oleh tokohtokoh
seperti T.H. Green, L.T. Hobhouse, J.M. Keynes, John Rawls, dan
Robert Nozick.
e. Sosialisme
Sosialisme sebagai ideologi politik lahir pada abad ke-19.
Ideologi ini berkembang sebagai reaksi terhadap kehidupan
sosialekonomi yang dibangun di bawah sistem kapitalisme Eropa pada
masa itu. Industrialisasi dan penerapan doktrin laissez faire yang
dipraktikkan oleh negara-negara kapitalis Eropa telah melahirkan
kelas buruh yang hidup miskin. Sementara itu, belum ada
undang-undang yang mengatur tentang upah, jam kerja, dan
perlindungan terhadap buruh, anak, dan perempuan. Pendek kata,
buruh bekerja dalam kondisi pabrik-pabrik yang tidak manusiawi.
Tekanan terhadap buruh semakin meningkat dengan adanya ancaman
pengangguran di mana-mana. Kelas buruh yang baru tumbuh ini pun
belum memiliki orientasi untuk menghadapi para majikan yang sangat
berkuasa dalam menentukan tingkat upah maupun kondisi pabrik. Baru
pada akhir abad ke-19 sosialisme berhasil ditransformasikan ke
dalam serikat-serikat pekerja dan partai buruh. Kedua kelompok ini
berhasil menekan para pengusaha sehingga terjadi
perbaikan-perbaikan kondisi kehidupan kelas buruh. Sosialisme yang
lahir di abad ke-19 ini sangat beragam karena di dalamnya terdapat
buah pemikiran tokoh-tokoh seperti Owen, Saint Simon, Fourier,
Proudhon, dan Karl Marx. Pemikiran mereka berbeda satu sama lain,
namun terdapat beberapa nilai dasar yang melandasinya (Heywood,
1998: 106113).1) Komunitas
Sosialisme melihat realitas manusia sebagai makhluk sosial yang
mampu menangani masalah-masalah sosialekonomi dengan kekuatan
komunitas. Manusia dengan manusia lainnya merupakan camerad,
saudara yang terikat oleh ikatan kemanusiaan. Oleh sebab itu,
ikatan-ikatan sosial seperti kelas, bangsa, dan sebagainya
merupakan entitas politik yang sangat bermakna.
2) Kooperasi
Kelompok sosialis meyakini bahwa hubungan yang alami
antarmanusia adalah hubungan kooperasi, bukan hubungan kompetisi.
Ini berbeda dengan pandangan kelompok liberal yang melihat
kompetisi sebagai hal yang alami karena manusia secara alami
mementingkan diri sendiri sehingga kompetisi dianggap sehat karena
mendorong orang bekerja keras guna mengembangkan seluruh
kemampuannya.
3) Kesetaraan
Kelompok sosialis melihat bahwa dalam kapitalisme yang dibangun
oleh ekonomi yang liberal terlalu menekankan kompetisi dan
kepentingan diri yang berdampak pada ketidaksetaraan yang dialami
manusia yang terefleksikan dalam struktur masyarakat yang tidak
setara pula. Ketidaksetaraan itu dipandang sebagai wujud dari
perlakuan yang tidak setara di masyarakat dan bukan karena sesuatu
yang alamiah. Dikatakan demikian karena kelompok sosialis tidak
meyakini bahwa semua individu memiliki kapasitas dan keterampilan.
Oleh sebab itu, sosialisme menekankan adanya kesetaraan sosial
sebagai jaminan bagi tiap orang untuk mengembangkan seluruh potensi
dirinya.
4) Kebutuhan dan keadilan
Nilai kesetaraan sosial dalam sosialisme terkait erat dengan
teori tentang distribusi kekayaan (reward) yang bercorak material
di masyarakat. Jika liberalisme menetapkan reward didistribusikan
sesuai dengan kemampuan individu, maka sosialisme lebih menekankan
distribusi reward tersebut berdasarkan kebutuhan. Menurut kelompok
sosialis, kebutuhan-kebutuhan (needs) berbeda dengan keinginan
(want atau preference). Kebutuhan mencakup hal-hal pokok serta
menuntut keharusan untuk segera dipenuhi (ini sering disebut
kebutuhan pokok). Hal ini berbeda dengan keinginan yang diartikan
sebagai keinginan personal dan sangat dipengaruhi oleh faktor
sosial-budaya. Kebutuhan pokok bersifat objektif dan universal
serta dibutuhkan oleh tiap orang tanpa memandang bangsa. Kriteria
kebutuhan pokok ini yang kemudian menjadi basis bagi prinsip
keadilan.
5) Kepemilikan bersama atas sarana-sarana produksi
Kelompok sosialis melihat bahwa akar kompetisi dan
ketidaksetaraan adalah harta milik pribadi berupa harta produktif
atau kapital. Kelompok sosialis memiliki pandangan, yakni yang
berikut:
(1) Harta/kekayaan berasal dari tenaga manusia yang diupayakan
secara kolektif
(2) Harta milik pribadi melahirkan ketamakan dan sifat
materialistis.
(3) Harta milik pribadi dapat menimbulkan konflik antara
pengusaha dan pekerja, serta antara orang kaya dan yang miskin.
Dari perspektif sejarah terlihat bahwa sosialisme merupakan
ideologi politik yang diadopsi oleh banyak kelompok atau negara,
dari kelompok komunis revolusioner di era Uni Soviet, kelompok
nasionalis di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, rejim fasis di
Italia dan Jerman (sebelum P.D. II) hingga kelompok sosial demokrat
di Eropa Barat. Namun demikian, sosialisme dan komunisme (terutama)
tak luput dari kritik, khususnya mengenai kedudukan individu, hak
milik pribadi, dan kontrol pemerintah dalam bidang ekonomi.
f. Fasisme dan NazismeBerakhirnya Perang Dunia I pada tahun 1918
menimbulkan tragedi bagi Eropa dan dunia. Bagi negara-negara yang
kalah perang, kenyataan ini tentu lebih menyakitkan lagi. Jerman
misalnya, harus menerima isi Perjanjian Perdamaian Versaille (1919)
yang isinya antara lain kedaulatan Jerman dikendalikan oleh Tentara
Pendudukan Sekutu. Dalam situasi negara yang kacau setelah perang,
di mana korban-korban sipil berjatuhan, dan kemiskinan yang
merajalela, fasisme dan nazisme ditawarkan sebagai ideologi maupun
gerakan yang mampu membangkitkan kembali kemakmuran, kehormatan dam
kejayaan suatu negara bangsa.6 Istilah fasisme dikumandangkan
pertama kali pada tahun 1919, pada saat berdirinya gerakan Fasis di
Italia. Selanjutnya, sebagai sebuah ideologi, fasisme mengacu pada
ideologi yang diterapkan Mussolini di Italia pada tahun 19221939.
Fasisme dan nazisme memiliki beberapa kesamaan konsep dasar
sehingga nazisme sering disebut sebagai fasisme varian Jerman.
Nazisme berasal dari kata Nazi singkatan dari
Nationalsozialistische yang menjadi ideologi Partai NSDAP
(Nationalsozialstische Deutsche Arbeiter Partei atau Partai Buruh
Nasional Sosialis Jerman). NSDAP menjadi terkenal berkat kemampuan
pidato-pidato Hitler. Bagi kaum Nazi, buku tulisan Hitler, Mein
Kampf (Perjuanganku) mrupakan buku yang wajib dibaca (Marbun,
1983:44-46). Nazisme diadopsi di Jerman antara tahun 19331938.
Secara umum, fasisme dan nazisme bertitik tolak dari konsep-konsep
dasar tentang :
(1) superioritas ras,
(2) elit dan kepemimpinan yang karismatik,
(3) negara totaliter,
(4) nasionalisme,
(5) sosialisme, dan
(6) militerisme
(Hayes, 1973:19).
Pertama, konsep superioritas ras ini pada umumnya digunakan
negara-negara industri di Eropa Barat menjelang PD I untuk
menemukan wilayah dan pasar di luar negeri. Di antara negara-negara
itu, Jerman dan Inggris menggunakan teori keunggulan ras untuk
menyembunyikan tujuan ekonomi-politik mereka. Ide atau konsep
keunggulan ras selanjutnya mendorong pemikiran-pemikiran atau
konsep negara unggul, yang ide-idenya ditopang oleh teori geografi
politik seperti teori MacKinder, Ratzel, dan Karl Haushoffer.
Kedua, konsep elit dan pemimpin yang karismatik yang lahir dari
situasi masyarakat yang dilanda kahancuran dan ketidakpastian
sosial-ekonomi. Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan
pemimpin yang mampu mengangkat harga diri bangsa dan memberi
harapan. Mussolini maupun Hitler mampu menarik dukungan massa
karena keduanya mampu memberi harapan dengan mempropagandakan bahwa
bangsa mereka adalah bangsa elit yang ditakdirkan menguasai Eropa
dan dunia.
Ketiga, konsep negara totaliter yang tidak mengenal demokrasi
dan lebih menekankan negara totaliter. Dalam negara model ini,
kemajemukan bangsa ditiadakan dan negara mengontrol media massa,
mengawasi serikat pekerja dan melarang partai politik oposisi.
Keempat, konsep nasionalisme yang merupakan ide yang sangat
berpengaruh dalam fasisme dan nazisme karena nantinya gerakan
fasisme dan nazisme selalu berupa gerakan nasionalis. Hal ini dapat
dilihat dari gerakan fasis dan nazi di Italia dan di Jerman. Kedua
negara fasis ini meyakini adanya keharusan untuk membuat
kebijakan-kebijakan luar negeri yang agresif. Namun demikian,
nasionalisme yang dianut kaum fasis adalah dalam bentuk yang
radikal yaitu chauvinisme, seperti terlihat dari ajaran tentang
keharusan negara untuk melakukan aneksasi serta memegang teguh
machtpolitik (politik berdasarkan kekuasaan).
Kelima, konsep sosialisme yang terkandung dalam fasisme namun
tidak mengacu pada Marxisme melainkan pada pemikiran-pemikiran
tentang pemerataan ekonomi. Adapun tujuan ekonomi ini difokuskan
untuk mendorong kemampuan ekonomi seluruh unsur bangsa agar menjadi
bangsa unggul. Pada umumnya, sosialisme di negara-negara fasis
mengijinkan usahausaha kelompok swasta tetapi negara tetap
menguasai bidang-bidang tertentu seperti transportasi.
Keenam, konsep militerisme yang menghendaki peran militer yang
dominan, seiring dengan konsep tentang negara totaliter di mana
negara mendominasi seluruh kehidupan warga negara. Militer
merupakan organ negara yang berperan penting dalam menjalankan
kekuasaan negara. Hal ini dapat dilihat dari organ-organ SS
(Schutzstaffel), organ partai NSDAP Jerman yang bertugas mengontrol
kehidupan warga. Fasisme dan nazisme kehilangan dukungan massa
seiring dengan berakhirnya PD II, setelah Jerman dan Italia kalah
perang. Selain itu, kemampuan negara-negara Eropa Barat membangun
diri menjadi negara-negara makmur serta adanya hukum internasional
yang mengatur perilaku ekspansif negara-negara di dunia ini juga
turut melemahkan kedua ideologi tersebut. Yang menarik, selama
tahun 1990-an, di Jerman muncul gerakan Neo-Nazi. Dengan dimotori
kaum muda, mereka melakukan kerusuhan-kerusuhan. Walaupun kelompok
ini seringkali menggunakan simbol-simbol Nazi, tindakan-tindakan
semacam itu lebih dipahami sebagai bentuk ketegangan sosial dan
tidak berakar pada ideologi politik.
Dari perbandingan ideologi pancasila dengan beberapa ideologi
lain yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan lebih rinci
melalui tabel dibawah ini :Tabel 1.(a),(b),(c)Perbandingan Ideologi
Pancasila dengan Ideologi Lain
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia merupakan
hasil kerja keras bangsa dan bukan hanya pemikiran seseorang atau
kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Akan
tetapi, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat,
nilai-nilai kebudayaan serta nilai religiusitas yang tumbuh di
masyarakat Indonesia.
Pancasila memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang
ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Pancasila dibandingkan dengan berbagai ideologi asing lainnya
merupakan ideologi yang terlengkap karena memuat semua aspek:
religi, persatuan, keadilan, dan hak individu. Pancasila juga
merupakan ideologi yang paling sesuai dengan karakter bangsa
Indonesia itu sendiri.
B. Saran
Dari uraian diatas, masyarakat Indonesia dan khususnya bagi para
generasi muda hendaknya menyadari bahwa pancasila merupakan
ideologi yang mencerminkan karakter luhur bangsa Indonesia. Maka
dari itu, selain di mengerti Pancasila juga harus diterapkan di
kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab
agar Indonesia menjadi negara yang sadar akan identitas dan
asal-usul bangsa Indonesia yang luar biasa ini.DAFTAR PUSTAKA
Alfian (1978). Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia.
Jakarta: Gramedia.
BP-7 Pusat Jakarta (1991). Pancasila sebagai ideology dalam
berbagai bidang
Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jakarta.
Raahman LA (2012). Ideologi pancasila. Yogyakarta, Sekolah
tinggi manajemen informatika dan komputer amikom. Makalah.
William E, Fogelman E (1978). Isme-isme Dewasa ini. Jakarta:
Penerbit Erlangga.
1
