8

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai dampak pelaksanaan good corporate governance di

Indonesia dilakukan oleh beberapa peneliti. Novrianda dan Shar (2016)

menganalisis penerapan GCG dalam hubungannya dengan kinerja keuangan

pada PT Bank BRI Syariah, dengan teknik analisis deskriptif. Hasil dari

penelitian tersebut ialah penerapan GCG pada Bank BRI Syariah sudah berjalan

dengan baik dengan rata-rata pernyataan responden mengenai prinsip-prinsip

GCG sebesar 3,77 termasuk pada interval rata-rata 3,40-4,19 yang termasuk

kriteria baik. Penerapan GCG pada Bank BRI Syariah yang baik tersebut

berdampak positif terhadap kinerja keuangan. Hal itu ditunjukkan dengan

pertumbuhan kinerja keuangan selama periode 2012-2016 dengan rata-rata ROA

sebesar 0,76%. Peningkatan kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah

disebabkan oleh penerapan GCG yang baik. Penerapan GCG yang baik akan

memberikan kerangka acuan yang dapat memungkinkan terciptanya

pengawasan yang berjalan efektif, sehingga timbul rasa percaya antara pihak

nasabah dengan bank.

Penelitian serupa tentang dampak penerapan GCG dilakukan oleh Salim

(2018) dalam penelitiannya mengenai perbedaan kinerja keuangan perbankan

sebelum dan sesudah penerapan good corporate governance di Bank Syariah

Mandiri. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu paired

sampel t-test. Hasil dari penelitian tersebut ialah, tidak ada perbedaan kinerja

perusahaan jika dilihat dari rasio profitabilitas dan non performing financing

9

(NPF), sedangkan terdapat pengaruh yang signifikan jika dilihat dari rasio

likuiditas serta solvabilitas. GCG tidak dapat dilihat jika menggunakan satu

periode akuntansi. Perhitungan profitabilitas cenderung bersifat jangka pendek,

karena return yang didapatkan dalam satu periode akuntansi belum tentu

memiliki nilai tambah bagi kegiatan operasi perusahaan. Kegagalan perusahaan

tidak hanya dipengaruhi atas ketidakmampuan pihak internal dalam mengelola

usahanya, melainkan dipengaruhi oleh pihak nasabah pembiayaan bermasalah

(NPF), yang disebabkan faktor kesengajaan dan tidak sengaja.

Sedangkan GCG akan berpengaruh terhadap likuiditas serta solvabilitas

perusahaan, karena penerapan GCG yang baik serta konsisten akan membuat

segala kegiatan perusahaan berjalan secara efektif dan efisien, serta bertujuan

untuk melindungi para stakeholder agar terciptanya hubungan yang harmonis,

sehingga kinerja perusahaan mencari sumber dana untuk membiayai

kegiatannya ikut meningkat. Penerapan GCG yang baik pula juga dapat

meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi resiko, meningkatkan

kepercayaan investor serta meningkatkan kinerja perusahaan. Meningkatnya

kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Penerapan GGBS dalam kegiatan perbankan saat ini telah mengalami

peningkatan. Penelitian yang dilakukan oleh Holili (2017) tentang analisis

penerapan good governance bisnis syariah dan pencapaian kinerja perbankan

syariah di Indonesia ditinjau dari maqashid syariah dan profitabilitas. Teknik

analisis data menggunakan simple additive weighting untuk mengukur kinerja

10

maqashid syariah, dan menggunakan comparative performance index (CPI)

untuk mengukur kinerja profitabilitas. Didapatkan hasil, bahwa penerapan good

governance bisnis syariah di Indonesia tahun 2013-2015 mengalami

peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata prosentase pengungkapan

berturut-turut sebesar 70,56%, 72,51% dan 73,81%. Rata-rata pencapaian

kinerja bank umum syariah dilihat dari pencapaian maqashid syariah selama

tahun 2013-2015 mencapai 16,20%. Selama tahun 2013-2015 pencapaian

maqashid syariah bila dilihat dari masing-masing tujuan, menciptakan keadilan

bagi seluruh stakeholder merupakan pencapaian tertinggi. Hal ini dapat dilihat

dari ketiga tujuan syariah yaitu mendidik individu, menciptakan keadilan, dan

kemaslahatan secara berturut-turut 0,31%, 15,72%, dan 0,17%. Sedangkan bila

ditinjau dari rata-rata kinerja profitabilitas yang diukur menggunakan ROA,

ROE dan PER selama tahun 2013-2015, kemampuan bank umum syariah dalam

memperoleh laba dengan ekuitasnya paling tinggi, hal ini dibuktikan dengan

rata-rata profitabilitas berturut-turut 2,92%, 60,38% dan 16,13%.

Penelitian tentang penerapan maqashid syariah pada perbankan syariah

dilakukan oleh Antonio et al. (2012) dengan teknik analisis menggunakan simple

additive the weighting untuk membandingkan penerapan maqashid syariah pada

industri perbankan syariah yang ada di Indonesia dengan Jordania. Didapatkan

hasil, bahwa maqashid index pada industry perbankan Indonesia diproksikan

dengan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia berturut-turut

0,17839 dan 0,16190, sedangkan industri perbankan syariah di Jordania yang

diproksikan dengan bank Islamic International Arab Bank Jordan dan Jordan

11

Islamic Bank mendapatkan hasil 0,10295 dan 0,08152. Artinya, dalam mencapai

kinerja maqashid syariah pada industri perbankan syariah di Indonesia lebih baik

dibandingkan dengan Jordania. Contoh dari program yang diterapkan pada

industri perbankan syariah di Indonesia untuk mencapai maqashid syariah yaitu

dengan memperhatikan program-program CSR yang berfokus pada

kemaslahatan.

Penelitian lain mengenai penerapan good governance bisnis syariah dan

pencapaian maqashid syariah di Indonesia dilakukan oleh Jumansyah dan Syafei

(2013) yang mendeskripsikan dan mengeksplorasi penerapan GGBS dan

pencapaian maqashid syariah di Indonesia periode 2009-2011. Pada tahun 2009-

2011, Bank Syariah Mandiri merupakan bank terbaik yang mengungkapkan

pelaksanaan GGBS dengan rata-rata 92,06% dibandingkan dengan Bank

Muamalat Indonesia yang hanya mengungkapkan pelaksanaan GGBS dengan

rata-rata 78,57%. Pencapaian maqashid syariah pada Bank Muamalat Indonesia

dan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009-2011 relatif kecil. Hal ini dibuktikan

dengan rata-rata pencapaian maqashid syariah selama tahun 2009-2011 oleh

Bank Muamalat Indonesia sebesar 22,49%, sedangkan Bank Syariah Mandiri

sebesar 21,07%. Pencapaian praktik GGBS yang relatif baik dengan rata-rata

pengungkapan diatas 75% belum memberikan dampak secara langsung atas

pencapaian maqashid syariah dikarenakan belum adanya satu kesepakatan

pihak-pihak terkait untuk memberi perhatian atas pekembangan praktik

perbankan syariah.

12

Penelitian serupa tentang pencapaian kinerja maqashid syariah juga

dilakukan oleh Mutia dan Musfirah (2017) tentang pendekatan maqashid syariah

index sebagai pengukuran kinerja perbankan syariah di Asia Tenggara, dengan

menggunakan teknik analisis data menggunakan simple additive weighting,

dengan menghitung 25 perbankan syariah yang ada di Asia Tenggara yang

meliputi negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand serta Filipina.

Didapatkan hasil, bahwa penerapan pengukuran kinerja dengan menggunakan

kinerja maqashid syariah di Asia Tenggara walaupun industri perbankan syariah

yang masih berkembang namun perbankan syariah tidak melupakan tanggung

jawab sosialnya kepada masyatakat. Secara keseluruhan negara Indonesia

memiliki performa kinerja maqashid syariah terbaik dengan rata-rata skor

46,22%, diikuti Malaysia dengan 43,15%, Brunei Darussalam 37,54%, Thailand

17,51% dan Filipina 1,12%.

Penelitian tentang penerapan maqashid syariah dalam bidang perbankan

syariah dilakukan oleh Febriadi (2017) tentang aplikasi maqashid syariah dalam

bidang perbankan syariah dengan menggunakan teknik yuridis normatif.

Didapatkan hasil, bahwa pengaplikasian maqashid syariah pada industri

perbankan syariah tercermin dari kegiatan operasional serta produk-produk yang

ada di bank. Produk-produk yang berlandasakan maqashid syariah diantaranya

deposito dan tabungan mudharabah, giro wadiah, pembiayaan mudharabah dan

pembiayaan musyarakah. Lahirnya perbankan syariah ditujukan untuk mencapai

dan mewujudkan kesejahteraan umat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini,

13

maka maqashid syariah menjadi sandaran utama disetiap pengembangan produk

serta operasional yang ada di bank syariah.

Pentingnya tata kelola bisnis syariah sebagai upaya untuk

mempertahankan keberlangsungan usaha dengan menerapkan bisnis yang

berlandaskan akhlaqul karimah dalam setiap aspek dan kegiatan, agar

terciptanya rahmatan lil ‘alamin dengan tercapainya tujuan syariah (maqashid

syariah) yaitu terciptanya kemaslahatan secara utuh. Karena pentingnya tata

kelola bisnis syariah yang didasarkan akhlaqul karimah untuk mewujudkan

tujuan syariah, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis penerapan good

governance bisnis syariah dan maqashid syariah pada bank umum syariah di

Indonesia dengan menggunakan periode 2015-2017. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk

mendeskripsikan penerapan good governance bisnis syariah dalam mencapai

maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia dengan periode

pengamatan 2015-2017.

B. Landasan Teori

1. Teori Stakeholder

Teori stakeholder mengemukakan bahwa manajemen perusahaan

diharapkan melakukan aktivitas-aktivitas yang diharapkan para

stakeholders dan melaporkannya. Para stakeholders merupakan kelompok

atau individu yang mampu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tujuan

organisasi, sehingga stakeholder memiliki hak untuk diberikan informasi

mengenai aktivitas perusahaan (Purnomosidhi, 2005). Teori ini

menganggap bahwa akuntabilitas organisasi tidak hanya terbatas pada

14

kinerja keuangan, tetapi juga pada kinerja non keuangan, seperti kinerja

lingkungan, sosial dan lingkungan (Meilani, 2015). Maka dalam mengelola

bisnis dibutuhkan komitmen yang baik dari pihak manajemen untuk

tercapainya tujuan bisnis yang telah ditetapkan (Kelly, 2003). Oleh karena

itu, bisnis syariah yang menerapkan tata kelola yang berlandaskan akhlaqul

karimah dengan memperhatikan hubungan yang baik mencakup

kepentingan stakeholder. Implementasi bisnis yang berlandaskan dengan

akhlaqul karimah yaitu dengan menciptakan serta memelihara kebaikan

dengan tercapainya tujuan maqashid syariah sebagai wujud kasih sayang

semesta alam.

2. Good Corporate Governance

Persaingan dalam dunia bisnis saat ini semakin ketat. Sebuah bisnis

dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat harus menerapkan good

corporate governance dalam kegiatan operasinya (Ferial et al., 2016).

Penerapan good corporate governance yang baik tidak hanya diperlukan

untuk menghadapi situasi persaingan bisnis yang ketat, melainkan

penerapan good corporate governance diperlukan untuk melindungi para

stakeholder melihat adanya beberapa skandal dalam penyelewangan jabatan

dalam manajemen (Rompas et al., 2018). Pentingnya good corporate

governance dalam usaha mempertahankan keberlangsungan usaha dan

melindungi kepentingan para stakeholder, pemerintah Indonesia melalui

Komite Kebijakan Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006

mengeluarkan pedoman umum good corporate governance.

15

Pedoman pelaksanaan good corporate governance yang dikeluarkan

KNKG (2006) meliputi aspek-aspek diantaranya:

a. Penciptaan Situasi yang Kondusif

Good corporate governance dibutuhkan agar terciptanya pasar yang

transparan dan konsisten serta efisien dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Untuk menciptakan kondisi tersebut,

dibutuhkan dukungan dari tiga pilar yang saling berhubungan, yakni negara

beserta perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar,

dan masyarakat sebagai pengguna produk serta jasa. Prinsip-prinsip dasar

yang dilaksanakan oleh masing-masing pilar ialah:

1) Negara beserta perangkatnya menciptakan sebuah regulasi sebagai

penunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan

regulasi yang telah dibuat serta melakukan penegakan hukum secara

konsisten.

2) Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan good corporate

governance sebagai pedoman dalam melaksanakan usahanya.

3) Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa serta sebagai pihak yang

terkena dampak dari adanya kegiatan perusahaan, melakukan kontrol

sosial secara objektif serta bertanggung jawab.

b. Asas Good Corporate Governance

Berdasarkan KNKG (2006),Dalam menjalankan kegiatan operasinya,

setiap bisnis diwajibkan untuk memastikan setiap asas good corporate

governance telah diterapkan pada setiap aspek perusahaan. Asas-asas

tersebut yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi,

16

kewajaran dan kesetaraan yang dibutuhkan untuk menjamin kesinambungan

usaha dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders.

1) Transparansi

Suatu bisnis diharuskan untuk menyediakan informasi yang material

serta relevan kepada stakeholders dengan cara yang mudah diakses

serta dipahami sebagai upaya untuk menjaga objektivitas dalam

menjalankan kegiatan bisnisnya. Sebagai wujud transparansi dalam

mengelola bisnis, maka:

a) Tersedianya informasi secara tepat waktu, jelas, memadai, akurat

dan konsisten sehingga dapat diakses dengan mudah oleh

stakeholders dan dapat dibandingkan.

b) Informasi yang diungkapkan tidak hanya terbatas pada visi dan

misi, melainkan meliputi sasaran usaha dan strategi bisnis, kondisi

keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham

kendali, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan

pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG beserta

tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang mampu

mempengaruhi kondisi suatu entitas.

c) Kebijakan suatu entitas harus secara proporsional dan tertulis

dikomunikasikan kepada stakeholders.

d) Tidak berkurangnya kewajiban untuk memenuhi kerahasiaan suatu

entitas sesuai dengan rahasia jabatan, hak-hak pribadi, ketentuan

perundang-undangan, dan rahasia jabatan.

17

2) Akuntabilitas

Suatu entitas harus mampu mempertanggungjawabkan kinerja secara

transparan dan wajar. Maka, suatu entitas bisnis harus wajib dikelola

dengan benar dan sesuai dengan tujuan suatu entitas dengan tetap

memperhatikan kepentingan stakeholders. Sebagai wujud

akuntabilitas suatu entitas bisnis dalam kegiatan operasinya, maka;

a) Suatu entitas menetapkan tanggung jawab beserta rincian tugas

setiap organ dan seluruh karyawan dengan jelas serta selaras

berdasarkan visi, misi, nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.

b) Suatu entitas harus yakin bahwa setiap organ dan seluruh karyawan

memiliki kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

c) Memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif.

d) Memiliki ukuran kinerja bagi seluruh jajaran secara konsisten,

serta memiliki sisten penghargaan dan sanksi.

e) Dalam melaksanakan tugas beserta tanggung jawabnya, setiap

organ dalam entitas bisnis wajib berpegang teguh pada etika bisnis

yang berlaku.

3) Responsibilitas

Dalam menjalankan kegiatan operasi, suatu entitas bisnis wajib untuk

mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung

jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan. Pelaksanaan tanggung

jawab terhadap masyarakat dan lingkungan merupakan suatu usaha

agar terciptanya kelangsungan usaha jangka panjang serta

mendapatkan predikat good corporate citizen. Oleh karena itu, sebagai

18

wujud respons suatu perusahaan terhadap undang-undang dan

tanggung jawab sosialnya, maka:

a) Setiap organ dalam entitas bisnis wajib berpegang teguh pada

prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap peraturan perundang-

undangan, anggaran dasar dan peraturan yang telah ditetapkan.

b) Melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap

masyarakat serta kelestarian lingkungan sekitar.

4) Independensi

Agar dapat terlaksananya asas good corporate governance, suatu

entitas bisnis wajib dikelola secara independen sehingga tidak terjadi

saling dominasi dan intervensi dari pihak lain. Maka dari itu, dalam

pelaksanaannya, suatu entitas bisnis harus:

a) Setiap organ dalam entitas bisnis wajib untuk menghindari adanya

dominasi dari pihak manapun, tidak dipengaruhi oleh kepentingan

tertentu, terbebas dari adanya benturan kepentingan, agar dalam

pengambilan keputusan mampu dilakukan secara objektif.

b) Setiap organ dalam suatu entitas bisnis melaksanakan fungsi serta

tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-

undang, tidak adanya saling dominasi atau saling lempar tanggung

jawab antara satu dengan yang lainnya.

5) Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, suatu entitas bisnis diharuskan

untuk memperhatikan kepentingan stakeholders dengan asas

19

kewajaran dan kesetaraan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan asas

kewajaran dan kesetaraan, maka suatu entitas bisnis harus:

a) Memberikan kesempatan yang sama kepada stakeholders dalam

memberikan masukan serta menyampaikan pendapat dan

memberikan akses informasi sesuai dengan prinsip transparansi

sesuai dengan kedudukan masing-masing.

b) Memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholders

sesuai dengan kontribusi dan manfaat yang diberikan.

c) Memberikan kesempatan yang sama dalam menerima karyawan,

berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa

memandang suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

c. Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku

Agar suatu entitas bisnis mencapai keberhasilan jangka panjang,

dalam melaksanakan good corporate governance wajib dilandasi dengan

integritas yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pedoman perilaku

yang dapat menjadi acuan bagi setiap organ suatu entitas bisnis dan seluruh

karyawan meliputi:

1) Setiap entitas bisnis memiliki nilai-nilai perusahaan yang

menggambarkan sikap dan moral dalam melaksanakan usahanya.

2) Memiliki rumusan etika bisnis yang telah disepakati. Dengan

melaksanakan etika bisnis secara berkesinambungan akan membentuk

budaya suatu entitas yang merupakan wujud dari nilai-nilai perusahaan.

3) Nilai dan rumusan etika bisnis perlu dituangkan serta dijabarkan dalam

pedoman perilaku sehingga dapat dipahami serta diterapkan.

20

3. Good Governance Bisnis Syariah

Pertumbuhan yang pesat pada bank syariah di Indonesia dimulai sejak

tahun 1999, sehingga Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia

memiliki hak menyediakan fasilitas serta kewenangan untuk memberikan

regulasi serta untuk mendorong praktik perbankan syariah di Indonesia

(Jumansyah dan Syafei, 2013). Sebagai suatu entitas bisnis yang

berlandaskan ketentuan syariah, maka dibutuhkan sebuah tata kelola

perbankan syariah yang sesuai dengan syariah sebagai upaya untuk

mempertahankan keberlangsungan usaha dengan menerapkan bisnis yang

berlandaskan akhlaqul karimah dalam setiap aspek dan kegiatan.

Untuk medorong perbankan syariah menerapkan prinsip good

governance bisnis syariah, maka Bank Indonesia mengeluarkan PBI No.

11/33/PBI/2009 tentang pedoman pelaksanaan good corporate governance

bagi Bank Umum Syariah. Pemerintah melalui Komite Nasional Kebijakan

Governance (KNKG) tahun 2011 membentuk suati komite yang terdiri dari

masyarakat ekonomi syariah, DSN MUI, Bank Indonesia merumuskan

suatu tata kelola bagi bisnis syariah. Maka, pedoman dalam melaksanakan

good governance bisnis syariah berdasarkan KNKG (2011) meliputi:

a. Penciptaan prakondisi / situasi yang kondusif

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh KNKG (2011), untuk

menegakkan good governance bisnis syariah (GGBS), dibutuhkan

penciptaan prakondisi yang mendukung agar sebuah bisnis mampu

berkembang dengan mendasarkan kaidah syariah. Prakondisi yang

diciptakan ialah prakondisi yang mampu meyakinkan bisnis syariah tidak

21

hanya mencapai keberhasilan materi saja, tetapi juga mencapai keberhasilan

spiritual. Maka, penciptaan prakondisi mempertimbangkan dua sudut

pandang, yaitu sudut pandang spiritual dan sudut pandang operasional.

Secara spritual, penerapan good governance bisnis syariah

membutuhkan komitmen ketakwaan atas segala hal berkaitan dengan

kegiatan bisnis. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-

A’raf/7:96 yang artinya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan

bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari

langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka

Kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri”.

Dengan tegaknya taqwa di dalam dunia bisnis, dengan melaksanakan

kebaikan dan keadilan serta meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam

syariah, tidak hanya menjadi amal baik bagi para pelaku, akan tetapi juga

akan membentuk bisnis yang baik, saling percaya serta mendapat berkah

dari Allah.

Secara operasional, dalam menerapkan good governance bisnis

syariah menuntut adanya empat pilar yaitu negara, ulama, pelaku bisnis

syariah dan masyarakat. Dengan adanya keempat pilar tersebut, merupakan

wujud peran manusia untuk mengemban amanah sebagai khalifah dan

pemimpin untuk mengelola sumber daya yang ada di bumi. Keempat pilar

tersebut wajib untuk mematuhi setiap prinsip dasar agar pelaksanaan peran

tersebut dapat berjalan secara optimal sesuai fungsi dan perannya ialah

sebagai berikut:

22

1) Negara, yang diinterpretasikan dengan para penyelenggaranya

merupakan pihak yang memiliki kewenangan tertinggi untuk

mendorong terciptanya lingkungan masyarakat yang baik, termasuk

didalamnya iklim bisnis yang sehat dan dinamis. Negara dalam hal ini

menetapkan ketentuan-ketentuan, termasuk upaya menegakkan hukum

serta membangun sarana dan prasarana, untuk menciptakan iklim bisnis

yang baik. karena negara merupakan pihak yang memiliki kewenangan

tertinggi, maka negara wajib untuk ditaati disamping Allah dan Rasul-

Nya, seperti yang tertuang dalam Al-Qur’an surah an-Nisa/4:59, yang

artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah,

Rasul, dan kepada ulil amri diantara kamu...”.

2) Ulama, sebagai pihak yang memiliki kedalaman pengetahuan dan

mewarisi keluasaan memiliki peran sebagai tempat rujukan bagi

pemerintah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam

surah an-Nahl/16: 43, yang artinya: ”Maka bertanyalah kepada mereka

yang menguasai permasalahan jika kamu tidak mengetahuinya”. Ijma

para ulama memiliki peran untuk memberikan penjelasan serta sebagai

pencerahan mengenai kaidah terkait bisnis syariah, kepada pemerintah,

masyarakat, pelaku bisnis, sekaligus memiliki kewajiban moral untuk

menegakkan kebenaran.

3) Pelaku bisnis syariah, merupakan pihak yang melakukan aktivitas

bisnis berperan sebagai pihak yang wajib untuk bertaqwa dan patuh

terhadap ketentuan yang ditetapkan pemerintah, sehingga kegiatan

23

bisnis tersebut mendapat rahmat dari-Nya. Hal ini sesuai dengan firman

Allah dalam surah Hud/11: 61, yang artinya ”Dia telah menciptakan

kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu

mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya.

Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi

memperkenankan (do’a hamba-Nya)”. Oleh karena itu, dalam

menjalankan kegiatan bisnis harus dilakukan dengan baik dan benar,

serta tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Allah berfirman

dalam surah ar-Rum/30: 41, yang artinya “Telah nampak kerusakan di

darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya

Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan

mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”.

4) Masyarakat, merupakan pihak yang melakukan aktivitas ekonomi,

wajib untuk bertakwa serta taat kepada ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan pemerintah supaya aktivitas ekonomi senantiasa diberi

rahmat Allah. Selain mayarakat wajib taat terhadap ketentuan,

masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, maka

dari itu masyarakat juga memiliki peran kontrol sosial sebagai wujud

kepedulian secara obyektif, bertanggung jawab dan konstruktif kepada

negara serta pelaku bisnis.

b. Asas Good Corporate Governance

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh KNKG (2011), dalam

kegiatan bisnisnya wajib untuk memperhatikan asas-asas good governance

bisnis syariah sebagai pijakan dasar bagi kegiatan usaha yang dilakukan

24

baik atas pijakan dasar spiritual maupun dasar operasional. Pijakan dasar

spiritual meliputi dua prinsip dasar, yaitu prinsip dasar halal dan prinsip

dasar tayib. Sedangkan pijakan dasar operasional mengacu pada dua asas.

Asas pertama yaitu sifat dan perilaku nabi dan rasul dalam beraktifitas

dalam berbisnis, dan asas yang kedua yaitu asas yang dipakai dalam dunia

usaha pada umumnya.

Secara spiritual, untuk memperoleh berkah dalam kegiatan bisnis,

suatu bisnis harus berasaskan pada iman dan takwa yang terwujud dalam

dua prinsip dasar yaitu halal dan tayib (baik). Kedua prinsip tersebut

didasari oleh firman Allah dalam surah al-Baqarah/2: 168 yang artinya: “Hai

sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di

bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. Kemudian

dalam surah al-A’raf/7: 96, Allah berfirman yang artinya ”Jikalau sekiranya

penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan

kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan

(ayat-ayat Kami), maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.

1) Prinsip Dasar Halal

Allah memerintahkan kepada para hambanya ialah untuk melakukan

sesuatu yang halal serta melarang yang bathil didalam kegiatan bisnis.

Hal ini sesuai denga firman Allah dalam surah al-Baqarah/2: 188 yang

artinya, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang

lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu

membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

25

sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa,

padahal kamu mengetahui”. Prinsip dasar halal dalam bisnis yaitu

dengan menghidari kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam syariah.

Kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut meliputi:

a) Riba

QS. Al-Baqarah/2: 275, yaitu “Orang-orang yang makan

(mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya

orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka

berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan); dan urusannya

(terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba),

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal

didalamnya”.

b) Maysir

QS. Al-Maidah/5: 90-91 yang artinya “Hai orang-orang yang

beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban)

untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji

dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar

kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu

bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di

26

antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi, dan

menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan sembahyang. Maka

berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

c) Gharar

QS. Al-A’raf/7: 85, yang artinya “....Dan janganlah kamu

mencurangi harta orang lain...”. Rasulullan SAW dalam hadits

riwayat muslim juga mengingatkan “sesungguhnya Nabi S.A.W

melarang dari pada jual beli gharar (spekulatif dan ketidakpastian).

d) Zhulm

QS. Al-Baqarah/2: 193 yang artinya “Dan perangilah mereka

itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya

semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi

kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-

orang zalim”.

e) Tabdzir

QS. Al-Isra/17: 26-27, yang artinya “Dan berikanlah kepada

keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan

orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur

hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-

pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan, dan syaitan itu

adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

f) Risywah

QS. Al-Baqarah/2: 188, “.... Dan janganlah kamu membawa

(urusan) harta itu kepada hakim (dengan menyuapnya), supaya kamu

27

dapat memakan sebagian harta benda orang lain secara batil, padahal

kamu mengetahuinya”.

g) Maksiyat

QS. Al-Hujurat/49: 7, “.... Tetapi Allah menjadikan kamu cinta

kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta

menjadikan kamu benci pada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan

tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan

menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu

benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiyatan”.

2) Prinsip Dasar Tayib

Tayib memiliki arti yang meliputi nilai-nilai dalam kebaikan yang

dapat menjadi nilai tambah dari hal-hal yang halal untuk mencapai

tujuan syariah, yaitu keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Prinsip dasar tayib meliputi dua aspek, yaitu ihsan dan tawazun.

a) Ihsan

Ihsan berarti memberikan atau melakukan yang terbaik serta

menghindari sikap yang merusak. Pengertian ini didasari oleh firman

Allah dalam surah al-Qashash/28: 77, “.... Dan berbuatlah yang

terbaik (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat yang

terbaik kepadamu, dan jangalah kamu berbuat kerusahakan di muka

bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang

berbuat kerusakan”.

28

b) Tawazun

Tawazun ialah neraca keseimbangan yang dalam arti luas

mencakup keseimbangan antara material dan spiritual, konservasi

dan eksplorasi, sektor rill dan sektor finansial, hasil dan resiko. Hal

ini, didasari oleh firman Allah dalam surah ar-Rahman/55: 6-8, “Dan

tumbuh-tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepada-Nya.

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca

(keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu”.

Secara operasional, bisnis yang berbasis syariah mengacu pada dua

asas. Asas yag pertama yaitu sifat dan perilaku nabi dan rasul dalam

aktifitasnya termasuk berbisnis, yaitu shidiq, fathonah, amanah, dan tabligh.

Sedangkan asas kedua adalah asas yang digunakan dunia usaha umumnya,

yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran

dan kesetaraan.

1) Asas pertama dalam pelaksanaan bisnis yang dicontohkan

Rasulullah

Praktik pelaksanaan bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah

mencerminkan perilaku dan sifat beliau, sebagaimana yang telah

disepakati oleh para ulama yaitu:

a) Shidiq

Shidiq artinya benar, artinya pada siapapun dan kapanpun

senantiasa menyatakan serta melakukan kejujuran. Implikasinya,

didalam kegiatan bisnis ialah dengan menegakkan kejujuran serta

menghindari segala macam bentuk tindakan yang tercela seperti

penipuan, penggelapan, dan perilaku dusta.

29

b) Fathanah

Fathanah memiliki arti cerdas, yaitu dengan menggunakan

fikiran secara cerdas dan rasional agar keputusan yang diambil tepat

dan cepat. Dalam praktiknya, sifat fatanah digunakan untuk

mengidentifikasi dan menetapkan hal atau kegiatan yang sesuai

dengan syariah, yaitu halal, tayib, ikhsan dan tawazun.

c) Amanah

Amanah memiliki arti dapat dipercaya. Artinya mampu

menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Allah dan orang lain.

Dalam praktiknya, kepercayaan diberikan diwujudkan dengan

berbagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kegiatan-

kegiatan bisnis.

d) Tabligh

Tabligh memiliki arti menyampaikan. Maksudnya

menyampaikan sebuah Risalah dari Allah mengenai kebenaran yang

mesti ditegakkan di muka bumi. Risalah ini wajib diteruskan kepada

umat Islam dari waktu ke waktu sehingga Islam dapat benar-benar

menjadi rahmat bagi semesta alam. Penerapannya dalam dunia

bisnis diwujudkan dalam bentuk sosialisasi praktik bisnis syariah

yang bersih dan baik, termasuk perilaku Rasulullah beserta sahabat.

2) Asas Pelaksanaan Good Corporate Governance di Bisnis Syariah

Berdasarkan KNKG (2011) keempat sifat yang dicontohkan

Rasulullah di atas, dapat diturunkan asas GGBS yang masih sama

dengan asas GCG yang berlaku secara umum dalam dunia bisnis, yaitu:

30

a) Transparansi

Dalam al-Qur’an surah al-Baqarah/2: 282 yang artinya, “....

Dan tranparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling

bertansaksi....”. dan berdasrkan hadits yang menyatakan “.... barang

siapa yang melakukan ghisy (menyembunyikan infromasi yang

diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk kedalam umat kami”.

Maka dari itu setiap transaksi harus di lakukan dengan transparan.

Transparansi dibutuhkan agar para pelaku bisnis syariah

menjalankan kegiatan bisnis secara sehat dan objektif. Para pelaku

bisnis syariah wajib mengambil inisiatif untuk mengungkapkan

tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan undang-

undang, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan

yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, maka:

1. Para pelaku bisnis syariah diharuskan menyediakan informasi

secara tepat waktu, jelas, memadai, akurat, serta dapat

dibandingkan serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan

sesuai dengan haknya.

2. Informasi yang diungkapkan tidak terbatas pada visi dan misi,

sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan,

struktur organisasi, kepemilikan, manajemen resiko, sisitem

pengawasan dan SPI, sistem dan pelaksanaan GGBS beserta

tingkat kepatuhannya, dan kejadina penting yang mampu

mempengaruhi kondisi bank.

31

3. Prinsip keterbukaan yang dianut pelaku bisnis syariah tidak

mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan

organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

rahasia dalam jabatan serta hak-hak pribadi.

4. Kebijakan dalam organisasi harus tertulis dan secara

proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder.

b) Akuntabilitas

Firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Isra/17: 84 yang

artinya “Katakanlah setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya

dan Tuhan kalian yang lebih mengetahui siapa yang paling benar

jalannya diantara kalian”. Kemudian didalam ayat 36 yang artinya

“.... Dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya,

sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan

diminta pertanggungjawaban”. Akuntabilitas memiliki arti kejelasan

fungsi dalam organisasi dan untuk mempertanggungjawabkannya.

Para pelaku bisnis syariah wajib untuk mempertanggungjawabkan

kinerja secara transparan dan wajar. Maka, dalam mengelola bisnis

syariah harus dilakukan secara benar, terukur dan sesuai dengan

kepentingan pelaku bisnis akan tetapi tetap memperhatikan

kepentingan masyarakat pada umumnya. Untuk menjamin kinerja

yang berkesinambungan, akuntabilitas dalam mengelola organisasi

sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, maka:

32

1. Para pelaku bisnis syariah menetapkan tanggungjawab serta

rincian tugas setiap organ dan karyawan dengan jelas serta

selaras dengan visi, misi, strategi dan nilai perusahaan.

2. Para pelaku bisnis syariah harus yakin bahwa setiap elemen

organisasi termasuk karyawan memiliki kemampuan sesuai

dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam GGBS.

3. Para pelaku bisnis syariah dalam mengelola organisasi harus

memastikan terdapat sistem pengendalian yang efektif.

4. Memiliki ukuran kinerja untuk setiap elemen organisasi secara

konsisten dengan sasaran bisnis serta memiliki sistem

penghargaan dan sanksi.

5. Setiap elemen organisasi berpengang teguh pada etika bisnis

syariah dan pedoman perilaku yang telah disepakati dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

6. Memastikan semua mekanisme dan prosedur kerja mampu

menjamin kehalalan, tayib, ihsan dan tawazun atas keseluruhan

proses dan hasil produksi.

c) Responsibilitas

Hubungannya dengan asas responsibilitas, pelaku bisnis

syariah wajib untuk mematuhi undang-undang dan ketentuan bisnis

syariah, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan

dan masyarakat. Allah berfirman dalam surah an-Nisa/4: 59 yang

artinya “Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, kepada

Rasul dan kepada ulil amri diantara kamu....”. Dalam fiqih, ada sabda

33

Rasullullah, al-kharaj bidh dhaman yang berarti usaha sebanding

dengan hasil yang akan diperoleh, atau dapat juga dimengerti

sebagai resiko berbanding lurus dengan tingkat pengembalian

(return). Agar bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungan

jangka panjangnya serta mendapatkan pengakuan sebagai pelaku

bisnis yang baik, maka asas responsibilitas perlu diperhatikan. Oleh

karena itu, maka:

1. Pelaku bisnis berpegang teguh terhadap prinsip kehati hatian

serta patuh terhadap ketentuan bisnis syariah dan undang-

undang, anggaran dasar dan peraturan internal bisnis.

2. Melakukan isi perjanjian yang dibuat dengan memperhatikan

hak dan kewajiban yang disepakati para pihak.

3. Melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap

masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar

lingkungan bisnis dengan melakukan prencanaan dan tahap

pelaksanaan. Wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial dapat

dilakukan dengan membayar zakat, infaq dan sadakah.

d) Independensi

Dalam mengelola bisnis syariah, bisnis harus dikelola secara

independen sehingga masing-masing pihak tidak diperbolehkan

untuk saling mendominasi dan tidak diperbolehkan melakukan

intervensi oleh pihak manapun. Allah berfirman dalam surah

Fushilat/41: 30 yang artinya “Sesungguhnya orang-orang yang

mengatahakn: Tuhan kami ialah Allah kemudian mereka

34

meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada

mereka (seraya berkata): Janganlah kamu merasa takut dan

janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan

(memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”. Oleh

karena itu, maka:

1. Para pelaku bisnis syariah harus menghindari adanya dominasi

dari pihak manapun, tidak mampu dipengaruhi oleh kepentingan

tertentu, bebas dari adanya benturan kepentingan sehingga

terbebas dari segala macam bentuk tekanan agar dalam

pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2. Setiap organ perusahaan wajib melaksanakan tugas dan fungsi

sesuai dengan undang-undang dan ketentuan syariah, serta tidak

saling mendominasi dan saling melempar tanggung jawab.

3. Seluruh jajaran bisnis melaksanakan fungsi dan tanggung

jawabnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab.

e) Kewajaran dan kesetaraan.

Kewajaran dan kesetaraan mengandung arti bahwa terdapat

unsur kesamaan baik perlakuan maupun kesempatan. Allah

berfirman dalam surah al-Maidah/5: 8 yang artinya “Wahai orang-

orang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu

menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

Janganlah sesekali kebencianmu terhadap golongan lain

menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kamu karena

adil itu lebih dekat kepda takwwa. Dan bertawakallah kepada Allah

35

karena Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan”. Dalam

implementasinya, pelaku bisnis syariah harus memperhatikan

kepentingan setiap stakeholder, berdasarkan kewajaran dan

kesetaraan. Oleh krena itu, maka:

1. Para pelaku bisnis syariah memberikan kesempatan kepada

stakeholders untuk memberikan masukan serta menyampaikan

pendapat bagi kepentingan organisasi dan membuka akses

informasi secara transparan.

2. Memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada para

stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang

diberikan.

3. Memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan tenaga

kerja dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa

membedakan agama, ras, suku, gender dan kondisi fisik.

4. Bersikap tawazun yaitu adil dalampelayanan kepada para

pelanggan dengan tidak mengurangi hak mereka, serta

memenuhi seluruh kesepaktan.

Pelaksanaan GCG pada bank syariah diatur dalam PBI No. 11 tahun

2009 yang meliputi 6 aspek, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite-komite dan fungsi

yang menjalankan pengendalian internal Bank Umum Syariah.

36

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

(DPS).

4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal.

5. Batas maksimum penyaluran dana.

6. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank Umum

Syariah.

Kemampuan suatu organisasi dalam menjaga keberlangsungan

bisnisnya penting untuk bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan. Maka dalam sebuah bank syariah diperlukan Good

Governance Bisnis syariah (GGBS) yang dapat melindungi kepentingan

para stakeholder, dimana penerapan GGBS dalam perbankan syariah

digambarkan dalam pencapaian index penerapan GGBS.

Ada beberapa perbedaan antara GGBS dari GCG, yang disajikan dalam tabel

2.1

Tabel 2.1

Perbedaan GGBS dari GCG

Aspek/Kriteria Pedoman GCG Pedoman GGBS

Penciptaan prakondisi/situasi

yang kondusif

Terciptanya pasar yang

efisien, trasnparan dan

konsisten dengan UU yang

didukung 3 pilar: Negara,

dunia usaha dan masyarakat.

Terwujudnya bisnis yang

berlandaskan pada kaidah-

kaidah syariah dan

berorientasi pada

keberhasilan materi dan

spiritual. Prakondisi spiritual

untuk mewujudkan

ketaqwaan. Prakondisi

operasional yang didukung

oleh 4 pilar: Negara, Ulama,

Dunia Usaha dan masyarakat.

Asas Good Governance Transparansi, akuntabilitas,

rensponsibilitas, independensi

Dua pijakan dasar, yaitu

spiritual yang berupa hal dan

thayib. Operasional yaitu

prinsip Transparansi,

37

dan kewajaran serta

kesetaraan.

Akuntabilitas,

Responsibilitas, Independensi

dan Kewajaran dan

kesetaraan yang berlandaskan

Qur’an dan Hadist.

Etika dan Pedoman Perilaku Setiap perusahaan harus

memiliki core value: seperti

terpercaya, adil, jujur yang

menggambarkan sikap moral

dan etika bisnis setiap organ

perusahaan dan karyawan.

Etika bisnis merupakan acuan

moral demi terbentuknya

akhlaqul karimah dalam

berbisnis. Bisnis syariah

harus mengacu pada prinsip

dasar, jujur adil amanah dan

ahsan. Pelaku bisnis dapat

merumskan pedoman

perilaku yang terdiri dari

nilai-nilai bisnis, etika bisnis

dan pedoman perilaku bisnis

Syariah.

Sumber: KNKG (2011)

4. Maqashid Syariah

Maqashid dan maqshad dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata

qashd. Maqashid merupakan kata yang menunjukkan banyak, mufradnya

ialah maqshad yaang artinya tujuan atau target (Sahroni dan Karim, 2015).

Secara bahasa, kata maqashid syariah terdiri atas dua kata maqashid yang

berarti kesengajaan atau tujuan, dan syariah berarti jalan menuju sumber air.

Jalan menuju air dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok

kehidupan (Muzlifah, 2013). Maqashid syariah memiliki fungsi dalam

melakukan dua hal penting, yaitu tahsil, yakni mengamankan manfaat, dan

ibqa yaitu mencegah kerusakan atau cedera. Maqashid syariah ialah tujuan

tertinggi yang digariskan oleh Allah swt sebagai tujuan utama dari syariah

yaitu sebagai pelestari kehidupan, pelestari agama, pelestari keluarga,

pelestarian karakter dan pikiran manusia, serta pelestarian kekayaan

(Muchlis dan Sukirman, 2016).

38

Tujuan ditetapkannya hukum atau dikenal dengan maqashid syariah

ialah untuk mewujudkan kebaikan dan menghidarkan keburukan. Istilah

tersebut sepadan dengan inti dari maqashid syariah yaitu ditetapkannya

hukum Islam bermuara kepada kemaslahatan baik dunia dan akhirat

(Sudrajat dan Sodiq, 2016). Untuk mewujudkan dan memelihara tujuan

syariah, al-Syatibi membagi menjadi tiga tingkatan maqashid syariah, yaitu:

1) maqashid al-Daruriyat, 2) maqashid al-Hajiyat, dan 3) maqashid al-

Tahsiniyat. Maqashid al-Daruriyat berarti memelihara lima unsur pokok

dalam kehidupan manusia. Maqashid al-Hajiyat bermaksud untuk

menghilangkan kesulitan atau pemeliharaan terhadap lima unsur pokok

menjadi lebih baik, sedangkan maqashid al-Tahsiniyat bermaksud supaya

manusia melakukan hal yang terbaik untuk penyempurnaan. Jika aspek

daruriyat belum terwujud maka dapat merusak kehidupan manusia baik di

dunia dan akhirat keseluruhan. Diabaikan aspek hajiyat tidak sampai

merusak keberadaan kelima unsur pokok, tetapi akan memberikan dampak

kesulitan bagi manusia, sedangkan mengabaikan aspek tahsiniyat akan

berdampak pada tidak sempurnanya pemeliharaan terhadap lima unsur

pokok tersebut (Bakri, 1996).

Bank Syariah merupakan lembaga perbankan syariah yang memiliki

tujuan utama untuk memberikan kontribusi dalam mencapai maqashid

syariah. Pada umumnya, dalam menilai kinerja bank syariah menggunakan

pengukuran konvensional yaitu mengukur kinerja keuangan (Jumansyah

dan Syafei, 2013). Dalam mengukur kinerja bank syariah akan lebih tepat

39

jika dilihat dari tujuan syariah dikarenakan bank islam memiliki tujuan tidak

hanya sekedar memaksimalkan laba, namun juga memiliki tanggung jawab

terhadap sosial (Kholid dan Bachtiar, 2015). Dalam pengukuran kinerja

terdapat hubungan langsung terhadap tujuannya yang hendak dicapai secara

luas, setiap tujuan yang ingin dicapai diterjemahkan menjadi beberapa

karakteristik atau dimensi. Kemudian dari setiap dimensi memiliki elemen-

elemen, dan setiap elemen tersebut dapat diukur dengan menggunakan rasio

keuangan bank. Mohammed dan Razak (2008) menggunakan klasifikasi

maqashid syariah yang dikembangkan oleh Abu Zahrah (1997) yang dapat

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Tahdib al-Fard (mendidik individu), supaya setiap individu didalam

komunitasnya mejadi sumber kebaikan bukan sebaliknya menjadi sumber

keburukan untuk setiap manusia. Sehingga setiap ibadah yang dikerjakan

bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak cenderung menimbulkan keburukan

yang berwujud pada tindakan zalim, keji dan munkar. Allah berfirman

dalam Al-Qur’an surah Al’Ankabuut: 45, yang artinya “Bacalah apa yang

telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Qur’an) serta dirikanlah shalat.

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan

sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar (Keutamaannya dari

ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

b. Menegakkan Keadilan (Iqamah al-Adl), yaitu dengan mewujudkan kedilan

di segala bidang kehidupan manusia dan bidang muamalah dengan cara

menghormati hak dan mengerjakan kewajiban antara pihak yang

40

bermuamalah. Karena pada dasarnya semua manusia adalah sama, tidak ada

perbedaan antara yang kaya dan miskinm yang kuat dan yang lemah

memiliki kewajiban yang sama yaitu saling menghormati hak dan

melaksanakan kewajiban. Allah berfirman dalam surah Al-Maa’idah: 8

yang artinya, “Dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap suatu kaum,

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu

lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

c. Menghasilkan kemaslahatan (Jalb al-Maslahah), yaitu menciptakan

kemaslahatan umum dan bukan untuk kemaslahatan khusus bagi golongan

tertentu. Kemaslahatan yang berlandaskan hukum syariah dan nash agama

merupakan kemaslahatan yang sesungguhnya karena mengarah kepada

penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.