Upload
hoangliem
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB II
KONSEP KETERWAKILAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
2.1 Konsep Perwakilan Rakyat
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan
kratein, yang secara literer bermakna pemerintahan rakyat. Namun demikian
tidak berarti demokrasi pada masa yunani kuno merupakan demokrasi yang
ideal. Demokrasi Yunani kuno hanya sedikit memiliki atau bahkan tidak
mempunyai gagasan mengenai hak dan kebebasan individual sebagaimana
melekat dalam gagasan demokrasi moderen.17
Dalam pelaksanaannya demokrasi dipraktekan bersifat langsung (direct
democrazy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan dan
dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara yang bertindak
berdasarkan prosedur mayoritas. Sistem ini hanya dapat dilaksanakan dalam
Negara yang masih kecil seperti Negara kota atau zaman Yunani
Kuno.Barulah kemudian di abad ke XVIII timbul suatu sistem demokrasi
baru, yakni (indirect democrazy) atau demokrasi perwakilan. Dan disinilah
demokrasi itu mendapatkan pengertian yang sebenarnya, dalam arti bahwa
para penguasa itu dipilih oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk
dalam badan-badan perwakilan. Lalu kemudian, demokrasi dalam bentuk
17
Azhari, F.A., 2005, Menemukan Demokrasi, Surakarta: Muhammadiyah University, h. 1.
22
yang seperti inilah yang sedikit demi sedikit meluas ke hampir semua negara-
negara modern.18
Demokrasi dapat kita pandang sebagai mekanisme dan cita-cita hidup
berkelompok yang di dalam UUD 1945 disebutkan kerakyatan. Demokrasi Indonesia
adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau
pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Ini berarti
bahwa :
1. Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh pemerintah
Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun
oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).
2. Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai
falsafah Pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas
Pancasila.
3. Demokrasi Indonesia yang dituntut oleh nilai-nilai Pancasila adalah
konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik.
4. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dengan baik mensyaratkan pemahaman
dan penghayatan nilai-nilai falsafah Pancasila.
5. Pelaksanaan Dmeokrasi Indonesia dengan benar adalah pengamalan
Pancasila melalui politik pemerintahan. 19
18
H. Nuktoh Arfawie, Kurde, S.H.MH. 2001. Teori Demokrasi, Jakarta, h. 74-76. 19
Azhari. FA. 2005. Op Cit, h. 7.
Dalam konsep demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein)
dari/oleh/untuk rakyat (demos). Menurut konsep, kekuasaan menyiratkan arti politik
dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai
warga Negara. Dalam perkembangan zaman modern, ketika kehidupan memasuki
skala luas, tidak lagi berformat lokal, dan demokrasi tidak mungkin lagi
direalisasikan dalam wujud partisipasi langsung, masalah diskriminasi dalam
kegiatan politik tetap berlangsung.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan
Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi
negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan
rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih
melalui pemilihan umum Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat
dibagi menjadi tiga periode:
1. Volksraad
2. Masa perjuangan Kemerdekaan
3. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan
Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad.Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda
mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia.Pergantian penjajahan
dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis
tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.
Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal
peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai TANGGAL dan HARI LAHIR
DPR RI.20
2.2. Fungsi-Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Suasana perpolitikan nasional pasca tumbangnya rezim orde baru Suharto,
disambut oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan berekpresi. Keadaan ini
semakin bertambah seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945
yang di anggap turut melindungi kekuasaan otoriter tersebut selama 32 tahun dan
kerap melahirkan kekuasaan tanpa batas.
Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit politik kembali
melakukan peran dan fungsi masing-masing. Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk
pada lembaga eksekutif pada masa lalu, berubah menjadi pemerataan kekuasaan
dengan saling kontrol di antara tiap lembaga negara.
Hal ini pula yang memulihkan kembali peran lembaga perwakilan. Lembaga
yang merupakan simbol dari keluhuran demokrasi di mana didalamnya terdapat
orang-orang pilihan yang dijadikan wakil rakyat yang memiliki integritas, tanggung
jawab, etika serta kehormatan, yang kemudian dapat diharapkan menjadi perangkat
20
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sejarah DPR,
http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr, diunduh pada 20 Maret 2015
penyeimbang dan pengontrol terhadap kekuasaan eksekutif sebagi penggerak roda
pemerintahan.
Bagi negara yang menganut kedaulatan rakyat keberadaan lembaga perwakilan
hadir sebagai suatu keniscayaan. Adalah tidak mungkin membayangkan terwujudnya
suatu pemerintah yang menjujung demokrasi tanpa kehadiran institusi tersebut. Karna
lewat lembaga inilah kepentingan rakyat tertampung kemudian tertuang dalam
berbagai kebijakan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
Untuk itu menurut kelaziman teori-teori ketatanegaraan dalam hal mana pada
umumnya lembaga ini berfungsi dalam tiga wilayah, yaitu, Pertama, wilayah legislasi
atau pembuat aturan Perundang-undangan, Kedua, wilayah penyusunan anggaran.
dan Ketiga, wilayah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.21
Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 Anggota DPR
dipilih melalui pemilihan umum, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan
azas kedaulatan rakyat yang secara implisit menjiwai Pembukaan UUD Negara RI
Tahun 1945, dengan demikian tidak ada lagi Anggota DPR yang diangkat. hal ini
sesuai dengan paham demokrasi perwakilan yang mendasarkan keberadaannya pada
prinsip perwakilan atas dasar pemilihan ( representation by election )22
Anggota DPR adalah orang-orang terpilih yang telah melalui seleksi ketat,
mulai dari internal partai politik hingga pemilihan umum. Namun, untuk dapat
21
Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie II) h. 117 22
Hidayat Nur wahid, 2007, Eksistensi Negara Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945, Jurnal
Legislasi Indonesia, Vol.4 nomor 3, September 2007, h. 5
menjalankan ketiga fungsi yang dimiliki dengan bidang yang sangat luas, tentu
diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Peran serta masyarakat tetap diperlukan
untuk menjamin bahwa anggota DPR benar-benar selalu bertindak sebagai wakil
rakyat. Peran serta tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk mulai dari
masukan secara langsung dalam forum rapat kerja, rapat dengar pendapat hingga
kritik membangun sebagai bentuk pengawasan public. 23
Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 UU No. 17 Tahun 2014,
mengatur mengenai Keanggotaan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:
(1) Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang.
(2) Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden.
(3) Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia.
(4) Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada
saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
(5) Setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus
menjadi anggota salah satu komisi.
(6) Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang
bersifat tetap, kecuali sebagai anggota Badan Musyawarah.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR
mempunyai alat-alat kelengkapan sesuai dengan menurut ketentuan yang diatur
dalam Pasal 22 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib (selanjutnya disebut Tata Tertib DPR RI Tahun 2014-2019) terdiri dari :
Pimpinan DPR, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran,
Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Badan Urusan
23
: http://www.aph.gov.au/house/pubs/ar04-05/pdf/overviews.pdf
Rumah Tangga ( BURT ), Panitia Khusus; dan Alat kelengkapan lain yang
diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
1. Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil
ketua yang dipilih dari dan oleh anggota dengan memperhatikan
keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara paket bersifat tetap selama
5 (lima) tahun dalam rapat paripurna DPR pada masa awal keanggotaan
DPR. Paket bersifat tetap ini berlaku untuk fraksi dan anggota. Pimpinan
DPR merupakan alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan
pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Masa jabatan pimpinan DPR
sama dengan masa keanggotaan DPR. Pimpinan DPR bertugas untuk:
a. memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil
keputusan;
b. menyusun rencana kerja pimpinan;
c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan
agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR;
d. menjadi juru bicara DPR;
e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR;
f. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;
g. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara
lainnya sesuai dengan keputusan DPR;
h. mewakili DPR di pengadilan;
i. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau
rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
j. menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah
Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
k. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus
diadakan untuk itu.
(diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 47 Tata Tertib DPR 2014-2019).
2. Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan
DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan
Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun
sidang. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu
persepuluh) dari jumlah anggota berdasarkan perimbangan jumlah anggota
tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Ketua dan/atau
sekretaris fraksi karena jabatannya menjadi anggota Badan Musyawarah.
Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan
Musyawarah dan dalam hal ini Pimpinan DPR tidak merangkap sebagai
anggota dan tidak mewakili fraksi. Badan Musyawarah bertugas :
a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa
persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu
penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan
undang-undang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna
untuk mengubahnya;
b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis
kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;
c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan
DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai
pelaksanaan tugas masing-masing;
d. mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-
undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan
konsultasi dan koordinasi dengan DPR;
e. menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau
pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR;
f. mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang
lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam
konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada
Badan Musyawarah.
Ketentuan mengenai Badan Musyawarah ini lebih lanjut diatur dalam Pasal
47 hingga Pasal 53 Tata Tertib DPR RI Tahun 2014-2019)
3. Komisi dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan merupakan alat
kelengkapan DPR yang bersifat tetap, DPR menetapkan susunan dan
keanggotaan Komisi menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota
tiap-tipa fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada
permulaan tahun sidang. Tugas Komisi dibagi menjadi tiga bidang, yaitu;
dalam Pembentukan Undang-Undang, dibidang Anggaran dan dibidang
Pengawasan. Pengaturan Komisi diatur dalam Pasal 54 sampai dengan
Pasal 61 Tata Tertib DPR RI Tahun 2014-2019.
4. Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR
yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan
Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun
sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna
menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada
permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat
kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling
banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan
Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional
dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan
jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Badan Legislasi bertugas:
a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar
urutan dan prioritas rancangan undang-undang beserta alasannya untuk
satu masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan
DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD;
b. mengoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara DPR dan
Pemerintah;
c. menyiapkan rancangan undang-undang usul DPR berdasarkan program
prioritas yang telah ditetapkan;
d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, gabungan
komisi, atau DPD sebelum rancangan undang-undang tersebut
disampaikan kepada pimpinan DPR;
e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang
diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD di luar
prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau di luar
rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi
nasional;
f. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan
rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan
Musyawarah;
g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan
materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan
komisi dan/atau panitia khusus;
h. memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan undang-
undang usul DPD yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
i. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang
perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat
digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
Ketentuan mengenai Badan Legislasi diatur dalam Pasal 62 hingga Pasal
66 Tata Tertib DPR RI Tahun 2014-2019.
5. Badan Anggaran dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai alat
kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Panitia Anggaran bertugas:
a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk
menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas
anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam
menyusun usulan anggaran;
b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu
pada usulan komisi yang berkaitan;
c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden
yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk
fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan
mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah;
d. melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi dan alat
kelengkapan DPR lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran
kementerian/lembaga;
e. melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah
pemilihan yang diusulkan komisi;
f. membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi yang berkaitan
dengan APBN; dan
g. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan
oleh komisi. Anggota komisi dalam Badan Anggaran mengupayakan
alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil
pelaksanaan tugas kepada komisi melalui rapat komisi. Lebih lanjut
mengenai Badan Anggaran diatur dalam ketentuan Pasal 67 hingga Pasal
71 Tata Tertib DPR RI Tahun 2014-2019.
6. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP,
dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat
tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan
masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota
BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan
pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa
keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Pimpinan BKSAP
merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang
terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil
ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan
keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap
fraksi. BKSAP bertugas:
a. membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan
dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara
bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang
menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain;
b. menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu
DPR;
c. mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar
negeri; dan
d. memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah
kerja sama antarparlemen
ketentuan lebih lanjut mengenai BKSAP diatur dalam ketentuan Pasal 72
hingga Pasal 77 Tatib DPR RI Tahun 2014-2019.
7. Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR sebagai alat
kelengkapan yang bersifat tetap. Mahkamah Kehormatan Dewan bertujuan
menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR
sebagai lembaga perwakilan rakyat. Anggota Mahkamah Kehormatan
Dewan berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan ditetapkan dalam rapat
paripurna DPR. Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Kehormatan
Dewan diatur dalam ketentuan Pasal 78 hingga Pasal 86 Tata Tertib DPR-
RI Tahun 2014-2019.
8. Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat BURT, dibentuk
oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR
menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada permulaan masa
keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BURT
paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi
berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota setiap fraksi di
komisi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada permulaan tahun
sidang. Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat
kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh
ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari
dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan
usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. BURT
bertugas:
a. menetapkan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran DPR untuk
setiap tahun anggaran dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal
DPR untuk dilaksanakan;
b. menyusun rencana kerja dan anggaran DPR secara mandiri yang
dituangkan dalam program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan
usulan dari alat kelengkapan DPR dan Fraksi;
c. dalam menyusun program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, BURT memperhatikan geografis daerah pemilihan Anggota;
d. dalam menyusun program dan kegiatan DPR sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, BURT dapat menyusun standar biaya khusus dan
mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas bersama;
e. melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal DPR dalam
pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;
f. melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat
kelengkapan MPR yang berhubungan dengan kerumahtanggaan DPR,
DPD, dan MPR yang ditugasi oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil
rapat Badan Musyawarah;
g. menyampaikan hasil keputusan dan arah kebijakan umum anggaran
tahunan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat
paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan;
h. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang
khusus diadakan untuk itu; dan
i. mengatur alokasi anggaran untuk kunjungan kerja Anggota atau
sekelompok anggota komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (4).
Mengenai Badan Urusan Rumah Tangga lebih lanjut diatur dalam
ketentuan Pasal 87 hingga Pasal 92 Tata Tertib DPR RI Tahun 2014-2019.
9. Panitia Khusus dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan merupakan
alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara. DPR menetapkan susunan
dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan
jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan
oleh rapat paripurna DPR paling banyak 30 (tiga puluh) orang. Pimpinan
panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan
kolegial. Adapun tugas dari Panitia Khusus yaitu :
a. Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka
waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna DPR.
b. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang
oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat
menyelesaikan tugasnya.
c. Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu
penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
Mengenai Panitian Khusus ini lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 93
hingga Pasal 97 Tata Tertib Anggota DPR RI Tahun 2014-2019.
Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 jo. Pasal 69 ayat (1) UU
MD3 menyatakan bahwa : DPR mempunyai fungsi :
a. legislasi
b. anggaran; dan
c. pengawasan
ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk
mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.2.1 Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat
Fungsi legislasi merupakan fungsi dalam pembuatan undang-undang. Fungsi
ini merupakan perwujudan dari kedudukan DPR sebagai pemegang kekuasaan
membentuk undang-undang. Dalam negara hukum, setiap penyelenggaraan negara
dan pemerintahan, baik berupa kebijakan maupun tindakan, harus dilakukan
berdasarkan aturan hukum. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh lembaga atau
pejabat publik bersumber pada aturan hukum dan harus dilaksanakan sesuai dengan
aturan hukum. Undang-undang merupakan produk hukum utama dalam
penyelenggaraan negara. Materi muatan undang-undang menjabarkan dan
melaksanakan amanat konstitusi.
Undang-undang mengikat secara umum, baik warga negara maupun
penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karena itu
dalam tradisi hukum Eropa kontinental, fungsi legislasi dapat dikatakan merupakan
fungsi utama dari lembaga perwakilan. Melalui fungsi tersebut, para wakil rakyat
anggota DPR menentukan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan
sesuai dengan konstitusi.
Dalam UUD 1945 setelah perubahan pengaturan terhadap lembaga
perwakilan di Indonesia ini dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat (2) dimana Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan pada Pasal 20A ayat (1), DPR sendiri
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya
dalam melaksanaakan fungsinya. sebagai mana dijelasakan pada Pasal 20A ayat (2),
DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Serta
setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyatakan usul
dan berpendapat sekaligus hak imunitas. Sedangkan kedudukan DPR sangat kuat,
karena presiden tidak dapat membekukan ataupun membubarkan DPR sebagai mana
tertera pada Pasal 7C.
Namun demikian keberadaan lembaga perwakilan yang baru tersebut belum
dapat berfungsi penuh sebagai mana mestinya, karna masih perlu di tindak lanjuti
dengan kesepakatan Undang-Undang yang akan menjadi aturan main terbentuknya
lembaga itu. Sejalan dengan perubahan struktur Sistem kelembagaan negara dengan
di amandemen UUD 1945 serta perubahan dinamika perpolitikan yang terus
melangkah maju dengan kemudian menata kearah perpolitikan yang sehat dan
demokratis, maka pengamatan terhadap DPR sebagai salah satu lembaga perwakilan
berikut sebagai lembaga politik sangatlah penting dan urgen. Kenyataan yang
berkembang menunjukan adanya fenomena baru terhadap peran lembaga perwakilan
tersebut. Peran DPR seakan di sulap dari yang tak berdaya tatkala berhadapan dengan
pemerintah, tiba-tiba berubah menjadi lembaga yang kuat terutama dalam fungsinya
mengawasi gerak-gerik keberadaan lembaga eksekutif. 24
Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUMD3 menyatakan
bahwa :
(1) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a
dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan
membentuk undang-undang.
Berdasarkan ketentuan pasal ini maka dapat diketahui bahwa dengan diberlakukannya
UU MD3 ini maka kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada di tangan DPR.
Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar dari sebuah lembaga legisatif. Fungsi
legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan
membentuk perundang-undangan. Melalui DPR aspirasi masyarakat ditampung,
kemudian kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang sebagai
representasi rakyat banyak.
2.2.2. Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam
bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan
perusahaan untuk jangka waktu ( periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh
karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran
seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan
24
Suprapto, Bibit. Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia. Ghalia Indonesia :
Jakarta, 1985, h. 67
dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan
dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan
efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Penganggaran merupakan komitmen resmi
manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan
beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.25
Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (2) UU MD3 menyatakan
bahwa :
(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pembahasan Pasal 69 ayat
(1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan
atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang
tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
Fungsi penganggaran merupakan fungsi untuk membahas dan memberikan
persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang
APBN yang diajukan Presiden. APBN merupakan dokumen yang berisi program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun serta alokasi anggaran yang
akan dibelanjakan dan diperoleh sebagai penerimaan negara. Walaupun RAPBN
diajukan oleh presiden, tetapi juga meliputi program dan anggaran yang dikelola oleh
cabang kekuasaan yang lain, termasuk legislatif dan yudikatif. Dalam penyusunan
APBN tidak hanya dibahas dan ditentukan pengalokasian anggaran untuk setiap
25
Hendra Poerwanto, Pengertian, Manfaat dan Tujuan Anggaran,
https://sites.google.com/site/penganggaranperusahaan/pengertian-definisi-manfaat-tujuan-anggaran,
diunduh pada 25 Maret 2015
lembaga negara atau instansi, tetapi yang lebih penting adalah pembahasan program
dan kegiatan yang akan dilakukan.
Melalui pembahasan tersebut, anggota DPR ikut menentukan dan menjaga
agar program dan kegiatan yang akan dilakukan setiap lembaga dan instansi benar-
benar diarahkan untuk kepentingan rakyat sesuai dengan amanat dan aspirasi rakyat
yang diwakili. Fungsi ketiga adalah fungsi pengawasan. Dari sisi objeknya,
pengawasan yang dilakukan oleh DPR adalah terhadap pelaksanaan undang-undang
dan APBN. Dari sudut politik ketatanegaraan, fungsi pengawasan DPR adalah untuk
menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan.26
2.2.3. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Pengawasan adalah salah satu pilar terpenting dalam proses politik demokratis.
Fungsi pengawasan dilaksanakan untuk menjamin terwujud dan efektifnya
akuntabilitas publik dari berbagai lembaga tata pemerintahan. Dalam demokrasi,
berbagai lembaga melaksanakan fungsi pengawasan, salah satunya adalah lembaga
legislatif DPR. Fungsi pengawasan DPR diperlukan untuk menjamin berjalannya
prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antarcabang kekuasaan. Di sisi lain,
pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa undang-undang dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang telah dibuat DPR dan Presiden benar-benar
dilaksanakan dengan baik oleh semua lembaga negara dan instansi pemerintahan.
26
: http://www.aph.gov.au/house/pubs/ar04-05/pdf/overviews.pdf
Dengan demikian pelaksanaan pengawasan DPR tidak selalu berarti berhadap-
hadapan dengan pemerintah, khususnya Presiden.27
Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU MD3 menyatakan
bahwa :
(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf
c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan
APBN.
Pengawasan DPR juga harus dilihat sebagai upaya bersama untuk memastikan
bahwa penyelenggaraan pemerintahan benar-benar untuk kepentingan rakyat sesuai
dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan ketiga fungsi
tersebut, DPR tentu akan menunjukkan jati diri sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Hal itu dilakukan dengan senantiasa membuka ruang partisipasi dan
konsultasi publik dalam pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan transparansi
pelaksanaan ketiga fungsi yang dimiliki yang pada akhirnya harus
dipertanggungjawabkan kepada rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
Segenap bangsa Indonesia tentu berharap besar terhadap DPR yang baru
dilantik. Berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan perlu segera mendapat
27
Sofian, Effendi, Hantaman Struktural Pengawasan Legislatif, Prisma, 2000. h. 68
perhatian dan pemecahan. Agenda pembangunan harus dilanjutkan untuk mencapai
masyarakat adil dan makmur yang telah dicita-citakan sejak awal kemerdekaan.
Untuk itu diperlukan kinerja DPR yang selalu meningkat dalam menjalankan ketiga
fungsi yang dimiliki. Kita percaya bahwa para anggota DPR yang hari ini dilantik
memiliki kemampuan untuk memenuhi harapan tersebut.
2.3. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugasnya memiliki hak
sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 164 yaitu :
(1) DPR mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.
(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR
untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah
yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk
melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang- undang dan/atau
kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang
diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah
hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
a. kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di
tanah air atau di dunia internasional;
b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran
hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden
dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib pasal 2, 3 dan 4 mengenai kedudukan, wewenang dan Fungsi DPR Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan bahwa sebagai anggota
DPR melekat hak antara lain:
a. Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada
pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
b. Hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap
kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan;
c. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat
terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang
terjadi di tanah air disertai dengan solusi tindak lanjut dari hak interpelasi
dan hak angket.
Disamping itu dapat diketahui bahwa diluar hak institusi, anggota DPR juga memiliki
hak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 hingga Pasal 196 Tata Tertib
DPR RI Tahun 2014-2019 yaitu :
1. Hak Mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang (Pasal 184-Pasal 185)
2. Hak Mengajukan Pertanyaan (Pasal 186-Pasal 187)
3. Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat (Pasal 188)
4. Hak Memilih dan Dipilih (Pasal 189)
5. Hak Membela Diri (Pasal 190)
6. Hak Imunitas (Pasal 191)
7. Hak Protokoler (Pasal 192)
8. Hak Keuangan dan Hak Administratif (Pasal 193)
9. Hak Pengawasan (Pasal 194)
10. Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah
Pemilihan (Pasal 195)
11. Hak Melakukan Sosialisasi Undang-Undang (Pasal 196)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat selain memiliki hak sebagaimana yang telah
diuraikan diatas juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya dalam menjabat
sebagai anggota DPR RI. Adapun kewajiban tersebut diantaranya yaitu :
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan
golongan;
e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
g. menaati tata tertib dan kode etik;
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
secara berkala;
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen
di daerah pemilihannya.28
28
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hak dan Kewajiban Anggota,
http://www.dpr.go.id/tentang/hak-kewajiban, diunduh pada 25 Maret 2015