7

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Bank

Menurut UU No 10 tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 mengatakan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

usahanya. Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional maupun

internasional yang selalu bergerak cepat dan adanya tantangan-tantangan yang

semakin luas, harus diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat sesuai dengan azas

demokrasi ekonomi dengan fungsi utama sebagai penghidupan dan penyalur dana

masyarakat dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.1. Pengertian Bank

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari lalu lintas

pembayaran uang, dimana lembaga keuangan memberikan peranan penting dalam

mengatur kegiatan ekonomi suatu negara. Pada umumnya orang beranggapan

“Lembaga Keuangan” merupakan suatu lembaga yang kegiatan sehari-harinya

berkaitan dengan uang. Lembaga Keuangan adalah suatu badan usaha yang asset

utamanya berbentuk asset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa

saham, obligasi, dan pinjaman daripada aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan

8

dan bahan baku.

Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk,

yaitu bank dan bukan bank. Dalam kegiatannya lembaga keuangan memiliki peranan

dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan dimana pengawasannya

dilakukan oleh Bank Indonesia atau bank sentral. Bank juga merupakan badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam

rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dana atau uang yang dihimpun

dalam bentuk simpanan disalurkan dalam bentuk kredit dan dalam usahanya bank

juga memberikan jasa keuangan lainnya.

Menurut Kasmir (2015:13), secara sederhana bank diartikan perusahaan

yang bergerak dalam bidang keuangan yang meliputi tiga kegiatan utama yaitu

menghimpun dana, menyalurkan dana serta memberikan jasa bank lainnya.

Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi

masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat

untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk

pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak , uang kuliah,

dan pembayaran lainnya.

9

2.1.2. Jenis – Jenis Bank

Menurut Kasmir (2014b:19), terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi

menentukan harga. Dari segi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan

atau jumlah produk yang ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya.

Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta

akta pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga, yaitu antara bank konvensional

berdasarkan bunga dan bank syariah berdasarkan bagi hasil.

Untuk jelasnya jenis bank dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Jenis Bank Dilihat dari Segi Fungsinya

a. Bank Umum

b. Bank Pembangunan

c. Bank Tabungan

d. Bank Pasar

e. Bank Desa

f. Lumbung Desa

g. Bank Pegawai

h. Dan bank jenis lainnya.

10

2. Jenis Bank Dilihat dari Segi Status

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan

kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan

ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah

produk, modal maupun kualitas pelayanannya.

Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari status dibagi ke dalam dua macam,

yaitu :

a. Bank Devisa

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat

melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata

uang asing secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin

untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat

melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

3. Jenis Bank Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau acaranya dalam menentukan harga baik

harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

11

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya,

bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode,

yaitu :

1) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan

seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk

produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku

bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based.

2) Untuk jasa-jasa lainnya bank lainnya pihak perbankan konvensional

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal

atau presentase tertentu seperti biaya administrasi biaya provisi, sewa,

iuran, dan biaya-biaya lainnya. System pengenaan biaya ini dikenal

dengan istilah fee based.

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan

hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk

menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan

prinsip syariah adalah dengan cara :

1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)

2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)

3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)

12

4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan

(ijarah)

5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang

disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

4. Jenis Bank Menurut Kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah

sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh

bank milik pemerintah antara lain :

1) BNI (Bank Negara Indonesia)

2) BRI (Bank Rakyat Indonesia)

3) BTN (Bank Tabungan Negara)

4) Bank Mandiri

Sedangkan Bank Milik Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat

I dan tingkat II masing-masing provinsi, contohnya yaitu :

1) BPD Sumatera Utara

2) BPD Sumatera Selatan

3) BPD DKI Jakarta

4) BPD Jawa Barat

5) BPD Jawa Tengah

6) BPD Jawa Timur

13

7) BPD Kalimantan Timur

8) BPD Sulawesi Selatan

9) BPD Bali

10) BPD Nusa Tenggara Barat

11) Dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta

nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula

pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Contoh bank milik

swasta nasional, yaitu :

1) Bank Bumi Putra

2) Bank Bukopin

3) Bank Central Asia

4) Bank Danamon

5) Bank Internasional Indonesia

6) Bank Lippo

7) Bank Muamalat

8) dan Bank Swasta lainnya.

c. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik

milik swasta asing atau pemerintah asing suatu negara. Contoh bank milik

asing, yaitu :

14

1) ABN AMRO Bank

2) American Express Bank

3) Bank Of America

4) Bangkok Bank

5) Bank of Tokyo

6) City Bank

7) Chase Manhattan Bank

8) Deutsche Bank

9) European Asian Bamk

10) Hongkong Bank

11) Standard Chartered Bank

12) Bank Asing lainnya

d. Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan

pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas

dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

1) Bank Finconesia

2) Bank Merincorp

3) Bank PDFCI

4) Bank Sakura Swadarma

5) Ing Bank

6) Inter Pacific Bank

15

7) Paribas BBD Indonesia

8) Sanwa Indonesia Bank

9) Sumitomo Niaga Bank

10) Mitsubishi Buana Bank

11) Bank Campuran lainnya.

2.1.3. Kegiatan-Kegiatan Bank

Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak

perbankan secara sederhana dapat kita katakan adalah membeli uang (menghimpun

dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum.

Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank

umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari

bank perkreditan rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam,

hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan

jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu

sehingga kegiatannya lebih sempit.

Kegiatan-kegiatan bank umum yang ada di Indonesia menurut Kasmir

(2015:36) adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk :

a. Simpanan Giro (Demand Deposit) yang merupakan simpanan pada bank di

mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek

atau bilyet giro.

16

b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit) yaitu simpanan pada bank yang

penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah

dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan,

kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.

c. Simpanan Deposito (Time Deposit) merupakan simpanan pada bank yang

penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan

bilyet deposito dan sertifikat deposito.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat (lending) dalam bentuk :

a. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk

investasi yang penggunaannya jangka panjang.

b. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai

kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna

memperlancar transaksi perdagangan.

c. Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang,

baik agen –agen maupun pengecer.

d. Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau

dipakai untuk keperluan pribadi.

e. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang

atau jasa.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) seperti : Transfer (Kiriman Ulang),

Inkaso (Collection), Kliring (Clearing), Safe Deposit Box, Bank Card, Bank

Notes (Valas), Bank Garansi, Referensi Bank, Bank Draft, Letter of Credit

17

(L/C), Cek Wisata (Travellers Cheque), Jual beli surat-surat berharga, menerima

setoran-setoran, melayani pembayaran-pembayaran.

2.2. Kredit

Dalam bahasa sehari – hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang

dengan membayar dengan cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh

pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau

angsuran sesuai dengan perjanjian.

Menurut Kasmir (2015:81), kata kredit berasal dari kata “credere” yang

artinya kepercayaan. Maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti

mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya

memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti

kembali.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kredit adalah Kepercayaan atau

kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau penyediaan uang yang dapat

dipersamakan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga.

18

2.2.1. Unsur – Unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain

dalam kata kredit terkandung unsur- unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga

jika berbicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung

didalamnya.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit

menurut Kasmir (2015:84) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa

uang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang.

Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon debitur karena sebelum dana

tersebut dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang

mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk

mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang

disalurkan.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur

kesepakatan, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana

masing-masing pihak menandatangi hak dan kewajibannya. Kesepakatan

penyaluran kredit ini dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh

kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

19

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu

ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat

dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Resiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang

diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan

risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat

terjadinya musibah seperti bencana alam. Risiko ini menjadi tanggungan bank,

baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang dikenal

dengan nama bunga bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya

provisi, dan komisi serta biaya administrasi, kredit ini merupakan keuntungan

utama suatu bank.

2.2.2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan

pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit Menurut Kasmir (2014b:116)

adalah sebagai berikut :

20

1. Mencari Keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut

terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas balas jasa

dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Debitur

Untuk membantu usaha debitur yang memerlukan dana, baik dana investasi

maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan

dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan,

maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya

peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai

berikut :

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang

hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan

diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang

atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu

21

wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan

uang dari daerah lainnya.

3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Untuk kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk

memperoleh barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat juga menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah

ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah

kewilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah

barang yang beredar.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena

dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang

diperlukan oleh masyarakat. Kemudian kredit dapat membantu dalam

mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan

devisa negara.

6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha,

apalagi bagi si debitur yang memang modalnya pas-pasan.

22

7. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapat

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal

meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun

pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat

pula mengurangi pengangguran.

8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling

membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian

kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.2.3. Jenis – Jenis Kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan

kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya, kredit yang ada di masyarakat terdiri

dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemebrian fasilitas kredit oleh bank kepada

masyarakat.

Menurut Kasmir (2015:85), secara umum jenis - jenis kredit yang

disalurkan oleh bank dilihat dari berbagai segi, yakni sebagai berikut :

1. Segi Kegunaan

Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu :

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau

membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu

23

periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah

untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam

operasionalnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk

mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Segi Tujuan Kredit

Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut :

a. Kredit Produktif

Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.

c. Kredit Perdagangan

Yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk

membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil

penjualan barang dagangan tersebut.

3. Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya amsa pemberian kredit mulai dari

pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah sebagai

berikut :

24

a. Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling

lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Yaitu kredit yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai dengan

tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

c. Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3

tahun atau 5 tahun. Biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang

seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga

kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas

kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat - surat berharga minimal

senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai

berikut :

a. Kredit dengan jaminan

Yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

25

5. Segi Sektor Usaha

Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut :

a. Kredit pertanian

b. Kredit peternakan

c. Kredit Industri

d. Kredit Pertambangan

e. Kredit Pendidikan

f. Kredit Profesi

g. Kredit Perumahan

h. Dan sektor - sektor usaha lainnya.

2.2.4. Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa

kredit yang diberikan benar- benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari

hasil penilaian kredit tersebut disalurkan.

Dalam melakukan penelitian kriteria- kriteria serta aspek penilaian tetap

sama. Begitu pula dengan ukuran- ukuran yang diterapkan sudah menjadi standar

penilaian setiap bank.

26

Menurut Kasmir (2015:101), prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C

kredit adalah sebagai berikut :

1. Character

Sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya untuk

memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau waktu dari orang - orang yang

akan diberikan kredit benar - benar dapat dipercaya.

2. Capacity (Capability)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang

dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari

laba.

3. Capital

Untuk mengetahui sumber - sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah

terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik

maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan

harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah jaminan yang

dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai

pelindung bank dari risiko kerugian.

5. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan

untuk dimasa yang akan akan datang sesuai sektor masing-masing.

27

2.2.5. Prosedur Pemberian Kredit

Proses pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara

umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi

perbedaan mungkin hanya terletak dari proses dan persyaratan yang ditetapkannya

dengan pertimbangan masing- masing.

Menurut Kasmir (2015:106) secara umum dijelaskan prosedur pemberian

kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

1. Pengajuan Proposal

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan

dalam suatu proposal. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara

lain sebagai berikut :

a. Riwayat perusahaan

Seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, perkembangan

perusahaan, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, serta

wilayah pemasaran produknya.

b. Tujuan pengambilan kredit

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas

produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

c. Besaranya kredit dan jangka waktu

Dalam proposal permohon menentukan besarnya jumlah kredit yang

diinginkan dan jangka waktu kreditnya.

28

d. Cara pemohonan mengembalikan kredit

Dijelaskan secara rinci cara - cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya

apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

e. Jaminan kredit

Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian

jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan

sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas - berkas yang telah

dipersyaratkan seperti : Akte Pendirian Perusahaan, Bukti diri (KTP) para

pengurus dan pemohon kredit, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP

(Nomor Pokok Wajib Pajak), Neraca dan laporan rugi laba 3 (tiga) tahun

terakhir, Foto copi sertifikat yang dijadikan jaminan, Daftar penghasilan

bagi perseorangan, Kartu Keluarga bagi perseorangan.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah

lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan

belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera

melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup

melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya prmohonan kredit dibatalkan

saja.

29

3. Penilaian Kelayakan Kredit

Penilaian kelayakan kredit dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun

untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian studi

kelayakan.. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memnuhi

syarat atau tidak. Adapun aspek - aspek yang perlu dinilai adalah :

a. Aspek Hukum : Akta notaris, KTP, TDP, NPWP, Izin Usaha, Izin Mendirikan

Bangunan (IMB), Sertifikat berharga, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor

(BPKB), dll.

b. Aspek Pasar dan Pemasaran : Prospek usaha sekarang dan di masa yang akan

datang.

c. Aspek Keuangan : Laporan Keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi dan

Laba 3 tahun terakhir.

d. Aspek Teknis/Operasi : Masalah lokasi usaha, kelengkapan sarana dan

prasarana yang dimiliki termasuk layout gedung dan ruangan.

e. Aspek Manajemen : Menilai pengalaman peminjam dalam mengelola

usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimiliki.

f. Aspek Ekonomi Sosial : Menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi

masyarakat luas, baik ekonomi maupun sosial.

g. Aspek AMDAL : Menilai apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi

kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air dan udara sekitarnya.

30

4. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan

langsung dengan calon peminjam, untuk mendapatkan keyakinan apakah

berkas-berkas tersebut sesuai dang lengkap seperti yang bank inginkan.

5. Peninjauan ke Lokasi (On the Spot)

Yaitu melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian

hasil on the spot dicocokan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak

melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga

apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

6. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-

kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang

ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan

pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

7. Keputusan Kredit

Yaitu menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak,

maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup :

a. Akad kredit yang akan ditandatangani

b. Jumlah uang yang diterima

31

c. Jangka waktu kredit

d. dan biaya- biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim.

Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan

sesuai dengan alasannya masing- masing.

8. Penandatanganan Akad Kredit / Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusannya kredit, maka sebelum

kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit,

kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang

dianggap perlu.

Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau

dengan melalui notaris.

9. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat- surat yang diperlukan

dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

Dengan demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang

telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi

dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan

dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan

sekaligus atau secara bertahap.

32

2.3. Kredit Usaha Mikro

Menurut Linggau & Hamidah (2010:17), Usaha Mikro adalah kegiatan

ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum

terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Dengan hasil penjualan (omset)

tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), atau memiliki

kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan definisi Kredit Usaha Mikro

adalah kredit yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menurut PT Bank Mandiri Tbk (2013:2), Kredit Usaha Mikro adalah Kredit

yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif

baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja. Usaha produkti

tersebut adalah milik perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi

criteria usaha mikro sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang

UMKM, yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus

juta rupiah).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kredit mikro adalah

Usaha produktif dan konsumtif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan

yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang memiliki limit sampai dengan

33

Rp.100.000.000,-.

Indonesia adalah salah satu Negara yang mengalami krisis ekonomi tahun

1997/1998 sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Saat itu roda perekonomian

seakan mati suri, bisnis cenderung berjalan di tempat, dan banyak pelaku bisnis

terpaksa gulung tikar. Hanya pelaku bisnis yang masuk kategori Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (UMKM) yang dapat bertahan dengan kokoh, khususnya Usaha Mikro.

Fakta ini menunjukkan bahwa Usaha Mikro merupakan potensi bisnis yang sangat

besar. Akan tetapi sangat sedikit yang peduli dan masih banyak usaha mikro yang

belum terlayani dengan baik oleh Bank, karena dalam image masyarakat Bank hanya

melayani orang gedongan saja. Atau Bank-bank yang memang belum ingin melayani

segmen ini karena dibatasi pemikiran bahwa Usaha Mikro tidak dapat memenuhi

persyaratan Perbankan.

Menurut Data Kementerian Koperasi dan UKM serta Data Biro Pusat Statistik

(BPS) tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah unit usaha di Indonesia adalah 4.372

unit (0,01%) Usaha Besar, Usaha Menengah 39.657 unit (0,08%), Usaha Kecil

520.221 unit (1,01%) dan Usaha Mikro 50.697.659 unit (98,90%). Jika Bank – bank

tersebut dapat mengelola bisnisnya bersama Usaha Mikro dengan baik maka

keuntungan bukan hanya berpihak kepada Bank saja tetapi juga bagi Usaha Mikro.