Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8
BAB II
PEMBAHASAN
A. TINJAUAN PUSTAKA
1. Tinjauan Perjanjian Fidusia
1.1. Perjanjian
Perjanjian diatur KUHPerdata dalam BAB III, tetapi di
dalam KUHPerdata itu sendiri tidak disebutkan istilah perjanjian,
akan tetapi menggunakan istilah persetujuan. Pasal 1313 KUH
Perdata menyebutkan: suatu persetujuan adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti “perjanjian dan
persetujuan adalah sama artinya karena kedua pihak itu setuju untuk
melaksanakan sesuatu”. 1
Pendapat Subekti tersebut dapat diketahui dari pengertian
perjanjian yang dikemukakannya yaitu bahwa yang dinamakan
perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
seseorang yang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk
melakukan sesuatu hal.2
Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan
hukum antara dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan
1 Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 1.
2 Ibid
9
hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.3
Pengertian perjanjian ini sudah tepat karena dalam suatu perjanjian
harus terdapat dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan
hukum berdasarkan pada kata sepakat sesuai dengan Pasal 1320
KUH Perdata, dan hal seperti ini tidak dikemukakan dalam pasal
1313 KUH Perdata.
Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan
perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian, yaitu kesepakatan
yang dikehendaki oleh dua .orang atau lebih dalam membuat suatu
perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang
diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang
bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian,
maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu
perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama
lain karena janji yang telah mereka berikan.4
Demikian halnya dengan pendapat R. Setiawan yang senada
dengan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa definisi perjanjian
menurut pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat
luas. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan perbaikan
mengenai definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH
Perdata, yaitu:
3 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 97.
4 Subekti, Op.Cit., hlm. 3.
10
1) Perbuatan disini harus diartikan perbuatan yang bertujuan untuk
menimbulkan akibat hukum.
2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya”
dalam Pasal 1313 KUH Perdata.
Maka perumusannya menjadi: perjanjian adalah suatu perbuatan
hukum, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau
saling mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.5
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu
perjanjian itu mengandung hal-hal sebagai berikut:
1) Adanya suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum
2) Adanya dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri
3) Berdasarkan kata sepakat
4) Ada tujuan tertentu, yaitu, untuk menimbulkan hak dan
kewajiban.
Menurut J. Satrio dalam suatu perjanjian terdapat tiga macam unsur,
yaitu:6
1) Essentialia, adalah perjanjian yang selalu harus ada di dalam
suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur
tersebut, perjanjian tak mungkin ada, misalnya: dalam perjanjian
jual-beli, yang mutlak harus ada yaitu barang dan harga.
2) Naturalia, adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-undang
diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau
5 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49.
6 J. Satrio, Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 57-58.
11
diganti. Disini unsur tersebut oleh Undang-undang dengan
hukum mengatur/menambah, misalnya kewajiban untuk
menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476) dapat disimpangi
atas kesepakatan kedua belah pihak.
3) Accidentalia, adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh
para pihak, Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal
tersebut, harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian,
misalnya di dalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda
pelengkap tertentu bisa dikecualikan.
1.2. Perjanjian Fidusia
Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dihadapan notaris
dengan tujuan agar kreditor pemegang fidusia demi kepentingannya
bisa menuntut dengan cara yang paling mudah untuk membuktikan
adanya penyerahan jaminannya tersebut terhadap debitor. Hal paling
penting lainnya dibuatnya perjanjian fidusia secara tertulis adalah
untuk mengantisipasi hal-hal diluar dugaan dan diluar kekuasaan
manusia seperti debitor meninggal dunia, sebelum kreditor
memperoleh haknya. Tanpa akta jaminan fidusia yang sah akan sulit
bagi kreditor untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris
debitor.7
7 Tiong Oey Hoey, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta,
2006, hlm. 47.
12
1.3. Jaminan Fidusia
1.3.1. Jaminan
Dasar hukum jaminan terdapat dalam Pasal 1131 KUH Perdata.
Menurut Pasal 1131 KUH Perdata:
Segala harta kekayaan seorang debitor, baik yang berupa benda-
benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada
maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi
semua perikatan utangnya.
Berlakunya ketentuan 1131 KUH Perdata itu, maka dengan
sendirinya atau demi hukum terjadilah pemberian jaminan oleh
seorang debitor kepada setiap kreditornya atas segala kekayaan
debitor itu.
Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor dan atau
pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu
kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajibannya dalam
suatu perikatan.8 Bahsan yang berpendapat bahwa jaminan adalah:
“Segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitor untuk
menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”.9
Suatu jaminan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan
sebuah jaminan. Sutarno, dalam bukunya Aspek-aspek Perkreditan
pada Bank, berpendapat bahwa syarat-syarat jaminan adalah:10
8 HR. Daeng Naja, Op.Cit., hlm. 208
9 M. Bahsan, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm.
148.
10 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 142.
13
1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak
yang memerlukan.
2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk
melakukan usahanya
3) Memberikan kepastian kepada pemberi kredit dalam arti bahwa
barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila
perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang dari si
penerima kredit.
Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi,
yaitu “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan artinya, maka
hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima
fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan
kepercayaan. Debitor percaya bahwa kreditor mau mengembalikan
hak milik barang yang telah diserahkan, setelah melunasi utangnya.
Sebaliknya kreditor percaya, bahwa debitor tidak akan
menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam
kekuasaannya.
Terminologi Belanda sering menyebut dengan istilah
lengkapnya yaitu fiduciare eigendom overdracht, sedangkan dalam
bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah
fiduciary transfer of ownership.11 Fiduciary mempunyai arti yaitu a
fiduciary means a trustee or other person subject to fiduciary duties
11 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 101.
14
under the settlement (fidusia berarti kepercayaan atau seseorang
yang diberikan kewajiban untuk menyelesaikan fidusia).12
Fiduciary dalam sistem Anglo Saxon memiliki arti sebagai
berikut:13
The term is derived from the roman law, and means (as a noun) a
person holding the character analogous to that of a trustee, in
respect to the trust and confidence involved in it and the scrupulous
good faith and candor which it requires. A person having duty,
created by his undertaking, to act primarily for another’s benefit in
matter connected which such undertaking. As an adjective it means
of the nature of a trust; having the characteristics of a trust;
analogous to a trust; relating toor founded upon a trust or confiden.
(istilah ini berasal dari hukum Romawi, dan sarana (sebagai kata
benda) seseorang memegang karakter analog dengan wali,
sehubungan dengan kepercayaan dan keyakinan yang terlibat di
dalamnya dan itikad baik teliti dan keterusterangan yang
membutuhkan. Seseorang yang memiliki tugas, yang diciptakan oleh
usaha, untuk bertindak terutama untuk orang lain. Seperti kata sifat
itu berarti sifat kepercayaan; memiliki karakteristik kepercayaan;
12 James Kessles dan Fiona Hunter, Drafting Trust and Will Trust In Canada, 2007, Lexis Nexis,
Canada, hlm. 73.
13 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of
American and English Jurisprudence Ancient and Modern, St Paul, Minn: West Publishing Co,
1991, hlm. 431
15
analog dengan kepercayaan; berkaitan dengan atau didasarkan atas
kepercayaan atau percaya diri).
Namun demikian, kadang-kadang dalam literatur Belanda
kita jumpai pula pengungkapan Jaminan fidusia ini dengan istilah-
istilah sebagai berikut:14
a) Zakerheids-eigendom (hak milik sebagai jaminan )
b) Bezitloos zkerheidsrecht (jaminan tanpa menguasai)
c) Verruimd pand begrip (gadai yang diperluas)
d) Eigendomsoverdracht tot zekerheid (penyerahan hak milik
secara jaminan
e) Bezitloos pand (gadai berselubung)
f) Een verkapt pand recht (gadai berselubung)
g) Uitbaouw dari pand (gadai yang diperluas)
Undang-undang yang khusus mengatur hal ini adalah
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Istilah fidusia merupakan istilah resmi dalam dunia hukum
Indonesia. Namun, dalam bahasa Indonesia untuk fidusia sering pula
disebut sebagai “Penyerahan hak milik secara kepercayaan”.15
Pengertian fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Pasal 1 butir (1) yaitu, bahwa fidusia adalah pengalihan
hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
14 Munir Fuadi II, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, 2013, Jakarta, hal.101.
15 Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 3.
16
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap
dalam penguasaan pemilik benda.
Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan
pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu,
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia
terhadap kreditor lainnya.
Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan, bahwa dalam
jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu
terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak
kepemilikannya dialihkan, tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Pengalihan hak kepemilikan dalam jaminan fidusiadimaksudkan
semata mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk
seterusnya dimiliki oleh Penerima fidusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 butir (1). Jika didasarkan pada Pasal 33 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka
setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia
untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila
debitor cidera janji, adalah batal demi hukum.
17
1.4. Prinsip-prinsip Jaminan Fidusia
Prinsip- prinsip jaminan utama dari jaminan fidusia dapat
disebutkan sebagai berikut :16
1) Meskipun hukum positif di Indonesia menganut teori
kepemilikan (title theory), tetapi unsur-unsur teori penjaminan
(lien theory) juga tetap diberlakukan, sehingga dalam beberapa
kondisi (secara riil) pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai
pemegang jaminan saja (bukan sebagai pemilik yang
sebenarnya).
2) Debitor harus memelihara objek jaminan fidusia dengan baik,
tidak boleh dialihkan, disewakan, digadaikan, dan sebagainya
3) Kreditor penerima fidusia adalah kreditur preferens
4) Berlaku prinsip droit de suit. Suatu jaminan fidusia dalam
konteks inimengikuti benda yang menjadi objek jaminannya,
kemanapun atau kepada siapapun benda tersebut berpindah
5) Jaminan fidusia merupakan jaminan ikutan (assessoir), dengan
konsekuensi antara lain :
a) Jaminan fidusia mengikuti jaminan pokoknya, yaitu
perjanjian utang piutang
b) Apabila utangnya hapus atau lunas dibayar, maka fidusia pun
hapus dan barang jaminan fidusia harus diserahkan kembali
kepemilikan dan penguasaan kepada debitor
16 Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 102-103.
18
c) Apabila utang yang dijamin dengan fidusia beralih ke pihak
lain, maka jaminan fidusia pun ikut beralih juga
6) Hak pemegang jaminan fidusia untuk mengeksekusi barang
jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitor
7) Apabila utang sudah dilunasi, maka titel kepemilikan atas
jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi
fidusia
8) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah
utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada
pemberi fidusia
9) Jaminan fidusia dapat diletakkan baik atas utang yang sudah ada
maupun atas utang yang baru aka nada dikemudian hari
(kontinjen)
10) Jaminan fidusia dapat diikat atas benda yang sudah ada maupun
atas benda yang baru akan ada dikemudian
11) Jaminan fidusia dapat diikat atas bangunan atau rumah yang
terletak di atas tanah milik orang lain
12) Pemberi jaminan fidusia haruslah pihak yang memiliki
kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia
13) Jaminan fidusia tidak dapat dipisah-pisah (onsplitsbaarheid).
Dalam kenteks ini, meskipun fidusia dapat diikat untuk beberapa
kreditor sekaligus (contohnya untuk semua atau sebagian
kreditor dalam suatu kredit sindikasi) tetapi benda objek jaminan
fidusia dari satu fidusia untuk seluruh kreditor tersebut tidak
19
dapat dibagi-bagi. Maksudnya, menentukan bahwa bagian
tertentu dari objek jaminan adalah untuk kreditur tertentu juga
14) Objek jaminan fidusia tidak dapat dipecah-pecah (split) ataupun
digabung. Maksudnya, setelah diikatnya satu jaminan fidusia
terhadap satu atau lebih objek jaminan fidusia, maka dikemudian
hari fidusia tersebut tidak dapat dipecah menjadi dua fidusia,
atau tidak dapat juga terhadap dua atau lebih fidusia dikemudian
hari digabung menjadi satu
15) Berlaku asas publisitas. Suatu jaminan fidusia harus didaftarkan
ke kantor pendaftaran fidusia agar dapat dilihat oleh public
16) Fidusia terdaftar mendapat prioritas pembayaran lebih dahulu
daripada fidusia yang tidak didaftarkan
17) Tidak boleh dieksekusi secara mendaku, artinya benda objek
jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi menjadi langsung milik
kreditor, meskipun diperjanjikan seperti itu oleh para pihak
Pada prinsipnya, jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang
yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang
yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak
sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-
barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan
penikmatan atas benda objek jaminan hutang tersebut kepada debitur
(dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan
tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan
20
kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada
debiturnya secara kepercayaan (fiduciary). Dalam konteks ini,
apabila utang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas
sesuai yang diperjanjikan, maka titel kepemilikan atas benda
tersebut diserahkan kembali oleh kreditur kepada debitur.
Sebaliknya, apabila utang tidak terbayar lunas, maka benda objek
fidusia tersebut harus dijual, dan dari harga penjualan itu akan
diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian,
sedangkan kelebihannya (jika ada) harus dikembalikan kepada
debitur. Sebaliknya, apabila dari hasil penjualan benda objek
jaminan fidusia ternyata tidak menutupi utang yang ada, maka
debitur masih berkewajiban membayar sisa utang yang belum
terbayarkan tersebut.17 Meskipun hukum positif di Indonesia
menganut teori kepemilikan (title theory), tetapi unsur-unsur teori
penjaminan (lien theory) juga tetap diberlakukan, sehingga dalam
beberapa kondisi (secara riil) pemegang fidusia hanya berfungsi
sebagai pemegang jaminan saja (bukan sebagai pemilik yang
sebenarnya).
1.5. Unsur-unsur jaminan fidusia
1) Adanya hak jaminan.
2) Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berujud maupun
yang tidak berujud dan benda tidak bergerak, khususnya
17 Ibid, hal 102.
21
bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan
dengan pembebanan jaminan rumah susun.
3) Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan
pemberi fidusia
4) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.
2. Pendaftaran Fidusia
Pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia muncul
kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke instansi yang berwenang.
Kewajiban tersebut bersumber dari Pasal 11 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang
menentukan, bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia
wajib didaftarkan. Pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor
Pendaftaran Fidusia, yang berada dibawah naungan Departemen
Kehakiman RI. Kantor Pendaftaran Fidusia sendiri hanya berada di
Jakarta dimana wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah
Indonesia. Pendaftaran kepada Kantor Pendaftaran Fidusia di
daerah-daerah dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
Fidusia yang telah didaftarkan kemudian dicatat dalam Buku
Daftar Fidusia, dimana pencatatan tersebut akan diberi tanggal yang
sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Karena
pendaftaran fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dilakukan pada hari
penerimaan permohonan, maka lahirnya jaminan fidusia adalah juga
22
tanggal diterimanya permohonan pendaftaran. Karena pada
prinsipnya tidak bisa ada 2 (dua) kali berturut-turut atas benda
jaminan fidusia yang sama, maka pada tanggal pendaftaran tersebut
adalah juga tanggal lahirnya jaminan fidusia.18
2.1. Pendaftaran Jaminan Fidusia
Pendaftaran fidusia dilakukan secara manual sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.19
Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia menjelaskan, benda yang dibebani dengan jaminan
fidusia wajib di daftarkan. Pasal lain yang mengatur lebih jelas
mengenai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor wajib
didaftarkan yaitu Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 130/ PMK.010/2012 tentang
Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang
Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor
dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia
dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, dan
pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam
maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia yang
dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas dan merupakan
18 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 126
19 Riky Rustam, Op.Cit, hlm. 145.
23
jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang
telah dibebani jaminan fidusia.
Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di kantor pendaftaran
fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
Kantor pendaftaran fidusia pertama kalinya didirikan di Jakarta
dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Indonesia. Kantor
Pendaftaran Fidusia juga terdapat disetiap provinsi di Indonesia yang
berada dalalm ruang lingkup tugas Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia.20
Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia menjelaskan, Permohonan pendaftaran
jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau
wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan
fidusia. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) memuat :21
a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
b) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat
kedudukan notaris yang memuat akta jaminan fidusia.
c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
e) Nilai penjaminan.
f) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
20 Gunawan Widjaja danAhmad Yani, Op.Cit, hlm. 139
21 M. Bahsan, Op.Cit, hlm. 58
24
Fidusia yang telah didaftarkan kemudian dicatat dalam Buku
Daftar Fidusia, dimana pencatatan tersebut akan diberi tanggal yang
sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Karena
pendaftaran fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dilakukan pada hari
penerimaan permohonan, maka lahirnya jaminan fidusia adalah juga
tanggal diterimanya permohonan pendaftaran. Karena pada
prinsipnya tidak bisa ada 2 (dua) kali berturut-turut atas benda
jaminan fidusia yang sama, maka pada tanggal pendaftaran tersebut
adalah juga tanggal lahirnya jaminan fidusia.22 Kemudian kantor
pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat
jaminan fidusia kepada penerima fidusia, dimana sertifikat jaminan
fidusia ini merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang
didalamnya dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” dan memiliki kekuatan eksekutorial
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan
tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak
untuk melaksanakan putusan tersebut, dimana apabila debitor cidera
janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual
langsung benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
22 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,Op.Cit, hlm. 126
25
Tujuan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia adalah:23
a) Untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia.
b) Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang
berkepentingan.
c) Memberikan hak yang didahulukan (preferent) kepada penerima
fidusia terhadap kreditor yang lain. Ini disebabkan jaminan
fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap
menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia
berdasarkan kepercayaan.
d) Untuk memenuhi asas publisitas terkait sifat kantor pendaftaran
fidusia yang terbuka untuk umum sehingga dapat diakses oleh
siapapun.
3. Para Pihak
Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subjek perjanjian yang
dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk
melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Suatu
perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak
yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang
berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak
tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan
berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari
satu atau lebih badan hukum.
23 Riky Rustam, Op.Cit. hlm 147.
26
Subjek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subjek perikatan
yaitu kreditor dan debitor yang merupakan subjek aktif dan subjek
pasif. Pengertian kedua subjek perikatan tersebut antara lain :24
a) Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut kreditor.
b) Pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, disebut debitor.
Tujuan dibuatnya perjanjian yaitu untuk mengatur hubungan
hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban. Perjanjian
mengikat pihak-pihak yang terkait untuk memberikan
kesepakatannya.
Suatu perjanjian bertujuan untuk mengatur hubungan-
hubungan hukum namun sifatnya privat, yaitu hanya para pihak yang
menandatangani perjanjian itu saja yang dapat dihadirkan sebagai
alat bukti di pengadilan guna menyelesaikan sengketa. Perjanjian
membuktikan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan
sebuah fakta hukum, yang dengan fakta itu kesalahpahaman dalam
sengketa dapat diluruskan sebagaimana seharusnya hubungan itu
dilaksanakan dan siapa yang melanggar.25
Subjek yang berupa manusia harus memenuhi syarat umum
untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang sah, yaitu harus
sudah dewasa dan sehat pikiran.26 Pendapat lain mengatakan bahwa
24 Djaja S Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 162.
25 http://www.legalakses.com/perjanjian/ diakses pada tanggal 5 Juli 2018, Pukul 10.44.
26 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 13.
27
subjek dalam perjanjian adalah orang-orang yang berakal sehat
untuk melaksanakan perjanjian.27
Dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek
dalam perjanjian adalah orang-orang yang sudah dewasa yang
berakal untuk melaksanakan suatu perjanjian. Sesuai dengan
pendapat tersebut di atas subjek dalam perjanjian kontrak kerja ini
adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian kontrak kerja, yaitu
pihak pengusaha dan pihak buruh. Subjek perjanjian dalam praktik
hukum terdiri dari28
a) Individu sebagai person yang bersangkutan
1) Manusia tertentu (Natuurlijkeperson)
2) Badan hukum (Rechtsperson)
Badan hukum sebagai subjek hukum perjanjian dalam praktiknya
diwakili oleh seorang wakil (misalnya Direksi sebagai kuasa dari
sebuah PT.) yang diberi kuasa bertindak sebagai kreditor.
b) Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan hak
orang lain tertentu, misalnya seorang penyewa rumah bertindak
sebagai kreditor atas nama orang lain sebagai pemilik rumah.
c) Person yang dapat diganti Person kreditor yang dapat diganti,
kreditor yang menjadi subjek perjanjian semula dapat diganti
kedudukannya sewaktu-waktu oleh kreditor baru. Person yang
27 Budiono Kusumo Dihamidjojo, Dasar-dasar Merancang Kontrak, Gramedia Widiasarana,
Jakarta, 1998, hlm.19.
28 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1996, hlm.15 – 17.
28
dapat diganti ini dapat kita temukan dalam perjanjian atas
perintah atau perjanjian atas nama. Sama halnya dengan kreditor
tentang siapa sajakah yang dapat menjadi debitor:
1) Individu sebagai person yang bersangkutan
2) Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan
kedudukan/hak orang lain tertentu
3) Person yang dapat diganti.
Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat
dalam pembuatan perjanjian/akta jaminan fidusia, yaitu pemberi
fidusia dan penerima fidusia.29Pemberi fidusia adalah orang
perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek
jaminan fidusia. Pemberi fidusia bisa debitor sendiri atau pihak lain
yang bukan debitor. Korporasi adalah suatu badan usaha yang
berbadan hukum atau bukan badan usaha yang berbadan
hukum.Untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi objek
jaminan fidusia milik sah dari pemberi fidusia, maka harus dilihat
bukti-bukti kepemilikan benda-benda jaminan tersebut. Sedangkan
penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi sebagai
pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin
dengan jaminan fidusia. Korporasi disini adalah badan usaha yang
berbadan hukum yang memiliki usaha dibidang pinjam-meminjam
uang seperti perbankan.
29 Purwahid Patrik dan Kushadi, Hukum Jaminan, Undip Press, Semarang, 1993, hlm.40.
29
Jadi, penerima fidusia adalah kreditor, bisa bank sebagai
pemberi kredit atau orang perorangan atau badan hukum yang
memberi pinjaman. Penerima fidusia memiliki hak untuk
mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai objek fidusia
dengan cara menjual sendiri oleh kreditor atau melalui pelelangan
umum.
3.1. Hak dan Kewajiban Para Pihak
Masing-masing pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan
kewajiban sendiri. Kewajiban pihak pertama merupakan hak pihak
kedua, dan sebaliknya hak pihak pertama merupakan kewajiban bagi
pihak kedua. Itu sebabnya dikatakan bahwa intisari atau objek dari
perjanjian adalah prestasi itu sendiri.
Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi yang dijanjikan
itu adalah:
a) Memberi sesuatu (to given)
b) Membuat sesuatu (to doen)
c) Tidak berbuat sesuatu (of nien to doen)
Prestasi ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban para
pihak. Misalnya, prestasi memberikan sesuatu (to given) maka pihak
yang satu berkewajiban untuk menyerahkan (levering) sesuatu atau
benda dan pihak yang lain berhak menerima benda tersebut. Hal ini
diatur di dalam Pasal 1235 KUHPerdata. Maka, pemenuhan prestasi
merupakan kewajiban, prestasi tidak hanya menimbulkan hak
30
kepada satu pihak lalu kewajiban kepada pihak lain, tetapi prestasi
memberikan hak sekaligus kewajiban pada masing-masing pihak.
Sebagaimana telah dinyatakan kalau dari satu pihak
memberikan sesuatu (kewajiban) maka pihak yang lain menerima
(hak) demikian sebaliknya pihak yang sudah memenuhi
kewajibannya tersebut akan meperoleh haknya dan melakukan
kewajibannya. Maka, perjanjian itu menimbulkan hak dan
kewajibannya yang timbal-balik.
Tidak ada manusia yang rela hidup hanya melaksanakan
kewajiban tetapi tidak pernah menerima hak. Perjanjian yang dibuat
oleh kedua belah pihak secara sah menjadi tolak ukur hubungan
mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban di mana apa yang
mereka sepakati bersama berlaku sebagai undang-undang baginya
dan perjanjian atau kesepakatan itu mengikat para pihak tidak hanya
untuk hal-hal yang dituliskan atau dinyatakan dengan tegas tetapi
juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan
oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.
Pasal 1339 KUHPerdata dengan demikian memungkinkan
munculnya hak dan kewajiban bagi para pihak di luar yang disetujui
tetapi dianggap sebagai hak maupun kewajiban berdasarkan
kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang ada. Ini membuka
peluang bagi hakim untuk menimbang dan memutuskan apakah
suatu perjanjian itu sesuai dengan kepatutan maupun kebiasaan yang
hidup di masyarakat serta dengan undang-undang yang ada.
31
Adanya hak dan kewajiban para pihak merupakan akibat
hukum dari perbuatan mengadakan perjanjian, membatalkan hak dan
kewajiban berarti membatalkan perjanjian dan itu harus dengan
kesepakatan para pihak (Pasal 1339 KUHPerdata).
Jika melihat pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
maka dapat ditemukan beberapa hak dan kewajiban para pihak,
yaitu:30
3.1.1. Hak pemberi fidusia
1) Mendapatkan pinjaman uang sebagai perjanjian pokok yang
diikat dengan jaminan fidusia.
2) Menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
3) Memperdagangkan objek jaminan fidusia yang berupa barang
dagangan.
3.1.2. Kewajiban pemberi fidusia
1) Membuat akta pembebanan jaminan fidusia.
2) Melunasi hutangnya.
3) Mendahulukan penerima fidusia dalam melakukan pelunasan
utang.
4) Mengganti objek jaminan fidusia yang berupa barang
dagangan dengan benda yang memiliki jenis dan kualitas
yang sama apabila objek jaminan fidusia itu dijual.
30 Riky Rustam, Hukum Jaminan, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 155-157.
32
5) Dilarang memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia yang
sudah terdaftar.
6) Menyerahkan objek jaminan fidusia yang dieksekusi oleh
penerima fidusia sebagai akibat dari wanprestasi yang
dilakukan oleh debitor/pemberi fidusia.
7) Dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak
merupakan benda persediaan, kecuali dengan izin tertulis dari
penerima fidusia.
8) Wajib membayar kekurangan utang yang belum terbayarkan
apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi utang.
3.1.3. Hak penerima fidusia
1) Menerima hak jaminan fidusia atas benda objek jaminan
fidusia sebagai agunan atas piutangnya.
2) Mendapat kedudukan yang diutamakan sebagai kreditor
preferen.
3) Berhak didahulukan dalam menerima pelunasan utang.
4) Menerima pembayaran sebagai pelunasan utang debitor.
5) Menerima dan menguasai sertifikan jaminan fidusia.
6) Berhak melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia
apabila debitor wanprestasi.
7) Berhak menjual objek jaminan fidusia yan dieksekusi atas
kekuasaannya sendiri.
33
8) Mengalihkan piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia
dengan memberitahukannya pengalihan tersebut kepada
pemberi fidusia apabila benda fidusia tidak dirawat oleh
pemberi fidusia.
9) Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas kelalaian
pemberi fidusia.
3.1.4. Kewajiban penerima fidusia
1) Membuat akta pembebanan jaminan fidusia.
2) Wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia jika jaminan fidusia telah hapus.
3) Penerima fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia beserta
perubahannya.
4) Memberikan penguasaan objek jaminan fidusia kepada
pemberi fidusia.
5) Membayar biaya pendaftaran jaminan fidusia.
6) Mengembalikan kelebihan hasil eksekusi objek jaminan
fidusia jika hasil eksekusi lebih besar dari jumlah piutang.
7) Dilarang memperjanjikan bahwa penerima fidusia akan
menjadi pemilik objek jaminan fidusia apabila pemberi
fidusia wanprestasi.
4. Tinjauan tentang Obyek Jaminan Fidusia
Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah
34
benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda
dalam dagangan, piutang, peralatan, mesin dan kendaraan bermotor.
Namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42
Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam
Pasal ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor
42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia
adalah:31
a) Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
b) Dapat berupa benda berwujud.
c) Benda berwujud termasuk piutang.
d) Benda bergerak.
e) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak
Tanggungan ataupun hipotek.
f) Baik benda yang ada atau ataupun akan diperoleh kemudian
g) Dapat atas satu satuan jenis benda.
h) Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda.
i) Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
j) Benda persediaan.
Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia, baik
identifikasi benda tersebut maupun penjelasan surat bukti
kepemilikannya dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah
dan atau tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya .
31 Munir Fuady, Op.Cit, hlm.23.
35
5. Pembebanan Jaminan Fidusia
Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accecoir
atau sebagai jaminan tambahan, sehingga untuk membebankan
jaminan fidusia harus dibuat perjanjian pokoknya terlebih dahulu
yang bisa dilakukan dengan akta di bawah tangan atau dengan akta
otentik, yaitu dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris, ditulis dengan
bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, dimana
dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa dalam akta jaminan fidusia
selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai
waktu (jam) pembuatan akta tersebut juga di atur pada Pasal 2
Peranturan Meteri Keuangan No.130/PMK010/2012 Perusahaan
Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor
Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender
terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.
Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
memuat hal-hal sebagai berikut :32
a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
Pasal 6 huruf a menjelaskan yang dimaksud dengan identitas
adalah meliputi :
1) Nama lengkap
32 M. Bahsan, Op.Cit, hlm. 53
36
2) Agama
3) Tempat tinggal atau tempat kedudukan
4) Tempat dan tanggal lahir
5) Jenis kelamin
6) Status perkawinan
7) Pekerjaan
b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
Pasal 6 huruf b menjelaskan yang dimaksud dengan data
perjanjian pokok adalah mengenai macam perjanjian dan utang
yang dijamin dengan fidusia.
c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
Pasal 6 huruf c menjelaskan uraian mengenai benda yang menjadi
objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan
mengidentifikasikan benda tersebut, da dijelaskan mengenai surat
bukti kepemilikannya. Terhadap benda yang menjadi objek
jaminan fidusia merupakan benda persediaan (inventory) yang
selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku,
barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta
jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek,
kualitas dari benda tersebut.
d) Nilai penjaminan
e) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
37
Alasan Undang-Undang Fidusia mensyaratkan akta jaminan
fidusia dalam bentuk khusus yaitu dalam bentuk akta notaris
adalah:33
a) Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya
diantara para pihak dan ahli warisnya atau para pengganti haknya
(Pasal 1870 KUH Perdata).
b) Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak
yang tidak terdaftar, sehingga sudah sewajarnya jika digunakan
akta otentik untuk dapat menjamin kepastian hukum tentang
objek jaminan fidusia.
c) Pasal 6 Undang-Undang Fidusia mengatur tentang isi akta
jaminan fidusia sehingga harus membuat sesuai dengan
ketentuan Pasal 6 tersebut.
d) Undang-Undang Fidusia melarang dilakukannya fidusia ulang.
Kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia dengan
menggunakan akta notaris merupakan norma yang bersifat
memaksa, dimana jika tidak dibuat dengan akta notaris atau hanya
dibuat dengan akta di bawah tangan maka perjanjian atas jaminan
fidusia tersebut tidak memiliki eksistensi dan konsekuensinya tidak
dapat didaftarkan.
33 Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang di Dambakan, Edisi Kedua, Cet.
Pertama, Bandung, Alumni, 2014, hlm. 131.
38
6. Tinjauan tentang Hak Eksekutorial
Ketika debitor wanprestasi, kreditor berhak melakukan
eksekusi atas benda objek jaminan fidusia untuk mendapatkan
pelunasan pelunasan piutangnya. Eksekusi dapat dilakukan dengan
menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan
eksekutorial, sehingga tidak perlu melalui proses pengadilan.34
Menurut pendapat Bachtiar Sibarani, eksekusi adalah
pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap/pelaksanaan secara paksa dokumen perjanjian
yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.35
Eksekusi yang dilakukan oleh kreditor penerima jaminan
fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang
menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi
jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda
yang menjadi objek jaminan pada saat eksekusi maka penerima
fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan
fidusia.
Eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan cara :36
a) Pelaksanaan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia oleh
penerima fidusia, sebagaimana yang dibahas sebelumnya
34 Ibid
35 Bachtiar Sibarani, Haircut atau Parate Eksekusi, Jurnal Hukum Bisnis, 2001, Hlm. 6.
36 Riky Rustam, Op.Cit, hlm. 157.
39
sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial
yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum
tetap.
b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas
kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum
serta mengambil pelunasan putangnya dari hasil penjualan.
c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara
demikian dapat diperoleh harga tertingi yang menguntungkan
para pihak.
Penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1
bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau
penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan
diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di
daerah yang bersangkutan.
Eksekusi jaminan fidusia hanya boleh dilakukan dengan cara-
cara yang telah dijelaskan di atas, eksekusi yang dilakukan terhadap
objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan cara di
atas akan batal demi hukum. Eksekusi atas objek jaminan fidusia
juga akan batal demi hukum apabila eksekusi dilakukan dengan
memperjanjikan pemberian kewenangan kepada penerima fidusia
untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia ketika
debitor wanprestasi.
40
7. Wanprestasi
Kalau debitor tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi
sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan
kepadanya, maka dikatakan bahwa debitor wanprestasi.37
Menurut Subekti wanprestasi (kelalaian atau kealpaan)
seorang debitor dapat berupa empat macam:38
a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
yang diperjanjikan;
c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya.
Sedangkan J. Satrio mengatakan bahwa wujud wanprestasi
bisa:39
a) Debitor sama sekali tidak berprestasi.
b) Debitor keliru berprestasi.
c) Debitor terlambat berprestasi.
Akibat hukum wanprestasi menurut J. Satrio sebagai yang
disebutkan dalam Pasal 1236 dan Pasal 1234 KUH Perdata, dalam
hal debitor lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditor
berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-
37 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999, hlm.122.
38 R. Subekti, Op.Cit., hlm. 45.
39 J. Satrio,Op.Cit. hlm. 122.
41
ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa
debitor baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk
melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.40
Selanjutnya Pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitor lalai,
maka risiko atas objek perjanjian menjadi tanggungan
debitor.Apabila perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka
berdasarkan Pasal 1266 sekarang kreditor berhak untuk menuntut
pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan
ganti rugi. Tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditor
untuk tetap menuntut pemenuhan.41
Tindakan debitor dalam dalam melaksanakan kewajiban tidak
tepat waktu atau tak layak, jelas merupakan pelanggaran hak
kreditor. Setiap pelanggaran hak orang lain, berarti merupakan
perbuatan melawan hukum atau onrechtmatige daad.42
Memang hampir serupa onrechtmatige daad dengan
wanprestasi. Itu sebabnya dapat dikatakan, wanprestasi adalah juga
merupakan “genus spesifik” dari onrechtmatige daad seperti yang
dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.43
Sebagaimana juga halnya dalam onrechtmatige
daad/perbuatan melawan hukum, maka dalam wanprestasipun
demikian halnya. Yakni wanprestasi sebagai perbuatan melawan
40 Ibid, hlm. 144.
41 Ibid
42 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 61.
43 Ibid
42
hukum hak kreditor, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan
overmacht/keadaan memaksa.44
8. Hapusnya Jaminan Fidusia
Jaminan fidusia hapus karena :45
a) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.
b) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
c) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia
Pasal 25 ayat (1) menjelaskan, sesuai dengan sifat ikutan dari
perjanjian fidusia, maka adanya piutang yang dijamin pelunasannya.
Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena
pelepasan, dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan
menjadi hapus. Hal yang dimaksud dengan hapusnya utang antara
lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan
yang dibuat oleh kreditor.
Jaminan fidusia muncul karena adanya perjanjiaan utang
piutang antara debitor dengan kreditor yang biasanya dituangkan
dalam bentuk kredit. Dasar hukum jaminan dalam pemberian kredit
adalah Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang
menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan
44 Ibid
45 M.Bahsan, Op.Cit, hlm. 64.
43
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi
utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan
yang diperjanjikan.46
B. HASIL PENELITIAN
1. Tentang PT. Mega Auto Finance (MAF)
PT. Mega Auto Finance (MAF) adalah perusahaan
pembiayaan sepeda motor yang berkembang dengan pesat, didirikan
pada 24 September 2007. Dengan jumlah karyawan saat ini sekitar
8000 orang, PT. Mega auto finance (MAF) fokus menangani
pembiayaan kendaraan bermotor. Dan mempunyai berbagai banyak
cabang di Indonesia terutama di wilayah Ambarawa kab. Semarang
Jawa Tengah.
Keunggulan perusahaan Mega Auto Finance ada dalam
beberapa aspek salah satunya yaitu pengakuan dalam industri
pembiayaan motor. PT MAF berkomitmen untuk membantu
masyarakat Indonesia mewujudkan impian memiliki kendaraan
bermotor.
Visi PT MAF adalah menjadi perusahaan pembiayaan
kendaraan bermoto yang terpercaya dan terdepan dengan cara
memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan. Jaringan cabang
yang luas di Indonesia untuk melayani seluruh pelangganya,
46 Riky Rustam, Op.Cit, hlm. 45.
44
PT MAF telah mendirikan 182 cabang dan menjalin
kerjasama yang baik dengan Main Dealer, Dealer dan Sub Dealer di
seluruh Indonesia. Performa keuangan yang baik didukung oleh
ketersediaan dana yang memadai dukungan dana yang memadai
membuat PT MAF secara konsisten membukukan performa
keuangan yang baik dan akan terus tumbuh dan berkembang.
Didukung penuh oleh CT Corp. PT MAF adalah salah satu
perusahaan dari CT CORP, yang mempunyai usaha diberbagai
sector bisnis, antara lain Bank Mega, Trans TV, Trans 7, Trans
Studio, Coffee bean, Carrefour, Metro dan lainya. Sumber Daya
Manusia yang berpengalaman dan profesional, dibantu dengan
sistem teknologi yang terintegrasi.
PT MAF didukung kombinasi yang luar biasa dari SDM
professional dan teknologi terkini agar pelayanan kepada pelanggan,
dealer dan pihak terkait lainya dapat diberikan dengan cepat.
Terjaminya Keamanan penyimpanan dokumen kendaraan bermotor
untuk menjamin keamanan penyimpanan dokumen kendaraan
bermotor pelanggan, PT MAF telah mengembangkan platform yang
eksklusif, aman dan akurat. Model pembiayaan yang sesuai dengan
kebutuhan konsumen
1) Reguler
2) Repeat Order (RO)
3) Group Customer (Corporate)
4) Member Get Member
45
2. Norma Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia di Mega
Auto Finance Cabang Ambarawa
Dalam Wawancara dengan Agung Setyo selaku Surveyor di
PT. Mega Auto Finance, Tahapan prosedur pemberian kredit dengan
jaminan fidusia berdasarkan wawancara terhadap Surveyor Mega
Auto Finance Cabang Ungaran adalah sebagai berikut: 47
2.1. Tahap Permohonan Kredit
Dalam tahapan permohonan kredit, yang harus dilakukan oleh
debitur adalah mengisi form permohonan kredit. Isi dari form
permohonan kredit adalah:
1) Identitas Pemohon yang terdiri
a) Nama lengkap (sesuai KTP), Masa Berlaku (Tgl/Bln/Thn),
Tempat dan tanggal lahir
b) Agama
c) Status Perkawinan
d) Jenis kelamin
e) Nomor Kartu Tanda Penduduk
f) Pekerjaan
g) Alamat tempat tinggal, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan,
Kota, Lama Tinggal (Bln/Thn)
h) Status Rumah
47 Agung Setyo Wibowo, Surveyor Mega Auto Finance pada hari jumat 20 september 2019 jam
10.00 WIB
46
i) Nomor Telepon Rumah
j) Nomor HP
k) Pendidikan Terakhir.
2) Jumlah pinjaman yang diminta
3) Data Pekerjaan dan Penghasilan Utama, yang terdiri dari:
a) Nama Perusahaan.
b) Alamat perusahaan, Kota, No. Telp, Status, Sejak Tahun,
Bagian/Jabatan.
c) Pendapatan Per Bulan, Jenis usaha, Lama Usaha, Status
kepemilikan, Alamat tempat usaha, No. Telp, Pendapatan.
4) Identitas keluarga, yang terdiri dari:
a) Nama istri atau suami
b) Nomor KTP, Masa Berlaku KTP
c) Tempat Lahir, Tanggal lahir
d) Pekerjaan
5) Dalam keadaan darurat, keluarga yang tidak serumah yang bisa
dihubungi :
a) Nama
b) Alamat
c) Pekerjaan, No. Telp Hubungan
6) Pernyataan Permohonan Pengajuan, Tanda tangan pemohon,
suami atau istri pemohon dan kepala desa setempat.
47
2.2. Persyaratan Tambahan PT. Mega Auto Finance dalam
Peminjaman oleh Debitur
Debitur / nasabah juga harus menyiapkan persyaratan lain
seperti yang diatur oleh Mega Auto Finance Syarat-syarat pengajuan
permohonan kredit adalah:
1) Fotokopi KTP Suami – istri, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi
buku nikah/akta nikah/akta cera,
2) Fotokopi sertifikat, Rekening listrik/PDAM/Telepon asli,
Fotokopi PBB Terbaru, Fotokopi STTS Terbaru, Fotokopi
BPKB, Fotokopi STNK Terbaru, Slip Gaji (PNS/Karyawan)
3) Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha
(Wiraswasta), Fotokopi Rekening Koran/Tabungan 3 bulan
terakhir, Dokumen Penunjang Lainnya.
Berdasarkan pengamatan di atas, dalam mengajukan
permohonan kredit, seorang nasabah harus memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan oleh pihak Mega Auto Finance, terutama dalam
mengajukan kredit dengan jaminan fidusia, hal ini bertujuan untuk
memudahkan pihak bank untuk memberikan penilaian kepada
nasabah apakah nasabah tersebut pantas untuk menerima kredit dari
pihak bank atau tidak. Setelah semua syarat kredit terpenuhi oleh
pihak debitur maka selanjutnya pihak Mega Auto Finance akan
mendaftarkan permohonan pengajuan kredit untuk diproses.
48
2.3 Tahap Survey
Mega Auto Finance pada pada tahap ini yang dilakukan yaitu
kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek
yang akan dijadikan jaminan kredit dengan jaminan fidusia dari
calon debitur.
a) Keputusan kredit
Menentukan apakah kredit dapat diberikan atau ditolak.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Jika diterima
akan diberikan surat persetujuan permohonan kredit yang
disampaikan secara tertulis kepada debitur dengan
mencantumkan ketentuan sebagai berikut: Identitas debitur,
Plafon kredit, Bunga kredit, Jangka waktu kredit, Provisi kredit,
Biaya administrasi, Angsuran kredit, Jenis kredit, Tanggal akad
kredit.
b) Pembuatan Perjanjian Kredit
c) Setelah permohonan kredit disetujui, debitur kemudian
menghadap ke bagian Account Officer untuk membuat
perjanjian kredit. Surat perjanjian kredit yang sering digunakan
oleh Mega Auto Finance adalah perjanjian kredit dibawah tangan
yang disahkan oleh notaris.
d) Surat perjanjian kredit memuat hal-hal sebagai berikut: Identitas
debitur, Fasilitas pinjaman, Jangka waktu kredit, Bunga, provisi
dan biaya, Pembebanan biaya, Pembayaran angsuran pinjaman,
Denda keterlambatan, Pelunasan sebelum jatuh tempo pinjaman,
49
Keadaan ingkar janji, Agunan kredit, Pengalihan agunan,
Domisili hukum yang berlaku , Tanggal akad kredit.
2.4 Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia
Tahap Pembebanan Jaminan Perjanjian fidusia merupakan
perjanjian accesoir (perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan
dengan perjanjian pokok) jaminan perorangan dan jaminan
kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam
hukum positif dipergunakan dalam masyarakat bisnis.48
2.4.1 Obyek Barang Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia
1) Kendaraan bermotor Kendaraan bermotor seperti sepeda
motor dan mobil yang dijaminkan, kedudukannya tetap di
tangan pemohon kredit, namun surat kepemilikan Bukti
Pemilikan Kendaraan Bermotor diharuskan untuk berada di
tangan Mega Auto Finance.
2) seexcavator atau beko yang mempunyai nilai ekonomi
tertentu
2.4.2 Perjanjian Kredit Debitur ke Kreditur
Setelah Penandatanganan perjanjian kredit oleh Mega
Auto Finance, maka nasabah melakukan penyerahan jaminan
kepada pihak bank.
1) Debitur tidak boleh menjual atau memindah tangankan
barang jaminan kepada orang lain selama kredit belum lunas.
48 Tan Kamello, 2006 hal 2.
50
2) Pembebanan jaminan fidusia pada Mega Auto Finance dibagi
menjadi 2 yaitu
a) Jaminan fidusia yang didaftarkan adalah terhadap jaminan
yang dibebani fidusia dengan nominal jumlah Harga obyek
lebih dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
b) Jaminan fidusia yang jumlah harga obyek di dibawah Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Jaminan tidak
didaftarkan, jaminan ini berbentuk akta notariil dan
dibawah tangan.
Dalam Wawancara dengan Agung Setyo pada PT. Mega
Auto Finance terdapat contoh pembebanan jaminan fidusia oleh
nasabah/debitur49
1) Pembebanan jaminan fidusia yang di daftarkan
Mobil “Honda Brio BRV S-6MT” Tipe 1,5 L SOHC 4
Silinder Segaris 16 Katup i-VTEC + DBW dengan harga Rp.
263.200.000,- ( duaratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
dilakukan pendaftaran pembebanan jaminan fidusia karena harga di
atas lebih dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai
dengan aturan pembebanan jaminan fidusia pada Mega Auto
Finance
49 Wawancara dengan Agung Setyo Sebagai Surveyor Mega Auto Finance pada Hari Rabu Tanggal
16 Oktober 2019 pukul 13.15 Wib
51
2) Pembebanan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan
a) Nasabah/debitur a.n Catur Siswo Utomo pembelian
kendaraan bermotor melalui pembiayaan konsumen Mega
Auto Finance berupa All New Beat ESP CBS” dengan harga
Rp. 16.244.000,- (enam belas juta rupiah dua ratus empat
puluh empat ribu rupiah)
b) Nasabah/debitur a.n Wahyuni pembelian kendaraan bermotor
melalui pembiayaan konsumen Mega Auto Finance Berupa
‘New REVO FIT FI MMC” dengan harga Rp. 12.950.000,-
(dua belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)
Kedua data di atas debitur/nasabah dalam pembebanan
obyek jaminan fidusia tidak di daftarkan karena pada aturan
pembebanan jaminan fidusia pada Mega Auto Finance obyek
jaminan harus memiliki nilai di atas Rp. 40.000.000 dan hanya
dibuat akta notariil dan bawah tangan yang di buat oleh notaris yang
di tunjuk dari perusahaan.
3. Penyelesaian Masalah dalam Pembiayaan Konsumen
Nasabah/Debitur Wanprestasi
Dalam Wawancara dengan Agung Setyo Wibowo selaku
Surveyor,50 apabila dalam suatu perjanjian di PT Mega Auto Finance
Cabang Ambarawa si debitur/nasabah tidak melaksanakan apa yang
50 Wawancara dengan Agung Setyo Sebagai Surveyor Mega Auto Finance pada Hari Rabu Tanggal
23 Oktober 2019 pukul 13.15 Wib
52
telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan
wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai atau lupa atau
ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan
sesuatu hal yang dilarang/tidak boleh dilakukan.Hal ini berakibat
hukum yakni pihak/para pihak yang dirugikan dapat menuntut
pelaksanaan dari prestasi atau konsekwensi lain yang di atur dalam
perjanjian (ganti kerugian).
3.1. Wanprestasi
1) Debitor tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, tidak melakukan
pembayaran angsuran hutang pembiayaan dengan lewatnya
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh angsuran
2) Debitor tidak memenuhi kewajiban seperti merawat dan menjaga
keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinan kerusakan,
hilang atau musnah, satu dan lain hal atas resiko sendiri
3) Debitor melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh
dilakukan seperti menjual, meminjamkan atau melakukan
perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan dan/atau berakibat
beralihnya barang jaminan tersebut kepada pihak lain siapapun
adanya, dengan bentuk dan cara apapun juga, tanpa
pemberitahuan kepada pihak kreditur.
4) Barang jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan
penyitaan pihak lain siapapun.
53
3.2. Hambatan
Dari wanprestasi yang ditemukan di PT. Mega Auto Finance.
Upaya penyelesaian wanprestasi didasarkan pada beberapa keadaan.
3.2.1. Keterlambatan pembayaran (Over Due)
1) Konsumen over due (4-15 hari)
Kredit Accounting mengingatkan debitur lewat telepon serta
mengkonfirmasikan bahwa angsuran kredit telah jatuh tempo
dan meminta debitur untuk segera melakukan pembayaran
dengan tetap selalu menjaga hubungan baik antara PT. Mega
Auto Finance dengan debitur agar angsuran-angsuran
berikutnya debitur selalu membayar tepat waktu.
2) Customer over due (16-30 hari).
Pihak Mega Auto Finance melakukan pemanggilan terhadap
nasabah/debitur untuk di lakukan wawancara kepada pihak
Mega dan mengirim petugas Costumer Marketing Officer
berkunjung langsung kerumah debitur untuk mengingatkan
agar segera membayar angsuran beserta dengan denda
keterlambatan pembayaran di ikuti dengan pengecekan objek
perjanjian berupa kendaraan bermotor, dan mengingatkan
pihak debitur untuk tetap bertanggung jawab dengan
memberikan surat peringatan.
3) Konsumen over due (31- 60 hari).
Debitur dalam posisi ini sudah masuk dalam katagori debitur
yang memiliki kemampuan pembayaran kredit yang buruk,
54
surat peringatan pertama sampai surat peringatan terakhir
sudah seharusnya sampai pada debitur. Debitur tidak juga
membayar angsuran hutangnya maka pihak Mega Auto
Finance dapat melakukan penarikan kendaraan. Sebelum
melakukan penarikan, perlu dipersiapkan data-data pendukung
proses penarikan, dan diusahakan pendekatan dengan debitur
agar proses penarikan berjalan lancar.
3.3. Penarikan Obyek Pembiayaan
Penarikan obyek pembiayaan yang merupakan barang
jaminan dilakukan oleh Remedial Operational melalui
Eksekutor/Debt Collector. Dalam melakukan penarikan obyek
pembiayaan tersebut maka dokumen - dokumen yang diperlukan di
analisa dan di cek kelengkapannya. Adapun dokumen yang perlu
disiapkan yaitu :
1) Surat Kuasa
2) Kartu Account Receivable (Kartu A/R)
3) Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK)
3.4. Eksekusi Obyek Jaminan
Mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi
atas barang yang menjadi jaminan fiducia, apabila debitur tidak
dapat mengembalikan kreditnya tepat pada waktunya, cidera janji,
maka Mega Auto Finance memberitahukan secara tertulis kepada
mereka agar segera menyerahkan objek jaminan fidusia dan debitur
wajib menyerahkannya kepada Pihak Mega Auto Finance.
55
Mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi atas barang yang
menjadi jaminan fiducia dapat dilakukan dengan cara :
a) Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas
kekuasaan Penerima Fiducia melalui pelelangan umum dan
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
b) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan Pemberi (Debitur) dan Penerima Fidusia (Kreditur)
jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang
menguntungkan para pihak.
Dalam Wawancara dengan Surveyor PT Mega Auto Finance
dalam Penarikan/eksekusi obyek jaminan fidusia kendaraan
bermotor dengan membandingkan 2(dua) kasus debitur/nasabah
1) Nasabah/debitur a.n Cator Siswo Utomo
Melakukan pembelian kendaraan berupa motor “All New
Beat ESP CBS” Dengan bantuan perusahaan pembiayaan konsumen
Mega Auto Finance yang tenor pelunasan 24 bulan. Yang kemudian
pada pembayaran kredit ke 12 telah telat selama 33 hari. Pihak Mega
Auto Finance bekerja sama dengan petugas Eksekutor/DebtColector
untuk menangani permasalahan kredit. Sebelum itu pihak Pihak
Mega Auto Finance telah melakukan upaya sesuai prosedur
perusahaan dengan melakukan :
a) Menghubungi nasabah melalui telpon/handphone yang tertera
pada data kredit si debitur
56
b) Pihak Mega Auto Finance langsung melakukan tindakan on the
spot, pengecekan data dari awal, apakah terdapat masalah atau
kendala.
c) Pihak Mega Auto Finance akan memberikan surat-surat sebagai
berikut: Surat peringatan, Surat panggilan, Somasi satu (1),
Somasi dua (2), Somasi tiga (3)
Proses eksekusi obyek jaminan kendaraan motor yang terjadi
DebtCollector dalam penarikan obyek oleh nasabah a.n Cator Siswo
Utomo.
a) Nasabah/ Debitur meminta waktu pemunduran selama 1(satu)
minggu untuk pelunasan kredit ke 12.
b) Petugas Collector meminta jaminan uang administrasi antara Rp.
100.000 (seratus ribu rupiah) – Rp. 150.000 (seratus limapuluh
ribu rupiah) yang sewajarnya untuk tanda bukti laporan ke
kantor PT. Mega Auto Finance
c) Dalam waktu 1(satu) minggu kemudian, pihak nasabah/debitur
benar tidak bisa melunasi hutang angsuran. Kemudian obyek
kendaraan secara perjanjian harus di bawa ke PT Mega Auto
Finance untuk proses di eksekusi/lelang guna melunasi hutang
Nasabah.
d) Dalam Eksekusi berupa obyek kendaraan bermotor berupa “All
New Beat ESP CBS” hasil lelang di bawah dari harga yang bisa
untuk melunasi hutang debitur di karenakan kendaraan
mengalami cacat bentuk yang di akibatkan selama
57
nasabah/debitur memiliki obyek kendaraan tersebut pernah
mengalami kecelakaan.
e) Apabila kendaraan mengalami cacat bentuk fisik sekitar 30%
maka pihak Mega Auto Finance akan memberikan penggantian
obyek fasilitas sebagai bukti asuransi dengan syarat sisa tenor
kredit debitur di anggap lunas dan di wajibkan untuk membeli
kendaraan baru dengan tenor dan kredit baru dari awal.
f) Pihak Mega Auto Finance menginformasikan pemberitahuan ke
nasabah/debitur melalui surat pemberitahuan untuk debitur
melakukan pelunasan sisa hutang
2) Nasabah/Debitur a .n Wahyuni
Melakukan pembelian kendaraan berupa motor “New REVO
FIT FI MMC” Dengan bantuan perusahaan pembiayaan konsumen
Mega Auto Finance yang tenor pelunasan 35 kali . Yang kemudian
pada pembayaran kredit ke 28 telah telat selama 35 hari. Pihak Mega
Auto Finance bekerja sama dengan petugas Eksekutor/DebtColector
untuk menangani permasalahan kredit. Sebelum itu pihak Pihak
Mega auto Finance telah melakukan upaya sesuai prosedur
perusahaan dengan melakukan :
a) Menghubungi lewat telpon/handphone yang tertera pada data
kredit si debitur
b) Pihak Mega Auto Finance langsung melakukan tindakan on the
spot, pengecekan data dari awal, apakah terdapat masalah atau
kendala.
58
c) Pihak Mega Auto Finance akan memberikan surat-surat sebagai
berikut: Surat peringatan, Surat panggilan, Somasi satu (1),
Somasi dua (2), Somasi tiga (3) .
Proses eksekusi obyek jaminan kendaraan motor yang terjadi
DebtCollector dalam penarikan obyek oleh nasabah a.n Wahyuni:
a) Petugas DebtCollector mengalami kesulitan dalam
mengeksekusi jaminan obyek karena pihak nasabah/debitur
secara tertutup dan menolak atas penarikan obyek jaminan
fidusia
b) DebtCollector meminta bantuan pihak RT/RW setempat dengan
nasabah yang secara tertutup/menolak atas eksekusi obyek
kendaraan bermotor
c) Nasabah meminta waktu untuk melunasi kredit tempo bulan ke
28 dengan alasan ekonomi yang sedang tidak stabil
d) Dengan pemberian waktu yang sudah di berikan nasabah/debitur
tidak sanggup melunasi kredit yang sudah disepakati
e) Petugas DebtCollector melakukan eksekusi obyek kendaraan
bermotor guna di bawa ke kantor PT Mega Auto Finance yang
kemudian dilakukan lelang untuk melunasi hasil piutang
nasabah/debitur
f) Dalam Eksekusi berupa obyek kendaraan bermotor berupa “New
Revo FIT FI ” ternyata hasil lelang di bawah dari harga yang bisa
untuk melunasi hutang debitur
59
g) Pihak Mega Auto Finance menginformasikan pemberitahuan ke
nasabah/debitur melalui surat pemberitahuan untuk debitur
melakukan pelunasan sisa hutang
Pelaksanaan penjualan atau pelelangan tersebut baru dapat
dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan
secara tertulis oleh pemilik barang dan atau bank kepada pihak-pihak
yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar
didaerah yang bersangkutan. Hasil penjualan/pelelangan
dipergunakan untuk melunasi kewajiban debitur sehubungan dengan
pemberian kredit, dan kelebihannya akan dikembalikan kepada
pemilik barang/jaminan.
C. ANALISIS
Berdasarkan uraian di atas lebih lanjut penulis akan memberikan
analisis terkait “Problematika Eksekusi Jaminan di PT Mega
Auto Finance (Cabang Ambarawa)”
1. Tahap Pendaftaran Jaminan Fidusia
Pendaftaran Jaminan Fidusia Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:
“Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.
Serta Permenkeu No.130/PMK.010/2012 Pasal 6 Perusahaan
Pembiayaan yang telah melakukan perjanjian pembiayaan
konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan
fidusia sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat melakukan
60
pendaftaran jaminan fidusia sesuai kesepakatan dalam perjanjian
pembiayaan konsumen antara Perusahaan Pembiayaan dengan
konsumen. Tetapi obyek pembebanan jaminan pada Mega Auto
Finance hanya melaksanakan pendaftaran obyek mobil bukan
kendaraan bermotor yang seperti di muat pada Peraturan Menteri
Keuangan No 130/PMK.010/2012 . Obyek jaminan yang di
daftarkan yaitu mobil “Honda Brio BRV S-6MT” Tipe 1,5 L SOHC
4 Silinder Segaris 16 Katup i-VTEC + DBW dengan harga Rp.
263.200.000,- ( duaratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
menyerahkan pendaftaran jaminan fidusia kepada notaris yang telah
ditunjuk oleh pihak perusahaan
Padahal dalam dalam pendaftaran jaminan fidusia diatur di
Undang-undang no 42 tahun 1999 pasal 2 bahwa keduanya
kendaraan baik bermotor dan mobil harus wajib di daftarkan dengan
tidak membandingkan dan melihat bentuk obyek atau nominal
harga.
2. Pembebanan Jaminan Fidusia
Pembebanan Jaminan Fidusia di Mega Auto Finance Cab.
Ambarawa. Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa
romawi “fides” yang berarti kepercayaan. Dalam terminologi
Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu fiduciare
eigendom overdracht yaitu penyerahan hak milik secara
kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut
61
Fiduciary Transfer of Ownership. Pengertian fidusia adalah
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan
dengan ketentuan bahwa benda yangkepemilikannya dialihkan tetap
dalam penguasaaan pemilik benda. Menurut A Hamzah dan Senjun
Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak
milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya perjanjian
pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang
diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya
dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan
utang debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor,
tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan
hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditor-
eigenaar.51
Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari perjanjian
pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk
memenuhi suatu prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu,
yang dapat dinilai dengan uang. Pembebanan benda dengan jaminan
fidusia dibuat dengan akta notaris yang ditulis dengan bahasa
Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.
Jaminan fidusia pada Mega Auto Finance dibagi menjadi 2 :
51 A. Hamzah dan Senjun Manulang, Loc.Cit.
62
a) Jaminan fidusia yang di daftarkan, terhadap jaminan yang
dibebani fidusia dengan obyek nominal harga lebih dari Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
Seperti pada hasil penelitian pada pihak Mega Auto Finance
mendaftarkan obyek Mobil “Honda Brio BRV S-6MT” Tipe 1,5
L SOHC 4 Silinder Segaris 16 Katup i-VTEC + DBW dengan
harga Rp. 263.200.000,- ( duaratus enam puluh tiga juta dua
ratus ribu rupiah) karena nominal jaminan fidusia lebih dari Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan aturan
pembebanan jaminan fidusia pada Mega Auto Finance
b) Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, jaminan fidusia yang
tidak didaftarkan ini dalam bentuk notariil dan dibawah tangan,
fidusia yang sampai pada notariil adalah benda jaminan dengan
nominal jumlah harga obyek dibawah Rp. 40.000.000,- (empat
puluh juta rupiah). Dalam hasil penelitian pihak Mega Auto
Finance tidak mendaftarkan obyek berupa kendaraan bermotor
1) “All New Beat ESP CBS” dengan harga Rp. 16.244.000,-
(enam belas juta rupiah dua ratus empat puluh empat ribu
rupiah)
2) “New REVO FIT FI MMC” dengan harga Rp. 12.950.000,-
(dua belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)
Mega Auto Finance dalam pembebanan obyek jaminan
fidusia di bawah nilai harga Rp. 40.000.000-, (empat puluh juta
rupiah) tidak mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia.
63
Padahal kewajiban mendaftarkan fidusia ke kantor pendaftaran
fidusia sangatlah penting karena setelah mendaftarkan fidusia pihak
penerima fidusia akan menerima sertifikat fidusia, dimana sertifikat
jaminan fidusia ini merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang
didalamnya dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” dan memiliki kekuatan eksekutorial
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia menjelaskan, benda yang dibebani dengan
jaminan fidusia wajib di daftarkan. Pasal lain yang mengatur lebih
jelas mengenai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor wajib
didaftarkan yaitu Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran
jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan
pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan
pembebanan jaminan fidusia. Pada Mega Auto Finance jaminan
fidusia khususnya sepeda motor tidak didaftarkan karena harga
obyek motor dipasaran rata-rata hanya mencapai Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) saat di lakukan lelang. Sehingga jaminan atas
sepeda motor hanya sampai di bawah tangan. Alasan lain terhadap
sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia tidak di daftarkan
karena biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran cukup besar dan
Pihak Mega Auto Finance tidak ingin membebani debitor, prosesnya
64
yang panjang, serta apabila jaminan fidusia tersebut didaftarkan dan
debitor telah melunasi utangnya, terhadap jaminan fidusia tersebut
harus dilakukan roya fidusia atau penghapusan fidusia secara
materiil.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 tahun 2015
tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan
akta jaminan fidusia. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No 21 tahun 2015 menentukan
bahwa hapusnya jaminan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah
Fidusia tidak mengatur sanksi secara tegas bagi penerima fidusia,
kuasa atau wakilnya apabila tidak melakukan penghapusan fidusia.
Dalam hal ini pemberi fidusia menjadi pihak yang dirugikan
karena sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No 21 tahun 2015 bahwa : “Jika
penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan
penghapusan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 tahun 2015,
jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali”.
Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan dengan tidak dilakukannya
penghapusan jaminan fidusia adalah karena belum adanya aturan
yang secara tegas (kekosongan hukum) terkait implikasi yuridis bagi
kreditur sebagai penerima fidusia yang tidak melakukan
penghapusan jaminan fidusia, sehingga masih belum ada kesadaran
penuh bagi penerima fidusia bahwa proses penghapusan jaminan
65
fidusia tersebut masih merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan. Dampak yang mungkin terjadi adalah tidak adanya
kepastian hukum tentang status dari objek fidusia tersebut.
2.1. Perlindungan HukumKreditur Atas Jaminan Yang Tidak Di
daftarkan
Perlindungan hukum bagi kreditur atas pembebanan jaminan
fidusia yang tidak didaftarkan di Mega Auto Finance yaitu tetap ada
perlindungan hukumnya bagi kreditur, namun kreditur merupakan
kreditur konkuren, bukan kreditur separatis yang memiliki hak untuk
didahulukan atas pelunasan piutangnya, dengan cara mengeksekusi
benda jaminan fidusia secara langsung menggunakan sertifikat
jaminan fidusia, untuk menjual benda jaminan guna memenuhi
utang si debitor apabila debitor wan prestasi.
Menurut penulis, apa yang dilakukan pihak Mega Auto
Finance kurang memenuhi hukum yang sudah ditetapkan, karena
Mega Auto Finance tidak mendaftarkan jaminan fidusia obyek
kendaraan motor berupa “All New Beat ESP CBS” dengan harga Rp.
16.244.000,- (enam belas juta rupiah dua ratus empat puluh empat
ribu rupiah) dan “New REVO FIT FI MMC” dengan harga Rp.
12.950.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh empat ribu
rupiah) dengan alasan nominal harga obyek tidak lebih dari
Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) padahal pendaftaran fidusia atas
kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang
66
Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang
Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor
dengan pembebanan jaminan fidusia, dan tidak ada ketentuan
minimun harga jaminan fidusia harus di daftarkan
3) Penyelesaian Masalah Penyelesaian Masalah dalam Pembiayaan
Konsumen Nasabah/Debitur Wanprestasi
Proses pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia di Mega
Auto Finance yang kemudian muncul permasalahan yang timbul
dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia adalah sebagai
berikut
Keterlambatan pembayaran (Over Due)
1) Konsumen over due (4-15 hari)
2) Customer over due (16-30 hari)
3) Konsumen over due (31- 60 hari)
a) Terdapat tunggakan angsuran kredit nasabah/debitur a.n Catur
Siswo Utomo “ALL New Beat ESP CBS” dan a.n Wahyuni
“New Revo FIT FI MMC” dengan demikian jelas bahwa Mega
Auto Finance telah mengalami kesulitan dalam memperoleh
kembali pelunasan kredit yang telah diberikan. Oleh karena itu,
bank harus melakukan upaya untuk mendapatkan kembali
pelunasan kredit yang telah diberikan tersebut. Upaya yang
dilakukan oleh pihak Mega Auto Finance :
67
1) Menghubungi pihak nasabah melalui telepon atau sms.
2) Pihak bank langsung melakukan tindakan on the spot,
pengecekan data dari awal, apakah terdapat masalah atau
kendala.
3) Pihak bank akan memberikan surat-surat sebagai berikut:
Surat peringatan, Surat panggilan, Somasi satu (1), Somasi
dua (2), Somasi tiga (3) .
Dalam hal surat peringatan sampai dengan somasi terakhir
yang telah disampaikan oleh bank kepada debitur tidak
diperhatikan, maka Mega Auto Finance memanggil
nasabah/debitur a.n Catur Siswo Utomo dan a.n Wahyuni .
Pemanggilan ini bertujuan untuk mengadakan wawancara
sehinga dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi oleh
debitur yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran angsuran
kredit, dengan demikian dapat diketahui apakah kredit tersebut
bermasalah karena kesengajaan dari debitur yang memang tidak
mau melunasi kreditnya atau karena hal lain diluar kekuasaan
debitur.
b) Pihak nasabah/debitur a.n Wahyuni “New Revo FIT FI MMC”
mempersulit petugas eksekutor DebtCollector dan tidak
menunjukkan objek jaminan. maka bank melakukan tindakan
verifikasi ke lapangan oleh Petugas DebtCollector untuk
mendapatkan informasi pemeriksaan obyek jaminan. Bank
dalam pemberian fasilitas kredit mempercayakan kepada
68
nasabah/debitur untuk bekerja sama dengan petugas dalam
proses penanganan kredit
c) Obyek fidusia mengalami cacat bentuk nasabah/debitur a.n
Wahyuni “New Revo FIT FI MMC” obyek kendaraan
mengalami cacat bentuk di akibatkan kecelakaan/kesalahaan
penggunaan dari nasabah/debitur. Apabila objek fidusia
mengalami cacat bentuk maka bank bekerja sama dengan pihak
asuransi. Pihak dari bank menelusuri terlebih dahulu apa yang
menyebabkan objek jaminan fidusia tersebut mengalami cacat
bentuk. Apabila kendaraan mengalami cacat bentuk fisik sekitar
30% maka pihak Mega Auto Finance akan memberikan
penggantian obyek fasilitas sebagai bukti asuransi dengan syarat
sisa tenor kredit debitur di anggap lunas dan di wajibkan untuk
membeli kendaraan baru dengan tenor dan kredit baru dari awal
yang kemudian baru mengkalim kepada pihak asuransi. Apabila
objek fidusia tersebut di akibatkan kesalahan penggunaan dari
nasabah/debitur maka nasabah/debitur tetap bertanggungjawab
dan melunasi biaya untuk perbaikan obyek kendaraan terhadap
bank.
Mengenai Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur
dalam pasal : 1 ayat 2 dan 4, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 Undang –
undang no 42 tahun 1999 Jaminan fidusia, berdasarkan perjanjian
pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi;
Hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia; Klaim
69
asuransi, untuk benda yang merupakan obyek fidusia yang
diasuransikan.
Objek jaminan fidusia hanya dapat dipergunakan oleh
pemberi fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak
ada kewajiban bagi pemberi fidusia untuk membayar biaya atau
ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada
penerima fidusia. Namun pemberi fidusia berkewajiban untuk
memelihara objek jaminan fidusia tersebut dengan sebaik-
baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk
memelihara dan perbaikkan atas objek jaminan fidusia atas biaya
dan tanggungan pemberi fidusia sendiri. Serta membayar pajak
dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu.52
d) Dalam penjualan atau lelang obyek jaminan fidusia kendaraan
motor “All New Beat ESP CBS” dan “New Revo FIT FI MMC”
di Mega Auto Finance karena harga obyek motor dipasaran rata-
rata hanya mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat
di lakukan lelang, jika mendapatkan sisa hasil penjualan maka
uang sisa lelang tersebut di kembalikan ke pihak
nasabah/debitur. Jika harga jual atau lelang obyek jaminan
fidusia masih kurang kesepakatan pembayaran perjanjian utang-
piutang maka pihak nasabah/debitur masih harus wajib
membayar sisa pokok hutang yang masih ada di Mega Auto
Finance. Dalam hal tersebut sudah pasti debitur/nasabah harus
52 Ibid
70
melunasi sisa hutang kredit, namun menggunakan hak yagn
konkurent berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata yang relatif
lemah. Dalam kenyataan, hak- hak yang melekat pada agunan
kredit tersebut tidak sepenuhnya mudah untuk dilaksanakan.
Kemudahan-kemudahan itu diupayakan dalam Undang –
undang Hak Tanggungan maupun dalam Undang – undang
Jaminan Fidusia yang isinya dapat dikemukakan sebagai berikut:
Pasal 14 ayat 2 Undang – undang Hak Tanggungan dan Pasal 15
ayat 2 Undang - undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan
dalam Sertifikanya memuat “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; Pasal
14 ayat 3 Undang – undang Hak Tanggungan dan Pasal 15 ayat 2
Undang – undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Sertifikat
Hak Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap; Pasal 20 Undang – undang Hak
Tanggungan dan Pasal 29 Undang – undang Jaminan Fidusia
isinya menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji,maka obyek
jaminan dapat dilakukan; dengan cara pelaksanaan titel
eksekutorial (seperti telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap); menjual sendiri melalui pelelangan umum; atas
kesepakatan kedua belah pihak dapat menjual di bawah tangan.
Undang-undang mengatur mengenai kemudahan bagi
kreditur untuk melakukan penjualan obyek jaminan kredit
71
tersebut baik yang dilakukan melalui kantor lelang maupun
penjualan di bawah tangan, akan tetapi dalam praktek hal tersebut
masih terdapat kendala yaitu masih diperlukan Fiat Eksekusi dari
Pengadilan. Berdasarkan penjelasan pasal 14 ayat 2 dan 3 Undang
– undang Hak Tanggungan bahwa terdapat kata-kata “melalui
tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executif
sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata”. Ini berarti
sekalipun debitur telah cidera mata dapat dilakukan. Dalam
praktek pihak kantor lelang akan meminta adanya fiat pengadilan
mengenai eksekusi jaminan kredit tersebut. Tanpa adanya
penetapan pengadilan mengenai eksekusi jaminan kredit tersebut,
pelaksanaan penjualan akan mengalami kesulitan dan masih
terdapat “permasalahan hukum”. Walaupun pengadilan telah
menetapkan adanya eksekusi atas obyek jaminan kredit, pihak
debitur mengadakan upaya bantahan mengenai penetapan
eksekusi tersebut dengan alasan-alasan yang dapat diterima
hakim. Hal demikian juga akan memperpanjang pelaksanaan
eksekusi jaminan kredit.
Pengalihan Benda: Droit de suit, yaitu hak mengikuti atas
benda yang menjadi obyek tidak berlaku atas jaminan fidusia.
Apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau pemberi
fidusia. Hal ini akan dapat merugikan debitur yang baik, atas
benda persediaan yang dijaminkan mengunakan fidusia. Undang
– undang Jaminan fidusia no 49 tahun 1999 pasal 22, jika
72
pembelian dilakukan dengan cara kredit, dan uang angsuran
kredit oleh debitur tidak diseetorkan. Dengan demikian pembeli
barang, Kendaraan bermotor akan sulit memperoleh BPKB.
Eksekusi objek jaminan fidusia Pada Pasal 30 Undang-
undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pemberi
Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.
Menurut pendapat Bachtiar Sibarani, eksekusi adalah
pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap/pelaksanaan secara paksa
dokumen perjanjian yang dipersamakan dengan putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.53 Haruslah
dengan mempertimbangkan rasa moral, yang sebelumnya
dilakukan pendekatan terlebih dahulu, dengan menjelaskan
kembali subtansi pokok dalam perjanjian fidusia kepada debitur.
Nilai transaksi barang berubah Jaminan fidusia diberikan atas
dasar kepercayaan, yang dipegang pihak bank adalah hak
miliknya bukan bendanya
Menurut penulis untuk masalah penyelesaian perselisihan
yang terjadi seperti kasus di atas, biasanya pihak kreditur
menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat, dan
dengan gugatan pengadilan. Namun dalam praktek yang biasa terjadi
53Bachtiar Sibarani, Loc.Cit
73
pihak kreditur biasanya lebih memilih menggunakan cara
musyawarah mufakat, karena dengan menggunakan cara tersebut
dirasa lebih efektif dan tidak terlalu rumit, serta biaya yang
dikeluarkanpun lebih murah dibandingkan dengan menggunakan
cara gugatan pengadilan.
Pemberian kredit dengan jaminan fidusia sangat beresiko
apabila jangka waktu kreditnya panjang. Sebab bila jangka
waktunya panjang, maka nilai transaksi barang dari tahun ke tahun
akan menurun sehingga harga barang tersebut menjadi murah. Hal
ini akan menjadi masalah ketika debitur wanprestasi ternyata pada
saat benda tersebut dijual harganya menjadi rendah sehingga tidak
dapat menutupi kekurangan hutang dari debitur. Dan untuk barang
penarikan dari hasil cidera janji debitur yang tidak bisa melunasi
hutang-piutang dalam kurung waktu 30 hari (1 bulan) dalam
perjanjian awal yaitu jaminan fidusia berupa obyek kendaraan
bermotor, kendaraan akan di lelang. Pada Undang-undang No. 42
tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat 1 huruf (b)
penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan
Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
Seharusnya kredit dengan jaminan fidusia diberikan untuk
kredit dengan jangka waktu pendek dan menengah agar nilai obyek
transaksi tidak terlalu menurun.