15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Suatu perbuatan Pinjam meminjam uang tidak lepas dari Perjanjian yang

menjadi salah satu sumber hukum perikatan (Verbentenis / Obligatoir) dalam

Hukum Perdata di indonesia. Pengertian perjanjian terdapat dalam pasal 1313

KUHPdt yang menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Atau dapat

diartikan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana

dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Akibat dari suatu Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang berisi, perjanjian yang dibuat sacara sah berlaku mengikat sebagai undang-

undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas kekuatan mengikat perjanjian

dikenal pula dengan istilah Pacta Sun Servanda, bahwa perjanjian mengikat pihak-

pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.

Perjanjian mempunyai banyak jenisnya, salah satunya perjanjian pinjam

meminjam yang secara tegas dijelaskan dalam Bab Ketiga belas KUHPdt Tentang

Pinjam Meminjam, pasal 1754 menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah

perjanjian dengan mana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain suatu

16

jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa

pihak yang lain akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan

yang sama pula.

Ikatan hukum yang terjadi karena perbuatan pimjam meminjam dimana

pihak pemberi pinjaman menyerahkan suatu barang kepada pihak penerima

pinjaman sesuai dengan perjanjian dan pihak menerima pinjaman menjadi pemilik

barang yang dipinjam, dan bertanggungjawab untuk mengganti sebagaimana

barang itu diterima pada awal perjanjian. Barang yang menjadi objek perjanjian ini

adalah barang-barang yang habis pakai atau dapat diartikan barang-barang yang

dapat habis atau musnah karena pemakaiannya contohnya uang, sabun, dll.

Secara umum perjanjian pinjam meminjam dalam hukum perdata diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab 13 (tiga belas) tentang pinjam

meminjam. Pengertian dari pinjam meminjam secara umum terdapat dalam pasal

1754 KUHPdt yang berbunyi : 23

”Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang

yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan

keadaan yang sama pula”

23 Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

17

Dari pengertian diatas, adanya ikatan hukum yang terjadi karena perbuatan

pimjam meminjam dimana pihak pemberi pinjaman menyerahkan suatu barang

kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan perjanjian dan pihak menerima

pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan bertanggungjawab untuk

mengganti sebagaimana barang itu diterima pada awal perjanjian.24 Barang yang

menjadi objek perjanjian ini adalah barang-barang yang habis pakai atau dapat

diartikan barang-barang yang dapat habis atau musnah karena pemakaiannya

contohnya pinjam meminjam uang atau biasa disebut hutang piutang uang.

2. Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Dari pengertian pinjam meminjam diatas, dapat disimpulkan bahwa Pihak

dalam perjanjian pinjam meminjam pada dasarnya terdiri dari dua pihak yang dapat

berbentuk perorangan ataupun badan hukum yaitu :

a. Pemberi pinjaman (kreditur)

Pemberi pinjaman adalah pihak yang memiliki objek perjanjian (uang).

Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang

mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat

ditagih di muka pengadilan.

b. Penerima pinjaman (debitur)

24 pasal 1755 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

18

Penerima Pinjaman adalah pihak yang membutuhkan objek pinjaman untuk

dipinjam dan akan dikembalikan berdasarkan keadaan asal ataupun dapat

ditambahkan bunga sesuai perjanjian. Dalam Undang-undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah menjelaskan bahwa yang dimaksud

dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau

undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.

Dari kedua pihak diatas menimbulkan suatu hubungan hukum dengan

adanya kesepakatan untuk melakukan perjanjian yang objeknya berupa uang, dan

menentukan unsur-unsur jalannya perjanjian dengan sedikitnya menetapkan

jangkawaktu, jumlah objek yang diperjanjikan, kewajiban pihak debitur dalam

proses pemenuhan perjanjian seperti penetapan bunga yang wajib dibayarkan oleh

debitur dan juga penetapan sanksi yang semuanya disepakati bersama antara debitur

dan kreditur.

B. Tinjauan Umum Tentang Financial Tecnologi

1. Pengertian Financial Technology

Di Indonesia fintech dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi. Pengaturannya secara umum terdapat dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada pasal 1 angka 3

menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi (Fintech adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

19

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka

melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung

melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet.25

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai Financial Technology

(Teknologi Finansial), yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia

Nomor 19/12PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa

teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam system keuangan yang

menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat

berdampak pada stabilitas mineter, stabilitas system keuangan, dan/atau efisiensi,

kelancaran, keamanan, dan keandalan system pembayaran.26

Konsep fintech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang

dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. Fintech menjadi

solusi dibidang keuangan Indonesia.

2. Jenis-jenis Fintech

Seiring perkembangan teknologi dibidang keuangan berpengaruh juga dengan

perkembangan teknologi finansial (Fintech) sampai sekarang ini, diantaranya :

a. Managemen Asset

Kesibukan pengoprasian perusahaan, seperti penggajian, pengelolaan

karyawan, system pembiayaan, dan lain-lain. Menjadikan suatu peluang untuk

25 Nuzul Rahmayani, 2018, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Perusahaan

Berbasis Financial Technology di Indonesia, Pagaruyuang Law Jurnal Vol 2 No 1, hlm 25. 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi

Finansial

20

membuka bidang usaha. Jojonomic misalnya, salah satu jenis starup yang

bergerak dibidang managemen asset. Perusahaan ini menyediakan platform

Expense Management System untuk membantu berjalannya sebuah usaha lebih

praktis dan efesien. Dengan adanya starup seperti ini suatu perusahaan akan

lebih paperless, karena semua penggantian biaya yang semula dilakukan secara

manual, cukup digantikan menggunakan alpikasi yang mempermudah dan

mempercepat operasional perusahaan.

b. Crowd Funding

Crowd Funding adalah startup yang menyediakan platform penggalangan

dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan.

Seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan

sebagainya. Penggalangan dana tersebut dilakukan secara online dan starup

terbesar tersebut salah satunya Kitabisa.com. startup ini diciptakan sebagai

wadah agar dapat membantu sesame dengan cara yang lebih mudah, aman, dan

efisien.

c. E-Money

Elektronik Money (uang elektronik) atau biasa disebut sebagai dompet

digital adalah uang digital yang dapat digunakan untuk berbelanja, membayar

tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi. Salahsatu dompet digital yang

sekarang ini sedang ramai dibicarakan adalah OVO, dimana dapat membayar

uang SPP sekolah menggunakan aplikasi OVO tersebut.

d. Insurance

21

Jenis starup yang bergerak dibidang asuransi ini menyediakan layanan

kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya,

dan sebagainya. Contohnya Hioscar.com

e. Peer to Peer Landing

Peer to peer (P2P) Lending adalah starup yang menyediakan platform

pinjaman uang secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian

paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk

mendirikan starup jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang

membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya. KTA

Kilat adalah salah satu starup yang bergerak dibidang P2P Lending yang

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara cukup

mengisi formulir di platform KTA Kilat dan dalam waktu cukup singkat dapat

mendapatkan pinjaman uang.

f. Payment Gateway

Bertumbuhnya perusahaan e-commerce memicu pula semakin banyak

didirikannya starup yang menjadi jembatan penghubung antara e-commerce

dengan pelanggan, terutama dalam hal system pembayaran. Layanan yang

disediakan starup untuk e-commerce ini disebut dengan layanan payment

gateway yang memungkinkan masyarakat memilih beragam metode

pembayaran berbasis digital yang dikelola oleh sejumlah starup. Dengan

demikian akan meningkatkan volume penjualan e-commerce. payment

gareway diantaranya adalah Ipaymu.

22

g. Remittence

Remittance adalah starup yang khusus menyediakan layanan pengiriman

uang antar Negara. Banyak didirikannya starup remittance ini dalam rangka

membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan.

Adanya starup jenis ini membantu para TKI atau siapa saja yang salah satu

anggota keluarganya berada di luar negeri, karena pengiriman yang mudah dan

biaya yang lebih murah.

h. Securitas

Saham, Forex, reksadana, dan lainnya merupakan suatu jenis investasi.

Securitas dapat dikatakan jenis starup yang menyediakan platform untuk

berinvestasi saham secara online. Contohnya Bareksa.com

C. Tinjauan Umum Peer To Peer Lending

1. Pengertian Peer To Peer Lending

Pada umumnya sebelum mengenal adanya teknologi informasi, masyarakat

melakukan perjanjian masih menggunakan cara yang konvensional dengan bertemu

langsung antara para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian di suatu tempat

yang sama di permukaan bumi. Namun dewasa ini dengan perkembangan teknologi

informasi berdampak pula terhadap cara masyarakat melakukan suatu perjanjian,

perjanjian melalui media elektronik dewasa ini sangat diminati karena lebih efektif

dan efisien.

23

Perjanjian elektronik atau yang biasa disebut kontrak elektronik adalah

perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.27 Selanjutnya yang

disebut dengan sistim elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

menyebarkan informasi elektronik.28 Penggunaan istilah kontrak tidak terlepas dari

bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis.29 Perjanjian melalui media elektronik

dituangkan dalam dokumen elektronik yaitu setiap Informasi Elektronik yang

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,

dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.30

Dari penjabaran diatas maka yang dimaksud dengan perjanjian pinjam

meminjam uang berbasis teknologi informasi atau Peer To Peer Lending adalah

pertemuan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka

27 Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik

28 Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

29 Yayan Hanapi. 2019. Perjanjian terhadap Kontrak Perdagangan melalui Internet.

Surya Keadilan : Vol.3, No.1 Mei 2019.

30 Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

24

melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung

melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.31

2. Dasar Hukum Peer To Peer Lending

Peer to Peer Lending sebagai salah satu bentuk dari teknologi finansial yang

sekarang ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, untuk menunjang

perkambangan perekonomian diperlukan sarana hukum yang tepat. Adapun

sarana hukum yang berlaku dalam proses perjanjian Peer to Peer Lending

sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

Karena kegiatan pinjam meminjam uang dalam Fintech berbasis

teknologi informasi maka peraturan yang secara umum mendasari

berjalannya perjanjian tidak lepas dari Undang-undang nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.

Berbada dengan perjanjian konvensional yang dapat menggunakan lisan

untuk mengikat para pihak dalam membuat perjanjian, dalam perjanjian

elektronik ini diwajibkan untuk membuat kontrak elektronik, sebagaimana

yang disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik

mengikat para pihak”

31 pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77.POJK.01/2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

25

Dalam kontrak elektronik diperlukan pula suatu bentuk kesepakatan

masing-masing pihak yang dibuktikan dengan tandatangan elektronik

dalam kontrak elektronik, kekuatan hukum dari tandatangan elektronik ini

dituangkan dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“(1) tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan tanggung

jawab hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut . . .

“

Setelah kontrak elektronik tersebut mempunyai kekuatan hukum yang

sah, maka sesuai dengan amanat pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

menjelaskan, perjanjian tersebut mengikat dan apabila terjadi hal yang

tidak diinginkan dapat dimintai pertanggung jawaban dimuka pengadilan

dengan pembuktian kontrak elektronik sebagai dokumen elektronik

dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, hal ini

merupakan perluasan dari hukum acara yang berlaku di indonesia.

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Dasar hukum pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

secara khusus merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini

tidak lepas dari tugas dan wewenang OJK sebagai pihak pengatur dan

pengawas sebagai yang terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan

26

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang isinya, Otoritas Jasa

Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap

kegiatan jasa keuangan, salah satunya kegiatan jasa keuangan lainnya,

yang dimaksud jasa keuangan lainnya disini adalah penyelenggara layanan

jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Penetapan Penyelenggara

sebagai Layanan Jasa Keuangan lainnya ini juga selaras dengan penetapan

dari Bank Indonesia dalam pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank

Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau

teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi

finansial (fintech) kategori jasa keuangan/finansial lainnya.

Peraturan Otoritas Jasa Kauangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang

selanjutnya disebut POJK Fintech. Tujuan diadakannya peraturan tersebut

tentu untuk menerbitkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar

semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-

undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya.32

32 Rizky Kurniawan. 2019. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredi Pintar. Medan. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara. Hal. 30

27

Adapun pengaturan OJK dalam hal perjanjian Peer to Peer Lending

sebagai berikut :

Dalam pasal 1 ayat 3 POJK Fintech menjelaskan bahwa :

“Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi

pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian

pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem

elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Menurut pasal 2 ayat (2) POJK Fintech, penyelenggara dapat

berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Kepemilikan dari badan

hukum penyelenggara diatur dalam pasal 3 POJK Fintech yang berisi, bagi

penyelenggara yang berbentuk perseroan terbatas dapat didirikan dan

dimiliki oleh warga negara indonesia dan/atau asing, dan/atau badan

hukum indonesia dan/atau asing. Untuk kepemilikan saham bagi warga

negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara langsung maupun

tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen).

Dalam Kegiatan usahanya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5

POJK Fintech, yaitu penyelenggara menyediakan, mengelola, dan

mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman

yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman dan

Penyelenggara dapat bekerjasama dengan penyelenggara jasa keuangan

28

berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Yang dimaksud dengan Jasa Keuangan Berbasis Teknologi

Informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang terdapat dalam

penjalasan pasal 5 ayat (2) POJK Fintech yang menjelaskan :

“Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan jasa keuangan

berbasis teknologi informasi” antara lain penyelenggara layanan jasa

keuangan berbasis teknologi informasi di bidang sistem pembayaran,

perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, pembiayaan,

modal ventura, pergadaian, atau penjaminan.”

Dalam hal pemberian pinjaman dana kepada penerima pinjaman dalam

Peer to Peer Lending diberikan oleh OJK, hal ini diatur dalam pasal 6

batasan maksimal yang diberikan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar

rupiah).

Selanjutnya, sebagai bentuk pengawasan dari OJK yang terdapat

dalam pasal 7 POJK Fintech, bagi penyelenggara, sebelum melakukan

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diwajib

untuk mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Pengaturan alur

pendaftaran juga diatur secara rinci oleh OJK dalam pasal 8 ayat (3) POJK

Fintech dimana Permohonan pendaftaran oleh Penyelenggara

disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa

Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana

29

tercantum dalam Lampiran POJK Fintech , dan dilampiri dengan

dokumen yang paling sedikit memuat:

a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut

perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi

yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan

pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari: 1. pemegang

saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen);

2. anggota Direksi; dan 3. anggota Komisaris;

c. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;

d. surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang

berwenang;

e. bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait

Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan

operasional.

f. bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2);

g. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban

Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh

OJK.

Setelah penyelenggara melakukan pedaftaran dan telak mendapatkan

persetujuan dari OJK, selanjutnya dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun

30

sejak Tanggal terdaftar di OJK, penyelenggara wajib mengajukan

permohonan Izin sebagai Penyelenggara sebagaimana diamanatkan dalam

pasal 10 ayat (1) POJK Fintech. Sedangkan permohonan perizinan

penyelenggara dijelaskan dalam pasal 11 POJK Fintech yang alurnya

permohonan perizinan disampaikan kepada kepala eksekutif pengawas

perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa

lainnya dengan menggunakan formulir 2 dalam lampiran POJK Fontech

dan melampirkan paling sedikit :

a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut

perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi

yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang

berwenang

b. daftar kepemilikan

c. data pemegang saham

d. data direksi dan komisaris

e. fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih

berlaku selama proses permohonan perizinan atas nama pada salah

satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan

hukum Indonesia;

f. struktur organisasi Penyelenggara;

g. pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program

anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;

31

h. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama

i. bukti kesiapan operasional

j. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara;

k. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban

Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan

kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan

l. bukti pelunasan biaya perizinan.

Selain tentang syarat-syarat untuk menjadi penyelenggara, dalam

POJK Fintech juga mengatur tentang Penerima pinjaman sebagaimana

yang terdapat dalam pasal 15 POJK Fintech dan Pemberi Pinjaman yang

diatur dalam pasal 16 POJK Fintech yang menjelaskan bahwa, penerima

pinjaman dapat berbentuk orang perseorangan atau badan hukum yang

harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum indonesia. Sedangkan

pemberi pinjaman lebih luas cakupan subjek hukumnya yaitu

perseorangan atau badan hukum indonesia atai asing dan/atau lembaga

internasional.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan perjanjian layanan pinjam

meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam pasal 18 POJK

Fintech yang meliputi :

1. perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman

32

isi dari perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman ini

dituangkan dalam dokumen elektronik yang unsurnya diatur dalam

pasal 19 ayat (1) dan (2) POJK Fintech yaitu paling sedikit memuat :

a. nomor perjanjian;

b. tanggal perjanjian;

c. identitas para pihak;

d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;

e. jumlah pinjaman;

f. suku bunga pinjaman;

g. besarnya komisi;

h. jangka waktu;

i. rincian biaya terkait;

j. ketentuan mengenai denda (jika ada);

k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan

l. mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat

melanjutkan kegiatan operasionalnya;

pada saat berjalannya perjanjian antara penyelenggara dengan

pemberi pinjaman, sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 19 ayat

(3), (4) dan (5) POJK Fintech, Penyelenggara diwajibkan untuk

menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan

dana diluar dari informasi terkait identitas Penerima Pinjaman yang

sedikitnya memuat :

a. Jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman

33

b. Tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman

c. Bunga pinjaman

d. Jangka waktu pinjaman.

2. perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman

isi dari perjanjian antara Penerima Pinjaman dengan pemberi pinjaman ini

dituangkan dalam dokumen elektronik yang unsurnya diatur dalam pasal 20

POJK Fintech yaitu paling sedikit memuat :

a. nomor perjanjian;

b. tanggal perjanjian;

c. identitas para pihak;

d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;

e. jumlah pinjaman;

f. suku bunga pinjaman;

g. nilai angsuran;

h. jangka waktu;

i. objek jaminan (jika ada);

j. rincian biaya terkait;

k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan

l. mekanisme penyelesaian sengketa;

Penyelenggara diwajibkan untuk menyediakan akses informasi kepada

penerima pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima, diluar dari informasi

terkait identitas pemberi pinjaman.

34

Selain perjanjian diatas, untuk menjadi pertimbangan para pihak dalam

perjanjian sebagaimana diamanatkan dalam pasal 21 POJK Fintech, penyelenggara

dengan pengguna (Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman) harus melakukan

mitigasi risiko yang mencangkup seluruh risiko yang terdapat dalam Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, antara lain risiko

operasional dan risiko kredit.

Untuk menjamin keamanan transaksi pembayaran ataupun pemberian piutang,

dalam pasal 24 POJK Fintech mewajibkan Penyelenggara untuk menyediakan

escrow account dan virtual account dalam rangka layanan pinjam meminjam uang

berbasis teknollogi informasi. Tujuan penggunaan virtual account dan escrow

account dalam penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi ini terdapat dalam penjelasam pasal 24 POJK

FIntech, yaitu untuk melarang bagi Penyelenggara melakukan penghimpunan dana

masyarakat melalui rekening Penyelenggara.

3. Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending

Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang secara konvensional yang

terdiri dari 2 pihak. 33 Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis

teknologi informasi, terdiri dari 3 (tiga) pihak yaitu :

1. Penyelenggara

33 Komariah. 2013. Hukum Perdata. Malang : UMM Press. Hal. 118

35

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara sebagaimana dalam

pasal 1 ayat 6 POJK Fintech dijelaskan bahwa penyelenggara adalah

badan hukum indonesia yang menyediakan, mengelola, dan

mengoprasikan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

Bentuk dari Penyelenggara diatur dalam pasal 3 POJK Fintech yaitu

penyelenggara dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Bagi

penyelenggara yang berbentuk perseroan terbatas dapat didirikan dan

dimiliki oleh warga negara indonesia dan/atau asing, dan/atau badan

hukum indonesia dan/atau asing. Untuk kepemilikan saham bagi warga

negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara langsung maupun

tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen).

2. Penerima pinjaman

Penerima pinjaman menurut pasal 1 ayat 7 POJK Fintech menyebutkan

bahwa penerima pinjaman adalah orang atau badan hukum yang

mempunyai hutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang

berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman akan dipertemukan

dengan pemberi pinjaman oleh penyelenggara. Ketentuan untuk

menjadi penerima pinjaman terdapat dalam pasal 15 POJK Fintech yaitu

orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum

Indonesia.

3. Pemberi Pinjaman

36

Pemberi pinjaman menurut pasal 1 angka 8 POJK Fintech menyebutkan

bahwa pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan

usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam

meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman

merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada

penerima pinjaman yang membutuhkan dana yang dipertemukan oleh

penyelenggara. Ketentuan pemberi pinjaman diatur secara umum dalam

pasal 16 POJK Fintech yaitu pemberi pinjaman berbentuk perseorangan

warga negara indonesia atau asing, badan hukum indonesia/asing, badan

usaha indonesia/asing, dan / atau lembaga internasional.

D. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending

1. Pengertian Hubungan Hukum

Hubungan hokum adalah hubungan yang diatur oleh hokum, suatu hubungan

yang tidak diatur oleh hukum berarti bukan hubungan hukum. Misalnya

pertunangan dan lamaran bukanlah merupakan hubungan hukum. Hubungan

hukum bisa terjadi antara subjek hukum dengan subjek hukum atau subjek hukum

dengan objek hukum. Subjek yang dimaksut disini adalah orang perseorangan atau

badan hukum. Adapun hubungan subjek hukum dengan objek hukum adalah

adanya hak yang dikuasai oleh subjek hukum itu atas barang tersebut, baik

berwujud atau tidak berwujud dan barang bergerak atau barang tidak bergerak.

Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum bias dibedakan antara hubungan

hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik, perbedaan

antara keduanya terdapat pada hakikat hubungan itu atau hakikat transaksi yang

37

terjadi (the nature of transaction). Hakikat yang dimaksut adalah siapa pembuatnya

dan cangkupan berlakunya hubungan hukum tersebut. Contohnya dalam hubungan

hukum publik adanya pembuatan peraturan yaitu pemerintah dan berlaku secara

umum untuk subjek hukum atau objek hukum yang berada di ruang lingkup wilayah

republic Indonesia. Sedangkan apabila kita bicara hubungan hukum privat yang

membuat adalah para pihak dan berlaku untuk para pihak pembuatnya saja.34

Hubungan hukum terjadi antara dua pihak atau lebih subyek hukum yang masing-

masing mempunyai hak dan kewajiban, jadi dalam semua hubungan hukum di

dalam masyarakat diatur oleh hukum. Tidak semua hubungan dapat disebut sebagai

hubungan hokum, ada 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi untuk dapat disebut

sebagai hubungan hokum yaitu

1) adanya dasar hokum yaitu peraturan yang mengatur hubungan hokum, dan

2) timbulnya peristira hokum atau kejadian hokum.35

Dari syarat diatas, suatu perjanjian pinjam meminjam uang termasuk sebagai

suatu hubungan hokum dimana terdapat peraturan yang pengatur tentang perjanjian

pinjam meminjam uang yang secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata Bab Ketiga belas tentang Pinjam Meminjam pasal 1754 sampai pasal 1769.

Dan terdapat peristiwa hokum dimana kreditur memberikan kepada debitur suatu

jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian (Uang), dengan syarat

bahwa pihak debitur akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan

34 Peter Mahmud Marzuki. 2017. Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit

Kencana. Hal. 216 35 R. Soeroso. 2001. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 271

38

keadaan yang sama pula sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1754 KUHPdt.

Setelah pihak debitur menerima pinjaman, hak milik dari barang tersebut menjadi

milik debitur, dan jika barang tersebut musnah maka kemusnahan itu adalah atas

tanggungannya hal ini terdapat dalam pasal 1755 KUHPdt. Dalam perjanjian para

pihak juga diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang sesuai

dengan pasal 1765 KUHPdt.

2. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending Menurut POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi

Dari penjabaran hubungan hukum diatas, perjanjian Peer to Peer Lending

hampir sama dengan perjanjian pinjam meminjam uang pada umumnya yang diatur

dalam KUHPdt yaitu terdapat hubungan hukum yang bersifat privat antara subjek

hukum, namun terdapat perbedaan dari hubungan hukum dan peristiwa hukumnya,

apabila dalam Peristiwa hukum perjanjian hutang piutang terjadi antara pemberi

pinjaman dengan penerima pinjaman secara langsung dan mempunyai kuasa

masing-masing untuk mengatur isi perjanjiannya, apabila dalam perjanjian Peer to

Peer Lending terdapat 3 (tiga) pihak yang menjadi subjek dalam perjanjian, dimana

kuasa tertinggi terdapat di penyelenggara sebagai pihak yang menyediakan,

mengelola dan mengoperasikan layanan Peer to Peer Lending. Adapun hubungan

hukum dalam Peer to Peer Lending terdapat dalam pasal 18 POJK FIntech, yang

terdiri dari 2 (dua) hubungan hukum antara lain :

a. Perjanjian antara penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman

39

Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman berisi tentang

perjanjian persetujuan pendanaan yang berbentuk baku yaitu pemberi pinjaman

yang harus menyetujui syarat dan ketentuan khusus yang telah diatur oleh

penyelenggara selaku Platform Peer To Peer Lending.36 Perjanjian tersebut

dituangkan dalam dokumen elektronik yang isinya paling sedikit menurue pasal 19

ayat (1) dan (2) POJK Fintech memuat :

a) Nomor perjanjian

b) Tanggal perjanjian

c) Identitas para pihak

d) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak

e) Jumlah pinjaman

f) Suku bunga pinjaman

g) Besarnya komisi

h) Jangka waktu

i) Rincian biaya terkait

j) Ketentuan mengenai denda (jika ada)

k) Mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan

kegiatan operasional.

36 Alfhica Rezita Sari. Op.Cit.

40

Dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 ayat (3)

dan ayat (4) POJK Fintech, penyelenggara wajib menyediakan akses informasi

kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dana, namun tidak termasuk informasi

terkait identitas penerima pinjaman. Informasi penggunaan dana yang dapat diakses

oleh pemberi pinjaman sedikitnya diatur dalam pasal 19 ayat (5) POJK Fintech

yang memuat :

a) Jumlah dana yang dipinjamkan oleh penerima pinjaman

b) Tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman

c) Besaran bunga pinjaman, dan

d) Jangka waktu pinjaman

Adapun syarat dan ketentuan khusus yang diatur oleh penyelenggara Peer To

Peer Lending tersebut mengenai Pemberi Pinjaman selaku pihak yang akan

mengajukan pemberian dana melalui platform harus setuju dan sepakat untuk

menunjuk Penyelenggara layanan Fintech untuk bertindak untuk dan atas nama

Pemberi Pinjaman yaitu untuk menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada pihak

Penerima Pinjaman. Pemberian kuasa ini terjadi karena dalam pelaksanaan

kegiatan Peer to Peer Lending menuntut proses yang lebih cepat (sebagai bentuk

keunggulan).37 Dasar hokum permberian kuasa ini terdapat dalam pasal 1792

KUHPerdata menjelaskan :

37 Candrika Radita Putri. Op.Cit. Hal. 464

41

“pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang

memberikan kuasa (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya,

untuk Namanya menyelenggarakan suatu urusan”

Dalam konsep pemberian kuasa, pada umunya penerima kuasa memiliki beberapa

kewajiban yaitu :38

a) Melaksanakan kuasa yang diberikan dengan sesempurna mungkin

sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan oleh si pemberi kuasa.

b) Wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul akibat kelalaian

dan ketidak sempurnaan dalam melaksanakan wewenang yang

dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya.

c) Wajib melaporkan dan membuat perhitungan pertanggungjawaban atas

atas segala sesuatu yang dilakukannya sehubungan atas pelaksanaan

tugas yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1802 KUHPdt).

d) Wajib bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh “kuasa

sibstitusi”. Dan

e) Wajib membayar “bunga uang” tunai yang diterimanya jika uang yang

diterimanya dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri.

b. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

38 Ratna Hartanto dan Juliani Purnama Ramli. Op.Cit. hal, 333

42

Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman berisi tentang

perjanjian pinjam meminjam uang dimana penerima pinjaman mengajukan

permohonan pinjaman uang kepada pemberi pinjaman yang dituangkan dalam

dokumen elektronik yang diatur dalam pasal pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 POJK Fintech

yang sedikitnya berisi tentang :

a) Nomor perjanjian

b) Tanggal perjanjian

c) Identitas para pihak

d) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak

e) Jumlah pinjaman

f) Suku bunga pinjaman

g) Nilai angsuran

h) Jangka waktu

i) Objek jaminan (jika ada)

j) Rincian biaya terkait

k) Ketentuan mengenai denda (jika ada), dan

l) Mekanisme penyelesaian sengketa.

Pada saat berjalannya perjanjian pinjam meminjam uang, sesuai dengan

amanah pasal 20 ayat 3 dan ayat 4 POJK FIntech, penyelenggara wajib menyediakan

43

akses informasi kepada penerima pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima,

akses informasi yang diakses tidak termasuk informasi terkait identitas pemberi

pinjaman.

E. TanggungJawab Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti keadaan wajib

menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut,

dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya).39 Menurut Wahyu Sasongko,

tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut

ketentuan hukum yang berlaku dan di sini ada norma atau peraturan hukum yang

mengatur tentang tanggung jawab.40 Akibat menurut hokum yang dimaksut adalah

tentang kewajiban para pihak yang diatur dalam perjanjian sesuai asas Pacta Sun

Servanda dan Peraturan Perundang-undangan.

Secara umum dalam perjanjian pinjam meminjam para pihaknya memiliki

Kewajiban yang diatur dalam pasal 1759 sampai dengan pasal 1764 KUHPdt yang

berisi bahwa pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali apa yang telah

dipinjamkan sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Apabila

terdapat sengketa dalam perjanjian karena tidak ditetapkan waktu pengembalian

dalam awal perjanjian sesuai dengan pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

39 Kamus Besar Bahasa Indonesia

40 Sudut Hukum, Tanggung Jawab Hukum, https://suduthukum.com/2017, diakses 16

Oktober 2019

https://suduthukum.com/2017

44

maka hakim dalam memutus perkara dapat memberi kelonggaran sesuai keadaan

pemberi pinjaman. Sedangkan apabila sudah diperjanjikan bahwa penerima

pinjaman akan mengembalikan bilamana ia mampu untuk itu sesuai dengan pasal

1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka hakim yang akan menentukan

waktu pengembalian. Sedangkan kewajiban dari penerima pinjaman yaitu

mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang

telah ditentukan dalam perjanjian, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal

1760 KUHPdt. Apabila dalam perjanjian disepakati bunga maka penerima

pinjaman diwajibkan juga untuk mengembalikan pinjaman pokok ditambah dengan

bunga pinjaman sesuai perjanjian yang ditentukan dalam perjanjian ataupun

menurut Undang-Undang sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana dijelaskan

dalam pasal 1766 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Tanggungjawab Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending Menurut POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

tanggungjawab hukumnya hampir sama dengan perjanjian pinjam meminjam uang

secara konvensional hanya saja terdapat ketentuan khusus yang mengatur pemberi

pinjaman dan penerima pinjaman yaitu pemberi pinjaman dalam layanan pinjam

meminjam uang berbasis teknologi informasi (selanjutnya disebut Peer To Peer

Lending) dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri yang terdiri dari orang

perseorangan warga negara indonasia atau asing, badan hokum indonesia atau

asing, dan atau Lembaga internasional sebagaimana yang disebutkan dalam pasal

16 POJK Fintech. Sedangkan penerima pinjaman wajib berasal dan berdomisili di

45

wilayah hokum Indonesia yang dapat berbentuk orang perseorangan atau badan

hokum Indonesia.

Selain kekhususan diatas, dalam penyelenggaraan Peer To Peer Lending juga

terdapat pihak penyelenggara sebagai pihak yang menyediakan, mengelola dan

mengoprasikan layanan Peer To Peer Lending. Menurut POJK Fintech

Penyelenggara dalam menyelenggarakan Peer To Peer Lending memiliki

tanggungjawab untuk :

1) Pasal 7 “Penyelenggara Wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan

kepada OJK”

2) Pasal 24 Ayat (1) “penyelenggara wajib menggunakan Eschrow

Account dan Virtual Account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi”

3) Pasal 25 ayat (1) “Penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan

pusat pemulihan bencana.”

4) Pasal 26 Dalam hal kerahasiaan data “penyelenggara wajib :

a) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data

transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh

hingga data tersebut dimusnahkan;

b) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi

yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses,

dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan

yang dikelolanya;

46

c) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan

pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang

diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data

pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain

oleh ketentuan peraturan perundangundangan;

d) menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat

berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya;

dan

e) memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data

transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam

perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data

keuangan yang dikelolanya.”

5) Pasal 27 “Penyelenggara wajib Menyediakan rekam jejak audit

terhadap seluruh kegiatannya di dalam system elektronik Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan

pengawasan, penegakan hokum, penyelesaian sengketa, verifikasi,

pengujuan dan pemeriksaan lainnya. Juga memastikan bahwa perangkat

perangkat system teknologi informasi mendukung penyediaan rekam

jejak audit.”

6) Pasal 28 dalam hal system pengamanan :

47

a) “Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen

sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan

prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan,

kegagalan, dan kerugian.

b) Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang

mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan

terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan,

kegagalan, dan kerugian.

c) Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan

teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di

dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.

d) Penyelenggara wajib menampilkan kembali Dokumen Elektronik

secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

7) Pasal 29 “Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari

perlindungan Pengguna yaitu: transparansi, perlakuan yang adil,

keandalan, kerahasiaan dan keamanan data dan, penyelesaian sengketa

Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.”

8) Pasal 30 “Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan

informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan

48

yang dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan

sebagai alat bukti.”

9) Pasal 31 “Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada

Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam

hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan

permohonan layanan jasa keuangan, Penyelenggara wajib

menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

10) Pasal 32 “Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau

kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan

dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik. Bahasa

Indonesia dalam dokumen dapat disandingkan dengan bahasa lain jika

diperlukan.”

11) Pasal 34 “Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara

kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan

kepada Pengguna.”

12) Pasal 35 “Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan

dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas nama

dan/atau logo Penyelenggara dan pernyataan bahwa Penyelenggara

terdaftar dan diawasi oleh OJK.”

13) Pasal 36 “Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku,

perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan

49

peraturan perundang-undangan. yang dilarang menyatakan pengalihan

tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan

menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan,

lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh

Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.”

14) Pasal 37 “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian

Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi,

dan/atau pegawai Penyelenggara.”

15) Pasal 38 “Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional

dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik.”

16) Pasal 40 “Penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap

bulan dalam hal terdapat pengaduan Pengguna disertai dengan tindak

lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada OJK.”

17) Pasal 42 “Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian

uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan

terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan

pencegahan pendanaan terorisme.”

18) Pasal 44 “Penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib

menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK, yaitu

laporan bulanan dan laporan tahunan.”

19) Pasal 48 “Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang

telah ditunjuk oleh OJK.