25

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu terkait

dengan manajemen badan usaha milik desa dalam pengembangan desa wisata pujon

kidul, dan juga untuk memberikan pemahaman secara akademis, Oleh sebab itu pada

bab ini peneliti akan memberikan beberapa dasar teoritis dan konsep yang jelas dan

digunakan sebagai acuan dalam proses pembahasan hasil penelitian. Berikut penjelasan

tinjauan pustaka mengenai teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian.

2.1 Penelitian terdahulu

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul meliputi

partisipasi buah pikir, keterampilan, tenaga fisik, keterampilan dan kemahiran, dan

harta benda. Adapun faktor pendukungnya yaitu masyarakat berpartisipasi dalam

pengembangan desa wisata dengan komunikasi yang terjalin dengan baik Antara

pemerintah desa dan masyarakat. Kemudian faktor penghambat dalam pengembangan

desa wisata ini adalah SDM yang masih rendah, motivasi yang rendah dalam diri

masyarakat, pengurusan perizinan produk makanan khas, politik dan regulasi.32

BUMDes “Hanyukupi” telah melaksanakan prinsip manajemen yang termasuk

kategori serving yang masih bergerak dalam layanan dasar kepada masyarakat,

32 Prasetya, Arik. Hamid, Djamhur. Eresus Prabowo, Septiofera. 2016. Analisis Partisipasi Masyarakat

dalam Pengembangan Desa Wisata (studi pada desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten

Malang). Diakses tanggal 21 juni 2019. https://media.neliti.com/media/publications/86807-ID-analisis-partisipasi-masyarakat-dalam-pe.pdf.

26

memberikan social benefit meskipun memperoleh laba, tetapi belum murni profit

oriented. Manajemen perencanaan ditempuh dengan melibatkan berbagai pihak pada

tahapan perencanaan, manajemen pengorganisasian ditempuh melalui pembentukan

organisasi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Manajemen staf

personalia ditempuh melalui system seleksi staf, pelatihan, mutasi staf, dan berusaha

menempatkan peronil yang bersifat on the right man on the right place. Manajemen

kepemimpinan ditempuh melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi kepemimpinan yang

diterapkan olehpimpinan BUMDes.33

Dari analisis SWOT yang digunakan untuk menganalisis kekuatan dan

kelemahan dari faktor internal serta peluang dan ancaman dari faktor eksternal

BUMDes Mitra Sejahtera sehingga menghasilkan 7 kekuatan dan 3 kelemahan serta 7

peluang dan 4 ancaman untuk pengembangan BUMDes.34

Sesuai dengan indicator dari manajemen, dalam perencanaan dalam

pengelolaan BUMDes ini ada beberapa masyarakat bahkan pengurus tidak mematuhi

prosedur yang ada bahkan dari berbagai program yang dibentuk hanya satu yang

terealisasi. Untuk pengorganisasian BUMDes ini hanya memiliki tiga pengurus

sehingga dalam menjalankan tugasnya menjadi tidak efektif. Kemudian pada tahap

33 Nilawati, Evi. 2018. Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Hanyukupi” Desa

Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Universitas Gunung Kidul. Diakses tanggal 21

Juni 2019. https://www.researchgate.net/publication/328057567_Analisis_Manajemen_Badan_Usaha_Milik_Desa_BUMDESA_Hanyukupi_Desa_Ponjong_Kecamatan_Ponjong_Kabupaten_Gunungkidul 34 Nuryanti, Irni. SulaksanA, Jaka. 2019. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDES) Kasus di BUMDES Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten

Majalengka. Fakultas Pertanian. Universitas Majalegka. Diakses tanggal 21 Juni 2019.

https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/article/view/192

27

penggerakan dalam BUMDes selalu adanya saran dan bimbingan agar mampu bekerja

secara optimal, dan pada tahap pengawasan masih kurangnya keterlibatan dari anggota

pengawas pusat dari pemerintah desa bahkan masyarakat dalam mengawasi BUMDes

masih rendah.35

Strategi manajemen aset yang telah dilakukan oleh BUMDes di Desa Sekapuk

telah dapat meningkatkan pendapatan desa dari tahun 2010-2012. Namun masih ada

yang perlu diupayakan oleh BUMDes Sekapuk yaitu membuat sarana pemasaran

seperti website shingga dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat desa maupun

masyarakat di daerah lain untuk mengenal produk layanan dari BUMDes di desa

Sekapuk.36

Dalam pembangunan ekonomi desa, peran pemerintahan sangat dominan dalam

pembentukan dan pengembangan BUMDes, Pemerintahan Desa dapat bertanggung

jawab terhadap setiap jabatan masing-masing. Namun adapun faktor-faktor yang

menjadi penghambat dalam pembangunan perekonomian melalui BUMDes di daerah

ini yaitu (a) penataan kelembagaan desa yang belum berjalan secara maksimal (b)

keterbatasan kapasitas SDM untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang

akuntabel dan berkinerja baik (c) rendahnya inisiatif local untuk menggrakkan potensi

35 Koso, Jeli. Ogotan, Martha. Mambo, Rully. Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (studi

di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lambean Timur Kabupaten Minahasa). Diakses tanggal 20 juni

2019. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19203 36 Hayyuna, Rizka. Nur Pratiwi, Ratih. Indah Mindarti, Lely. Strategi Manajemen Aset BUMDES

dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (studi pada BUMDES di Desa Sekapuk, Kecamatan

Ujungpangkah, Kabupaten Gresik). Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang.

Diakses tanggal 21 Juni 2019. https://media.neliti.com/media/publications/76716-ID-strategi-

manajemen-aset-bumdes-dalam-ran.pdf

28

ekonomi (d) kurangnya respon dari pemerintah untuk menjadikan BUMDes sebagai

program unggulan untuk mensejahterakan rakyat.37

Dalam pendirian, pengembangan dan peningkatan BUMDes, pemerintah desa

Bumiaji sudah berperan penting karena program BUMDesa mampu mencukupi

kebutuhan masyarakat desa Bumiaji. Kemudian program BUMDes dalam

pemberdayaan masyarakat tercermin pada proses pendirian, pengorganisasian,

pengawasan dan permodalan sebagai dorongan peningkatan kehidupan ekonomi

masyarakat Desa Bumiaji yang lebih baik dengan membangun relasi dengan

masyarakat untuk mewujudkan pembangunan BUMDes yang berkelanjutan.38

Faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha

Milik Desa Tebih Mandiri meliputi (a) terbatasnya pengetahuan pengurus dalam

memahami makna kepemimpinan, manajerial dan tata kelola BUMDes disertai

kurangnya pengalaman seorang direktur dalam berwirausaha untuk mengelola sebuah

lembaga bisnis, (b) tidak terjalinnya hubungan kerjasama dengan pihak manapun

dikarenakan BUMDes ini hanya menjalankan satu unit usaha, (c) BUMDes Tebih

Mandiri tidak lahir dari semangat emansipasi local, (d) tidak danya tradisi berdesa yang

kuat dikarenakan kurangnya solidaritas, kerjasama dan gotong royong antar

37 Lestari, Titin. Peran Pemerintahan Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian Melalui Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha Mulya di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.

Diakses tanggal 21 Juni 2019. https://media.neliti.com/media/publications/184727-ID-peran-

pemerintahan-desa-terhadap-pembang.pdf 38 Queen Chintary, Valentine. Widi Lestari, Asih. 2016. Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). FISIP. Universitas Tribuwana Tunggadewi Malang. Diakses

pada 22 juni 2019. https://media.neliti.com/media/publications/101802-ID-peran-pemerintah-desa-

dalam-mengelola-ba.pdf

29

masyarakat desa, (e) BUMDes tidak mendapatkan dukungan penuh dari supra desa

terdekat.39

Berdasarkan indicator-indikator yang dipakai yaitu perencanaan,

pengorganisasian, directing dan pengawasan dan dari hasil penelitian bahwa masih

belum maksimalnya manajemen didalam Badan Usaha Milik Desa ini. Faktor-faktor

yang mempengaruhi dalam hal Manajemen BUMDes ini adalah terdapat pada

partisipasi masyarakat dan juga sumber daya manusia, ini merupakan faktor-faktor

yang mempengaruhi apakah suatu kegiatan itu berjalan secara opyimal atau tidak.40

Berdasarkan dengan beberapa literature review yang telah dijelaskan diatas

dapat diketahui bahwa permasalahan utama dalam manajemen adalah SDM, maka dari

itu sesuai dengan indicator yang ada dalam manajemen yaitu perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan bahwa hal utama yang harus

diperhatikan adalah SDM, karena sebagian besar dari faktor yang memperngaruhi

manajemen adalah SDM, oleh karena itu jika SDM baik maka manajemen yang akan

dicapai akan semakin baik pula.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dari literature review diatas

karena sebagian besar yang berperan dalam BUMDesnya adalah pemerintah desa

39 Indra Mayu, Welli. Faktor-faktor yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha

Milik Desa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-

2015. FISIP. Universitas Riau. Diakses pada 21 Juni 2019.

https://www.neliti.com/id/publications/185189/faktor-faktor-yang-menghambat-tumbuh-dan-

berkembangnya-badan-usaha-milik-desa-di 40 Asvi, Zul. Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat

Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. FISIP. Universitas Riau. Diakses pada 20 Juni 2019.

https://www.neliti.com/id/publications/209021/manajemen-badan-usaha-milik-desa-bumdes-bina-

usaha-desa-kepenuhan-barat-kecamata

30

namun di Desa PujonKidul justru mencapai seluruh lapisan masyarakat bekerjasama

untuk sama sama mengembangan desa wisata melalui BUMDes.

2.2 Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Konsep mengenai tata kelola BUMDesa pada dasarnya dapat menerapkan

aspek-aspek dalam fungsi manajemen. Secara terminologi menurut G.R. Terry

manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan

untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber

daya manusia dan sumber-sumber lainnya41. Manajemen atau tata kelola

dilaksanakan agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam buku Principles of Management George R Terry menyatakan bahwa

manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau

bersama-sama usaha orang lain.

1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan hal-hal apa saja yang

akan dituju, George R. Terry dalam bukunya Principles of Management

menyatakan tentang planning sebagai brikut, yaitu 42

“Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta

serta asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan

menggambarkan

41Hasibuan, Malayu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia:Pengertian Dasar, Pengertian, dan

Masalah. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, Hal 3

42 Sukarna, Drs. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Hal.10

31

dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk

mencapai hasil yang diinginkan.”

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain

dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George

R. Terry dalam bukunya Principles of Management menyatakan tentang

organizing sebagai berikut, yaitu43

“Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan

macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan,

penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini,

penyediaan faktor-faktor physic yang cocok bagi keperluan kerja dan

penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang

dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

George R.Terry juga menyatakan tentang azas-azas organizing, sebagai berikut,

yaitu:

a. The objective atau tujuan

b. Departementation atau pembagian kerja

c. Assign the personel atau penempatan tenaga kerja

d. Authority and Responsibility atau wewenang dan tanggung

jawab

e. Delegation of authority atau pelimpahan wewenang44

3. Actuatting (pelaksanaan)

George R. Terry menyatakan bahwa

“Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota

kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai

43.ibid, hal.38 44 Ibid, hal.46

32

tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha

pengorganisasian dari pihak pimpinan.45

Peryataan diatas dapat disimpulkan bahwa tercapai atau tidaknya suatu tujuan

tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen,

mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah

sesuai dengan sasarannya karena kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya

merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi.

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan organizing

yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan

dan pengorganisasian hanya merupakan landasan yang kuat untuk adanya

penggerakkan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakkan tanpa planning

tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget,

standard, metode kerja, prosedur dan program.46

Faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan atau organizing yakni

meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

“Dalam penerapan organizing dalam fungsi manajemen beberapa faktor harus

ditekankan oleh organisasi yang mana meliputi leadership (kepemimpinan)

a. Attitude and morale (sikap dan moril)

b. Communication (tata hubungan)

c. Incentive (perangsang)

d. Supervision (supervise)

e. Discipline (disiplin).47

45 Ibid, hal 82. 46 Ibid, hal 82-83 47 Ibid. hal 84.

33

Melalui keterangan diatas, dapat diketahui bahwa dalam penerapan organizing

atau pengorganisasian sangat ditekankan beberapa faktor yang meliputi kepemimpinan

dimana setiap anggota harus memiliki sikap dan moril serta tata hubungan yang baik

dengan masyarakat, lalu memiliki sikap yang mampu mempengaruhi masyarakatnya

untuk mendorong situasi atau semangat kerja serta memiliki sikap disiplin.

4. Controlling (pengawasan)

Control mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam

manajemen, mengingat fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur

tertib, terarah atau tidak. Walaupun planning, organizing, actuating baik, tetapi

apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah maka tujuan yang

telah ditetapkan tidak akan tercapai dengan demikian control mempunyai

fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya,

sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

George R. Terry menyatakan bahwa controlling merupakan

“pengawasan dpat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus

dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan,

menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan,

sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan

standard (ukuran).48

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa dalam melaksanakan suatu

pengawasan dalam manajemen yaitu mengawasi pelaksanaan yang

48 Ibid, hal 110

34

dijalankan agar hasil yang dicapai sesuai dengan kriteria (standard) yang

diinginkan tercapai.

George R. Terry mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

a. Determining the standard or basis for control (menentukna

standard atau dasar bagi pengawasan)

b. Measuring the performance (ukuran pelaksanaan)

c. Comparing performance with the standard and ascerting the

difference, it any (bandingkan pelaksanaan dengan standard

dan temukan jika ada perbedaan)

d. Correcting the deviation by means of remedial action

(perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang

tepat).

Di samping itu, fungsi manajemen sebagaimana disebutkan oleh Winardi49

adalah yakni sebagai berikut:

elemen elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses

manjemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan

kegiatan untuk mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu sistem yang

setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan

Fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,

pelaksnaan, pengawasan, dan evaluasi atau pengendalian.

Kesimpulan yang didapat dari definisi diatas bahwa manajemen adalah

serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan,

mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan

mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan

organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

49 Winardi. 1993. Asas-asas Manajemen, Cet III Bandung: Alumni, hal 4

35

Sementara itu, dalam konteks konsep tata kelola BUMDesa, berdasarkan

kebijakan UU Desa No 6 tahun 2014, tata kelola BUMDesa dilaksanakan dengan

semangat kekeluargaan dan gotong royong serta menjalankan usaha di bidang ekonomi

dan atau pelayanan umum.50 Selain itu, tata kelola BUMDesa harus dijalankan dengan

menggunakan kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan

mekanisme yang dijalankan secara profesional dan mandiri.51 Dengan demikian dapat

dijelaskan bahwa tata kelola BUMDesa tidak hanya dilaksanakan dengan menuntut

adanya partisipasi dan upaya pemberdayaan masyarakat, namun juga perlu

dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh para pelaksana atau pengelolaa yang

profesional yang memiliki kompetensi.

Adapun mengenai BUMDes yaitu:

1. Gambaran Umum Mengenai BUMDes

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari

kekayaan desa. BUMDes merupakan kekuatan yang akan bias mendorong

terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas

ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa.52

Pasal 1 ayat 6 UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Badan Usaha

Milik Desa, selanjutya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang

50 Op.Cit UU No 6 Tahun 2014 Pasal 87 51 Sitepu, Robby. 2018. Analisis Proses Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) di Kecamatam Wampu Kabupaten Langkat. Tesis Faultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara. Hal 25 52 http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/ diakses tanggal 8 Juni 2019.

36

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di perdesaan

memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal tersebut agar

kinerja dan keberadaan BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Adapun ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi

komersial lainnya adalah:

a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;

b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui

penyertaan modal (saham atau andil);

c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya

local (local wisdom);

d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi

pasar;

e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village

policy);

f. Difasilitasi oleh pemerintah Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;

37

g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD,

anggota).53

Pada pelaksanaannya, BUMDesa membutuhkan modal sosial (kerja sama,

solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang

menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas. BUMDesa

berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah Desa sebagai

forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh

BUMDesa. BUMDesa juga merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa

yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha

ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUMDesa mengandung unsur bisnis

sosial dan bisnis ekonomi.

Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes yakni Antara lain adalah bisnis

social, keuangan, bisnis penyewaan, lembaga perantara, perdagangan, usaha

bersama dan kontraktor.54

1. Tujuan BUMDes

BUMDes yang merupakan wadah untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan

usaha lainnya tentu memiliki tujuan, adapun tujuan dari BUMDesa diantaranya

adalah:

a. meningkatkan perekonomian desa;

b. meningkatkan pendapatan asli desa;

c. meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan

kebutuhan masyarakat;

53 Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. 54 http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/

38

d. menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi pedesaan.55

2.3 Pengembangan Desa Wisata

Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternative adalah desa wisata

untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Ramuan

utama dalam pengembangan desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas

hidup masyarakatnya. Orisinilitas juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, fisik dan

social daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya kegiatan pertanian,

bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik

dan eksotis khas daerah. Dengan demikian, pemodelan desa wisata harus terus dan

secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah.

Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR), yang dimaksud dengan

Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan

keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari

kehidupan social ekonomi, social budaya, adat istiadat, keseharian,

memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau

kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi

untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya:

atraksi, akomodasi, makanan-minuman dan kebutuhan wisata lainnya.56

Dampak kegiatan pariwisata selain meningkatkan pendapatan suatu daerah

adalah tinggginya kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat yang

melahirkan ketimpangan ekonomi. Dampak-dampak negatif tersebut disebabkan

55 Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. 56 Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta: Graha Ilmu.

39

karena pengembangan pariwisata semata-mata dilakukan melalui pendekatan

ekonomi dan komersial.

Pariwisata dipersepsikan sebagai instrumen untuk meningkatkan

pendapatan, terutama oleh bidang usaha swasta dan pemerintah. Kebutuhan

lingkungan seringkali terabaikan dengan semakin banyaknya pembangunan obyek-

obyek wisata yang menggerus lahan produktif dan tidak memperhatikan daya

dukung lingkungan dan kerentanan lingkungan terhadap jumlah wisatawan yang

akan menimbulkan dampak negatif.

Sejalan dengan dinamika tersebut, muncul perkembangan pariwisata

kedalam berbagai terminologi seperti, sustainable tourism development,

village tourism, ecotourism, beberapa terminologi ini merupakan

pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk

menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di wilayah bukan perkotaan57.

Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata

untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata.

Ramuan utama dalam pengembangan desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup

dan kualitas hidup masyarakatnya. Orisinilitas juga dipengaruhi oleh keadaan

ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan

budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya,

serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian, pemodelan

desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas

daerah.

57 Hand Out Mata Kuliah Cocept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort

and Leisure, Gumelar S.Sastrayuda, Hal 6

40

Proses dan tipe pengelolaan desa dan kampong wisata di Indonesia

yang telah dijelaskan oleh Hadiwijoyo dalam bukunya yaitu tipe

terstruktur dan tipe terbuka. Hadiwijoyo juga menjelaskan bahwa ada 2

pendekatan yang dapat digunakan dalam perencanaan dan pengembangan

desa wisata yaitu pendekatan pasar pengembangan desa wisata dan

pendekatan fisik pengembangan desa wisata. 58

Adapun tipe pengelolaan desa adalah sebagai berikut:

1. Tipe terstruktur

a. Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik

untuk kawasan tersebut. Tipe ini memiliki kelebihan dalam citra yang

ditumbuhkan sehingga mampu menembus pasar internasional.

b. Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk local,

sehingga dampak negative yang ditimbulkannya diharapkan akan

terkontrol. Selain itu pencemaran social budaya yang ditimbulkan

akan terdeteksi sejak dini.

c. Lahan tidaka terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan

perencanaan yang intergratif dan terkoordinir, sehingga diharapkan

akan tampil menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana desa

internasional sebagai unsur utama untuk menangkap servis dari hotel

bintang lima.

2. Tipe terbuka

Tipe terbuka ditandai dengan karakter yaitu tumbuh dan menyatunya

kaawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan

58 Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta: Graha Ilmu.

41

masyarakat local. Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan dapat

langsung dinikmati oleh penduduk local, namun adapun dampak negatifnya

yaitu cepat menjalar menjadi satu dalam penduduk local sehingga sulit

dikendalikan. Contoh dari tipe perkampungan ini adalah kawasan pariwisata

Yogyakarta.

Lainnya, Menurut Hadiwijoyo, penetapan suatu desa dijadikan

sebagai desa wisata harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu,

aksesbilitasnya baik, memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni

budaya, legenda, makanan local, dan sebagainya untuk dikembangkan

sebagai obyek wisata, masyarakat dan aparat desanya menerima dan

memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata, keamanan didesa

tersebut terjamin, tersedia akomodasi, telekomunikasi dan tenaga kerja

yang baik, beriklim sejuk atau dingin dan berhubungan dengan objek

wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.59

Lebih lanjut, pembangunan desa wisata bertujuan untuk

a. Mendukung program pemerintah dalam pembangunan

kepariwisataan dengan menyediakan objek wisata alternative.

b.Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar

desa wisata.

c. Memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi

penduduk desa, sehingga bias meningkatkan kesejahteraan dan

kualitas hidup masyarakat desa, demikian akan terjadi

pemerataan pembangunan ekonomi desa.

59 Ibid. hal 69.

42

d.Mendorong orang-orang kota yang secara ekonomi relative lebih

baik, agar senang pergi ke desa untuk berekreasi.

e. Menimbulkan rasa bangga bagi penduduk desa untuk tetap

tinggal di desanya, sehingga mengurangi urbanisasi.

f. Mempercepat pembaruan Antara orang-orang non pribumi

dengan penduduk pribumi.

g.Memperkokoh persatuan bangsa, sehinga bisa mengatasi

disintegrasi.60

Adapun langkah-langkah strategis untuk mengembangkan potensi desa

menjadi desa wisata adalah sebagai berikut:61

1. Identifikasi potensi desa melalui rembug bersama seluruh komponen desa dari

semua kalangan. Potensi yang bisa menjadi komoditas bisa bermacam-macam

dari segala aspek. Bisa keindahan alam, hasil bumi, kekayaan flora

fauna/hayati, sosio kultural, masyarakat, tradisi atau hal-hal yang bersifat

khas/unik yang tak dimiliki daerah lain. Pastikan potensi unggulan yang akan

dijadikan komoditas utama

2. Identifikasi permasalahan yang bisa jadi penghambat bagi pengembangan

potensi wisata desa, mulai dari yang bersifat fisik, non fisik atau sosial, internal

dan eksternal. Atau bisa saja permasalahan tersebut jika diolah dengan cara

tertentu justru permasalahan itu bisa menjadi potensi

60 Ibid. hal 69. 61 http://www.berdesa.com/merumuskan-strategi-pengembangan-desa-wisata/

43

3. Perlunya komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menyamakan

pendapat, persepsi dan mengangkat potensi desa guna dijadikan desa wisata.

Komitmen ini yang menjadi dukungan terkuat bagi terwujudnya dan

keberlangsungan desa wisata

4. Identifikasi dampak baik dampak positif maupun negatif dari sebuah kegiatan

wisata sesuai kekhasan masing-masing desa. Masing-masing desa memiliki

karakteristik sendiri akan menghasilkan dampak yang juga berbeda satu sama

lain terutama perubahan-perubahan sosial kultural

5. Komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menggandeng

Pemerintah Daerah dan jika perlu menggandeng pihak swasta. Pikirkan dan

identifikasi juga dampak jika bekerja sama dengan pihak swasta. Termasuk di

sini untuk penganggaran guna pembangunan desa wisata dengan menggunakan

seluruh sumber daya ekonomi yang ada

6. Menyiapkan segala perangkat-perangkat aturan/regulasi norma yang lebih

bertujuan untuk mengawal pengembangan desa wisata dan mengawasi potensi-

potensi penyimpangan yang mungkin saja bisa terjadi. Regulasi disiapkan agar

berjalannya aktivitas wisata beserta dampaknya tetap berada dalam koridor

regulasi sebagai payung hukumnya

7. Melakukan pelatihan-pelatihan bagi seluruh komponen desa, termasuk

pemerintah desa tentang manajemen pariwisata, bagaimana mengelola tempat

wisata, manajemen tamu/pengunjung, beserta inovasi-inovasi yang perlu

dikembangkan mengingat sebagaimana sektor lainnya sektor pariwisata pun

mengalami fluktuasi dan bisa mengalami “kejenuhan”

44

8. Gunakan segala media untuk memperkenalkan dan mempublikasikan potensi

wisata di desa baik media konvensional maupun non konvensional, seperti

media internet. Internet kini menjadi sarana publikasi yang sangat efektif yang

bisa menjangkau seluruh belahan bumi. Tempat wisata yang lokasinya terpencil

pun bisa diketahui oleh orang di belahan dunia lain pun berkat teknologi

internet

9. Belajar pada kesuksesan desa wisata lain atau studi banding. Kita bisa belajar

banyak pada keberhasilan desa wisata lain khususnya yang sejenis. Karena

tipikal permasalahan dan tantangan masa depan yang bakal dihadapi kurang

lebih sama. Hanya dengan manajemen profesional dan inovatif saja desa wisata

akan eksis dan kompetitif dan dapat melalui ujian yang bersifat internal,

eksternal maupun regional internasional