Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Akuntansi
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi
Pernyataan dari The Accounting Principle Board atau
disingkat dengan APB dalarn No.4 mendefinisikan "akuntansi adalah
suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menjelaskan informasi
kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dalam suatu entitas
(kesatuan) usaha yang diharapkan dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan ekonomi dalam menetapkan pilihan yang
tepat diantara berbagai alternatif tindakan". Sedangkan dalam SAP PP
No. 71 Tahun 2010 menyatakan akuntansi sebagai "proses
identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan,
serta penginterpretasian atas hasilnya" Menurut American Accounting
Association (AAA), akuntansi merupakan suatu prosedur dalam
pengenalan, penilaian, pemberitahuan atas fakta kondisi ekonomi bagi
adanya pengukuran serta kepastian yang spesifik dan transparan
untuk pemakai laporan tertulis. Definisi ini juga menjelaskan bahwa
akuntansi memiliki peran seperti sarana analisis data dan juga
10
transaksi atas keuangan yang bermanfaat bagi pemakai informasi
dalam proses pengambilan keputusan.
Ditinjau dari definisi tersebut, dapat disimpulkan akuntansi
pada dasarnya dapat mengenali bukti-bukti yang berhubungan dan
signifikan dengan kesimpulan yang didapat, memprosesnya lalu
menganalisis bukti-bukti tersebut dan menjadikan bukti tersebut
sebagai informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.
2.1.1.2 Jenis – Jenis Akuntansi
Rudianto (2012), menyebutkan bahwa akuntansi memiliki
beberapa jenis, yaitu:
1. Akuntansi Manajemen yaitu salah satu cabang akuntansi yang
memiliki fungsi untuk mempersiapkan keterangan dan fakta bagi
manajemen dalam mengambil keputusan yang berhubungan
dengan operasional dan perencanaan operasional di masa
mendatang.
2. Akuntansi Biaya merupakan cabang akuntansi yang berfungsi
semacam kegiatan paling mendasar serta prosedur
pengawasan anggaran dalam operasional perusahaan.
Aktivitas pokok akuntansi biaya yaitu menyiapkan bukti nyata
mengenai anggaran yang perusahaan telah rencanakan.
3. Akuntansi Keuangan merupakan cabang akuntansi yang berfungsi
untuk melaksanakan seluruh prosedur akuntansi hingga pihak
eksternal bisa mendapatkan data financial.
11
4. Auditing merupakan cabang akuntansi yang berfungsi untuk
menjalankan pengawasan dalam perusahaan yang dilakukan pada
laporan keuangan perusahaan tersebut. Bila proses auditing
tersebut dilaksanakan oleh pihak perseroan, dengan demikian
auditornya disebut auditor internal. Laporan penilaian dari internal
auditor dapat dimanfaatkan demi keperluan pihak intern perseroan.
Sedangkan audit yang dilaksanakan oleh pihak asing diluar
perseroan akan dilakukan oleh independen auditor atau
menggunakan jasa KAP dalam proses auditnya.
5. Akuntansi Pajak yaitu ilmu akuntansi yang berfungsi untuk
menyediakan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dan
wewenang mengenai perpajakan dari masing-masing bisnis yang
perusahaan lakukan. Aktivitas yang terdapat pada akuntansi pajak
seperti menghitung besarnya pajak yang yang ditanggung oleh
perseroan dari bisnis yang dijalankan sampai menghitung kelebihan
pajak yang akan diterirna oleh perseroan.
6. Sistem Akuntansi merupakan ilmu akuntansi yang memiliki fokus
terhadap kegiatan untuk merencanakan serta mengimplemetasikan
proses dan perlindungan informasi financial perseroan. Fungsi
pokok sistem akuntansi adalah mengamankan seluruh harga
kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan.
7. Akuntansi anggaran adalah salah satu ilmu akuntansi yang
memiliki fokus kepada perencanaan kerja dimasa mendatang
12
dengan memakai data-data aktual di masa yang lalu. Selain
menyusun rencana kerja, akuntansi anggaran juga berfungsi untuk
mengendalikan rencana kerja tersebut dengan segala upaya untuk
menjamin kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan.
8. Akuntansi Internasional adalah bidang akuntansi yang berfokus
kepada persoalan akuntansi yang berhubungan dengan transaksi
internasional yang dijalankan oleh perusahaan multi nasional. Hal
yang terkait dalam akuntansi internasional ini dapat meliputi semua
cara guna memahami tata tertib serta ketentuan perpajakan masing-
masing wilayah di mana perseroan multinasional bergerak.
9. Akuntansi Sektor Publik yaitu akuntansi yang fokus kepada
perekaman serta penjelasan aktivitas dari instansi pemerintahan
serta lembaga non profit yang lain. Organisasi non profit sangat
memerlukan akuntansi jenis ini dengan alasan organisasi non profit
didirikan dengan maksud dan tujuan sosial atau tidak berorientasi
pada laba seperti organisasi komersial kebanyakan. Contoh
organisasi yang tidak bertujuan menghasilkan laba diantaranya
instansi pemerintah, yayasan sosial, panti jompo, rumah sakit, dll.
2.1.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan
SAP merupakan pedoman akuntansi yang digunakan untuk
membuat serta menyediakan laporan keuangan pemerintahan baik
pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah (Utami, 2017).
13
Berdasarkan SAP, yang dimaksud dengan laporan keuangan dasar
seperti realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan (CALK). Penerapan SAP dalam laporan keuangan
pemerintahan dibedakan menjadi 2 basis yaitu:
1. Basis Kas
Standar akuntansi pemerintah yang dipergunakan pada
laporan realisasi anggaran untuk mengakui akun pendapatan,
belanja, serta pembiayaan. Sedangkan dalam laporan neraca,
pengakuan terhadap aktiva, hutang, dan modal dilakukan
menggunakan basis akrual. Penerapan basis kas dalam laporan
realisasi anggaran yaitu penerimaan pendapatan dan belanja baru
dicatat pada saat transaksi pembayaran yang berhubungan secara
langsung dengan masuk keluarnya kas. Seperti pendapatan dan
belanja baru akan diakui apabila kas sudah masuk atau keluar ke
atau dari rekening kas urnum Negara atau daerah.
2. Basis Akrual
Penerapan basis akrual dalam SAP digunakan untuk
menerima pendapatan, aset, biaya, modal, serta hutang dalam
laporan keuangan dan juga menyetujui laporan pelaksanaan
anggaran untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan
menyesuaikan dengan basis yang telah ditetapkan oleh
APBN/APBD. Basis akrual menunjukkan aktiva, utang, dan modal
dalam neraca diakui dan dilakukan pencatatan pada saat kejadian
14
atau transaksi terjadi tanpa melihat apakah kas dan setara kas saat
itu telah diterima ataupun dibayar. Saat ini Standar Akuntansi
Pemerintah basis akrual telah dipakai dalam penyusunan laporan
keuangan pemerintah pusat, daerah, serta satuan organisasi di
lingkungan pemerintah pusat/daerah (PP No.71 Tahun 2010).
Pentingnya akuntansi sebagai dasar lahirnya standar akuntansi
pemerintah perlu dimengerti jika dalam perekaman data yang tertib
akan mempermudah penyusunan serta pemberitahuan untuk
kepentingan pemerintah. Perusahaan dapat dengan mudah
memperoleh kepercayaan dari pemerintah apabila mampu melaporkan
laporan keuangannya dengan baik seperti contohnya dalam laporan
pajak, Pemerintah akan menilai suatu perusahaan memiliki
kredibilitas yang baik apabila perusahaan tersebut melaksanakan
kewajiban pajaknya tepat waktu dan begitu juga sebaliknya.
2.1.2 Akuntansi Sektor Publik
2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik disebut juga Akuntansi Pemerintah
Daerah merupakan prosedur perekaman, pengklasifikasian, dan
pengikhtisaran dengan cara-cara spesifik pada skala finansial,
transaksi, dan peristiwa-peristiwa umum berupa finansial seperti
laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah seturut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip KRI (Hafiz, 2006). Sedangkan menurut Bastian
15
(2010) Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis
akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di
Iembaga-Iembaga tinggi negara dan departemen-departemen di
bawahnya, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan
sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.
Berbeda halnya dengan Mardiasmo (2009) Akuntansi sektor publik
mempakan instrumen data baik untuk manajemen yaitu pemerintah
ataupun untuk publik sebagai sarana informasi.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi
Sektor Publik merupakan prosedur dalam menghimpun, merekam,
mengelompokkan, menelaah serta membuat laporan transaksi
keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan
informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk
digunakan saat pengambilan keputusan.
2.1.2.2 Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
Sistem pencatatan yang diterapkan dalam akuntansi
pemerintahan adalah single entry. Metode ini digunakan sebelum
adaya reformasi dalam penyelenggaraan keuangan negara. Single
entry merupakan system catatan tunggal yang digunakan untuk
merekam semua transaksi yang berhubungan dengan kas yang
dilakukan sekali seperti transaksi yang berhubungan dengan
penerimaan kas hanya dicatat dalam kas masuk dan transaksi yang
berhubungan dengan pengeluaran kas dicatat dalam kas keluar
16
(Halim, 2004). Selain metode single entry dalam pencatatan
akuntansi juga digunakan basis kas dalam system akuntansi
pemerintah yang mana hanya ada pemasukan kas dan
pengeluaran kas yang diakui membuat pihak pemerintah
mempunyai informasi yang kurang atau terbatas terhadap akun-
akun lain seperti aset, piutang, kewajiban dan ekuitas sehingga
pada saat itu neraca tidak ditampilkan karena tidak termasuk
laporan keuangan.
Penyelenggaraan keuangan Negara yang terdapat di
pemerintahan pusat atau daerah setelah dilakukan reformasi yaitu
diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2003 yaitu digunakannya
metode double entry dalam merekam transaksi rnembuat system
akuntansi pemerintahan semakin terstruktur. Hal ini tidak lain
karena dalam undang-undang dicantumkan bahwa dalam
pelaksanaan APBN dan APBD yang sampaikan oleh Presiden,
Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada DPR dan DPRD yaitu
berupa laporan keuangan (realisasi APBN/APBD, Neraca, Arus
Kas, dan CaLK) yang penyusunan dan penyajiaannya mengikuti
standar akuntansi pemerintah. Setelah menetapkan UU No.17
Tahun 2003, Pemerintah juga menetapkan beberapa peraturan lain
seperti peraturan tentang Perbendaharaan Negara yang diatur dalam
UU No.1 Tahun 2004, peraturan tentang Pemerintahan Daerah yang
diatur dalam UU No.32 Tahun 2004, peraturan tentang Perimbangan
17
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diatur dalam UU
No.33 Tahun 2004, peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2005 dan
peraturan tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah yang diatur dalam PP No.8 Tahun 2006, dan peraturan
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara yang diatur dalam UU No.15 Tahun 2004.
Sesudah ditetapkannya rentetan peraturan diatas, pada 13 Juni
2005 Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai SAP berbasis kas
menuju akrual yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 dan berfungsi
sebagai pendukung penyetaraan laporan keuangan. Akun pendapatan,
belanja, dan pembiayaan dalam SAP pengakuannya memakai basis
kas dan basis akrual digunakan untuk mengakui akun aset, hutang, dan
modal. Penggunaan SAP PP No. 24 Tahun 2005 hanya berlangsung
sementara sampai tanggal 22 Oktober 2010 dan kemudian dikeluarkan
peraturan baru mengenai SAP berbasis akrual yaitu SAP PP No. 71
tahun 2010 yang mulai diberlakukan setelah tanggal penetapan pada
tahun 2010.
Ditinjau dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa
standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang digunakan hingga
sekarang yaitu SAP berbasis akrual dalam SAP PP No. 71 tahun
2010.
18
2.1.2.3 Manfaat Akuntansi Sektor Publik
Manfaat akuntansi sektor publik menurut Sarwenda (2018)
yaitu:
1. Menambah keunggulan dan keandalan dari informasi akuntansi
serta financial dari lembaga publik yaitu lembaga pemerintahan.
2. Menambah performa financial dan perekonomian.
3. Mengupayakan keselarasan diantara kualifikasi dari informasi
ekonomi dan finansial.
4. Mengupayakan keselarasan diantara otoritas melalui persamaan
dari standar akuntansi yang digunakan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penerapan
Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP) akan
menghasilkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan
pemerintahan yang lebih baik, sehingga laporan keuangan yang
dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik, Sementara itu,
peramalan serta penganggaran menjadi lebih terpercaya, sama baiknya
dengan manajemen terhadap sumber daya ekonomis dan kewajiban.
2.1.2.4 Standar Akuntansi Sektor Publik
Standar Akuntansi keuangan sektor publik menurut Sarwenda
(2018) yaitu :
1. PSAK No. 45 tentang Standar Akuntansi Untuk Entitas Nirlaba
Lembaga sektor publik memiliki karakteristik yang
bertentangan dibandingkan dengan lembaga komersial. Bagi para
19
pengguna laporan keuangan, pengukuran performa lembaga sektor
publik sangatlah penting. Setiap pengguna laporan keuangan, baik
itu laporan keuangan sektor publik maupun laporan keuangan
ataupun laporan keuangan perusahaan komersial merniliki
kepentingan yang relatif sama atau tidak berbeda yaitu untuk
mengetahui:
1. Kemampuan lembaga sektor publik untuk memberikan jasa
secara berkelanjutan
2. Teknik yang dilakukan pelaksana dalam menjalankan fungsi dan
tanggungjawabnya.
3. Bagian kemampuan pelaksana
Seorang pelaksana merniliki tanggungjawab atas
kinerjanya dalam mengorganisasikan sumber daya organisasi
yang diperoleh dari donator yang akan dilaporkan dalam laporan
aktivitas dan laporan arus kas.
2. Laporan Keuangan yang dihasilkan
Laporan keuangan disini adalah laporan yang dihasilkan dari
kegiatan pencatatan secara ilmu akuntansi yang terdiri dari Laporan
posisi keuangan dan laporan aktivitas (Sarwenda, 2018)
1. Laporan Neraca
Laporan neraca bertujuan untuk menyajikan data tentang posisi
keuangan dan pergerakan aktiva dan pasiva serta mampu
memberikan informasi perihal korelasi pada waktu tertentu
20
antara komponen-komponen tersebut Keterangan mengenai
likuiditas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
(1) Aktiva disajikan berdasarkan tingkat yang paling likuid,
sedangkan untuk hutang disajikan berdasarkan batas waktu
pembayaran.
(2) Mengklasifikasikan aktiva dalam dua kategori yaitu aktiva
lancar dan aktiva tak lancar serta mengklasifikasikan
kewajiban dalam dua kategori yaitu kewajiban lancar dan
kewajiban tidak lancar.
(3) Menyajikan data tentang aktiva lancar beserta masa manfaat
atau umur ekonomis untuk masing-masing aktiva tetap yang
dicantumkan dalam CALK dan data mengenai hutang
(hutang lancar dan tidak lancar) beserta waktu jatuh
temponya.
Neraca atau balance sheet adalah catatan yang berisi
keterangan atas sekumpulan aktiva netto menurut terdapat dan
tidaknya batas-batas dari donatur, yakni melekat secara
sementara atau tidak tetap.
2. Laporan Aktivitas
Laporan aktivitas memiliki tujuan pokok yaitu untuk
menyajikan data tentang:
21
(1) Aktivitas dan kejadian-kejadian yang mampu
mempengaruhi dan merubah kuantitas serta karakteristik
dari aktiva tersebut.
(2) Ikatan diantara aktivitas dan kejadian lainnya.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan
Sesudah melewati serangkaian prosedur yang panjang,
akhirnya SAP yang telah ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak
resmi ditetapkan berupa PP No. 24 Tahun 2005 mengenai SAP.
Ditetapnya PP tentang SAP sekaligus merupakan SAP pertama
bagi negara Indonesia yang pemah dimiliki. Hal ini juga awal
SAP mulai diimplementasikan. SAP diresmikan tanggal 6 Juli
2005 di istana Wakil Presiden oleh Bpk, Jusuf Kalla.
Penyerahan SAP kepada enam pejabat daerah merupakan tanda
dimulainya acara. Wakil presiden dalam pidatonya menyatakan
bahwa pemerintah pusat dan daerah diharuskan
mengimplementasikan SAP. Standar Akuntansi Pemerintah
memiliki beberapa kandungan yaitu:
a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
b. Penyajian Laporan Keuangan tertuang dalam PSAP No 01
c. Laporan Realisasi Anggaran tertuang dalam PSAP No 02
d. Laporan Arus Kas tertuang dalam PSAP No 03
e. Catatan atas Laporan Keuangan tertuang dalam PSAP No 04
f. Akuntansi Persediaan tertuang dalam PSAP No 05
22
g. Akuntansi Investasi tertuang dalam PSAP No 06
h. Akuntansi Aset tetap tertuang dalam PSAP No 07
i. Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan tertuang dalam PSAP
No 08
j. Akuntansi Kewajiban tertuang dalam PSAP No 09
k. Koreksi kesalahan, perubahan Kebijakan Akuntansi, dan
Peristiwa Luar Biasa tertuang dalam PSAP No 10
l. Laporan Keuangan Konsolidasian tertuang dalam PSAP No
11
Pada penelitian ini tidak menggunakan keseluruhan dari
isi PSAP dikarenakan hanya menganalisa terkait aset tetap.
Penelitian ini hanya menggunakan PSAP No. 07 karena
menganalisa mengenai Aset tetap.
2.1.3 Aset Tetap
2.1.3.1 Pengertian Aset Tetap
Menurut PSAP No. 07 paragraf 4 menjelaskan yang dimaksud
dengan asset dalam pemerintahan yaitu sebagai potensi ekonomi yang
dimiliki dan dikuasai pemerintah, serta dampak dari kejadian zaman
dulu, dan keuntungan ekonomi yang diinginkan oleh pemerintah dan
masyarakat, serta memiliki nilai yang dapat diukur dengan uang,
menjadi potensi khususnya dalam penyediaan jasa non finansial
kepada masyarakat serta warisan yang dirawat dan dijaga dengan
pertimbangan tradisi dan historisnya. Macam-macam asset dalam
23
akuntansi pemerintahan dapat digolongkan menjadi beberapa
diantaranya yaitu asset lancar, asset tetap, investasi jangka panjang,
serta asset lainnya. Diantara aset-aset yang terdapat dalam neraca
pemerintahan tersebut, asset tetap merupakan jenis asset yang
memiliki jumlah nilai signifikan.
Definisi asset tetap menurut PSAP No. 07 merupakan aktiva
yang mempunyai wujud dan bentuk serta memiliki umur pakai yang
lebih dari 1 tahun penggunaan, serta ditujukan pemakaiannya dalam
aktivitas pemerintahan dan juga dapat digunakan oleh publik.
Kepemilikan aktiva tetap pemerintah oleh entitas pelaporan dan
digunakan oleh entitas lainnya seperti kontraktor, universitas, dan
instansi pemerintah lainnya. Sedangkan untuk tanah tempat asset
berdiri hak kepemilikannya adalah pemerintah. Aset berupa bahan dan
perlengkapan yang dimiliki untuk digunakan dalam operasional tidak
masuk dalam asset tetap pemerintah. Aset tetap yang tidak merniliki
definisi asset tetap tetapi digunakan dalam operasional pemerintah
masuk dalam akun asset tetap lainnya di laporan neraca. Aset tetap
lainnya dapat berupa tanah pemerintah yang diakui sebagai persediaan
karena tanah tersebut telah diserahkan kepada pihak lain.
Berdasarkan Pernyataan diatas sehingga dapat ditarik
kesimpulan bahwa aset tetap adalah aktiva berbentuk yang didapatkan
dalam kondisi siap pakai atau diperoleh dengan cara didirikan dulu
24
dan biasanya dipakai pemerintah dalam operasionalnya yang
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
2.1.3.2 Klasifikasi Aset Tetap
Berdasarkan PSAP No. 07 tentang akuntansi asset tetap asset
tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas pemerintahan. Klasifikasi
asset tetap pada sektor pemerintahan adalah sebagai berikut:
1. Tanah, tercatat didalamnya kepemilikan tanah yang digunakan
operasional entitas dalam keadaan siap pakai. Apabila bangunan
didirikan diatas lahan, maka dalam akuntansi pencatatannya
dilakukan secara secara terpisah pada akun sendiri-sendiri yaitu
akun tanah dan akun bangunan. Tetapi terdapat pengecualian
tersendiri dimana pencatatan untuk bangunan dengan tanah dapat
digabungkan, kondisi ini berlaku bagi bangunan yang sudah
menjadi satu dengan lahan dimana bangunan tersebut mampu
menambah manfaat lahan itu sendiri. Tanah yang dimaksud dapat
berupa tanah tempat berdirinya instansi-instansi milik pemerintah
serta sarana umum yang dibangun oleh pemerintah untuk
masyarakat, Berdasarkan Pernyataan diatas sehingga dapat ditarik
kesimpulan bahwa tanah adalah bagian dari bumi yang dikuasai
pemerintah dan digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan
operasional pemerintah.
25
2. Gedung, dan bangunan, meliputi semua gedung dan bangunan yang
dimiliki dengan tujuan untuk digunakan yaitu dalam keadaan siap
pakai. Bangunan dan juga gedung yang dimaksud dapat berupa
kantor, bangunan bersejarah, rumah, serta monumen dan juga tugu
(Bastian, 2007:131). Berdasarkan pernyataan diatas, sehingga dapat
ditarik kesimpulan bahwa gedung adalah bangunan yang dimiliki
pemerintah yang penggunaannya berkaitan dengan kegiatan
pemerintahan.
3. Peralatan dan mesin, seperti misalnya mesin-mesin dan kendaraan
bermotor, alat elektroknik, dan seluruh inventaris kantor dan
peralatan lain-lain memiliki nilai yang relevan, memiliki umur
ekonomis lebih dari satu tahun serta dalam keadaan siap pakai,
Perlakuan akuntansi yang dilakukan yaitu dengan menambahkan
nilai dari peralatan yang menjadi bagian dari mesin tersebut.
Peralatan dan mesin yang dimaksud adalah berupa segala sesuatu
yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang tersebar dalam instansi,
lembaga dan juga sarana umum milik Pemerintah seperti
kendaraan, komputer, alat komunikasi, dll. Berdasarkan Pernyataan
diatas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Mesin merupakan
kumpulan alat-alat yang dipakai dalam proses operasional yang
berhubungan dengan aktivitas wajar yang pemerintah lakukan.
Sebaliknya peralatan kantor merupakan piranti, furnitur, dan
26
barang kantor yang dimiliki oleh pemerintah dan dipakai untuk
operasional pemerintah.
4. Inventaris, perlengkapan, yang terdapat dalam kantor misalnya
seperti perlengkapan pabrik, kantor, ataupun alat-alat besar yang
dipakai dalam perusahaan. Contoh: inventaris kantor, inventaris
pabrik, inventaris laboratorium, serta inventaris gudang.
5. Jalan, irigasi, dan jaringan, mencakup jalan irigasi, dan jaringan
yang dibangun oleh pemerintah yang kepemilikannya dikuasai
pemerintah dalam keadaan siap pakai. Pengklasiflkasian asset
dalam akun ini dapat berupa RTH, penerangan, listrik dan telepon,
saluran air, jalan-jalan dan juga jembatan.
6. Aset tetap lainnya, merupakan aktiva tetap dimana aktiva ini tidak
memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan dalam aktiva tetap yang
telah disebutkan, selain itu aktiva ini juga memiliki fungsi dan
manfaat yang sama dengan aktiva yang lain yaitu sama-sama
digunakan dalam operasional pemerintahan dan diperoleh dalam
kondisi siap pakai, Contoh aktiva yang masuk ke dalam kategori
asset tetap lainnya yaitu seperti daftar bacaan dan persuratan, benda
yang memiliki nilai seni dan berbau kultur, dan tumbuhan, serta
hewan budidaya.
7. Konstruksi dalam pengerjaan, merupakan asset yang dimiliki oleh
pemerintah tetapi masih dalam proses pengerjaan dimana pada saat
pelaporan kontruksi tersebut masih belum selesai.
27
Disamping aset-aset yang telah disebutkan diatas masih
terdapat 3 jenis asset yang memiliki karakteristik berbeda yang
dapat juga diklasifikasikan kedalam asset tetap seperti asset yang
memiliki nilai sejarah, asset militer dan asset infrastruktur.
1. Aset Bersejarah (Herritage Assets)
Pengertian asset bersejarah menurut SAP PP 71/2010
PSAP 07 adalah kelompok fixed asset yang didalamnya
terkandung unsur budaya, unsur lingkungan, dan unsur sejarah
yang terdapat ciri-ciri spesifik yang menyertainya. Berikut ciri-ciri
spesifik yang terdapat dalam heritage assets yaitu:
a. Memiliki makna kebudayaan, habitat, edukasi, serta histori
yang mustahil untuk dapat dihargai dengan secara nominal
sesuai dengan harga yang ada dipasaran.
b. Adanya tata tertib dan undang-undang yang menghalangi dan
menolak dengan keras penghentian asset dengan jalan dijual.
c. Sangat berharga dan mempunyai harga yang terus bertambah
tiap waktunya meskipun wujudnya kian memburuk.
d. Keterbatasan dalam menentukan berapa lama fungsi
penggunaannya dan sebagian kejadian memiliki umur sampai
berabad-abad.
Peraturan yang ada menyebutkan bahwa asset berupa
bangunan bersejarah akan dilestarikan hingga waktu yang tidak
dapat ditentukan yang mana hal ini telah tercantum dalam undang-
28
undang. Perolehan asset ini dapat dilakukan lewat pembelian,
pemberian, peninggalan, curian, dan penahanan. Aset bersejarah
memiliki potensi yang tidak terbatas atas tingkat historisnya sebab
dalam beberapa kejadian bangunan bersejarah oleh pemerintah
dipergunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan seperti
digunakan sebagai perkantoran. Oleh karena itu prinsip akuntansi
yang digunakan untuk dalam kasus ini diberikan perlakuan yang
sama dengan asset tetap lainnya. Aset bersejarah yang
dimaksudkan dapat berupa bangunan kuno, tugu, bekas puing-
puing, situs-situs bersejarah (candi dan karya seni).
2. Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)
Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh aset infrastruktur
yaitu:
1. Menjadi komponen dari suatu struktur organisasi.
2. Memiliki sifat spesifik serta keterbatasan cara
pemakaiannya.
3. Bersifat tetap tidak dapat berpindah tempat.
4. Memiliki batas-batas dalam pembebasannya.
Contoh aset yang termasuk dalam asset infrastruktur seperti
jalan-jalan, jembatan penyebrangan, jaringan listrik dan telepon.
3. Aset Militer (Military Assets)
Aset militer yang dimaksud dapat berupa segala sesuatu
yang sesuai dengan pengertian fixed asset serta memiliki perlakuan
29
seperti yang terdapat dalam isi SAP contohnya seluruh peralatan
militer (umum dan khusus).
2.1.4 Metode Pencatatan Aset Tetap
Metode dalam melakukan pencatatan laporan keuangan mengenai aset
tetap yaitu:
1. Pengakuan Aset Tetap
Pengakuan adalah satu metode pendataan akun-akun yang
termasuk aset, kewajiban, ekuitas, revenue, cost dan juga berisi tentang
cara menampilkan akun-akun tersebut dalam laporan keuangan.
Pengakuan yang dimaksud dapat berupa penetapan dalam penulisan untuk
kali pertama, penulisan sewaktu adanya transisi maupun mengganti
penetapan yang dipakai kali pertama (Soetedjo, 2009:35).
SFAC No. 5 paragraf 63 menyatakan suatu pos dapat diakui
apabila 4 kriteria telah terpenuhi yaitu:
1. Definisi (Definition)
2. Keterukuran (Measurability)
3. Relevansi (Relevance)
4. Reliabilitas (Reliabilitas)
2. Perolehan Aset Tetap
Aktiva tetap dihargai berdasarkan harga perolehannya. Akan tetapi
jika tidak memungkinkan untuk melakukan penilaian asset berdasarkan
nilai perolehannya, maka penilaian dilakukan berdasarkan nilai wajar asset
tetap saat diperoleh (SAP No. 07). Dana yang harus dikeluarkan untuk
30
memperoleh asset tetap yang didirikan dengan sistem swakelola seperti
direct cost yang keluarkan untuk gaji pekerja, material serta indirect cost
yang meliputi biaya yang dikeluarkan untuk proses planning serta
monitoring, suplies, listrik, rental peralatan, serta seluruh beban lain- lain
yang berhubungan dengan pendirian dan perolehan asset yang
bersangkutan. Aset tetap yang diperoleh pemerintah dari hasil pemberian
(hadiah dan hibah) seperti misalnya tanah yang diberikan oleh developer
kepada pemerintah tanpa nilai yang dapat pemerintah gunakan untuk
mendirikan gedung parkir, jalan-jalan, serta trotoar. Perolehan asset tetap
tanpa nilai dapat juga dilakukan melalui penerapan kekuasaan yang
pemerintah miliki seperti misalnya adanya peraturan dan wewenang dalam
perampasan terhadap bangunan beserta tanahnya oleh pemerintah daerah
yang akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan operasionalnya,
Perolehan asset tetap seperti kedua kondisi yang disebutkan diatas, maka
penilaian asset tetapnya dilakukan menurut nilai wajar saat perolehan asset
tetap tersebut.
Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat
perolehan untuk kondisi pada asset tetap diperoleh dengan tanpa nilai,
biaya asset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat asset tersebut
diperoleh. Revaluasi asset tetap menggunakan nilai perolehan dilakukan
secara konsisten. Aset yang memiliki wujud serta kriteria untuk masuk
menjadi asset tetap, penentuan nilai awalnya dilakukan menurut biaya
perolehannya asset tersebut diawal.
31
3. Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan atau depresiasi merupakan pembagian yang telah
terstruktur berdasarkan taksiran aset tetap yang nantinya akan disusutkan
sesuai dengan masa manfaat yang dimiliki aset tetap tersebut. Jumlah
penyusutan yang diperoleh dalam suatu periode, selanjutnya akan menjadi
pengurang dari akun aset tetap yang ada di neraca dan juga dicatat dalam
laporan operasional.
Aset tetap yang disajikan dalam neraca biasanya tercatat sejumlah
nilai perolehannya dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, Jika
keadaan memungkinkan untuk dilakukan revaluasi, maka akan dilakukan
penyesuaian pada setiap akun aset tetap serta akun yang diinvestasikan
pada aset tetap. Dengan demikian maka pengukuran berikutnya didasarkan
dari kondisi pengakuan awalnya, Menurut SAP PP 71/2010 PSAP 07
paragraf 58 disebutkan bahwa kecuali tanah dan konstruksi dalam
pengerjaan, seluruh aset tetap akan dilakukan penyusutan.
Nilai aset tetap yang ada dalam neraca akan mengalami
penyesuaian sesuai dengan umur kegunaan dari aset tetap tersebut atau
dikenal dengan penyusutan, Penggunaan metode penyusutan harus sesuai
serta mampu menerangkan keuntungan materi dan jasa yang akan
diperoleh oleh pemerintah, Jumlah penyusutan akan mengurangi nilai aset
tetap setiap periode, sehingga nilai aset tetap yang tertera dalam neraca
lebih sesuai (relevan).
32
Penggunaan aset tetap memiliki batas waktu, dimana setiap periode
aset tersebut akan dilakukan penyusutan secara berkala. Apabila dalam
perhitungannya ditemukan selisih yang signifikan dari perhitungan
sebelumnya akan dilakukan penyesuaian untuk periode yang akan datang.
Macam-macam teknik depresiasi yang biasa dipakai menurut PSAP
No. 07 paragraf 57 antara lain:
a. Metode garis lurus (straight line method)
Straight line method merupakan salah satu metode depresiasi
aset tetap yang besarnya jumlah penyusutan setiap tahunnya memiliki
nilai yang sama sampai dengan masa manfaat aset tersebut habis,
Teknik ini merupakan teknik penyusutan yang paling familiar dan
sering digunakan. Metode ini menerapkan “Matching Cost Principle"
yang digunakan untuk menghitung penyusutan yang terjadi pada aset-
aset yang kegunaannya tidak dipengaruhi oleh banyak tidaknya
kuantitas produk dan jasa yang dihasilkan misalnya supplies kantor dan
gedung.
Penggunaan metode penyusutan ini sebaiknya dipakai untuk aset
tetap yang diprediksikan mampu menyumbangkan keuntungan yang
stabil selama umur ekonomis asset tetap yang disusutkan.
b. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method)
Penyusutan per periode = Nilai perolehan - Nilai Residu
Masa Manfaat
33
Double declining balance merupakan salah satu metode
depresiasi asset tetap yang besarnya jumlah penyusutan dihitung
menurut prosentase tertentu berdasarkan harga buku asset tetap saat
tahun tersebut, Besarnya prosentase depresiasi asset tetap yaitu dua kali
tarif depresiasi yang digunakan pada metode garis lurus.
Depresiasi jenis ini sangat sesuai jika dipakai untuk asset tetap
yang memiliki sifat apabila digunakan secara terus menerus tiap
tahunnya akan semakin berkurang manfaat yang dihasilkan. Contoh
asset tetap yang cocok menggunakan metode penyusutan jenis ini
adalah komputer dimana setiap periodenya akan bermunculan
komputer-komputer jenis baru dengan spesifikasi lebih maju.
c. Metode unit produksi (unit of production method).
Penghitungan depresiasi menggunakan metode unit produksi
berpedoman atas kuantitas barang yang dihasilkan selama satu dekade
dibandingkan seluruh besarnya prediksi yang di prediksikan.
Penyusutan per periode = ( Nilai yang dapat disusutkan –
Akumulasi penyusutan periode sebelum) x Tarif Penyusutan*
*Tarif penyusutan = (1/masa manfaat) x 100% x 2
Penyusutan per periode = Produksi periode berjalan X tarif
penyusutan**
** Tarif Penyusutan =Nilai yg dapat disusutkan/Masa Manfaat
34
Metode penyusutan ini lebih baik dipakai untuk asset tetap yang
tingkat produksinya dapat dihitung misalnya alat berat dan mesin yang
digunakan untuk produksi.
4. Penghentian dan Pelepasan (Retirement and Disposal)
Aset tetap akan dikeluarkan dari neraca apabila sudah tidak dipakai
lagi dalam operasional selamanya atau sudah tidak mampu memberikan
keuntungan ekonomi untuk masa mendatang. Aktiva tetap yang secara
tetap diistirahatkan serta dieliminasi akan dikeluarkan dari neraca serta
disajikan dan dijelaskan dalam CALK. Sedangkan untuk aktiva tetap yang
pemanfaatannya telah dihentikan dalam operasional pemerintahan dimana
aset tersebut tidak sesuai dengan pengertian aktiva tetap maka aktiva
tersebut akan masuk dalam akun aset lain-lain dan dicatat sebesar nilai aset
sebelumnya.
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian ini pernah diteliti oleh penelitian terdahulu mengenai Perlakuan
Akuntansi biaya pemeliharaan dan perawatan aset tetap.
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Nama/ Tahun Judul Hasil
1 Nur Fitriana
Wati (2014)
Perlakuan
Akuntansi Aset
Tetap Dalam
Laporan Keuangan
Pada Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi
Jawa Timur
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jawa Timur menggunakan SAP
PP No. 24 tahun 2005. Dimana perlakuan
akuntansi aset tetap dalam peraturan ini
masih menggunakan basis kas menuju
akrual. Sedangkan untuk SAP PP No. 71
tahun 2010 baru akan digunakan tahun
2015.
35
2 Iis Astria
(2017)
Analisis Perlakuan
Akuntansi Aset
Tetap Pada RSUD
Dr. Soeratno
Gemolong Sragen
Sebagian besar perlakuan aset tetap di
RSUD Dr. Soeratno telah sesuai dengan
PSAK No.16 maupun PSAP No 07,
hanya ada beberapa yang tidak sesuai.
3 Auliana (2014) Analisis akuntansi
aset tetap pada
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Kota
Tanjungpinang
berdasarkan
Pernyataan Standar
Akuntansi
Pemerintahan No
07
Akuntansi aset tetap yang diterapkan
oleh BPBD Kota Tanjungpinang untuk
pendefinisian, pengakuan, serta
pengukuran aset tetap telah sesuai
dengan PSAP No. 07, kecuali pada
pengungkapan
4 Akhyar Tipan
(2015)
Analisis Perlakuan
Akuntansi Aset
Tetap Pada Dinas
Pekerjaan Umum
(PU) Provinsi
Sulawesi Utara
2.2.1 Pengakuan aset tetap pada Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Provinsi
Sulawesi Utara telah sesuai dengan
SAP No. 07.
2.2.2 Pengukuran/Penilaian aset tetap pada
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi
Sulawesi Utara telah sesuai dengan
SAP No. 07.
2.2.3 Dalam hal Pengeluaran Setelah
Perolehan Dinas Pekerjaan Umum
(PU) Provinsi Sulawesi Utara sudah
sesuai dengan SAP No. 07.
2.2.4 Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi
Sulawesi Utara belum pernah
melakukan penyusutan atas aset tetap
dikarenakan belum adanya prosedur
petunjuk teknis penyusutan aset tetap.
2.2.5 Penghentian dan Pelepasan aset tetap
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi
Sulawesi Utara sudah sesuai dengan
SAP No. 07.
2.2.6 Dalam hal Pengungkapan Aset Tetap
dalam Laporan Keuangan, Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Provinsi
Sulawesi Utara telah menyajikan
informasi yang berkaitan dengan aset
tetap secara terperinci.
5 Meigisanda Analisis Perlakuan Penyusunan laporan keuangan khususnya
36
Trias (2016) Akuntansi Aset
Tetap Dalam
Penyusunan Neraca
Pada Pemerintahan
Kabupaten Madiun
neraca serta perlakuan akuntansi aset
tetap dalam Pemkab Madiun telah sesuai
dengan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang
SAP, Hal ini dapat dilihat dari Laporan
Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Madiun tahun 2016 dengan Opini Wajar
Tanpa Pengecualain (WTP).
37
2.3 Kerangka Pemikiran
Kerangka Pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1 diatas terlihat bahwa penelitian ini memiliki tujuan yaitu:
1. Menganalisis perbandingan dari teori yang digunakan yaitu SAP PP No. 71
Tahun 2010 dengan situasi yang ada di lapangan yaitu berupa catatan keuangan
terkait aset tetap Subbag Rumahtangga dan Perlengkapan bagian umum
Sekretariat Daerah Ponorogo dan basil wawancara serta observasi.
2. Yang dianalisis adalah terkait pengakuan perolehan asset tetap, pencatatan
depresiasi asset tetap, dan penghapusan/pemberhentian asset tetap.
3. Setelah selesai di analisa, dan mendapatkan hasil maka selanjutnya dapat ambil
Teori Utama
Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual ( PP No. 71 Tahun
2010 )
Kondisi Lapangan
1. Catatan Keuangan terkait
aset tetap Subbag
Rumahtangga dan
Perlengkapan Bagian
Umum Sekretariat Daerah
kabupaten Ponorogo
2. Hasil Wawancara
3. Hasil Observasi
Hasil Temuan
Analisis Perbandingan
Kesimpulan dan saran
1. Pengakuan Perolehan
2. Pencatatan penyusutan
3. penghapusan /pelepasan