27
13 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum Zakat 1. Pengertian Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap muslim. Zakat sendiri berasal dari kata dasar (masdar) zakāyang berarti tumbuh, berkah , bersih dan baik. Sesuatu itu zakā berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu zakāberarti orang itu baik. 18 Kata amwāl jamak dari kata mal yang dapat diartikan segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Mula mula kekayaan sepadan dengan emas dan perak, namun berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan. 19 Menurut istilah zakat māl dapat diartikan sebagian harta yang disisihkan secara sengaja oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 20 Pada masa Rasulullah dan sahabat, pelaksanaan zakat dilaksanakan dengan cara petugas (āmil) mengambil zakat dari para muzākki atau muzakki para petugasnya didistribusikan kepada para mustahiq yang tergabung dalam asnaftsamaniyah (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Meskipun dalam organisasi yang sederhana namun pengelolaan zakat pada masa itu dinilai berhasil. Hal ini sangat ditentukan oleh faktor 18Ibid.,hlm.35. 19Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer(Bandung: RosydaKarya, 2003), hlm. 89. 20 UU No. 38 Tahun 1999 tentangPengelolaan Zakat

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian

Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap

muslim. Zakat sendiri berasal dari kata dasar (masdar) zakāyang berarti

tumbuh, berkah , bersih dan baik. Sesuatu itu zakā berarti tumbuh dan

berkembang dan seseorang itu zakāberarti orang itu baik.18

Kata amwāl jamak dari kata mal yang dapat diartikan segala

sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan

menyimpannya. Mula mula kekayaan sepadan dengan emas dan perak,

namun berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan

disimpan.19

Menurut istilah zakat māl dapat diartikan sebagian harta

yang disisihkan secara sengaja oleh seorang muslim sesuai dengan

ketentuan islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.20

Pada masa Rasulullah dan sahabat, pelaksanaan zakat dilaksanakan

dengan cara petugas (āmil) mengambil zakat dari para muzākki atau

muzakki para petugasnya didistribusikan kepada para mustahiq yang

tergabung dalam asnaftsamaniyah (delapan golongan yang berhak menerima

zakat). Meskipun dalam organisasi yang sederhana namun pengelolaan

zakat pada masa itu dinilai berhasil. Hal ini sangat ditentukan oleh faktor

18Ibid.,hlm.35.

19Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer(Bandung: RosydaKarya, 2003), hlm. 89.

20 UU No. 38 Tahun 1999 tentangPengelolaan Zakat

Page 2: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

14

manusiannya (SDM), karena āmil pada waktu itu adalah orang yang jujur,

amanah, transparan, dan akuntabel. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan

oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa

Rasulullah telah memberikannya zakat, lalu menyuruhnya untuk

dikembangkan atau disedekahkan lagi. Salim pun mengelolanya sampai ia

mampu memberikan sedekah dari usaha tersebut.21Dengan demikian,

petugas memiliki peran sangat penting dalam pengumpulan zakat. Petugas

adalah orang-orang pilihan yang memiliki sifat jujur, amanah, akuntabel

atau terpercaya dan harus memiliki pemahaman yang baik tentang zakat.

2. Tujuan

Secara umum, tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan

sosial ekonomi. Zakat merupakan penyaluran sederhana dengan ukuran

tertentu harta orang kaya untuk dialokasikan kepada orang tidak

mampu. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, tujuan zakat adalah:22

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir

2. Zakat mendidik berinfak dan memberi

3. Berakhlak dengan Allah

4. Zakat merupakan manisfestasi syukur atas nikmat Allah

5. Zakat mengobati dari cinta dunia

6. Zakat mengembankan kekayaan batin

7. Zakat mensucikan harta

8. Zakat mengembangkan harta

21Ibid.,hlm. 223-224.

22Ibid., hlm. 848-866.

Page 3: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

15

Zakat adalah tanggung jawab sosial, dimana aturan jaminan

sosial ini tidak dikenal di Barat, kecuali dalam ruang lingkup yang

sempit, yaitu jaminan pekerjaan dengan menolong kelompok orang

yang lemah dan fakir. Fungsi zakat lainnya adalah menghapus

kemiskinan pada masyarakat. Karena adanya pendistribusian dana

zakat. Zakat juga mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian

kecil manusia. Zakat memiliki sasaran dan dampak dalam menegakkan

akhlak yang mulia.23

3. Hikmah

Kewajiban atau kefardhuan zakat merupakan jalan yang paling

utama untuk menyelesaikan kesejangan sosial. Disamping itu, zakat

merupakan formula yang paling kuat untuk merealisasikan sifat gotong-

royong dan tanggung jawab sosial dikalangan umat Islam.

Tujuan tersebut mempunyai hkmah yang utama yaitu agar

manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi

tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Karena, tujuan zakat

terhadap si pemberi sama dengan tujuan terhadap si penerima.

Hikmah zakat ada 2 (dua) macam yaitu hikamh bagi si pemberi

dan hikmah bagi si penerima. Adapun hikmah zakat bagi si pemberi

antar lain:

a) Mensucikan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan tabiat

manusia yang tercela, sifat ini timbul karena rasa keinginan untuk

23Ibid.,hlm. 877.

Page 4: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

16

memiliki sesuatu sehingga manusia cenderung mementingkan diri

sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang

lain.

b) Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Karena

sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kepada

hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.

c) Mengembangkan kekayaan batin. Dengan mengeluarkan zakat

berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya,

egoisme serta menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsu.

Hikmah bagi si penerima sebagai berikut:

a) Membebaskan si penerima sari kebutuhan. Allah SWT telah

mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama dalam Islam,

dimana zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada

orang-orang fakir, dengan adanya zakat tersebut mereka dapat

memenuhi kebutuhan materinya.

b) Menghilangkan sifat benci dan dengki. Dengan adanya kewajiban

zakat orang akan merasa baha muslim yang satu bersaudara dengan

muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki dan benci.

4. Dasar Hukum

Zakat sebagai salah satu perangkat sosio-ekonomi Islam yang

tidak saja bernilai ibadah juga bersifat sosial. Sebagaimana syari’at

Islam yang lainnya, zakat juga memiliki beberapa tujuan mulia antara

lain:

Page 5: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

17

a) Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Zakat

bertujuan untuk mengurangi jurang perbedaan dan kesenjangan

antara yang kaya dan miskin sehingga tercipta pemerataan

ekonomi dan keadilan.

b) Mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial. Jika zakat

secara konsisten dapat direalisasikan, maka akan tercipta

masyarakat yang jauh dari sifat-sifat kecemburuan sosial yang

muncul manakala kemiskinan menghimpit seseorang

sedangkan disekelilingnya orang hidup berkecukupan tetapi

sama sekali tidak peduli.24

2.2. Tinjauan Umum Penyaluran Zakat

1. Macam Macam Zakat

a. Zakat Fitri atau Fitrah

Berasal dari kata fathara – yafthuru – fithran artinya makan

atau minum. Fathara ash-Shaimu, artinya orang yang puasa

berbuka dengan makan atau minum. Menurut syariat, Zakat fitri

adalah Zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa

ramadhan. Ulama fiqh menamai Zakat fitri dengan Zakatur

ru‟us (Zakat kepala), Zakatur riqab (Zakat perbudakan)

Zakatul abdan (Zakat badan) yang dimaksud badan adalah

pribadi atau perorangan, sadhaqatul fitri (sedekah fitri).

24 El-Madani, Fiqh Zakat Lengkap, Yogyakarta: Diva Press, 2013, hlm. 13.

Page 6: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

18

Zakat fitrah wajib atas kaum muslimin, anak kecil, besar, lakilaki,

perempuan, orang yang merdeka, dan hamba. Adapun waktu

mengeluarkanya para ulama berbeda pendapat tentang batasan

waktu wajib pelaksanaan pemberian Zakat ftri tersebut. Imam

Syafi’i, Imam Ahmad, dan Imam Malik berpendapat bahwa Zakat

fitri itu wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada akhir di

bulan Ramadhan dan berakhir menunaikannya sebelum

melakukan sholad Id, sedang Imam Abu Hanifah dan Imam Malik

berpendapat Zakat fitri wajib dengan sebab terbitnya fajar pada

hari raya karena Zakat fitri itu ibadah yang berhubungan dengan

hari raya, seperti penyembelihan hewan kurban pada hari Idul

Adha25

b. Zakat Maal

Zakat maal atau harta adalah Zakat yang diwajibkan Allah

Ta’ala terhadap kaum muslimin yang telah memiliki harta

mencapai nishab dan haul serta syarat-syarat lainya26

. Zakat

Maal terdiri dari:

25Hasbi al Furqon, 125 Masalah Zakat, Solo: Tiga Serangkai.2008. hlm.57.

26Ibid. hlm. 79.

Page 7: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

19

NO Jenis Harta

Benda

Nisab Zakat Keterangan

1. Zakat profesi

Analisis

dengan harga emas

85 gram

(ada yang

92,6 dan ada

yang 96 gram

mas).

2,5 % X Rp

29.750.000,- =

Rp 743.750,-

Harga emas

dihitung 1 gr =

Rp 350.000,- jadi

85 X Rp 350.000

=

Rp 29.750.000

2. Ternak Unta

Ternak

Kerbau

Ternak

Kambing

5-9 ekor

10-14 ekor

30-39 ekor

40-59 ekor

60 -69 ekor

40-120 ekor

120-200 ekor

210-399 ekor

1 kambing

2 kambing

1 kerbau

1 kerbau

2 kerbau

1 kambing

betina

2 kambing

betina

3 kambing

betina

Usia 2 tahun

2 Tahun (dst)

2 Tahun

2 Tahun

3 Emas Perak

Perhiasan

lebih

(simpanan)

20 Mitsqal 200 Dirham

20 Mitsqal

2,5%=0,5 Mitsqal

2,5%=5

Dirham

2,5%=5

Dirham

20 Mitsqal=93,

6 gram

200 Mitsqal=624

gram

4. Makanan

pokok

Lebih dari 5 wasaq

= 200 Dirham

1/10

alam

1/20

biaya

irigasi

irigasi

Setiap panen 1

wasaq = 40

Dirham

5. Buah-buahan

(segala

macam)

Lebih dari 5 wasaq = 200 Dirham

1/10 alam

1/20

biaya

irigasi irigasi

Setiap panen 1 wasaq = 40

Dirham

6. Perniagaan Analog dengan

emas 85,92/96 gram

2,5 % = Rp

720.000

1 tahun dari awal

perhitungan27

27 Ahmad Rofiq, Kompilasi Zakat, Balai penelitian Dan Pengembangan Agama Semarang,

2010,hlm. 18.

Page 8: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

20

2. Penggolongan Muztahiq

Pendistribusian dana zakat memiliki fungsi mengecilkan

jurang perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta

kekayaan si kaya membantu dan menumbuhkan kehiduan ekonomi

yang miskin, sehingga keadaan ekonomi si miskin dapat diperbaiki.28

Sedangkan menurut Syauqi Ismail Syahhatih dalam bukunya al-

Zakat, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan

masyarakat dalam memenuhi kebutuhankebutuhan individu, dan

memberantas kemiskinan umat manusia. Dalam hal ini zakat

merupakan bukti kepedulian sosial dan kesetiakawanan nasionalis.29

Dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan secara rinci. Dalam surat

AtTaubah ayat 60, Allah menjelaskan tentang para penerima zakat:

عخذ وصل يهمبها وتزك رهم تطه صدقة لهم ى أم مه هم لي

و تكسكهلهم صلى ٱإن ٣٠١سميععليملل

Artinya:“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,

dengan zakat itu kamu membersihkandan mensucikan mereka dan

mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).

28 Rahman RitongadanZainuddin, Fiqh Ibadah (Jakarta:Gaya Media Pratama,1997), hlm.

200-201.

29Syauqi Ismail Syahhatih, Prinsip Zakat dalam Dunia Modern,alihbahasa Ansari Uma

(Jakarta: Pustakadian), hlm. 9.

Page 9: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

21

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa zakat diberikan

kepada delapan golongan (asnaf).

a. Fakir

Fakir adalah orang yang memang tidak memiliki penghasilan

sama sekali, fakir memang orang tidak memiliki penghasilan

untuk memenuhi kebutuhan nya sehari hari.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan,

namun penghasilannya tidak dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan pokok sehari hari.

c. Amil

Amil adalah orang memiliki peran dalam pengelolaan zakat

secara umum. Kelompok amil memiliki hak adatas zakat yang di

kelolanya sebesar 12,5%.

d. Mu’alaf

Mu’alaf adalah orang yang terbujuk kemudian masuk islam

namun secara keimanan bulum sepenuhnya mengakar dalam

hatinya.

e. Riqab (Budak)

Riqab adalah budak atau orang kebebasannya tergadaikan pada

seseorang sepenuhnya.

Page 10: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

22

f. Ghorimin

Gharimin adalah orang yang memiliki hutang dalam jumlah

tertentu kemudian tidak dapat mengembalikan hutangnya.

g. Fi sabilillah

Fi Sabilillah adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah

baik itu berupa perang secara nyata melawan orang kafir ataupun

sukarelawan.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh amun

terputus bekalnya dalam perjalanan.

3. Organisasi Lembaga Zakat

a. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dalam KeputusanMenteri Agama Nomor 581 Tahun 1999

tentang pelaksanaan UUNomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat 2 UUNomor 38 Tahun 1999

menyebutkan Lembaga Amil Zakat adalahinstitusi pengelola

Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsamasyarakat dan

oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah,pendidikan,

sosial dan kemaslahatan umat islam.

b. Badan Amil Zakat (BAZ)

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun1999 tentang Pengelolaan

Zakat dan Keputusan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor

581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UUNomor 38 Tahun 1999.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Keputusan MenteriAgama Republik

Page 11: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

23

Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 disebutkan yangdimaksud

dengan Badan Amil Zakat adalah organisasi PengelolaZakat yang

dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan,

mendistribusikan, dan mendayagunakan Zakat sesuai

dengankeputusan agama. Unsur Pemerintah dalam kepengurusan

BAZ adalahDepartemen Agama Dan Pemerintah Desa30

4. Penyaluran Zakat

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yang berarti pembagian

atau penyaluran. Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran

atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat.

Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang

keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri,

penduduk dan sebagainya.31

Distribusi adalah proses penyaluran barang dari produsen

kepada konsumen. Produsen berarti orang yang melakukan proses

produksi. Sedangkan konsumen adalah orang yang memakai hasil

dari produksi baik barang atau jasa. Sedangkan orang yang

melakukan penyaluran disebut distributor. Selain itu, distribusi

sebagai kegiatan ekonomi yang menjembatani suatu produksi dan

konsumsi agar barang atau jasa sampai tepat kepada konsumen

sehingga kegunaan barang atau jasa tersebut akan maksimal.

30Ilyas Supena, Darmuin, Manajemen Zakat, Semarang: Walisongo Press, Semarang,

2009, hlm. 46.

31 W.H.S. Poerwadaminta, KamusUmum Bahasa Indonesia (Jakarta:BalaiPustaka, cet. Ke-

7), hlm. 269.

Page 12: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

24

Philip Kotler di dalam karyanya Menejemen Pemasaran

menjelaskan bahwa distribusi adalah serangkaian organisasi yang

saling bergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan

produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam

hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan atau

mengirim) kepada orang atau beberapa tempat.32

Pendistribusian zakat adalah kegiatan mengelola zakat sesuai

fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang

diterima pihak muzakki kepada pihak mustahiq sehingga mencapai

tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari

masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak

disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini lebih

banyak pemanfaatan dana zakat disalurkan untuk kegiatan produktif.

5. Bentuk Penyaluran Zakat

Dalam pendistribusian zakat sendiri terdapat dua macam

pendistribusian yaitu pendistribusian secara konsumtif dan

pendistribusian secar produktif. Kedua penyaluran zakat ini memiliki

sifat sfat yang berbeda namun memiliki tujuan dan hkmah yang

sama, namun keduanya memiliki orientasi yang berbeda sama lain.

Konsumtif memiliki orientasi saat itu juga sedang produktif lebih

pada orientasi kemandirian muztahiq.

32DepDikBud, KamusBesar Bahasa Indonesia (Jakarta:BalaiPustaka,cet ke3, 1990), hlm.

308.

Page 13: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

25

Zakat konsumtif yang memiliki orientasi pemenuhan

kebutuhan hidup primer atau kebutuhan mendasar yang benar benar

diperlukan untuk saat itu juga sekilas terkesan memanjakan atau

mendidik para penerimanya untuk tetap pada kondisinya dan

menerima keadaannya saat ini. Tetapi zakat semacam ini memiliki

esensi yang lebih dari rasional, sehingga tidak akan mudah untuk

dicerna oleh akal. Zakat yang bersifat konsumtif berperan sangat

besar dalam menumbuhkan kepekaan sosila masyarakat. Terdapat

suatu hari hari dimana umat muslim harus merasakan kesensaraan

yang sama dalam bulan ramadhan, namun ada pula hari dimana pada

hari hari itu semua umat muslim tidak boleh merasakan kelaparan

dan kesensaraan pada hari hari raya.

Zakat Produktif merupakan sebuah mekanisme baru dan

merupakan sebuah alternatif solutif Islam untuk menjawab

permasalahan sosila ekonomi masyarakat. Penyaluran Zakat secara

produktif sendiri tidak terdapat contoh dari Muhammad melainkan

berawal dari ijtihad para ulama terdahulu. Secar praktis pembebasan

budak dan memberikan modal, sudah pernah di contohkan Oleh

Muhammad namun tidak berupa zakat.

6. Mekanisme dan Ketentuan Penyaluran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Bab III pasal 25

tentang pendistribusian Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik

sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 menerangkan Pendistribusian

Page 14: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

26

Zakat, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan

berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip

pemerataan, keadilan, dan kewilayahan33

.

2.3. Ketentuan Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan terobosan baru. Zakat yang

padaawalnyadiberikan dan hanya dikelola secara konsumtif akan dikelola menjadi

zakat produktif yang notabenenya lebih berguna. Apalagi jika dikaitkan dengan

kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.34

Secara umum, produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau

barang”. Produksi juga berarti “banyak menghasilkan, memberi banyak hasil”.

Pengertian produksi sendiri berupa kata sifat sedang kata yang disifati adalah

kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang memiliki arti zakat dimana

dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan konsumtif.35

Salah satu syarat keberhasilan zakat adalah dengan pendistribusian

zakat yang dilakukan secara professional dan didasarkan kepada landasan

yang sehat,sehinga zakat tidak salah sasaran. Menurut Yusuf al-Qaradhawi

dalam bukunya Manajemen Zakat Professional ada beberapa cara untuk

mendistribusikan dana zakat secara professional, yaitu:36

33 http:// Lampung.Kemenag.go.id/file/file/subbag Hukmas/amds1352162413.pdf

29/11/2017. 16:39

34DidinHafiduddin, Zakat dalamPerekonomianModern(Jakarta: GemaInsani Press, 2009),

hlm. 2.

35Asnaini, ZakatProduktifdalamPerspektifHukum Islam (Yogyakarta:PustakaPelajar,

2008), hlm. 63.

36Mukhlisin, “Pendistribusian dana Zakat UntukPemberdayaan Ekonomi Masyarakat

PadaBadanAmil Zakat Daerah(BAZDA) Kab.

Page 15: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

27

a) Pendistribusian Produktif yaitu pendistribusian dana zakat kepada

mustahiq yang di salurkan oleh āmil untuk kepentingan aktifitas

suatu usaha atau bisnis.

b) Pendistribusian secara lokal yaitu bahwa para mustahiq di masing-

masing wilayah lebih diprioritaskan daripada di wilayah lain,

sebagaimana yang kita kenal sebagai otonomi daerah.

c) Pendistribusian yang adil terhadap semua golongan yaitu adil

terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagamustahiq

oleh Allah dan Rasul-Nya dan adil di antara semua individu dalam

satu golongan mustahiq. Artinya keadilan yang memperhatikan dan

mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan dan kemaslahatan

Islam yang tertinggi.

Di indonesia sendiri penyaluran zakat telah berkembang menjade

empat bentuk:

a) Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada

mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari

seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek

mengatasi masalah umat.

b) Konsumtif kreatif adalah zakat yang disalurkan berupa barang yang

dapat di konsumsi secara langsung dan digunakan untuk membantu

orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi

yang dihadapinya semisal beasiswa.

Karawang”,Skripsitidakditerbitkan,(JurusanMenejemenDakwahFakultasDakwahdanKomunikasi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

Page 16: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

28

c) Produktif konvensional yaitu zakat yang disalurkan berupa barang

yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti sapi,

kambing dan mesin jahit.

d) Produktif kreatif adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk dana

untuk modal usaha atau berupa alat produksi sehingga penerima

dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.37

2.4. Penyaluran Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat poduktif ada dua macam yaitu zakat

produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir

miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua

kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah

zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya

kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya.

Penyaluran zakat dalam hal ini dapat memfasilitasi orang menciptakan

suatu usaha atau menciptakan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua

pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat

dipergunakan, biak untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk

membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha

kecil.38

37 K. H. SjechulHadiPernomo, Pendayagunaan Zakat DalamRangka Pembangunan

Nasional, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-2, 1995), hlm 41

38Asnainu, S.Ag, M.ag, Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm. 78-80

Page 17: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

29

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah

dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai

dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan

pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha

pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil

pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih umum

sama dengan hukum islam, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan

sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan

kesan syari’at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba

menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih

luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial

sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus

mencakup:

a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan

kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas,

b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi

pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan

kejuruan untuk mengatasi pengangguran.

d. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal

mendirikan usaha,

Page 18: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

30

e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan

orang-orang yang tidak punya pekerjaan.

f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga

atau rakyat yang membutuhkan, dan

g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya

dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah39

2.5. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah

Allah (QS. At-Taubah: 60) yang menyebutkan kata-kata „‟wal amilina

alaiha‟‟, artinya pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal dengan amil

zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat,

mulai dari para pengumpul sampai pada bendahara dan para pengawas,

juga mulai dari akuntan sampai kepada penghitung yang mencatat keluar

masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi dari zakat

yaitu terciptanya masyarakat yang tangguh baik dalam bidang ekonomi

maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi

zakat yang memadai. Misi yang di cita citakan bersifat produktif yaitu

mendistribusikan zakat kepada para mustahiq, dengan harapan langsung

menimbulkan muzakki-muzakki baru.Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat

tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

39M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2006) hlm. 106-111

Page 19: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

31

1. Prosedur alokasi zakat mrupakan cermin pengendalian yang

memadai dan sekaligus sebagai indikator praktek yang adil.

2. Sistem seleksi mustahiq dan penetapan kadar zakat yang

dialokasikankepada kelompok mustahiq.

3. Sistem informasi muzakki dan mustahiq (SIMM).

4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari empat bagian tersebut harus dirancang sedemikian rupa

sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip akuntabilitas

dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat

potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan

agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang

baik, benar dan profesional.40

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian,

asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat merupakan aktifitas perencanaan, pelaksanaan,

dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1).

2. Pengelolaan zakat harus berlandaskan syariat Islam, amanah,

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan

akuntabilitas (pasal 2).

40Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer”, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,

2003,hlm. 178-180

Page 20: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

32

3. Pengelolaan zakat memiliki cita cita yang sangat besar untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam

pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan (pasal 3).41

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu

bersifat daya guna bagi mustahik. Zakat harus disalurkan kepada yang

berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan

yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah

yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan

nash) secara tepat guna. Ada beberapa proses dalam kegiatan manajemen

pengelolaan zakat yang telah digariskan dalam Islam dan telah

dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya, yakni para sahabat.

Proses tersebut meliputi penghimpunan atau pengumpulan, proses

pertama ini dilakukan oleh para petugas zakat yang atau dalam Islam

disebut dengan amil. Adapun tugas dari lembaga amil antara lain:

a. Pendataan para wajib zakat (muzakki).

b. Menetapkan bentuk wajib zakat dan jumlah yang harus

dibayarkan.

c. Penagihan zakat para muzakki.

Upaya pemberdayaan potensi zakat merupakan sebuah rangkaian

yang saling terkait dari sebuah kesatuan proses manajemen. Pengelolaan

41UU No 23 Tahun 2011

Page 21: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

33

zakat yang berhasil memerlukan fungsi- fungsi manajemen mulai dari

tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Profesionalitas dan akuntabilitas

serta efektifitas dari pengelola zakat merupakan bagian penting dari

manajemen yang dimaksud. Optimalisasi manajemen zakat dari para

muzakki telah mendorong munculnya sejumlah lembaga sebagaimana

dikemukakan diatas disertai dengan payung hukum berupa undang-

undang tentang penyaluran zakat.

Integritas, amanah, kreatifitas, dan profesionalitas menjadi prasarat

yang diperlukan oleh menejemen organisasi zakat harus diletakkan dalam

kerangka prinsip moral, integritas kejujuran, clean dangood corporate,

transparan dan tak terjebak pada conflict ofinterest.42

1. Planning (perencanaan)

Planning adalah memilih kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa

yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Perencanaan yang matang dapat dicapai dengan

mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam

mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan

dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Dalam melakukakan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus

diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

a. Hasil yang ingin dicapai.

b. Apa yang akan dilakukan.

42

Muhammad dan Abu Bakar,Manajemen Organisasi Zakat ( Malang: Madani,2011) Hlm. 5.

Page 22: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

34

c. Waktu dan skala prioritas

d. Dana (kapital).

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu

mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan

prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung

fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian,

fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.

2. Organizing (pengorganisasian)

Organizing yaitu sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga

harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan

keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang

baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:

a. Adanya tujuan yang akan dicapai

b. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.

c. Adanya wewenang dan tanggung jawab.

d. Adanya hubungan satu sama lain.

e. Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan

atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

3. Directing (pelaksanaan)

Dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terdapat tiga strategi

dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu:

a. Pembentukan unit pengumpulan zakat.

b. Pembukaan kounter penerimaan zakat.

c. Pembukaan rekening bank

Page 23: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

35

Di samping itu, untuk menumbuhkan niat berzakat, baik

untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat

melakukan berbagi cara, misalnya:

a. Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat,

infaq, sedekah, baik dari epistemologi, terminologi maupun

kedudukannya dalam ajaran Islam.

b. Manfaat serta hajat dari zakat, infaq, sedekah, khususnya

untuk. pelakunya maupun para mustahiq zakat

Sedangkan untuk pelaksanaan pendistribusian zakat

produktif dapat dikategorikan dalam berapa cara yaitu:

a. Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada

mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-

hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek

mengatasi masalah umat.

b. Konsumtif kreatif adalah zakat yang disalurkan berupa barang

yang dapat di konsumsi secara langsung dan digunakan untuk

membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan

sosial dan ekonomi yang dihadapinya semisal beasiswa.

c. Produktif konvensional yaitu zakat yang disalurkan berupa

barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja

seperti sapi, kambing dan mesin jahit.

d. Produktif kreatif adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk

dana untuk modal usaha atau berupa alat produksi sehingga

Page 24: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

36

penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih

maju.43

4. Controlling (pengawasan)

Dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa

tujuantujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan

dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah

direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya

hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh

karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang

sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk

menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau

tidak44

2.6. Penelitian Terdahulu

Sejauh penulis ketahui, telah begitu banyak pembahasan mengenai

distribusi zakat. Namun belum ada penelitian khusus dan intensif

mengenai masalah distribusi zakat pada BMH Malang. Dalam review studi

terdahulu, penulis mencari, membaca dan mendata beberapa penelitian

dengan beberapa bahasan pokok yang mempunyai kaitan dengan judul

ini.Berikut adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu:

43 K. H. SjechulHadiPernomo, Pendayagunaan Zakat DalamRangka Pembangunan

Nasional, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-2, 1995), hlm. 41

44 Fakhruddin, Opcit, hlm. 29-38

Page 25: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

37

Muhamad Doni, mahasiswa Muamalat UIN Sunan Kalijaga yang

membahas “Mu’alaf Penerima Zakat study di Dusun Banteng

SiduharjoNgaglik Sleman Yogyakarta” yang mengemukakan bahwa Muallaf

yang kurang mampulah yang masih relevan menerima bagian zakat.45

Nasrudin Septiansyah, mahasiswa Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah

UIN Sunan Kalijaga yang membahas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Praktik Pendistribusian Zakat Pada Badan amil Zakat Daerah (BAZDA)

Yogyakarta pada Tahun 2010” yang mengemukakan bahwa

pendistribusian zakat pada BAZDA Yogyakarta sudah sesuai dengan

hukum Islam.46Sedangkan dalam penulisan yang akan ditulis oleh penulis

akan membahas pada sasaran pendistribusian dan besarnya dana yang

terdistribusikan.

Irwansyah, mahasiswa Muamalat UIN Sunan Kalijaga yang

membahas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Distribusi

Zakat Perdagangan Sellular Di Kecamatan Kutowinangun ,Kebumen”

yang mengemukakan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pedagang

langsung tidak dapat menyelesaikan permasalahan peningkatan

kesejahteraan ekonomi fakir miskin.47

45Muhamad Doni “Mu’alaf Penerima Zakat Study di Dusun Banteng SiduharjoNgaglik

Sleman Yogyakarta”,Skripsi tidak diterbitkan,(Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

46Nasrudin Septiansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat

Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Yogyakarta pada Tahun 2010”, Skripsi tidak

diterbitkan, (Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga,2012).

47Irwansyah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Distribusi Zakat Perdagangan

Sellular Di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen”,Skripsitidak diterbitkan,(Jurusan

Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

Page 26: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

38

Ahmad Yazid, mahasiswa Muamalat UIN Sunan Kalijaga yang

membahas “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat

Produktif Di Masjid-masjid Kota Yogyakarta” yang mengemukakan

bahwa tidak semua masjid di Kota Yogyakarta menyalurkan zakat secara

produktif, hanya Masjid Syuhada’ dan masjid Al-Ikhsan yang

menyalurkan zakat secara produktif.48

Eni Suryani, mahasiswa Muamalat UIN Sunan Kalijaga yang

membahas “Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di

Badan amil Zakat daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2008)” yang

mengemukakan bahwa pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif dan

pengawasannya belum sesuai dengan syar’i. Karena belum merata hanya

terfokus kepada fakir miskin dan tidak adanya survei terhadap Mustahiq.49

Hermin Sukawati, mahasiswa Muamalat UIN Sunan Kalijaga yang

membahas, “Pengelolaan Zakat oleh badan amil Zakat (BAZ)Bantul dalam

Mensejahterakan Masyarakat”, dalam penelitiannya meninjau Badan amil

Zakat Bantul yang berposisi sebagai lembaga pendayaguna zakat dalam

mengelola zakat sebagai sarana mensejahterakan masyarakat.50

Ardi Sucipto, mahasiswa Muamalat UIN Sunan Kalijaga yang

membahas, “Analisa Distribusi Terhadap Tingkat Pendapatan dan

48Ahmad Yazud“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Produktif Di

Masjid-masjid Kota Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, (Jurusan Muamalat Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

49Eni Suryani “Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (studi di badan Amil Zakat

Daerah IatimewaYogyakarat”, Skripsi tidak diterbitkan,(Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

50Hermin Sukawati, “Pengelolan Zakat oleh badan Amil Zakat (BAZ) kabupaten Bantul

dalam Mensejahterakan Masyarakat” , Skripsi tidak diterbitkan,(Jurusan Muamalat Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

Page 27: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah ...eprints.umm.ac.id/43253/3/BAB II.pdf · 13 BAB II. TINJAUAN . PUSTAKA. 2.1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Dasar Hukum

39

Keuntungan Mustahiq (Studi Komparasi pada LAZIS Muhammadiyah

Warungbroto)”, yang menjadi pembahasan skripsi ini tentang analisis

tingkat pendapatan dan keuntungan yang diperoleh dapat mencukupi

kebutuhan mustahiq atau sebaliknya.51

Dari telaah yang telah dilakukan, penulis tidak menemukan

penelitian yang mengkaji tentang Pengelolaan Zakat Produktif Badan amil

Zakat Nasional BMH (Baitul Maal Hidayatullah) Malang terhadap

pegembangaan usaha mikro pengusahaa tidak mampu. Oleh karena itu,

penulis tertarik meneliti permasalahan ini dari sudut pandang normative

dan sosiologis masyarakat sekitar. Penyusun lebih menekankan kepada

pendistribusian kepada mustahiq yang tepat sasaran dan tepat guna.

51Ardi Sucipto, “Analisa Distribusi Terhadap Tingkat Pendapatan dan keuntungan

Mustahiq (Studi komparasi pada LAZIS Muhammadiyah Warungbroto)”, Skripsi tidak

diterbitkan,(Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2007).