BAB II · Web viewDinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Blora yang berkewajiban menyelenggarakan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BLORACATATAN ATAS LAPORAN

KEUANGANDINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN BLORA

PERIODE1 JANUARI 2019 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

2019

BAB IPENDAHULUAN

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan kepemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Blora yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora 1


selanjutnya dan akan dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan KeuanganKepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Blora selaku Pengguna Anggaran harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran keuangan di entitasnya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan tersebut berupa penyajian Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efesiensi dan efektivitas keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan KeuanganPenyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah. Adapun landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora;

Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora;

Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blora;



Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blora;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan KeuanganSistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD2.1. Ekonomi Makro2.2. Kebijakan Keuangan2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian

Target yang telah ditetapkanBAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan

Keuangan4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan

Keuangan4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan

Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran5.2. Penjelasan Neraca5.3. Penjelasan Laporan Operasional5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGANBAB VII PENUTUP



BAB IIEKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi MakroTotal anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Blora tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Blora adalah sebesar Rp. 7.106.425.000,00. Setelah perubahan dalam APBD Perubahan Kabupaten Blora tahun



2019, total anggaran menjadi sebesar Rp. 7.361.425.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 255.000.000 (3,59%). Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

UraianSebelum

Perubahan (Rp)

Setelah Perubahan

(Rp)

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp)%

Belanja Tidak Langsung

2.010.500.000,00

2.010.500.000,00

- -

Belanja Langsung 5.095.925.000,00

5.350.925.000,00

255.000.000,00 5,00 %

Total Anggaran 7.106.425.000,00

7.361.425.000,00

255.000.000,00

3,59 %

Pada mata anggaran Belanja Tidak Langsung tidak mengalami perubahan jumlah anggaran, sebesar Rp. 2.010.500.000.

Sedangkan pada mata anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.095.925.000,00 menjadi Rp. 5.350.925.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 255.000.000,00 (3,59%).

Penambahan jumlah anggaran Belanja Langsung terjadi pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 28.000.000,00 (2,69%) dengan rincian kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.008) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 15.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 10.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 5.000.000,00 (33,33%), kegiatan Penyediaan alat tulis kantor (01.010) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 75.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 60.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 15.000.000,00 (20,00%), kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor kode program/kegiatan (01.013) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 136.720.000,00 menjadi sebesar Rp. 140.720.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 4.000.000,00 (2.93%), kegiatan Penyediaan makanan dan minuman kode program/kegiatan (01.017) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 70.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 60.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 10.000.000,00 (14,29%), kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah kode program/kegiatan (01.018) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 162.300.000,00 menjadi sebesar Rp.195.100.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 32.800.000,00 (20,21%) dan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah kode



program/kegiatan (01.019) jumlah anggaran semula sebesar Rp.63.750.000,00 menjadi sebesar Rp. 43.750.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 20.000.000,00 (31,37%), kegiatan Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran kode program/kegiatan (01.020) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 238.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 223.200.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 14.800.000,00 (6,22%).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertambah sebesar Rp. 230.400.000,00 (104,73%) dengan rincian kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kode program/kegiatan (02.022) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 35.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 78.400.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 43.400.000,00 (124,00%), kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode program/kegiatan (02.024) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 80.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 85.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 5.000.000,00 (6,25%), kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedumg kantor kode program/kegiatan (02.028) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 15.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 17.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 2.000.000,00 (13,33%) kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor kode program/kegiatan (02.042) jumlah anggaran semula Rp. 90.000.000,00 menjadi sebesar 270.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 180.000.000,00 (200%).

Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur berkurang sebesar Rp. 14.400.000,00 (23,61%) dengan rincian kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas hari-hari tertentu kode program/kegiatan (03.005) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 61.000.000,00 menjadi sebesar Rp.46.600.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 14.400.000,00 (23,61%).

Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan berkurang sebesar Rp. 8.0000,00 (50,00%) dengan rincian kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kode program/kegiatan (06.001) jumlah anggaran semula sebesar Rp.8.500.000,00 menjadi sebesar Rp.4.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 4.500.000,00 (52,94%), kegiatan Penyusunan rencana strategis, rencana kerja,dan penetapan kinerja SKPD kode program/kegiatan (06.005) jumlah anggaran semula



sebesar Rp.7.500.000,00 menjadi sebesar Rp.4.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 3.500.000,00 (46,67%).

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan berkurang sebesar Rp. 3.400.000,00 (1,05%) dengan rinciankegiatan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kode (15.003) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 180.000.000 menjadi sebesar Rp. 176.600.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 3.400.000,00 (1,89%).

Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial berkurang sebesar Rp. 11.000.000,00 (0,82%) dengan rincian kegiatan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal kode program/kegiatan (16.004) jumlah anggaran semula sebesar Rp.50.000.000,00 menjadi sebesar Rp 39.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 11.000.000,00 (22,00%), kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (16.010) jumlah anggaran semula sebesar Rp.174.240.000,00 menjadi sebesar Rp 178.540.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 4.300.000,00 (2,47%), Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan,sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan social bagi PMKS (PKH) (16.013) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 150.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 145.700.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 4.300.000,00 (2,87%).

Program Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahternaan sosial berkurang sebesar Rp. 100.000.000,00 (35,55%) dengan rincian kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat kode program/kegiatan (21.003) jumlah anggaran semula sebesar Rp.281.320.000,00 menjadi sebesar Rp.381.320.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 100.000.000,00 (35,55%).

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak bertambah sebesar Rp. 78.400.000,00 (13,42%) dengan rincian kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan kode program/kegiatan (16.001) jumlah anggaran semula sebesar Rp.170.000.000,00 menjadi sebesar Rp.216.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 46.000.000,00 (27,06%), Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak kode program/kegiatan (16.002) jumlah anggaran semula sebesar Rp.



50.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 90.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 40.000.000,00 (80,00%), kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak kode program/kegiatan (16.006) jumlah anggaran semula sebesar Rp.60.000.000,00 menjadi sebesar Rp.67.400.000,00 bertambah sebesar Rp. 7.400.000,00 (12,33%), Kegiatan pengembangan system informasi gender dan anak kode program/kegiatan (16.008) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 20.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 5.000.000,00 berkurang Rp. 15.000.000,00 (75,00%).

Program Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma bertambah sebesar Rp. 11.000.000,00 (5,50%) dengan rincian kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma kode program/kegiatan (18.004) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 200.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 211.000.000,00 bertambah Rp. 11.000.000,00 (5,50%).

Jumlah anggaran tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.233.130.500,00 (17,64%) bila dibandingkan dengan jumlah anggaran tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Uraian 2018(Rp)

2019(Rp)

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp)%

Total Anggaran5.755.869.50

0,007.361.425.00

0,00(1.605.555.500

,00)(27,89

%)

2.2. Kebijakan KeuanganKebijakan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Blora tahun 2019 dituangkan ke dalam 13 Program kerja Belanja Langsung, yaitu sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;



7. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;

8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Anak;10. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan;11. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;12. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo13. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora pada tahun 2019. Dari 13 Program di atas terbagi menjadi 48 kegiatan Belanja Langsung. Sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora, Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh fungsi Sekretariat, Bidang Sosial dan Bidang P3A.

Secara keseluruhan total anggaran (setelah perubahan) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Blora tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.361.425.000,00 dan penyerapan anggaran di tahun 2019 sebesar Rp. 6.865.604.685,00 (93,26%).

Anggaran yang terealisasi digunakan untuk menunjang kegiatan operasional selama tahun 2019, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora tidak menghasilkan Pendapatan, sehingga jumlah Pendapatan sebesar Rp. 0,00. Jumlah Anggaran Belanja sebesar Rp. 7.361.425.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.865.604.685,00 (93,26%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.010.500.000,00 dan Belanjang Langsung sebesar Rp. 5.350.925.000,00. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.788.599.461,00 (88,96%) dari anggaran sebesar Rp. 2.010.500.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.077.005.224 (94,88%) dari anggaran sebesar Rp. 5.350.925.000.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBDSecara umum target kinerja yang dicapai Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora



Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,06% dengan Tahun 2018, Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Belanja 2018 2019 Naik / (Turun)

Belanja Tidak Langsung 97,95 % 88,96 % (8,99 %)Belanja Langsung 93,58 % 94,88 % 1,30%Total Belanja 95,32 % 93,26% (2,06 %)

Pencapaian target kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:a. Terwujudnya pelayanan Administrasi Perkantoran dengan

prosentase 93,00%, yaitu:- Tersedianya jasa surat menyurat dengan prosentase 91,00%.- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan

prosentase 75,00%.- Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan

Dinas/oprasional dengan prosentase 42,00%- Tersedianya jasa administrasi keuangan dengan prosentase

88,00%.- Tersedianya jasa kebersihan kantor dengan prosentase

100,00%.- Tersedianya alat tulis kantor dengan prosentase 100,00%.- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan

prosentase 89,00%.- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor dengan prosentase 100,00%.- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan

prosentase 94,00%- Tersedianya Peralatan rumah tangga dengan prosentase

99,00%- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

dengan prosentase 83,00%.- Tersedianya makanan dan minuman dengan prosentase

99,00%.- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah dengan prosentase 100,00%.



- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan prosentase 94,00%.

- Tersedianya jasa pendukung pelayanan perkantoran dengan prosentase 93,00%

b. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas dengan prosentase 96,00%, yaitu:- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

dengan prosentase 99%- Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Dinas/oprasional dengan prosentase 94,00%.- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor dengan prosentase 92,00%.- Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan

prosentase 96,00%.c. Meningkatnya kedisiplinan Aparatur dengan prosentase 97,00%,

yaitu:- Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

dengan prosentase 97,00%.d. Meningkatnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan

prosentase 0%, yaitu :- Pendidikan dan pelatihan formal dengan prosentase 0%.

e. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan prosentase 67,00%, yaitu:- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD dengan prosentase 70,00%.- Tersusunnya rencana strategis,rencana kinerja dan penetapan

kinerja SKPD dengan prosentase 65,00%f. Meningkatnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan

perempuan dengan prosentase 87,00%, yaitu:- Terlaksananya sosialisasi yang terkait dengan kesetraan gender,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan prosentase 100,00%.

- Terlaksananya sosialisasi dan advokasi kebijakan kabupaten layak anak dengan prosentase 74,00%

- Terlaksananya lomba kreatifitas anak dengan prosentase 70,00%



g. Meningkatnya pemberdayaan faquir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan prosentase 86,00%, yaitu:- Terlaksananya pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga

miskin dengan prosentase 86,00%.h. Terlaksananya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

dan anak dengan prosentase 94,00%, yaitu:- Terlaksananya advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

dengan prosentase 99,00%.- Terwujudnya fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2) dengan prosentase 40,00%- Terlaksananya penguatan kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anak dengan prosentase 96,00%- Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak dengan prosentase 98,00%

- Terwujudnya system informasi gender dan anak dengan prosentase 100,00%

- Terwujudnya bimbingan Desa Teknis Desa Prima dengan prosentase 99,00%

i. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan prosentase 96,00%, yaitu:- Terlaksananya pelayanan dan perlindungan social, hokum bagi

korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak dengan prosentase 98,00%.

- Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal dengan prosentase 96,00%

- Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan social bagi PMKS dengan prosentase 96,00%

- Terlaksananya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dengan prosentase 100,00%

- Terlaksananya monitoring,evaluasi,dan pelaporan dengan prosentase 37,00%



- Terlaksananya pelayanan pengemis, gelandangan dan orang terlantar kehabisan bekal (PGOT) dan razia tuna social dengan prosentase 83,00%

- Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan social bagi PMKS (PKH) dengan prosentase 95,00%

- Terlaksananya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah singgah dan TMP dengan prosentase 97,00%

- Terlaksananya verifikasi dan validasi data terpadu kemiskinan dengan prosentase 99,00%

j. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan prosentase 74,00%, yaitu:- Terlaksananya kebijakan perlindungan perempuan daerah

dengan prosentase 74,00%.k. Terlaksananya pembinaan para penyandang cacat dan trauma

dengan prosentase 98,00%, yaitu:- Terlaksananya pendayagunaan para penyandang cacat dan eks

trauma dengan prosentase 98,00%.l. Terlaksananya pembinaan panti asuhan/panti jompo dengan

prosentase 97,00%, yaitu:- Terwujudnya operasional da pemeliharaan sarana dan prasarana

panti asuhan/jompo dengan prosentase 90,00%.- Terwujudnya sosialisasi dan pembinaan panti asuhan dengan

prosentase97,00%- Terlaksananya jamboree anak panti dengan prosentase 99,00%

m. Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan prosentase 98,00%, yaitu:- Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan social masyarakat

dengan prosentase 98,00%.

BAB IIIIKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN



3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

Anggaran belanja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 7.361.425.000,00 terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) jumlah anggaran sebesar Rp. 2.010.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.788.599.461,00 (89,00%) dan Belanja Langsung yang terdiri dari 13 Program terbagi menjadi 48 kegiatan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.350.925.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.077.005.224,00 (95,00%). Dari jumlah total tersebut (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) terealisasi sebesar Rp. 6.865.604.685,00 atau 93,00% dari pagu anggaran. Keseluruhan jumlah Anggaran dan Realisasi per kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

No KEGIATANJumlah

Anggaran Realisasi Keuangan( Rp ) ( Rp ) (%)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.010.500.0

00 1.788.599

.461 88,96

% Belanja Pegawai 2.010.500.00

0 1.788.599.

461 88,96% BELANJA LANGSUNG 1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.012.670.000

939.953.553

92,82%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 2.744.

500 91,48%2 Penyediaan Jasa , Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 70.000.000 52.681.

572 75,26%3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perijinan Kendaraan Dinas / Oprasional 12.000.000

5.091.000 42,43%

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 144.700.000

127.400.000 88,04%

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.000.000

9.990.000 99,90%

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000 59.992.

000 99,99%7 Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan 25.000.000 22.136.

000 88,54%



No KEGIATANJumlah


8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan 10.000.000

10.000.000

100,00%

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.720.000

132.850.000 94,41%

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.500.000

4.460.000 99,11%

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU 10.700.000

8.930.000 83,46%

12 Penyediaan Makan dan Minum 60.000.000 59.600.

000 99,33%13 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah 195.100.000 195.058.

289 99,98%14 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Kedalam Daerah 43.750.000 41.165.

000 94,09%15 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran 223.200.000 207.855.

192 93,13% 2 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

450.400.000

433.819.941

96,32%

16 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 78.400.000

77.949.500 99,43%

17 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Oprasional 85.000.000

80.269.441 94,43%

18 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor 17.000.000

15.660.000 92,12%

19 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 270.000.000

259.941.000 96,27%

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 46.600.000

45.120.000

96,82%

20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 46.600.000

45.120.000 96,82%

4 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5.000.000

- 0,00%

21Pendidikan dan pelatihan formal

5.000.000 - 0,00%


PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 8.000.000 5.375.000

67,19%

22 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.000.000

2.780.000 69,50%

23 Penyusunan rencana strategis,rencana kinerja, dan penentapan kinerja SKPD 4.000.000

2.595.000 64,88%

6 PROGRAM KESERASIAN 321.600.000 279.317.584 86,85



No KEGIATANJumlah


KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN %

24 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 176.600.000

176.259.600 99,81%

25 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak 35.000.000

25.847.750 73,85%

26Lomba Kreatifitas Anak

110.000.000 77.210.

234 70,19%

7 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 42.556.000

36.515.000

85,80%

27 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 42.556.000

36.515.000 85,80%

8 PROGRAM PENGUATAN

KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 662.400.000 624.647.000

94,30%

28 Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan 216.000.000

214.515.000 99,31%

29 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 50.000.000

19.912.000 39,82%

30 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 90.000.000

86.470.000 96,08%

31 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 67.400.000

66.060.000 98,01%

32 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 5.000.000

5.000.000

100,00%

33 Bimbingan Desa Teknis Desa Prima 234.000.000

232.690.000 99,44%

9 PROGRAM PELAYANAN DAN

REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.338.644.000

1.288.225.146

96,23%

34 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 90.000.000

88.059.792 97,84%

35 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, 39.000.000

37.611.500 96,44%



No KEGIATANJumlah


anak cacat, anak nakal36 Peningkatan kualitas pelayanan,

sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 230.174.000

220.316.500 95,72%

37 Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 178.540.000

178.322.000 99,88%

38 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 15.000.000

5.497.250 36,65%

39 Pelayanan pengemis, gelandangan dan orang terlantar kehabisan bekal (PGOT) dan razia tuna sosial 50.000.000

41.385.929 82,77%

40 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (PKH) 145.700.000

139.001.375 95,40%

41 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Singgah dan TMP 240.230.000

233.023.000 97,00%

42 Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kemiskinan 350.000.000

345.007.800 98,57%


KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 45.000.000

33.190.000

73,76%

43 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan daerah 45.000.000

33.190.000 73,76%

11 PROGRAM PEMBINAAN PARA

PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 211.000.000

207.580.000

98,38%

44 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 211.000.000

207.580.000 98,38%

12 PROGRAM PEMBINAAN PANTI

ASUHAN/ PANTI JOMPO 131.000.000 126.620.00096,66

%45 Operasional dan pemeliharaan

sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 6.000.000

5.400.000 90,00%

46 Sosialisasi dan pembinaan panti asuhan 100.000.000

96.545.000 96,55%

47 Jambore anak panti 25.000.000 24.675.

000 98,70%

13 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.076.055.000

1.056.642.000

48 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 1.076.055.000

1.056.642.000 98,20%



No KEGIATANJumlah


JUMLAH 7.361.425.000

6.865.604.685

93,26%

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkanHambatan dan kendala dalam pencapaian target antara lain:

- Jadwal pelaksanaan kegiatan mengalami kemunduran dan tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga realisasi pencapaian target tidak bisa maksimal.

BAB IVKEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan



umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan DaerahEntitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah dapat

didefinisikan sebagai berikut :a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas

satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

b. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Blora sebagai Entitas Akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan secara berkala kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora selaku Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Blora.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019 yaitu Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan



KeuanganPengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang diterapkan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Kebijakan Akuntansi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dengan menerbitkan Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blora.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Entitas Pelaporan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Entitas Pelaporan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Entitas Pelaporan.

PengakuanPendapatan-LRA diakui :a. pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan dan telah

disetorkan ke Kas Umum Daerah pada hari kerja yang ditentukan.

b. Dalam hal Pendapatan disetor pada hari Sabtu diluar hari libur nasional, maka diakui sebagai Pendapatan pada hari Sabtu dan BUD mencatat pada hari kerja berikutnya.

c. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Entitas Akuntansi dan sudah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan tahun berjalan, sedangkan pendapatan yang belum disetor ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai pendapatan tahun berikutnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat :a. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk

menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pengukurana. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencatatan azas bruto dapat dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap jenis pendapatan-LRA bersifat variable.

b. Pengukuran atau penilaian transaksi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan tidak mencatat jumlah pendapatan setelah dikompensasi dengan



pengeluaran atau tidak mencatat pendapatan dengan nilai nettonya.

2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban Definisi

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

PengakuanBelanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Beban diakui pada saat :a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan

hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa harus diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.

b. Terjadinya konsumsi barang/ jasa:1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului

timbulnya kewajiban2) konsumsi barang/ jasa non kas dalam kegiatan

operasional pemerintah.c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

PengukuranPengeluaran belanja dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran belanja dalam bentuk



barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/ jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.Beban dicatat sebesar :a. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran

tersebut dibayar pada periode berjalan.b. Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa

yang akan datang.c. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang

telah dikeluarkan.

3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan Definisi

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Blora terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengakuana. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada

Rekening Kas Umum Daerah.b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan

dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran

a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4. Kebijakan Akuntansi Aset Definisi



Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

PengakuanAset diakui pada saat diperoleh atau berpindah tangan kepada Pemerintah Kabupaten Blora;

PengukuranNilai aset diukur sebesar harga perolehannya.

5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

PengakuanKewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

PengukuranKewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blora yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Blora.



PengakuanPerubahan Ekuitas diakui apabila ada perubahan kenaikan atau penurunan ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blora.

PengukuranEkuitas dicatat sebesar nilai nominal.

BAB VPENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp.6.231.060.903,31 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 1.199.600,00, Aset Tetap (netto setelah dikurangi akumulasi penyusutan) sebesar Rp.6.214.939.636,65 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 14.921.666,66. Nilai Kewajiban sebesar Rp. 5.768.342,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 6.225.292.561,31.



Secara umum rincian Laporan Neraca Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

1. ASET

2019(Rp)

2018(Rp)

6.231.060.903,31

5.975.882.097,94

2. KEWAJIBAN 5.768.342,00 3.719.625,00

3. EKUITAS 6.225.292.561,31

5.972.162.472.94

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini:

1. ASET

2019(Rp)

2018(Rp)

6.231.060.903,31

5.975.882.097,94

Nilai Aset Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 6.231.060.903,31 dan Rp. 5.975.882.097,94. Terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1.1 ASET LANCAR

2019(Rp)

2018(Rp)

1.593.600,00 662.000,00

1.2 ASET TETAP 6.214.939.636,65

5.955.153.431,28

1.3 ASET LAINNYA 14.921.666,66 20.366.666,66

1.1 ASET LANCAR

2019(Rp)

2018(Rp)

1.593.600,00 662.000,00

Nilai Aset Lancar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 1.593.600,00 dan Rp. 662.000,00. Terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

2019(Rp)

2018(Rp)



1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 300.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 300.000,00.

1.1.2 Persediaan

2019(Rp)

2018(Rp)

1.593.600,00 362.000,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sejumlah Rp. 1.593.600,00 dan Rp. 362.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Persediaan Alat Tulis Kantor

2019(Rp)

2018(Rp)

1.593.600,00 362.000,00Total Persediaan 1.593.600,00 362.000,00

1.2 ASET TETAP

2019(Rp)

2018(Rp)

6.214.939.636,65

5.955.153.431,28

Nilai Aset Tetap Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 6.214.939.636,65 dan Rp. 5.955.153.431,28. Terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

1.2.1 Tanah

2019(Rp)

2018(Rp)

2.953.276.000,00

2.953.276.000,00

Nilai Perolehan Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.953.276.000,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.953.276.000,00. Tanah dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB-A) Tanah, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian 2019(Rp)

2018(Rp)

Tanah: 2.953.276.000, 2.953.276.000,



00 00- Tanah Kantor 158.900.000,00 158.900.000,00- Tanah LBK 33.667.000,00 33.667.000,00- Tanah Kantor 2.070.000.000,0

02.070.000.000,0

0- Tanah TMP 631.409.000,00 631.409.000,00- Tanah TMP 49.200.000,00 49.200.000,00- Tanah TMP 10.100.000,00 10.100.000,00

Jumlah 2.953.276.000,00

2.953.276.000,00

Nilai Perolehan Tanah di Tahun 2019 mengalami tidak mengalami kenaikan/penurunan tetap Rp. 2,953.276.000,00 .

1.2.2 Peralatan dan Mesin

2019(Rp)

2018(Rp)

2.445.968.250,00

2.123.673.250,00

Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.445.968.250,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.123.673.250,00. Peralatan dan Mesin dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB-B) Peralatan dan Mesin untuk nilai di atas/sama dengan Rp. 300.00,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian 2019(Rp)

2018(Rp)

Alat-alat Besar: 1.400.000,00 1.400.000,00- Alat-alat Besar 1.400.000,00 1.400.000,00

Alat-alat Angkutan: 944.426.000,00

816.771.000,00

- Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 944.426.000,00 816.771.000,00Alat Bengkel dan Alat Ukur: 0,00 24.500.000,00

- Alat-alat Bengkel 0,00 24.500.000,00Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga:

1.466.042.250,00

1.227.925.250,00

- Peralatan Kantor 312.563.100,00 95.839.000,00- Peralatan rumah tangga 744.334.750,00 449.383.100,00- Komputer 338.517.900,00 662.961.750,00



- Meubelair 30.600.000,00 19.741.400,00Alat Studio dan Alat Komunikasi: 30.600.000,00 28.825.000,00Alat Laboratorium: 3.500.000,00 24.252.000,00

- Alat-alat Laboratorium 3.500.000,00 24.252.000,00Jumlah 2.445.968.250,

002.123.673.250,

00

Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin di Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 322.295.000,00 atau 13,18%. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2019

Rp.

2.123.673.250,00

Penambahan Tahun 2019 Pengurangan Tahun 2019

Rp.Rp.

322.295.000,000,00

Mutasi Tahun 2019 Rp.

322.295.000,00

Saldo Akhir per 31 Desember 2019 Rp.

2.445.968.250,00

1.2.3 Gedung dan Bangunan2019(Rp)

2018(Rp)

2.836.267.404,00

2.420.540.904,00

Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.836.267.404,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.420.540.904,00. Gedung dan Bangunan dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB-C) Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian 2019(Rp)

2018(Rp)

Bangunan Gedung: 2.836.267.404,00

2.543.141.404,00



- Gedung Kantor 2.836.267.404,00

2.543.141.404,00

Jumlah 2.836.267.404,00

2.543.141.404,00

Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan di Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 415.726.500,00 atau 14,66%. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2019 Rp.

2.543.141.404,00

Penambahan Tahun 2019 Pengurangan Tahun 2019

Rp.Rp.

415.726.500,000,00

Mutasi Tahun 2019 Rp.

415.726.500,00

Saldo Akhir per 31 Desember 2019 Rp.

2.836.267.404,00

Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2018 sebesar Rp. 415.726.500,00 berasal dari Pengadaan Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- Gedung KantorRincian :Gedung Kantor 415.726.500,00

Jumlah 415.726.500,00,00

1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

2019(Rp)

2018(Rp)

149.502.475,00

149.502.475,00

Nilai Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 149.502.475,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 149.502.475,00.



Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB-D) Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian 2019(Rp)

2018(Rp)

Jaringan: 149.502.475,00

149.502.475,00

- Instalasi Listrik 107.652.475,00 107.652.475,00- Instalasi Telepon 41.850.000,00 41.850.000,00

Jumlah 149.502.475,00

149.502.475,00

Nilai Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan di Tahun 2019 tidak mengalami kenaikan/penurunan tetap sebesar Rp. 149.502.475,00 .

1.2.5 Aset Tetap Lainnya

2019(Rp)

2018(Rp)

14.921.666,66 20.366.666,66

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 14.921.666,66 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 20.366.666,66. Aset Tetap Lainnya merupakan merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

1.2.6 Akumulasi Penyusutan

2019(Rp)

2018(Rp)

(2.170.074.492,35)

(1.691.839.197,72)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp.( 2.170.074.492,35) dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.( 1.691.839.197,72). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra Akun Aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Uraian 2019(Rp)

1. Peralatan dan Mesin (1.366.796.354,29)

- Alat-alat Angkutan (660.506.214,29)

- Alat-alat Laboratorium (8.020,83)- Alat-alat kantor (75.314.558,33)- Alat-alat Besar (1.250.000,00)- Alat-alat Studio (8.287.916,67)- Alat-alat computer (403.962.187,50

)2. Gedung dan Bangunan (419.201.911,8

8)- Gedung Kantor (419.201.911,88

)3. Jalan, Jaringan dan Instalasi (39.463.387,01

)- Instalasi Listrik (26.388.178,68)- Jaringan Telepon (13.075.208,33)

Jumlah (1.825.461.653,18)

Barang Inventaris yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset (nilai di bawah Rp. 300.000,-)Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-B) Peralatan dan Mesin telah dikelompokkan tersendiri barang-barang dengan nilai di bawah Rp. 300.00,00. Pengurus Barang mengklasifikasikan barang-barang tersebut sebagai barang Inventaris. Saldo barang Inventaris tersebut per 31 Desember 2019 sejumlah Rp. 2.445.968.250,00.

2. KEWAJIBAN

2019(Rp)

2018(Rp)

5.768.342,00 3.719.625,00

Nilai Kewajiban Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018



masing-masing sebesar Rp. 5.768.342,00 dan Rp. 3.719.625,00. Terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian sebagai berikut:

2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2019(Rp)

2018(Rp)

5.768.342,00 3.719.625,00

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 5.768.342,00 dan Rp. 3.719.625,00. Terdiri dari Utang Jangka Pendek Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

2.1.1 Utang Jangka Pendek Lainnya

2019(Rp)

2018(Rp)

5.768.342,00 3.719.625,00

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 5.768.342,00 dan Rp. 3.719.625,00. Utang Jangka Pendek merupakan utang yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. EKUITAS

2019(Rp)

2018(Rp)

6.225.686.561,31

5.972.162.472,94

Nilai Jumlah Ekuitas tersebut merupakan selisih antara Ekuitas dan RK PPKD dengan rincian sebagai berikut:

3.1 EKUITAS

2019(Rp)

2018(Rp)

(646.377.623,69)

486.003.975,94

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. (646.377.623,69) dan Rp. 486.003.975,94. Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

3.2 RK PPKD

2019(Rp)

2018(Rp)

6.872.064.185,00

5.486.458.497,00

Nilai RK PPKD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 6.872.064.185,00 dan Rp. 5.486.458.497,00.



5.2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,00. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora bukan merupakan Instansi penghasil pendapatan.Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 6.872.064.185,00 atau mencapai 93,35% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.361.425.000,00.

1. PENDAPATAN

Anggaran 2019 (Rp)

Realisasi 2019 (Rp)

Realisasi 2018 (Rp)

0,00 0,00 0,00

2. BELANJA 7.361.425.000,00

6.872.064.185,00

5.486.458.497,00

Rincian anggaran dan realisasi tersebut diuraikan di bawah ini:

1. PENDAPATAN

Anggaran 2019 (Rp)

Realisasi 2019 (Rp)

Realisasi 2018 (Rp)

0,00 0,00 0,00

Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora bukan merupakan Instansi penghasil pendapatan.

2. BELANJA

Anggaran 2019 (Rp)

Realisasi 2019 (Rp)

Realisasi 2018 (Rp)

7.361.425.000,00

6.872.064.185,00

5.486.458.497,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 6.872.064.185,00 atau 95,35%



dari anggaran sebesar Rp. 7.361.425.000,00. Terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 6.183.748.185,00 atau 92,84%; realisasi Belanja Modal sebesar Rp.688.316.000,00 atau 98,18%.

2.1 BELANJA OPERASI

Anggaran 2019 (Rp)

Realisasi 2019 (Rp)

Realisasi 2018 (Rp)

6.660.355.000,00

6.183.748.185,00

4.927.875.297,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 6.183.748.185,00 atau 92,84%. Terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.451.339.461,00,00 atau 90,97% dan Belanja Barang sebesar Rp. 3.732.408.724,00 atau 92,84%.

2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran 2019 (Rp)

Realisasi 2019 (Rp)

Realisasi 2018 (Rp)

2.694.632.000,00 2.451.339.461,0

02.495.887.162,0

0

Pada Tahun 2019 Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 2.694.632.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.451.339.461,00 atau 90,97%.Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

Anggaran 2019 (Rp)

Realisasi 2019 (Rp)

Realisasi 2018 (Rp)

a. Gaji dan Tunjangan

1.092.000.000,00

951.863.379,00 1.233.462.162,00

b. Tambahan Penghasilan PNS

593.000.000,00 552.671.600,00 574.890.000,00

c. Honorarium PNS 182.800.000,00 161.849.567,00 102.525.000,00

d. Honorarium Non PNS

539.332.000,00 535.340.000,00 585.010.000,00

Total Belanja Pegawai

2.694.632.000,00

2.451.339.461,00

2.495.887.162,00



2.1.2 Belanja Barang

Anggaran 2019 (Rp)

Realisasi 2019 (Rp)

Realisasi 2018 (Rp)

3.965.732.000,00

3.732.408.724,00,00

2.431.988.135,00

Pada Tahun 2019 Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp. 3.965.732.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.732.408.724,00 atau 94,10%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

Anggaran 2019 (Rp)

Realisasi 2019 (Rp)

Realisasi 2018 (Rp)

a. Belanja Bahan Pakai Habis

897.482.000,00 875.098.895,00 505.335.900,00

b. Belanja Jasa Kantor

294.460.000,00 238.187.572,00 48.328.301,00

c. Belanja Premi Asuransi

52.280.000,00 40.504.759,00 33.275.544,00

d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

61.700.000,00 54.873.820,00 70.373.963,00

e. Belanja Cetak & Penggandaan

99.386.000,00 89.571.000,00 70.615.000,00

f. Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir

33.050.000,00 29.550.000.000 4.580.000

g. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

58.500.000,00 58.310.000,00 111.135.000,00

h. Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor

116.750.000,00 101.350.000,00 60.490.000,00

i. Belanja Makanan dan Minuman

822.035.000,00 813.545.000,00 494.055.000,00

j. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

174.460.000,00 169.525.000,00 98.510.000,00

l. Belanja Perjalanan Dinas

1.071.820.000,00

1.028.072.245,00

737.498.827,00



m.Belanja Pemeliharaan

45.000.000,00 43.545.000,00 71.818.600,00

n. Belanja Jasa Tenaga Ahli

107.250.000,00 89.800.433,00 73.990.000,00

o. Belanja Hadiah Uang untuk pihak ketiga

69.050.000,00 38.050.000,00 65.000.000,00

p. Belanja Hibah 0,00 0,00 0,00q. Belanja Bantuan

Sosial62.500.000,00 62.425.000,00 0,00

Total Belanja Barang

3.965.723.000,00

3.732.408.724,00

2.431.988.135,00

2.2 BELANJA MODAL

Anggaran 2019 (Rp)

Realisasi 2019 (Rp)

Realisasi 2018 (Rp)

701.070.000,00 688.316.000,00 558.583.200,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 688.316.000,00 atau 98,18 %. Terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 194.640.000,00 atau 96,01%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 493.676.000,00 atau 99,06%, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.,00 atau 0,00% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%.

2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2019 (Rp)

Realisasi 2019 (Rp)

Realisasi 2018 (Rp)

202.720.000,00 194.640.000,00 386.258.900,00

Pada Tahun 2019 Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 202.720.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 194.640.000,00 atau 96,01%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut:

Anggaran 2019 (Rp)

Realisasi 2019 (Rp)

Realisasi 2018 (Rp)

a. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00



Pengadaan Alat-alat Berat

b. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

56.220.000,00 54.281.500,00 106.083.600,00

c. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

0,00 0,00 0,00

d. Belanja Modal Pengadaan Komputer

92.000.000,00 89.108.000,00 163.300.000,00

e. Belanja Modal Pengadaan Mebeler

54.500.000,00 51.250.500,00 76.916.400,00

h. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

0,00 0,00 44.900.000,00

Total Belanja Modal Peralatan dan Mesin

202.720.000,00 194.640.000,00 391.200.000,00

2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran 2019 (Rp)

Realisasi 2019 (Rp)

Realisasi 2018 (Rp)

498.350.000,00 493.676.000,00 137.581.300,00

Pada Tahun 2019 Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 202.720.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 493.676.000,00 atau 99,06%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

Anggaran 2019 (Rp)

Realisasi 2019 (Rp)

Realisasi 2018 (Rp)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian*) Bangunan

498.350.000,00 493.676.000,00 137.581.300,00

Total Belanja Modal Gedung dan Bangunan

498.350.000,00 493.676.000,00 137.581.300,00



2.2.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2019 (Rp)

Realisasi 2019 (Rp)

Realisasi 2018 (Rp)

0,00 0,00 34.743.000

Pada Tahun 2019 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringani tidak dianggarkan.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp. 0,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp. 6.612.572.641,17 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 6.612.572.641,17. Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 0,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0,00, sehingga Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (6.612.572.641,17).

1. PENDAPATAN-LO

2019(Rp)

2018(Rp)

Kenaikan/Penurunan

(Rp)

0,00 0,00 0,00

2. BEBAN 6.612.572.641,17

5.261.757.237,23

1.350.815.403,94

3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

(6.612.572.641,17)

(5.261.757.237,23)

(1.350.815.403,94)

4. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

0,00 0,00 0,00

5. POS LUAR BIASA

0,00 0,00 0,00

6. SURPLUS/DEFISIT-

(6.612.572.641,17)

(5.261.757.237,23)

(1.350.815.403,94)



LO


1. PENDAPATAN-LO

2019(Rp)

2018(Rp)

Kenaikan/Penurunan

(Rp)

0,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 0,00.

2. BEBAN

2019(Rp)

2018(Rp)

Kenaikan/Penurunan

(Rp)

6.612.572.641,17

5.261.757.237,23

1.350.815.403,94

Jumlah Beban Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 6.612.572.641,17 dan Rp. 5.261.757.237,23. Terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp. 2.451.339.461,00, Beban persediaan Rp. 974.982.295,00, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.687.020.30100, Beban Pemeliharaan sebesar Rp.43.545.000,00, Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.028.072.245,00, Beban Penyusutan sebesar Rp. 350.057.839,17 dan Beban lain-lain sebesar Rp. 77.949.500,00.

2.1 BEBAN PEGAWAI

2019(Rp)

2018(Rp)

Kenaikan/Penurunan

(Rp)

2.451.339.461,00

2.495.887.162,00

(44.547.701,00)

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 2.451.339.461,00 dan Rp2.495.887.162,00 dengan rincian sebagai berikut:

2019(Rp)

2018(Rp)

Kenaikan/Penurunan

(Rp)



a. Beban Gaji dan Tunjangan

1.201.478.294,00

1.233.462.162,00

(31.983.868,00)

b. Beban Tambahan Penghasilan PNS

552.671.600,00 574.890.000,00 (22.218.400,00)

c. Beban Honorarium PNS

161.849.567,00 102.525.000,00 59.324.567,00

d. Beban Honorarium Non PNS

535.340.000,00 585.010.000,00 (49.670.000,00)

Jumlah Beban Pegawai

2.451.339.461,00

2.495.887.162,00

(44.547.701,00)

2.2 BEBAN JASA

2019(Rp)

2018(Rp)

Kenaikan/Penurunan

(Rp)

1.687.020.301,00

1.048.691.229,00

638.329.072,00

Jumlah Jasa per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 1.687.020.301,00 dan Rp. 1.048.691.229,00.

2.3 BEBAN PEMELIHARAAN

2019(Rp)

2018(Rp)

Kenaikan/Penurunan

(Rp)

43.545.000,00 71.818.600,00 (28.273.600,00)

Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 43.545.000,00 dan Rp. 71.818.600,00.

2.4 BEBAN PERJALANAN DINAS

2019(Rp)

2018(Rp)

Kenaikan/Penurunan

(Rp)

1.028.072.245,00

737.498.827,00 290.573.418,00



Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 1.028.072.245,00 dan Rp. 7737.498.827,00 dengan rincian sebagai berikut:

2019(Rp)

2018(Rp)

Kenaikan/Penurunan

(Rp)

a. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

389.288.750,00 237.528.000,00 151.760.750,00

b. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah

638.783.495,00 499.970.827,00 138.812.668,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas 1.028.072.245,

00737.498.827,00 290.573.418,0

0

2.5 BEBAN PENYUSUTAN

2019(Rp)

2018(Rp)

Kenaikan/Penurunan

(Rp)

350.057.839,17 306.320.119,23 25.499.190.36

Jumlah Beban Penyusutan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 350.057.839,17 dan Rp. 306.320.119,23,00.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 5.972.462.472,94 sedangkan Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. (6.225.686.561,31).

1. EKUITAS AWAL

2019(Rp)

2018(Rp)

5.972.462.472,94

2.678.591.396,02

2. SURPLUS/DEFISIT-LO (6.612.572.641,17)

(5.261.757.237,23)



3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET TETAP KOREKSI NILAI ASET TETAP LAIN-LAIN4. RK PPKD

0,000,00

--6.267.455,46

6.872.064.185,00

0,000,00

3.068.869.817,153.0,00

5.486.458.497,00

5. EKUITAS AKHIR 6.225.686.561,31

5.972.462.472,94


1. EKUITAS AWAL

2019(Rp)

2018(Rp)

5.972.462.472,94

2.678.591.396,02

Ekuitas Awal Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 5.972.462.472,94 dan Rp. 2.678.591.396,02. Jumlah Ekuitas Awal tersebut berasal dari Jumlah Ekuitas Akhir pada periode Tahun sebelumnya.

2. SURPLUS/DEFISIT-LO

2019(Rp)

2018(Rp)

(6.612.462.641,17)

(5.261.757.237,23)

Nilai Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. (6.612.462.641,17) dan Rp(5.261.757.237,23) Defisit-LO per 31 Desember 2019 merupakan selisih kurang antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa pada Laporan Operasional.

3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET TETAP

2019(Rp)

2018(Rp)

0,000,00

-

0,000,00

3.068.869.817,



KOREKSI NILAI ASET TETAP LAIN-LAIN

-6.267.455,46 153.0,00

Dampak kumulatif perubahan kebijakan mendasar adalah adanya transaksi non kas yang mempengaruhi penambahan dan penurunan ekuitas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora.

4. EKUITAS AKHIR

2019(Rp)

2018(Rp)

6.225.686.561,31

5.972.462.472,94

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 6.225.686.561,31 dan Rp. 5.972.462.472,94. Ekuitas Akhir tersebut merupakan hasil dari Ekuitas Awal dikurangi Defisit-LO dan Koreksi Nilai Aset Tetap.

BAB VIPENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON

KEUANGAN



Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah yang menjadi dasar nomenklatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora pada tanggal 28 Nopember 2014 lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora.

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakDinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:a. Kepala Dinas;b. Sekretariat, membawahkan:

Subbagian Program dan Keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian.



c. Bidang Sosial, membawahkan: Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial Seksi Pemberdayaan Sosial

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Seksi Pemberdayaan Perempuan Seksi Perlindungan Anak

3. Tugas PokokDinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4. FungsiDalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi yaitu:a. Penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program

dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

b. melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan social;

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VIIPENUTUP

Dengan telah tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora yang



sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual berupa Neraca, Laporan Realiasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora telah melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019 dengan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat membantu manajemen dan para pengguna Laporan Keuangan dalam rangka pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora khususnya dan Pemerintah Kabupaten Blora pada umumnya dimasa yang akan datang.

Dengan demikian diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Blora, Januari 2020Pengguna Anggaran

Dra. INDAH PURWANINGSIH, M.Si

Pembina Utama MudaNIP. 19630520 199303 2 002


Documents

BAB II · Web viewDinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Blora yang berkewajiban menyelenggarakan