BAB III KEDUDUKAN NASKAH PROKLAMASI YANG OTENTIK …repository.ump.ac.id/1911/4/JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, BAB III.pdf · Nasional Bangsa Indonesia juga mempunyai sifat-sifat sebagai

67

BAB III

KEDUDUKAN NASKAH PROKLAMASI YANG OTENTIK DALAM

PENDIDIKAN NASIONALISME BANGSA INDONESIA

Bab ketiga yang merupakan hasil kajian penulis terhadap fakta-fakta

historis yang terkait dengan perumusan naskah proklamasi yang otentik pada bab

sebelumnya, terutama dimaksudkan untuk membahas permasalahan penelitian

mengenai kedudukan naskah proklamasi yang otentik dalam pendidikan

nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karenanya, sistematika pembahasannya

dituangkan ke dalam dua sub-bab yang membahas tentang asal mula terjadinya

dua macam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kedudukan naskah

proklamasi yang otentik dalam pendidikan nasionalisme bangsa Indonesia,

sebagai berikut :

A. Asal Mula Terjadinya Dua Macam Naskah Proklamasi Kemerdekaan

Indonesia

Setelah sekian lamanya berada dalam belenggu penjajahan, pada

tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia dengan “Proklamasi” menyatakan

dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu

dilakukan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa

Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dilakukan dengan

penuh tekad dan keyakinan, dilandasi dan dijiwai oleh suatu cita-cita luhur,

sebagaimana dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 :

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan

oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak

sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. dan perjuangan pergerakan

PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, FKIP UMP, 2014

68

Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan

selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang

kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan

makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong

oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka

rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian

daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada; Ketuhanan Yang

Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Team Penyusun, Tiga Puluh Tahun

Indonesia Merdeka, 1977: 8).

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa proklamasi Kemerdekaan

Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945, di

mana di dalamnya terkandung 4 (empat) pokok-pokok pikiran sebagai berikut

(Notonagoro, 1988: 51) ;


69

1. Pernyataan hak kemerdekaan (Alinea Pertama).

Proklamasi merupakan tekad yang dijiwai suatu keyakinan bahwa

kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa yang didasari oleh

“perikemanusiaan” dan “perikeadilan”.

2. Pernyataan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia (Alinea Kedua).

Proklamasi merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa

Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan rakyat, sehingga bukan

merupakan pemberian atau hadiah dari bangsa asing yang menjajah

seperti Tentara Pendudukan Jepang maupun Kolonial Belanda.

3. Pernyataan tentang dasar ketuhanan (Alinea Ketiga).

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan atas

dasar rahmat Tuhan YME dan cita-cita luhur masyarakat Indonesia. Oleh

karena itu tercapainya kemerdekaan bukan semata-mata hasil usaha

manusia, akan tetapi berdasarkan pula atas karunia Tuhan, maupun

berdasarkan atas asas moril yang tinggi serta merupakan tindakan

kesalehan dan suci.

4. Pernyataan tentang pembentukan negara Indonesia yang memiliki tujuan

negara (Alinea Keempat).

Proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan pembentukan

negara Indonesia, yang bertujuan untuk melindungsi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial.


70

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang berfungsi sebagai jiwa dan

cita-cita luhur terbentuknya Negara Republik Indonesia, dalam penerapannya

menurut Toto Pandoyo (1981: 17) diwujudkan dalam bentuk pencapaian

Tujuan Nasional, yang meliputi :

1. Membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Butir pertama dan kedua Tujuan Nasional di atas bersifat nasional

(internal), karena hanya menyangkut kehidupan bangsa Indonesia sendiri,

sedangkan butir ketiga bersifat internasional karena menyangkut kehidupan

antarbangsa atau antarnegara. Tujuan nasional suatu bangsa itu sendiri

lazimnya bersifat ideal, agung dan luhur. Demikian pula dengan Tujuan

Nasional Bangsa Indonesia juga mempunyai sifat-sifat sebagai cita-cita luhur

yang senantiasa harus diperjuangkan dalam merealisasikannya.

Adanya keterkaitan antara Proklamasi Kemerdekaan R. I dengan

pokok-pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 serta Tujuan Nasional

bangsa Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa kedudukan Naskah

Proklamasi yang otentik sangat penting di dalam sistem ketatanegaraan

maupun kehidupan berpolitik bagi bangsa Indonesia. Oleh karenanya

penanaman nilai-nilai yang melatar-belakangi perumusan naskah proklamasi

yang otentik melalui pendidikan nasionalisme bagi generasi penerus bangsa


71

memiliki peranan yang amat penting dan strategis bagi kelangsungan

kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan.

Asal mula terjadinya dua macam naskah Proklamasi Kemerdekaan

Indonesia, menurut Nugroho Notosusanto (1978: 13) dijelaskan bahwa pada

awal Orde Baru timbul suatu persoalan, karena terbukti naskah Proklamasi

yang selama ini dianggap otentik oleh masyarakat Indonesia ternyata hanya

merupakan suatu “konsep” atau “klad” belaka. Selama bertahun-tahun

masyarakat mengira bahwa naskah Proklamasi tulisan tangan Ir. Soekarno itu

adalah naskah Proklamasi yang otentik yang pernah dibacakan pada tanggal

17 Agustus 1945. Dalam kenyataannya “naskah tik-tikan” yang diketik oleh

Sayuti Melik itulah yang beberapa jam kemudian setelah selesai diketik pada

tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Ir. Soekarno di Gedung Proklamasi

di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa

penyusunan naskah Proklamasi, di mana pada pagi dini hari itu setelah terjadi

kesepakatan terhadap rumusan naskah Proklamasi, kemudian Ir. Soekarno

meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah bersih (naskah jadi)

berdasarkan “draft” dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui. Sayuti

Melik kemudian mengetik naskah bersih tersebut dengan melakukan tiga

perubahan, yakni kata “tempoh” diganti menjadi “tempo”, sedangkan bagian

akhir teks “wakil-wakil bangsa Indonesia” diganti dengan “Atas nama bangsa

Indonesia”. Begitu pula dalam penulisan tanggal juga dilakukan perubahan

menjadi “Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05”.


72

Sementara itu Hendri F. Isnaeni (2013: 91) menjelaskan bahwa

setelah penyusunan naskah Proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai,

selanjutnya konsep naskah proklamasi yang sudah disetujui oleh para tokoh

PPKI itu harus diketik terlebih dahulu sebelum diajukan kepada para anggota

PPKI dan lainnya yang sudah menunggu di ruang tengah rumah kediaman

Laksamana Maeda saat itu. Tokoh yang melakukan pengetikan naskah

proklamasi tersebut menurut Subardjo, Sukarni yang kebetulan memasuki

ruangan, diminta untuk mengetiknya. “Saya lihat dia pergi ke suatu ruang

dekat dapur di mana Sayuti Melik dan lainnya duduk-duduk. Terdapat satu

mesin ketik di situ dan Sayuti Melik mengetik teks dari tulisan tangan

Soekarno”, kata Subardjo. Namun menurut pengakuan Sayuti Melik,

Soekarno langsung memintanya mengetik naskah proklamasi, tidak melalui

Sukarni. Perintah Soekarno: “Ti, Ti, tik, tik!”. Pengakuan Sayuti Melik

tersebut juga dibenarkan oleh BM. Diah, wartawan harian “Asia Raya”;

“Bung Karno memanggil Sayuti Melik yang kebetulan lewat ruangan itu: „Ti,

Ti, tik ini‟, kata Bung Karno, sambil melambai-lambaikan selembar kertas

yang berisi teks proklamasi”. Sayuti kemudian menghampiri meja Soekarno

dan menerima konsep teks tersebut. “Dia menuju ke ruang lain yang ada meja

tulis dan mesin ketik”, kata BM. Diah. “Saya berdiri di belakang Sayuti

ketika dia mengetik”. Dengan demikian Sayuti Melik yang melakukan

pengetikan atas naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Beberapa fakta historis yang dikemukakan oleh para ahli sejarah di

atas, mengisyaratkan bahwa “naskah Proklamasi Kemerdekaan yang otentik”


73

adalah “naskah Proklamasi Kemerdekaan yang diketik”, karena naskah

ketikan inilah yang dibacakan oleh Bung Karno dalam Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di

Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Namun demikian pada masa pemerintahan

Orde Lama yang cenderung “otoriter” dan dikemas dalam bentuk sistem

pemerintahan “Demokrasi Terpimpin”, masyarakat Indonesia lebih mengenal

naskah proklamasi yang masih berupa konsep “tulisan tangan Soekarno”.

Oleh karenanya, pada masa pemerintahan Soekarno masyarakat lebih

mengenal naskah Proklamasi tulisan tangan Bung Karno, sehingga tanpa

disadarai masyarakat beranggapan bahwa naskah resmi (otentik) Proklamasi

adalah yang berupa tulisan tangan Soekarno.

Selama lima belas tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik

Indonesia, masyarakat Indonesia lebih mengenal Naskah Proklamasi yang

berupa konsep tulisan tangan Bung Karno, karena pada masa itu tulisan

tangan Soekarno inilah yang banyak dimuat di surat-surat kabar maupun

buku-buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Sayuti Melik menjelaskan,

bahwa “Hal ini membuat orang tidak mengerti dan tanpa disadari

beranggapan bahwa yang resmi adalah yang berupa tulisan tangan Bung

Karno. Padahal kalau diperhatikan di dalam naskah tulisan tangan Bung

Karno itu tertulis „Wakil-wakil Bangsa Indonesia‟, sedangkan yang

diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah „Atas nama Bangsa

Indonesia‟. Namun entah bagaimana naskah resmi tadi kemudian tidak

muncul. Naskah Proklamasi yang otentik baru muncul pada sekitar tahun


74

1960, yang disampaikan oleh Aidit (Ketua CC PKI) kepada Bung Karno

bersama-sama dengan testamen Bung Karno kepada Tan Malaka. Konsep

naskah itu dibacakan untuk pertama kalinya setelah ditemukan oleh Jenderal

AH Nasution yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara. ” (Hendri F. Isnaeni, 2013: 144).

Safiyudin Sastrawijaya (1980: 49), menjelaskan bahwa dalam

kaitannya dengan asal mula terjadinya dua macam naskah Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia, antara naskah tulisan tangan Bung Karno dengan

naskah yang diketik oleh Sayuti Melik (naskah tik-tikan), pada dasarnya

hingga saat ini belum jelas bagaimana uurut-urutan kejadiannya, sehingga

naskah tersebut dapat “menghilang” selama kurang lebih 20 tahun dan baru

muncul pada tahun 1965. Selama naskah otentik (naskah tik-tikan) itu hilang,

maka yang dikenal oleh masyarakat luas saat itu adalah naskah konsep atau

“klad”, yang menurut Sayuti Melik pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945

itu diambil dan dibawa pulang dari rumah Laksamana Maeda oleh B. M. Diah

yang kemudian menyimpannya.

Sementara itu, Nugroho Notosusanto (1978: 17) juga menjelaskan

bahwa hilangnya naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang otentik

saat itu ironis sekali. Hal ini erat kaitannya dengan masa Orde Lama di bawah

pimpinan Ir. Soekarno yang telah menghancurkan Gedung Proklamasi yang

bersejarah itu. Selama naskah otentik itu hilang, masyarakat luas mengenal

teks Proklamasi dalam bentuk konsep atau “klad”, yang semula diambil dan

disimpan oleh B. M. Diah. Kemudian ia mencetaknya di dalam surat kabar


75

“Merdeka” yang diterbitkannya dalam bulan Oktober 1945. Oleh karenanya

masyarakat Indonesia saat itu, pada masa pemerintahan Orde Lama, lebih

mengenal teks tulisan tangan Bung Karno, sehingga beranggapan bahwa teks

inilah yang dipandang sebagai naskah Proklamasi yang otentik.

Berdasarkan fakta-fakta historis di atas, dapat disimpulkan bahwa asal

mula terjadinya dua macam naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

(naskah tulisan tangan dan naskah tik-tikan) disebabkan karena adanya

publikasi naskah tulisan tangan Ir. Soekarno dalam berbagai surat kabar di

Indonesia selama kurun waktu 15 hingga 20 tahun setelah pembacaan

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Namun

demikian sesuai kesaksian Akhmad Subardjo (Hendri F. Isnaeni, 2013: 91)

dan Sayuti Melik (Safiyudin Sastrawijaya, 1980: 49), dijelaskan bahwa

naskah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang otentik atau resmi

adalah naskah yang berupa tik-tikan yang diketik oleh Sayuti Melik saat itu,

karena naskah tik-tikan inilah yang dibacakan oleh Bung Karno pada saat

memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan

Pegangsaan Timur 56 Jakarta.

B. Kedudukan Naskah Proklamasi yang Otentik dalam Pendidikan

Nasionalisme Bangsa Indonesia

Penanaman nilai-nilai yang melatar-belakangi perumusan naskah

proklamasi yang otentik merupakan salah satu bentuk pendidikan

nasionalisme bagi generasi penerus bangsa Indonesia di masa depan. Hal ini


76

erat kaitannya dengan kedudukan Proklamasi Kemerdekaan Republik

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hakekatnya merupakan bagian

tak terpisahkan dari Pokok-pokok Pikiran yang terkandung di dalam naskah

Pembukaan UUD 1945. Keterkaitan antara naskah Proklamasi Kemerdekaan

yang otentik dengan naskah Pembukaan UUD 1945 tersebut, sebagaimana

dikemukakan oleh Kansil (1989: 170) bahwa pada saat berdirinya Negara

Republik Indonesia (proklamasi tanggal 17 Agustus 1945) sekaligus juga

dibentuk “tata hukumnya”; seperti dinyatakan dalam pernyataan sebagai

berikut :

1. “Proklamasi Kemerdekaan” ; “Kami bangsa Indonesia dengan ini

menyatakan Kemerdekaan Indonesia”.

2. “Pembukaan UUD 1945” ; “Atas berkat Rahmat Allah yang Mha Kuasa

dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan

kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini

kemerdekaannya”. “Kemudian daripada itu……. . disusun Kemerdekaan

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia…. ”.

Pernyataan “Proklamasi Kemerdekaan” dan “Pembukaan UUD 1945”

di atas, mengisyaratkan adanya keterkaitan yang tak terpisahkan antara

suasana kejiwaan dan cita-cita moral yang terkandung di dalam naskah

Proklamasi Kemerdekaan yang otentik dengan naskah Pembukaan UUD

1945. Kedua naskah tersebut juga menggambarkan pernyataan berdirinya

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, serta


77

sekaligus menetapkan Tata Hukum Indonesia yang diatur di dalam UUD

1945, yang mengatur ketentuan-ketentuan dasar bagi penyelenggaraan

pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara bagi segenap warga

negara Indonesia.

Keterkaitan naskah Proklamasi Kemerdekaan yang otentik dengan

naskah Pembukaan UUD 1945 tersebut, juga dijelaskan oleh Effendy (1993:

41), bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan salah satu

perwujudan dari segala sumber hukum di dalam sistem ketatanegaraan

Republik Indonesia. Kedudukan proklamasi sebagai salah satu sumber hukum

di Indonesia didasarkan pada ketentuan Ketetapan MPRS R. I. No.

XX/MPRS/1966 tertanggal 6 Juli 1966 yang mengesahkan “Memorandum

DPR” tanggal 9 Juni 1966 (junto Tap. MPR R. I. No. V/MPR/1973 dan Tap

MPR R. I. No. IX/MPR/1978). Oleh karenanya, kedudukan naskah

Proklamasi Kemerdekaan yang otentik memiliki peran penting dan

menentukan dalam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi

bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan esensi dari “Sumber dari Tertib

Hukum Republik Indonesia”, yang berfungsi sebagai pandangan hidup,

kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana

kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia. Watak bangsa Indonesia yang

dimaksud berupa cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan

bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan

internasional, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-

cita moral mengenai pengejawantahan “budi nurani manusia”.


78

Adanya keterkaitan antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

dengan Pembukaan UUD 1945 tersebut, mengisyaratkan bahwa naskah

Proklamasi Kemerdekaan yang otentik berkedudukan sebagai jiwa dan cita-

cita moral dari penerapan sistem ketatanegaraan maupun sistem politik bagi

kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk budaya berpolitik bagi setiap

warga negara Indonesia. Demikian halnya keterkaitan naskah Proklamasi

Kemerdekaan yang otentik dengan penerapan nilai-nilai luhur Pancasila

sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang dirumuskan di

dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Di mana di dalamnya

terdapat Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”, yang bermakna kebangsaan atau

nasionalisme. Pengertian “kebangsaan” atau “nasionalisme” yang dirumuskan

di dalam Pancasila, menurut pendapat Bung Karno (Soekarno, 1986: 56)

dijelaskan bahwa “kebangsaan sebagai dasar negara” merupakan

„Individualiteit‟ atau „Charactergemeinschaft‟, yang berarti Bangsa Indonesia

sebagai suatu individu mempunyai wataknya sendiri atau karakternya sendiri,

sehingga adanya persamaan watak bangsa itulah yang menentukan bangsa

tersebut berbeda dengan bangsa lainnya di dunia ini. Lebih lanjut juga

dijelaskan sebagai ilustrasi, bahwa bangsa Italia karakteristiknya artistik,

yang berarti corak jiwa bangsa Italia adalah bangsa yang artistik; bangsa India

karakteristiknya „religius‟, sehingga corak jiwanya sebagai bangsa yang

bersifat religius; sedangkan bangsa Inggris karakternya haus kepada

kekuasaan atau power, bangsa ini mempunyai „ik-heid‟ selalu di atas dengan

cara menulis I (saya-ik) dengan leter I (i-besar), yang maknanya bangsa


79

bangsa ini merasa dirinya lebih kuat daripada bangsa lainnya. Hal ini

menjelaskan bahwa setiap bangsa memiliki karakteristiknya sendiri, yaitu

adanya persamaan watak („Charaktergemeinschaft‟) yang menetapkan dan

menentukan corak barang yang bersangkutan.

Demikian halnya dengan Bangsa Indonesia yang telah

diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada dasarnya juga memiliki

watak dan corak-kejiwaannya sendiri, seperti „gotong-royong‟, ataupun nilai-

nilai kebangsaan lainnya yang berupa „nilai-nilai luhur Pancasila‟. Oleh

karenanya konsepsi kebangsaan Indonesia adalah suatu „nation‟, „natie‟, yang

merupakan satu persamaan, satu persatuan karakter, watak, di mana persatuan

karakter atau watak ini tumbuh, lahir, dan terjadi karena adanya persatuan

pengalaman. Untuk itu, Bangsa Indonesia tidak harus berupa persamaan

bahasa, etnis, agama, suku bangsa, melainkan suatu „Geopolitik‟ atau gambar

atau peta kehidupan politik masyarakat Indonesia. Atas dasar konsepsi

kebangsaan ini, maka dalam fase Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal

17 Agustus 1945 secara langsung menuju kepada terbentuknya „Negara

National‟, tidak menuju kepada negara-negara kecil, seperti negara Jawa,

negara Sumatera, ataupun negara Sulawesi. Negara yang terbentuk

merupakan negara nasional yang memiliki wilayah dari Sabang sampai

Merauke, sehingga bukan saja secara ideologi kebangsaan melainkan secara

ekonomis tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan

geopolitik bangsa Indonesia (Soekarno, 1986: 60).


80

Berkaitan dengan konsepsi kebangsaan atau nasionalisme yang

merupakan penerapan Sila Ketiga Pancasila („Persatuan Indonesia‟) dalam

pendidikan politik bagi setiap warga negara Indonesia, maka kedudukan

naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang otentik sifatnya sangat

penting dan strategis dalam penerapan pendidikan nasionalisme di Indonesia.

Hal ini dapat dipahami mengingat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

berkedudukan sebagai jiwa dan cita-cita moral dari penerapan sistem

ketatanegaraan (bidang hukum tata negara) maupun sistem politik (budaya

politik bangsa) bagi setiap warga negara Indonesia. Adapun aspek pendidikan

nasionalisme yang perlu ditanamkan kepada setiap warga negara Indonesia

berupa jiwa dan semangat kebangsaan (persatuan nasional), terutama nilai-

nilai kebangsaan yang melatarbelakangi peristiwa proklamasi tanggal 17

Agustus 1945.

Demikian halnya dalam penerapan pendidikan nasionalisme yang

merupakan penanaman nilai-nilai nasionalisme (budaya politik bangsa) bagi

generasi penerus bangsa, maka diperlukan fakta historis atau nilai historis

yang otentik (resmi) guna memberikan wawasan kebangsaan yang faktual dan

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini sejalan dengan konsep

pendidikan nasional, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

yaitu “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual


81

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Mendasarkan pada konsepsi pendidikan di atas, menunjukkan bahwa

pendidikan nasionalisme merupakan pendidikan politik di bidang penanaman

nilai-nilai kebangsaan (Persatuan Indonesia) kepada setiap warga negara

(terutama generasi penerus bangsa) dalam suatu proses pembelajaran budaya

politik agar memiliki jiwa dan semangat serta rasa cinta terhadap tanah air,

bangsa dan negara Indonesia. Melalui pendidikan nasionalisme ini diharapkan

mampu memberikan referensi bagi generasi muda bangsa, terutama nilai-nilai

historis yang terkandung di dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan

Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa naskah Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia yang otentik penting peranannya dalam memberikan

bekal pemahaman terhadap nilai historis yang faktual di balik peristiwa

tersebut, sehingga mampu membangkitkan jiwa dan semangat nasionalisme

dalam diri setiap generasi muda maupun warga negara secara keseluruhan.


Documents

BAB III KEDUDUKAN NASKAH PROKLAMASI YANG OTENTIK …repository.ump.ac.id/1911/4/JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, BAB III.pdf · Nasional Bangsa Indonesia juga mempunyai sifat-sifat sebagai