Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
55
BAB III
MOMENTUM PENGGUNAAN MELAYU SEBAGAI DASAR BRANDING
PROVINSI RIAU MELALUI OTONOMI DAERAH
Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana otonomi daerah menjadi momentum
Provinsi Riau dapat menggunakan melayu sebagai visi dari Provinsi Riau dan dasar
dari Branding setelah masuknya masa otonomi daerah. Penjelasan dalam bab ini
juga akan dikerangkai dalam tiga komponen konsep branding oleh Simon Anholt
yaitu Strategi yang merupakan komponen dari Branding yang berguna untuk
menepatkan posisi suatu wilayah pada saat ini yang akan membantu melihat arah
arah tujuan dan bagaimana akan mencapainya, Substansi merupakan eksekusi
efektif dari strategi yang akan memberikan kemajuan yang di inginkan, dan
Tindakan simbolis merupakan lambang dari strategi yang bisa berupa inovasi,
struktur, undang- undang, reformasi atau sebuah kebijakan yang bernilai dan disaat
yang bersamaan juga merupakan bagian dari National story. Selain itu akan
menjelaskan bagaimana pembangunan daerah Provinsi Riau setelah visi daerah
diberlakukan. Serta juga akan menjelaskan bagaimana strategi pemerintahan Riau
dalam pembangunan daerahnya dengan menggunakan identitas Melayu.
56
3.1.Otonomi Daerah Sebagai Momentum Letak Arah Tujuan Pembangunan
Daerah Provinsi Riau
3.1.1 Pembangunan Sebelum Otonomi Daerah
Pembangunan daerah Provinsi Riau sebelum otonomi daerah
kemenangan dalam pelaksanaan pemerintahan Provinsi Riau dalam
wewenang pemerintah pusat. Pelaksanaan pemerintah baik ekonomi,
sosial, budaya dan lainnya diatur oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan
pembangunan daerah saat itu disebut konsep sentralisasi yang
menjelaskan bahwa akar pengambil keputusan dan juga pemilik
wewenang adalah pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Riau sebelum
otonomi daerah tidak memiliki wewenang untuk dapat melakukan
pembangunan daerah menggunakan potensi- potensi yang dimiliki
Provinsi Riau. Pada masa sebelum adanya otonomi daerah ini banyak
menimbulkan ketidakpusaan dalam pelaksanaan pemerintah daerah
karena sentralisasi tersebut.66
Ketidakpuasan masyarakat Provinsi Riau pada masa itu terlihat
adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi karena Provinsi Riau tidak
memiliki wewenang untuk dapat mengelola sumber daya yang dimiliki
melainkan yang memiliki wewenang pemerintah pusat, yang
menempatkan Provinsi Riau dalam kemiskinan. Nyatanya pada masa
tersebut pemerintah Riau menghasilkan produksi sumber daya alam
66 Irfan Setuawan, S.IP, M.Si, “ Handbook Pemerintah Daerah”, ISBN: 978-602-5775-18-5, Penerbit
WR, Yogyakarta, 2018
57
khususnya minyak dan gas alam namun hasilnya tidak didapatkan
Provinsi Riau. Ketidakpuasan terhadap pembangunan daerah Provinsi
Riau yang tidak berkembang ini melakukan gerakan sosial untuk dapat
membagi hasil keuntungan produksi SDA dari Provinsi Riau sebesar 10%
dan hak untuk dapat mengelola pembangunan daerah.67 Hal tersebut pada
akhirnya didapatkan setelah masuknya era reformasi dan keluarnya
Undang Undang No 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah.
3.1.2 Pembangunan Setelah Otonomi Daerah
Pembangunan daerah Provinsi Riau setelah otonomi daerah merupakan
momentum dalam perkembangan pembangunan daerah nya dimana Provinsi
Riau tetah menetapkan posisi daerah dan tujuan dari pembangunan daerahnya
dalam Perda Nomor 36 Tahun 2001, dan untuk mencapainya dibentuk
perencanaan strategis pembangunan daerah berkelanjutan setiap lima tahun.
Pembangunan daerah berkelanjutan ini merupakan sistem perencanaan strategi
Provinsi Riau yang memiliki tujuan pembangunan daerah utuk mencapai visi
Riau 2020 untuk menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia
Tenggara. Strategi pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor: 36 Tahun 2001 tersebut menjelaskan mengenai pola
dasar pembangunan daerah Provimsi Riau. Pola pembangunan daerah ini di
konsepsikan agar dalam pembangunan daerah Provinsi Riau telah memiliki
pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan daerah yang berkelanjutan
67 Hasanudin, “Anatomi gerakan sosial di Riau:Refleksi Atas Dinamika Perlawanan Masyarakat
Riau terhadap Negara 1998 – 2001”, Universitas Riau , Jurnal, Sosiologi Reflektif, Volume 8, N0.
2, April 2014
58
dan juga dalam jangka waktu lima tahun, agar mendorong pertumbuhan dan
kemajuan daerah di berbagai hal termasuk juga Visi dari Provinsi Riau yang
juga di tetapkan dalam Perda No 36 tahun 2001.68
Perda No 36 tahun 2001 yang mengatur dan mengelola dari pembangunan
dari Provinsi Riau tidak terlepas dari momen otonomi daerah melalui UU No
22 Tahun 1999. Di dalam nya memeberikan hak pemerintah daerah untuk
menggunakan hak desentralisasi secara penuh dan juga hak mengatur susunan
tatanan pemerintah daerah.69
Setelah berlangsungnya otonomi daerah tersebut Provinsi Riau melakukan
pembangunan daerah setelah memposisikan arah tujuan pembangunan daerah
Provinsi Riau mengaktualisasi potensi- potensi yang yang dimiliki baik
ekonomi, politik maupun budaya, dimana dalam studi kasus ini akan lebih
melihat bagaimana pembangunan daerah Provinsi Riau melalui potensi yang
dimiliki yaitu budaya Melayu. Melalui potensi budaya Melayu tersebut
Provinsi Riau menggunakannya sebagai tujuan dari Renstra (Rencana
Strategis) Provinsi Riau yaitu untuk menjadi pusat kebudayaan Melayu di Asia
Tenggara. Menjadi pusat kebudayaan Melayu tersebut bertujuan untuk
menjadikan Provinsi Riau sebagai wilayah rujukan budaya Melayu di Asia
Tenggara, hal tersebut menjadi tujuan Provinsi Riau karena melihat bagaimana
68 Jdih.riau.go.id, “Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 36 Tahun 2001”, diakses melalui
https://jdih.riau.go.id/downloadProdukhukum/produkhukum_1470642652.pdf (13.01.2019, 20:18
WIB) 69Erna Hayati, “Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia Dalam Era Reformasi”, diakses melalui
https://akademik.uhn.ac.id/portal/public_html/MM/VISI-UHN/2007/VISI_Vol_15No_3-
j2007/4.ERNAHAYATY.doc (13.01.2019, 22:08 WIB)
59
bahasa serta budaya Melayu digunakan di wilayah Asia Tenggara yang juga
merupakan pusat peradaban Melayu. Selain hal tersebut Provinsi Riau untuk
mewujudkan Provinsi Riau menjadi Pusat kebudayaan Melayu di Asia
Tenggara membentuk branding daerah Riau The Homeland Of Melayu sebagai
bentuk rencana strategis dan upaya pemerintah Riau yang bersifat
berkelanjutan untuk mewujudkan Visi Provinsi Riau.70
Pembangunan secara berkelanjutan ini dijalankan Provinsi Riau
berdasarkan pembangunan jangka menengah dan juga jangka panjang yang
dimana hal tersebut diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagai bentuk peraturan yang akan memberikan kemajuan yang di inginkan
sesuai dengan komponen substansi dalam konsep City Branding Simon Anholt.
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini dikeluarkan
menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dilihat sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan zaman, ketatanegaraan, dan dalam pelaksanaan
otonomi daerah yang dimana dalam perubahannya pemerintah daerah dapat
melaksanakan prinsip otonomi seluasnya bedasarkan otonomi daerah dalam
sistem Republik Indonesia.71 Melaui Undang Undang tersebut juga
menekankan pada penyelenggaran pemerintah daerah yang harus melakukan
peningkatan layanan, pemberdayaan, dan melibatkan peran masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah melalui kekhasan dari daerah tersebut. Melihat
70 Ibid 71 Kemlu.go.id, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH” diakses melaui
https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf (13.01.2019, 20:18 WIB)
60
dari pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Riau dalam perencanaan
pembangunann daerahnya membentuk branding daerah Riau The Homeland
Of Melayu sebagai bentuk strategi dengan kekhasan Provisi Riau yang bersifat
berkelanjutan yang membantu pembangunan daerah dan juga mencapai Visi
dari Provinsi Riau.
3.2 Visi dan Misi Provinsi Riau Pada Masa Otonomi Daerah
Provinsi Riau merupakan provinsi yang kaya sumber daya alam seperti gas
alam, budaya dan selain itu juga posisi wilayah Provinsi Riau sangat strategis, yang
mendorong Riau untuk terus melakukan perkembangan yang strategi untuk
kedepannya. Setelah memasuki masa otonomi daerah Provinsi Riau menetapkan
visi misi daerah sebagai arah tujuan dari pembangunan Provinsi Riau dan juga
merupakan strategi yang juga merupakan sebuah langkah untuk mencapai visi Riau
2020. Oleh karena itu peraturan daerah Provinsi Riau menetapkan Visi dan Misi
Riau tahun 2020 sebagai arah pembangunan Provinsi Riau dan strategi untuk
mencapainya, adapun isi dari Visi Riau 2020 yaitu sebagai berikut
“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan
Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera
lahir dan bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020".72
Isi dari Visi Riau 2020 tertuang di di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 36 Tahun 2001 sebagai cita- cita dan tujuan dari pembangunan daerah
Provinsi Riau, yang dimana Visi ini akan menjadi pedoman dalam segala bentuk
dan arah pengembangan pembangunan daerah Provinsi Riau. Visi pembangunan
72 Riau.go.id, “ Visi dan Misi Provinsi Riau”, diakses dalam
https://www.riau.go.id/home/content/858/visi-dan-misi (16.01.2019, 20:18 WIB)
61
Riau ini bersifat berkelanjutan setiap lima tahun, dan untuk mewujudkan nya
Provinsi Riau memiliki Misi Riau 2020 untuk dijalankan yang terdapat 12 poin,
yaitu untuk (1)Mewujudkan Pemerintah Daerah yang berkemampuan, profesional,
bermoral, dengan penguatan dasar good governance, dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik, (2)Mewujudkan SDM yang berkualitas, (3)Mewujudkan prinsip
pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan, (4) Mewujudkan
keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat dengan
melalui pembangunan infrastruktur, (5)Mewujudkan perekonomian berbasis
potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan UMKM, Koperasi, serta
pemberdayaan dasar yang akan berkualitas ekspor, (6)Mewujudkan UMKM dan
koperasi yang kuat dengan dilakukannya pembinaan kelembagaan dan usaha, dan
dipermudahnya akses modal, sarana dan sarana produksi, dan ditambah dengan
dukungan
teknologi dan riset, serta dukungan sarana transportasi dan distribusi dan
kemudahan akses pemasaran, (7) Mewujudkan percepatan investasi dan stabilitas
pertumbuhan ekonomi dengan adanya kepastian hukum, dipercepatnya pelayanan
izin usaha, dan penyiapan infrastruktur serta sarana dan prasarana dasar, (8)
Dilakukannya pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa agar dapat
berperan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi
masyarakat perdesaan, (9) Dibentuknya payung kebudayaan daerah, dimana untuk
kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya
sebagai alat pemersatu etnis masyarakat, (10) Diwujudkan nya ketertiban
administrasi kependudukan daerah dengan pembangunan database penduduk Riau,
62
digitalisasi Nomor Penduduk Riau dengan kartu digital, (11)Mewujudkan
pembangunan berwawasan dan ramah lingkungan, dengan pembangunan yang
terpadu, dan (12)Dilakukannya penanganan terhadap berbagai dampak dari issue
pemanasan global, kenaikan harga BBM dan kurangnya bahan pangan melalui
penanganan daerah berjangka pendek, berjangka menengah dan berjangka
panjang73.
Melaui dua belas poin Misi Provinsi Riau ini diharapkan menjadi sebuah
langkah starategi yang dapat memenuhi Visi Provinsi Riau. Sehingga Visi dan Misi
Riau 2020 inilah yang menjadi dasar pembangunan daerah Provinsi Riau.
Terutama Visi Riau 2020 dengan tujuan agar “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai
Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang
agamis, sejahtera lahir dan bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020" yang menjadi cita
cita dan tujuan pembangunan daerah Provinsi Riau yang tertuang pada dasar
Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001, Visi Riau 2020 inilah yang akhirnya
menjadi dasar di bentuknya branding daerah Riau The Homeland Of Melayu
sebagai produk pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk dapat membangun
daerah Riau dan mencapai cita cita Provinsi Riau sesuai dengan yang tertuang di
dalam Visi Riau 2020. Melalui Visi ini berawalnya penggunaan Melayu sebagai
dasar dari pembangunan daerah Riau.74
73 Ibid 74Wawancara penulis dengan Seksi Diplomasi Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Tengku
Arifin,S.E, Pekanbaru, 17 Januari 2019
63
3.3 Awal Strategi Pembentukan Branding Melayu Di Provinsi Riau
Penggunaan Melayu sebagai dasar pembangunan daerah dan visi dari
Provinsi Riau memang terdapat dalam peraturan daerah yang mengatur pola
pembangunan daerah namun dan penggunaan Melayu sebagai dasar Branding
daerah merupakan eksekusi dari strategi pembangunan Provinsi Riau yang
merupakan bentuk inovasi nyata yang akan memberikan kemajuan yang di
inginkan.75
Gambar 3.1
Pola Penggunaan Melayu Dalam Branding Riau
Sumber: Berbagai sumber yang diolah Penulis
75 75 Simon Anholt, “Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International
Relations”, U.K Foreign Office Public Diplomacy Board, diakses dalam
https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=exchange (28.03.2019, 08:40
WIB)
Ide Melayu Branding
Riau
DPRD
Branding Riau The
Homeland Of Melayu
Pemerintah Daerah:
- Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Lembaga Masyarakat:
- Lembaga Adat
Melayu Riau
Dinas Kebudayaan Provinsi
Riau
Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Visi Riau 2020 Menjadi
Pusat Kebudayaam
Melayu di Asia
Tenggara
64
Dapat dilihat dalam gambar diatas penggunaan identitas Melayu dalam
Branding daerah Riau memiliki faktor- faktor yang mendasari munculnya
penggunaan Melayu dalam pelaksanaan Branding di Provinsi Riau.
Perumusan ide penggunaan identitas Melayu dalam strategi branding di
Provinsi Provinsi Riau melibatkan pemangku kepentingan dalam
perumusannya baik dari pemerintah Provinsi melalui Dinas Pariwisata dan
Eknomi Kreatif sebagai dinas yang terlibat dan Lembaga Adat Melayu. Dalam
perumusan ide mengenai branding daerah Riau tidak hanya berdasarkan
pandangan pemerintah saja namun juga melihat pandangan dari pemangku
kepentingan lain seperti Lembaga masyarakat yang memiliki peran dalam
terbentuknya ide penggunaan Melayu sebagai branding daerah. Selain itu dalam
pemerintah Riau dinas pariwisata dan ekonomi kreatif yang mewakili
terbentuknya ide tersebut memiliki tujuan dengan strategi branding
menggunakan Melayu dapat mendorong berkembanganya ekonomi kreatif
Provinsi Riau dan menjadi nilai keunggulan komparatif bagi Riau dengan
daerah tetangga baik dalam dan luar negeri .76
Keterlibatan Lembaga Adat Melayu dalam penggunaan Melayu sebagai
branding daerah Riau berawal sejak keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2007 yang di dalam nya mengatur bahwa pemimpin daerah
dan pemimpin adat menindaklanjuti pembinaan kebijakan bersama dan juga
76 Wawancara penulis dengan Anggota DPRD Riau , Yulisman S.Si, Pekanbaru, 22 Februari 2019
65
dalam proses perencanaan serta kegiatannya. Adapun tugas dari Lembaga Adat
Melayu Riau, yaitu:77
1. Melakukan penemuan, pengumpulan, dan pengelolaan seta
data data tentang adat dan budaya Melayu sebagai bahan
pembangunan daerah yang berkesinambungan dengan
hukum negara..
2. Memperluas pengetahuan masyarakat akan adat istiadat
Melayu
3. Mengadakan kerjasama yang berkesinambungan antara
semua golongan masyarakat dan pemerintah.
4. Memberikan saran terhadap pemerintah baik ataupun tidak
baik guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Pemulihan hak- hak tradisional dan kontitusional masyarakat
adat Melayu dengan undang- undang yang berlaku.78
Dapat dilihat tugas dari Lembaga Adat Melayu Riau adalah
melakukan riset terhadap adat istiadat Melayu yang akan digunakan untuk
pembangunan daerah. Serta Lembaga Adat Melayu Riau memiliki peran
untuk memberikan pendapat tehadap pemerintah untuk meningkatkan
pembangunan daerah. Tujuan daerah Provinsi Riau untk menjadi pusat
kebudayaan Melayu di Asia Tenggara juga merupakan cita- cita yang sudah
lama dimiliki lembaga Adat Melayu Riau dan juga merupakan tugas
77 Puti Bungsu, “Peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam Pelestarian Budaya Daerah di
Provinsi Riau”, Jurnal, JOM FISIP No 2 Vol 2 Oktober 2015 78 ibid
66
utamanya. Selain itu peran dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau dalam
memberikan kontribusi pembentukan ide branding menggunakan Melayu
tidak dapat dipisahkan dari banyaknya pertemuan dan kerjasama LAM Riau
dengan negara negara Asia Tenggara seperti dengan Singapura LAM Riau
melakikan pertemuan dengan Central Council Singapore yang membahas
untuk dibentuknya kerjasa dalam bidang pendidikan, seni, pariwisata,
budaya dan pengembangan ekonomi masyarakat yang dimana dilakukan
untuk meningkatkan kerjasana antara etnis Melayu. Selain itu juga LAM
Riau kerjasma dengan Kementrian Pendidikan Siangpura dalam program
Penyerapan Guru kanan 2014 diimana 12 guru dari Singapura dikirim
mempelajari Melayu melalui LAM Riau yang disisil dengan kedatangan
Menteri Pendidikan Singapura. Lalu kerjasama dengan Malaysia melalui
program “Jejak Budaya antara Siak Sriinderapura” pada tahun merupakan
program kunjungan yang Dato Istana Besar Seri Menanti ingin melihat
Melayu di Riau dan kembali melihat kesamaan antara dua wilayah ini. Yang
ddimana dengan keeratan Lam Riau dengan negara negara Asia Tenggara
tersebut yang menghasilkan LAM Riau menggunan Melayu sebagai
branding untuk mencapai visi Riau 2020.79
Selain itu juga Lembaga Adat Melayu Riau sendiri merupakan
lembaga masyarakat yang mewakili tokoh- tokoh Melayu dari berbagai latar
79 Dwi Amijalisa Restilosanty, “The strategies of LAM (Lembaga Adat Melayu) Riau To Internalize
Indonesian Malay Culture In ASCC ( ASEAN Socio Culture Community) Era”, Skripsi, Jurusan
Hubungan Intrnasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diakses melalui
http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12004 (28.03.2019, 20.25 WIB)
67
belakang, pejabat pemerintah, ulama, kaum intelektual dari perguruan
tinggi Riau, budayawan, sastrawan, seniman dan orang yang memiliki
pengaruh dalam lingkungan Melayu Riau sehingga dalam menjalankan
tugasnya dapat maksimal karena terdiri dari berbagai kalangan.80 Ide
menggunakan Melayu sebagai dasar branding di Provinsi Riau dibentuk
dirumuskan berbagai kalangan dalam anggota LAM berdasarkan data yang
dimiliki dan ide branding dengan mengguanakn Melayu dipakarsai oleh
pemerintah yang pertama kali membahas penggunaan Melayu sebagai
Branding setelah dilakukannya Tunjuk Ajar81 antara Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif (DISPAREKRAF) dengan Lembaga Adat Melayu (LAM)
Riau pada awal tahun 2015.82 Pada saat dilakukannya tunjuk ajar tersebut
diikuti oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Fahmizal
Usman, Dandun Wibawa KUPT Ekonomi Kreatif, Oka Ipul Simitra KUPT
Bandar Serai Ali Haji, dan juga Ketua LAM Datuk Al Azhar yang pada
awalnya membahas upaya untuk meningkatkan wisatawan nasional dan
internasional dan juga meningkatkan ekonomi kreatif di Riau dengan yang
pada akhirnya diskusi ini menghasilkan ide menggunakan Melayu sebagai
dasar branding Riau dan mencapai tujuan pembangunan daerah.83
80 Lamriau.id, “Profil Lembaga Adat Melayu Riau”, diakses melalui https://lamriau.id/profil-lam-
riau/ (25.02.2019, 11:17 WIB) 81 Tunjuk Ajar berarti sebuah petunjuk, petuah, amanah, dan pengajaran suri tauladan yang
menunjukan jalan yang benar dan dalam perkembangan yang dilakukan Lembaga Adat Melayu Riau
Tunjuk Ajar merupakan sebuah forum yang membahas keinginan antara pemerintah dan juga
Lembaga Adat Melayu Riau. 82 Wawancara penulis dengan Anggota DPRD Riau , Yulisman S.Si, Pekanbaru, 22 Februari 2019 83 Dwi Amijalisa Restilosanty, “The strategies of LAM (Lembaga Adat Melayu) Riau To Internalize
Indonesian Malay Culture In ASCC ( ASEAN Socio Culture Community) Era”, Skripsi, Jurusan
68
Pembahasan mengenai ide branding daerah Provinsi Riau
merupakan salah satu bahasan dalam Musrenbang Provinsi Riau pada tahun
2015 yang juga merevisi RPJPD Riau 2005- 2025 serta sebelumnya
pemerintah menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) mengenai revisi
RPJPD yang dilakukan Bappeda Riau.84 Musrenbang 2015 tersebut
menetapkan pembangunan dalam segala bidang untuk mewujudkan Riau
sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu di Asia Tenggara. Sehingga
ide branding untuk pembangunan daerah menjadi salah satu eksekusi
strategi pembangunan daerah untuk mencapai Visi Riau 2020 hingga
berhasil melakukan peluncuran branding daerah yang bersifat sugestif dan
melambangkan strategi Provinsi Riau yaitu Branding Riau The Homeland
Of Melayu diakhir tahun 2015.85
Selain itu pertimbangan Provinsi Riau meggunakan Melayu sebagai
branding daerahnya dipengaruhi juga oleh dunia internasioal. Salah satu
faktor yang mempengaruhi adalah dimulainya Masyarakat ASEAN pada
tahun 2015 yang mendorong pemerintah Provinsi Riau melakukan branding
yang tidak hanya berlaku dalam negeri namun juga luar negeri yang
Hubungan Intrnasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diakses melalui
http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12004 (28.03.2019, 20.25 WIB) 84 Riau.go,id, “Revisi RPJPD Tahun 2005-2025 Tetap Cantukan Visi Riau 2020”, diakses melalui
https://www.riau.go.id/home/content/2016/05/23/5580-revisi-rpjpd-tahun-2005-2025-tetap-
cantukan-visi-riau (25.02.2019, 10:57 WIB) 85 Bappeda.riau.go.id, “MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI
RIAU TAHUN 2016 P E K A N B A R U , 1 8 A P R I L 201 6”, Pemerintah Provinsi Riau, diakses
melalui https://bappeda.riau.go.id/web/files/74-paparan-pemerintah-provinsi-riau-pada-
musrenbang-2016-dok.pdf (25.02.2019, 10:47 WIB)
69
menjadikan identitas Melayu menjadi sumber daya dasar branding Provinsi
Riau.86
Pembentukan Branding Riau The Homeland Of Melayu tidak hanya
semata mata hanya mengenai branding budaya namun juga bagaimana
budaya tersebut dapat meningkatkan Industri ekonomi kreatif di Provinsi
Riau. Dalam ide pembentukannya di pengaruhi juga dengan kerjasama
Provinsi Riau dengan daerah dari negara lain seperti SIJORI/ IMS-GT yang
merupakan kerjasama ekonomi dengan Malaysia dan Singapura yang
mengedepankan keunggulan komparatif setiap daerah. Dalam kerjasama
dalam SIJORI keungulan komparatif yang dimiliki Singapura adalah
keunggulannya dalam modal dan teknologi, Johor (Malaysia) memiliki
pasar dan Riau (Indonesia) memiliki tenaga kerja dan sumber daya.87
Melaui kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah dengan
daerah negara lain ini mendorong pemerintah Provinsi Riau melalui
DISPAREKRAF melihat budaya Melayu dapat menjadi keunggulan
komparatif yang membedakan Riau dengan Singapura dan Malaysia yang
tidak menggunakan identitas Melayu sebagai dasar penggerak pemerintah
dan juga untuk peningkatan bidang ekonomi kreatif yang nantinya akan
menjadi keunggulan Provinsi Riau.88
86 Wawancara penulis dengan Anggota DPRD Riau , Yulisman S.Si, Pekanbaru, 22 Februari 2019 87 Sutamat Aryabowo, “ Kebijakan Pembangunan SIJORI dan Dampaknya Terhadap Kebudayaan”,
Jurnal, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 11 No. 1 Tahun 2009 diakses melalui
http://jmb.lipi.go.id (25.02.2019, 10:47 WIB) 88 Ibid
70
Nantinya Riau tidak hanya dilihat sebagai daerah dengan tenaga
kerja dan sumber daya minyak dan gas namun juga daerah dengan
keunggulan komparatif melalui industri ekonomi kreatif yang berdasarkan
Melayu. Selain itu juga melalui dinas pariwisata dan ekonomi kreatif
melihat dengan unggulnya Riau dalam industi ekonomi kreatif akan
memberi kesejahteraan sehingga tidak hanya bergantung sektor perkebunan
dan migas namun juga industri ekonomi kreatif.89
89 goRiau.com, “ Rencanakan Gelorakan Sejarah Melayu Riau ke tingkat Internasional, Disparekraf
Riau minta tunjuk ajar ke LAM”, diakses melalui https://www.goriau.com/berita/baca/rencana-
gelorakan-sejarah-melayu-riau-ke-tingkat-internasional-disparekraf-riau-minta-tunjuk-ajar-ke-
lam.html (25.02.2019, 11:47 WIB)