Bab IV Direksi v-rev

7/26/2019 Bab IV Direksi v-rev

1/24

19

BOARD MANUAL

BAB IVDIREKSI

A. Persyaratan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Direksi1.

PersyaratanPersyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota Direksi meliputi persyaratanformal dan persyaratan material. Persyaratan formal yang bersifat umum sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan material yang merupakanpersyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

a. Persyaratan Formal91Orang perseorangan yang:1)Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan

sebaik-baiknya; 92

2)Cakap melaksanakan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelumpengangkatannya pernah:a. Dinyatakan pailit;b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan

Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atauPerum dinyatakan pailit;

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negaradan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

3)Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garislurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar)dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya;

4)Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawahini, yaitu:a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

Badan Usaha Milik Swasta;b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;c. Jabatan Struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah

pusat atau daerah;d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau;e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;f. Pemenuhan persyaratan sebagaimana tercantum dalam angka 1), 2), 3) dan 4)

di atas dibuktikan dengan surat pernyataan oleh calon anggota Direksi dan surattersebut di simpan oleh Perusahaan.93

b. Persyaratan MaterialPersyaratan material, meliputi: 941)Integritas dan moral, bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat:

91 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-09A/MBU/2005 pasal 4 ayat (1) jo Anggaran

Dasar pasal 10 Ayat 292

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 pasal 15 ayat (3).93

UUPT Pasal 93 ayat (3) jo Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 3.94Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-09A/MBU/2005 pasal 4 ayat (2)


2/24

20

BOARD MANUAL

a) Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusanBUMN/perseroan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berbuat tidak

jujur);b) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang

telah disepakati dengan BUMN/perseroan/lembaga tempat yang bersangkutanbekerja dan/atau Pemegang Saham (berperilaku tidak baik);

c) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadicalon anggota Direksi, pegawai BUMN/perseroan/lembaga tempat yangbersangkutan bekerja (berperilaku tidak baik);

d) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuanyang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilakutidak baik).

2)Kompetensi teknis/keahlian, bahwa yang bersangkutan memiliki:a) Pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;

b) Pengalaman dan keahlian dibidang pengurusan Perusahaan;c) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangkapengembangan Perusahaan;

d) Pemahaman masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengansalah satu fungsi manajemen;

e) Dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.3)Psikologis bahwa yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensi dan tingkat

emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota DireksiPerusahaan.

4)Persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.

Keanggotaan Direksia. Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan

kebutuhan Perusahaan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggotaDireksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama; 95

b. Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi dilakukan oleh RUPS, dimanadalam RUPS itu harus dihadiri Pemegang Saham seri 1 dan Keputusan RUPS harusdisetujui Pemegang Saham seri 1; 96

c. Direksi bertugas untuk mengelola Perusahaan dan wajib mempertanggungjawabkanpelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham/pemilik modal; 97

d. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong,maka: 98

1) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan,harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowonganitu.

2) Selama jabatan tersebut lowong dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksiyang lowong atau penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya,maka untuk sementara salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk olehDewan Komisaris atau pihak lain selain anggota Direksi yang ada yang ditetapkan

95Anggaran Dasar pasal 10 Ayat 1

96Anggaran Dasar pasal 10 Ayat 6

97

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 pasal 15 ayat (2).98Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 25


3/24

21

BOARD MANUAL

oleh RUPS, untuk menjalankan pekerjan anggota Direksi yang lowong itu dengankekuasaan dan wewenang yang sama, sampai dengan ditetapkannya anggotaDireksi yang definitif.

3) Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belummengisi jabatan anggota Direksi yang lowong, maka untuk sementara anggotaDireksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh DewanKomisaris untuk tetap menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenangyang sama, sampai dengan ditetapkannya anggota Direksi yang definitif.

4) Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud dalambutir 2) dan 3) selain anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dantunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidaktermasuk purna jabatan.

e. Jika oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perusahaan lowong, maka: 991) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus

diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut;2) Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong,maka untuk sementara Perusahaan diurus oleh Dewan Komisaris atau pihak lainyang ditetapkan oleh RUPS, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama;

3) Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPSbelum menetapkan penggantinya, maka untuk sementara angota-anggota Direksiyang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh DewanKomisaris untuk menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yangsama;

4) Bagi Pelaksana Tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud dalambutir 2) dan 3), selain Dewan Komisaris, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas

yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunanpurna jabatan.

3.Masa Jabatan Direksi 100a. Masa jabatan anggota Direksi 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS

untuk memberhentikan sewaktu-waktu dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kalimasa jabatan. 101

b. Jabatan anggota Direksi akan berakhir jika: 1021)Masa jabatan berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar;2)Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;3)Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

4)Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangandan/atau ketentuan Anggaran Dasar;

5)Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara;6)Dinyatakan bersalah sehubungan dengan angka 2 sampai dengan 5 ketentuan ini

berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;7)Mengundurkan diri sesuai ketentuan yang berlaku;

99Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 26

100UUPT Pasal 94 Ayat (3)

101

Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 10 jo Ayat 12102Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 13


4/24

22

BOARD MANUAL

8)Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku danAnggaran Dasar (sehubungan dengan syarat formal dan syarat material yang harusdipenuhi sebagai seorang anggota Direksi);

9)Meninggal dunia;10)Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

c. RUPS dapat memberhentikan jabatan anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masajabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.103

d. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris,jikalau mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikankewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan, denganmemperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1041) Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi

dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris;2) Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada

yang bersangkutan disertai dengan alas an yang menyebabkan tindakan tersebutdengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi;3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ketentuan ini disampaikan

dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentiansementara tersebut.

e. Pemberhentian sementara sebagaimana dalam butir (c) harus diberitahukan secara lisanatau tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakantersebut.105

f. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara, Dewan Komisarisdiwajibkan untuk meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasayang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan

seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya. Dengan terlebih dahulumemberikan kesempatan pada anggota Direksi yang diberhentikan sementara untukhadir dan membela diri.106

g. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yangbersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. 107

h. Jika RUPS Luar Biasa tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelahpemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut dinyatakan bataldemi hukum.108

i. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya denganmemberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaandengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi

Perusahaan lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggalpengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran dirinya disebutkan tanggalefektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidakmenyebutkan tanggal efektif pengunduran diri. 109

103UUPT Pasal 105 ayat (1)



106Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 32 huruf e dan f

107UUPT Pasal 105 Ayat (4).

108

UUPT Pasal 106 Ayat (8) dan Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 32 huruf f.109Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 27


5/24

23

BOARD MANUAL

j. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatannya berakhir,kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikanpertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterimapertangungjawabannya oleh RUPS. 110

k. Dalam hal terdapat penambahan Anggota Direksi, maka masa jabatan Anggota Direksitersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Direksilainnya yang telah ada.

4.Program Pengenalan 111Agar Direksi Perusahaan selalu dapat bekerja selaras dengan Organ Perusahaan lainnya,maka bagi Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan program pengenalan bagianggota Direksi yang baru diangkat atau jika Direktur Utama berhalangan, maka tanggung

jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Komisaris Utama atau anggotaDireksi yang ada, yang sekurang-kurangnya mencakup:

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governanceoleh Perusahaan;b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan,kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangkapanjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;

c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal daneksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi sesuaiAnggaran Dasar.

B. Tanggung JawabDireksi merupakan Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas

pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuanPerusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan Anggaran Dasar. 112 Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadiatas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.Dalam hal terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlakusecara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. 113

C. Tugas dan Kewajiban Direksi1.Umum

a. Pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perusahaan, wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad

baik dan penuh tanggung jawab; 114b. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian

dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuanPerusahaan;

c. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran DasarPerusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-

110

Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 31111

Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 34112

UUPT Pasal 1 ayat (4)113

Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) dan Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 6 dan Ayat 7114Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2)


6/24

24

BOARD MANUAL

prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,pertanggungjawaban serta kewajaran; 115

d. Direksi harus memastikan agar Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnyaserta memperhatikan kepentingan dari berbagai stakeholders sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku; 116

e. Direksi dalam mengurus Perusahaan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPSsepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau

Anggaran Dasar ini; 117f. Mengurus dan mewakili Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; 118g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun

pemilikan kekayaan Perusahaan; 119h. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk mengusahakan dan

menjamin terlaksananya kegiatan usaha dan kegiatan Perusahaan demi kepentinganPerusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya; 120

i. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dansegala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana di atur dalam peraturanperundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum PemegangSaham; 121

j. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya, baik mengenai pengurusan maupunpemilikan kekayaan Perusahaan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/ataupihak lain dengan perusahaan, dengan pembatasan- pembatasan sebagaimana di aturdalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS; 122

k. Menerapkan good corporate governancesecara konsisten; 123l. Wajib : 124

1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat

Direksi;2) Membuat laporan tahunan dan menyampaikannya kepada RUPS setelah ditelaah

oleh Dewan Komisaris dan membuat dokumen keuangan Perusahaan sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;

3) Memelihara dan menyimpan seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuanganPerusahaan dan dokumen Perusahaan lainnya.

m. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugianPerusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankantugasnya; 125

n. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasardan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal RUPS tidak

115Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 Pasal 15 Ayat 1

116Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 pasal 15 Ayat 3



119Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2 a Angka 6

120Anggaran Dasar pasal 11

121Anggaran Dasar pasal 11 Ayat 2 a Ayat 6

122Anggaran Dasar pasal 11 angka 2 a Ayat 6

123Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 pasal 15

124

UUPT Pasal 100 jo pasal 66 dan Anggaran Dasar pasal 11 Ayat 2 b Angka 4 sampai dengan Angka 11125UUPT Pasal 97 ayat (3)


7/24

25

BOARD MANUAL

menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas danwewenang di antara Direksi ditetapkan oleh Direksi; 126

o. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:1) Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi

yang bersangkutan; atau2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan

Perseroan.p. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana tercantum dalam huruf o, maka yang berhak

mewakili Perusahaan adalah:1) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan

Perusahaan;2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan

kepentingan dengan Perusahaan; atau3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan

Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.q. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh para anggota DewanKomisaris atau para ahli yang membantunya dan para Pemegang Saham.127

2.Hubungan dengan Rapat Umum Pemegang Sahama. Wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan dokumen-dokumen

terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. daftarpemegang saham tersebut memuat:1281)Nama dan alamat pemegang saham;2)Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh pemegang saham, dan

klasifikasinya apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;

3)Jumlah yang disetor atas setiap saham;4)Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak

gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggalperolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

5)Keterangan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnyadimana penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yangditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi olehPerusahaan.

b. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannyaPerusahaan berupa laporan kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan baikdalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut

cara dan waktu yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh DewanKomisaris dan/atau Pemegang Saham.129

c. Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisarisdan menandatangani laporan tahunan tersebut, dalam hal terdapat anggota Direksi yangtidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan

126Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 24 dan Ayat 25

127Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2 b Angka 15

128

UUPT Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) dan (2)129Anggaran Dasar Pasal 11


8/24

26

BOARD MANUAL

alasannya secara tertulis, atau alas an tersebut harus dinyatakan oleh Direksi dalamsurat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. 130

d. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS Luar Biasa. 131e. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan

utang kekayaan Perseroan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perusahaan.132f. Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan

beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan,peleburan, pengambilalihan dan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.133

g. Memberikan Risalah RUPS jika diminta oleh Pemegang Saham.h. Meminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar.134

3. Strategi dan Rencana Kerjaa.Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan

maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.135

b.Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan dan perubahannya serta menyampaikannya kepada DewanKomisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS. 136

c. Menyiapkan dan memberikan penjelasan mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan(RJPP).

d.Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran rencanatahunan dari RJPP.

e.Mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam RKAP.

4. Manajemen Risiko 137

Mengembangkan sisstem manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten dengancara:a. Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang relevan dan

berpotensi terjadi;b. Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak dan probabilitas dari hasil

identifikasi risiko;c. Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan

untuk menangani risiko potensial;d. Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai faktor

yang diduga dapat mengarahkan kemunculan risiko;e. Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko

yang dilakukan di dalam perusahaan; danf. Pelaporan dan pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan system manajemen risiko

yang dilaksanakan oleh perusahaan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak yangterkait sesuai ketentuan yang berlaku.138

130UUPT Pasal 66 ayat (1) jo pasal 67 ayat (2)

131Anggaran Dasar Pasal 21 jo Pasal 22



134Anggaran Dasar Pasal 28

135Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.b Angka 1

136

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.b Angka 2137Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 22 Ayat 2.b.


9/24

27

BOARD MANUAL

5. Sistem Pengendalian Internal139a.Direksi harus menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk

mengamankan investasi dan asset Perusahaan.b.Sistem Pengendalian Internal mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur;2) Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha;3) Aktivitas pengendalian;4) Sistem informasi dan komunikasi;5) Monitoring.

6. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi 140a.Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan Perusahaan kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.b.Direksi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkanoleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilankeputusan oleh Stakeholder.

c. Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip good corporate governance danmasalah material yang dihadapi.

d.Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan Perusahaan dan memastikan agarinformasi dan/atau suatu produk Perusahaan yang bersifat rahasia tidak diungkapkansampai hal tersebut diumumkan secara resmi kepada masyarakat.

e.Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Direksi harus tetapdirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Etika Berusaha dan Anti Korupsia.Direksi berkewajiban untuk mengembangkan dan memimpin penerapan Good Corporate

Governance Codedan Code of Conduct.b.Direksi dilarang untuk memberikan atau menawarkan, meminta atau menerima sesuatu yang

berharga, hadiah dan sejenisnya baik langsung maupun tidak langsung dari dan/atau kepadasetiap pihak yang berkepentingan, baik bagi dirinya sendiri, keluarga ataupun rekan dimanahal tersebut dapat mempengaruhi objektivitasnya mewakili kepentingan Perusahaan. 141

8. Hubungan dengan Stakeholdersa.Menghormati hak-hak Stakeholdersyang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan Stakeholders. 142b.Memastikan Perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan

kepentingan dari berbagai stakeholderssesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku. 143

138Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 28 Ayat 2 Huruf (h)

139Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 22 Ayat (2)

140Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 27 dan Pasal 28

141Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 32 Ayat (1)

142

Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 31143 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 15 Ayat 4


10/24

28

BOARD MANUAL

c. Memastikan bahwa asset-asset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnyamemenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarianlingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. 144

d.Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkanjenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk karyawan, Perusahaan tidakmelakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia,cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi olehperaturan perundang-undangan. 145

e.Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan(pelecehan) yang mungkin timbul.146

9. Sistem Akuntansi dan Pembukuana.Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan

prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan,

dan pengawasan.147

b.Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkankepada Akuntan Publik untuk diaudit. 148

10. Tugas dan Kewajiban LainMenjalankan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.149

11. Prosedur-Prosedur terkait dengan Tugas dan Kewajiban Direksia. Laporan Tahunan

1)

Isi Laporan TahunanLaporan Tahunan sekurang-kurangnya memuat: 150a) Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku

yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan labarugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahanekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

b) Laporan mengenai kegiatan Perseroan;c) Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha

Perusahaan;e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris

selama tahun buku yang baru lampau;f) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;g) Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan

tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang barulampau (tahun buku yang bersangkutan).

144Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 29

145Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 30 Ayat 1


147Angggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2 b Angka 12

148Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2 b Angka 6

149

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2 b Angka 16150Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat 2


11/24

29

BOARD MANUAL

2)Penyampaian Laporan Tahunana) Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh

Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh RUPS, yang telah ditandatangani oleh seluruhanggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah danditandatangani;

b) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam butir a), yang telah ditandatanganioleh semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada PemegangSaham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir (akhir bulan Mei)dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

b. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan1) Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh

Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh RUPS, yang telah ditandatangani oleh seluruhanggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah danditandatangani;

2)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam butir a), yang telah ditandatangani olehsemua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Sahampaling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir (akhir bulan Mei) denganmemperhatikan ketentuan yang berlaku.

c. Penyampaian Laporan Berkala1) Direksi menyampaikan Laporan Berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Perseroan.

2) Laporan Berkala meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.3) Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris dan/atau

Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periodetriwulanan tersebut.

d. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 151dengan Prosedur sebagai berikut:1) Direksi Menyusun RJPP yang sekurang-kurangnya memuat:

a)Pendahuluan;b)Evaluasi Pelaksaaan RJPP sebelumnya;c)Posisi Perusahaan saat ini;d)Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP; dan

e)Penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, kebijakan dan program kerja Rencana JangkaPanjang serta arah pengembangan Perusahaan secara umum.

2) Direksi menyerahkan RJPP kepada Pemegang Saham dalam waktu 60 (enam puluh) harisebelum berakhirnya RJPP dengan selambat-lambatnya 6 (enam bulan) sebelumberakhir masa berlaku RJPP periode sebelumnya untuk mendapatkan pengesahandengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. 152

3) Dalam hal terjadi perubahan faktor internal dan eksternal Perusahaan. Direksi wajibmelakukan kajian terhadap kemungkinan revisi RJPP yang berlaku.

151

Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-102/MBU/2002 Tentang Penyusunan RJP BUMN152Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-102/MBU/2002 Pasal 8 dan Pasal 9


12/24

30

BOARD MANUAL

4) Dalam hal diperlukan revisi RJPP, maka direksi harus menyampaikan RJPP hasil revisikepada Komisaris guna mendapatkan tanggapan dan persetujuan untuk diajukankepada RUPS.

e. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 153dengan Prosedur sebagai berikut:1)Direksi menyusun RKAP yang sekurang-kurangnya memuat:

a) Rencana Kerja Perusahaan;b) Anggaran Perusahaan;c) Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan;d) Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan;e) Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

2)Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksidisampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelumdisampaikan kepada Pemegang Saham. 154

3)Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semuaanggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham palinglambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP yang bersangkutan untukmendapatkan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; 155

4)Rancangan RKAP Perusahaan disetujui oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan). 156

D. Wewenang1. Umum

a. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segalakejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.157

b. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun

pemilikan kekayaan Perusahaan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/ ataupihak lain dengan Perusahaan dalam batas ketentuan yang berlaku.158

c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luarpengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjukuntuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain.159

2. Kewenangan Direksi yang harus mendapat Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris. 160a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai dengan 1

(satu) tahun).Rencana Direksi meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk mengajukan aktiva tetapyang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek dilaksanakanbersamaan dengan rencana Direksi meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk

153Keputusan Menteri BUMN No Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan RKAP BUMN Pasal 3

154Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 2.

155 Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 3



158Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2 a Angka 6.

159

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2 a Angka 2160 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8


13/24

31

BOARD MANUAL

melakukan pengambilan pinjaman jangka pendek, hanya obyek yang akan dijaminkanadalah berupa aktiva tetap perusahaan.

b. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama denganbadan usaha/pihak lain dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan olehRapat Umum Pemegang Saham.

c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (lebih dari 1 (satu)tahun, kecuali pinjaman hutang atau piutang) yang diberikan kepada anakperusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepadaDewan Komisaris.

Pengambilan Pinjaman jangka pendek161maupun jangka menengah/panjang 162dariBank atau lembaga keuangan lain163dengan prosedur sebagai berikut 164:1) Direksi mengajukan permohonan atau penjelasan dan dokumen lengkap kepada

Dewan Komisaris atas rencana pengambilan pinjaman jangka pendek maupun jangkamenengah/panjang yang bersifat investasi, operasional atau non operasional,,dilengkapi dengan alasan dan latar belakang berupa:a) Rencana penggunaan pinjaman;b) Persyaratan pinjaman dari pihak kreditur;c) Plafon pinjaman;d) Posisi pinjaman saat ini; dane) Rencana obyek jaminan yang akan diberikan.

2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan ataupenjelasan dan dokumen lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris dapat memberikanpersetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi atas rencana pengambilan

pinjaman jangka pendek maupun jangka menengah/panjang yang diajukan Direksi.165

3) Jika setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan

dokumen lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan ataumeminta penjelasan dari Direksi atas rencana Direksi, maka Dewan Komisarisdianggap menyetujui usulan Direksi. 166

4) Direksi menindaklanjuti rencana pengambilan pinjaman jangka pendek setelahmendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

161Pinjaman Jangka Pendek adalah Pinjaman Perusahaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya

yang diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan; atau jatuhtempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Neraca atau Pinjaman Perusahaan dengan

jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, baik langsung dari kreditur atau pasar keuangan maupun tidak

langsung melalui pihak lain. Lihat PSAK No. 1 (Revisi 1998), Standar Akuntansi Keuangan/Ikatan Akuntan

Indonesia, Jakarta, Salemba Empat, 2009 junto Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/46/Dlnt tanggal 22

Desember 2008 Perihal Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank.162

Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Perusahaan kepada pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya

yang memenuhi syarat selain dari Pinjaman Jangka Pendek atau Pinjaman Perusahaan dengan jangka waktu

lebih dari 1 (satu) tahun, baik langsung dari kreditur atau pasar keuangan maupun tidak langsung melalui

pihak lain. Lihat Ibid163

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8 dan 9164

Lihat Lampiran I untuk Alur Kerja165

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 9166 Ibid


14/24

32

BOARD MANUAL

Memberikan pinjaman jangka pendek maupun jangka menengah/panjang yangbersifat investasi, operasional atau non operasional167dengan prosedur sebagaiberikut:1) Direksi mengajukan permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap

kepada Dewan Komisaris atas rencana pemberian pinjaman jangka pendek maupunjangka menengah/panjang yang bersifat investasi, operasional atau non operasional,dilengkapi dengan alasan dan latar belakang berupa:a) Rencana penggunaan pemberian pinjaman;b) Persyaratan pemberian pinjaman yang akan diberikan;c) Plafon kredit;d) Posisi kredit saat ini;e) Rencana obyek jaminan yang akan diberikan oleh pihak debitur ;f) Karakter dari debitur;g) Kapasitas dari debitur; dan

h) Kondisi bisnis dari debitur2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan ataupenjelasan dan dokumen lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris dapat memberikanpersetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi atas rencana pengambilanpinjaman jangka pendek maupun jangka menengah/panjang yang diajukan Direksi. 168

3) Jika setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dandokumen lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan ataumeminta penjelasan dari Direksi atas rencana Direksi, maka Dewan Komisarisdianggap menyetujui usulan Direksi. 169

4) Direksi menindaklanjuti rencana pemberian pinjaman jangka pendek maupun jangkamenegah/panjang yang bersifat investasi, operasional dan non operasional setelah

mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

d. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang-piutang macet dan persediaanbarang mati. 170

e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalamindustri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi tidak termasukpengangkatan pejabatnya, 171dengan prosedur sebagai berikut172:1) Direksi mengajukan permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap

kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasiyang dilengkapi alasan dan latar belakang yang memadai.

2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan ataupenjelasan dan dokumen lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris dapat memberikanpersetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi atas rencana penetapan strukturorganisasi. 173



169 Ibid

170Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat. 8 huruf d

171Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8 huruf f

172

Lihat Lampiran V untuk Alur Kerja173 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 9


15/24

33

BOARD MANUAL


4) Direksi menindaklanjuti rencana untuk menetapkan dan menyesuaikan strukturorganisasi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

3.Kewenangan Direksi yang hanya dapat dilakukan setelah mendapat tanggapan tertulisdari Dewan Komisaris dan Persetujuan RUPS 175

a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang (lebihdari 1 (satu) tahun.

b. Mengadakan Kontrak/ Perjanjian/ Kesepakatan/ Kerjasama atau kontrakmanajemen176atau mengikat Perusahaan sebagai penjamin dan jaminan lainnya 177

termasuk (Stand By Letter of Credit/SBLC, Letter of Credit/LCCorporate Guaranteedan sejenisnya) yang nilainya melebihi 40 % (empatpuluh persen) dari EkuitasPerseroan pada tahun buku terakhir yang telah diaudit 178dengan prosedur sebagaiberikut 179:1) Direksi mengajukan permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap

kepada Dewan Komisaris atas rencana mengadakan Kontrak/ Perjanjian/Kesepakatan/ Kerjasama atau kontrak manajemen yang nilainya melebihi 40%(sepuluh persen) dari Ekuitas Perseroan yang dilengkapi dengan alasan dan latarbelakang yang memadai.

2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan ataupenjelasan dan dokumen lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris dapat memberikan

persetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi atas rencana tersebut di atas.180

3) Jika setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan

dokumen lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan ataumeminta penjelasan dari Direksi atas rencana Direksi, maka Dewan Komisarisdianggap menyetujui usulan Direksi. 181

4) Direksi menindaklanjuti rencana mengadakan Kontrak/ Perjanjian/ Kesepakatan/Kerjasama atau kontrak manajemen nilainya melebihi 40% (sepuluh persen) dariEkuitas Perusahaan setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

174

Ibid175 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10

176 Kontrak/ Perjanjian/Kesepakatan/ Kerjasama atau Kontrak manajemen antara Perusahaan dengan pihak

ketiga meliputi KSO, KSM, BOT, BOO, Sewa dan perjanjian-perjanjian lain di luar yang telah tercantum

dalam RKAP yang mempunyai dampak keuangan bagi perusahaan, yang berlaku untuk jangka waktu

tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan dengan persyaratan dan tata cara kerjasama ditetapkan oleh

Menteri BUMN. Lihat Lampiran Keputusan Menteri BUMN No. Kep-101/MBU/2002 Tentang Penyusunan

RKAP BUMN.177


Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf f dan g junto Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT

Haleyora Power Tanggal 29 Desember 2011.179

Lihat Lampiran IV untuk Alur Kerja180

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10.181 Ibid


16/24

34

BOARD MANUAL

c. Melakukan penyertaan modal pada Perseroan lain termasuk penambahan modalpada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, mendirikan anakperusahaan dan/atau perusahaan patungan dan melepaskan penyertaan, baiksebagian atau seluruh modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaanpatungan.182 atau melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan,pemisahan dan pembubaran Anak Perusahaan183 dengan prosedur sebagaiberikut184:

1) Direksi mengajukan permohonan atau penjelasan dan dokumen lengkap dari Direksikepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyertaan modal pada Perseroan laintermasuk penambahan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan,mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dan melepaskanpenyertaan, baik sebagian atau seluruh modal pada anak perusahaan dan/atauperusahaan patungan

2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan ataupenjelasan dan dokumen lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris dapat memberikanpersetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi atas melakukan penyertaanmodal pada Perseroan lain termasuk penambahan modal pada anak perusahaandan/atau perusahaan patungan, mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaanpatungan dan melepaskan penyertaan, baik sebagian atau seluruh modal pada anakperusahaan dan/atau perusahaan patungan. 185


4) Direksi menindaklanjuti rencana tersebut setelah mendapatkan tanggapan tertulisDewan Komisaris.

d. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.e. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan kecuali aktiva tetap

bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri padaumumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.1871) Direksi meminta pendapat dan saran Dewan Komisaris atas rencana

melepaskan dan/atau menghapuskan aktiva tetap kecuali aktiva tetapbergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri padaumumnya sampai dengan 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan alasan dan

latar belakang yang memadai.2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau

penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, RUPS wajibmemberikan keputusan.

3) JIka setelah 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan atau penjelasan dandokumen secara lengkap dari Direksi diterima oleh RUPS, Dewan Komisaris

182 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf b, c, d

183Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf e

184Lihat Alur kerja


186

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 12187Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 9 huruf e dan f.


17/24

35

BOARD MANUAL

tidak memberikan rekomendasi, maka RUPS dapat memberikan keputusantanpa adanya rekomendasi dari Dewan Komisaris.

4) Direksi menindaklanjuti rencana untuk melepaskan dan/atau menghapuskanaktiva tetap kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazimberlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahunsetelahmendapatkan persetujuan RUPS

f. Melakukan tindakan yang belum ditetapkan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan (RKAP) termasuk perubahan RKAP, kecuali untuk perubahan posanggaran maupun peruntukannya wajib mendapatkan persetujuan DewanKomisaris.188dengan prosedur sebagai berikut189:

1) Direksi mengajukan permohonan atau penjelasan dan dokumen lengkap dari Direksi

kepada Dewan Komisaris untuk merubah penggunaan anggaran investasi yang telahditetapkan dalam RKAP atau Perubahan Anggaran dalam RKAP selain AnggaranInvestasi melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris yang dilengkapialasan dan latar belakang yang memadai.

2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan ataupenjelasan dan dokumen lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris dapat memberikanpersetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi atas rencana pengambilanpinjaman jangka pendek maupun jangka menengah/panjang yang diajukan Direksi. 190

3) Jika setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dandokumen lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan ataumeminta penjelasan dari Direksi atas rencana Direksi, maka Dewan Komisaris

dianggap menyetujui usulan Direksi.191

4) Direksi menindaklanjuti rencanca untuk merubah penggunaan anggaran investasi

yang telah ditetapkan dalam RKAP atau Perubahan Anggaran dalam RKAP selainAnggaran Investasi melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisarissetelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

g. Menetapkan blue print organisasi Perseroanh. Menetapkan dan mengubah logo Perseroani. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan

langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang berdampak bagiPerseroan.

j.

Pembebanan biaya Persersoan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatanyayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsungmaupun tidak langsung dengan Perseroan.

k. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan DewanKomisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yangmemberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategisyang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

188Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf l

189Lihat alur kerja

190

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10191 Ibid


18/24

36

BOARD MANUAL

l. Penetapan pagu pelimpahan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisarisuntuk mengambil keputusan atas suatu transaksi.

4.

Kewenangan Direksi yang wajib dimintakan Persetujuan RUPS 192a. Mengalihkan kekayaan Perseroan yaitu transaksi pengalihan kekayaan bersih Perusahaan

yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku dengan nilai transaksi lebih dari 50%(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi ataulebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; atau

b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan dengan nilai transaksi lebih dari 50%(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi ataulebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

5. Kewenangan Menjalankan Tindakan-Tindakan lainRUPS dapat menentukan pembatasan-pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam

Anggaran Dasar atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalamAnggaran Dasar. 193

E. Hak-Hak Direksi1.Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan,194 termasuk memberikan informasi

kepada publik.2.Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai

pemilikan serta mengikat perusahaan dengan pihak lain dan atau pihak lain denganPerusahaan dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang telah ditetapkan.195

3.Melakukan kebijakan kepengurusan Perusahaan. 196

4.Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji,pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para karyawan Perusahaanberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS. 197

5.Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaianPerusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 198

6.Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luarpengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Anggota Direksi yang khusus ditunjukuntuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendirimaupun bersama-sama atau kepada orang lain.199

7.Mengangkat seorang Sekretaris Perseroan.8.Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun

pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perseroan dengan pihak lain serta mewakiliPerseroan di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan pembatasan-pembatasan

192Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 13 jo Ayat 14



195Anggaran Dasar pasal 11 ayat 1

196Anggaran Dasar pasal 11 Ayat 2 a Angka 1

197Anggaran Dasar pasal 11 Ayat 2 b.Angka 3

198

AnggaranDasar Pasal 11 Ayat 2 b Angka 4199Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2 a Angka 2


19/24

37

BOARD MANUAL

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan /atauKeputusan RUPS. 200

9.Menerima gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatanyang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturanperundang-undangan. 201

10. Menerima insentif atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabilaperusahaan mencapai tingkat keuntungan. 202

F. Etika JabatanDalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direksi harus senantiasa bertindak sesuai denganetika jabatan sebagai berikut:1. Menghindari Terjadinya Benturan Kepentingan.

a. Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingandan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan yang dikelolanya. 203

b. Anggota Direksi wajib mengadakan, menyimpan dan mengisi Daftar Khusus yangberisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluaranya pada perusahaan lain. 204c. Anggota Direksi wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan,

dan Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam prosespengambilan keputusan Direksi yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Senantiasa Menjaga Kerahasiaan Informasi.a. Direksi bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan. 205b. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Direksi harus tetap

dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 206

3.

Tidak mengambil Keuntungan dan/atau Peluang Bisnis Perusahaan untuk DirinyaSendiri.

Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan, selain gajidan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Direksi, yang ditentukan oleh RUPS. 207

4. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusanRUPS. 208

5. KeteladananMemberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung

tinggi standar etika perusahaan.

G. Penetapan Kebijakan Pengelolaan Perusahaan oleh Direksi

200Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.a Angka 6




204UUPT Pasal 50



207

Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 20208Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 15 Ayat 1


20/24

38

BOARD MANUAL

1.Umuma. Setiap Kebijakan pengelolaan perusahaan yang belum memiliki standar baku, harus

diatur dalam suatu kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Direksi;b. Kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi dapat berupa suatu kebijakan yang ditetapkan

melalui rapat Direksi, atau dapat pula merupakan kebijakan yang ditetapkan secaraindividual tanpa adanya rapat Direksi.

2.Prinsip-Prinsip Kebijakan Pengelolaan PerusahaanDalam rangka menggunakan dan menjalankan hak dan kewajiban pengelolaan perusahaansehari-hari, Direksi wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:a. Dalam hal kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi secara kolegial 209 merupakan

sesuatu yang substansinya bersifat strategis maka kebijakan tersebut harus mendapatpersetujuan Rapat Direksi.

b. Apabila Anggota Direksi tidak mencapai kuorum untuk mengadakan Rapat Direksi,

namun harus mengambil keputusan yang bersifat strategis, dapat ditetapkan sebuahkebijakan yang bersifat sementara sampai diputuskan dalam Rapat Direksi selanjutnya.c. Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap Anggota Direksi

wajib mempertimbangkan prinsip-prinsp sebagai berikut:1) Itikad Baik;2) Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;3) Investigasi terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan pemecahan;4) Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan;

d. Dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, Direksi senantiasa mempertimbangkankesesuaian tindakan dengan rencana dan tujuan Perusahaan;

e. Pendelegasian wewenang Anggota Direksi kepada karyawan atau pihak lain untuk

melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan wajib dinyatakan dalam bentuktertulis dan disetujui oleh Direktur Utama;

f. Bentuk-bentuk kebijakan pengurusan Perusahaan seperti Surat Keputusan dan lain-lain, diatur dalam Dokumen-dokumen Perusahaan tersendiri.

H. Pendelegasian Wewenang di antara Anggota Direksi Perusahaan.1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

Perusahaan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalamRapat Direksi. 210

2. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perludibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk secara

tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak atas nama Direksi serta melaksanakantugas-tugas Direktur Utama. 211

3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlamadalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. 212

209Kolegial adalah setiap pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama. Lihat Penjelasan UU No 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberatasan Korupsi.210


Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 19212Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 20


21/24

39

BOARD MANUAL

4. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan,maka salah seorang Anggota DIreksi yang tertua dalam usia yang berwenang serta bertindakatas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. 213

5. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain DIrektur Utama berhalangan karena apapunjuga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota DIreksilaiinnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggotaDireksi yang berhalangan tersebut.

I. Pembagian Tugas Direksi1. Umum

Direksi bertugas secara kolektif, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakantugas dilakukan pembagian tugas di antara Anggota Direksi. 214 Oleh karena itu, sekalipuntelah dilakukan pembagian tugas, Direksi sebagai Organ Perusahaan (seluruh AnggotaDireksi secara Kolektif) mempunyai wewenang pengurusan atas tugas yang secara khusus

dipercayakan kepada seorang Anggota Direksi dan karenanya wajib melaksanakannya.

2. Pembagian Tugas DireksiPembagian tugas Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkanpembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang diantaraDireksi ditetapkan oleh Direksi. 215

3. Direktur Utamaa. Hak dan Wewenang

1)Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luarPengadilan setelah mendapatkan persetujuan rapat Direksi. 216

2)Menetapkan wakil/kuasanya sesuai ketentuan yang berlaku.217

3)Bersama-sama dengan Komisaris Utama menandatangani Surat saham dan surat

kolektif saham.218

b. TugasMengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Anggota Direksi, dalam hal:1. Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum perusahaan;2. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Perusahaan

secara menyeluruh;3. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan perusahaan;4. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan;

5. Menyampaikan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersamadengan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;

6. Menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabarantahunan dari rencana Jangka Panjang;


214UUPT 2007 Pasal 92 Ayat 5 jo Ayat 6.

215 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 24.



218 Anggaran Dasar Pasal 6 Ayat 8. Apabila Direktur Utama berhalangan maka ditandatangani oleh salah

seorang Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan,maka ditandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris.


22/24

40

BOARD MANUAL

7. Menyampaikan Laporan Tahunan dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun bukuPerusahaan di tutup kepada Pemegang Saham untuk memperoleh PengesahanRUPS;

8. Menyiapkan kebijakan umum Satuan Pengendalian Internal;9. Melakukan kebijakan umum Satuan Pengendalian Internal;10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan RUPS.

4. Hak, Wewenang dan Tugas Anggota DireksiPembagian hak, wewenang dan tugas anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dijabarkanlebih rinci dalam struktur organisasi.

J. Rapat Direksi 2191. Umum

a. Rapat Direksi adalah Rapat yang diselenggarakan oleh Direksi.

b. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatanusaha Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkanDireksi. 220

c. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.d. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang

Anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis untuk maksud itu oleh Direktur Utama. 221e. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan Rapat

Direksi, asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruhAnggota Direksi. 222

2.Jadwal dan Agenda Rapat

a. Rapat Direksi diadakan setiap kali diangap perlu,223

namun sekurang-kurangnya sekalidalam 1(satu) bulan. 224

b. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh: 2251)Seorang atau lebih anggota Direksi;2)Permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau3)Permintaan tertulis seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

c. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhakmewakili perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga)hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan

mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal pangilan dan tanggal rapat. 226d. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

227

219Anggaran Dasar Pasal 12







226



23/24

41

BOARD MANUAL

e. Setiap Anggota Direksi berhak untuk mengusulkan agenda-agenda bagi rapat yang akandilaksanakan.

f. Panggilan Rapat Direksi secara tertulis tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksihadir dalam rapat.228

g. Keputusan Rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidaktercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

h. Dalam pengambilan keputusan Rapat Direksi, apabila suara yang setuju dan tidak setujusama banyaknya, maka keputusan Rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketuaRapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertangungjawaban.

i. Setiap Anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1(satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.

j. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat sertabertanggung jawab atas hasil keputusan Rapat dan suara yang tidak sah dianggap tidakada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

k. Jika terdapat Anggota Direksi yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadapkeputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapatsebagai bentuk dari dissenting opinion.

3.Prosedur Kehadiran Rapata. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat,

apabila dihadiri oleh lebih dari (satu per dua) jumlah Anggota Direksi atau wakilnyayang sah. 229

b. Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Direksi lainnyaberdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. 230

c. Seorang Anggota Direksi hanya dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh Anggota Direksi

lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.231

4.Risalah Rapat Direksia. Setiap Rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapatnya;b. Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain

yang ditunjuk oleh Direksi serta salinannya diberikan kepada semua peserta rapat;c. Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat yang meliputi:

1)Acara, tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan2)Daftar Hadir3)Permasalahan yang dibahas4)Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas

permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang mengemukakanpendapat.

5)Proses pengambilan keputusan6)Keputusan yang ditetatpkan7)Dissenting opinion, jika ada

d. Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh anggota Direksiyang tidak hadir kepada Anggota Direksi lainnya (jika ada);



230



24/24

42

e. Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota DIreksi yang ditunjuk oleh dan dariantara mereka yang hadir mendatangani risalah rapat asli;

f. Risalah Rapat asli dapat ditunjukkan kepada setiap anggota Dewan Komisaris danDireksi apabila diminta 232

K. Sekretaris Perusahaan1.Tugas

a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan investor,penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbataspada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham, serta Risalah Rapat Direksi maupunRUPS;

b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat(public relation);

c. Melakukan pembinaan dan pengendalian kepatuhan hukum, perundang-undangan dan

tata kelola perusahaan dalam rangka memastikan terpenuhinya ketentuan yang telahditetapkan;d. Melakukan pengelolaan administrasi Perusahaan untuk memberikan dukungan bagi

Direksi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya;e. Mempertangungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama.

232Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 21 Ayat 4 jo Ayat 7 dan Pedoman GCG dari

Komite Nasional Kebijakan Governance.

Documents

Bab IV Direksi v-rev