Upload
lamminh
View
220
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Modul Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berbasis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010
60
BAB IV
PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN
Deskripsi :
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, di mulai pada
pemahaman hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU
Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 yang materi muatannya
sebagai dasar unuk penyusunan Standar Pelayanan Minimal. Kemudian pada
bab 4 ini akan dibahas Langkah – Langkah Penyusunan Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan mulai tingkat desa sampai dengan kabupaten/kota.
Pokok Bahasan : Pelayanan Publik Bidang Kesehatan
Waktu : 3 (tiga) kali tatap muka pelatihan (selama 270 menit).
Tujuan : Membangun pemahaman dan skill praja mengenai
Tata cara Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan.
Metode : Praktek (Diskusi, dan tugas terstruktur).
Modul Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berbasis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010
61
4.1. Tahapan Pemberian Pelayanan Publik dalam Bentuk Program Pelayanan
Dasar Bidang Kesehatan.
Bentuk program pelayanan dasar melalui standar pelayanan minimal berupa
target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditentukan oleh kementerian terkait
yang ditetapkan melalui peraturan menteri atau keputusan menteri. Standar
pelayanan minimal dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
1) Mengacu atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
2) Menyusun Instrumen;
3) Mengumpulkan Data;
4) Mengolah dan Menganalisis Data;
5) Membuat Kesimpulan;
6) Menyusun Kebijakan;
7) Implementasi dan Monitoring ;
Tahapan-tahapan pelayanan dasar melalui standar pelayanan minimal
berupa target Standar Pelayanan Minimal tersebut secara rinci dapat dijelaskan
sebagai berikut :
4.1.1. Kebijakan Kementerian Kesehatan
Penyelenggarakan pelayanan bidang pendidikan berdasarkan SPM merupakan
tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan SPM Bidang Kesehatan dilakukan
oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi
yang dibutuhkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
741/MENKES/PER/VII/2008 Tahun 2008 meliputi:
Modul Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berbasis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010
62
Indikator, Nilai dan Batas Waktu Bidang Kesehatan
( Kepmenkes No 741/Menkes/Per/II/2008)
No Jenis Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal Batas
Waktu
Pencapaian
(Tahun) Indikator Nilai
1 2 3 4 5
I
Pelayanan Kesehatan Dasar
1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.
95%
2015
2. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi
yang ditangani.
80% 2015
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh
bidan atau tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan.
90 % 2015
4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas 90% 2015
5. Cakupan neonatal dengan komplikasi
yang ditangani.
80% 2010
6. Cakupan kunjungan bayi. 90% 2010
7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal
Child Immunization (UCI).
100% 2010
8. Cakupan pelayanan anak balita. 90% 2010
9. Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin.
100% 2010
10. Cakupan Balita gizi buruk mendapat
perawatan.
100% 2010
11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD
dan setingkat.
100% 2010
12. Cakupan peserta KB Aktif. 70% 2010
13. Cakupan Penemuan dan penanganan
penderita penyakit.
100% 2010
14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin.
100% 2015
II Pelayanan Kesehatan
Rujukan
15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin.
100% 2015
16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1
yg harus diberikan sarana kesehatan (RS)
di Kab/Kota.
100 % 2015
III Penyelidikan
epidemiologi dan
Penanggulangan KLB
17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi <24 jam.
100% 2015
IV Promosi kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
18. Cakupan Desa Siaga Aktif.
80 %
2015
Modul Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berbasis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010
63
4.1.2. Penyusunan Instrumen
Pelayanan dasar berbasis Standar Pelayanan Minimal diawali
dengan penyusunan instrument setelah berdasarkan peraturan perundang-
undangan, hal ini karena untuk mengetahui terlebih dahulu kondisi
sebenarnya Standar Pelayanan Minimal yang merupakan awal dari
pelayanan dasar.
Instrumen merupakan alat ukur yang baik dan digunakan untuk
mengukur pelayanan dasar sebagai bahan kebijakan dalam menentukan
standar pelayanan minimal. Penyusunan instrumen pelayanan dasar
melalui standar pelayanan minimal berupa target Standar Pelayanan
Minimal bidang kesehatan berdasarkan varibel dan indikator Keputusan
Menteri Kesehatan, sebagai berikut :
NO Jenis Cakupan Jumlah
Total
Realisasi/ Cakupan Yang
Terlayani
%
1 2 3 4 5
1 Cakupan kunjungan ibu hamil
K-4
2 Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani
3
Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
4 Cakupan pelayanan nifas
5 Cakupan neonatal dengan
komplikasi yang ditangani
6 Cakupan kunjungan bayi
7
Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI)
8 Cakupan Pelayanan anak balita
9
Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia
6-24 bulan keluarga miskin
10 Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan
11 Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat
Modul Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berbasis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010
64
1 2 3 4 5
12 Cakupan peserta KB aktif
13 Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien miskin
16
Cakupan pelayanan Gawat Darurat
level 1 yang harus diberikan sarana
kesehatan (RS) di Kabupaten/kota
17
Cakupan desa/kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemologi < 24 jam
18 Cakupan desa siaga aktif
Instrumen di atas merupakan program SPM bidang kesehatan yang dalam
pelaksanaannya ada yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam peningkatan
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatn. Hal ini dikarenakan, hasil yang dicapai
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan belum optimal terpenuhi dan cenderung
Pemerntah Desa, Kelurahan sering diabaikan atau tidak dilibatkan untuk berperan akatif
dalam bidang kesehatan. Upaya pelayanan dasar melalui pendekatan SPM dengan
melibatkan pemerintah desa, diharapkan dapat membantu ketertinggalan desa dibidang
kesehatan melalui SPM bidang kesehatan.
4.1.3. Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang diperlukan pemberian
pelayanan publik kepada masyarakat melalui pendekatan Standar Pelayanan Minimal
berupa : berupa catatan, laporan peraturan-peraturan maupun data sekunder lainnya yang
berhubungan dengan data yang dibutuhkan. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa
perundang-undangan, catatan, laporan arsip dan buku-buku, profil desa, kelurahan
kecamatan, buku kabupaten/kota dalam angka dan media-media lain yang dapat
dipergunakan untuk keabsahan data.
Modul Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berbasis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010
65
4.1.4. Mengolah dan Menganalisis Data
Dalam pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sampai pemerintah
desa, maka Pemerintah Kabupaten perlu melakukan perencanaan program yang matang
sesuai dengan kebutuhan bidang kesehatan di Kabupaten dan menyusun sebuah
manajemen strategi untuk mengelola sumber daya yang ada saat ini dalam mewujudkan
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan.
Untuk menentukan pencapaian SPM bidang kesehatan berdasarakan Keputusan
Menteri Kesehatan digunakan alat ukur sebagaimana daftar tabel berikut :
Tabel Penentuan Nilai SPM Bidang Kesehatan
No
INDIKATOR
RUMUS
1 2 3
a. Cakupan Ibu Hamil K-4 Cakupan : Jml Ibu Hamil yg memperoleh pelayanan-pelayanan antenatal K4 disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu -------------------------------------------- X 100% Jml Sasaran ibu hamil di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama
b. Cakupan komplikasi kebidanan Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan definitif disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ------------------------------------------ X 100% Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
c. Cakupan pertolongan persalinan oleh
bidan atau tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan.
Jml ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga jesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ---------------------------------------------- X100% Jml Seluruh sasaran di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama
d. Cakupan pelayanan Ibu Nifas
Jml ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu --------------------------------------------- X100% Seluruh ibu nifas dalam kurun waktu yang sama
Modul Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berbasis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010
66
1 2 3
e. Cakupan neonatal dengan komplikasi
yang ditangani.
Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani ------------------------------------------- X 100% Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada
f. Cakupan kunjungan bayi.
Jml bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ------------------------------------------- X100% Jml seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama
g. Cakupan Desa/Kelurahan Universal
Child Immunization (UCI).
Jml Desa/kelurahan UCI ---------------------------------- X 100 % Seluruh desa/kelurahan
h. Cakupan pelayanan anak balita.
Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu --------------------------------------------- X100% Jml seluruh bayai lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama
i. Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin.
Jml anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI -------------------------------------------- X 100% Jml seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
j. Cakupan Balita gizi buruk mendapat
perawatan.
Jml balita gizi buruk yang dirawat ---------------------------------------------- X 100% Jml balita gizi buruk yang ditemukan
k. Cakupan penjaringan kesehatan siswa
SD dan setingkat.
Jml murid SD dan setingkat yg diperiksa Kesehatan oleh tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu -------------------------------------------- X100% Jml murid SD dan setingkat di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama
l. Cakupan peserta KB Aktif.
Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu --------------------------------------------- X100% Seluruh pasangan usia subur di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama
Modul Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berbasis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010
67
1 2 3
m. Cakupan Penemuan dan penanganan
penderita penyakit.
Jml kasus AFP non polio yg dilaporkan -------------------------------------------- X 100% Jml pnduduk < 15 tahun
n. Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin.
Jml kunjungan pasien miskin di sarker strata I -------------------------------------------- X 100% Jml seluruh miskin di kab Poso
o. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin.
Jml kunjungan pasien miskin di sarker strata 2 dan strata 3 -------------------------------------------- X 100% Jml seluruh miskin di kab Poso
p. Cakupan pelayanan gawat darurat
level 1 yg harus diberikan sarana
kesehatan (RS) di Kab/Kota.
Pelayanan gawat darurat level 1 -------------------------------------------- X 100% Jml RS Kab. Poso
q. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi <24 jam.
Jml KLB di desa/kel yg ditangani <24 jam Dalam periode tertentu ----------------------------------------------------- X100% Jml KLB di desa/kel yg terjadi pd periode Yg sama
r. Cakupan Desa Siaga Aktif. Jml Desa Siaga Aktif.
------------------------------------ X 100%
Jml Desa Siaga yg dibentuk
Modul Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berbasis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010
68
4.1.5. Kesimpulan dan menyusun kebijakan
Berdasarkan ketentuan di atas dan analisa dapat diketahui pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Kabupaten/kota (Kecamatan, Desa/Kelurahan) sementara, bidang
pendidikan sebagai bahan kebijakan yang akan diambil seperti tabel berikut :
1. Kewenangan
Wajib Jenis Pelayanan Indikator SPM
Standar
Nasional Waktu
Keterangan
Capai
SPM
ybs
Kurang/
lebih
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Dasar
1) Cakupan Ibu Hamil
K-4
95%
2015
2) Cakupan komplikasi
kebidanan
80% 2015
3) Cakupan
pertolongan
persalinan oleh
bidan atau tenaga
kesehatan yang
memiliki
kompetensi
kebidanan.
90 %
2015
4) Cakupan pelayanan Ibu
Nifas 90% 2015
5) Cakupan neonatal
dengan komplikasi yang
ditangani.
80% 2010
6) Cakupan kunjungan
bayi. 90% 2010
7) Cakupan
Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI).
100% 2010
8) Cakupan pelayanan
anak balita. 90% 2010
9) Cakupan pemberian
makanan pendamping
ASI pada anak usia 6-
24 bulan keluarga
miskin.
100% 2010
10) Cakupan Balita gizi
buruk mendapat
perawatan.
100% 2010
11) Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD
dan setingkat.
100% 2010
12) Cakupan peserta KB
Aktif. 70% 2010
Modul Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berbasis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010
69
1 2 3 4 5 6 7 8
13) Cakupan Penemuan
dan penanganan
penderita penyakit.
100% 2010
14) Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin.
100% 2015
II. Pelayanan
Kesehatan Rujukan
15) Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin.
100% 2015
16) Cakupan pelayanan
gawat darurat level 1
yg harus diberikan
sarana kesehatan (RS)
di Kab/Kota.
100 % 2015
III. Penyelidikan
Epidemiologi dan
Penanggulan
KLB
17) Cakupan
Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan
penyelidikan
epidemiologi <24 jam.
100% 2015
18) Cakupan Desa Siaga
Aktif.
80 %
2015
Keterangan :
Kolom 7 : diisi data yang telah dianalisis berdasarkan rumus yang tersedia pada Tabel
Penentuan Nilai SPM Bidang Kesehatan;
Kolom 8 : diisi perbandingan antara kolom 5 dengan kolom 7, atau jumlah selisih antara
kolom 5 dan kolom 7 untuk mengetahui hasil yang telah dicapai jika
dibandingkan dengan nilai standar nasional.
Kebijakan Pelayanan Dasar berbasis Stantar Pelayanan Minimal pada prinsipnya
ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian masing-masing. Stantar Pelayanan
Minimal bidang kesehatan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan berupa Keputusan
Menteri Kesehatan, kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau tertuang secara
khusus dalam Peraturan Daerah tentang Stantar Pelayanan Minimal.
Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Pelayanan Dasar
berbasis Stantar Pelayanan Minimal membantu dalam pengumpulan data yang
instrumennya sudah dijelaskan di atas, sebagai bahan kebijakan pemerintah
kabupaten/kota, sehingga dalam penentuan Stantar Pelayanan Minimal dapat ditentukan
Modul Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berbasis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010
70
sesuai dengan potensi dan karakteristik kabupaten/kota yang bersangkutan dengan basis
pada tingkat pemerintahan yang paling bawah.
4.1.6. Implementasi dan Monitoring
Pelayanan Dasar berbasis Stantar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan dalam
dalam implementasinnya dapat dimulai dari desa/kelurahan, hal ini untuk melibatkan
semua unsur yang ada serta untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Pelayanan
Dasar berbasis Stantar Pelayanan Minimal secara bertahap, mulai dari desa/kelurahan
sampai kabupaten/kota. Selain itu untuk memudahkan pengawasan dan mengetahui
secara rinci perkembangan hasil pelaksanaan Pelayanan Dasar berbasis Stantar Pelayanan
Minimal setiap bulan dengan jelas lokasinya. Berdasarkan penjelasan dimaksud dapat
diketahui kinerja pelaksana pelayanan publik secara jelas dan rinci.
Untuk memudahkan pemahaman implementasi dan monitoring secara rinci
dalam Pelayanan Dasar berbasis Stantar Pelayanan Minimal dapat dilakukan dengan cara
seperti tabel berikut :
Penerapan SPM Kab/Kota : ………………… Bulan :………….…..
No.
Kab/Kota,
Kelurahan/Desa
Data Hasil
Nilai
Perbulan (%) Nilai SPM Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah
Keterangan Daftar isian dan tabel Implementasi SPM secara keseluruhan :
a) Penerapan…. (diisi penerapana SPM sesuai kebutuhan mulai dari Desa s.d.
Kab/Kota);
b) Bulan :……… ( diisi nama bulan mulai sesuai kebutuhan dari bulan Januari s.d.
Desember dalam waktu periode tahun yang bersangkutan);
c) Kolom 1 : disii nomor urut;
d) Kolom 2 : diisi nama lokasi sesuai tingkatan masing-masing;
e) Kolom 3, 4 : diisi keperluan data yang dibutuhkan sesuaikan dengan jenis data
yang diperlukan masing-masing tingkatan mulai desa s.d. kabupaten/kota;
Modul Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berbasis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010
71
f) Kolom 5 : diisi hasil nilai perbulan berdasarkan tata cara perhitungan yang telah
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
741/MENKES/PER/VII/2008;
g) Kolom 7 : diisi sesuai kebutuhan, misal untuk mengetahui perbandingan antara
kolom 5 dengan kolom 6.
4.2. Peran Pemerintahan Desa dalam SPM Bidang Kesehatan
Pelayanan dasar melalui pendekatan standar pelayanan minimal bidang
kesehatan, peran pemerintah desa/kelurahan dapat melakukan, hal-hal sebagai berikut :
a) membantu pendataan dan memberi informasi mengenai kondisi kesehatan di
desa/kelurahan;
b) memberikan masukan dan pengawasan untuk implementasi standar pelayanan
minimal kesehatan;
c) membantu mensosialisasikan pelaksanaan program standar pelayanan minimal
bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan;
c). melaporkan permasalahan-permasalahan bidang kesehatan lingkup desa/kelurahan;
Peran serta pemerintah desa dan kelurahan dalam bidang kesehatan diharapkan
dapat mengatasi kekurangan-kukurangan dan permasalahan dasar yang terjadi di desa,
seperti : kekurangan gizi, tidak dapat berobat, kekurangan kesehatan, dan sebagainyan.
Peran pemerintah desa cukup besar sekali jika dilibatkan didalam pemberian pelayanan
kesehatan lingkup desa/kelurahan, tidak seperti sekarang pemerintah desa cenderung
diabaikan, sehingga permasalahan kesehatan di desa selalu tertinggal atau terjadi
kesenjangan yang cukup besar antara desa dan kota.
Modul Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berbasis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010
72
Pertemuan VIII
1. Jelaskan dan diskusikan Jenis dan materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 !
2. Praktek Menyusun Penyempurnaan Instrumen Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan!
3. Praktek Pengisian Data berdasarkan Instrumen yang ada;
Pertemuan ke IX & X
1. Praktek Menganalisis Data berdasarkan rumus yang telah ditentukan !
2. Praktek Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
a. Kelompok 1 Tingkat Kabupaten
b. Kelompok 2 Tingkat Kecamatan
c. Kelompok 3 Tingkat Desa