Upload
phamdat
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB IV
EVALUASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI LEMIGAS
IV. 1 Objek Penelitian dan Evaluasi mekanisme PPN di LEMIGAS
LEMIGAS merupakan Instansi Pemerintah yang tidak bertujuan untuk mencari
keuntungan, LEMIGAS merupakan Bendahara Pemerintah yang melakukan
pemungutan pajak. LEMIGAS juga telah menjadi Pengusaha Kena Pajak dan
dikukuhkan pada tanggal 11 Mei 1990 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Kebayoran Lama. LEMIGAS sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai hak
dan kewajiban yang harus dilaksanakan terkait dengan penerapan Pajak pertambahan
Nilai menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut :
1. Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai
transaksi atas penyerahan Barang Kena Pajak atau pemberian Jasa Kena Pajak
di dalam Daerah Pabean.
2. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau
pemberian Jasa Kena Pajak.
3. Menyetorkan setoran Pajak Terutang ke Kas Negara selambat-lambatnya akhir
bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
4. Menyampaikan Laporan Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat
Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir
Masa Pajak.
1
5. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapi dan tertib.
6. Menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuan perusahaan mengenai
perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak.
7. Melampirkan Daftar Ringkasan Pembelian dan Daftar Ringkasan Penjualan
pada Surat Pemberitahuan Masa apabila diminta.
LEMIGAS sebagai Instansi Pemerintah diwajibkan mempunyai 2 (dua) Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu NPWP Pajak Keluaran dan NPWP Pajak Pungutan,
dan untuk masing-masing Bendahara Pemerintah dibedakan NPWP-nya yaitu :
1. Bendahara Penerimaan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
01.061.063.2.013.000 bagian Bendahara Penerimaan mempunyai tugas
menerima penerimaan Jasa Teknologi serta melakukan pemungutan,
penyetoran, dan pelaporan PPN Keluaran.
2. Bendahara Pengeluaran dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
00.011.566.7.013.000 bagian Bendahara Pengeluaran melakukan
pembayaran atas seluruh pembiayaan operasional Lemigas serta melakukan
pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN Pungutan.
Untuk masing-masing Bendahara, melaporkan pajak terkait dengan pekerjaannya
sebagai berikut :
1. Bendahara Penerimaan melaporkan e-SPT PPN 1111
2. Bendahara Pengeluaran melaporkan e-SPT PPH Pasal 21, PPH Pasal 22, PPH
Pasal 23, PPH Pasal 4 ayat (2), dan PPN PUT.
2
LEMIGAS yang merupakan instansi pemerintah tidak dapat melakukan
pengkreditan pajak, dikarenakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) tidak dapat dikreditkan oleh LEMIGAS tidak ada dalam LEMIGAS
seperti di perusahaan-perusahaan pada umumnya yang dapat melakukan pengkreditan
Pajak Masukan dengan cara Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan dan hasil dari
penghitungan tersebut dapat diketahui nominal yang dapat dikreditkan menjadi Pajak
Masukan. Dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai di instansi pemerintah ini karena
merupakan Pengusaha Kena Pajak pada saat melakukan pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib
menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar (kurang bayar) ke
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
Dalam hal pemotongan Pajak Pertambahan Nilai Bendahara Pemerintah pada saat
pembayaran yang dilakukan oleh rekanan kepada Bendahara Pemerintah dan pada saat
itu juga dilakukan pemotongan pajak oleh Bendahara Pemerintah, pada hari itu juga
dilakukan penyetoran ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.
Sedangkan untuk pelaporan atas pemungutan PPN dan PPnBM Bendahara Pemerintah
harus melaporkan pajak atas penerbitan invoice dan Faktur Pajak ke KPP Pratama
Kebayoran Lama pada akhir bulan berikutnya sesuai Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009.
IV. 2 Prosedur Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa di LEMIGAS
Pertama-tama pelaksana kegiatan menyiapkan pengajuan permintaan barang
3
atau jasa sesuai dengan spesifikasi, jumlah yang dibutuhkan oleh pemakai barang atau
jasa di dalam Formulir Permintaan Barang atau Jasa (F.9.P.01-A), dan diajukan kepada
Penanggung Jawab Kegiatan untuk disetujui. Setelah disetujui Penanggung Jawab
Kegiatan (PJK) melakukan kajian terhadap permintaan barang atau jasa, kemudian
menyiapkan pemberian persetujuan permintaan pengadaan barang atau jasa dalam
Formulir Permintaan Pengadaan Barang atau Jasa (F.09.P.01.B/F.09.P.01.C) untuk
mendapatkan persetujuan dari Koordinator Kegiatan. Koordinator Kegiatan
memberikan persetujuan terhadap permintaan pengadaan barang atau jasa, selanjutnya
mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Pembuat Komitmen
menetapkan paket-paket pekerjaan sesuai dengan pengajuan permintaan barang atau
jasa dari Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) dan memerintahkan kepada panitia atau
pejabat pengadaan barang atau jasa untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa,
melakukan verifikasi anggaran sebelum memerintahkan ke pejabat atau panitia
pengadaan barang atau jasa untuk melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa.
IV.2.1 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa yang Dilakukan oleh LEMIGAS
Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pertama-tama adanya
permintaan barang atau jasa dari user (pegawai atau kelompok) yang diajukan kepada
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan media permintaan pengadaan barang atau
jasa. Panitia Pengadaan Barang atau Jasa melaksanakan pemilihan penyediaan barang
atau jasa sampai dengan menyiapkan Usulan Penetapan Penyedia Barang atau Jasa dan
Kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Pembuat Komitmen
4
menerbitkan Surat Penetapan Penyedia Barang atau Jasa. Pejabat Pembuat Komitmen
bersama Pemasok menandatangani kontrak, selanjutnya salinan kontrak diserahkan
kepada Koordinator Pelaksana Kegiatan dan Urusan Keuangan, untuk kontrak asli
sebagai arsip disimpan dan menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen dan
salinan/copy berada pada Urusan Keuangan.
Adapun yang harus diperhatikan terkait dengan pengadaan barang atau jasa
tersebut, untuk penyediaan barang atau jasa berbahaya dan beresiko, penyedia barang
atau jasa sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kepada pemeriksa/penerima barang
atau jasa, untuk barang habis pakai diserahkan ke Suburusan Gudang untuk dicatat
dalam aplikasi persediaan, kemudian diserahkan kepada pemakai disertai kartu barang
persediaan dan bon permintaan barang sebagai Laporan Persediaan Pemakaian (stock
Opname), dan untuk barang yang mempengaruhi hasil pengujian atau produk (barang
khusus). Dengan adanya perjanjian kontrak antara Lemigas dengan rekanan di dalam
perjanjian kontrak tersebut sudah terdapat nilai kontrak dan sudah termasuk pajak.
Setelah kontrak telah disetujui kemudian dibuatkan kontrak kerja sama oleh Tim Invoice
(perjanjian).
Adanya invoice diketahui pembayaran yang harus dibayarkan oleh pihak
pengguna, setelah itu pengguna melakukan pembayaran sejumlah nilai kontrak dan
sudah termasuk pajak, tagihan atau invoice tersebut di cek oleh Tim Penguji jika telah
sesuai dan benar maka kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai
bukti bayar, dan SPM dikirimkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Jika pembayaran atas pengadaan barang atau jasa di bawah Rp10.000.000,00 maka
Bendahara Pengeluaran menggunakan Uang Persediaan yang dikirimkan setiap
5
tahunnya dari pemerintah, dan sifat Uang Persediaan (UP) tidak dibatasi dan yang telah
adanya pembayaran atas pengadaan barang atau jasa maka pajak dipungut oleh
Bendahara Pengeluaran.
Jika pengadaan barang atau jasa di atas Rp10.000.000,00 yang membayarkan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Setelah Surat Perintah Membayar
(SPM) dikirim ke Kas Negara maka oleh Kas Negara ditransfer sejumlah uang ke
rekening Rekanan setelah dipotong pajak yang dipungut oleh KPPN. Kemudian bukti
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diambil ke KPPN oleh petugas pengantar SPM
lalu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diberikan ke Bendahara Pengeluaran untuk
dicatat dan dibukukan. Bendahara Pengeluaran mengirimkan formulir Faktur Pajak dan
Surat Setoran Pajak kepada Tim Pajak dan Tim Pajak membuatkan Surat Pemberitahuan
(SPT) dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama
Invoice. Pada akhir bulan berikutnya Lemigas wajib melakukan penyetoran dan
pelaporan pajak.
IV.3 Prosedur Pembelian Barang atau jasa di LEMIGAS
Adanya pembelian barang atau jasa dikarenakan permintaan barang atau jasa dari
user (masing-masing divisi misalnya bagian Tata Usaha, bagian Eksplorasi, bagian
Eksploitasi). Permintaan barang atau jasa dilihat terlebih dahulu oleh Tim Penguji dan
dilihat PAGU (Patokan Ganti Uang) tersedia atau tidak, jika telah disetujui oleh Tim
Penguji maka dilanjutkan ke bagian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas
untuk mengambil keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas
6
beban belanja negara dan juga melakukan kegiatan penyelenggaraan belanja negara
serta komitmen kepada perusahaan, jika dari pihak PPK menyetujui permintaan barang
atau jasa, Panitia Pengadaan Barang atau Jasa akan melakukan proses lelang jika
pembelian barang atau jasa diatas Rp100.000.000,00 dan bisa juga melakukan
penunjukkan langsung ke rekanan jika pembelian di bawah Rp100.000.000,00
sedangkan untuk pembelian barang atau jasa dibawah Rp 10.000.000,00 maka
menggunakan Uang Persediaan (UP) yang akan dibayarkan oleh Bendahara
Pengeluaran. Jika lelang diadakan rapat lelang dan panitia lelang yang mengadakan
lelang yaitu panitia lelang. Tetapi jika penunjukkan langsung maka Rekanan ditunjuk
langsung oleh pihak pengadaan barang atau jasa, sudah dilakukan penunjukkan maka
diterbitkan Surat Perintah kerja (Surat Perjanjian).
Setelah pekerjaan selesai pihak ketiga (rekanan) mengajukan dokumen permintaan
pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak LEMIGAS, dokumen tersebut antara lain
meliputi : Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang atau
Jasa, kuitansi dan Faktur Pajak Permohonan Pembayaran, dan lain-lain sebagai proses
permintaan pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak LEMIGAS. Setelah dokumen
diuji kebenarannya oleh Tim Penguji Tagihan sebagai dasar pembuatan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan
diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta 2 dalam proses
ini untuk penunjukkan langsung dan lelang sama prosesnya seperti ini.
Jika KPPN sudah menguji dokumen tagihan SPM maka diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) ini dilakukan jika pembayaran langsung oleh KPPN yang
transaksinya diatas Rp10.000.000,00 dan jika transaksi dibawah Rp10.000.000,00 maka
7
mekanisme yang digunakan Ganti Uang atau Uang Persediaan, dalam hal ini terlebih
dahulu harus ada persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pengeluaran
dana dalam hal pembelian barang atau jasa yang dilakukan. Dalam hal Uang Persediaan
ini yang diberikan oleh pemerintah hanya boleh untuk membiayai pembelian barang
atau jasa tidak diperbolehkan untuk membayar belanja modal (lemari, komputer, meja)
dan belanja pegawai (gaji dan honor pegawai).
IV.3.1 Pencatatan Atas Transaksi Pembelian Barang atau Jasa
Pencatatan atas transaksi pembelian barang atau jasa di Lemigas, jika dokumen
pembayaran untuk pembelian yang melalui Uang Persediaan akan dicatat ke dalam
Buku Pembantu Kas Tunai. Dokumen pembayaran dicatat ke dalam Buku Kas Umum
dan Buku Pembantu seperti Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Uang
Persediaan, Buku Pembantu Langsung Bendahara yang digunakan dalam pembayaran
honor dan gaji karyawan dan perjalanan dinas. Dalam hal pencatatan jurnal transaksi
sangat berbeda dengan perusahaan swasta pada umumnya.
Jurnal yang digunakan dalam pembelian di LEMIGAS jika terdapat transaksi
pembelian barang atau jasa melalui rekanan dan pembelian barang atau jasa
tersebut sudah terdapat besarnya nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
contohnya pembelian alat tulis kantor jurnalnya sebagai berikut :
8
Potongan pajak atas pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer a.n. PT. Prima Usaha
Mandiri
PPN Rp 8.641.150
PPh Pasal 22 Rp 1.296.173 Rp 9.937.323
Setoran Pajak atas pembelian alat tulis kantor
dan bahan komputer Rp 9.937.323
Dibandingkan dengan jurnal umum pembelian yang sudah termasuk PPN dalam
perusahaan swasta pada umumnya contohnya sebagai berikut :
Ayat jurnal pembelian barang dagang secara kredit atau kas :
Pembelian xxxx
PPN Masukan xxxx
Utang Usaha/kas xxxx
IV.3.2 Prosedur Pembayaran untuk Pembelian Barang atau Jasa
Dalam LEMIGAS pembayaran melalui dua cara yaitu Langsung dan Uang
Persediaan. Jika menggunakan pembayaran secara langsung jika transaksi di atas Rp
10.000.000,00 atas dasar permintaan dari LEMIGAS ada Surat Perintah Kerja (SPK),
Berita Acara Penerimaan Barang atau Jasa, Nomor Pokok Wajib Pajak, Rekening
rekanan. Jika transaksi di bawah Rp 10.000.000,00 maka menggunakan Uang
Persediaan (UP) yang akan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan batas
9
maksimum pembayaran yang boleh dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Rp
20.000.000,00 dan Uang Persediaan tidak bisa digunakan dalam pembelian belanja
pegawai dan belanja modal. Pada pola pembayaran pengadaan barang dan jasa
dilakukan dimulai saat pembuatan kontrak dan dimasukkan perhitungan pajak terlebih
dahulu untuk Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa ke dalam kontrak yang akan
dibuat. Setelah kontrak dibuat tagihan di cek oleh Tim Penguji kemudian dibuatkan
Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Membayar di dalam Bendahara
Pengeluaran terdapat 4 yaitu :
1. SPM Uang Persediaan.
2. SPM Tambahan Uang Persediaan sebagai tambahan persediaan untuk 1 bulan
dan tidak bisa di daur ulang.
3. SPM Ganti Uang Persediaan.
4. SPM Langsung, uang yang dibayarkan langsung kepada pihak ketiga, yang
ditandatangani P2SPM dan dikirimkan Surat Perintah Membayar ke Kas
Negara.
Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) dikirimkan ke Kas Negara, maka akan
dibayarkan oleh Kas Negara sejumlah uang ke rekening rekanan setelah dipotong pajak.
Kemudian jika telah dibayarkan maka bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
diambil oleh petugas pengantar SPM dan di antarkan ke Bendahara Pengeluaran untuk
dilakukan pencatatan dan pembukuan. Jika telah dicatat dan dibukukan maka Bendahara
Pengeluaran mengirimkan formulir Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) kepada
Tim Pajak dan Tim Pajak membuatkan Surat Pemberitahuan Massa PPN dan
melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama.
10
IV.4 Prosedur Penyerahan Jasa di Lemigas
Dalam LEMIGAS terdapat 5 user yang berhubungan langsung dengan Pelayanan
Jasa Teknologi dan Jasa Laboratorium. Dari kedua jenis pelayanan tersebut terdapat
pengguna layanan yang bekerja sama dengan LEMIGAS dan yang berhak berhubungan
dengan pengguna layanan adalah user. LEMIGAS mempunyai lima (5) bagian yaitu
KP3 Eksplorasi, KP3 Eksploitasi, KP3 Proses, KP3 Aplikasi, KP3 Teknologi. Setelah
itu KP3 mengajukan ke keuangan untuk dibuatkan penagihan atau invoice, jika
perjanjian sudah disetujui dan kontrak telah terikat. Dalam perjanjian tersebut terdapat
Service Report, Purchase Order, Kontrak, Laporan Hasil Usaha dan dokumen-dokumen
tersebut harus diberikan kepada user. Jika telah dilakukan pembayaran oleh perusahaan
di dalam invoive tersebut terdapat nilai netto dan PPN, nilai netto tersebut akan
dimasukkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Pertambahan
Nilai sebagai Laporan Pajak yang direkonsiliasikan dengan Tim pajak.
IV.4.1 Prosedur Pencatatan atas Penyerahan Jasa
LEMIGAS melakukan penjualan bukan berupa barang melainkan penyerahan
jasa, dalam hal pencatatan atas penyerahan jasa tidak dibuatkan jurnal seperti di
perusahaan swasta, di dalam LEMIGAS pada bagian Bendahara Penerimaan melakukan
pencatatan jika telah diterima pembayaran dari invoice yang ditagihkan kepada
perusahaan, dan pembayaran tersebut dimasukkan ke dalam Buku Kas.
Contoh dari pencatatan penghasilan sebagai berikut :
11
PT. Volvo Indonesia penerimaan invoice nomor m.007932
1.5.20.4.39.2011.351 Rp 10.695.000
Rp 1.069.500 Rp 11.764.500
Sedangkan untuk perusahaan swasta pada umumnya digunakan jurnal umum
untuk penjualan dan sudah termasuk PPN sebagai berikut :
Penjualan barang dagang secara kredit :
Piutang Usaha xxxx
PPN Keluaran xxxx
Penjualan xxxx
IV.4.2 Prosedur Penerimaan Pembayaran
Penerimaan pembayaran di LEMIGAS jika pihak perusahaan telah melakukan
pembayaran dari invoice yang diterbitkan oleh LEMIGAS, maka pembayaran tersebut
dikirimkan ke rekening LEMIGAS setelah mendapatkan pembayaran sebesar netto dan
pajaknya, pajak dan jumlah netto yang dipotong dan dipungut oleh Bendahara
Penerimaan akan disetorkan ke Kas Negara dan akan dilakukan pembukuan ke dalam
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
IV.5 Timbulnya Pajak Terutang dan Tempat Terutangnya Pajak di Lemigas
12
Timbulnya pajak terutang apabila pada saat penyerahan mendahului pembayaran,
saat terutangnya pajak adalah pada saat penyerahan. Apabila pembayaran diterima
sebelum penyerahan, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. Dalam hal
timbulnya pajak terutang pada saat LEMIGAS melakukan pembelian jika LEMIGAS
melakukan pengadaan barang atau jasa, pada saat barang diserahkan oleh pihak
perusahaan. Jika pada saat penjualan terutangnya pajak ketika LEMIGAS menerbitkan
Faktur Pajak, setelah terbit Faktur Pajak timbul hutang pajak. Hutang PPN timbul atas
penerbitan faktur Pajak baik oleh LEMIGAS maupun rekanan. Tempat terutangnya
pajak, pada saat penjualan ditentukan saat penyerahan Jasa Teknologi kemudian
diterbitkan Faktur Pajak sedangkan untuk pembelian saat penyerahan barang atau jasa
dan diterbitkan Faktur Pajak dari rekanan.
IV.5.1 Evaluasi Timbulnya Pajak Terutang dan Tempat Terutangnya Pajak
Menurut undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal
12 ditetapkan bahwa tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah :
a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan.
b. Tempat kegiatan usaha dilakukan.
c. Tempat Barang Kena Pajak (BKP) dimasukkan, dalam hal impor.
d. Tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat
kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal
Pajak.
13
e. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
sebagai tempat pemusatan pajak terutang atas pemberitahuan secara tertulis
dari Pengusaha Kena Pajak.
f. Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha
dilakukan, dalam hal pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tempat terutang
pajak adalah sebagai berikut :
1. Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak :
a. Tempat tinggal
b. Tempat kedudukan
c. Tempat kegiatan usaha
2. Impor, ditempat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam Daerah Pabean
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean, di tempat orang pribadi atau badan tersebut
terdaftar sebagai Wajib Pajak
4. Kegiatan membangun sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan
tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan
Pengusaha Kena Pajak, di tempat bangunan tersebut didirikan
5. Tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.
14
Saat terutangnya pajak di dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai
Nomor 42 Tahun 2009 sama dengan Undang-undang PPN no.18 Tahun 2000 yaitu
sebagai berikut
a. Penyerahan Barang Kena Pajak;
b. Impor Barang Kena Pajak;
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
f. Ekspor Barang Kena Pajak.
Dalam penerapan timbulnya pajak terutang dan tempat terutangnya pajak di
LEMIGAS telah melaksanakannya dengan baik dan telah sesuai dengan Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009.
IV.6 Faktur pajak yang digunakan di Lemigas
Dalam penerapan Faktur Pajak, LEMIGAS menggunakan Faktur Pajak Standar
dan Faktur Pajak Sederhana yang digunakan sampai akhir tahun 2010. Pada Tahun 2011
ke bawah Faktur Pajak Standar di LEMIGAS digunakan bagi Pengusaha Kena Pajak
(PKP) yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi jika Wajib Pajak
tidak mempunyai NPWP seperti pedagang pengecer dan Wajib Pajak orang pribadi,
maka menggunakan Faktur Pajak Sederhana yang cukup dengan kuitansi, struk, dan
selain Faktur Pajak yang di dalamnya terkandung PPN. Setelah adanya Peraturan
15
Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak
Nomor PER-65/PJ/2010 yang menyatakan tidak ada lagi pembagian Faktur Pajak
Standar dan Sederhana berubah nama menjadi hanya Faktur Pajak. Faktur Pajak yang
digunakan ada Faktur Pajak untuk PPN Keluaran dan Faktur Pajak untuk PPN Masukan,
Fakur Pajak untuk PPN Keluaran diterbitkan sebagai bukti pemungutan PPN kepada
pengguna jasa, supplier atau rekanan serta untuk mendukung laporan SPT baik Wajib
Pajak, Rekanan, dan Bendahara Pemerintah yang diterbitkan oleh LEMIGAS.
Sedangkan Faktur Pajak untuk Pungutan sebagai bukti bahwa LEMIGAS telah
melakukan pemungutan pajak dari transaksi pembelian kepada rekanan, karena
LEMIGAS sebagai Bendahara Pemerintah yang melakukan pemungutan pajak.
Adanya perubahan undang-undang baru yang mengatur tidak adanya Faktur Pajak
Standar dan Faktur Pajak Sederhana, maka LEMIGAS memperlakukan untuk non-PKP
(Pedagang pengecer dan Wajib Pajak orang pribadi) yang sebelumnya menggunakan
Faktur Pajak Sederhana, mulai awal bulan tahun 2011 seperti Pedagang Pengecer
menggunakan kuitansi yang di dalamnya terdapat unsur PPN serta digunakannya
Faktur Pajak, peraturan penggunaan Faktur Pajak untuk Pedagang Eceran terdapat
dalam Surat Edaran Nomor: SE-42/PJ/2010 yang mana khusus untuk PKP Pedagang
Eceran diberikan kemudahan untuk menggunakan kode dan nomor seri khusus sebagai
pengganti Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak. kode dan nomor seri khusus tersebut
ditentukan sendiri oleh PKP Pedagang Eceran dapat berupa nomor invoice atau nomor
struk penjualan. Untuk membedakan non-PKP dan PKP terletak pada Mata Akun
Pajak (MAP) dengan kode 010 untuk non-PKP ( Pengusaha Kena Pajak tidak bergerak
di bidang perminyakan) sedangkan untuk PKP (Pengusaha Kena Pajak yang bergerak
16
dalam bidang perminyakan) Mata akun Pajak (MAP) yang digunakan adalah 030.
Sedangkan untuk Faktur Pajak PPN Pungutan, Bendahara Pengeluaran hanya
menggunakan Mata Akun Pajak dengan kode Faktur Pajak 020 yaitu untuk penyerahan
kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah dan di dalam Bendahara Pengeluaran
tidak mengenal kode Faktur Pajak 010 dan 030.
IV.6.1 Evaluasi Faktur Pajak Keluaran dan Masukan di Lemigas
Kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah membuat Faktur Pajak. Dalam hal
penerapan undang-undang, saat pembuatan Faktur Pajak sesuai Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000, berdasarkan ketentuan lama tersebut saat
pembuatan Faktur Pajak paling lama akhir bulan berikutnya. Setelah adanya perubahan
undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, sesuai Pasal 13 ayat (1a) undang-undang
Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 saat pembuatan Faktur Pajak
disesuaikan dengan saat terutang pajak sebagaiman diatur dalam pasal 11, yaitu pada
saat penyerahan atau pada saat pembayaran (dalam hal pembayaran diterima sebelum
penyerahan). Sedangkan untuk penyetoran dan pelaporan diatur dalam undang-undang
PPN Nomor 42 Tahun 2009 pasal 15A penyetoran dan pelaporan dilakukan paling lama
akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN
disampaikan dan pelaporan dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah
berakhirnya Masa Pajak. Jenis Faktur Pajak sebelumnya dalam Peraturan Direktorat
Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 yang membagi jenis Faktur Pajak menjadi 2
(dua) yaitu Faktur Pajak Sederhana dan Standar. Setelah dilakukannya perubahan pada
17
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 yang dikenal hanya istilah
“Faktur Pajak” dan Faktur Pajak Sederhana dan Standar tidak dipergunakan kembali
dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 mengalami perubahan
menjadi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010.
Saat pembuatan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak
Nomor 13/PJ/2010 yaitu :
a. Saat penyerahan Barang kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi
sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa
kena Pajak.
c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap
pekerjaan.
d. Saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada
Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 Faktur
Pajak Standar harus dibuat paling lambat yaitu :
a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dalam hal pembayaran diterima setelah
akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP atau JKP.
b. Pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal pembayaran terjadi sebelum
akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan JKP.
18
c. Pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran
terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP.
d. Pada saat penerimaan pembayaran termin, dalam hal terdapat penyerahan
sebagian tahap pekerjaan, dan
e. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada
Bendahara Pemerintah sebagai pemungut PPN.
Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak menurut Peraturan Direktorat
Jenderal Pajak PER-159/PJ/2006 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak
PER-13/PJ./2010 tidak berbeda. Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak
dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang terbaru Pasal 6 ayat (1), (2),
dan (3) PER-13/PJ./2010.
Kode dan Nomor Faktur Pajak yang terdiri dari beberapa bagian, antara lain adalah :
a. 2 (dua) digit Kode Transaksi
b. 1 (satu) digit Kode Status, dan
c. 3 (tiga) digit Kode Cabang.
Sedangkan untuk Nomor Seri Faktur Pajak juga terbagi menjadi beberapa bagian yaitu :
a. 2 (dua) digit Tahun Penerbitan
b. 8 (delapan) digit Nomor Urut.
19
Berikut ini merupakan contoh Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
. _ .
Kode Cabang Tahun Penerbitan Nomor Urut
Kode Transaksi Kode Status
Kode Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak
Setelah diberlakukannya undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42
Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PER-13/PJ./2010, hal ini jika terdapat
kesalahan dalam pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang mengakibatkan
Faktur Pajak tersebut menjadi cacat. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak membuat
Faktur Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang membuat Faktur Pajak, tetapi
tidak tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi Faktur Pajak dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak yang
diatur dalam pasal 14 ayat (4) undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28
Tahun 2007.
Jika Pengusaha Kena Pajak melakukan kelalaian yang menyebabkan Faktur
Pajak diterbitkan lebih dari 3 (tiga) bulan dari saat Faktur Pajak seharusnya dibuat,
maka sanksi yang akan dikenakan kepada perusahaan berupa denda sebesar 2% (dua
persen) dari Dasar Pengenaan Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang menerima Faktur
20
Pajak yang diterbitkan lebih dari 3 (tiga) bulan, tidak dapat mengkreditkan PPN
dikarenakan dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor
PER-13/PJ/2010.
Sanksi atas pelanggaran syarat Formal Faktur Pajak, jika Pengusaha Kena Pajak
(PKP) tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (5) atau
ayat (9) UU Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, maka sanksi yang
didapatkan oleh perusahaan jika tidak memenuhi syarat tersebut akan mendapatkan
Surat Tagihan Pajak (STP) yang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e
undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007, Direktorat
Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pengusaha Kena Pajak
(PKP) penjual tidak mengisi Faktur Pajaknya secara lengkap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Adapun bentuk
sanksi lainnya adalah berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak sesuai Pasal 14 ayat
(4) UU KUP. Namun jika terjadi penjual tidak mencatumkan:
a. Identitas pembeli atau
b. Identitas pembeli, serta nama dan tanda tangan untuk Faktur Pajak yang
diterbitkan oleh pedagang eceran (sebagaimana diatur dalam Pasal 14
ayat (1) huruf e UU KUP).
Sisi Pengusaha Kena Pajak penerima Faktur Pajak cacat, konsekuensi yang
akan diterimanya adalah kehilangan hak untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan
21
yang diperolehnya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Kehilangan hak ini
tentu dapat merugikan cash flow Pengusaha Kena Pajak pembeli.
Berdasarkan hasil penelitian dari dokumen Faktur Pajak, pada dasarnya
LEMIGAS telah menjalankan kewajiban membuat Faktur Pajak yang telah sesuai
dengan peraturan yang berlaku dalam undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor
42 Tahun 2009 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010
dimulai dari pembuatan Invoice sesuai dengan Faktur Pajak namun terdapat kekurangan
dan kurang ketelitian dalam pengisian Faktur Pajak Keluaran, LEMIGAS tidak
mencoret pada kalimat (Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin) yang tidak perlu
sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri Faktur Pajak Standar
maupun Faktur Pajak. Menurut Pasal 13 undang-undang Pajak Pertambahan Nilai
Nomor 42 Tahun 2009, Faktur Pajak wajib diisi dengan lengkap, benar, dan jelas.
Lengkap berarti semua unsur yang tercantum dan lampiran yang disyaratkan harus
lengkap dan ditandatangani. Benar berarti sesuai dengan undang-undang material. Jelas
berarti setiap tulisan maupun angka harus jelas sehingga tidak dapat ditafsirkan lain.
Dari unsur tersebut memberikan coreta pada bagian yang tidak perlu dari kalimat
(Harga Jual/Penggantian Uang Muka/Termin**) sesuai dengan keadaan pada saat
pembuatan Faktur Pajak Standar maupun Faktur Pajak. Jika penyerahan Barang Kena
Pajak Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Harga Jual, maka yang bukan merupakan
Harga Jual harus dicoret, menjadi seperti berikut :
Harga Jual/Penggantian/UangMuka/Termin*) XXXX
*) Coret yang tidak perlu
22
Untuk penerapan Faktur Pajak untuk PPN Pungutan penulis menemukan
terdapat Faktur Pajak cacat yang seharusnya tidak bisa dikreditkan menjadi Pajak
Masukan, dikarenakan syarat formal Faktur Pajak harus mencantumkan tanggal Faktur
Pajak tetapi dalam Faktur Pajak Pungutan hampir banyak pihak rekanan tidak
mencantumkan tanggal pembuatan Faktur Pajak hanya ada beberapa perusahaan pihak
penjual yang mencantumkan tanggal pembuatan Faktur Pajak. Jika Lemigas sebagai
perusahaan swasta maka Faktur Pajak cacat tersebut tidak dapat dikreditkan, karena
dalam LEMIGAS tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan maka Faktur Pajak
tersebut tidak mempengaruhi untuk Pajak Masukan di LEMIGAS, walaupun Pihak
LEMIGAS tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan seharusnya perusahaan atau
rekanan membuat Faktur Pajak yang tidak cacat sesuai dengan undang-undang PPN
Nomor 42 Tahun 2009 dan sebaiknya pada saat menerima Faktur Pajak dari perusahaan
atau rekanan Bendahara Pengeluaran mengecek apakah lengkap, jelas, dan benar Faktur
Pajak yang diterbitkan oleh pihak perusahaan atau rekanan, jika ternyata diisi tidak
lengkap maka meminta Faktur Pajak pengganti kepada rekanan yang menerbitkan
Faktur Pajak tersebut.
IV.7 Evaluasi Penghitungan Pajak Keluaran dan Pungutan di Lemigas
IV.7.1 Evaluasi Pajak Keluaran dan Penghitungannya di Lemigas
Dalam undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pajak
Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan
23
Jasa Kena Pajak, dan Ekspor Barang Kena Pajak. Dalam penggunaan Surat
Pemberitahuan Masa PPN Keluaran di tahun 2011 mengalami perubahan dengan
sebelumnya Surat Pemberitahuan Masa PPN 1107 diganti menjadi Surat Pemberitahuan
Masa PPN 1111 yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-
44/PJ/2010 yang diwajibkan semua Pengusaha Kena Pajak menggunakan Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa PPN 1111. LEMIGAS dalam menjalankan kegiatan
usahanya LEMIGAS hanya melakukan penyerahan Jasa Teknologi. Penyerahan Jasa
Teknologi tersebut nilainya sudah termasuk PPN. Dalam hal PPN Keluaran LEMIGAS
tidak sama dengan perusahaan swasta lainnya, dalam hal di dalam Surat
Pemberitahuann (SPT) Masa PPN 1107 dan 1111 penghitungan Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan tidak ada nilai yang dimasukkan dikarenakan LEMIGAS tidak
diperbolehkan melakukan pengkreditan Pajak Masukan untuk LEMIGAS. Dalam
Bendahara Penerimaan untuk penghitungan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan
pola 100/110 jika Harga Jual sudah termasuk PPN, sedangkan untuk tarif 10 %
menganut Harga Jual tidak termasuk PPN.
PPN Keluaran dimulai pada saat invoice atau tagihan dan diterbitkan Faktur
Pajak berdasarkan kontrak dan diserahkan pada saat penyerahan jasa ke pelanggan jasa.
Pertama kali terjadinya transaksi dan merupakan PPN Keluaran bagi LEMIGAS pada
saat user melakukan penjualan jasa ke Koordinator Pelaksana Pengembangan dan
Penelitian dan terjadi transaksi jual beli jasa user dengan KP3. Kemudian dilakukannya
negosiasi harga dan sekaligus menambahkan pajak 10%. KP3 melakukan penghitungan
untuk dituangkan ke dalam kontrak kerjasama dengan user atau surat perjanjian
kerjasama. Setelah sudah selesai kontrak dibuat KP3 mengirimkan kontrak ke bagian
24
invoice (Subbagian Keuangan) untuk dibuatkan invoice beserta penerbitan Faktur Pajak.
Tim Invoice menagihkan ke user, dan tagihan diterima oleh Bendahara Penerimaan.
Bendahara Penerimaan mengirimkan rincian pajak ke Tim Pajak untuk dilakukan
identifikasi Faktur Pajak. Tim pajak merekap pajak masa untuk 1 bulan dan juga Tim
Pajak mengirimkan data pembayaran pajak yang harus disetorkan ke Bendahara
Penerimaan. Bendahara Penerimaan menyetorkan pajaknya ke Kas Negara melalui
Bank Persepsi (Bank Mandiri) dan bukti Surat Setoran Pajak dikirim ke Tim Pajak.
Setelah itu Tim Pajak membuatkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang
bersangkutan. Surat Pemberitahuan Masa PPN dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kebayoran Lama pada akhir bulan berikutnya dan SPT diarsipkan oleh Tim
Pajak. Penerapan PPN Keluaran di LEMIGAS pada pengenaan sanksi seperti
keterlambatan pelaporan dapat di bayarkan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP). Jika terdapat sanksi seperti akibat terlambat pelaporan maka bisa dikenakan
sanksi menurut Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Tabel yang
disajikan di bawah ini merupakan tabel penyerahan jasa pada tahun 2009, 2010, dan
2011 yang merupakan penyerahan jasa teknologi yang dilakukan oleh Bendahara
Penerimaan. Penghitungan tabel penyerahan jasa yang dilakukan di LEMIGAS berasal
dari Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan Masa PPN Keluaran Tahun 2009, 2010,
dan 2011. Setiap tahunnya pada penghitungan PPN Keluaran yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Masa PPN 1107 dan SPT Masa PPN 1111 Lemigas mengalami kurang
bayar dan mengakibatkan sanksi atau denda bagi LEMIGAS yang tertera dalam
Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Berikut ini tabel
penghitungan Pajak Keluaran Tahun 2009, 2010, dan 2011 sebagai berikut :
25
TABEL IV.1
Kertas Kerja Penyerahan Jasa di Lemigas Tahun 2009
No Bulan Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Keluaran Kurang Bayar atau Lebih bayar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Rp 4.570.898.409
Rp 920.839.424
Rp 1.454.001.000
Rp 11.595.869.203
Rp 2.557.988.941
Rp 1.852.182.180
Rp 1.082.658.305
Rp 649.302.169
Rp 554.069.610
Rp 787.372.210
Rp 2.418.450.727
Rp 20.806.069.550
Rp 457.089.840
Rp 92.083.942
Rp 145.400.100
Rp 1.159.586.920
Rp 255.798.894
Rp 185.218.218
Rp 108.265.831
Rp 64.930.217
Rp 55.406.961
Rp 78.737.221
Rp 241.845.073
Rp 2.080.606.953
(Rp 40.686.790)
(Rp 92.083.942)
(Rp 144.140.055)
(Rp 59.018.108)
(Rp 204.428.864)
(Rp 185.218.218)
(Rp 107.791.958)
(Rp 64.930.217)
(Rp 55.406.961)
(Rp 71.967.298)
(Rp 237.982.992)
(Rp 179.052.666)
26
TABEL IV.2
Kertas Kerja Penyerahan Jasa di Lemigas Tahun 2010
No Bulan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Keluaran Kurang Bayar atau Lebih Bayar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Rp 2.078.250.457
Rp 1.420.584.455
Rp 2.702.845.876
Rp 1.222.132.871
Rp 295.333.450
Rp 2.936.177.353
Rp 2.894.950.128
Rp 1.615.825.508
Rp 4.461.170.401
Rp 3.670.952.767
Rp 3.159.273.050
Rp 6.292.368.266
Rp 207.825.046
Rp 142.058.446
Rp 270.284.588
Rp 122.213.287
Rp 29.533.345
Rp 293.617.735
Rp 289.495.013
Rp 161.582.551
Rp 446.117.040
Rp 367.095.277
Rp 315.927.305
Rp 629.236.827
(Rp 207.825.046)
(Rp 142.058.446)
(Rp 67.292.443)
(Rp 69.661.457)
(Rp 29.533.345)
(Rp 57.338.677)
(Rp 246.417.702)
(Rp 161.582.551)
(Rp 64.361.707)
(Rp 181.449.649)
(Rp 315.927.305)
(Rp 390.585.488)
27
TABEL IV.3
no Bulan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Keluaran Pajak Keluaran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Rp 2.385.364.806
Rp 2.850.350.784
Rp 3.889.049.637
Rp 3.517.512.205
Rp 4.087.205.499
Rp 2.177.037.398
Rp 3.698.581.705
Rp 2.785.694.109
Rp 2.964.385.837
Rp 3.649.212.861
Rp 2.563.416.890
Rp 10.435.248.302
Rp 238.536.481
Rp 285.035.078
Rp 388.904.964
Rp 351.751.221
Rp 408.720.550
Rp 217.703.740
Rp 369.858.171
Rp 278.569.411
Rp 294.438.584
Rp 346.921.286
Rp 256.341.689
Rp 1.043.524.830
(Rp 11.312.124)
(Rp 31.094.131)
(Rp 69.352.094)
(Rp 88.630.683)
(Rp 32.176.548)
(Rp 90.547.448)
(Rp 87.724.411)
(Rp 110.665.302)
(Rp 42.195.344)
(Rp 59.391.226)
(Rp 131.500.815)
(Rp 631.317911)
Kertas Kerja Penyerahan Jasa di Lemigas Tahun 2011
Sumber : Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN
28
Data diatas yang merupakan hasil penghitungan jumlah Dasar Pengenaan Pajak
(DPP) dan PPN Keluaran, dalam SPT ini penulis menemukan banyak pembetulan dalam
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Keluaran LEMIGAS dan untuk setiap bulannya
LEMIGAS mengalami kurang bayar dalam penghitungan PPN kurang bayar atau lebih
bayar. Adapun terjadinya Pembetulan yang dilakukan oleh LEMIGAS seperti di bulan
September tahun 2011 pembetulan SPT dilakukan pembetulan dua kali dan sebagai
berikut pembetulan yang dilakukan karena kesalahan dalam pengisian SPT :
1. SPT Masa PPN Normal terdapat Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri
sebesar Rp 116.270.013.
2. SPT Masa PPN Pembetulan 1 dikoreksi dan terdapat Pajak Keluaran yang harus
dipungut sendiri sebesar Rp 117.597.213.
3. SPT Masa PPN Pembetulan 2 terdapat koreksi kembali pada Pajak Keluaran
yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 131.500.815.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LEMIGAS diketahui bahwa
mengenai banyaknya pembetulan pembetulan SPT yang banyak timbul diakibatkan
beberapa faktor yaitu :
1. Pembayaran pajak yang tidak tepat waktu dari pengguna jasa.
Contoh dari pembayaran pajak yang tidak tepat waktu, misalnya SPT Masa
bulan April 2011, dilaporkan di bulan juni 2011 dikarenakan Faktur Pajak
dibulan April sudah dibuat untuk PT.A tetapi belum dibayarkan oleh PT.A maka
29
harus tetap dilaporkan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dalam Surat
Pemberitahuan bulan April, dan timbul pembetulan Surat Pemberitahuan jika
PT.A sudah melunasi tagihan tersebut.
2. Apabila terjadi kesalahan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) baik itu kesalahan
jumlah atau identitas Wajib Pajak.
Contoh apabila terjadi kesalahan dalam SPT dalam harga kurs yang berubah
misalnya LEMIGAS bertransaksi dengan PT.X yang bergerak dalam bidang
perminyakan, pada saat terikat kontrak LEMIGAS menerbitkan Faktur Pajak
saat itu kurs USD 9.100 saat belum tagihan dibayarkan, ketika saat
membayarkan tagihan tersebut terlewat jatuh tempo pembayaran yang
seharusnya dibayarkan pada akhir bulan berikutnya tetapi belum dibayarkan
tagihan tersebut dan tetap dilaporkan oleh LEMIGAS walaupun tagihan belum
dibayarkan. LEMIGAS pada bulan berikutnya baru melaporkan ketika pengguna
jasa (PT.X) membayarkan tagihannya kepada LEMIGAS sekaligus meminta
pembetulan Faktur Pajak agar disesuaikan dengan kurs yang berlaku yaitu USD
9.200 sehingga Bendahara Penerimaan melakukan pembetulan SPT atas masa
SPT yang telah dilaporkan.
Dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Keluaran LEMIGAS, terdapat
beberapa SPT yang tidak dicoret pada lampiran yang dilampirkan bersama SPT Masa
PPN Keluaran yang seharusnya dicoret untuk pihak KPP mengetahui lampiran yang
30
dilampirkan bersamaan dengan SPT, dan seharusnya dicoret seperti contoh dibawah ini
yaitu :
Pada SPT Masa PPN Keluaran 1107
Lampiran Lembar ke-3 SSP PPN Lembar ke-3 SSP PPnBM
Surat Kuasa Khusus
Pada SPT Masa PPN Keluaran 1111 :
VI. Kelengkapan SPT
Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN_1_lembar
Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM__lembar
IV.7.2 Evaluasi Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan
Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan Pengusaha Kena
Pajak yang melakukan pembelian atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Masukan ada dua tipe yaitu :
a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
b. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
Sifat dari Pajak Masukan atau Pungutan di LEMIGAS pungut dan langsung
menyetorkan (melalui Bendahara dan di dalamnya terdapat unsur PPN dan PPH). Pajak
31
Masukan mulai diakui dan dihitung pada saat Faktur Pembelian dan Faktur Pajak
diterima oleh bagian Akuntansi dan Keuangan dari pemasok untuk dicocokkan dengan
bukti penerimaan barang dari bagian proyek dan salinan kontrak yang terkait dengan
proyek tersebut. Dalam LEMIGAS pemungutan PPN dan PPnBM untuk menghitung
jumlah PPN yang dipungut menggunakan tarif 10/110, jumlah PPN yang dipungut
adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran sebagai contohnya adalah sebagai
berikut:
Jumlah Pembayaran Rp 1.100.000
PPN yang harus dipungut
10/110 x Rp 1.100.000 = Rp 100.000 –
Jumlah yang dibayarkan kepada
PKP rekanan Pemerintah Rp 1.000.000
Mekanisme adanya Pajak Pertambahan Nilai Pungutan untuk pola langsung,
terjadi saat rekanan mengirimkan tagihan ke LEMIGAS, kemudian memproses tagihan
tersebut jika sudah diverifikasi telah benar kemudian diterbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM), dan dikirimkan ke Kas Negara, Kas Negara melakukan pembayaran
ke rekening rekanan dengan media transfer antar bank. Pada sistem pembayaran
langsung bagian keuangan melakukan pemotongan pajak yang sesuai dengan Faktur
Pajak yang ada pada tagihan dan Pajak Penghasilan sesuai dengan jenis belanja barang
dan jasa. Kas Negara telah membayar tagihan ke rekanan maka diterbitkan SP2D,
32
validasi Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas tagihan yang dibayarkan dan
pajak yang telah dipotong, selanjutnya diambilnya Surat Perintah Pencairan dana
(SP2D) dan validasi Faktur Pajak dan Setoran Pajak oleh pengantar SP2D oleh pihak
LEMIGAS. Pada bagian Bendahara Pengeluaran Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak
dibukukan oleh Bendahara Pengeluaran setelah dokumen SP2D, Faktur Pajak, Surat
Setoran Pajak dikirim ke urusan AKLAP dan VERA, SP2D dilaporkan sebagai Laporan
Keuangan sedangkan untuk Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) dilaporkan
sebagai Laporan Pajak.
Untuk mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Pungutan dengan pola penunjukkan
langsung dan pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran pertama adanya dokumen
dari user (pihak LEMIGAS yang mengadakan barang atau jasa) untuk meminta
pergantian pembayaran, dokumen yang berasal dari user meliputi : biaya fotocopy,
Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak yang dibuat oleh user tetapi belum ada validasi
maupun tanda tangan oleh Bendahara Pengeluaran, setelah itu Tim Penguji Tagihan
melihat anggaran terlebih dahulu ada atau tidaknya anggaran, jika benar dan dokumen
tidak salah dilanjutkan ke bagian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jika dokumen
sudah layak bayar telah disetujui oleh PPK dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah
membayar (P2SPM). Bendahara Pengeluaran akan melakukan pembayaran jika
dokumen telah layak bayar, tetapi oleh Bendahara Pengeluaran di periksa kembali
apakah benar dokumen tersebut yang telah disetujui oleh Tim Penguji Tagihan, Pejabat
Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar apakah
telah sesuai pajak yang dipotong dan dipungut oleh Bendahara Pemerintah, Surat
Setoran Pajak telah sesuai atau belum sesuai, dan memeriksa kelengkapan dokumen.
33
Dokumen yang sudah disetujui tersebut terdapat beberapa dokumen yaitu : kuitansi,
Faktur barang, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), diketahui oleh Penerima
Barang atau Jasa. Jika sudah benar semua dokumen tersebut maka Bendahara
Pengeluaran melakukan pembayaran, dan dalam hal transaksi ada unsur pajak
dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak pada akhir bulan berikutnya. Dokumen yang
telah dibayarkan dibuatkan permintaan pembayaran ganti uang ke KPPN. Diterbitkan
kembali SP2D maka akan terisi kembali kas Bendahara Pengeluaran. Untuk bagian
Bendahara Pengeluaran karena dana yang disediakan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), jika terkena sanksi keterlambatan tidak perlu membayar sanksi
dikarenakan tidak ada dana untuk membayar sanksi jika terlambat pelaporan ataupun
pembayaran, yang akan membayarkan adalah Kas Negara untuk sanksi-sanksi tersebut.
Di bawah ini terdapat tabel penghitungan PPN Pungutan yang dilakukan pemungutan
oleh Bendahara Pengeluaran dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
untuk tahun 2009, 2010, dan 2011 dalam memasukkan angka dari hasil pungutan oleh
Bendahara Pengeluaran menggunakan SPT Masa PPN 1107 PUT yang digunakan
dalam pelaporan PPN PUT yang dipungut setiap bulannya. Dalam hal Surat
Pemberitahuan Masa Pajak pertambahan Nilai Pungutan tidak ada terdapat kurang bayar
atau lebih bayar dikarenakan hanya untuk melaporkan pungutan yang dipungut oleh
Bendahara Pengeluaran setiap bulannya dan Bendahara pengeluaran untuk biaya
pengeluaran dibiayakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berikut ini tabel penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan Tahun 2009, 2010,
dan 2011 sebagai berikut :
34
TABEL IV.4
Evaluasi Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan Tahun 2009
No. BulanPPN dan PPnBM yang dipungut oleh
Penerbit SPM melalui KPPNPPN dan PPnBM yang dipungut
oleh Bendahara Pengeluaran
1. Januari Rp - Rp -
2. Februari Rp - Rp -
3. Maret Rp - Rp 4.183.306
4. April Rp - Rp 1.606.242
5. Mei Rp 7.146.400 Rp 14.191.932
6. Juni Rp 221.336.146 Rp 32.494.859
7. Juli Rp 902.019.435 Rp 17.147.562
8. Agustus Rp 142.049.874 Rp 18.707.811
9. September Rp 989.147.863 Rp 26.435.706
10. Oktober Rp 894.866.658 Rp 29.851.467
11. November Rp 850.120.938 Rp 27.692.915
12. Desember Rp 3.130.071.270 Rp 70.835.140
35
TABEL IV.5
Evaluasi Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan Tahun 2010
No. BulanPPN dan PPnBM yang dipungut oleh
Penerbit SPM melalui KPPNPPN dan PPnBM yang dipungut
oleh Bendahara Pengeluaran
1. Januari Rp - Rp -
2. Februari Rp - Rp 2.369.242
3. Maret Rp - Rp 13.936.327
4. April Rp - Rp 32.647.559
5. Mei Rp 255.564.559 Rp 25.131.155
6. Juni Rp 876.147.897 Rp 25.480.133
7. Juli Rp 405.167.730 Rp 17.455.012
8. Agustus Rp 780.086.427 Rp 25.500.258
9. September Rp 1.243.949.121 Rp 7.603.472
10. Oktober Rp 1.805.230.207 Rp 34.740.507
11. November Rp 1.128.534.110 Rp 24.413.921
12. Desember Rp 11.633.556.365 Rp 78.642.860
36
TABEL IV.6
Evaluasi Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan Tahun 2011
No. BulanPPN dan PPnBM yang dipungut
oleh Penerbit SPM melalui KPPNPPN dan PPnBM yang dipungut
oleh Bendahara Pengeluaran
1. Januari Rp - Rp -
2. Februari Rp - Rp -
3. Maret Rp - Rp -
4. April Rp - Rp -
5. Mei Rp - Rp -
6. Juni Rp - Rp -
7. Juli Rp - Rp 31.402.952
8. Agustus Rp 420.668.667 Rp 30.973.107
9. September Rp 1.362.423.859 Rp 36.097.700
10. Oktober Rp 679.553.032 Rp 70.996.363
11. November Rp 3.065.477.408 Rp 51.435.467
12. Desember Rp 10.887.642.278 Rp 636.110.978
Sumber : Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Pungutan
37
Berdasarkan data di atas penulis menemukan terdapat pembetulan SPT PPN
PUT seperti di bulan Oktober tahun 2011 pembetulan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali
yaitu :
1. Pembetulan SPT PPN PUT Normal
PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp 679 553.032
PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp 66.967.706
2. Pembetulan 1 SPT PPN PUT
PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp 679 553.032
PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp 68.243.624
3. Pembetulan 2 SPT PPN PUT
PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp 679 553.032
PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp 70.966.863
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak
Lemigas bahwa bisa terjadi pembetulan SPT PPN PUT dikarenakan yaitu :
1. Keterlambatan penerimaan data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN).
2. Terjadi kesalahan dalam pencatatan Faktur Pajak.
IV.8 Evaluasi Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran dan
Pungutan
LEMIGAS mempunyai tata cara penyetoran dan pelaporan PPN dan telah diatur
38
tata cara penyetoran dan pelaporan PPN dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003, LEMIGAS juga telah mentaati peraturan yang
mengatur tata cara penyetoran dan pelaporan tersebut dengan baik diterapkan di
LEMIGAS. Jika Bendahara Pemerintah yang melakukan pemungutan dan penyetoran
PPN dan PPnBM, penyetoran dilakukan paling lambat 7 (hari) setelah berakhirnya
bulan dilakukan pembayaran tagihan dan diwajibkan melaporkan PPN dan PPnBM
yang telah dipungut dan disetor setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat
Bendahara Pemerintah terdaftar dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan
Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan
dilaporkannya Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah
berakhirnya bulan dilakukan pembayaran teagihan. Rangkap 3 (tiga) lembar SPT Masa
PPN tersebut diperuntukkan sebagai berikut :
a. Lembar ke-1, dilampiri Faktur Pajak lembar ke-3 untuk KPP.
b. Lembar ke-2, untuk KPPN.
c. Lembar ke-3, untuk arsip Bendaharawan Pemerintah.
Dalam hal lain jika pelaporan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara, KPPN setiap hari kerja menyampaikan lembar ke-3 Faktur Pajak yang telah
dibubuhi catatan nomor dan tanggal advis kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan Surat
Pengantar. KPPN tidak menyampaikan Faktur Pajak pada hari itu, Surat Pengantar tetap
dibuat dengan catatan “Faktur Pajak NIHIL”.
Jika dalam hal pelaporan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan, dalam
hal ini LEMIGAS melakukan pengadaan barang atau jasa kepada perusahaan yang
39
bersangkutan, PKP rekanan telah menerima pembayaran dari LEMIGAS dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak pertambahan Nilai pada Masa Pajak
diterimanya pembayaran. Apabila pembayaran diterima dari KPPN dilaporkan di SPT
Masa PPN pada Masa Pajak sesuai dengan tanggal mesin kas register dan dilaporkan
pada Formulir 1111.
Dasar tata cara pemungutan PPN dan PPnBM di LEMIGAS adalah jumlah
pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau jumlah pembayaran yang
dilakukan oleh KPPN melalui SPM. Pemungutan yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dilakukan dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP
rekanan. Tata cara pemungutan PPN dan PPnBM dengan adanya Pengusaha Kena Pajak
rekanan pemerintah membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak pada saat
menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah atau KPPN baik untuk sebagian
maupun seluruh pembayaran. Surat Setoran Pajak diisi dengan membubuhkan NPWP
dan identitas PKP rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan Surat
Setoran Pajak dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau KPPN sebagai penyetor atas
nama PKP rekanan Pemerintah.
Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak terutang PPnBM maka Pengusaha Kena
Pajak rekanan pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur
Pajak. Faktur Pajak yang dibuat oleh rekanan terdiri atas 3 rangkap yaitu :
Lembar ke-1 untuk Bendahara Pemerintah atau KPPN sebagai Pemungut PPN.
Lembar ke-2 untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah
40
Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Bendahara Pemerintah atau
KPPN.
Jika dalam hal pemungutan oleh Bendahara Pemerintah, Surat Setoran Pajak
dibuat dalam 5 rangkap, setelah PPN dan atau PPnBM disetorkan di Bank Persepsi atau
Kantor Pos, lembar-lembar Surat Setoran Pajak terdiri dari 5 rangkap yaitu sebagai
berikut :
1. Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah.
2. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPPN.
3. Lembar ke-3 untuk PKP Rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa
Pajak Pertambahan Nilai.
4. Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.
5. Lembar ke-5 untuk Bendahara Pemerintah.
*untuk kebutuhan Bendahara sebagai wajib lapor, lembar ke-3 dibuat
rangkap 2.
Dalam hal pemungutan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Surat
Setoran Pajak dibuat dalam 4 rangkap yaitu sebagai berikut :
1. Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah.
2. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPPN.
3. Lembar ke-3 untuk PKP rekanan pemerintah dilampirkan pada SPT Masa
PPN.
4. Lembar ke-4 untuk KPPN.
41
Pada saat Bendahara Pemerintah melakukan pemungutan wajib dibubuhi cap
“disetor tanggal........”dan ditandatangani oleh Bendahara Pemerintah. Pada setiap
lembar Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak yang dipungut oleh KPPN dicantumkan
nomor dan tanggal advis SPM. SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2 dibubuhi cap
“TELAH DIBUKUKAN’ oleh KPPN.
IV.8.1 Evaluasi Pelaporan Menggunakan SPT Masa PPN
Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai media untuk melaporkan pajak yang
terutang pada bulan yang bersangkutan, dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) yang
digunakan oleh LEMIGAS pada tahun 2009, 2010, dan 2011 mengalami perubahan
dikarenakan perubahan undang-undang yang sebelumnya diatur dalam Peraturan
Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 menjadi Peraturan Direktorat
Jenderal Pajak PER-44/PJ./2010, sebelumnya untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
PPN menggunakan 1107 untuk PPN Keluaran menjadi SPT PPN 1111, sedangkan
untuk PPN Pungutan di LEMIGAS masih menggunakan 1107 PUT. SPT Masa PPN
1111 berlaku mulai Masa Pajak januari 2011. LEMIGAS dalam pelaporan SPT
Masanya menggunakan e-SPT. Sebelumnya jatuh tempo penyetoran Pajak Pertambahan
Nilai jatuh pada tanggal 15 (lima belas) berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan
wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa palin lama tanggal 20 (dua puluh)
setelah Masa Pajak berakhir, ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. 184/PJ./2007 Pasal 2 ayat (13) dan Pasal 7 ayat (1). Setelah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Pasal 7 ayat (3a) bahwa
42
untuk pelaporan SPT PPN dan penyetorannya pada tanggal 30 (tiga puluh) setelah akhir
Masa Pajak yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal 1 April 2010.
Sesuai dengan undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun
2007, jika Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang
telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk
SPT Masa PPN, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa
lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan serta Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
Surat Tagihan Pajak juga dapat dikeluarkan dalam hal Pajak Penghasilan dalam
tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan penelitian Surat Pemberitahuan yang
menghasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis atau salah hitung
pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas Surat Tagihan Pajak (STP) yang
diterbitkan, ini diatur dalam Pasal 14 ayat (3) undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
Jika Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
(SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila
kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut
wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang
43
kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar.
Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 Pasal
4 yang mengatur mengenai Surat Pemberitahuan (SPT), SPT dianggap tidak lengkap
apabila yaitu :
1. Nama dan NPWP tidak dicantumkan dalam SPT;
2. Elemen-elemen Induk SPT dan Lampiran SPT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tidak atau kurang lengkap diisi;
3. Induk SPT tidak ditandatangani oleh PKP atau Pemungut PPN;
4. Induk SPT ditandatangani oleh Kuasa PKP atau Kuasa Pemungut PPN, tetapi
tidak dilampiri Surat Kuasa Khusus;
5. SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri Surat Setoran Pajak;
6. Lampiran SPT dan lampiran-lampiran lainnya yang dipersyaratkan tidak
disampaikan, kecuali tidak ada data yang dilaporkan dalam Lampiran SPT
tersebut;
7. SPT disampaikan dalam bentuk kertas (hardcopy) oleh PKP yang wajib
menyampaikan SPT dalam bentuk media elektronik (e-SPT) sesuai peraturan
perundangan-undangan perpajakan.
8. Dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk media elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berdasarkan pengujian data,
diketahui:
a. Induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN
tanpa disertai Lampiran SPT dalam bentuk media elektronik;
44
b. Induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN
tidak sesuai dengan Induk SPT yang ada dalam bentuk media elektronik;
c. Elemen-elemen data elektronik dalam bentuk media elektronik yang
disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tidak diisi atau diisi tidak
lengkap;
d. Data elektronik dalam bentuk media elektronik yang disampaikan oleh PKP
atau Pemungut PPN tidak dapat diproses pada sistem informasi Direktorat
Jenderal Pajak.
IV.8.2 Evaluasi Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran
Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Keluaran adalah Surat
Pemberitahuan Masa PPN yang digunakan oleh LEMIGAS untuk mengetahui besarnya
PPN yang dipungut sendiri dan PPN yang dipungut selain Bendahara Pemerintah setiap
masa yang bersangkutan. Untuk penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak
yang bersangkutan yang diatur dalam undang-undang Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 80/PMK.03/2010, pada tahun 2011 kebawah penyetoran paling lambat tanggal
15 akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan untuk pelaporan paling
lambat tanggal 20 akhir bulan berikutnya yang diatur sebelumnya dalam Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000. Dalam hal penyetoran dan
pelaporan PPN Keluaran menggunakan SSP dan SPT 1107 dan 1111. Berikut ini
merupakan tabel tanggal penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran
tahun 2009, 2010, dan 2011 sebagai berikut :
45
TABEL IV.7
Tanggal Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran
Tahun 2009
No. Bulan Tanggal Penyetoran Tanggal PelaporanSesuai atau
Tidak Sesuai
1. Januari 07-Februari-2009 20-Februari-2009 Sesuai
2. Februari 13-Maret-2009 20-Maret-2009 Sesuai
3. Maret 20-April-2009 08-April-2009 Tidak Sesuai
4. April 06-Mei-2009 20-Mei-2009 Sesuai
5. Mei 12-Juni-2009 20-Juni-2009 Sesuai
6. Juni 06-Juli-2009 20-Juli-2009 Sesuai
7. Juli 07-Agustus-2009 20-Agustus-2009 Sesuai
8. Agustus 07-September-2009 20-September-2009 Sesuai
9. September 07-Oktober-2009 20-Oktober-2009 Sesuai
10. Oktober 09-November-2009 20-November-2009 Sesuai
11. November 04-Desember-2009 04-Desember-2009 Sesuai
12. Desember 29-Desember-2009 20-Januari-2010 Sesuai
TABEL IV.8
46
Tanggal Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran Tahun
2011
No. Bulan Tanggal Penyetoran Tanggal PelaporanSesuai atau Tidak
Sesuai
1. Januari 10-Februari-20110 20-Februari-2010 Sesuai
2. Februari 10-Maret-10 20-Maret-2010 Sesuai
3. Maret 13-April-2010 20-April-2010 Sesuai
4. April 18-Mei-2010 20-Mei-2010 Sesuai
5. Mei 15-Juni-2010 20-Juni-2010 Sesuai
6. Juni 26-Juli-2010 26-Juli-2010 Sesuai
7. Juli 19-Agustus-2010 20-Agustus-2010 Sesuai
8. Agustus 30-September-2010 20-September-2010 Tidak sesuai
9. September 26-Oktober-2010 20-Oktober-2010 Tidak sesuai
10. Oktober 30-November-2010 20-November-2010 Tidak sesuai
11. November 13-Desember-2010 20-Desember-2010 Sesuai
12. Desember 14-Januari-2011 20-Januari-2011 Sesuai
TABEL IV.9
47
Tanggal Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran Tahun
2011
No. Bulan Tanggal Penyetoran Tanggal PelaporanSesuai atau
Tidak Sesuai
1. Januari 10-Februari-2011 10-Februari-2011 Sesuai
2. Februari 09-Maret-2011 14-Maret-2011 Sesuai
3. Maret 03-April-2011 08-April-2011 Sesuai
4. April 09-Mei-2011 11-Mei-2011 Sesuai
5. Mei 09-Juni-2011 10-Juni-2011 Sesuai
6. Juni 14-Juli-2011 14-Juli-2011 Sesuai
7. Juli 19-Agustus-2011 19-Agustus-2011 Sesuai
8. Agustus 15-September-2011 19-September-2011 Sesuai
9. September 13-Oktober-2011 19-Oktober-2011 Sesuai
10. Oktober 18-November-2011 23-November-2011 Sesuai
11. November 22-Desember-2011 22-Desember-2011 Sesuai
12. Desember 13-Januari-2012 17-Januari-2012 Sesuai
Dari data di atas LEMIGAS telah melaksanakan penyetoran dan pelaporan
dengan baik, tetapi masih terdapat penyetoran yang terlambat dan dapat dikenakan
48
sanksi jika terjadi keterlambatan penyetoran yang diatur dalam Ketentuan Umum
Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (2a) bahwa pembayaran atau
penyetoran pajak yang dilakukan keterlambatan dalam pembayaran akan dikenai sanksi
sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Dalam segi pelaporan LEMIGAS telah melaksanakan kewajiban pelaporan Surat
Pemberitahuan Masa PPN tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang
ada. Sesuai undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 dapat
dikenai sanksi administrasi sebsar Rp 500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN
jika Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan,
seperti bulan Maret 2009 terdapat keterlambatan penyetoran dapat dikenakan sanksi
sebesar 2% dari Kurang bayar atau lebih bayar pada masa yang bersangkutan.
IV.8.3 Evaluasi Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah yang
dipungut oleh Bendahara Pemerintah disetorkan ke Bank Persepsi atau kantor Pos
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan.
Sedangkan untuk pencatatan penyetoran PPN dan PPnBM yang dipungut oleh KPPN
dilakukan pada saat pemungutan PPN dan PPnBM yaitu pada saat pembayaran oleh
KPPN kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah. Dalam hal ini
Bendahara Pemerintah menyetorkan ke Bank hari dimana terjadinya transaksi antara
pihak LEMIGAS dengan rekanan.
49
Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
563/KMK.03/2003 dinyatakan bahwa PPN dan PPnBM yang tidak dipungut oleh
Bendahara Pemerintah yaitu sebagai berikut :
1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan
tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah.
3. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang
menurut ketentuan undang-undang yang berlaku mendapat fasilitas Pajak
Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.
4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar
Minyak oleh PT. (PERSERO) PERTAMINA.
5. Pembayaran atas rekening telepon.
6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan
penerbangan.
Berikut ini tabel pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan tahun 2009, 2010,
dan 2011 yang di lakukan oleh Lemigas sebagai berikut :
TABEL IV.10
Tanggal Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan Tahun 2009
50
Tabel IV.11
Tanggal Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan tahun 2010
51
No. Bulan Tanggal Pelaporan
1. Januari 13 Februari 2009
2. Februari 16 Maret 2009
3. Maret 25 Maret 2009
4. April 01 Mei 2009
5. Mei 25 Mei 2009
6. Juni 09 Juli 2009
7. Juli 14 Agustus 2009
8. Agustus 14 September 2009
9. September 14 Oktober 2009
10. Oktober 11 November 2009
11. November 04 Desember 2009
12. Desember 07 Januari 2010
Tabel IV.12
Tanggal Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan Tahun 2011
52
No. Bulan Tanggal Pelaporan
1. Januari 15 Februari 2010
2. Februari 15 Maret 2010
3. Maret 14 April 2010
4. April 17 Mei 2010
5. Mei 10 Juni 2010
6. Juni 12 Juli 2010
7. Juli 13 Agustus 2010
8. Agustus 20 September 2010
9. September 18 Oktober 2010
10. Oktober 19 November 2010
11. November 20 Desember 2010
12. Desember 20 Januari 2011
No. Bulan Tanggal Pelaporan
1. Januari 10 Februari 2011
2. Februari 15 Maret 2011
3. Maret 05 April 2011
4. April 11 Mei 2011
5. Mei 10 Juni 2011
6. Juni 14 Juli 2011
7. Juli 02 Agustus 2011
8. Agustus 19 September 2011
9. September 19 Oktober 2011
10. Oktober 21 November 2011
11. November 16 Desember 2011
12. Desember 20 Januari 2012
Untuk penyetoran dalam Surat Pemberitahuan PNN PUT dilihat dari Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D), karena dari hasil wawancara oleh pihak Lemigas untuk
pembayaran yang dilakukan oleh Kas Negara menggunakan bukti SP2D tersebut dan
53
dalam Surat Setoran Pajak yang jika dibayar melalui Langsung (LS) yang membayarkan
Kas Negara Surat Setoran Pajak tidak diberi tanggal, tidak memberikan Nomor Tetap
Penerimaan Negara (NTPN) jadi penulis sulit untuk melihat kapan disetorkannya.
Dalam Surat Setoran Pajak PPN Keluaran juga terdapat kesalahan dalam tidak ada nama
jelas dari Wajib Pajak/Penyetor walaupun SSP tidak ada istilah cacat seperti Faktur
Pajak, tetapi akan membuat peruntukkannya tidak akan sampai sesuai dengan Objek
pajak, Subjek Pajak, Masa Pajak dan Nilai Pajak yang termuat dalam Surat Setoran
Pajak.
Untuk Bendaharawan Pemerintah penyetoran PPN dan PPnBM kepada Bank
Persepsi atau Kantor Pos dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bulan terjadinya
pembayaran tagihan.jika dalam hal saat penyetoran jatuh pada hari libur, maka
penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penulis menemukan terdapat
pelaporan yang melewati jangka waktu yang telah ditentukan pada tahun 2009
seharusnya pelaporan dilakukan pada tanggal 20 akhir Masa Pajak berikutnya tetapi
terlewat dari tanggal tersebut, dan akan dikenakan sanksi untuk keterlambatan tersebut,
tetapi karena dalam Bendahara Pengeluaran tidak bisa membayar sanksi yang ada
karena dana tidak ada dan tidak disediakan maka Kas Negara yang akan membayarkan
sanksi atau denda tersebut. Prinsipnya penyetoran dalam Lemigas yang dilakukan oleh
bendahara Pengeluaran jika ada unsur pajak maka pada saat transaksi hari tersebut
dilakukan pembayaran maka hari tersebut juga dilakukan pemotongan dan disetorkan
ke Kas Negara bersamaan dengan Surat Setoran Pajak dari pajak yang telah dipotong.
Adapun adanya keterlambatan pelaporan yang dilakukan oleh pihak Bendahara,
berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Lemigas keterlambatan
54