BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … BPKP GTO 2018.pdf · Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh Instansi Pemerintah, serta pengembangan alat kendali Presiden

LAPORAN KINERJA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI

GORONTALO

TAHUN 2018

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO

LKIN-107/PW31/6/2018

31 DESEMBER 2018

2018

L K j

Halaman | i Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas

Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun

2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan

Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan

Kesejahteraan Rakyat, BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berperan dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional, melaksanakan pembinaan

penyelenggaraan SPIP oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta

mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

Pembangunan Nasional.

Sebagai implementasi atas amanah tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

melakukan kegiatan audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi

kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk BUMD/BLUD.

Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan dengan empat fokus pengawasan, yaitu:

(i) Pengawalan atas Pembangunan Program Prioritas Nasional; (ii) Peningkatan Ruang

Fiskal; (iii) Pengamanan Aset Negara/Daerah; dan (iv) Peningkatan Governance

System yang diharapkan dapat memberikan informasi kepada para stakeholders serta

memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan negara/daerah dan penyelenggaraan SPIP pada

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta mendorong peningkatan kualitas

tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo ini disusun berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

2018

L K j

Halaman | ii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2018

Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada

Rencana Strategis 2015 – 2019 serta Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Gorontalo Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai media

pertanggungjawaban atas capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kinerja tersebut. Laporan ini secara garis besar berisikan informasi mengenai

rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2018, analisis keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat

bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan strategis,

khususnya dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, serta

pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, 31 Desember 2018 Kepala Perwakilan, Supriyadi NIP 19660830 198703 1 001

2018

L K j

Halaman | iii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................. iii DAFTAR TABEL .......................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... vi RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................... viii

BAB I: PENDAHULUAN …………………………………………………………………… 1 A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan ...................................... 1 B. Aspek Strategis Organisasi .......................................................................... 4 C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ................................................... 4 D. Struktur Organisasi ...................................................................................... 7 E. Sistematika Penyajian .................................................................................. 8

BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……………………………... 9 A. Rencana Strategis 2015 – 2019 ................................................................... 9

1. Pernyataan Visi...................................................................................... 9 2. Pernyataan Misi...................................................................................... 12 3. Tujuan Strategis......................................................................................16 4. IndikatorKinerja Utama........................................................................... 16 5. Sasaran Program…………………………………………………………….18 6. Program dan Kegiatan............................................................................21

B. Perjanjian Kinerja 2018 ................................................................................ 22 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 ………………............................23

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………………….. 25 A. Capaian Kinerja ……..................................................................................... 25 B. Realisasi Anggaran……................................................................................. 68

BAB IV: PENUTUP ..................................................................................................... 70 LAMPIRAN: Lampiran 1 Outcome 2018 Lampiran 2 Perbandingan Target Outcome Lampiran 3 Output 2018 Lampiran 4 Perbandingan Target Output Lampiran 5 SPIP Lampiran 6 APIP Lampiran 7 BUMD Sehat

2018

L K j

Halaman | iv Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2018

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Tabel 2.2 Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)

Tabel 2.3 Tabel Target Output per Bidang

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.1 Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2018

Tabel 3.2 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program

perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan

keuangan negara/korporasi

Tabel 3.3 Permasalahan kinerja PDAM

Tabel 3.4 Kinerja BLUD

Tabel 3.5 Permasalahan kinerja BLUD

Tabel 3.6 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program

Pengawasan 2

Tabel 3.7 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Program Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda

Tabel 3.8 Tingkat maturitas SPIP Pemda tahun 2015 s.d. 2018

Tabel 3.9 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Daerah

Tabel 3.10 Tingkat Kapabilitas APIP Pemda tahun 2015 s.d. 2018

Tabel 3.11 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2018

2018

L K j

Halaman | v Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2018

Tabel 3.12 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Tahun 2018

Tabel 3.13 Target, Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dukungan 2

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Tahun 2018

2018

L K j

Halaman | vi Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2018

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Gambar 1.2 Sistematika Laporan

Gambar 2.1 Penyusunan Target Output Perwakilan

Gambar 3.1 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan

Gambar 3.2 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

Gambar 3.3 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase BLUD yang tata

kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

Gambar 3.4 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan


keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH


keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Gambar 3.7 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase hasil audit

penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Gambar 3.8 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase hasil audit klaim yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Gambar 3.9 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase penyelesaian

hambatan kelancaran pembangunan

Gambar 3.10 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Meningkatnya kualitas tata kelola

pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

2018

L K j

Halaman | vii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2018

Gambar 3.11 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase K/L/P/K Anggota

Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan

sistem pengaduan masyarakat

Gambar 3.12 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

Gambar 3.13 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

Gambar 3.14 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase APIP Pemerintah

Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

Gambar 3.15 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

Gambar 3.16 Capaian Kinerja IKU Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama

Tahun 2018

Gambar 3.17 Target, Realisasi Dan Capaian KinerjaKepuasan atas Pelayanan Se

kretariat Utama dengan target 8 Skala 1-10

Gambar 3.18 Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Tahun 2018

2018

L K j

Halaman | viii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2018

Ringkasan Eksekutif

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden


Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun

2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan

Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan

Kesejahteraan Rakyat, BPKP memasuki babak baru dimana ditegaskan bahwa peran

BPKP adalah sebagai auditor Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada

Presiden, bertugas untuk melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan

Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh Instansi Pemerintah,

serta pengembangan alat kendali Presiden dan Wakil Presiden. Dengan babak baru

tersebut BPKP telah membenahi diri dengan mengadakan reposisi dan revitalisasi

yang diawali dengan merumuskan visi, misi, dan strategi yang baru dan dilanjutkan

dengan penyesuaian program dan kegiatan.

Dengan paradigma baru ini, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berusaha

memberikan perbaikan dan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan

membantu pemerintah di wilayah Provinsi Gorontalo untuk mencapai tujuannya. Hal

tersebut dilakukan melalui pemberian jasa assurance dan consulting.

Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP

disampaikan dalam LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Dalam pelaporan

kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan

analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke

depan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP, di samping merupakan pertanggungjawaban

kinerja BPKP dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2018, juga

mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa

perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang

2018

L K j

Halaman | ix Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2018

meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja,

dan pencapaian sasaran organisasi.

Sampai dengan 31 Desember Tahun 2018, capaian kinerja sasaran program dan

sasaran kegiatan beserta sumber daya pendukung yang menjadi tanggung jawab

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian 17 IKU yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, masih

terdapat 4 (empat) IKU yang belum tercapai yaitu Persentase tindak lanjut

rekomendasi hasil pengawasan, Persentase hasil pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K, Persentase hasil audit penyesuaian harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K, dan Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K.

2. Capaian sasaran kegiatan/output yang diindikasikan oleh 6 indikator kinerja

memperlihatkan capaian sasaran kegiatan satu (IKK 1.1.) mencapai kinerja

169,05%, sasaran kegiatan dua (IKK 2.1) mencapai kinerja 172,73%, sasaran

kegiatan tiga (IKK 3.1) mencapai kinerja 400%, sasaran kegiatan empat (IKK 4.1)

mencapai kinerja 230,36%, sasaran kegiatan lima (IKK 5.1) mencapai kinerja 100%,

dan sasaran kegiatan enam (IKK 6.1) mencapai 140%.

3. Penyerapan dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31

Desember 2018 sebesar Rp14.307.202.475,00 atau 96,67% dari anggaran tahun

2018 sebesar Rp14.799.734.000,00.

4. Realisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi

Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 10.678 Orang Hari (OH)

atau mencapai 75,09 % dari potensi OH sebanyak 14.220 OH.

L

2018

L K j

Halaman | 1 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga

pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

pengawasan intern pemerintah dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden

(Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, yaitu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

Republik Indonesia.

BPKP memiliki 34 perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya

adalah Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang merupakan perwakilan dengan

klasifikasi Tipe B setingkat eselon II berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/306/M.PAN-

RB/2/2013 tentang Peningkatan Eselon 8 (delapan) Perwakilan BPKP serta

Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perwakilan BPKP.

1. Kedudukan

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo adalah Instansi Vertikal BPKP di daerah

Gorontalo yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

2. Tugas Pokok

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014, Perwakilan

BPKP mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;

L

2018

L K j


c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan

atau atas permintaan Kepala Daerah;

d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan

e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan

yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara

berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

2) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan

akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan

nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya

dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan

usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan

keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/

daerah;

3) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan

aset negara/daerah;

4) pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian

intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan

program/ kebijakan pemerintah yang strategis;

5) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas

penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus

L

2018

L K j


penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah,

audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian

keterangan ahli,dan upaya pencegahan korupsi;

6) pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern

terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan

nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah

lainnya;

7) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah

pusat;

8) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi

penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah

pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat

kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah;

9) pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah

sesuai peraturan perundang-undangan;

10) pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi

jabatan fungsional auditor;

11) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di

bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;

12) pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi

hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13) pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

di BPKP; dan

14) pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan

umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan

rumah tangga.

L

2018

L K j


B. Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan Lembaga Non

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas BPKP sejalan dengan Implementasi

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden


Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9

Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan

Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka

Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, sebagai bagian integral dari BPKP

sepenuhnya mendukung BPKP dalam menjalankan peran strategisnya yaitu

sebagai “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional di Wilayah Gorontalo”.

Dukungan terhadap peran BPKP tersebut diberikan dalam bentuk upaya yang

sungguh-sungguh untuk membantu terwujudnya aparatur pemerintah yang

bersih dan terselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangunan di wilayah

Provinsi Gorontalo melalui:

1. Pengawalan atas Pembangunan Program Prioritas Nasional,

2. Peningkatan Ruang Fiskal,

3. Pengamanan Aset Negara/Daerah, dan

4. Peningkatan Governance System.

C. Kegiatan dan Produk Layanan Organisasi Kegiatan dan layanan produk organisasi yang diberikan pada pemerintahan se-

wilayah Provinsi Gorontalo adalah mendorong Pemda-Pemda dan instansi

vertikal untuk menyusun rencana aksi dalam rangka menyelesaikan temuan-

temuan BPK RI, maupun permasalahan-permasalahan lain yang dapat

L

2018

L K j


mempengaruhi opini laporan keuangan di masa akan datang. Dalam rangka

Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan

Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, serta untuk meningkatkan

akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda, pada tahun 2018 Perwakilan BPKP

Provinsi Gorontalo secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemda dalam

upaya mempertahankan opini WTP. Upaya tersebut telah menjadi prioritas

penugasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo karena pada LKPD Tahun 2017

seluruh Pemda, yakni tujuh Pemda telah memperoleh opini WTP dari BPK RI.

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukan

reviu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di

negara-negara lain (best practices benchmarking) melalui studi literatur maupun

studi ke organisasi internal audit yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang

terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang lebih

kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya.

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesionalisme pengawasan BPKP

diarahkan pada kerangka penilaian Internal Audit Capability Model dengan

kapabilitas pada Level 3, dengan karakteristik sebagai berikut:

1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa assurance dan

consulting diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan

(Service and Role of Internal Audit Element).

2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang

profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan

kerjasama tim (People Management Element).

3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan berfokus pada

kebutuhan shareholder dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko.

Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal

maupun praktek-praktek terbaik pengawasan (Professional Practices

Element).

4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun

individu, melalui SIM HP dan SIMA untuk kepentingan manajemen hasil

pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan

(Performance Management and Accountability Element).

5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam

melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam

L

2018

L K j


tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu,

hasil pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan

Kementrian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dalam rangka

mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja

(Organizational Relationship and Culture Element).

6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukan

pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan

mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk

melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern

dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorong

tercapainya tujuan organisasi (Governance Structure Element).

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa

dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk

memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem

pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan

kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan

SPIP level 3, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan kebijakan dan

prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP, sebagai media

pengendalian (control design). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan

pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasional telah

dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.

L

2018

L K j


Gambar 1.1: Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

D. Struktur Organisasi Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo termasuk

dalam perwakilan BPKP tipe B dengan struktur organisasi terdiri atas:

1. Kepala Perwakilan;

2. Bagian Tata Usaha; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional

KepalaPerwakilan

KelompokJabatan

Fungsional

BagianTataUsaha

SubBagianKeuangan

SubbagianKepegawaian&

Umum

L

2018

L K j


BAB 4

BAB 3

BAB 1

BAB 2

Gambar 1.2: Sistematika Penyajian LKJ

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja (LKJ) ini menginformasikan pencapaian kinerja Perwakilan

BPKP Provinsi Gorontalo selama periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember

2018. Penyajian LKJ 2018 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut:

Penetapan Kinerja 2018

Rencana Strategis 2015-2019

Perencanaan & Perjaniian Kinerja

Capaian Kinerja 2018 Analisis Capaian Kinerja

Penutup

1. Ringkasan capaian 2. Hambatan/kendala dalam pencapaian sasaran

Pendahuluan

Realisasi Keuangan

2018

L K j


BAB II

A. Rencana Strategis 2015 - 2019 Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil, dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada, atau yang mungkin

timbul. Rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mencakup visi,

misi, tujuan, dan sasaran.

Merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, BPKP melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan

merekonstruksi Indikator Kinerja Utama.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP secara nasional,

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah menetapkan Rencana Strategis

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Periode 2015-2019 pada 21 Desember

2015 dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor

LSTRA-156/PW31/6/2015 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi

Gorontalo Tahun 2015-2019. Renstra tersebut mengacu pada Renstra BPKP

Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKP No. 2 Tahun

2015.

1. PERNYATAAN VISI Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga

pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo menetapkan suatu

komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional di Wilayah Gorontalo

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

“ ”

2018

L K j


Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten

dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi BPKP

diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk

melaksanakan tugasnya.

Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat

membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan BPKP,

diantaranya:

Ø Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga

Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung

fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance melalui

suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.

BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah bertanggung jawab

langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI

dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai Auditor Internal

Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan

prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua

instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah

daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari

proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak

bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan

prinsip independensi.

Ø Sebagai auditor berkelas dunia, BPKP harus menunjukan aspek yang

berkualitas, di antaranya aspek profesionalisme sumber daya manusia

(SDM), aspek kewenangan dan kapabilitas organisasi, dan aspek leverage

rekomendasi hasil pengawasan.

SDM BPKP harus memiliki kompetensi minimal dalam bidang pengawasan,

diarahkan menjadi personel yang lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan

dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran

profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan standard

operating procedures (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit

2018

L K j


dari AAIPI atau IIA, dengan quality assurance berjenjang untuk memastikan

kualitas proses pelaksanaan pengawasan.

Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian,

lembaga dan pemerintah daerah diwujudkan dalam pemberian kualitas yang

independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam

sertifikasi profesi pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan

kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim,

paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di

BPKP.

Kualitas informasi assurance dan rekomendasi strategis yang diberikan

auditor BPKP harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit

(leverage) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan

dan program pembangunan.

Ø Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan, terdapat dua ruang lingkup utama: Pertama, terkait dengan

fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua,

terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi

penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan

BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada

pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat

luas.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai penjabaran Visi BPKP yaitu

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi

Pembangunan Nasional Tahun 2015 − 2019. Hal tersebut dapat dilihat dari

adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas

Pembangunan Nasional (NAWACITA) antara lain agenda kedua yang isinya

adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup

yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan

fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut

sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun

Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

2018

L K j


2.PERNYATAAN MISI Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan

oleh seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Berdasarkan visi yang

telah ditetapkan, dirumuskan misi-misi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

sebagai berikut :

Penetapan misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi Kesatu, yaitu: “Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna

Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan

Efektif di Wilayah Provinsi Gorontalo”

Misi ini mengandung dua hal, yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP.

Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola

pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”.

a. Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan

rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah

• Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Provinsi Gorontalo

1

• Membina secara efektif penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di wilayah Provinsi Gorontalo 2

• Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Gorontalo 3

2018

L K j


kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan

stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber

daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun

2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi

pengawasan, BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui

jasa assurance dan consultancy. Jasa assurance mencakup pemberian

informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para

mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan jasa consultancy berwujud

rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK

sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut

sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui

informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas

pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

dan sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam

memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya

penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang

memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan

risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN

2015 − 2019.

Jasa assurance dan consultancy dilaksanakan dengan mengacu kepada PP

Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014. PP 60/2008 memberi batasan

pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan

tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang

telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan

dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

b. Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan

Efektif

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah

yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern

2018

L K j


BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara

partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat

struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalam

menetapkan dan mengawasi (overseing) tujuan pemerintah dan

pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup

terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan

serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui

sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan

kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk

menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan,

alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan pembangunan atau

menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan

dimaksud.Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan

akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan

korporasi yang bersih dan efektif.

Misi Kedua, yaitu: “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah yang Efektif di Wilayah Provinsi Gorontalo”

Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam

rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan

pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat

memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti

dengan pelaporan keuangan yang andal, penanganan aset yang aman dan taat

terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008,

sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan

mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk

meningkatkan maturitas SPIP di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah/Korporasi (KLPK) bahkan hingga tingkat program (prioritas)

pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung

jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK. BPKP sebagai

pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP

diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan

tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal

2018

L K j


implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan

manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan

dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan

kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan

kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi

kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan

personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan

pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan

implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK (Kementerian/Lembaga/

Pemda/Koroporasi).

Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung

dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan

korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik

antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan

untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan

(pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber

daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal

ini Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya

adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat.

Misi Ketiga, yaitu: “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah Provinsi Gorontalo”

Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan

setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk

menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya

pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan

peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk

mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan

kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

2018

L K j


3. TUJUAN STRATEGIS Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam

jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

Tujuan akan menjadi arah perjalanan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dan

perbaikan-perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Perwakilan

BPKP Provinsi Gorontalo.

Pembentukan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo bertujuan agar pelaksanaan

tugas pengawasan yang diamanahkan kepada BPKP dapat berjalan lebih efisien

dan efektif guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

serta lebih meningkatkan pelayanan kebutuhan para pemangku kepentingan

akan penguatan akuntabilitas laporan keuangan dan implementasi SPIP di

wilayah Provinsi Gorontalo.

Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

nasional yang bersih dan efektif;

2) Peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP);

3) Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan

kompeten.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKP merupakan indikator kinerja yang berada

pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama

BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan

penyelenggaraan SPIP.

IKU BPKP merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis

BPKP. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking

yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan

peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat inward looking

yang menunjukkan manfaat bagi stakeholders internal BPKP. Penetapan

indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis,

2018

L K j


serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. IKU digunakan untuk

mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan

diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output)

Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, Indikator Kinerja Utama

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo untuk tahun 2015-2019 sebagaimana

termuat dalam Peraturan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor

LSTRA-156/PW31/5/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Rencana Strategis

BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

pengelolaan program nasional,

2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern pengelolaan korporasi,

3. Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan,

4. Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH,

5. Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K,

6. Presentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan,

7. Presentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA),

8. Presentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat,

9. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3),

10. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3),



13. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD

yang dibina

14. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

15. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

16. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)

17. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)

18. Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan (skala likert 1-10)

2018

L K j


5. SASARAN PROGRAM Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh

pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran

kegiatan.Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut

ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program

dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang

harus dilakukan oleh BPKP untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam

Renstra BPKP berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam

menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan

tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi

pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Tabel 2.1

Target Kinerja Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Outcome Satuan Target

1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

% 60

Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

% 55

Presentase BLUD yang kinerjanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

% 55

2 Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian

Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan

% 50

Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

% 72

Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 65

Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75

Pesentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75

3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

% 75

4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

% 52

2018

L K j


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Outcome Satuan Target

5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

% 65

6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda

Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)

% 100

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)

% 66,67

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)

% 33,33

7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

% 100

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)

% 100

8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan (skala likert 1-10) skala 8

6. PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan untuk menjalankan misi dalam rangka

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang targetnya ditetapkan setiap tahun

selama kurun waktu periode renstra yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam

suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) dan merupakan bagian integral

dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk

mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin

suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan

merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari

pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi organisasi.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang

diarahkan untuk mencapai tujuan dan visi organisasi, dan berdimensi waktu tidak

lebih dari satu tahun.

2018

L K j


Sasaran program pengawasan BPKP diharapkan dapat dicapai terlaksananya

kegiatan-kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional; pembinaan

penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern

pemerintah. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut terlihat seperti

pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Target 2018

1

Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan

Laporan 42

2

Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di perwakilan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan

Laporan 11

3

Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di perwakilan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan

Laporan 2

4

Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan

Laporan 56

5

Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan

Laporan 10

6

Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan

Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

Laporan 20

2018

L K j


Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Target 2018

1

Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 12

2 Termanfaatkannya Aset secara optimal

Tersedianya meubelair perwakilan BPKP

Unit 5

Berdasarkan Bidang Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, target

output pengawasan sebesar 102 Laporan dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 2.3

Tabel Target Output per Bidang

Target output di atas berdasarkan target Laporan yang sudah ditetapkan oleh

rendal pada masing-masing kedeputian. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

berfungsi melakukan kegiatan pengawasan di daerah sebagai dukungan kepada

rendal untuk mencapai target tersebut. Jumlah output di atas akan berubah

setiap tahun yang dijalani sesuai dengan target masing-masing rendal.

Target Kinerja Jumlah Laporan

Bidang

IPP 43 APD 47 AN 20 INVEST 18 P3A 20 TOTAL 141

2018

L K j


GAMBAR 2.1 PENYUSUNAN TARGET OUTPUT PERWAKILAN

Perubahan atas desain penghitungan output perwakilan ini per tahun dijelaskan

dalam Renja Tahunan.

Untuk mendukung ketercapaian sasaran program pengawasan, dilakukan

dengan kegiatan dukungan pengawasan.

B. Perjanjian Kinerja 2018

1. KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TAHUN 2018 Kegiatan Pengawasan BPKP tahun 2018 didasarkan pada kebijakan di bidang

pengawasan dan pembinaan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),

RPJMN, Renstra serta Renja 2018.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, kegiatan pengawasan yang

mencakup tugas BPKP mencakup:

BidangIPPDeputiI

DeputiII

DeputiIII

BidangAPD

BidangP3A

DeputiIV BidangAN

DeputiV BidangInvestigasi

2018

L K j


a. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara dan atas

kegiatan tertentu, yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral,

kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, serta kegiatan lainnya

berdasarkan penugasan presiden.

b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP, meliputi penyusunan pedoman teknis

penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan

dan konsultasi, serta peningkatan kompetensi APIP.

Kebijakan pengawasan BPKP juga mengacu kepada:

a. RPJM 2015 - 2019 serta RKP 2018;

b. Direktif Presiden;

c. Hasil Analisis Lingkungan Strategis;

d. Isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah untuk kepentingan BPKP;

e. Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2015 - 2019.

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018 Sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi

Gorontalo mendukung tercapainya dua sasaran program Deputi/Sekretariat

Utama dengan delapan indikator kinerja. Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi

Gorontalo bertanggung jawab untuk mencapai delapan sasaran program dan

emoat sasaran kegiatan dengan delapan belas indikator kinerja program dan

enam indikator kinerja kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4.

2018

L K j


Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

2018

L K j


BAB III

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2018 merupakan bagian dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi

Gorontalo.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target

kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2018. Rumus

yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator

kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik

Capaian = Realisasi

x 100% Target

2. Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin buruk

Capaian = 2 x Target - Realisasi

x 100% Target

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap

indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan

kendala yang menghambat pencapaian target kinerja, dicermati dan dipelajari

guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan capaian tujuan

dan sasaran program secara ringkas disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2018

No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN

Sasaran Program 1 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional Dan

Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

1.1 Persentase Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil

% 60 40,96 68,27

AKUNTABILITAS KINERJA

2018

L K j



Pengawasan

1.2 Persentase BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat

baik dari BUMD yang

dievaluasi

% 55 60 109,09

1.3 Persentase BLUD yang tata

kelolanya minimal cukup baik

dari BLUD yang dievaluasi

% 55 100 181,82

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

2.1 Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan

% 50 111,36 222,72



dimanfaatkan oleh APH

% 72 100 138,89




% 65 0 0

2.4 Persentase hasil audit

penyesuaian harga yang


% 75 0 0

2.5 Persentase hasil audit klaim

yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

% 75 0 0

Sasaran Program 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan

Pembangunan Nasional

3.1 Persentase penyelesaian

hambatan kelancaran

pembangunan

% 75 100 133,33

Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Dan Korporasi

Dalam Pencegahan Korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)

% 52 100 192,31

2018

L K j



Sasaran Program 5: Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K Dan Masyarakat Terhadap

Korupsi

5.1 Persentase K/L/P/K Anggota

Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan Sistem

Pengaduan Masyarakat

% 65 100 153,85

Sasaran Program 6: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

6.1 Persentase Pemerintah

Provinsi dengan Maturitas

SPIP Level 3

% 100 100 100


Kabupaten/Kota dengan

Maturitas Level 3

% 66,67 83,33 124,99



Maturitas Level 2

% 33,33 16,67 50,02

Sasaran Program 7: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

7.1 Persentase APIP Pemerintah

Provinsi dengan Kapabilitas

Level 3

% 100 100 100


Kabupaten/ Kota dengan

Kapabilitas Level 3

% 100 100 100

Sasaran Program Dukungan Pengawasan : Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan

atas Pelayanan Sekretariat Utama

8.1 Kepuasan atas Pelayanan

Sekretariat Utama (skala likert

1-10)

Skala 8 8,08 101

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran program berserta

realisasi anggarannya sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.

2018

L K j


1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Analisis terhadap sasaran program dan masing-masing indikator kinerja

program yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 Perwakilan

BPKP Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara/korporasi merupakan fokus pemerintah pada

tiga kelompok besar bidang pembangunan yaitu program wajib, program

percepatan, dan program pendukung untuk mengatasi permasalahan

dimensi pembangunan manusia dan permasalahan dimensi pembangunan

sektor unggulan.

Capaian sasaran program ini diukur melalui tiga IKU yang terkait langsung

dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

program prioritas nasional dengan ringkasan target, realisasi dan capaian

sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU

Sasaran Program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

No. IKU Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

1.1 Persentase Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil

Pengawasan

% 60 40,96 68,27

1.2 Persentase BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat

baik dari BUMD yang

dievaluasi

% 55 60 109,09

1.3 Persentase BLUD yang tata

kelolanya minimal cukup baik

dari BLUD yang dievaluasi

% 55 100 181,82

Sasaran Program Pengawasan 1: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara/ Korporasi

2018

L K j


Tabel 3.1 menunjukkan bahwa dari tiga IKU yang mendukung capaian

sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi”, hanya dua IKU yang memiliki

capaian 100% atau lebih.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” ini

sebagai berikut:

1.1. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan”

menggambarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan tahun 2018 yang

ditindaklanjuti di tahun 2018.

Kinerja indikator tersebut diukur dengan rumus :

Realisasi IKU Persentase Tindak

Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan

=

Σ TL Rekomendasi 2018 X 100%

Σ Rekomendasi 2018

Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan”

tahun 2018 adalah sebesar 40,96% atau tercapai 68,27% dari target sebesar

60%, dengan perhitungan sebanyak 34 rekomendasi telah ditindaklanjuti dari

83 rekomendasi yang disampaikan pada tahun 2018.

Rendahnya pencapaian ini dikarenakan minimnya kesadaran auditi untuk

menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan terutama dalam tindak lanjut

ganti rugi keuangan Negara.

Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti antara lain:

1. Hasil Reviu dan Update Data Hasil Reviu atas Tata Kelola Proyek

Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap

(PLTU) Gorontalo (Anggrek) 2 x 25 MW Kabupaten Gorontalo Utara di

Provinsi Gorontalo Triwulan I 2018 (Per 29 Maret 2018), antara lain

meyelesaikan drawing dan mendatangkan remaining material

pendukung terkait Fire Fighting System, untuk mengejar milestone

selanjutnya serta menambah jumlah manpower elektrikal dan

mekanikal untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi yaitu instalasi

Boiler Auxilaries unit #1, turbine generator unit #1, DCS system,

chlorination system, Circulation Sea Water System, dan finishing

work area MPH;

2018

L K j


2. Hasil reviu atas peran PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) dalam

Mendukung Program Kedaulatan Pangan Tahun 2017 dan Semester I

Tahun 2018 agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Gorontalo untuk melakukan

pengawasan dan pembinaan serta mensosialisasikan Pedoman

Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petugas Penyuluh Lapangan

(PPL);

3. Hasil Renaksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier - Dinas Pertanian

Kabupaten Bone Bolango, antara lain mengintensifkan pembinaan dan

pengendalian intern kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)

dan Pengembangan Embung Pertanian mulai dari tahap persiapan,

pelaksanaan hingga monitoring dan evaluai kepada Tim Pelaksana

tingkat kabupaten, Petugas Lapangan maupun kepada

Poktan/Gapoktan/P3A penerima bantuan.

4. Hasil evaluasi tata kelola beras tahun 2018 pada Provinsi Gorontalo,

untuk mengoptimalkan peran kelompok tani, Gapoktan, dan UPT

Pertanian Kecamatan di Provinsi Gorontalo terkait laporan data-data

pertanian antara lain data realisasi luas lahan pertanian, luas tanam, luas

panen, luas puso, dan produksi GKP dan GKG.

Realisasi IKU tahun 2018 sebesar 40,96% lebih rendah 14,60% dibandingkan

dengan realisasi tahun 2017 sebesar 55,56 %. Demikian pula dengan capaian

IKU tahun 2018 lebih rendah 42,73% dibandingkan dengan capaian tahun

2017 sebesar 109,40% . Kondisi ini disebabkan masih minimnya kesadaran

auditi untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan terutama dalam

tindak lanjut ganti rugi keuangan negara.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2019

sebesar 70%, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 58,51%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 masih perlu ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai

target tahun 2019 antara lain:

1. Melakukan percepatan tindak lanjut dengan langsung mendatangi auditi;

2. Memberikan batas waktu penyelesaian tindak lanjut sampai dengan

Semester I Tahun 2019;

3. Mengikuti kegiatan rekonsiliasi dengan K/L yang menjadi penanggung

jawab untuk menyepakati saldo temuan terkini.

2018

L K j


Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2018

dan target akhir Renstra tahun 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

disajikan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD

yang dievaluasi” merupakan IKU dalam rangka mendukung target akses

100% air minum nasional, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah

melakukan audit kinerja pada PDAM di wilayah Provinsi Gorontalo.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus :

Realisasi IKU Persentase BUMD

yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD yang

dievaluasi

=

Σ BUMD yg kinerjanya

minimal baik/sehat 2018 X 100%

Σ BUMD yang dievaluasi

2018

Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik

dari BUMD yang dievaluasi” tahun 2018 adalah sebesar 60% atau tercapai

109,09% dari target sebesar 55%, dengan perhitungan 3 BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat baik/sehat tahun 2018 dari 5 BUMD yang

dievaluasi tahun 2018. Daftar predikat kinerja PDAM selengkapnya disajikan

pada lampiran VII.

Dari hasil evaluasi tahun 2018 diidentifikasi lima permasalahan kinerja yang

paling signifikan pada PDAM sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3.

1.2. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BUMD yang dievaluasi

2018

L K j


Tabel 3.3 Permasalahan kinerja PDAM

No. Permasalahan Jumlah

PDAM

1. PDAM belum memiliki kebijakan pengelolaan aset yang

mempertimbangkan risiko kegagalan yang timbul atas

kegagalan operasional aset.

5

2. Struktur tarif air belum disesuaikan dengan peraturan yang baru 3

3. Laporan Keuangan PDAM Tahun 2017 Belum Informatif 2

4. Belum Menyusun Laporan Bulanan Dengan Tertib 1

5. Belum menyusun Corporate Plan/Rencana Bisnis 1

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 60 % meningkat 43,33 %

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 16,67%. Demikian pula

dengan capaian IKU tahun 2018 meningkat 78,22% dibandingkan dengan

capaian tahun 2017 sebesar 30,87%. Faktor pendukung meningkatnya

realisasi maupun capaian IKU antara lain karena rekomendasi atas evaluasi

yang dilakukan sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh pihak PDAM.



menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 perlu dipertahankan.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun

2018 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gotontalo tahun

2019 disajikan pada Gambar 3.2.


Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

2018

L K j


1.3. Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD

yang dievaluasi

IKU “Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD

yang dievaluasi” merupakan IKU dalam rangka peningkatan Governance

System pada BLUD di wilayah Provinsi Gorontalo.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase BLUD

yang tata kelolanya minimal cukup

baik dari BLUD yang dievaluasi

=

Σ BLUD yang tata

kelolanya minimal cukup

baik 2018 X 100%

Σ BLUD yang dievaluasi

2018

Realisasi IKU “Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari

BLUD yang dievaluasi” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai

181,82% dari target sebesar 55%, dengan perhitungan sebanyak dua BLUD

yang tata kelolanya minimal cukup baik tahun 2018 dari dua BLUD yang

dievaluasi tahun 2018. Daftar predikat kinerja BLUD selengkapnya pada Tabel

3.4.

Tabel 3.4 Kinerja BLUD

No Nama BLUD SKOR TINGKAT

KESEHATAN

1 RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo 61,35 BBB (Sedang)

2 RSUD Toto Kabila 61,19 BBB (Sedang)

Dari hasil evaluasi tahun 2018 diidentifikasi lima permasalahan kinerja yang

paling signifikan pada BLUD sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Permasalahan kinerja BLUD

No. Permasalahan Jumlah

BLUD

1. Validitas data informasi non keuangan belum optimal 2

2. Belum dilakukan analisis beban operasional atas pendapatan

operasional untuk meningkatkan efisiensi dan kemandirian

2

3. Penyusunan RBA sebagaimana diatur dalam Pasal 73

Permendagri 61 tahun 2007 belum sempurna

2

2018

L K j


4. Belum evaluasi prosedur pemberian obat kepada pasien serta

peningkatan penatausahaan persediaan obat

2

5. Pelayanan terkait kecepatan pelayanan rawat jalan, farmasi,

laboratorium, dan radiologi serta mendokumentasikan proses

surveinya sesuai peraturan terkait belum optimal.

2

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 100% meningkat 100 %

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 0 %. Demikian pula


capaian tahun 2017 sebesar 0 %. Faktor pendukung meningkatnya realisasi

maupun capaian IKU karena rekomendasi atas evaluasi yang dilakukan

sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh pihak Rumah Sakit.



menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 harus dipertahankan.


2018 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun



Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

Sasaran program Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian merupakan Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur berdasarkan lima

indikator kinerja.

Sasaran Program Pengawasan 2: Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

2018

L K j


Capaian sasaran program diukur melalui lima IKU dengan ringkasan target,

realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian

IKU Sasaran Program Pengawasan 2

No. Indikator Kinerja Sasaran

Program Satuan Target Realisasi

Capaian

(%)

1.1 Persentase hasil

pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan di

persidangan

% 50 111,36 222,72



yang dimanfaatkan oleh APH

% 72 100 138,89




K/L/P/K

% 65 0 0

1.4 Persentase hasil audit

penyesuaian harga yang


% 75 0 0

1.5 Persentase hasil audit klaim


K/L/P/K

% 75 0 0

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa dari lima IKU yang mendukung capaian

sasaran program “Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan

Keinvestigasian”, hanya dua IKU yang memiliki capaian 100% atau lebih.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya Efektifitas Hasil

Pengawasan Keinvestigasian” ini sebagai berikut:

2.1. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan” merupakan tingkat pemanfaatan laporan hasil pengawasan

keinvestigasian berupa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan

Keugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan Laporan Pengumpulan dan

Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (LPEBDE) pada sidang di pengadilan.

2018

L K j



R

e

a

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan” tahun 2018 adalah sebesar 111,36% atau

tercapai 222,72% dari target sebesar 50%. Realisasi tersebut diperoleh dari

pelaksanaan 49 kali Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di sidang Pengadilan

pada tahun 2018 dibandingkan dengan 44 Laporan Hasil Pengawasan

keinvestigasian yaitu Laporan Hasil Audit Investigasi dan Laporan Hasil

Pengawasan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dalam tiga tahun terakhir

(2016, 2017, 2018).

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 111,36% tidak dapat

dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2017 karena metode perhitungan

atas IKU tersebut dilakukan perubahan.


sebesar 80 %, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 139,20%. Hal ini




2019 disajikan pada Gambar 3.4


Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

Realisasi IKU Persentase hasil

pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan

=

Σ PKA Tahun 2018

X 100% Σ LHAI+LHPKKN tiga tahun

terakhir

2018

L K j


2.2. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH” merupakan tingkat penyelesaian penugasan bidang investigasi berupa

audit Investigatif yang dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH.




yang dimanfaatkan oleh APH

=

Σ LHAI yang

ditindaklanjuti/dimanfaatkan

APH 2018 X 100%

Σ LHAI yang terbit 2018


dimanfaatkan oleh APH” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 52%

dari target sebesar 138,89%, dengan perhitungan sebanyak 24 Laporan Hasil

Audit Investigatif (LHAI) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH pada

tahun 2018 dibandingkan dengan 24 LHAI yang diterbitkan pada tahun 2018.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 100% tidak dapat

dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2017 karena metode perhitungan

atas IKU tersebut dilakukan perubahan.


sebesar 80%, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 125%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 harus dipertahankan





Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

2018

L K j


2.3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K” merupakan tingkat pemanfaatkan laporan hasil pengawasan

keinvestigasian berupa laporan hasil audit Investigatif, laporan hasil

pengawasan atas current issues, dan laporan hasil pengawasan dalam

rangka pemberian rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti dan

dimanfaatkan oleh K/L/P/K untuk perbaikan tata kelola dan/atau mencegah

TPK berulang.



pengawasan keinvestigasian yang


=

Σ LHP Keinvestigasian yang

TL/dimanfaatkan oleh

K/L/P/K tahun berjalan X 100%

Σ LHP Keinvestigasian yang

terbit pada tahun berjalan


dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2018 adalah sebesar 0% atau tercapai 0%

dari target sebesar 65%, dengan perhitungan sebanyak nol Laporan Hasil

Pengawasan keinvestigasian (LHAI + Laporan Hasil Pengawasan atas

Current Issues + Laporan Hasil Pengawasan dalam rangka pemberian

Rekomendasi Strategis/RS) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh

K/L/P/K pada tahun 2018.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sama seperti realisasi tahun 2017

sebesar 0%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 dan 2017 adalah

sama sebesar 0%. Kondisi ini disebabkan tidak adanya permintaan dari

K/L/P/K atas Indikator Kinerja tersebut, yaitu dimanfaatkannya hasil

pengawasan keinvestigasian bagi K/L/P/K.


sebesar 80%, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 0%. Hal ini tidak

dapat menjadi indikator baik buruknya kinerja bidang Investigasi pada

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo karena kegiatan Investigasi hanya

dilakukan jika ada permintaan.


target tahun 2019 yaitu sejak tahun 2018 bidang Investigasi telah melakukan

2018

L K j


koordinasi dengan perwakilan K/L apabila diperlukan peran BPKP dalam

penugasan Keinvestigasian.





Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

2.4. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K” merupakan IKU BPKP khususnya Deputi Bidang Investigasi dalam

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta tercapainya

kelancaran pembangunan yang berkesinambungan.



audit penyesuaian harga yang


=

Σ LHA Eskalasi harga yang

ditindaklanjuti 2018 X 100%

Σ LHA Eskalasi harga 2018

Realisasi IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K” tahun 2018 adalah sebesar 0% atau tercapai 0% dari target

sebesar 75%, dengan perhitungan nol Laporan hasil audit penyesuaian harga

yang ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna

barang/jasa pada tahun 2018 dibandingkan dengan nol Laporan audit

penyesuaian harga pada tahun 2018.



2018

L K j



K/L/P/K atas kegiatan audit penyesuaian harga.














Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

2.5.

Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K”

merupakan IKU BPKP khususnya Deputi Bidang Investigasi dalam

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta tercapainya

kelancaran pembangunan yang berkesinambungan.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja diukur dengan


audit penyesuaian harga yang


=

Σ LHA Klaim yang

ditindaklanjuti 2018 X 100%

Σ LHA Klaim 2018

2018

L K j


Realisasi IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K”

tahun 2018 adalah sebesar 0% atau tercapai 0% dari target sebesar 75%,

dengan perhitungan nol Laporan hasil audit klaim yang ditindaklanjuti oleh

penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa pada tahun 2018

dibandingkan dengan nol Laporan audit penyesuaian harga pada tahun 2018.




K/L/P/K atas kegiatan audit klaim.














Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

2018

L K j


Sasaran program “Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan

Pembangunan Nasional” merupakan upaya mendukung agenda prioritas

pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melakukan

pengawasan untuk mendukung tata kelola pemerintah dan korporasi yang

bersih dan efektif, serta diarahkan untuk memastikan bahwa

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan secara

akuntabel, transparan, dan efektif.

Sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional” didukung oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase

penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan”. Uraian capaian IKU

sebagai berikut:

3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan”

mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase

penyelesaian hambatan

kelancaran pembangunan

=

Σ LEHKP ditindaklanjuti

2018 X 100%

Σ LEHKP 2018

Realisasi IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan”

tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 133,33% dari target sebesar

75%, dengan perhitungan satu Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran

Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak

pada tahun 2018 dibandingkan dengan satu Laporan EHKP pada tahun 2018.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 100% meningkat 100%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 0%. Demikian pula


capaian tahun 2017 sebesar 0%.




Sasaran Program Pengawasan 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan

Nasional

2018

L K j






Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

Sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi

dalam pencegahan korupsi” merupakan tingkat penyelesaian penugasan

Fraud Control Plan (FCP) termasuk Fraud Risk Assessment (FRA) baik atas

permintaan K/L/P/K dan inisiatif sendiri pada tahun 201X pada salah satu dari

tahapan:

a. Sosialisasi

b. Diagnostic Assessment

c. Bimbingan Teknis Implementasi

d. Evaluasi

e. Monitoring

yang dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Sasaran program didukung oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase K/L/P/K

yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”. Capaian IKU diuraikan

sebagai berikut:

Sasaran Program Pengawasan 4 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi

dalam Pencegahan Korupsi

2018

L K j


4.1.

Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

IKK “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”

mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:


K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)

=

Σ K/L/P/K yang IMPL

FCP/FRA tahun berjalan

X 100% Σ Penugasan yang telah

dilakukan pada tahun

berjalan

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 192,31%

dari target sebesar 52%, dengan perhitungan 11 K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP termasuk FRA pada tahun 2018 dibandingkan

dengan 11 penugasan yang telah dilakukan (Sosialisasi + Diagnostic

Assessment + Bimbingan Teknis Implementasi + Evaluasi + Monitoring)

termasuk FRA pada tahun 2018.




capaian tahun 2017 sebesar 192,31%.





Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

2018

L K j


Sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi” merupakan rasio K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di

lingkungan KLP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang memenuhi

tiga unsur kriteria yaitu:

a. Mempunyai Daftar Risiko Fraud yang terungkap dari hasil kegiatan

pembelajaran KPAK;

b. Mempunyai rencana penanganan risiko fraud yang dibahas bersama

dengan anggota KPAK;

c. Mempunyai peraturan KLPK mengenai sistem pengaduan masyarakat/

whistleblowing, atau belum mempunyai peraturan KLPK mengenai sistem

pengaduan masyarakat/ whistleblowing namun menyatakan

kesediaannya untuk dilakukan bimtek pengembangan sistem pengaduan

masyarakat/ whistleblowing.

dibandingkan dengan KLPK atau unit kerja eselon I/II di lingkungan KLP atau

unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah menjadi anggota dari

Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.Sasaran program didukung oleh capaian

satu IKU yaitu “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”.

Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan

masyarakat terhadap korupsi” ini adalah:

5.1. Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)

yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” mencerminkan

nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

=

Σ K/L/P/K atau unit kerja yang memenuhi 3 unsur

kriteria X 100% Σ K/L/P/K atau unit kerja

yang telah menjadi anggota KPAK

Sasaran Program Pengawasan 5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi

2018

L K j


Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”


65%, dengan perhitungan satu K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan

K/L/P atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah memenuhi tiga

unsur kriteria dibandingkan dengan satu K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di

lingkungan K/L/P atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah

menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.




capaian tahun 2017 sebesar 125%.








Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

Mencerminkan kualitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Gorontalo

yang diharapkan berada pada level 3. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP

menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik

Sasaran Program Pengawasan 6 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

2018

L K j


Sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda” dilengkapi

dengan empat indikator kinerja utama yang capaiannya pada tahun 2018

disajikan pada Tabel 3.7


Indikator Kinerja Sasaran Program Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda

No Indikator Kinerja Sasaran

Program Satuan Target Realisasi

Capaian

(%)


Provinsi dengan Maturitas

SPIP Level 3

% 100 100 100



Maturitas Level 3

% 66,67 83,33 124,99



Maturitas Level 2

% 33,33 16,67 50,02

Dari Tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari tiga IKU yang mendukung

capaian sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda”,

hanya dua IKU yang memiliki capaian 100% atau lebih.

Dari hasil penilaian tahun 2018 diidentifikasi lima sub unsur yang masih

memerlukan perbaikan sebagai berikut:

No. Sub Unsur Jumlah Pemda

1. Identifikasi Risiko 1

2. Analisis Risiko 1

Perkembangan tingkat maturitas SPIP sejak tahun 2015 sampai dengan tahun

2018 disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Tingkat maturitas SPIP Pemda tahun 2015 s.d. 2018

No. Level Jumlah Pemda

2015 2016 2017 2018 1. 1 3 3 - - 2. 2 4 3 3 1 3. 3 - 1 4 6 Jumlah

Pemda 7 7 7 7

2018

L K j


Daftar nama pemda dengan skor dan level maturitas SPIPnya pada tahun

2018 selengkapnya disajikan pada lampiran V.

Uraian capaian masing-masing IKU sebagai berikut:

6.1. Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3

IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3”

merupakan wujud dari proses governance Pembinaan Penyelenggaraan

SPIP. Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh,

mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP,

hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi

yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan

akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara pada Pemerintah Provinsi.



Pemerintah Provinsi dengan

Maturitas SPIP level 3

=

Σ Pemprov Min Level 3 SPIP

X 100% Σ seluruh Pemprov

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level

3” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar

100%.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 100% mampu

dipertahankan dari tahun sebelumnya dan telah memenuhi target yang

diberikan untuk tahun 2019 yaitu 100%.





Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3

2018

L K j


6.3. Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3”






akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara pada Pemerintah Kabupaten.



Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Maturitas SPIP Level 3

=

Σ Pemkab/kota Min Level 3

SPIP X 100%

Σ seluruh Pemkab/kota

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas

SPIP Level 3” tahun 2018 adalah sebesar 83,33% atau mencapai 124,99%

dari target sebesar 66,67%, dengan perhitungan lima Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP minimal level 3 dibandingkan dengan

enam Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP

Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai minimal level 3 sebagai

berikut:

No. Nama Pemda Skor Level Status

1. Kota Gorontalo 3,1057 3 Reviu Rendal

2. Kabupaten Gorontalo 3,0830 3 Reviu Rendal

3. Kabupaten Boalemo 3,4557 3 QA Perwakilan

4. Kabupaten Bone Bolango 3,3376 3 QA Perwakilan

5. Kabupaten Pohuwato 3,0455 3 Reviu Rendal

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 83,33% meningkat 33,33 %

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 50%. Akan tetapi capaian

IKU tahun 2018 menurun 25,03% dibandingkan dengan capaian tahun 2017

sebesar 150,02% karena target tahun lalu sebesar 33,33% menjadi 66,67% di

tahu 2018.

2018

L K j




menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 harus dipertahankan





Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

6.4. Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2”






akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara pada Pemerintah Kabupaten.



Pemerintah Kabupaten/Kota


=

Σ Pemkab/kota Min Level 2

SPIP X 100%

Σ seluruh Pemkab/kota

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas

SPIP Level 2” tahun 2018 adalah sebesar 16,67% atau mencapai 50,02% dari

target sebesar 33,33%, dengan perhitungan satu Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan maturitas SPIP minimal level 3 dibandingkan dengan enam

2018

L K j


Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi

Gorontalo.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai level 2 sebagai berikut:

No. Nama Pemda Skor Level Status

1. Kabupaten Gorontalo

Utara

2,7625 2 QA Perwakilan

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 16,67% menurun 33,33%


dengan capaian IKU tahun 2018 menurun 49,98% dibandingkan dengan

capaian tahun 2017 sebesar 100%. Penurunan ini merupakan hal yang baik

karena menandakan adanya Pemerintah Kabupaten/Kota yang nilai maturitas

SPIP naik menjadi level 3.








Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Daerah” merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong percepatan

Sasaran Program Pengawasan 7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

2018

L K j


peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan

terpercaya yang secara khusus telah memasukkan peningkatan kapabilitas

APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan di dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Sasaran program didukung empat indikator kinerja utama yang capaiannya

pada tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.9


Indikator Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

No Indikator Kinerja Sasaran Program Satuan Target Realisasi Capaian

(%)


Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

% 100 100 100


Kabupaten/ Kota dengan

Kapabilitas Level 3

% 100 100 100

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa dari empat IKU yang

mengindikasikan sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan

intern Pemerintah Daerah”, seluruhnya memiliki nilai capaian outcome 100%

atau lebih. Dari tujuh Pemda yang ada di Provinsi Gorontalo sebanyak tujuh

Pemda memperoleh tingkat Kapabilitas APIP level 3.

Perkembangan tingkat kapabilitas APIP sejak tahun 2015 sampai dengan

tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.10

Tabel 3.10 Tingkat Kapabilitas APIP Pemda tahun 2015 s.d. 2018

No. Level Jumlah Pemda 2015 2016 2017 2018

1. 1 2 - - - 2. 2 5 5 2 - 3. 3 - 2 5 7 Jumlah

Pemda 7 7 7 7

Daftar nama pemda dan level kapabilitas APIP nya pada tahun 2018

selengkapnya disajikan pada lampiran VI.

Uraian capaian IKU sasaran program sebagai berikut:

2018

L K j


7.1. Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3”

merupakan Indikator yang memperlihatkan jumlah APIP Pemerintah Provinsi

yang telah mencapai level 3 Kapabilitas APIP.


Realisasi IKU Persentase APIP

Pemerintah Provinsi dengan

Kapabilitas Level 3

= Σ Pemprov Min Level 3 APIP

X 100% Σ Seluruh Pemprov

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas

Level 3” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau 100% dari target sebesar

100%.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 100% mampu

dipertahankan dari tahun sebelumnya dan telah memenuhi target yang

diberikan untuk tahun 2019 yaitu 100%.





Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

7.2. Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 3 IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level

3” merupakan Indikator yang memperlihatkan jumlah APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota yang telah mencapai level 3 Kapabilitas APIP.


2018

L K j


Realisasi IKU Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

= Σ Pemkab/kota Min Level 3

APIP X 100%

Σ Seluruh Pemkab/kota

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 3” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 100%

dari target sebesar 100%, dengan perhitungan enam Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan kapabilitas minimal level 3 APIP dibandingkan

dengan enam APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 3

sebagai berikut:

No. Nama APIP Skor Level Status

1. KotaGorontalo 3 3 QA Perwakilan

2. KabupatenGorontalo 3 3 QA Perwakilan

3. KabupatenBoalemo 3 3 QA Perwakilan

4. KabupatenBoneBolango 3 3 QA Perwakilan

5. KabupatenGorontaloUtara 3 3 QA Perwakilan

6. KabupatenPohuwato 3 3 QA Perwakilan

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 100% meningkat 33,33%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 66,67%. Akan tetapi

capaian IKU tahun 2018 menurun 33,33% dibandingkan dengan capaian

tahun 2017 sebesar 133,33% karena target tahun lalu sebesar 66,67%

menjadi 100% di tahun 2018.


sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai telah mampu

mencapai target tersebut dan harus dipertahankan.




2018

L K j



Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

Sasaran program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan

Sekretariat Utama” didukung dengan satu IKU “Kepuasan atas Pelayanan

Sekretariat Utama dengan target 8 Skala 1-10". Persepsi kepuasan terhadap

suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan,

harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan

puas atau tidak puas diperoleh melalui survei dengan menyebarkan

kuesioner kepada para penerima layanan, dalam hal ini pegawai, dari seluruh

unit kerja di lingkungan BPKP secara uji petik dan dihitung menggunakan

metode skala 1-10. Survey yang dilakukan meliputi kepegawaian, keuangan,

keprolapan serta umum.

Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” sebesar 8,08

skala atau mencapai 101% dari target tahun 2018 sebesar 8 skala. Capaian

tersebut merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan pada empat

bidang layanan sebagaimana disajikan pada Gambar 3.16.

Sasaran Program Dukungan Pengawasan Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan Atas Pelayanan Sekretariat

Utama

2018

L K j


Gambar 3.16 Capaian Kinerja IKU

Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama Tahun 2018

Capaian IKU sebesar 101% menunjukkan bahwa layanan melebihi target

harapan stakeholders.

Faktor pendukung tingginya capaian IKU adalah Bidang Keuangan yang

mampu memberikan layanan prima melalui pembayaran hak stakeholder yang

selalu tepat waktu.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 8,08 skala meningkat 0,62

skala dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 7,46 skala. Akan

tetapi capaian IKU tahun 2018 menurun 5,57% dibandingkan dengan capaian

tahun 2017 sebesar 106,57% karena target tahun lalu sebesar 7 skala

menjadi 8 skala di tahun 2018.


sebesar 8 skala, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai telah mampu

mencapai target tersebut dan harus dipertahankan.




7 7,5 8 8,5 9

Kepegawaian

Keuangan

Prolap

Umum

Skala

Bagian

RealisasiperBagian

RealisasiKinerja

2018

L K j



Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama dengan target 8 Skala 1-10

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Dalam Perkin tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo ditargetkan

enam sasaran kegiatan pengawasan dengan enam indikator kinerja kegiatan

(IKK) dan dua sasaran kegiatan dukungan pengawasan dengan dua IKK

Capaian IKK tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.11

Tabel 3.11 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan

Tahun 2018

No. Sasaran

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan Satuan

Target

Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

1 Tersedianya

informasi

hasil

pengawasan

260 PSN di

Perwakilan

1.1 Jumlah Laporan

Hasil

Pengawasan

PSN BPKP

Perwakilan

Lap

42 71 169,05

2 Tersedianya

informasi

hasil

pengawasan

siskeudes di

Perwakilan

2.1 Jumlah LHP

Siskeudes

BPKP

Perwakilan

Lap

11 19 172,73

3 Tersedianya

informasi

hasil

pengawasan

penerapan

SIMDA di

3.1 Jumlah LHP

SIMDA BPKP

Perwakilan

Lap

2 8 400

2018

L K j


No. Sasaran

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan Satuan

Target

Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

Perwakilan

4 Tersedianya

informasi

hasil

pengawasan

10 prioritas

nasional

4.1 Jumlah LHP

BPKP

Perwakilan

Lap

56 129 230,36

5 Tersedianya

informasi

hasil

pembinaan

SPIP

Perwakilan

5.1 Jumlah Laporan

Hasil

Pembinaan

SPIP BPKP

Perwakilan

Lap

10 10 100

6 Tersedianya

informasi

hasil

pembinaan

kapabilita

APIP

Perwakilan

6.1 Jumlah Laporan

Hasil

Peningkatan

Kapabilitas APIP

BPKP

Perwakilan

Lap

20 28 140

8 Sasaran Kegiatan Dukungan

8.1 Tersedianya

dukungan

manajemen

dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya

dalam

mencapai

kepuasan

layanan

8.1.1 Jumlah layanan

dukungan

manajemen

Perwakilan

BPKP

Lap

12 12 100%

8.2 Termanfaatk

annya Aset

secara

optimal

8.2.1 Tersedianya

meubelair

perwakilan

BPKP

Unit 5 5 100%

2018

L K j


Capaian kinerja masing-masing IKK di atas diuraikan sebagai berikut:

Dalam rangka mengawal akuntabilitas Proyek Strategis Nasional,

pengawasan difokuskan pada pengawalan kinerja atas prioritas program

Nawacita pada bidang pembangunan wajib dan sektoral, serta program

terkait pelayanan publik. Sebagian besar pengawasan tersebut dilakukan

untuk menilai 3E (efektifitas, efisiensi, ekonomis) atas pelaksanaan program

melalui audit kinerja, audit keuangan, evaluasi, kajian, dan verifikasi kegiatan.

Sasaran kegiatan ”Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di

Perwakilan” didukung satu IKK“ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN

BPKP Perwakilan”.

Realisasi output tahun 2018 sebanyak 71 laporan atau mencapai 169,05%

dari target sebanyak 42 laporan.

Realisasi output sampai dengan tahun 2018 sebanyak 71 laporan tidak dapat

dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena baru ditargetkan di tahun

2018.

PSN yang dilakukan pengawasan (Monitoring, reviu, evaluasi dll) oleh

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2018 sebanyak 71 PSN dengan

rincian sebagai berikut :

No Jenis PSN Jumlah PSN

1 Proyek pembangunan infrastruktur jalan

nasional/strategis nasional non-tol

4

2 Proyek bendungan dan jaringan irigasi 4

3 Program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 1

4 Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi 63

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar

Rp1.342.825.114,00 atau 93,12% dari anggaran tahun 2018 sebesar

Rp1.442.067.000,00 dan dengan SDM sebanyak 2.746 OH atau 51,47% dari

rencana tahun 2018 sebanyak 5.335 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN

BPKP Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari

capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 169,05% lebih tinggi

dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar 93,12%.

Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di Perwakilan

2018

L K j


Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan

Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di Perwakilan” telah

tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun

2018 sebesar 169,05% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun

2018 sebesar 51,47%.

.

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) oleh seluruh Desa yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo maka

dilakukan Implementasi Aplikasi Siskeudes dan Bimtek atas Aplikasi

tersebut.

Sasaran kegiatan ” Tersedianya informasi hasil pengawasan Siskeudes di

Perwakilan ” didukung satu IKK “ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Siskeudes BPKP Perwakilan”.





2018.

No. Pemda Jumlah

Desa

Jumlah Desa yang

mengimplementasikan Siskeudes

2015 2016 2017 2018

1. Kabupaten Gorontalo 191 - - 191 191

2. Kabupaten Boalemo 82 - - 82 82

3. Kabupaten Pohuwato 101 - - 101 101

4. Kabupaten Bone

Bolango 160

- - 160 160

5. Kabupaten Gorontalo

Utara 123

- - 123 123


Rp82.158.000,00 atau 96,71% dari anggaran tahun 2018 sebesar

Sasaran Kegiatan 2 : Tersedianya informasi hasil pengawasan Siskeudes di Perwakilan

2018

L K j


Rp84.953.000,00 dan dengan SDM sebanyak 580 OH atau 95,87% dari

rencana tahun 2018 sebanyak 605 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Siskeudes BPKP Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat

dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 172,73% lebih tinggi/lebih

rendah dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar 96,71%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan” telah tercapai secara efisien.

Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 172,73%

lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2018 sebesar 95,87%.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di wilayah

Provinsi Gorontalo pihak BPKP Perwakilan BPKP Provinsi memberikan

materi dalam rangka bimbingan teknis implementasi aplikasi SIMDA

Keuangan Versi 2.7.0.11 dan penginputan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD

Tahun Anggaran 2018 kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

SKPD beserta Operator SIMDA Keuangan di wilayah Provinsi Gorontalo.

Sasaran kegiatan ” Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan

SIMDA di Perwakilan” didukung satu IKK “ Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan”.

Realisasi output tahun 2018 sebanyak 8 laporan atau mencapai 400% dari

target sebanyak 2 laporan.



2018.

No. SIMDA

Jumlah Pemda yang

mengimplementasikan

2017 2018

1. SIMDA Keuangan 7 7

2. SIMDA BMD 7 7

3. SIMDA Pendapatan 5 5

Sasaran Kegiatan 3: Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di Perwakilan

2018

L K j


4. SIMDA Gaji 3 3

5. SIMDA Perencanaan 0 7

Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp60.348.593,00 atau 96,16%

dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp62.760.000,00 dan dengan SDM

sebanyak 191 OH atau 68,21% dari rencana tahun 2018 sebanyak 280 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA

BPKP Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari

capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 400% lebih tinggi/lebih rendah



Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi

ini terlihat dari capaian IKK tahun 2018 sebesar 400% lebih tinggi

dibandingkan dengan capaian OH tahun 2018 sebesar 68,21%.

Sasaran kegiatan ” Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas

nasional” didukung satu IKK “ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP

Perwakilan”.



Realisasi output sampai dengan tahun 2018 sebanyak 129 laporan tidak

dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena baru ditargetkan di

tahun 2018.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi

Gorontalo terkait realisasi output "Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP

Perwakilan" antara lain

1. Evaluasi terhadap Bantuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah pada

Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017;

2. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Aplikasi SIA PDAM pada PDAM

Kabupaten Gorontalo;

Sasaran Kegiatan 4: Tersedianya informasi hasil pengawasan

10 prioritas nasional

2018

L K j


3. Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten

Gorontalo Tahun 2018;

4. Audit Kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Perumahan dan

Kawasan permukiman periode Tahun 2017 sampai dengan 31 Agustus

2018 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

5. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018

Terhadap LPPD Tahun 2017 pada Kab/Kota se Provinsi Gorontalo;

6. Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Coastal Community

Development Project (CCDP) / Proyek Pembangunan Masyarakat

Pesisir (Proyek PMP) (IFAD Loan No. I-880-ID, Spanish Trust Loan No.

E-16-ID) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo

Utara untuk tahun anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2017;

7. Audit Keuangan Dukungan terhadap Laporan Keuangan PNPM Mandiri

Generasi Sehat Cerdas (GSC) Grant IBRD TF-14769 pada Kabupaten

Boalemo Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir Per 31 Desember 2017.

8. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional untuk

Capaian B-12 per 31 Desember 2017 pada Dinas Perikanan Kabupaten

Gorontalo;

9. Reviu Terhadap Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2017;

10. Reviu Terhadap Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2017;

11. Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)/National

Slum Upgrading Project (NSUP) Loan IBRD No 8636 ID; AIIB 0004-

IDN/8213 ID pada Satker Pengembangan Kawasan Permukiman

Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017;

12. Quality Assurance atas Reviu Kualitas Belanja, Realisasi PAD, Proses

PBJ, Informasi TKDN, Pemotongan dan Penyetoran PPN/PPh,

Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan IV Tahun Anggaran

2017 oleh APIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi

Gorontalo;

13. Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017

pada Seluruh Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Gorontalo;

14. Bimbingan Teknis Good Corporate Governance (GCG) pada

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo.

2018

L K j




Rp525.162.000,00 dan dengan SDM sebanyak 5.103 OH atau 156,53% dari


Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP

Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian

indikator kinerja tahun 2018 sebesar 230,36% lebih tinggi dibandingkan

dengan capaian dana tahun 2018 sebesar 94,14%.


Pengawasan BPKP Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini

terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 230,36% lebih

tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan capaian OH tahun 2018 sebesar

156,53% .

Pembinaan SPIP Perwakilan dilakukan dengan tujuan:

a. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah

Kabupaten Bone Bolango;

b. Memberikan saran perbaikan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah

Kabupaten Bone Bolango untuk peningkatan maturitas.

Sasaran kegiatan ” Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan”

didukung satu IKK “ Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan”.



Realisasi output sampai dengan tahun 2018 sebanyak 10 laporan meningkat

sebanyak dua laporan dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebanyak

delapan laporan. Akan tetapi capaian tahun 2018 sama dengan tahun 2017

yaitu 100%.

Capaian IKK didukung dengan dana sebesar Rp180.677.414,00 atau 89,22%


sebanyak 238 OH atau 22,78% dari rencana tahun 2018 sebanyak 1.045

OH.

Sasaran Kegiatan 6: Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan

2018

L K j


Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja kegiatan “Jumlah Laporan Hasil

Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini

terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggi



Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini


rendah dibandingkan dengan capaian OH tahun 2018 sebesar 22,78%.

Sasaran kegiatan ” Tersedianya informasi hasil pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan” didukung satu IKK “ Jumlah Laporan Hasil Peningkatan

Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan”.



Realisasi output sampai dengan tahun 2018 sebanyak 28 laporan meningkat

sebanyak 20 laporan dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebanyak

delapan laporan. Demikian juga dengan capaian output tahun 2018 sebesar

140% meningkat 40% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar

100%.



Rp374.240.000,00 dan dengan SDM sebanyak 656 OH atau 35,27% dari


Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Peningkatan

Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini




Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan” telah tercapai secara efisien.

Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 140%

Sasaran Kegiatan 7: Tersedianya informasi hasil pembinaan Kapabilitas

APIP Perwakilan

2018

L K j


lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan capaian OH tahun 2018

sebesar 35,27% .

Sasaran kegiatan ” Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan” didukung satu IKK

“ Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP”.


target sebanyak 12 laporan. Rincian laporan dukungan manajemen sebanyak

12 laporan disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Tahun 2018

No LAPORAN DUKUNGAN

MANAJEMEN JUMLAH OUTPUT

1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 4 Laporan

2 Perjanjian Kinerja (Perkin) 1 Laporan

3 Laporan kinerja 1 Laporan

4 Laporan Ke TU an 6 Laporan

Jumlah 12 Laporan

Realisasi output sampai dengan tahun 2018 sebanyak 12 laporan sama

dengan realisasi tahun 2017. Demikian juga dengan capaian output tahun

2018 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2017.

Realisasi kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp11.741.419,00

atau 97,37% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp12.058.052.000,00 dan

dengan SDM sebanyak 612 OH atau 56,15% dari rencana tahun 2018

sebanyak 1.090 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Laporan Dukungan

Manajemen Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari

capaian IKK tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan

capaian dana tahun 2018 sebesar 97,37%.

Sasaran Kegiatan 8.1 : Tersedianya dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam

mencapai kepuasan layanan

2018

L K j


Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Tersedianya Laporan

Dukungan Manajemen Perwakilan” telah/belum tercapai secara efisien.

Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggi

dibandingkan dengan capaian OH tahun 2018 sebesar 56,15% .

Sasaran kegiatan ”Termanfaatkannya aset secara optimal” didukung satu

IKK dengan target, realisasi dan capaian sebagaiamana disajikan pada Tabel

3.13.

Tabel 3.13 Target, Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan Dukungan 2

No. IKK Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

8.2.3 Tersedianya meubelair

perwakilan BPKP

Unit 5 5 100

Uraian capaian IKK sasaran kegiatan dukungan “Termanfaatkannya aset

secara optimal” sebagai berikut:

8.2.3 Tersedianya Meubelair Perwakian BPKP

Realisasi IKK tahun 2018 adalah sebanyak 5 (lima) unit atau 100% dari target

sebesar 5 (lima) unit.

Realisasi output sampai dengan tahun 2018 sebanyak 5 (lima) unit tidak dapat

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 karena tidak ada IKK Tersedianya

Meubelair pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo pada tahun 2017.

Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp49.900.000,00 atau 99,80%


sebanyak 552 OH atau 74,09% dari rencana tahun 2018 sebanyak 745 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “ Tersedianya Meubelair Perwakian BPKP”

telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2018

sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018

sebesar 99,80%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “ Tersedianya

Meubelair Perwakian BPKP” telah secara efisien. Kondisi ini terlihat dari

Sasaran Kegiatan 8. 2: Termanfaatkannya aset secara optimal

2018

L K j


capaian IKK tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan

capaian OH tahun 2018 sebesar 74,09%.

B. REALISASI KEUANGAN

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2018 sebesar

Rp14.307.202.475,00 atau terserap 96,76% dibandingkan dengan anggaran

tahun 2018 sebesar Rp14.799.734.000,00. Rincian anggaran per program dan

per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.14 Gambar 3.18.

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Tahun 2018

2018

L K j


PembayaranGajidanTunjangan

77%

PenyelenggaraanOperasionaldanPemeliharaanPerkantoran

18%

LaporanDukunganManajemen

PerwakilanBPKP5%

PengadaandanPenyaluranSaranadan

PrasaranaBPKP0%

AnggaranProgram01

84,00%86,00%88,00%90,00%92,00%94,00%96,00%98,00%100,00%102,00%

PembayaranGajidanTunjangan

PenyelenggaraanOperasionaldanPemeliharaanPerkantoran

LaporanDukunganManajemenPerwakilan

BPKP

PengadaandanPenyaluranSaranadan

PrasaranaBPKP

Capa

ianAn

ggaran

2018

ProgramIKK

RealisasiProgram01

Gambar 3.18 Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Tahun 2018

DanaPerwakilanBPKPProvinsiGorontalosebesarRp14.799.734,00terealisasisebesarRp14.307.202.475atauterserap96,67%

Anggaran14,79M

Realisasi14,31M

Capaian96,67%

KeuanganBPKP

JumlahLaporanHasilPengawasan

PSNBPKPPerwakilan

54%

JumlahLaporanHasilPengawasanSiskeudes

BPKPPerwakilan3%

JumlahLaporanHasilPengawasanSIMDABPKP

Perwakilan2%

JumlahLaporanHasilPengawasanBPKPPerwakilanBPKP

Perwakilan19%

JumlahLaporanHasilPembinaanSPIPBPKP

Perwakilan8%

JumlahLaporanHasilPeningkatanKapabilitasAPIPBPKPPerwakilan

14%

AnggaranProgram06

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%


PSNBPKPPerwakilan

JumlahLaporanHasilPengawasanSiskeudesBPKPPerwakilan


SIMDABPKPPerwakilan

JumlahLaporanHasilPengawasanBPKPPerwakilanBPKPPerwakilan

JumlahLaporanHasilPembinaan

SPIPBPKPPerwakilan

JumlahLaporanHasilPeningkatanKapabilitasAPIPBPKPPerwakilan

Capa

ianAn

ggaran

201

8

ProgramIKK

RealisasiProgram06

2018

L K j


BAB IV

aporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, di

samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Gorontalo dalam mencapai sasaran program dan IKU tahun 2018, juga

mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Realisasi kinerja

BPKP tahun 2018 tercermin dari pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.1

Capaian Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Tahun 2018

No Sasaran Program IKU

Capaian

IKU

(%)

Ket

1 Sasaran Program 1 IKU 1

IKU 2

IKU 3

68,27%

109,09%

181,82%

Belum Tercapai

Tercapai

Tercapai


IKU 2

IKU 3

IKU 4

IKU 5

222,72%

138,89%

0%

0%

0%

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

3 Sasaran Program 3 IKU 1 133,33% Tercapai




IKU 2

IKU 3

100%

124,99%

50,02%

Tercapai

Tercapai

Tercapai


IKU 2

100%

100%

Tercapai

Tercapai

8 Sasaran Program 8 IKU 1 101% Tercapai

PENUTUP

2018

L K j


Uraian ringkas hasil pengukuran dari delapan IKU tersebut adalah sebagai

berikut:

1. IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan”

Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan” tahun

2018 adalah sebesar 40,96% atau tercapai 68,27% dari target sebesar 60%,

dengan perhitungan sebanyak 34 rekomendasi telah ditindaklanjuti dari 83

rekomendasi yang disampaikan pada tahun 2018.

2. IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD

yang dievaluasi” Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BUMD yang dievaluasi” tahun 2018 adalah sebesar 60% atau tercapai

109,09% dari target sebesar 55%, dengan perhitungan 3 BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat baik/sehat tahun 2018 dari 5 BUMD yang

dievaluasi tahun 2018.

3. IKU “Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang

dievaluasi”

Realisasi IKU “Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari

BLUD yang dievaluasi” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai

181,82% dari target sebesar 55%, dengan perhitungan sebanyak dua BLUD

yang tata kelolanya minimal cukup baik tahun 2018 dari dua BLUD yang

dievaluasi tahun 2018.

4. IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan” Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan di persidangan” tahun 2018 adalah sebesar 111,36% atau

tercapai 222,72% dari target sebesar 50%. Realisasi tersebut diperoleh dari

pelaksanaan 49 kali Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di sidang Pengadilan

pada tahun 2018 dibandingkan dengan 44 Laporan Hasil Pengawasan

keinvestigasian yaitu Laporan Hasil Audit Investigasi dan Laporan Hasil

Pengawasan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dalam tiga tahun terakhir

(2016, 2017, 2018).

5. IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH”


dimanfaatkan oleh APH” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai

2018

L K j


138,89% dari target sebesar 72%, dengan perhitungan sebanyak 24 Laporan

Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH

pada tahun 2018 dibandingkan dengan 24 LHAI yang diterbitkan pada tahun

2018.

6. IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K”


dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2018 adalah sebesar 0% atau tercapai 0%

dari target sebesar 65%, dengan perhitungan sebanyak nol Laporan Hasil

Pengawasan keinvestigasian (LHAI + Laporan Hasil Pengawasan atas Current

Issues + Laporan Hasil Pengawasan dalam rangka pemberian Rekomendasi

Strategis/RS) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun

2018 dibandingkan dengan nol Laporan Hasil Pengawasan keinvestigasian

yang diterbitkan pada tahun 2018.

7. IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K”



sebesar 75%, dengan perhitungan nol Laporan hasil audit penyesuaian harga

yang ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna

barang/jasa pada tahun 2018 dibandingkan dengan nol Laporan audit

penyesuaian harga pada tahun 2018.

8. IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K”



sebesar 75%, dengan perhitungan nol Laporan hasil audit klaim yang

ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa

pada tahun 2018 dibandingkan dengan nol Laporan audit klaim pada tahun

2018.

9. IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan”

Realisasi IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan”


75%, dengan perhitungan satu Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran

Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak

pada tahun 2018 dibandingkan dengan satu Laporan EHKP pada tahun 2018.

2018

L K j


10. IKK “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA)” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 192,31% dari target

sebesar 52%, dengan perhitungan 11 K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

termasuk FRA pada tahun 2018 dibandingkan dengan 11 penugasan yang

telah dilakukan (Sosialisasi + Diagnostic Assessment + Bimbingan Teknis

Implementasi + Evaluasi + Monitoring) termasuk FRA pada tahun 2018.

11. IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)

yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” tahun

2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 153,85% dari target sebesar 65%,

dengan perhitungan satu K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan K/L/P

atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah memenuhi tiga unsur

kriteria dibandingkan dengan satu K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di

lingkungan K/L/P atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah

menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.

12. IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3”

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3”

tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar

100%.

13. IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3”

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP

Level 3” tahun 2018 adalah sebesar 83,33% atau mencapai 124,99% dari

target sebesar 66,67%, dengan perhitungan lima Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan maturitas SPIP minimal level 3 dibandingkan dengan enam Pemerintah

Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

14. IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2”

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP

Level 2” tahun 2018 adalah sebesar 16,67% atau mencapai 50,02% dari target

sebesar 33,33%, dengan perhitungan satu Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

maturitas SPIP minimal level 3 dibandingkan dengan enam Pemerintah

Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

2018

L K j


15. IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3”

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level

3” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100%.

16. IKU “Persentase APIP Pemerintah Kab/Kota dengan Kapabilitas Level 3”

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 3” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari

target sebesar 100%, dengan perhitungan enam Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan kapabilitas minimal level 3 APIP dibandingkan dengan enam APIP

Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi

Gorontalo.

17. IKU “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat

Utama”

Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” sebesar 8,08

skala atau mencapai 101% dari target tahun 2018 sebesar 8 skala. Capaian

tersebut merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan pada empat bidang

layanan.

Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian sasaran strategis memerlukan upaya dan

kerja keras yang berkesinambungan. Langkah-langkah yang direncanakan dalam

rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain adalah:

1. Mengupayakan agar objek pemeriksa dapat langsung menindaklanjuti setiap

rekomendasi yang diberikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP mitra kerja

untuk mendorong peningkatan kapabilitas APIP.

3. Meningkatkan/mengembangkan kompetensi SDM BPKP.

4. Memantau dan mendorong instansi yang dievaluasi untuk menetapkan

kebijakan sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.

5. Melaksanakan diklat/sosialisasi/workshop penyelenggaraan SPIP dan

Kapabilitas APIP bagi Pemerintah Daerah.

6. Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP dan

Kapabilitas APIP.

7. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan

peningkatan kapabilitas APIP serta implementasi dan internalisasi

2018

L K j


penyelenggaraan SPIP menuju level 3 secara integral dalam kegiatan instansi,

sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi.

Lampiran I/1 - 11

Anggaran (Rp000) Realisasi (Rp000) % Rencana Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pengawasan

%60,00 40,96 68,27

Persentase BUMN/Anak Perusahaan

Dengan Skor GCG Baik *)

%

- - #VALUE!


yang Kinerjanya Berpredikat Minimal

A (baik)*)

%

- - #VALUE!

Persentase BUMD yang Kinerjanya

Minimal Berpredikat Baik dari BUMD

yang Dibina

%

55,00 60,00 109,09

Presentase BLUD yang Kinerjanya

Minimal Cukup Baik dari BLUD yang

Dievaluasi

%

55,00 100,00 181,82

Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di

Persidangan

%

50,00 111,36 222,72


Keinvestigasian yang Dimanfaatkan

oleh APH

%

72,00 100,00 138,89


Keinvestigasian yang Dimanfaatkan

oleh K/L/P/K

%

65,00 0,00 0,00

Persentase Hasil Audit Penyesuaian

Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

%

75,00 0,00 0,00

Persentase Hasil Audit Klaim yang

Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

%75,00 0,00 0,00

3 Meningkatnya

Penyelesaian Hambatan

Pelaksanaan

Pembangunan Nasional

Persentase Penyelesaian Hambatan

Kelancaran Pembangunan

%

75,00 100,00 133,33

4 Meningkatnya Kualitas

Tatakelola Pemerintah dan

korporasi dalam

Pencegahan Korupsi

Persentase K/L/P/K Yang

Mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA)

%

52,00 100,00 192,31

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program

Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas Nasional

dan Pengelolaan

Keuangan

Negara/Korporasi

Meningkatnya Efektifitas

Hasil Pengawasan

Keinvestigasian

2

1

KINERJA SASARAN PROGRAM DAN PENGGUNAAN DANA/SDM (OH) TAHUN 2018

PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO

Keuangan (Rp000) SDM (OH)

Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Lampiran I/2 - 11

Anggaran (Rp000) Realisasi (Rp000) % Rencana Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program

Keuangan (Rp000) SDM (OH)

Satuan Target Realisasi Capaian (%)

5 Meningkatnya Kepedulian

K/L/P/K dan Masyarakat

terhadap Korupsi

Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang

Mengimplementasikan Sistem

Pengaduan Masyarakat

%

65,00 100,00 153,85

Persentase Pemerintah Provinsi dengan

Maturitas SPIP Level 3

%100,00 100,00 100,00

Persentase Pemerintah Provinsi dengan

Maturitas SPIP Level 2

%0,00 0,00 #DIV/0!

Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota


%

66,67 83,33 124,99

Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota


%

33,33 16,67 50,02

Persentase APIP Pemerintah Provinsi

dengan Kapabilitas Level 3

%100,00 100,00 100,00

Persentase APIP Pemerintah Provinsi

dengan Kapabilitas Level 2

%0,00 0,00 #DIV/0!

Persentase APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 3

%

100,00 100,00 100,00

Persentase APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 2

%

0,00 0,00 #DIV/0!

2.691.682 2.515.883 93,46881 12.385 9.514 76,81873

8 Tersedianya Dukungan

Teknis Kepuasan atas

Pelayanan Sekretariat

Utama

Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat

Utama (skala likert 1-10)skala 8 8,08 101,00

12.108.052 11.791.319 97,38412 1.835 1.164 63,43324

14.799.734 14.307.202 96,67 14.220 10.678 75,09JUMLAH

Sub Jumlah Dukungan Teknis

Sub Jumlah Pengawasan

6 Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP Pemda

Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern

Pemerintah Pemda

7

Lampiran II / 3 - 11

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program SatuanNaik /

(Turun)

Naik /

(Turun)

2017 2018 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8 11 1213=11/12*100

%

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pengawasan%

60,17 40,96 (19,21) 109,40 66,67 (42,73) 40,96 70,00 58,51


Dengan Skor GCG Baik *)%

- - ###### - #VALUE! ####### - 0,00 #VALUE!

Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang

Kinerjanya Berpredikat Minimal A

(baik)*)

%

- - ###### - #VALUE! ####### - 0,00 #VALUE!

Persentase BUMD yang Kinerjanya

Minimal Berpredikat Baik dari BUMD

yang Dibina

%

60,00 60,00 30,87 109,09 78,22 60,00 56,00 107,14

Presentase BLUD yang Kinerjanya

Minimal Cukup Baik dari BLUD yang

Dievaluasi

%

100,00 100,00 0,00 181,82 181,82 100,00 62,00 161,29


Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di

Persidangan

%

95,65 111,36 15,71 200,00 222,72 22,72 111,36 80,00 139,20


Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh

APH

%

100,00 100,00 - 142,86 138,89 (3,97) 100,00 80,00 125,00


Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

%

100,00 0,00 (100,00) 166,67 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 80,00 -

Persentase Hasil Audit Penyesuaian

Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K%

- 0,00 ###### 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 80,00 -

Persentase Hasil Audit Klaim yang

Dimanfaatkan oleh K/L/P/K%

- 0,00 ###### 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 80,00 -

3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan

Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Persentase Penyelesaian Hambatan

Kelancaran Pembangunan%

- 100,00 100,00 0,00 133,33 133,33 100,00 80,00 125,00

Realisasi Capaian

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan

Keinvestigasian

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN OUTCOME TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017 DAN TARGET 2019

1

2

Realisasi

2018

Target

2019

% realisai

2018 dari

target 2019


Lampiran III/4 - 11

Penggunaan

Dana

Penggunaan

SDM/OH

Target Realisasi % Target Realisasi %Efisien/

Tidak Efisien

Efisien/

Tidak Efisien

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Tersedianya Informasi

Hasil Pengawasan 260

PSN di Perwakilan

Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan PSN BPKP

Perwakilan

Laporan 42 71 169,05 1.442.067 1.342.825 93,12 5.335 2.746 51,47 Efisien Efisien


Hasil Pengawasan

Siskeudes di Perwakilan


Pengawasan Siskeudes BPKP

Perwakilan

Laporan 11 19 172,73 84.953 82.158 96,71 605 580 95,87 Efisien Efisien


Hasil Pengawasan

Penerapan SIMDA di

Perwakilan


Pengawasan SIMDA BPKP

Perwakilan

Laporan 2 8 400,00 62.760 60.349 96,16 280 191 68,21 Efisien Efisien


Hasil Pengawasan 10

Prioritas Nasional


Pengawasan BPKP Perwakilan

Laporan 56 129 230,36 525.162 494.375 94,14 3.260 5.103 156,53 Efisien Efisien


Hasil Pengawasan Asian

Games XVIII


Pengawasan Asian Games

BPKP Perwakilan

Laporan 0 0 0 0 Efisien Efisien


Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan


Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan

Laporan 10 10 100,00 202.500 180.677 89,22 1.045 238 22,78 Efisien Efisien


Hasil Pembinaan

Kapabilitas APIP

Perwakilan


Peningkatan Kapabilitas APIP

BPKP Perwakilan

Laporan 20 28 140,00 374.240 355.498 94,99 1.860 656 35,27 Efisien Efisien

141 265 187,94326 2.691.682 2.515.883 93,47 12.385 9.514 76,82


Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Dalam Mencapai

Kepuasan Layanan

Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 12 12 100,00 12.058.052 11.741.419 97,37 1.090 612 56,15

9 Termanfaatkannya Aset

Secara Optimal

Terlaksananya Rehabilitasi

Rumah Negara Perwakilan

BPKP

Unit 0 0 -

Tersedianya Alat Pengolahan

Data BPKP

Unit 0 0 -

Tersedianya Meubelair

Perwakilan BPKP

Unit 5 5 100,00 50.000 49.900 99,80 745 552 74,09

Tersedianya Alat Rumah

Tangga BPKP

Unit 0 0 -


Kantor Perwakilan BPKP

Unit 0 0 -

Tersedianya Sarana Prasarana

BPKP

Unit 0 0 -

Terlaksananya Pembangunan

Konstruksi Gedung

Unit 0 0 -

12.108.052 11.791.319 97,38 1.835 1.164 63,43

14.799.734 14.307.202 96,67 14.220 10.678 75,09

JUMLAH SASARAN KEGIATAN PENGAWASAN

JUMLAH SASARAN KEGIATAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

TOTAL

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/OH (SDM)


TAHUN 2018

Dana (Rp000) SDM (OH)

Target RealisasiCapaian

(%)

Lampiran IV / 5 - 11

2017 2018 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8

1Tersedianya Informasi Hasil

Pengawasan 260 PSN di

Perwakilan


Pengawasan PSN BPKP

Perwakilan

Laporan

- 71 ####### - 169,05 #VALUE!


Pengawasan Siskeudes di

Perwakilan


Pengawasan Siskeudes BPKP

Perwakilan

Laporan

- 19 ####### - 172,73 #VALUE!

3

Tersedianya Informasi Hasil

Pengawasan Penerapan

SIMDA di Perwakilan


Pengawasan SIMDA BPKP

Perwakilan

Laporan

- 8 ####### - 400,00 #VALUE!


Pengawasan 10 Prioritas

Nasional


Pengawasan BPKP Perwakilan

Laporan

- 129 ####### - 230,36 #VALUE!



XVIII



BPKP Perwakilan

Laporan

- - ####### - #DIV/0! #DIV/0!


Pembinaan SPIP Perwakilan


Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan

Laporan

7 10 3 100 100,00 -

7

Tersedianya Informasi Hasil

Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan


Peningkatan Kapabilitas APIP

BPKP Perwakilan

Laporan

8 28 20 100 140,00 40,00


Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Dalam

Mencapai Kepuasan Layanan

Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan

12 12 - 100 100 -

9 TermanfaatkannyaAset Secara

Optimal


Rumah Negara Perwakilan

BPKP

Unit

- - #VALUE! - - #VALUE!

Tersedianya Alat Pengolahan

Data BPKP

Unit -- #VALUE!

-- #VALUE!

Tersedianya Meubelair

Perwakilan BPKP

Unit0 5 5,00 0 100 100,00

Tersedianya Alat Rumah

Tangga BPKP

Unit -- #VALUE!

-- #VALUE!


Kantor Perwakilan BPKP

Unit -- #VALUE!

-- #VALUE!

Tersedianya Sarana Prasarana

BPKP

Unit -- #VALUE!

-- #VALUE!

Terlaksananya Pembangunan

Konstruksi Gedung

Unit -

- #VALUE!

-

- #VALUE!

Naik /

(Turun)Naik / (Turun)

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Realisasi Capaian No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan

Lampiran V / 6 - 11

Self Assessment QA Perwakilan Reviu Rendal

1 2 3 5 6 7 8

1 Provinsi Gorontalo 3,1250 3 v

2 Kota Gorontalo 3,1057 3 v

3 Kabupaten Gorontalo 3,0830 3 v

4 Kabupaten Boalemo 3,4557 3 v

5 Kabupaten Bone Bolango 3,3376 3 v

6 Kabupaten Gorontalo Utara 2,7625 2 v

7 Kabupaten Pohuwato 3,0455 3 v

Keterangan : *) untuk status terakhhir diisi tanda V pada kolom (6, 7 atau 8) yang sesuai dengan status level yang disajikan

Status Terakhir *)

No. Nama Pemda Skor Level

MATURITAS SPIP PEMDA TAHUN 2018


Page 6 of 11

Lampiran VI / 7 - 11

Self Assessment QA Perwakilan Reviu Rendal

1 2 3 4 5 6

1 Provinsi Gorontalo 3 V

2 Kota Gorontalo 3 V

3 Kabupaten Gorontalo 3 V

4 Kabupaten Boalemo 3 V

5 Kabupaten Bone Bolango 3 V

6 Kabupaten Gorontalo Utara 3 V

7 Kabupaten Pohuwato 3 V

Keterangan : *) untuk status terakhhir diisi tanda V pada kolom (5, 6 atau 7) yang sesuai dengan status level yang disajikan

No. Nama Pemda Level

Status Terakhir *)

KAPABILITAS APIP PEMDA TAHUN 2018


Lampiran VII / 8 - 11

No. Nama PDAM SKOR TINGKAT KESEHATAN

1 PDAM Kota Gorontalo 3,46 Sehat

2 PDAM Kabupaten Gorontalo 2,59 Kurang Sehat

3 PDAM Kabupaten Bone Bolango 2,86 Sehat

4 PDAM Kabuoaten Boalemo 2,69 Kurang Sehat

5 PDAM Kabupaten Pohuwato 2,82 Sehat

TINGKAT KESEHATAN BUMD TAHUN 2018


NO. NAMA PENGHARGAAN INSTANSI/LEMBAGA PEMBERI PENGHARGAAN

DAFTRA PENGHARGAAN YANG DITERIMA SEJAK TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018


TAHUN PENGHARGAAN RINGKASAN SUBSTANSI PENGHARGAAN





Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Jl. Bypass Kel. Tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo 96163

Telp (0435) 8525 999 Fax (0435) 8525 888 Email: [email protected]

Documents

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … BPKP GTO 2018.pdf · Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh Instansi Pemerintah, serta pengembangan alat kendali Presiden