BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN ......Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025; 10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN

2019

B A P P E D A

M e m b a n g u n

B e r s a m a

M a s y a r a k a t

i

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jl. Sriwijaya Nomor 44 Pekalongan Kode Pos 51111

Telepon (0285) 423223 Faksimili (0285) 423223-303 e-mail: [email protected]

Website: http://bappeda.pekalongankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR : 050/2748 /2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 050/ 2844 /2018 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN,

Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan nomor 50/2844 /2018 telah ditetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja;

c. bahwa sebagai akibat terjadinya penambahan dan/ pengurangan kegiatan, pergeseran rekening, dan penambahan target kinerja perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengambangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara

mailto:[email protected]

ii

Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019;

iii

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH NOMOMOR 050/2844/2018 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019.

Pasal 1

(1) Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019, adalah perubahan dokumen perencanaan Tahun 2019 yang dimulai sejak tanggal ditetapkkanya dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

(2) Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Bappeda setelah memperhatikan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2019 dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 2 Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan;

b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2019;

c. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Pekalongan;

d. Bab IV Penutup.

Pasal 3

Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 9 Agustus 2019

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN

Ir. ANITA HERU KUSUMORINI,MSc

Pembina Utama Muda NIP. 19650717 199203 2 014

iv

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan ...…………………………..…….. i

Daftar Isi ….…………………………………………………………………………….. iv

Daftar Tabel ............................................................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN .…………………………………………..…………….. I-1

1.1 Landasan Hukum ……..…………………………………………….. I-2

1.2 Maksud Dan Tujuan ……..………………………………………….. I-5

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan....………..……………………… I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA

PEKALONGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018 ……. II-1

2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output

Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja Bappeda Kota Pekalongan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019 .................

II-1

2.2 Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Renja Perangkat Daerah

Tahun 2019Terhadap APBD Tahun 2019 ................................. II-17

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA

PEKALONGAN TAHUN 2019 ............................................................... III-1

3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Bappeda Tahun 2019 .. III-1

3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2017 ......... III-7

BAB IV PENUTUP ……...……………………………………………..……….….. IV-1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Bappeda Kota Pekalongan S/D Triwulan II Tahun 2019 ...............................................

II-2

Tabel 2.2 Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 terhadap APBD Tahun 2018 ..................................

II-14

Tabel 3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2019 .............................................................................

III-1

Tabel 3.2 Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran Pada

Renja Perubahan Tahun 2019 .............................................................. III-2

Tabel 3.3 Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan 2019 ........................................................................

III-4

Tabel 3.4 Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan 2019 ...........................................................................................

III-5

Tabel 3.5 Kegiatan Yang Dihapus Pada Renja Perubahan Tahun 2019 ............. III-6

Tabel 3.6 Kegiatan Baru Pada Renja Perubahan 2019 ....................................... III-7

Tabel 3.7 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perubahan Renja 2019 . III-9

Renja Perubahan BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2019 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan

ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan

kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator

keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah

serta makin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Sebagai salah satu fungsi

pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan

keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan

pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan

kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu

kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan

dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan

Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut

dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD,

RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.


Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan

peluang otonomi seluas-luasnya maka kewenangan diberikan kepada daerah. Hal ini

merupakan peluang untuk memberikan kemajuan pembangunan dengan ciri khas dan

potensi daerah dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya masyarakat daerah tersebut.

Salah satu hal yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan pelayanan publik adalah

dengan pelaksanaan rencana daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan

efektif melalui beberapa tahapan perencanaan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Renja Perangkat

Daerah merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan yang terbagi dalam dua

fase, yakni Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya

Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan bahan awal untuk pembahasan dalam

musrenbang tingkat Perangkat Daerah sebagai upaya perencanaan partisipatif dengan

pendekatan buttom up dan top down proses dimana partisipasi masyarakat dan

stakeholder terkait sangat diperlukan guna menetapkan Rancangan Renja menjadi Renja

definif Perangkat Daerah sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKPD Kota

Pekalongan. Penyusunan Perubahan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan 2019 mengacu

pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Pekalongan

Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2019 yang

telah disusun dengan mengacu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota

Pekalongan Tahun 2019, hal tersebut seiring dengan diterbitkannya Perwal no 44 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2018

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019.

Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa

perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target

RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, khususnya target indikator kinerja daerah pada

tahun 2019. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan yang harus disesuaikan,

maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan

Tahun 2019 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka

pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan

Bappeda Kota Pekalongan.

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Kota

Pekalongan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota

Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

Daerah Istimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun

1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara



7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara



8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II


Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah



13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-

2025;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun


2013-2018;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);

22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-

2021;

23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor

5);

24. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan atas

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan

Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 disusun dengan maksud dan tujuan

sebagai berikut:

1. Maksud

Dokumen Renja Perubahan BAPPEDA Kota Pekalongan disusun dengan

maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2019 dan Sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) Perubahan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019.

2. Tujuan

Dokumen Renja Perubahan BAPPEDA Kota Pekalongan disusun bertujuan

untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi

alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan

kegiatan Bappeda Kota Pekalongan.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019, dilaksanakan

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi : a. Perkembangan yang tidak sesuai


dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan

Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; b. Keadaan yang menyebabkan

saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), bahwa perubahan renja perangkat daerah

ditetapkan berdasarkan perda RKPD. Sedangkan dasar pertimbangan perubahan RKPD

yang ditindaklanjuti dengan perubahan renja perangkat daerah menurut permendagri

tersebut adalah adanya perubahan pada :

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

2. Target sasaran pembangunan daerah:

3. Prioritas pembangunan daerah;

4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan

5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan

Anggaran Kegiatan Renja Bappeda Kota Pekalongan Sampai Dengan

Triwulan II Tahun 2019

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Bappeda Kota Pekalongan

Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama

untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang

direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2019.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan BAPPEDA Kota Pekalongan

sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2019 yang melaksanakan 2 urusan

penunjang pemerintahan, 11 program dengan 53 kegiatan, dengan anggaran Belanja

Langsung Rp. 6.951.807.000,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan

triwulan II Tahun 2018 sebesar Rp. 1.524.280.129,- atau 21,93 %. Pencapain

realisasi anggaran triwulan II relatif rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang

dipihak ketigakan masih dalam proses pelaksanaan, antara lain kegiatan penyusunan

RTBL, penyusunan master plan draenase, Pameran inovasi dan kreativitas , dll.

Adapun realisasi target kinerja dan anggaran Bappeda Kota Pekalongan

sampai dengan triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini.


Tebel 2.1. Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Bappeda Kota Pekalongan S/D Triwulan II Tahun 2019

Kode

Urusan / Bidang urusan

Pemerintah Daerah dan

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2019)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian

Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi

Tingkat Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi

(%)

RKPD APBD I II

K Satuan

Anggaran K Satuan Anggaran K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=

(14/4)*100

17 = (15/6)*100

300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

6.187.520.000

- - 7.459.807.000

- 187.055.434 - 1.061.409.255 - 1.248.464.689

- 16,74

30 URUSAN PENUNJANG

3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

5.314.907.000

- - 5.908.907.000

- 106.440.134 - 959.471.955 - 1.065.912.089

- 18,04

3001.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi

100 persen

843.500.000 759.100.000 59.044.534

224.663.768

283.708.302

50 37,37

3001.300101.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12

Bulan

5.000.000 12 bulan 5.000.000 3 268.000 3 382.000 6 650.000 50 13


Kode



Program /Kegiatan








(%)

RKPD APBD I II

K Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=

(14/4)*100

17 = (15/6)*100

3001.300101.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bula

n 54.600.000 12 bulan 54.600.000 3 10496.400 3 15.953.050 6

26449.450

50 46,42

3001.300101.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 Bula

n 36.100.000 12 bulan 51.700.000 3 4.983.884 3 20.359.968 6

25.343.852

50 33,08

3001.300101.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 Bula

n 44.800.000 12 bulan 44.800.000 3 3.700.000 3 14.797.500 6

18.497.500

50 41,29

3001.300101.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 Bula

n 50.000.000 12 bulan 50.000.000 3 10.620.000 3 8.771.950 6

19.391.950

50 38,78

3001.300101.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Bula

n 20.000.000 12 bulan 20.000.000 3 397.050 3 340.200 6 737.250 50 3,69

3001.300101.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 Bula

n 2.500.000 12 bulan 2.500.000 3 0 3 0 6 0 50 0

3001.300101.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 Bula

n 2.500.000 12 bulan 2.500.000 3 0 3 0 6 0 50 0


Kode



Program /Kegiatan








(%)

RKPD APBD I II

K Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=

(14/4)*100

17 = (15/6)*100

5001.300101.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 Bula

n 6.000.000 12 bulan 6.000.000 3 180.000 3 720.000 6 900.000 50 15,00

3001.300101.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

11 Bula

n 72.000.000 11 bulan 72.000.000 3 5.912.000 2 19.928.000 5

25.840.000

45,45 35,89

3001.300101.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

322 orang/kal

i 550.000.000 322

orang/kali

450.000.000 58 28.708.600 102 146.539.150 160 232.565.65

0 49,68 38,94

3001.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga

100 persen

209.000.000 100 persen 209.000.000 - 4.866.500 - 65.047.487 - 69.913.9

87 50 33,45


Kode



Program /Kegiatan




Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi



(%) RKPD APBD I II

K Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=

(14/4)*100

17 = (15/6)*100

3001.300101.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor, BBM dan jasa pengemudi

19 unit 84.000.000 18 unit 84.000.000 7 4.409.000 3 13.940.187 10 18.349.187 55,55 21,64

3001300101.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan

10 unit 95.000.000 18 unit 95.000.000 7 - 7 46.994.800 13 46.994.8

00 72,22 49,47

3001.300101.02.059

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bula

n 30.000.000 12 Bulan 30.000.000 3 457.500 3 4.112.500 6

4.570.000

50 15,23

3001.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja 100

persen

72.500.000 100 persen 607.500.000 - 2.025.000 - 10.925.000 - 12.950.0

00 50 0,02


Kode



Program /Kegiatan







(%) RKPD APBD I II

K Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=

(14/4)*100

17 = (15/6)*

100

3001.300101.06.005

Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bappeda

6 dokumen

7.500.000 6 dokumen 7.500.000 1 275.000 1 1.035.000 2 1.310.000 33,33 17,47

3001.300101.06.006

Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya

6 dokumen

8.000.000 6 dokumen 8.000.000 1 0 4 2.800.000 1 2.800.000 83,33 35

3001.300101.06.008

Monitoring dan Evaluasi Prangkat Daerah

Jumlah bulan monitoring dan evaluasi PD

12 Bula

n 50.000.000 12 Bulan 45.000.000 3 1.750.000 3 7.090.000 6 8.840.000 50 19,64

3001.300101.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah

Jumlah dokumen profil bidang yang disusun

1 dokumen

12.000.000 1 dokumen 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3001.300101.06.009

Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas PPD

- - - 1 laporan 335.000.000 - - - - - - - -

Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi antar anggota PEL/FEDEP kota, provinsi maupun pusat

- - - 1 laporan


Kode



Program /Kegiatan








(%)

RKPD APBD I II

K Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=

(14/4)*100

17 = (15/6)*

100

Profil investasi Kota Pekalongan - - - 1 dokumen

sosial ekonomi makro dan indikator pendukung tahun 2019

- - - 1 set

CD data profil daerah Kota Pekalongan

- - - 1 set

Laporan akhir kegiatan TPB/SDGs Kota Pekalongan

- - - 1 laporan

Laporan tahunan program TPB/SDGs - - - 1 laporan

Laporan tahunan kinerja TKPK Kota Pekalongan Tahun 2019

- - - 1 laporan

LP2KD Kota Pekalongan Tahun 2019

- - - 1 laporan

Laporan Akhir kegiatan PMG - - - 1 laporan

3001.07 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

Persentase pengaduan

0 persen

139.907.000 0 persen 129.907.000 - 4.021.500 - 12.907.250 - 16.928.750 - 37


Kode



Program /Kegiatan








(%) RKPD APBD I II

K Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=

(14/4)*100

17 = (15/6)*

100

3001.300101.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD

Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

1 orang/bul

an 29.907.000 1

orang/bulan

29.907.000 1 6.434.400 - 6.289.600 1 12.724.000 100 42,55

3001.300101.07.14

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif

Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik

3 kali 20.000.000 3 kali 10.000.000 0 0 1 2.000.000 1 5.000.000 33,33 20

3001.300101.07 .015

Survailance dan audit ISO

Jumlah dokumen hasil audit/surveilance ISO

1 dokumen

90.000.000 1 dokumen 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3001.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

Persentase pemanfaatan data/informasi dalam perencanaan

100 persen

125.000.000 100 persen 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3001.300101.15.002

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen Profil Peraangkat Daerah dan Urusan se-Kota Pekalongan 1

dokumen

25.000.000 1 dokumen 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3001.300101.15.021

Pengembangan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)

Jumlah dokumen SIPD yang disusun

1 dokumen

100.000.000 1 dokumen 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0


Kode



Program /Kegiatan








(%)

RKPD APBD I II

K Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=

(14/4)*100

17 = (15/6)*

100

3001.300101.15.02

Pendampingan Penyusunan Sistim Informasi Pembangunan Daerah

Dokumen pendampingan penyusunan sistim informasi pembangunan daerah

- - - 1 dokumen 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3001.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu

100 persen

1.670.000.000

100 persen

1.695.000.000

-- 72.817.500 - 549.912.500 - 622.730.000 - 37,29

Penyusunan Dokumen Evaluasi Triwulanan Tepat Waktu

100 persen

100 persen

3001.300101.21.014

Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi

Jumlah rakor pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK)

4 dokumen

110.000.000 4 rakor 110.000.000 1 2.200.000 1 10.500.000 1 12.700.000 50 11,55

3001.300101.21.017

Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan

3 dokumen

805.000.000 3 dokumen 750.000.000 0 48.670.000 1 328.450.000 1 377.120.000 33,33 46,85

3001.300101.021.045

Penyusunan KUA-PPAS APBD

Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD 2018 dan KUA PPAS APBD 2019

2 dokumen

400.000.000 2 dokumen 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0


Kode



Program /Kegiatan








(%)

RKPD APBD I II

K Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=

(14/4)*100

17 = (15/6)*

100

3001.300101.021.049

Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD

Jumah dokumen laporan evaluasi RKPD

4 dokumen

155.000.000 4 dokumen 155.000.000 0 15.035.000 1 18.285.000 1 33.320.000 25 21,50

3001.300101.021.052

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah jenis Buku LKPJ Walikota Pekalongan

1 dokumen

200.000.000 1 dokumen 400.000.000 0 6.912.500 1 192.677.500 1 199.590.000 100 99,80

3001.300101.021.053

Pendampingan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah

Jumlah Perda perencanaan pembangunan daerah yang disusun

- - - 1 dokumen 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3001.22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

100 persen

350.000.000 100 persen 270.000.000 - 14.657.500 - 15.522.500 - 30.180.000 - 12,07

3001.300101.00.22 .004

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1 dokumen

40.000.000 1 dokumen 40.000.000 0 3.760.000 0 6.930.000

3001.300101.00.22 .009

Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi)

Jumlah lembaga yang terfasilitasi yang terlibat dalam pembangunan Kota Pekalongan

1 lembaga

120.000.000 1 lembaga 120.000.000 1 8.747.500 0 (8.747.500) 0 0 0 0


Kode



Program /Kegiatan







(%) RKPD APBD I II

K Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=

(14/4)*100

17 = (15/6)*

100

3001.300101.00.22 .020

Fasilitasi Pengembangan Teknopark

Jumlah rakor dan sosialisasi pengembangan technopark yang terfasilitasi

8 kali 90.000.000 8 kali 90.000.000 0 2.150.000 0 17.340.000 0 19.490.000 0 21,66

3001.300101.00.22 .021

Pendampingan pengembangan ekonomi lokal

Laporan kegiatan pengembangan ekonomi lokal (PEL)

- - - 1 dokumen 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3001.28 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMAHAN

Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman

100 persen

1.300.000.000

100 persen 1.500.000.00

0 - 8.520.000 - 57.395.400 - 65.915.400 - 4,39

3001.300101.00.28 .001

Fasilitasi NUSP-2 Jumlah dokumen NUSP tahap 2 5

dokumen

100.000.000 5 dokumen 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3001.300101.00.28 .002

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)

Jumlah dokumen RTBL

2 dokumen

350.000.000 2 dokumen 350.000.000 0 0 0 820.000 0 820.000 0 0,23

3001.300101.00.28 .004

Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)

Jumlah dokumen rekomendasi/laporan BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya penataan ruang di Kota Pekalongan

1 dokumen

125.000.000 1 dokumen 125.000.000 0 2.480.000 0 14.960.000 0 17.440.000 0 13,95


Kode



Program /Kegiatan







(%) RKPD APBD I II

K Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=

(14/4)*100

17 = (15/6)*

100

3001.300101.00.28 .005

Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan

1 dokumen

185.000.000 1 dokumen 185.000.000 0 1.620.000 0 8.965.000 0 10.585.000 0 5,72

3001.300101.00.28 .006

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang bidang sarana dan prasarana

1 dokumen

40.000.000

1 dokumen

140.000.000 0 2.240.000 0 32.650.400 0 34.890.400 0 24,92

Dokumentasi evaluasi smart city Kota Pekalongan

1 dokumen

3001.300101.00.28 .007

Penyusunan masterplan drainase

Jumlah dokumen masterplan yang drainase terusun

1 dokumen

500.000.000 1 dokumen 500.000.000 0 2.180.000 0 0 0 2.180.000 0 0,44

3001.300101.00.28 .008

Koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman

Dokumen kegiatan koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dan (RP2KPKP)

- - - 1 1

dokumen dokumen

100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3001.29 PROGRAM PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud

100 persen

705.000.000 3 dokumen 655.400.000 - 8.220.000 - 57.780.000 - 66.000.000 - 10,07


Kode



Program /Kegiatan








(%)

RKPD APBD I II

K Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=

(14/4)*100

17 = (15/6)*

100

3001.300101.00.29 .001

Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan

Jumlah dokumen PUS dan EDI Kota Pekalongan

1 dokumen

70.000.000 1 dokumen 70.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3001.300101.00.29 .002

Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)

Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY

1 dokumen

80.000.000 1 dokumen 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3001.300101.00.29 .003

Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)

Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan daerah Kota Pekalongan

1 dokumen

150.000.000 1 dokumen 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3001.300101.00.29 .004

Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs

Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs

1 dokumen

55.000.000 1 dokumen 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3001.300101.00.29 .005

Fasilitasi kelompok bangun perkotaan

Jumklah dokumen rekomendasi kelompok bangun perkotaan

1 dokumen

80.000.000 1 dokumen 55.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3001.300101.00.29 .006

Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat

1 dokumen

55.000.000 - - - 0 0,00 0 0 0 0 0 0


Kode



Program /Kegiatan








(%)

RKPD APBD I II

K Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=

(14/4)*100

17 = (15/6)*

100

3001.300101.00.29 .009

Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif Gender Kota Pekalongan

1 dokumen

75.000.000 1 dokumen 75.000.000 0 4.120.000 0 17.060.000 0 21.180.000 0 28,24

3001.300101.00.29 .0010

Fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif anak

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak Kota Pekalongan

1 dokumen

60.000.000 1 dokumen 60.000.000 0 0 0 30.100.000 0 30.100.000 0 50,17

3001.300101.00.29 .011

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosbud

1 dokumen

80.000.000 1 dokumen 60.000.000 0 4.100.000 0 10.620.000 0 14.720.000 0 24,53

3001.300101.00.29 .012

Pendampingan penanggulangan masalah gizi

Laporan kegiatan penanggulangan masalah gizi (PMG)

- - - 1 dokumen 15.000.000 0 - 0 - 0 - 0 -

3001.300101.00.29 .013

Pendampingan koordinasi tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs

Laporan kegiatan TPB/SDGs Kota Pekalongan - - - 1 dokumen 10.400.000 0 - 0 - 0 - 0 -

3001.300101.00.29 .014

Pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan

Laporan kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2019

- - - 1 dokumen 75.000.000 0 - 0 - 0 - 0 -


Kode



Program /Kegiatan








(%)

RKPD APBD I II

K Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=

(14/4)*100

17 = (15/6)*

100

3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1.485.000.00

0 1.550.900.00

0 80.615.300 101.937.300 182.552.600 11,77

3004.15 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD

50 persen

925.744.000 50 persen 830.000.000 - 10.470.000 - 54.976.500 - 65.446.500 - 7,89

3004.300101.15.006

Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan

Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan

1 jurnal 25.000.000 1 jurnal 25.000.000 0 0 0 148.000 0 148.000 0 0,59

3004.300101.15.015

Riset unggulan daerah

Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi

5 riset 175.000.000 6 riset 175.000.000 0 0 0 8.053.500 0 8.053.500 80 4,60

3004.300101.15.019

Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan

Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun

2 riset/kajia

n

335.000.000

2 riset/kajian

280.000.000

0

6.000.000

0

23.905.000

0

29.905.000

0

10,08 Jumlah FGD/workshop pengabdian masyarakat

4 riset 4 riset 0 0 0 25

3004.300101.15.018

Fasilitasi riset bersama dan jaringan penelitian pengembangan Kota Pekalongan

Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan

1

Pusat

Layanan

390.744.000 1 Pusat

Layanan 275.000.000 0 4.470.000 2 22.870.000 2 27.340.000 100 7,81


Kode



Program /Kegiatan








(%)

RKPD APBD I II

K Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=

(14/4)*100

17 = (15/6)*

100

Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan

1 Aplik

asi 1 Aplikasi 1 0 1 100

Jumlah FGD/Workshop Kelitbangan

5 kali 5 kali 0 3 3 60

Jumlah Kajian yang tersusun 2

riset/kajia

n 2 riset/kajian 0 0 0 0

3004.16 PROGRAM PENGEMBANGAN IPTEK DAN INOVASI DAERAH

Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah

95 persen

600.000.000 95 persen 720.900.000 - - 16.896.500 - 16.896.500 - 2,34

3004.300101.00.16 .010

Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas Daerah

Jumlah keikutsertaan pameran produk inovasi

1 event

600.000.000

1 event

720.500.000

0

0

0

16.896.500

0

16.896.500

0

2,34

Jumlah pemenang krenova yang terseleksi

5 pemenan

g 5 pemenang 0 1 1 20

Jumlah event pamaeran inovasi dan kreatifitas pembangunan Kota Pekalongan

1 event 1 event 3 3 6 75

Jumlah FGD/rakor/workshop tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah yang terfasilitasi

5 kali 5 kali 0 2 0 40


2.2. Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Terhadap APBD Tahun 2019

2.2.1 Kesesuaian Program Antara Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 dengan APBD Tahun 2019

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada

rencana kerja Bappeda dengan APBD Tahun 2019, terdapat

kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama

dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 11 program,

9 program urusan penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan

dan 2 program urusan penunjang pemerintahan penelitian dan

pengembangan

2.2.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 dengan APBD Tahun 2019 Seperti halnya evaluasi program, untuk kegiatan yang ada di

renja Bappeda dengan APBD tahun 2019 terdapat kesesuaian 94,74%,

yaitu jumlah kegiatan yang ada di renja sebanyak 54 sedangkan

kegiatan yang ada di APBD sebanyak 57 kegiatan. Terdapat 7 kegiatan

yang ada di APBD tidak ada di renja, disebabkan adanya kegiatan

bantuan keuangan provinsi dan pendampingannya. Kegiatan tersebut

ada di urusan penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan.

2.2.3 Kesesuaian Pagu Kegiatan Antara Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 dengan APBD Tahun 2019 Untuk anggaran yang ada di renja dan APBD, setelah

dievaluasi ada terdapat perbedaan kenaikan anggaran. Anggaran yang

diusulkan dalam renja Bappeda Tahun 2019 sebesar Rp.

6.945.464.000,-, sedangkan dalam APBD penetapan 2019 sebesar Rp.

6.951.807.000,-. Kenaikan anggaran disebabkan adanya beberapa

kegiatan yang harus dinaikan sesuai kebutuhan agar pekerjaaan

berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.


Hasil evaluasi kesesuaian program, kegiatan dan pagu kegiatan

antara renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 dengan APBD Tahun

2019 dapat dilihat pada tabel 2.2. dibawah ini.

Tabel 2.2

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Bappeda Kota Pekalongan

Tahun 2019 dengan APBD 2019

No Uraian Renja 2019 APBD 2019

1 Program 11 11

2 Kegiatan 54 57

3 Pagu Anggaran Rp 6.945.464.000,- Rp 6.951.807.000,-

Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 1

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA

Kota Pekalongan Tahun 2019 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan

yang dihapus, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target

kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang

tidak mengalami perubahan.

3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Bappeda Tahun 2019

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 59 kegiatan, terdapat 33 kegiatan

(56,89%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 18 kegiatan (30,51%) mengalami

perubahan (10 kegiatan mengalami pengurangan dan 8 kegiatan mengalami

penambahan) dan 7 kegiatan (11,86%) yang dihapus, serta usulan kegiatan baru

sebanyak 1 kegiatan (1,69%) di Perubahan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun

2019. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja BAPPEDA Kota

Pekalongan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja BAPPEDA

Kota Pekalongan Tahun 2019

No

Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan

Dalam Perubahan Renja

Tetap Bertambah Berkurang baru dihapus Jumlah

1. Bappeda Kota Pekalongan

33 8 10 1 7 59

3.1.1. Kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam

APBD Penetapan Tahun 2019 dan tidak mengalami penambahan maupun

pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada Perubahan Renja

Tahun 2019 sebanyak 33 kegiatan. Adapun kegiatan yang tidak mengalami


perubahan pagu anggaran pada renja perubahan seperti tersebut dalam tabel

3.2. dibawah ini.

Tabel. 3.2 Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran

Pada Renja Perubahan Tahun 2019

No Kegiatan

PAGU (Rp) Bertambah /

Berkurang APBD

Penetapan

Perubahan

Renja

1 Penyediaan jasa surat

menyurat

5.000.000 5.000.000 0

2 Penyediaan jasa

administrasi keuangan

51.700.000 51.700.000 0

3 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

44.800.000 44.800.000 0

4 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000 50.000.000 0

5 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

20.000.000 20.000.000 0

6 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

2.500.000 2.500.000 0

7 Penyediaan peralatan rumah

tangga

2.500.000 2.500.000 0

8 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

6.000.000 6.000.000 0

9 Penyediaan makanan dan

minuman

72.000.000 72.000.000 0

10 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan gedung kantor

95.000.000 95.000.000 0

11 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan dan perlengkapan

gedung kantor

30.000.000 30.000.000 0

12 Penyusunan renja dan

evaluasi renja

7.500.000 7.500.000 0

13 Penyusunan RKA,LAKIP dan 8.000.000 8.000.000 0


laporan-laporan keuangan

SKPD

14 Penyusunan profil perangkat

daerah

12.000.000 12.000.000 0

15 Sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah

535.000.000 535.000.000 0

16 Penyediaan jasa tenaga

kontrak PD

29.907.000 29.907.000 0

17 Promosi kegiatan unggulan

dan inovatif

10.000.000 10.000.000 0

18 Audit dan survailance ISO 90.000.000 90.000.000 0

19 Pendampingan

peengembangan sistem

informasi pembangunan

daerah

50.000.000 50.000.000 0

20 Koordinasi perencanaan dan

pelaporan dana APBN dan

APBD Provinsi

110.000.000 110.000.000 0

21 Penyusunan KUA-PPAS

APBD

400.000.000 400.000.000 0

22 Koordinasi penyusunan

laporan pertanggungjawaban

(LKPJ)

200.000.000 200.000.000 0

23 Pendampingan peningkatan

kapasitas perencanaan

pembangunan daerah

25.000.000 25.000.000 0

24 Fasilitasi pengembangan

teknopark

90.000.000 90.000.000 0

25 Penyusunan rencana tata

bangunan dan lingkungan

(RTBL)

350.000.000 350.000.000 0

26 Fasilitasi BKPRD (Badan

Koordinasi penataan Ruang

Daerah)

125.000.000 125.000.000 0

27 Koordinasi peningkatan

kualitas perumahan dan

kawasan permukiman

100.000.000 100.000.000 0

28 Pendampingan koordinasi 10.400.000 10.400.000 0


tujuan pembangunan

berkelanjutan/SDGs

29 Pendampingan koordinasi

penanggulangan kemiskinan

75.000.000 75.000.000 0

30 Penyusunan jurnal penelitian

dan pengembangan

25.000.000 25.000.000 0

31 Riset unggulan daerah 175.000.000 175.000.000 0

32 Fasilitasi dewan riset daerah

dan pengabdian masyarakat

berbasis pemberdayaan

280.000.000 280.000.000 0

33 Fasilitasi riset bersama dan

jaringan penelitian

pengembangan Kota

Pekalongan

350.000.000 350.000000 0

3.1.2. Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran


APBD Penetapan Tahun 2019 dan mengalami pengurangan baik target kinerja

dan / pagu indikatif sebanyak 10 kegiatan. Hal ini disebabkan adanya

penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas

pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan pagu

anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.3. dibawah ini.

Tabel. 3.3. Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran

Pada Renja Perubahan 2019

No Kegiatan

PAGU (Rp)

Berkurang APBD

Penetapan

Perubahan

Renja

1 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

84.000.000 80.000.000 4.000.000

2 Monitoring dan Evaluasi

Perangkat Derah

45.000.000 25.000.000 20.000.000

3 Penyusunan dan

pengumpulan data/informasi

kebutuhan penyusunan

50.000.000 36.000.000 14.000.000


dokumen perencanaan

4 Monitoring program kegiatan

dan evaluasi RKPD

155.000.000 150.000.000 5.000.000

5 Fasilitasi kelembagaan

AMPL (Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan)

185.000.000 170.000.000 15.000.000

6 Penyusunan masterplan

draenase

500.000.000 460.000.000 40.000.000

7 Fasilitasi perencanaan dan

penganggaran responsif

gender

75.000.000 68.000.000 7.000.000

8 Fasilitasi perencanaan dan

penganggaran responsif

anak

60.000.000 41.000.000 19.000.000

9 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang

pemerintahan, sosial dan

budaya

60.000.000 43.500.000 16.500.000

10 Fasilitasi pengembangan

inovasi dan kreatifitas

daerah

720.900.000 710.100.000 10.800.000

3.1.3. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran


APBD Penetapan Tahun 2019 dan mengalami penambahan baik target kinerja

dan / pagu indikatif sebanyak 8 kegiatan. Kegiatan yang mengalami

penambahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4. Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran

Pada Renja Perubahan 2019

No Kegiatan

PAGU (Rp)

Bertambah APBD

Penetapan

Perubahan

Renja

1 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

54.600.000 65.400.000 10.800.000

2 Rapat-rapat koordinasi dan 450.000.000 550.000.000 100.000.000


konsultasi ke luar daerah

3 Perencanaan pembangunan

daerah

805.000.000 819.000.000 14.000.000


bidang ekonomi

40.000.000 140.000.000 100.000.000

5 Pendampingan

pengembangan ekonoi lokal

7.972.000 20.000.000 12.028.000


pembangunan bidang sarana

dan prasarana

140.000.000 150.000.000 10.000.000

7 Fasilitasi kelompok bangun

perkotaan

55.000.000 75.000.000 20.000.000

8 Pendampingan

penanggulangan maslah gizi

15.000.000 57.500.000 42.500.000

3.1.4. Kegiatan yang mengalami penghapusan

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang sebelumnya

ada dalam APBD Penetapan Tahun 2019, namun diusulkan untuk dihapuskan

dalam Perubahan Renja Tahun 2019 ini sebanyak 7 kegiatan. Kegiatan yang

dihapus dapat dilihat dalam tabel 3.5. dibawah ini.

Tabel 3.5. Kegiatan Yang Dihapus Pada Renja Perubahan Tahun 2019

No Kegiatan

PAGU

Berkurang APBD Penetapan

Perubahan

Renja

1 Pengembangan Sistim

Informasi

pembangunan Daerah

(SIPD)(Bantuan

Provinsi)

100.000.000 0 55.000.000

2 Fasilitasi FEDEP

(Bantuan Provinsi) 120.000.000 0 120.000.000

3 Fasilitasi NUSP-2 100.000.000 0 100.000.000

4 Pengembangan

kelembagaan Forum

Pendidikan Untuk

Semua (PUS) Kota

Pekalongan

70.000.000 0 70.000.000

5 Koordinasi dalam 50.000.000 0 50.000.000


upaya mendukung

penanggulangan GAKY

(Bantuan Provinsi)

6 Fasilitasi TKPKD (Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

(Bantuan Keuangan)

150.000.000 0 150.000.000

7 Monitoring dan evaluasi

capaian SDGs 35.000.000 0 35.000.000

3.1.5. Kegiatan baru di perubahan

Kegiatan yang masuk kategori ini sebanyak 1 kegiatan, yaitu

Rancangan RPJMD. Kegiatan baru ini dalam rangka mempersiapkan

penyusunan RPJMD periode yang akan datang yaitu 2021-2024 hasil dari

pemilukada tahun 2020. Kegiatan baru dapat dilihat dalam Tabel 3.6. dibawah

ini.

Tabel 3.6. Kegiatan Baru Pada Renja Perubahan 2019

No Kegiatan

PAGU (Rp)

Bertambah Penetapan Renja

Perubahan Renja

1 Rancangan RPJMD 0 200.000.000 200.000.000

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2019

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan

Tahun 2019 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek

belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja

program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam dalam

rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2019;

2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait

dengan program pemerintah untuk fasilitasi pembangunan infrastruktur dan

kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 terkait bantuan

keuangan kepada Kab./Kota;


3. Kegiatan baru maupun penghapusan kegiatan yang menyesuaikan dengan

kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan

pada Tahun Anggaran 2019.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target

dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan

renja Bappeda Kota Pekalongan tahun 2019 terlihat dalam tabel 3.7. dibawah

ini


Tabel. 3.7. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perubahan Renja 2019

Kode



Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator

Kinerja Kegiatan (output)

RENJA APBD Perubahan Renja Pagu bertambah /

berkurang (RP)

K Satuan Anggaran K Satuan Anggaran K Satuan Anggaran Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

6.187.520.000 7.564.379..000

7.303.835.000 (260.544.000)

30 URUSAN PENUNJANG

3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

5.314.907.000 6.013.479.000

5.763.735.000 (249.744.000)

3001.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi

100 persen 843.500.000 100 persen 759.100.000 100 Persen 869.900.000 110.800.000

3001.300101.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 5.000.000 12 bulan 5.000.000 12 Bulan 5.000.000 -

3001.300101.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan 54.600.000 12 bulan 54.600.000 12 Bulan 65.400.000 10.800.000

3001.300101.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 Bulan 36.100.000 12 bulan 51.700.000 12 Bulan 51.700.000 -


3001.300101.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor


3001.300101.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos


3001.300101.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan


3001.300101.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


3001.300101.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 2.500.000 12 bulan 2.500.000 12 Bulan 2.500.000 -

5001.300101.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan


3001.300101.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 Bulan 72.000.000 11 bulan 72.000.000 11 Bulan 72.000.000 -

3001.300101.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

322 orang/kali 550.000.000 322 orang/kali 450.000.000 358 Orang/kali 550.000.000 100.000.000

3001.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga

100 persen 209.000.000 100 persen 209.000.000 100 persen 205.000.000 (4.000.000)


3001.300101.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor, BBM dan jasa pengemudi

18 unit 84.000.000 18 unit 84.000.000 18 unit 80.000.000 (4.000.000

3001300101.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan

10 unit 95.000.000 18 unit 95.000.000 14 unit 95.000.000 -

3001.300101.02.059

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan 30.000.000 12 Bulan 30.000.000 12 Bulan 30.000.000 -

3001.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja


3001.300101.06.005

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bappeda

6 dokumen 7.500.000 6 dokumen 7.500.000 6 dokumen 7.500.000 -

3001.300101.06.006

Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya


3001.300101.06.008

Monitoring dan Evaluasi Prangkat Daerah

Jumlah bulan monitoring dan evaluasi PD 12 Bulan 50.000.000 12 Bulan 45.000.000 12 Bulan 50.000.000 -

3001.300101.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah

Jumlah dokumen profil bidang yang disusun 1 dokumen 12.000.000 1 dokumen 12.000.000 1 dokumen 12.000.000 -

3001.300101.06.009

Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas PPD

- - - 1 laporan 335.000.000 1 laporan 335.000.000 -


Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi antar anggota PEL/FEDEP kota, provinsi maupun pusat

- - - 1 laporan

Profil investasi Kota Pekalongan - - - 1 dokumen

sosial ekonomi makro dan indikator pendukung tahun 2019

- - - 1 set

CD data profil daerah Kota Pekalongan - - - 1 set

Laporan akhir kegiatan TPB/SDGs Kota Pekalongan

- - - 1 laporan

Laporan tahunan program TPB/SDGs - - - 1 laporan

Laporan tahunan kinerja TKPK Kota Pekalongan Tahun 2019

- - - 1 laporan

LP2KD Kota Pekalongan Tahun 2019 - - - 1 laporan

Laporan Akhir kegiatan PMG - - - 1 laporan

3001.07 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

Persentase pengaduan

0 persen 139.907.000 0 persen 129.907.000 0 persen 129.907.000 -

3001.300101.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD

Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

1 orang/bula

n 29.907.000 1

orang/bulan

29.907.000 1 orang/bula

n 29.907.000 -

3001.300101.07.14

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif

Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik

3 kali 20.000.000 3 kali 10.000.000 3 kali 10.000.000 -

3001.300101.07 .015

Survailance dan audit ISO

Jumlah dokumen hasil audit/surveilance ISO 1 dokumen 90.000.000 1 dokumen 90.000.000 1 dokumen 90.000.000 -


3001.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

Persentase pemanfaatan data/informasi dalam perencanaan


3001.300101.15.002

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen Profil Peraangkat Daerah dan Urusan se-Kota Pekalongan 1 dokumen 25.000.000 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 50.000.000 -

3001.300101.15.021

Pengembangan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)

Jumlah dokumen SIPD yang disusun

1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 0 0 0 -

3001.300101.15.02

Pendampingan Penyusunan Sistim Informasi Pembangunan Daerah

Dokumen pendampingan penyusunan sistim informasi pembangunan daerah

- - - 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 50.000.000 -

3001.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu

100 persen

1.670.000.000

100 persen

1.695.000.000

100 persen

1.904.000.000 209.000.000 Penyusunan Dokumen Evaluasi Triwulanan Tepat Waktu

100 persen 100 persen 100 persen

3001.300101.21.005

Penyusunan rancangan RPJMD

Jumlah backgrounstudy yang disusun - - - - - - 1 dokumen 200.000.000 200.000.000

3001.300101.21.014

Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi

Jumlah rakor pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK)



3001.300101.21.017

Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan

3 dokumen 805.000.000 3 dokumen 805.000.000 3 dokumen 819.000.000 14.000.000

3001.300101.021.045

Penyusunan KUA-PPAS APBD

Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD 2018 dan KUA PPAS APBD 2019


3001.300101.021.049

Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD

Jumah dokumen laporan evaluasi RKPD 4 dokumen 155.000.000 4 dokumen 155.000.000 4 dokumen 150.000.000 (5.000.000)

3001.300101.021.052

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah jenis Buku LKPJ Walikota Pekalongan


3001.300101.021.053

Pendampingan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah

Jumlah Perda perencanaan pembangunan daerah yang disusun

- - - 1 dokumen 25.000.000 1 dokumen 25.000.000 -

3001.22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

100 persen 350.000.000 100 persen 257.972.000 100 persen 262.028.000 4.056.000

3001.300101.00.22 .004

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1 dokumen 40.000.000 1 dokumen 40.000.000 1 dokumen 140.000.000 100.000.000

3001.300101.00.22 .009

Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi)

Jumlah lembaga yang terfasilitasi yang terlibat dalam pembangunan Kota Pekalongan

1 lembaga 120.000.000 1 lembaga 120.000.000 1 lembaga 12.028.000 (107.972.000)

3001.300101.00.22 .020

Fasilitasi Pengembangan Teknopark

Jumlah rakor dan sosialisasi pengembangan technopark yang terfasilitasi

8 kali 90.000.000 8 kali 90.000.000 8 kali 90.000.000 -


3001.300101.00.22 .021

Pendampingan pengembangan ekonomi lokal

Laporan kegiatan pengembangan ekonomi lokal (PEL)

- - - 1 dokumen 7.972.000 1 dokumen 20.000.000 -

3001.28 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMAHAN

Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman

100 persen 1.300.000.000 100 persen 1.500.000.000 100 persen 1.355.000.000 (145.000.000)

3001.300101.00.28 .001

Fasilitasi NUSP-2 Jumlah dokumen NUSP tahap 2 5 dokumen 100.000.000 5 dokumen 100.000.000 0 0 0 -

3001.300101.00.28 .002

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)

Jumlah dokumen RTBL


3001.300101.00.28 .004

Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)

Jumlah dokumen rekomendasi/laporan BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya penataan ruang di Kota Pekalongan


3001.300101.00.28 .005

Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan 1 dokumen 185.000.000 1 dokumen 185.000.000 1 dokumen 170.000.000 (15.000.000)

3001.300101.00.28 .006

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang bidang sarana dan prasarana

1 dokumen 40.000.000

1 dokumen

140.000.000

1 dokumen

140.000.000 -

Dokumentasi evaluasi smart city Kota Pekalongan

1 dokumen 1 dokumen

3001.300101.00.28 .007

Penyusunan masterplan drainase

Jumlah dokumen masterplan yang drainase terusun

1 dokumen 500.000.000 1 dokumen 500.000.000 1 dokumen 470.000.000 (30.000.000)


3001.300101.00.28 .008

Koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman

Dokumen kegiatan koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dan (RP2KPKP)

- - - 1 1

dokumen dokumen

100.000.000 1 1

dokumen dokumen

100.000.000 -

3001.29 PROGRAM PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud


3001.300101.00.29 .001

Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan

Jumlah dokumen PUS dan EDI Kota Pekalongan

1 dokumen 70.000.000 1 dokumen 70.000.000 0 0 0 -

3001.300101.00.29 .002

Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)

Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY

1 dokumen 80.000.000 1 dokumen 50.000.000 0 0 0 -

3001.300101.00.29 .003

Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)

Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan daerah Kota Pekalongan

1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000 0 0 0 -

3001.300101.00.29 .004

Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs

Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs

1 dokumen 55.000.000 1 dokumen 35.000.000 0 0 0 -

3001.300101.00.29 .005

Fasilitasi kelompok bangun perkotaan

Jumklah dokumen rekomendasi kelompok bangun perkotaan


3001.300101.00.29 .006

Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat

1 dokumen 55.000.000 - - - 0 0,00 0 -


3001.300101.00.29 .009

Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif Gender Kota Pekalongan


3001.300101.00.29 .0010

Fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif anak

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak Kota Pekalongan


3001.300101.00.29 .011

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosbud


3001.300101.00.29 .012

Pendampingan penanggulangan masalah gizi

Laporan kegiatan penanggulangan masalah gizi (PMG)

1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 57.500.000 42.500.000

3001.300101.00.29 .013

Pendampingan koordinasi tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs

Laporan kegiatan TPB/SDGs Kota Pekalongan 1 dokumen 10.400.000 1 dokumen 10.400.000 -

3001.300101.00.29 .014

Pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan

Laporan kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2019

1 dokumen 75.000.000 1 dokumen 75.000.000 -

3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1.485.000.000 1.550.900.000 1.540.100.000 (10.800.000)

3004.15 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD

50 persen 925.744.000 50 persen 830.000.000 50 persen 830.000.000 0

3004.300101.15.006

Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan

Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan

1 jurnal 25.000.000 1 jurnal 25.000.000 1 jurnal 25.000.000 -

3004.300101.15.015

Riset unggulan daerah

Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi 5 riset 175.000.000 6 riset 175.000.000 6 riset 175.000.000 -


3004.300101.15.019

Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan

Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun

2 riset/kajian

335.000.000

2 riset/kajian

280.000.000

2 riset/kajian

280.000.000 -

Jumlah FGD/workshop pengabdian masyarakat

4 riset 4 riset 4 riset

3004.300101.15.018

Fasilitasi riset bersama dan jaringan penelitian pengembangan Kota Pekalongan

Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan

1 Pusat

Layanan

390.744.000

1 Pusat

Layanan

275.000.000

1 Pusat

Layanan

275.000.000 - Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan

1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi

Jumlah FGD/Workshop Kelitbangan

5 kali 5 kali 5 kali

Jumlah Kajian yang tersusun

2 riset/kajian 2 riset/kajian 2 riset/kajian

3004.16 PROGRAM PENGEMBANGAN IPTEK DAN INOVASI DAERAH

Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah


3004.300101.00.16 .010

Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas Daerah

Jumlah keikutsertaan pameran produk inovasi

1 event

600.000.000

1 event

720.500.000

1 event

710.100.000

(10.800.000)

Jumlah pemenang krenova yang terseleksi

5 pemenang 5 pemenang 5 pemenang

Jumlah event pamaeran inovasi dan kreatifitas pembangunan Kota Pekalongan

1 event 1 event 1 event

Jumlah FGD/rakor/workshop tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah yang terfasilitasi

5 kali 5 kali 5 kali

Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 IV-1

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2019 disusun

dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan

Tahun 2016-2021 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta

pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah dan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidan

pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) BAPPEDA Kota

Pekalongan Tahun 2019 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun

2019.

2. Perubahan RKPD Tahun 2019 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan

Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya akan

digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu

dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 yang

selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

periode berikutnya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 dapat dilaksanakan

dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 9 Agustus 2019

Kepala Bappeda Kota Pekalongan

Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, MSc

Pembina Utama Muda NIP. 19650717 199203 2 014

Documents

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN ......Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025; 10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD