Upload
trinhnga
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 1 -
BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN KEUANGAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR : LAP- 29/PW14/1/2014 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014
Jalan Jenderal Ahmad Yani
Pontianak 78124
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 2 -
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
sebagaimana telah diubah dengan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal,
dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP).
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2013.
Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak
sebesar Rp13.468.900,00.
Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp 12.252.844.088,00 atau
mencapai 98.87% dari alokasi anggaran sebesar Rp12.392.390.000,00.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai
berikut:
Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012
(dalam rupiah)
Uraian TA 2013 TA 2012
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Pendapatan Negara 0 13.468.900 0 85.789.484
Belanja Negara 12.392.390.000 12.252.844.088 11.469.934.000 11.400.583.761
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 3 -
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
dana pada 31 Desember 2013 dan 2012.
Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Akuntansi Instansi, sebagaimana yang
diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana
telah diubah dengan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.
Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp30.243.499.599,00
yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp249.824.470,00, Aset Tetap (neto setelah
akumulasi penyusutan) sebesar Rp29.993.675.129,00.
Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp137.416.104,00 yang terdiri dari hanya
Kewajiban Jangka Pendek.
Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp30.106.083.495,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana
Lancar sebesar Rp112.408.366,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar
Rp29.993.675.129,00.
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)
Uraian 31 Desember 2013 31 Desember 2012 Nilai kenaikan/
(penurunan)
Aset
Aset Lancar 249.824.470 206.000.628 43.823.842
Aset Tetap 29.993.675.129 36.841.828.431 (6.848.153.302)
Jumlah Aset 30.243.499.599 37.047.829.059 (6.804.329.460)
Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek 137.416.104 60.007.287 77.408.817
Ekuitas Dana
Ekuitas Dana Lancar 112.408.366 145.993.341 (33.584.975)
Ekuitas Dana Investasi 29.993.675.129 36.841.828.431 (6.848.153.302
Jumlah Ekuitas Dana 30.106.083.495 36.987.821.772 (6.881.738.277)
Jumlah Kewajiban dan
Ekuitas 30.243.499.599 37.047.829.059 (6.804.329.460)
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 4 -
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLk adalah penyajian informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai
dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara
diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening
kas negara.
Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset,
Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat
diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 5 -
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dasar Hukum
A. PENJELASAN UMUM
A.1. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Meteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 57/PB/2013
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.
Kebijakan Teknis A.2. KEBIJAKAN TEKNIS
Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-
080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;
Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara;
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 6 -
Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah
daerah atas permintaan daerah;
Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang
bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah;
Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah pusat dan daerah;
Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat
dan pemerintah daerah;
Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara dan badan-badan
lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah,
pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, dan
badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan
laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara dan
badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan
pemerintah, dan badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara,
badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya
terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan
kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan
pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya;
Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan
serta pengendalian mutu pengawasan;
Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
Struktur Organisasi
Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat posisi 31 Desember 2013
adalah sebagai berikut :
Kepala Perwakilan : Panijo, AK, MM
Kepala Bagian Tata Usaha : Drs. Noer Cahyono Susapto
Membawahi : :
Kepala Sub Bagian Prolap : - Kepala Sub Bagian
Keuangan : Evan Evianto, Ak ME
Kepala Sub Bagian : Siswo Raharjo, Ak
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 7 -
Kepeg.
Kepala Sub Bagian Umum : Supardi, SE Kepala Bidang Pengawasan IPP : Agus Widaryanto, Ak
Kepala Bidang APD : Agus Saragih
Kepala Bidang Akuntan Negara : Roy C.A.A Yournalista, SE, MBA
Kepala Bidang Investigasi : Hasoloan Manalu, SE., MM
Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat per
31 Desember 2013 sebanyak 126 orang yang dapat diuraikan menurut
(1) jabatan dan (2) tingkat pendidikan
(1) Menurut Jabatan:
Jabatan Jumlah %
Struktural 9 orang 7,14
Fungsional Auditor 85 orang 67,46
Fungsional Analis Arsiparis 2 orang 1,59
Fungsional Analis Pranata Komputer 0 orang 0,00
Non Struktural/Fungsional Umum 21 orang 16,67
THL 9 orang 7,14
Jumlah 126 orang 100
(2) Menurut Tingkat Pendidikan:
Pendidikan Jumlah %
S. 2 6 orang 4,76
D. IV/ S. 1 35 orang 27,78
D. III/ Sarmud 63 orang 50,00
SLTA 21 orang 16,67
SLTP 0 orang 0,00
SD 1 orang 0,79
Jumlah 126 orang 100,00
Untuk melaksanakan amanah yang diembannya Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Renstra dengan mengacu
pada Renstra BPKP.
Grafik 1 : Struktur Renstra BPKP 2010-2014
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 8 -
Adapun visi, misi dan tujuan yang tercantum di dalam Renstra Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
(1) VISI
Sebagai suatu instansi yang merupakan perpanjangan tangan dari BPKP
Pusat, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas
mewujudkan Rencana Stratejik yang telah dirumuskan BPKP Pusat,
sehingga rumusan pernyataan visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Barat mengacu pada rumusan visi BPKP.
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya
mandat baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati
dirinya sebagai Auditor Presiden.
Adanya perubahan tersebut sudah tentu berpengaruh terhadap
keberadaan organisasi di lingkup BPKP, yang pada akhirnya
berpengaruh juga terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
sebagai salah satu unit kerja dari BPKP.
Bagian terpenting dalam hal ini adalah sampai sejauh mana upaya
menjawab tuntutan perubahan tersebut dapat memberikan nilai tambah
bagi keberadaan suatu organisasi, dalam arti apakah organisasi tersebut
sesuai atau tidak dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam
menghadapi perubahan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Barat harus mampu menciptakan dan/atau memberikan manfaat bagi
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui produk yang
dihasilkannya. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam
pernyataan visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sebagai
berikut:
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 9 -
Dalam pernyataan visi tersebut di atas, terdapat beberapa kata kunci,
yaitu:
1. Auditor Presiden
2. Responsif
3. Interaktif
4. Terpercaya
5. Akuntabilitas Keuangan Negara
6. Berkualitas
(2) MISI
Misi merupakan penjabaran lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang
apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu
kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP.
Tugas dan kewenangan BPKP semula diatur dalam Keputusan Presiden
Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor
103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian. Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
maka Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat berperan penting
dalam mendukung akuntabilitas terutama dalam lingkup
penyelenggaraan keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Wilayah Provinsi
Kalimantan Barat. Empat misi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Barat adalah sebagai berikut :
VISI Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas
di Kalimantan Barat
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 10 -
(3) TUJUAN
Tujuan merupakan perencanaan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan
berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.
Dalam penetapan tujuan-tujuan strategis, BPKP mengadopsi konsep
Balanced Score Card (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan
dengan karakteristik organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di
sektor privat/bisnis yang berorientasi profit, BPKP memodifikasi
Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Stakeholder dan
Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Auditin/Pengguna
Jasa. Dengan menggunakan pendekatan strategi berimbang (balanced
score card) tersebut maka tujuan-tujuan utama dari perspektif manfaat
bagi pihak stakeholders utama dan manfaat kepada auditin/pengguna
jasa diseimbangkan dengan tujuan-tujuan pendukung yang berada pada
perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan
yang berorientasi ke dalam.
Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai
berikut:
MISI
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Kalimantan Barat.
2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Kalimantan Barat.
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Kalimantan Barat.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan
yang andal bagi presiden/pemerintah di Kalimantan Barat.
TUJUAN
1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara
2. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 11 -
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup
seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem
Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI
dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang
menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk
penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan
manajerial lainnya.
Kebijakan
Akuntansi
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 12 -
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya
telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di
lingkungan pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Barat sebagai berikut :
Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan
(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan
- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum
Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
- Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.
Kebijakan
Akuntansi atas
Belanja
(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja
- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.
Kebijakan
Akuntansi atas Aset
(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset
- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 13 -
dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber
daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan
kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau
pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset
Tetap, dan Aset Lainnya.
Asset Lancar a. Aset Lancar
- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan
segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk
dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan
penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan
diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai
Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti
Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar
TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset Iancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 14 -
pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan
fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan
pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila
diperoleh dengan cara lainnya.
Aset Tetap b. Aset Tetap
- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang
dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan
publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga
perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan
minimum kapitalisasi sebagai berikut:
a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih
dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya
sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah);
c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai
minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan
sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,
jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa
koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Piutang Jangka
Panjang
c. Piutang Jangka Panjang
- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh
tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak
tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka
Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA),
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 15 -
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari
penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada
pegawai pemerintah yamng dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjulan aset yang bersangkutan
setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh
pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan
angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau
perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian
Negara/Daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai
negari atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan
tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian
yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun
tidak langsung daru suatu perbuatan yang melanggar
hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian
dalam pelaksanaan tugasnya.
Aset Lainnya d. Aset Lainnya
- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,
aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam
Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset
Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi
dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset pemerintah yang dihentikan dari
penggunaaan operasional pemerintah.
Kebijakan (4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 16 -
Akuntansi atas
Kewajiban
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban
Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam
waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga,
Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di
Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka
Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu
lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi
berlangsung.
Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas Dana
(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana
- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu
selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas
Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan
utang jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak
lancar dan kewajiban jangka panjang.
Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih
(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang
harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 17 -
berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas
piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo
dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan
pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing
piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas
Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang
Kualitas Piutang Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo
0,5%
Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
10%
Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
50%
Macet
1. Satu bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan
Ketiga tidak dilakukan
pelunasan
2. Piutang telah diserahkan
kepada Panitia Urusan
Piutang Negara/ DJKN
100%
Kebijakan
Akuntansi atas
Penyusutan Aset
Tetap
(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap
- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset
Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan
mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada
Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 18 -
tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada
Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada
Instansi Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
Tanah
Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen
sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang
yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk
dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat
dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap
yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012.
Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31
Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan
nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap
dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan
adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan
metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang
dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap
semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013
tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan
Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel
4.
Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 19 -
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 20 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya 4 tahun
Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp13.468.900,00
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp13.468.900,00. Pendapatan
Negara dan Hibah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat terdiri
dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.
Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasinya terdapat dalam Tabel 5
berikut ini:
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Uraian 2013
% Estimasi Realisasi
1 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
- 1.495.000,00 -
2 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan BAngunan
- 11.353.900,00 -
3 Penerimaan kembali belanja lainnya RM TAYL
- 620.000,00 -
Jumlah - 13.468.900,00 -
Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan
2012 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada TA
2013 mengalami penurunan sebesar Rp72.320.584,00 atau 84,30
persen dari Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012.
Hal ini disebabkan antara lain :
- Tidak adanya pendapatan dari pemanfaatan BMN Lainnya.
- Tidak adanya penerimaan kembali belanja pegawai pusat
TAYL.
- Serta menurunnya penerimaan kembali belanja lainnya TAYL.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 20 -
Perbandingan realisasi PNBP TA 2013 dan 2012 disajikan dalam tabel di
bawah ini:
Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012
URAIANREALISASI T.A.
2013
REALISASI T.A.
2012
NAIK
(TURUN)
%
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 27.644.307,00 39.749.341,00 -30,45
3. Pendapatan Lain-lain 29.721.889,00 42.382.922,00 -29,87
Jumlah Pendapatan 57.366.196,00 82.132.263,00 -30,15
Belanja Negara
Rp12.252.844.088,00
B.2. Belanja Negara
Realisasi belanja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada
TA 2013 adalah sebesar Rp12.252.844.088,00 atau sebesar 98,87 persen
dari anggaran senilai Rp12.392.390.000,00.
Rincian Anggaran dan realisasi belanja menurut program TA 2013 tersaji
pada Tabel 7 :
Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik
berikut ini:
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
Belanja Pegawai 5.897.083.000,00 5.896.875.040,00 99,99
Belanja Barang 6.038.881.000,00 5.945.932.078,00 98,46
Belanja Modal 456.426.000,00 456.424.350,00 99,99
Total Belanja Kotor 12.392.390.000,00 12.299.231.468,00 99,25
Pengembalian Belanja (46.387.380,00) 0,00
Belanja Netto 12.392.390.000,00 12.252.844.088,00 98,87
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 21 -
Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) TA 2013 dan
TA 2012 menunjukan bahwa realisasi belanja pada TA 2013 mengalami
kenaikan sebesar Rp852.260.327,00 atau 7,48 persen dibandingkan
realisasi belanja pada TA 2012.
Hal ini disebabkan antara lain :
- Naiknya belanja pegawai karena adanya penambahan pegawai
- Adanya peningkatan belanja modal.
Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012
URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2013 REALISASI T.A. 2012 NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai 5.888.450.680,00 5.034.196.491,00 16,97
Belanja Barang 5.907.969.058,00 6.118.287.270,00 (3,44)
Belanja Modal 456.424.350,00 248.100.000,00 83,97
Jumlah Belanja 12.252.844.088,00 11.400.583.761,00 7,48
-
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 22 -
URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A 2013 REALISASI T.A. 2012Naik (Turun)
%
Belanja Barang Operasional 245.459.680,00 210.245.500,00 16,75
Belanja Barang Non Operasional 432.379.000,00 309.324.000,00 39,78
Belanja Jasa 83.745.000,00 88.763.050,00 (5,65)
Belanja Pemeliharaan 526.809.300,00 493.823.530,00 6,68
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 4.216.303.475,00 4.331.264.123,00 (2,65)
Jumlah Belanja Kotor 5.504.696.455,00 5.433.420.203,00 1,31
Pengembalian Belanja (37.963.360,00) (33.876.000,00) 12,07
Jumlah Belanja Bersih 5.466.733.095,00 5.399.544.203,00 1,24
Belanja Pegawai
Rp5.888.450.680,00
B.2.1 Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada
TA 2013 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Belanja Lembur.
Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing
sebesar Rp5.888.450.680,00 dan Rp5.034.196.491,00. Berdasarkan
Tabel 9, realisasi belanja TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 16,97
persen dari realisasi belanja TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain oleh
adanya penambahan pegawai baru pada akhir tahun 2012.
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012
URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2013REALISASI T.A.
2012
Naik
(Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan
PNS 5.813.130.040,00 4.952.222.984,00 17,38
Belanja Lembur 83.745.000,00 88.763.050,00 (5,65)
Jumlah Belanja Kotor 5.896.875.040,00 5.040.986.034,00 16,98
Pengembalian Belanja Pegaw ai (8.424.360,00) (6.789.543,00) 24,08
Jumlah Belanja Bersih 5.888.450.680,00 5.034.196.491,00 16,97
Belanja Barang
Rp5.907.969.058,00
B.2.2 Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing
sebesar Rp5.907.969.058,00 dan Rp6.118.287.270,00. Berdasarkan Tabel
10, realisasi Belanja Barang TA 2013 mengalami penurunan sebesar 3,44
persen dari realisasi Belanja Barang TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain
adanya penghematan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan
efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas pegawai.
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 23 -
Belanja Modal
Rp456.424.350,00
B.2.3 Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing
sebesar Rp456.424.350,00 dan Rp248.100.000,00
Berdasarkan Tabel 11, realisasi Belanja Modal TA 2013 mengalami
kenaikan sebesar 83,97 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA
2012. Hal ini disebabkan antara lain :
1. Pengadaan peralatan dan mesin untuk mengganti yang sudah
tidak beroperasi dengan kapasitas penuh;
2. Adanya pembangunan pagar kompleks rumah dinas;
3. Pemasangan jaringan komunikasi dan informasi untuk mendukung
rencana kerja strategis organisasi.
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012
URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2013 REALISASI T.A 2012Naik
(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 287.574.350,00 99.200.000,00 189,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 168.850.000,00 148.900.000,00 13,40
Jumlah Belanja Kotor 456.424.350,00 248.100.000,00 83,97
Pengembalian Belanja Modal 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja Bersih 456.424.350,00 248.100.000,00 83,97
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
ASET
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 24 -
Aset Lancar
Rp249.824.470,00 C.1. Aset Lancar
Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing
sebesar Rp249.824.470,00 dan Rp206.000.628,00.
Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Rincian Aset Lancar pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Barat per 31 Desember 2013 dan 2012 disajikan pada tabel 12.
Tabel 12
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012
No. Aset Lancar TA 2013 TA 2012
1 Persediaan Rp 249.824.470,00 Rp 206.000.628,00
Jumlah Rp 249.824.470,00 Rp 206.000.628,00
Persediaan
Rp249.824.470,00
C.1.1 Persediaan
Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah
sebesar Rp249.824.470,00 dan Rp206.000.628,00.
Persediaan di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat merupakan jenis
aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal
neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan
operasional. Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji
pada Tabel 13.
Tabel 13
Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012
No Uraian TA 2013 TA 2012
1 Barang Konsumsi 220.464.782,00 192.672.290,00
2 Bahan Untuk Pemeliharaan 6.044.600,00 200.500,00
3 Pita Cukai, Materai, dan Leges 234.000,00 2.245.100,00
4 Bahan Baku 13.592.810,00 4.532.825,00
5 Persediaan Lainnya 9.488.278,00 6.349.913,00
Jumlah 249.824.470,00 206.000.628,00
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.
Aset Tetap
Rp29.993.675.129,00
C.2 Aset Tetap
Nilai aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah
sebesar Rp29.993.675.129,00 dan Rp36.841.828.431,00. Aset Tetap yang
tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 25 -
Rincian Aset Tetap Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat per
31 Desember 2013 dan 2012 disajikan pada Tabel 14.
Tabel 14
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012
No Uraian TA 2013 TA 2012
1 Tanah 23.336.454.920,00 23.336.454.920,00
2 Peralatan dan Mesin 3.269.056.914,00 3.054.911.262,00
3 Gedung dan Bangunan
10.624.949.149,00 10.422.599.149,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
89.307.600,00 0,00
5 Aset Tetap Lainnya 33.988.100,00 27.863.100,00
Jumlah 37.353.756.683,00 36.841.828.431,00
Akumulasi Penyusutan
(7.360.081.554,00) 0,00
Nilai Buku Aset Tetap 29.993.675.129,00 36.841.828.431,00
Tanah
Rp23.336.454.920,00
C.2.1. Tanah
Nilai asset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar
Rp23.336.454.920,00 atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah
maupun penilaian kembali nilai tanah pada TA 2013.
Rincian saldo tanah per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 15.
Tabel 15
Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2013
No KIB Luas (m2) Nilai (Rp)
1 1 361 243.934.920,00
2 2 514 1.233.600.000,00
3 3 656 1.075.840.000,00
4 4 1.563 640.830.000,00
5 5 838 348.608.000,00
6 6 1.383 567.030.000,00
7 7 1.310 537.100.000,00
8 8 1.566 642.060.000,00
9 9 1.550 559.550.000,00
10 10 1.134 409.374.000,00
11 11 1.236 506.760.000,00
12 12 2.166 753.768.000,00
13 13 3.494 6.988.000.000,00
14 14 698 1.396.000.000,00
15 15 3.717 7.434.000.000,00
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 26 -
Jumlah 22.186 23.336.454.920,00
Dari luas tanah 22.186m2, seluas 7.909 m2 digunakan untuk keperluan
bangunan kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan
sisanya tanah seluas 14.277m2 digunakan untuk bangunan rumah negara.
Semua persil tanah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sudah
memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemerintah Republik
Indonesia cq BPKP.
Peralatan dan
mesin
Rp3.269.056.914,00
C.2.2. Peralatan dan Mesin
Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan
2012 adalah Rp3.269.056.914,00 dan Rp3.054.911.262,00
Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut
Saldo per 31 Desember 2012 Rp 3.054.911.262,00
Mutasi Tambah :
- Pembelian Rp 191.493.750,00
- Pengembangan Nilai Aset Rp 648.000,00
- Transfer Masuk Rp 20.873.902,00
- Reklasifikasi Masuk Rp 3.080.000,00
- Perolehan Lainnya Rp 1.130.000,00
Mutasi Kurang : -
- Reklasifikasi Keluar Rp 3.080.000,00
Nilai Perolehan per 31 Desember 2013 Rp 3.269.056.914,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 Rp (2.722.860.242,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2013 Rp 546.196.672,00
Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin
adalah berupa:
a. Penambahan pembelian yang berasal dari realisasi belanja modal
peralatan dan mesin senilai Rp191.493.750,00 dengan rincian
sebagaimana disajikan pada Tabel 16.
Tabel 16
Rincian Penambahan Saldo Peralatan dan Mesin
No Uraian Kuantitas/
Satuan Nilai (Rp)
1 Stationary Generating Set 1 Unit 10.450.000,00
2 Rak Besi 8 Buah 8.800.000,00
3 Lemari Display 1 Buah 2.700.000,00
4 CCTV 2 Buah 1.980.000,00
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 27 -
5 Meja Resepsionis 1 Buah 7.500.000,00
6 Mesin Cuci 1 Buah 3.025.000,00
7 AC Split 8 Buah 40.095.000,00
8 Tabung Gas 4 Buah 2.420.000,00
9 Televisi 1 Buah 2.200.000,00
10 Tangga Aluminium 1 Buah 2.145.000,00
11 Receiver HF/LF 1 Buah 2.750.000,00
12 Facsimile 5 Buah 6.957.500,00
13 Adaptor 1 Buah 330.000,00
14 P.C Unit 6 Buah 37.026.000,00
15 Note Book 2 Buah 15.567.500,00
16 Printer 10 Buah 9.449.000,00
17 Alat Tenes Meja 1 Buah 4.125.000,00
18 Meja Kerja Kayu 9 Buah 10.143.000,00
19 Kursi Besi/Metal 10 Buah 3.973.250,00
20 Sice 1 Buah 17.500.000,00
21 Meja Rapat 1 Buah 2.357.500,00
Jumlah 75 Buah 191.493.750,00
b. Penambahan melalui pengembangan nilai aset sebesar
Rp648.000,00 adalah berupa perbaikan Stationary Generating Set
dari belanja modal peralatan dan mesin.
c. Penambahan melalui transfer masuk sebesar Rp20.873.902,00
adalah berupa 2 unit P.C Unit dari Pusinfowas BPKP dengan BAST
No Perj-002/Pusinfo/PPK/V/2013 tanggal 1 Oktober 2013
d. Penambahan melalui Reklasifikasi Masuk sebesar Rp3.080.000,00
adalah berupa Receiver HF/LF.
e. Penambahan melalui Perolehan Lainnya sebesar Rp1.130.000,00
adalah berupa 1 buah Dispenser senilai Rp330.000,00 dan 1 buah
Monitor senilai Rp800.000,00.
f. Transaksi pengurangan peralatan dan mesin sebesar
Rp3.080.000,00 adalah merupakan Reklasifikasi Keluar berupa 1
buah Receiver HF/LF senilai Rp2.750.000,00 dan 1 buah Adaptor
(Alat Laboratorium Fisika) senilai Rp330.000,00,00.
Gedung dan
Bangunan
Rp10.624.949.149,00
C.2.3. Gedung dan Bangunan
Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah
Rp10.624.949.149,00 dan Rp10.422.599.149,00.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 28 -
Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan
adalah sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2012 Rp Rp10.422.599.149,00
Mutasi Tambah:
- Pengembangan nilai aset Rp Rp202.350.000,00
Mutasi Kurang: -
Saldo per 31 Desember 2013 Rp Rp10.624.949.149,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember
2013
Rp (4.633.058.622,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2013 Rp 5.991.890.527,00
Transaksi penambahan dan pengurangan nilai perolehan gedung dan
bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan untuk
renovasi Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen senilai
Rp26.178.000,00
b. Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan untuk
renovasi Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen senilai
Rp142.672.000,00
c. Penambahan dari belanja gedung dan bangunan pemeliharaan
bangunan gedung kantor permanen senilai Rp33.500.000,00
d. Tidak terdapat mutasi pengurangan nilai perolehan gedung dan
bangunan selama Tahun 2013.
e. Dalam aset gedung dan bangunan tidak termasuk 2 unit musholla dan
1 unit lapangan tenis yang dibangun secara swadaya oleh pegawai
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dan pada saat ini sedang
dilakukan identifikasi data untuk proses pengesahan hibah.
Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1
Laporan Keuangan ini.
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp89.307.600,00
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah
masing-masing sebesar Rp89.307.600,00 dan Rp0,00 Saldo tersebut terdiri
dari instalasi jaringan komunikasi.
Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan
adalah sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2012 Rp 0,00
Mutasi Tambah:
- Pembelian Rp 40.307.600,00
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 29 -
- Pengembangan nilai aset Rp 49.000.000,00
Mutasi Kurang: -
Saldo per 31 Desember 2013 Rp 89.307.600,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 Rp (2.232.690,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2013 Rp 87.074.910,00
Transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan
dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Penambahan dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar
Rp40.307.600,00 untuk pembelian Jaringan Listrik Lainnya.
b. Penambahan melalui pengembangan nilai aset sebesar
Rp49.000.000,00 adalah berupa Jaringan Listrik Lainnya.
c. Tidak terdapat mutasi pengurangan nilai perolehan jalan, irigasi
dan jaringan selama Tahun 2013.
Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran
A1 Laporan Keuangan ini.
Aset Tetap
Lainnya Rp33.988.100,00
C.2.5. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember
2013 dan 2012 adalah Rp33.988.100,00 dan Rp27.863.100,00
Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya pada tahun 2013 keseluruhannya
berasal dari pengadaaan sebesar Rp6.125.000,00 yang merupakan
realisasi belanja modal peralatan dan mesin.
Mutasi aset tetap lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2012 Rp 27.863.100,00
Mutasi tambah:
- Pembelian Rp 6.125.000,00
Mutasi kurang: -
Saldo per 31 Desember 2013 Rp 33.988.100,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31
Desember 2013
Rp (1.930.000,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2013 Rp 32.058.100,00
Transaksi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap lainnya dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Penambahan melalui pembelian sebesar Rp6.125.000,00 adalah
berupa barang bercorak kesenian lainnya.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 30 -
b. Tidak terdapat mutasi pengurangan nilai perolehan aset tetap
lainnya selama Tahun 2013.
Rincian Aset Tetap lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan
ini.
Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp7.360.081.554,00
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012
adalah masing-masing Rp7.360.081.554,00 dan Rp0,00.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap
yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain
untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013
disajikan pada Tabel 17, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset
tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.
.Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku
1 Peralatan dan Mesin 3.269.056.914,00Rp 2.722.860.242,00Rp 546.196.672,00Rp
2 Gedung dan Bangunan 10.624.949.149,00Rp 4.633.058.622,00Rp 5.991.890.527,00Rp
3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 89.307.600,00Rp 2.232.690,00Rp 87.074.910,00Rp
4 Aset Tetap Lainnya 33.988.100,00Rp 1.930.000,00Rp 32.058.100,00Rp
14.017.301.763,00Rp 7.360.081.554,00Rp 6.657.220.209,00Rp Jumlah
Kewajiban Jangka
Pendek
Rp137.416.104,00
KEWAJIBAN
C.3 Kewajiban Jangka Pendek
Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji
sebesar Rp137.416.104,00 dan 60.007.287,00.
Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang
diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan.
Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Barat per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 18.
Tabel 18
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 31 -
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
1 Utang kepada Pihak Ketiga 114.516.104,00Rp
2 Pendapatan Diterima di Muka 22.900.000,00Rp
Jumlah 137.416.104,00Rp
Utang kepada
Pihak Ke Tiga
Rp114.516.104,00
C.3.1 Utang Kepada Pihak Ketiga
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-
masing sebesar Rp114.516.104,00 dan Rp22.107.287,00
Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar
dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak
ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).
Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Barat per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 19.
Tabel 19 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
No Uraian Jumlah Penjelasan
1Belanja Pegawai yang
Masih Harus Dibayar89.844.000,00Rp
Uang Makan Oktober s/d
Desember 2013 dan Uang
Lembur November dan
Desember 2013 yang
belum dibayar
2Belanja barang yang masih
harus dibayar24.672.104,00Rp
Penggunaan langganan
daya dan jasa yang belum
dibayar
Total 114.516.104,00Rp
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada 31 Desember 2012 sebesar
Rp22.107.287,00 telah diselesaikan pembayaran dan penyalurannya kepada
pihak ketiga yang berhak pada periode triwulan I TA 2013.
Pendapatan
diterima di Muka
Rp22.900.000,00
C.3.2. Pendapatan Diterima Dimuka
Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing adalah sebesar Rp22.900.000,00 dan Rp37.900.000,00.
Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke
kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga
dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga
disajikan pada Tabel 20.
Tabel 20
Rincian Pendapatan Diterima di Muka
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 32 -
EKUITAS
Ekuitas Dana
Lancar
Rp112.408.366,00
C.4 Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset
Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana
Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada
Tabel 19.
Tabel 21
Rincian Ekuitas Dana Lancar
No. Ekuitas Dana Lancar TA 2013 TA 2012
1 Cadangan Persediaan 249.824.470,00Rp 206.000.628,00Rp
2 Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran Utang Jk.
Pendek (114.516.104,00)Rp (22.107.287,00)Rp
3 Barang/Jasa yang Masih
harus Diserahkan (22.900.000,00)Rp (37.900.000,00)Rp
Jumlah 112.408.366,00Rp 145.993.341,00Rp
Cadangan
Persediaan
Rp249.824.470,00
C.4.1 Cadangan Persediaan
Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-
masing sebesar Rp249.824.470,00 dan Rp206.000.628,00. Cadangan
Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk persediaan. Perkiraan ini
merupakan akun penyeimbang dari akun Persediaan.
Dana yang Harus
disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Pendek
Minus
Rp114.516.104,00
C.4.2 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka
Pendek
Nilai Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar minus
Rp114.516.104,00 dan minus Rp22.107.287,00.
No. Obyek Sewa Jangka Waktu Nilai Sewa Nilai
Pendapatan
Diterima Di
1 Tempat utk ATM BRI
3 Tahun dari Tgl
1 April 2012 s.d
31 Mei 2015
45.000.000,00 22.500.000,00
2 Ruangan utk Kantin
1Tahun dari Tgl
1 Mei s.d 30
April 2013 200.000,00
3 Ruangan utk Koperasi
1Tahun dari Tgl
1 Mei s.d 30
April 2013 200.000,00
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 33 -
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran
utang jangka pendek. Perkiraan ini adalah merupakan penyeimbang akun
utang kepada pihak ketiga.
Barang/Jasa yang
Harus diserahkan
minus
Rp22.900.000
C.4.3 Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan
Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2013 dan
2012 sebesar minus Rp22.900.000,00 dan minus Rp37.900.000,00.
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar
berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain. Perkiraan ini
adalah merupakan penyeimbang akun pendapatan diterima dimuka.
Ekuitas Dana
Investasi
Diinvestasikan
dalam Aset Tetap
Rp29.993.675.129
C.5 Ekuitas Dana Investasi
C.5.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing adalah sebesar Rp29.993.675.129,00 dan
Rp36.841.828.431,00.
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang
diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap. Perkiraan ini adalah merupakan
penyeimbang akun aset tetap.
Pengungkapan
Penting Lainnya
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
Kejadian –
Kejadian Penting
Setelah Tanggal
Neraca
D.1.KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA
Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.
Temuan dan
Tindak Lanjut BPK
D.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT BPK
Pada Tahun 2013 tidak ada audit dari BPK.
Informasi Revisi
Anggaran
D.3. INFORMASI REVISI ANGGARAN
Pagu anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun
Anggaran 2013 sebesar Rp12.703.714.000,00 merupakan pagu sebelum
APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013.
Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-407/MK.02/2013 tanggal
18 Juni 2013 hal Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA. 2013, pagu
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 34 -
tersebut dipotong sebesar Rp311.324.000,00. Rincian anggaran setelah
pemotongan dan penghargaan adalah sebagai berikut:
Jenis BelanjaAnggaan Sebelum
Revisi (Rp)
Penghargaan dan
(Pemotongan) (Rp)
Anggaran Setelah
Pemotongan dan
Penghargaan (Rp)
Belanja Pegawai 5.849.984.000,00 - 5.849.984.000,00
Belanja Barang 6.388.730.000,00 311.324.000,00 6.077.406.000,00
Belanja Modal 465.000.000,00 - 465.000.000,00
Jumlah 12.703.714.000,00 311.324.000,00 12.392.390.000,00
Sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor :
S-1178/AG/2013 Tanggal 3 Juni 2013 tentang pengesahan revisi
Anggaran.
Informasi Dana
Mitra Kerja D.4. INFORMASI DANA MITRA KERJA
Selama tahun 2013 kegiatan pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Barat selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Barat, juga didanai dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa
pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan
dari kementerian/lembaga, dan BUMN/BUMD/BLU yang menjadi mitra
kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Sampai dengan
tanggal pelaporan jumlah penugasan yang dibiayai dari dana mitra kerja
sebanyak 130 PP dan telah menghasilkan 114 LHP, dan realisasi dana
mitra sebesar Rp2.510.923.100,00, dengan rincian sebagai berikut:
Bidang Jumlah
Penugasan Jumlah LHP
Jumlah Dana
(Rp)
IPP-
Perekonomian 18 16 158.603.100,00
IPP-Polsoskam 28 14 231.349.000,00
APD 67 67 1.492.180.000,00
Akuntan Negara 17 17 628.791.000,00
Jumlah 130 114 2.510.923.100,00
Jumlah dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan
oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada
masing-masing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh
pimpinan masing-masing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil
dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan
pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 35 -
biaya perjalanan dinas/transport lokal, dan selanjutnya
dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada
masing-masing mitra kerja.
Pengungkapan
Lainnya
D.5. PENGUNGKAPAN LAINNYA
Tidak terdapat informasi lainnya yang perlu diungkapkan.