17
Kebijakan pembelian obat JKN melalui E-purchasing menyebabkan banyak obat kosong LAPORAN: Yth. BPJS Kesehatan. Anak saya peseta BPJS Mandiri No kartu : 0001[***************]08 Nama : LITA NURUL AULIA Lahir : 27-03-2000 FASKES : CIBOLANG ( CISAAT-SUKSBUMI) Anak saya penderita epylepsi sejak bayi sekarang usia 15 tahun. Oleh dokter sepesialis saraf dianjurkan harus minum obat luminal 30mg seumur hidup. Tapi untuk obat tersebut saya susah banget untuk medapatkannya. Semua Puskesmas kosong apotek juga kosong. Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan obat secara rutin tiap bulan? Padahal obat tersebut murah cuma 100 perak 1 tablet. Terima kasih. Obat menjadi salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Ketika pasien datang ke fasilitas kesehatan (faskes) untuk memeriksakan kondisinya, dokter kemudian akan memberikan resep obat. Resep tersebut kemudian ditebus dan peserta BPJS kemudian akan mendapatkan obat. PROGRAM RUJUK BALIK Seperti halnya dengan obat pada Pelayanan Rujuk Balik (PRB) yang diadakan oleh BPJS Kesehatan. PRB merupakan pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan penderita penyakit kronis yang sudah terkontrol/stabil namun masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan dalam jangka panjang yang dilaksanakan di Faskes Tingkat Pertama atas rekomendasi dari dokter spesialis/sub-spesialis yang merawat.

Bahan Advokasi Kebijakan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bahan

Citation preview

Page 1: Bahan Advokasi Kebijakan

Kebijakan pembelian obat JKN melalui E-purchasing menyebabkan banyak obat kosong

LAPORAN:

Yth. BPJS Kesehatan.

Anak saya peseta BPJS MandiriNo kartu : 0001[***************]08Nama : LITA NURUL AULIALahir : 27-03-2000FASKES : CIBOLANG ( CISAAT-SUKSBUMI)

Anak saya penderita epylepsi sejak bayi sekarang usia 15 tahun. Oleh dokter sepesialis saraf dianjurkan harus minum obat luminal 30mg seumur hidup. Tapi untuk obat tersebut saya susah banget untuk medapatkannya. Semua Puskesmas kosong apotek juga kosong. Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan obat secara rutin tiap bulan? Padahal obat tersebut murah cuma 100 perak 1 tablet.

Terima kasih.

Obat menjadi salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Ketika pasien datang ke fasilitas kesehatan (faskes) untuk memeriksakan kondisinya, dokter kemudian akan memberikan resep obat. Resep tersebut kemudian ditebus dan peserta BPJS kemudian akan mendapatkan obat.

PROGRAM RUJUK BALIKSeperti halnya dengan obat pada Pelayanan Rujuk Balik (PRB) yang diadakan oleh BPJS Kesehatan. PRB merupakan pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan penderita penyakit kronis yang sudah terkontrol/stabil namun masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan dalam jangka panjang yang dilaksanakan di Faskes Tingkat Pertama atas rekomendasi dari dokter spesialis/sub-spesialis yang merawat.[1] Terdapat 9 penyakit kronis yang termasuk dalam PRB antara lain diabetes melitus, hipertensi, jantung, asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), epilepsy, stroke, schizophrenia, Systemic Lupus Erythematosus (SLE). Ketika menjadi peserta PRB, maka peserta melakukan kontrol ke Faskes Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik, atau dokter keluarga – tempatnya terdaftar) selama 3 bulan berturut-turut. Setelah 3 bulan peserta dapat dirujuk kembali oleh Faskes Tingkat Pertama ke Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan (rumah sakit) untuk dilakukan evaluasi oleh dokter spesialis/sub-spesialis.Saat melakukan kontrol di Faskes Tingkat Pertama, peserta memperoleh obat PRB di Apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Obat PRB diberikan untuk kebutuhan maksimal 30 hari. Sedangkan saat melakukan kontrol di Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan, peserta mendapat obat di Apotek rumah sakit bersangkutan untuk kebutuhan 7 hari. Sedangkan obat kebutuhan obat 23 hari lainnya diberikan di Apotek yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan.

Page 2: Bahan Advokasi Kebijakan

PELAYANAN OBAT

Seringkali kita mendengar berita, cerita, dan bahkan pengalaman pribadi tentang obat kosong di rumah sakit. Berdasarkan penelitian penulis, memang benar masih ditemui adanya obat BPJS yang kosong, khususnya obat PRB. Mengapa masih saja terdapat obat yang kosong? Bukankah BPJS Kesehatan menjamin kebutuhan obat PRB? Seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 pada pasal 25. “BPJS Kesehatan menjamin kebutuhan obat program rujuk balik melalui Apotek atau depo farmasi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan”[2] Terjadinya kekosongan obat dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pengadaan obat memakan waktu yang lama sehingga sempat terjadi obat kosong di Apotek. Kedua, disebabkan oleh kosongnya obat pada distributor. Distributor yang sudah masuk dalam e-catalogue tentu sudah dikontrak untuk dapat memenuhi kebutuhan obat, tetapi mengapa mereka tidak dapat terus konsisten menyediakan obat? Mungkin karena harga yang ditetapkan Pemerintah terlalu rendah. Ya, bisa saja. Distibutor enggan menjual obatnya karena obat dibeli dengan harga yang murah. RSUD Palembang BARI tidak hanya melayani peserta BPJS Kesehatan saja, tetapi juga peserta dari asuransi lain, dan melayani masyarakat umum. Ketika melakukan pengadaan obat untuk peserta asuransi lain / pasien umum (harga obat berbeda dengan harga untuk obat BPJS), obat pada distributor tersedia. Tetapi ketika melakukan pengadaan obat untuk peserta BPJS (harga obat berdasarkan e-catalogue), obat pada distributor kosong. Mengapa demikian? Padahal pengadaan obat dilakukan oleh badan yang sama, dan waktu yang sama juga. Kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang menyebabkan hal yang demikian terjadi. Tidak ada monitoring maupun sanksi yang diberikan kepada distributor bila melakukan hal tersebut. Yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah mengevaluasi kembali perjanjian kerjasama antara pemerintah dan distributor obat. Apakah sudah tertulis bahwa distributor obat menyanggupi pembelian obat dengan harga yang sudah ditentukan. Jangan karena harga murah, pada akhirnya distributor tidak memproduksi obat tersebut. Melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap proses pengadaan obat. Dan memberikan sanksi bila ditemukan kejadian seperti diatas.

Langkah yang akan dilakukan

Kebijakan Menteri Kesehatan RI masalah pengadaan obat E-Katalog perlu di tinjau ulang,sebab kebijakan yang dikeluarkan Menkes membuat kondisi persediaan obat obatan di Rumah Sakit sering tidak tersedia,pasalnya pihak pengadaan obat obatan yang ditunjuk oleh Menkes ternyata tidak siap dalam memberikan layanan ketersediaan obat yang dibutuhkan.RSUD Palembang BARI telah berupaya dengan anggaran yang tersedia,untuk membeli obat khususnya obat E-Katalog namun hingga saat ini obat yang diminta dan dipesan belum juga diterima,tentunya ini sangat menyulitkan bagi daerah,sebab kebutuhan obat saat ini sangat mendesak.Kebijakan yang dilakukan oleh Menkes atas pengadaan obat obat E Katalog dengan menunjuk salah satu perusahaan Farmasi,terbilang merupakan tindakan monopoli,kemudian pihak yang ditunjuk belum siap memberikan pelayanan atas permintaan kebutuhan Rumah Sakit maupun Puskesmas,tentunya kebijakan yang tidak populer ini,sebaiknya dievaluasi kembali dan DPR RI seharusnya memanggil Menkes,untuk mempertanyakan kebijakan pengadaan obat E-Katalog,sebab seperti kejadian RSUD Palembang BARI pesanan obat E-Katalog sudah diminta beberapa bulan lalu,namun barang yang dipesan belum muncul juga,alasannya over kuota dan stok obat di pabrik

Page 3: Bahan Advokasi Kebijakan

kosong. Tentunya masalah ini tidak dapat dibiarkan begitu saja,ini menyangkut hajat orang banyak khsususnya pasien yang membutuhkan obat,sedangkan obat tidak tersedia,masyarakat berharap agar penegak hukum seperti KPK dapat segera mengungkap ada apa dengan permainan atas kebijakan Menkes ini,dengan menerapkan satu rekanan perusahaan Farmasi atas penyediaan obat E katalog,sedangkan pelayanannya sangat buruk sekali

Pemangku kepentingan :

BPJS Kesehatan

Menteri Kesehatan

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Tenaga kesehatan (dokter, perawat, apoteker), SDM kesehatan secara umum, Direktur rumah sakit, LSM, Yng keseluruhannya dapat berasal dari pihak pemerintah atau swasta

Analisis kemampuan advokasi dengan SWOT

Langkah-langkah advokasi

Page 4: Bahan Advokasi Kebijakan

"Saya minta agar pihak wartawan dapat memberitakan masalah ini,agar apa yang menjadi kebijakan oleh Menkes dalam pengadaan obat obatan E-Katalog oleh rekanan yang ditunjuk,ternyata tidak siap sehingga Rumah sakit dan puskemas mengalami kekosongan obat,ini perlu dikaji ulang dan tolong beritakan masalah ini"

http://kebijakankesehatanindonesia.net/32-pelatihan/1774-pengembangan-keterampilan-advokasi

Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Proses advokasi ini sangat penting bagi para peneliti dalam mengkomunikasikan hasil kajian dan isu-isu penting, dilakukan dengan perencanaan strategis dengan target utama adalah pengambil kebijakan dan korporasi.

Advokasi bukan revolusi, namun lebih merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku. Keberhasilannya diperoleh bila proses dilakukan secara sistematis, terstruktur, terencana dan bertahap dengan tujuan yang jelas, untuk mempengaruhi perubahan kebijakan agar menjadi lebih baik.

Keterampilan advokasi merupakan sebuah ilmu dan seni, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh kemampuan berkomunikasi tim peneliti. Peningkatan keterampilan komunikasi dapat membantu tim untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam melakukan advokasi.

Dalam modul ini dibahas penyelenggaraan advokasi yang direncanakan dan dilakukan dengan strategi yang tepat antara lain dengan menetapkan tujuan, fungsi dan monitoring, menentukan siapa yang akan melaksanakan, serta perlunya melakukan mengembangkan jaringan untuk melakukan advokasi.

 

  Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan dapat lebih memahami keterampilan advokasi yang diperlukan dalam penyampaian hasil penelitian kepada pemangku kepentingan dan pengambil keputusan.

Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajrai modul ini, peserta akan:

1. Memahami langkah-langkah kegiatan advokasi2. Memahami keuntungan dari jaringan (networking) dalam kegiatan advokasi3. Mampu mengidentifikasi jenis kebijakan dan keterampilan advokasi yang mendukung

Page 5: Bahan Advokasi Kebijakan

1. Kerangka Kerja Advokasi

Perencanaan

Bagian terpenting dari advokasi adalah aspek perencanaannya. Sebuah perencanaan lengkap yang kita sebut sebagai kerangka kerja (framework) advokasi yang mancakup hasil analisis kasus sesuai isu, aktivitas, dan situasi yang mempunyai peran dalam suatu advokasi. Kerangka kerja ini sangat diperlukan mengingat advokasi merupakan jalinan interaksi dari berbagai pihak, aktivitas dan situasi. Kerangka kerja advokasi terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

1. Identifikasi dan memahami masalah, yang akan diangkat menjadi isu strategis. Kriteria penentuan isu strategis meliputi:

a. masalah yang paling prioritas dirasakan oleh stakeholder lokal dan mendapat perhatian publik dikaitkan dengan hasil penelitian,

b. masalahnya mendesak (aktual) dan sangat penting untuk diberi perhatian segera, jika tidak diatasi akan segera berakibat fatal di masa depan,

c. relevan dengan masalah-masalah nyata dan aktual yang dihadapi oleh masyarakat (sedang hangat atau sedang menjadi perhatian masyarakat).

Daftar tolok ukur analisa isu strategis:

1.a. Aktual : apakah isu ini sedang jadi pusat perhatian?b. Urgensi : apakah isu ini mendesak?c. Relevansi : apakah isu ini sesuai kebutuhan?d. Dampak positif : apakah isu ini sesuai dengan visi & misi kita?e. Kesesuaian: dapatkah konstituen kita berpartisipasi dalam isu ini?f. Sensitivitas: apakah isu ini aman dari dampak sampingan?

 2. Pemanfaatan data sebagai bahan advokasi

Dalam tahap ini dilakukan pula pengumpulan dan analisis data untuk dapat mengidentifikasi dan memilih masalah serta dikembangkan dalam tujuan advokasi, membuat pesan, memperluas basis dukungan dan mempengaruhi pembuat kebijakan. Data hasil riset akademik yang dilakukan mendukung pelaksanaan kegiatan advokasi, terutama untuk memperoleh gambaran umum tentang situasi problematik, keadaan sarana prasarana, dan kebijakan yang berlaku termasuk kebijakan anggaran. Kegaitan advokasi juga ditunjang oleh pakar secara akademis sehingga menghasilkan daya dorong kuat karena akan bersifat mendesak kepada stakeholder (isunya terbukti merupakan kepentingan publik) sekaligus sahih secara ilmiah. 

3. Tentukan tujuan advokasiPenentuan tujuan diharapkan fokus pada satu tujuan kunci, yang merupakan pernyataan apa saja harapan yang ingin dicapai dengan melakukan advokasi, baik dalam hal kebutuhan-kebutuhan kepada pembuat kebijakan maupun hasil-hasil jangka menengah. Tujuan merupakan penyataan umum tentang apa yang diharapkan dan akan dicapai dalam jangka panjang (tiga sampai lima tahun), disusun dengan prinsip SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound 

Page 6: Bahan Advokasi Kebijakan

4. Identifikasi target audiensPenentuan ini juga berkaitan dengan permasalahan yang ingin diatasi oleh komunikator melalui advokasi. Target audiens atau komunikan bisa merupakan kelompok-kelompok yang mewakili masyarakat umum ataupun yang mewakili pemuka masyarakat atau pengambil kebijakan.Siapa aktor kunci potensial, kita perlu melakukan analisis kepentingan mereka dan tingkat pengaruhnya. Sehingga menghasilkan matriks siapa-siapa yang mendukung, dapat diyakinkan, mungkin akan menentang, dan harus dinetralkan. 

5. Analisis SWOTMetode perencanaan strategi menggunakan analisis SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan organisasi atau kelompok dalam hubungannya dengan peluang dan ancaman yang ditemui dalam pelaksanaan kerja. 

6. Identifikasi peluang kerjasama :Organisasi / grup yang dapat menjadi patner:

a. Institusi/organisasi atau individu yang memiliki komitmen terhadap tujuan yang sama

b. Pengalaman dalam hal komunikasi (communication specialist)

Peluang kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun konstituen dalam hal mendukung keberhasilan advokasi. Semakin besar basis dukungan, semakin besar peluang keberhasilan. Kita perlu membangun aliansi dengan berbagai kelompok dan memanfaatkan berbagai media, antara lain membangun jejaring dengan organisasi melalui kegiatan-kegiatan bersama, pertemuan publik, media-media sosial, serta menggunakan jaringan berbasis internet. 

7. Agenda/aktivitas advokasi dan mengumpulkan/menyusun dokumen rencana strategiPenyusunan agenda kegiatan secara detail, terdiri:

a. Rencana implementasi : tujuan yang akan dicapai per kegiatan, waktu pelaksanakan, melakukan apa oleh siapa, serta informasi yang mendukung

b. Mengembangkan pesan dan memilih saluran komunikasic. Anggaran kegiatan, sumber daya diperlukan untuk pengembangan dan

penyebaran materi, perjalanan anggota tim peneliti untuk bertemu dengan pembuat keputusan dan menghasilkan dukungan, biaya komunikasi, dan keperluan logistik lainnya.

Pelaksanaan

Pelaksanaan advokasi mencakup banyak kegiatan, baik berurutan maupun serempak. Satu tujuan yang dapat diraih dengan melakukan beberapa hal secara serentak dan saling mendukung. Dalam pelaksanaannya setelah disusun kerangka kerja lengkap, kegiatan advokasi yang dapat dilakukan antara lain:

Page 7: Bahan Advokasi Kebijakan

Berbagai pendekatan model komunikasi untuk mendefinisikan advokasi dalam mempengaruhi kebijakan publik dan masing-masing memiliki proses berbeda-beda, sebagai berikut:

a. Legislasi, upaya yang dilakukan adalah di level legislatif dengan membangun payung hukum, misalnya legal drafting dan judicial review.

b. Birokrasi, dilakukan untuk mengusulkan dan memperbaiki tata laksana suatu peraturan/payung hukum di level eksekutif pemerintah (melalui lobby, mediasi, audiensi, kapasitasi, dll) sehingga terjadi peningkatan pelayanan.

c. Sosialisasi dan Mobilisasi, dilakukan untuk membangun suatu budaya (terutama budaya hukum) di masyarakat sebagai stakeholder utama (melalui pengembangan program komunikasi partisipatif, kampanye, penggalangan dukungan basis masa/networking, tekanan sosial, dll).

Gb. 1 . Proses advokasi melalui legislasi, birokrasi, sosialisasi dan mobilisasi

Evaluasi dan monitoring

Page 8: Bahan Advokasi Kebijakan

Kegiatan evaluasi dan monitoring terjadi selama proses advokasi dilakukan, sebelum melaksanakan advokasi perlu ditentukan bagaimana akan memantau rencana pelaksanaannya. Dalam hal ini indikator sebagai ukuran kemajuan dan hasil yang dicapai, perlu dipersiapkan.Dapatkah kita secara realistis mengharapkan untuk membawa perubahan dalam kebijakan, program, atau dana sebagai hasil dari upaya? Secara spesifik, apa yang akan berbeda setelah selesainya kampanye advokasi? Bagaimana kita tahu bahwa situasi telah berubah?

Kegiatan advokasi yang sering kali dilakukan di lingkungan yang bergejolak. Seringkali, kita tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti setiap langkah dalam proses advokasi sesuai dengan model yang disajikan di sini. Namun demikian, pemahaman yang sistematis dari proses advokasi akan membantu advokat merencanakan dengan bijaksana, menggunakan sumber daya secara efisien, dan tetap fokus pada tujuan advokasi.

 

2. Membangun Jejaring

Jaringan komunikasi

Dalam kamus Bahasa Indonesia, jaringan komunikasi adalah sejumlah kegiatan komunikasi yang saling bertautan. Dalam jaringan komunikasi ini tidak hanya mencakup satu atau dua orang saja, namun lebih luas lagi yaitu antar kelompok/komunitas atau pun masyarakat luas. Jaringan komunikasi adalah penggambaran bagian proses komunikasi "how say to whom" (siapa berbicara kepada siapa) dalam suatu sistem sosial. Dalam menggambarkan komunikasi interpersonal, dimana terdapat pemuka-pemuka opini dan pengikut yang saling memiliki hubungan komunikasi pada suatu topik tertentu yang erjadi dalam suatu sistem sosial tertentu seperti sebuah desa, sebuah organisasi, ataupun sebuah perusahaan (Gonzales, 1993).

Kita dapat melakukan analisa terhadap jaringan berdasarkan unit analisis hubungan diantara individu-indivu. Suatu perangkat hubungan yang biasa disebut personal network. Istilah ini menunjukkan lingkaran pergaulan langsung seseorang pada suatu topik tertentu. Network seseorang dapat bervariasi tergantung pada topik yang didiskusikan, ketika individu-individu lebih sering berinterakasi satu sama lain daripada dengan individu-individu lain dalam suatu kelompok yang lebih besar, maka mereka telah membentuk sebuah klik.

Peranan jaringan komunikasi dalam proses perubahan perilaku

Dalam suatu jaringan komunikasi, terdapat pemuka-pemuka opini, yaitu orang yang mempengaruhi orang-orang lain secara teratur pada isu-isu tertentu. Karakteristik pemuka-pemuka opini ini bervariasi menurut tipe kelompok yang mereka pengaruhi. Jika pemuka opini terdapat dalam kelompok-kelompok yang bersifat inovatif, maka mereka biasanya lebih inovatif daripada anggota kelompok, meskipun pemuka opini seringkali bukan termasuk

Page 9: Bahan Advokasi Kebijakan

inovator yang pertama kali menerapkan inovasi. Di pihak lain, pemuka-pemuka opini dari kelompok-kelompok yang konservatif juga bersikap agak konservatif (Gonzales, 1993). Pada proses difusi, yaitu proses masuknya inovasi dalam suatu kelompok sehingga terjadi perubahan perilaku, hampir semua pemuka-pemuka opini menyokong perubahan.

Pada beberapa peranan jaringan komunikasi dalam perubahan kelompok/organisasi, seperti disampaikan di atas adanya klik yang muncul di suatu organisasi yang disebabkan adanya adanya persamaan-persamaan tertentu (karena adanya tipe homofili), seseorang dalam suatu organisasi bisa menjadi anggota dari beberapa klik. Klik yang terlalu banyak dalam suatu klompok/organisasi biasanya terjadi karena banyaknya perbedaan, dan dapat mengakibatkan perpecahan dalam suatu organisasi. Tetapi bila klik dapat diatasi maka perubahan yang positif dalam organisasi dapat dicapai.

Perkembangan jaringan seiring dengan perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi kian pesat. Perkembangan teknologi yang signifikan menjadikan perubahan yang mulai merambah dalam tiap hal yang dijajaki dan diperdalami oleh teknologi. Perkembangan computer, sistem data, dalam hardware dan software, hingga ke perkembangan komunikasi. Dengan perkembangan demikian membuat manusia kembali beradaptasi dan menyesuaikan seiring dengan perkembangan tersebut. Teknologi pun mewabah ke jaringan informasi yang ada, sehingga menjadikan perkembangan komunikasi yang mengalami perubahan dalam pemanfaatan teknologi. Dalam perkembangan teknologi Indonesia, perkembangan teknologi dalam jaringan kian pesat dan sudah mulai terkenal hingga melekat di hati pengguna. Semakin banyak yang harus dipahami, semakin banyak yang harus diketahui dan banyak yang mengalami perubahan. Perkembangan teknologi dalam jaringan sudah dijajaki oleh para produsen ternama, bahkan sudah mengembangkan hingga memiliki jaringan tersendiri. Dengan hal seperti ini, membuat persaingan di dunia komunikasi dan teknologi semakin menarik. Tidak hanya itu, jaringan yang ada bahkan sudah bayak diakses dan mulai dikenal orang banyak tanpa dengan adanya publikasi.

Saat ini untuk melakukan suatu komunikasi sangatlah mudah karena banyak dukungan teknologi dalam berkomunikasi dengan komunitas kita ataupun masyarakat luas, teknologi memberikan kemudahan dalalm kegiatan kita sehari-hari khususnya membangun suatu jaringan komunikasi.

Kesibukan membuat kita tidak dapat berkomunikasi dengan mudah namun saat ini komunikasi tidaklah sesulit seperti waktu lampau, siapapun dapat lebih mudah berkomunikasi dengan komunitas atau keluarganya walaupun terbatasi oleh jarak yang sangat jauh. Teknologi menghilangkan kesenjangan ruang dan waktu.

Jejaring Sosial

Page 10: Bahan Advokasi Kebijakan

Saat ini orang mulai berbicara santai mengenai net dan kemudian world wide web, mereka mulai menyadari bahwa mereka pun saling terhubung sama seperti komputer mereka. Hubungan-hubungan jelas bersifat sosial, hingga sekarang nyaris semua orang akrab dengan laman dan situs web jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, Linkedln, MySpace, DeviantART, Flickr, Friendster, Google, dan lainnya.

Social media membawa manfaat namun juga kerugian bagi penggunanya apabila tidak digunakan secara bijaksana. Nicholas dan James dalam bukunya Connected menjelaskan jejaring sosial sebagai barang indah yang rumit.

Gb. Jejaring. Nicholas A. Christakis & James H. Flower (2010)

Aturan dalam jejaring:

1. Kita membentuk jejaring kita Manusia sengaja membuat dan merombak jejaring sosialnya sepanjang waktu, seperti tertulis dalam tipe jejaring homofili yaitu kecenderungan orang berkomunikasi dengan orang lain yang berkarakter sama. Kata homofili berarti "mencintai yang mirip". Memilih struktur jejaring dengan tiga cara:

a. Berapa banyak orang yang berhubungan dengan kitab. Kita mempengaruhi seberapa akrab hubungan antar teman dan anggota

keluarga kita

Page 11: Bahan Advokasi Kebijakan

c. Kita mengendalikan seberapa sentral diri kita dalam jejaring sosial

Keragaman asal-usul sosial dan genesis dalam pilihan ini menghasilkan aneka ragam struktur jaringan dan menempatkan kita di lokasi unik dalam jaringan sosial.

2. Jejaring kita membentuk kitaOrang yang memiliki dan terlibat jejaring perilakunya akan dipengaruhi oleh jejaring itu sendiri. Orang yang tidak mempunyai teman akan punya kehidupan berbeda dengan orang yang mempunyai banyak teman. 

3. Teman mempengaruhi kita Dalam hal ini bukan hanya bentuk jejaring di sekeliling, namun apa yang mengalir melintasi sambungan-sambungannya. Biasanya orang mempunyai hubungan dengan berbagai bentuk dengan orang lain, dan setiap ikatan menawarkan kesempatan untuk saling mempengaruhi. 

4. Temannya teman mempengaruhi kitaDalam sebuah permainan 'pesan berantai', sebuah pesan dioper sepanjang rangkaian orang yang saling menerima dan menyampaikan. Pesan yang diterima tiap orang mengandung kesalahan yang dibuat oleh orang yang menyampaikannya. Hal ini mencerminkan bahwa orang meniru orang lain yang tidak berhubungan langsung dengannya, disebut sebagai penyebaran hiperdyadik. Sebagian hal mungkin tidak menyebar dengan cara demikian, namun lebih pada penyebaran fenomena yang lebih rumit. Misalnya jika kita akan menyuruh orang berhenti merokok tidak mungkin kita menggunakan pesan berantai, namun kita akan mengerahkan orang-orang yang tidak merokok mengerubungi seorang perokok. 

5. Jejaring punya kehidupan sendiriSifat dan fungsi yang dimiliki dalam jejaring sosial tidak dikontrol atau disadari oleh orang-orang di dalamnya. Sifat tersebut dapat dipelajari dengan memahami dan mempelajari keseluruhan kelompok dan strukturnya, bukan mempelajari individu-individu di dalam secara tersendiri. Sifat yang dimiliki jejaring sosial ini adalah sifat emergen yaitu sifat-sifat baru yang timbul dari interaksi dan saling hubung antar bagian-bagiannya.

Berdasarkan aturan tersebut di atas secara emosional individu nilai positif yang dapat diambil antara lain adanya prinsip bahwa dukungan yang diberikan pasangan dapat banyak manfaat. Pasangan hidup saling memberi dukungan sosial dan saling menghubungkan dengan jejaring sosial yang lebih luas mencakup teman, tetangga, dan kerabat.

Cara bekerja Jaringan

Jaringan dapat dibentuk dan dimonitor melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu:

a. Pertemuan tatap muka, dilakukan dengan menyelenggarakan melalui komunikasi interpersonal dengan stakeholder penting, diskusi/FGD, workshop dan seminar (diseminasi) untuk mendiskusikan hal-hal penting. Sampai saat ini bentuk kegiatan tatap muka cukup efektif karena berhadapan langsung dengan target audien yang tepat dan mendapatkan umpan balik secara langsung.

Page 12: Bahan Advokasi Kebijakan

b. Menggunakan media konvensional, melalui penyusunan opinisi, menyelenggarakan media briefing, dan broadcast (artikel, berita, opini) dengan melibatkan anggota jaringan yang akan dituju.

c. Memanfaatkan media baru, dilakukan dengan membuat sites, email dan memanfaatkan jejaring sosial. Pada proses ini diskusi dan pembahasan dilakukan dapat secara terus menerus dengan melibatkan berbagai pihak. Metode ini cukup efektif karena mampu mengirimkan pesan ke target audiens dalam waktu yang relatif lebih cepat dan biaya yang tidak mahal.

Langkah dalam membangun jaringan

Berikut ini tips yang dapat dilakukan untuk membangun sebuah jaringan dan bagaimana meningkatkan pengelolaannya. Langkah yang dapat dilakukan meliputi:

a. Identifikasi bidang program, tujuan dan kelompok minat untuk pengembangan jaringan

b. Membangun hubungan melalui komunikasi yang tepatc. Membangun kesepakatan dengan pertemuan tatap muka antara manajemen puncak

masing-masing lembagad. Membahas bentuk dan mengembangkan jaringan, melalui analisis situasie. Identifikasi sumber daya yang dibutuhkanf. Menetapkan pengukuran kinerja

Sedangkan untuk mengelola jaringan perlu dilakukan langkah monitoring dan evaluasi secara terus menerus untuk melihat keefektivitasan dan pencapaian tujuan. Untuk membangun jaringan yang bertahan lama dibutuhkan elemen esensial seperti saling menyajikan informasi terkini, saling percaya dan kebijaksanaan.